Regulasi Keuangan Sektor Publik ( Seminar Akt) By Asep Effendi R USB YPKP

REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Keuangan Negara diinterprestasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dapat dinilai dengan uang. dalam kerangka tatcara penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN dan laporan pelaksanaannya.

UUD 45 Amandemen IV BAB VIII pasal 23 mengenai Keuangan Negara

a.APBN b. Pajak c. Jenis dan harga mata uang d. perihal keuangan e. pemeriksaan keunagan negara

REGULASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI ERA PRA REFRMASI

UU NO 5 TAHUN 1974 tentag Pokok-pokok Pemerintahan di daerah PP no 5 tahun 1975 tntang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah PP No 6 tahun 1975 ttg penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha

keuangan Daerah, dan Penyusunan perhitugan APBD Kepmendagri No 900-009 Tahun 1980 tentang manual Administrasi

Keuanga daerah UU No 18 thn 1997 ttng Pajak daerah dan retribusi daerah Kepmendagri No 3 Tahun 1999 ttng Bentuk dan Susunan Perhtunga

APBD

REGULASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI ERA PASCA REFRMASI

UU 22 TAHN 1999 ttng PEMDA UU 25 THN 1999 ttng PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH DAN PUSAT UU 28 THN 1999 ttntg Penyelengaraan Negara ynag Bresih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU 25 THN 2000 TENTANG Kewenagna Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom UU 17 th 2002 Tentang Keuangan Negara UU No 1 thn 2004 UU 15 Th n 2004 UU 25 Thn 2005 UU 32 Thn 2004 UU 33 Thn 2004 Kepres 80 Thn 2003 PP 104 thn 2000 ttng Dana perimbangan PP 105 thn 2000 ttng PP 106 thn 2000 ttng PP 107 thn 2000 ttng PP 108 thn 2000 ttng PP 109 thn 2000 ttng PP 110 thn 2000 ttng Kepres No 228 tahun 2002 Kepres 17 Thn 2000 Kepmendagri 29 Thn 2002 PP 24 Thn 2005 Permendagri 13 tahun 2007 SK Mendagri No 900 thn 2007 prosedur administrasi dan pelaporan Keuang

Paradigma Baru ASP di Indonesia

Penerapan Akuntansi dalam Praktik Pemerintah untuk keguanaan Good Governance

Penerapannya dipandu oleh 3 UU yaitu : UU No 17 tahun 2003 ttng Keuangan negara UU No 1 tahun 2004 ttng Kebendaharawanan Dan UU No 15 tahun 2004 ttng Pemeriksaan Keuangan Negara UU 25 Thn 2004 SPPN UU 32 thn 2004 ttng Pemda UU 33 thn 2004 Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan

Daerah PP 24 thn 2005 ttng SAP

Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja Keterbukaan dalam setiap transaksi

pemerintah Pemberdayaan Manajer Profesional Adanya Pemeriksa eksternal yang kuat,

profesional dan mandiri dlm pelaksanaan pemeriksaan

BARANG DAN JASA PUBLIK VS BARANG DAN JASA SWASTA 

Alokasi Barang dan Jasa dalam suatu masyarakat dilakukan oleh 2 mekanismeMekanisme Pasar Mekanisme birokrasiMekanisme pasar dianggap lebih efisien (Musgrave,1948,Brown & Jacson 1986), namun trnyata masih terjadi kegagalan pasar (market failure)

Barang Publik

Barang kolektif yang seharusnya dimiliki oleh Negara Sifatnya tidak eksklusive Diperuntukan untuk kepentinganmasyarakat luas Yukur bila dinikmati gratis

Contoh : Udara, Air bersih dan keamanan lingkungan

Barang Swasta (private)

Barang dimiliki oleh swasta Sifatnya eksklusive Dunikmati oleh mereka yang mampu

membelinya Harga berdsarkan harga pasar yang ditentukan

oleh penjual untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya

Misalnya : Perumahan mewah,hotel

Barang jasa jasa setengah kolektif :

Barang /jasa setengah kolektif yang dimiliki secara patungan antara pemerintah dan swasta Seharusnya barang ini tidak boleh eksklusif dan pemerintah harus ikut dalam menentukan harga penjualannya yang tidak terjangkau oleh rakyat kecil misalnya sekolah swasta, rumah sakit swasta

Pada dasarnya swasta hanya bertangungjawab terhadap biayadan manfaat yang menguntungkan dirinya sendiri, swasta biasanya tidak bertanggung jawab atas biaya dan manfaat sosialnya, misalnya kerusakan lingkungan, baik lokal maupun skala yang lebih luas lagi. Yang diakibatan oleh produksi barang swasta. Mereka menganggap biaya dan manfaat sosial ini akan mengurangi keuntungan mereka (Opportunity cost). Apalagi biaya dan manfaat sosial ini sulit diukur karena tak ada padanan harganya dipasar.

Excludability

Suatu barang dikategorikan sebagai barang ”swasta” atau ”publik” dientuan oleh sifat excludability dan persaingan.

Excludability adalah kondisi dimana konsumen dan produsen barang atau pelayanan bisa memastikan bahwa orang lain tidak memperoleh manfaat dari barang/jasa pelayanan tersebut.

Persaingan

Persaingan adalah kemampuan daya saing . Bila suatu barang dipergunakan secara peorangan maka, day saingnya tinggi, sedangkan bila dapat dimanfaatkan secara bersama-sama maka, daya saingnya rendah. 

excludability rendah

Pada umumnya barang/jasa publik memiliki excludability rendah, ini berarti jika barang tersebut diproduksi maka, barang tersebut dapat dipergunakan oleh orag banyak, misalnya jasa keamanan oleh polisi. Barang jasa ini dimanfaatkan oleh banyak orang sehingga umumnya (seharusnya) murah dan dibiayai oleh publik.

common pool goods

Barang yang berdaya saing tinggi tetapi excludability rendah disebut common pool goods contohnya pengadaan air disuatu daerah tertetu.

toll goods/services.

Barang yang excludability tetapi daya saingnya rendah disebut toll goods/services. Barang/jasa ini digunakan bersama-sama tetapi dalam pemanfaatanya konsumen tetap dikenakan biaya, misalnya jalan tol.

Excludability VS Persaingan

Excludability Rendah

Excludability Tinngi

Persaingan Rendah Brang Publik (biaya sector public)

Barang Toll (campuran biaya public dan swasta)

Persaingan Tinggi Common Pool Goods (biaya sector public)

Barang Swasta ( biaya swasta)

Cara menaikkan tingkat excludability :

1. Perubahan Teknologi. Pencegahan Penyakit DB melalui fogging vs pil

2. Pengetatan hak milik atau karakterstik kekhususan sifat konsumen Pendidikan Negeri dengan harus membayar biaya pengembangan yang sangat tinggi

Kekecualian Pemenuhan barang dan jasa oleh swasta (harus oleh sektor publik) :

1. Bila Pelanggan tak mampu menilai mutu pelayanan

2. Bila tidak terjadi persaingan antar para pemberi pelayanan

3. Terdapat faktor luar yang negatif kuat yang mempengaruhi pelayanan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepres 80 tahun 2003/Keppres 61 tahu 2004 : Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah

UU 5 Tahun 2000 Larangan praktek monolpoli dan persaingan usaha yang tidak sehat

UU 28 tahun tahun 1999/UU 31 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Penilaian Kinerja sektor Publik

1. Ekonomi

2. Efisiensi

3. Efektivitas