Transcript
RAPAT KOORDINASIKESIAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA
Oleh:
Muhammad Tito KarnavianMenteri Dalam Negeri RI
Jakarta, 28 Mei 2021
2
TINDAK LANJUT UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(ditetapkan tanggal 2 November 2020)
UUD NRI 1945
79 UNDANG-UNDANG
TERKAIT PERIZINAN
47 PERATURAN PEMERINTAH
(TELAH SELESAI)
4 PERATURAN PRESIDEN
(TELAH SELESAI)
195 PERATURAN MENTERI/KEPALA
(PROSES PENYELESAIAN)
UU 23/2014 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH
(DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)
• PASAL 16• PASAL 250• PASAL 251• PASAL 252• PASAL 260
• PASAL 292• PASAL 300• PASAL 349• PASAL 350• PASAL 402
UU NOMOR 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERDIRI DARI 15 BAB DAN 186 PASAL
Sumber : Ditjen Bina Adwil, 2021
Rancangan Permendagri tentang
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
3Sumber : Ditjen Bina Adwil, 2021
KOMPOSISI PERATURAN MENTERI/KEPALA
(BERDASARKAN SEKTOR DAN NSPK
(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA))
195 PERATURAN
MENTERI/KEPALA
22 RANCANGAN MENGENAI
STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN PRODUK (NSPK).
173 RANCANGAN MENGENAI
PELAKSANAAN TEKNIS
OPERASIONAL
KEGIATAN SEKTOR.
ATURAN PELAKSANA
UU NOMOR 11 TAHUN 2020TENTANG CIPTA KERJA
(ditetapkan tanggal 2 November 2020)
4 Perpres
47 PP
1 PERATURAN PEMERINTAH
DIMANDATKAN KEPADA
KEMENDAGRI
PP NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH(ditetapkan tanggal 2 Februari 2021)
Diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektif dan akuntabel.
TUJUAN
MANDATORIS
4
”
“
5
POTRET PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Mengelola SDA sesuai denganbidangnya
Menarik Tenaga Kerja(Dampak Covid-19)
Menyediakan Lapangan Kerja BagiUsia Produktif (Lulusan SMK, Kuliah)
Birokrasi yang
Berbelit
Lamanya Waktu
Proses
Penerbitan IzinBiaya Besar
EKSISTING
KONDISI KEDEPAN
Kelautan dan
PerikananPertanian
Kehutanan ESDM
Pariwisata
6
A. Kewenangan penyelenggaraan
perizinan berusaha di Daerah
B. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
di Daerah
C. Perda dan Perkada mengenaiPerizinan Berusaha
D. PelaporanPenyelenggaraan
Perizinan Berusahadi Daerah
E. Pembinaan dan Pengawasan
F. PendanaanG. Sanksi
Administratif
PP NO.6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH (Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021)MENGATUR:
TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PP NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
(Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021)
9BAB
41PASAL
KETENTUAN MENGINGAT:
1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkantanggal 30 September 2014); dan
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (ditetapkan tanggal2 November 2020).
Untuk memberikan kepastian hukum
dalam berusaha
Meningkatkan iklim investasi dan
kegiatan berusaha
Menjaga kualitas perizinan yang
dapat dipertanggungjawabkan
1
2
3
1
2
3
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
terdiri dari
“Dilakukan dengan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel”
7
KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
GUBERNURPemerintah Daerah Provinsi
BUPATIPemerintah Daerah Kabupaten
WALIKOTAPemerintah Daerah Kota
KEWENANGAN
Penyelenggaraan Perizinan Berusahadilakukan oleh Pemerintah, Pemprov,
Pemkab dan Pemkota
Berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Mendelegasikan kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha pada Pemda Kota
kepada Kepala DPMPTSP
Mendelegasikan kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha pada pemda Provinsi
kepada Kepala DPMPTSP
Mendelegasikan kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha pada Pemda Kabupaten
kepada Kepala DPMPTSP
Urusan Pemerintah Provinsi
sesuai ketentuan
perundang-undangan
Urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan kepada Gubernur
berdasarkan Asas Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
Urusan Pemerintah Kota sesuai ketentuan
perundang-undangan
Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepadaWalkot berdasarkan Asas
Tugas Pembantuan
Urusan Pemerintah Kabsesuai ketentuan
perundang-undangan
Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada
Bupati berdasarkan AsasTugas Pembantuan
a b
a b
a b
*) DPMPTSP : Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu
8
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
2
3
UNTUK MENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN
KEGIATAN BERUSAHA
GOALS
Dilakukan berdasarkan tingkat Risiko
dan peringkat skala usaha
PERSYARATAN
DASAR PERIZINAN
BERUSAHA
PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR DAN KEMUDAHAN
PERSYARATAN INVESTASI
KKP, Kementan, KLHK,
Kementerian ESDM, Kemenperin,
Kemendag, Kementerian PUPR,
Kemenhub, Kemenag, Kominfo,
Kemenhan, Kemenparekraf,
BPOM, Bapetan dan Kepolisian.
15 K/L
Perubahan mendasar pasca terbitnya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (ditetapkan tanggal 2 November 2020)yakni perubahan pelayanan dari yang berbasis izin menjadi
pelayanan berbasis risiko, yang terbagi menjadi 3 risikoyaitu risiko rendah, risiko menengah yang terbagi menjadi
2 yakni risiko menengah rendah dan menengah tinggiserta risiko tinggi.
1
9
PENYELENGGARA DAN PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
Usaha Jasa
Usaha IndustriPROSEDUR
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA
1. Untuk mempercepattahapan penyelesaianPerizinan Berusaha.
2. Waktu penyelesaiansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
1. Persiapan
2. Operasional
3. Komersial
1. Persiapan
2. Operasionaldan Komersial
Tahapan:
Tahapan:
1. DPMPTSP menjadi penyelenggara Perizinan
Berusaha pada Pemda Provinsi dan
Kab/Kota.
2. DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan
nonperizinan berusaha.
3. DPMPTSP melakukan pengintegrasian
pelayanan satu pintu antara perangkat
daerah, instansi vertikal.
4. Pembinaan DPMPTSP dilakukan oleh
Menteri.
DPMPTSP
Pelaksanaan Pelayanan
Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Pengelolaan Informasi
Penyuluhan Kepada
Masyarakat
Pelayanan Konsultasi
Pendampingan Hukum
WAJIB MENERAPKAN
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DILAKSANAKAN BERBASIS ANALISIS TINGKAT RISIKO
*) DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10
TINDAK LANJUT UU CIPTA KERJA OLEH PEMDADALAM PP NO 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH (PPBD)
(Ditetapkan Tanggal 2 Februari 2021)
1 Penyusunan Perda Peralihan Perizinan Berusaha di Daerah Berdasarkan Permen NSPK
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 39
2Penyusunan PerdaRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 32
3Penyusunan Perkada Pendelegasian Kewenangan KDH kepada Kepala DPMPTSP
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 4
• PASAL 5
• PASAL 31
4Estimasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 14
5Penyusunan PerdaDPMPTSP TidakMerumpun atauDirumpunkan(Dikecualikan dari PP 18/2016 Ttg PerangkatDaerah)
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 7
• PASAL 38
• PENJELASAN
6Penyusunan PerkadaSOTK DPMPTSP dan pecahan rumpunan
PP NOMOR 6/2021
TTG PPBD
• PASAL 7
• PASAL 38
• PENJELASAN
11
PERAN STRATEGIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Peran
Strategis
PTSP1
2
3
4
5
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
1
2
3
4
5
Sebagai entry point (pintumasuk) investasi daerah
berbasis kualitas pelayananperizinan dan nonperizinan.
Sebagai katalisator(mempercepat proses)
peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD) melalui
penyelenggaraan perizinanberusaha yang prima.
Sebagai pengampu pendelegasian kewenangan
perizinan berusaha.
Sebagai garda terdepan zona bersih dan bebas KKN.
Pendukung utama Program Prioritas Nasional dalam Ease of
Doing Bussiness (EoDB).
Sebagai indikator utama kinerja Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik
12
DATA KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Telah membentuk dan sudah
sesuai nomenklatur
Belum Sesuai
Nomenklatur
Total Keterangan
Provinsi 31 3 34 3 Provinsi belum sesuai nomenklatur yaitu Sumatera
Utara, DIY dan Gorontalo (Dalam Proses Perubahan
Perda)
Kabupaten 309 107 416 1 kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta berbentuk
UNIT PTSP
Kota 76 22 98 5 Kota pada Provinsi DKI Jakarta berbentuk UNIT PTSP
3
31
107
309
22
76
Kelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 416 KabupatenKelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 34 Provinsi
Kelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 98 Kota
Sumber : Ditjen Bina Adwil, 2021
13
MENGANTISIPASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
(REGULASI DAN TEKNIS).
SURAT MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KEPADA MENDAGRI NOMOR PH2.1-
133/M.EKON/05/2021 TANGGAL 25 MEI 2021 TENTANG PERMOHONAN DAN USULAN SE TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
Meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyelesaikan penyusunan dan/atau
menyesuaikan Perda dan Perkada yang terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha
berbasis risiko di daerah paling lambat tanggal 2 Juni 2021.
Dalam hal Perda dan Perkada tersebut belum dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2021
maka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, tetap menggunakan
sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ditetapkan Tanggal 2 November 2020)
Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat mengoperasikan sistem Online Single
Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) pada tanggal 2 Juni 2021 maka diperlukan
kebijakan dari lembaga pengelola dan penyelenggaraa Online Single Submission (OSS)
yang berada di Kementerian Investasi/BKPM.
1
2
3
Sumber : Ditjen Bina Adwil, 2021
“
”
14
KONDISI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH BERBASIS Online Single Submission (OSS)
PER
IZIN
AN
BER
USA
HA
Berbasis OSS 1.1
Berbasis Si Cantik Cloud
Berbasis Aplikasi Lokal
Non Elektronik(Tidak menggunakan OSS,
SiCantik dan Aplikasi Mandiri)
PROV KAB/KOTA JUMLAH
34 - 34
PROV KAB/KOTA JUMLAH
21 328 349 (280 daerah aktif)
PROV KAB/KOTA JUMLAH
27 133 160
PROV KAB/KOTA JUMLAH
0 111 111
Catatan:- Terdapat 27 Provinsi yang mengoperasikan lebih dari 1 aplikasi- Kabupaten/Kota yang mengoperasikan lebih dari 1 aplikasi belum ada data
Sumber : Ditjen Bina Adwil, 2021
PERUBAHAN ORGANISASI:
15
KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
Subbagian
Umum
KELOMPOK FUNGSIONAL
PENGELOLAAN
PENANAMAN MODAL
KELOMPOK
FUNGSIONAL
PENATAAN PERIZINAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BARU
1. Alih status jabatan struktural ke jabatan fungsional.
2. Eselon III menjadi jabatan fungsional ahli madya.
3. Eselon IV menjadi jabatan fungsional ahli muda.
PERUBAHAN
LAMA
Sumber: Ditjen Adwil, Kemendagri 2021
top related