Rancangan Penelilitan · Web viewDengan cara mengetahui opini mahasiswa terhadap pembangunan jalur sepeda tentunya akan terlihat bagaimana citra rektor UI dimata mahasiswa, apakah
Post on 10-Mar-2019
219 Views
Preview:
Transcript
Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI S1 Reguler
angkatan 2006 dan 2007 di Depok)
Rancangan Penelilitan
Metodologi Penelitian Sosial I
Oleh :Yoga Kusuma0606095286Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS INDONESIA
2008
0
I. Pendahuluan
1.Latar Belakang Masalah
Seorang pejabat politik memiliki suatu kekuasaan serta otoritas tertentu untuk
membentuk suatu kebijakan. Segala kukuasaan dan otoritas tersebut diimplementasikan
dalam pembuatan kebijakan yang berguna bagi masyarakat dan disebut kebijakan publik.
Ide mengenai kebijakan publik mendasari bahwa terdapat wilayah atau ruangan yang
tidak hanya dimiliki dan diisi oleh individu (private) tetapi merupakan ruang atau tempat
dimana terjadi kepemilikan bersama. Terminologi publik juga memiliki dimensi yaitu
aktivitas manusia yang selalu membutuhkan regulasi pemerintah dan intevensi sosial atau
paling tidak aksi sosial.1
Segala kebijakan publik yang dirasakan masyarakat tentunya akan menimbulkan
persepsi-persepsi dan gambaran yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena kebijakan
publik merupakan impelementasi dari eksistensi pejabat politik tersebut. Kebijakan
publik ini dicerminkan sebagai contoh seperti dalam sektor publik.2 Secara sadar ataupun
tidak sadar segala kebijakan memberikan implikasi bagi gambaran masyarakat tentang
seorang pembuat kebijakan. Selain itu, setiap kebijakan tertentu memiliki kecenderungan
untuk mengundang pro dan kontra. Seperti yang kita lihat segala kebijakan presiden
dapat menguntungkan atau merugikan seseorang ataupun sekelompok orang.salah satu
contohnya bisa kita lihat bagaimana kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak.
Masyarakat yang terkena dampaknya sudah tentu akan menyalahkan pemerintahan SBY
karena tidak mampu menekan harga BBM. Hal inilah yang akan berimplikasi kepada
citra Yudhoyono di mata rakyatnya.
Selain kebijakan dilakukan oleh pejabat politik setingkat presiden. Kebijakan
politik juga dilakukan oleh pejabat tertinggi tingkat universitas yaitu seorang rektor.
Seorang rektor dapat menentukan suatu kebijakan publik menurut syarat dan ketentuan
yang berlaku untuk sebagian atau seluruh sivitas akademi universitas tersebut. Seorang
dosen tentunya juga memiliki citra dan opini tersendiri dimata sivitas akademi suatu
universitas.
1 Wayne Parsons. Public Policy : An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. ( Massachusetts : edward Elgar Pub.,1999) hal 32 Parsons, Ibid., hal 10
1
jabatan politis rektor ui pada tahun 2007-2012 berhasil diraih Prof. Dr. Gumilar
Rusliwa Somantri. berdasarkan pemungutan yang dilakukan suara Majelis Wali Amanah
Universitas Indonesia (MWA-UI) Gumilar berhasil memperoleh 25 suara dari 30 suara
yang ada. beliau mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Sutanto Soehodho (guru besar
Fakultas Teknik UI, saat ini Wakil Rektor I UI) yang meraih meraih 4 suara dan
Hasbullah Thabrany (guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI) yand tidak
mendapat suara serta Satu suara abstain. Gumilar secara resmi bertugas sebagai rektor per
14 Agustus 2007. selama kampanye dan masa jabatannya beliau telah mencanagkan UI
sebagai kampus hijau dengan melakukan penanaman banyak pohon dan memabangun
jalur sepeda.3
Seiring dengan isu pemanasan global yang berkembang di masyarakat luas, UI
sebagai salah satu universitas unggulan di Indonesia tak mau ketinggalan untuk turut
berpartisipasi. Sejak Bapak Gumilar R.Soemantri terpilih menjadi rektor UI, beliau
mencanangkan UI sebagai green campus atau kampus hijau. Pembangunan jalur sepeda
(bike way) akhirnya dipilih sebagai solusi yang tepat sebagai bagian dari rangkaian
menyukseskan UI sebagai green campus. Selain itu, ternyata pembangunan jalur sepeda
ini juga dibangun sebagai respon terhadap warga UI yang membutuhkan sarana
transportasi alternatif selain bus kuning. Proyek yang dibagi ke dalam dua tahap dan
menelan biaya hingga enam miliar rupiah ini, rencananya akan menyediakan 5.000
sepeda de-ngan jalur sepanjang 20 km yang dapat digunakan oleh warga UI.4
Sejak awal menjabat sebagai rektor, Prof. Dr. Gumilar telah mencanangkan
program ”Green Campus UI”. Tujuannya ialah selain untuk menanggapi isu perubahan
iklim dunia ialah untuk mengurangi polusi disekitar kampus UI.5 Gumilar berpendapat
banyaknya kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi maka itulah jalur sepeda
dianggap sebagai jawaban untuk mengurangi berbagai macam polusi di wilayah kampus
UI. Lantas jumlah kendaraan bermotor yang masuk UI rencananya akan dibatasi.6 jalur
sepeda rencananya akan dibangun sepanjang 25 km mengenlilingi kampus dan hutan
daerah UI. Lebih jauh lagi Gumilar berpendapat bahwa dia sangat optimis
3diperoleh dari http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/g/gumilar-somantri/berita/02.shtml diakses pada tanggal 20 November 2008 jam 19.07 wib4 Jalur Sepeda di Kampus Hijau.25 Gerbatama edisi 30 Rabu, 19 Maret 085 Jejak Vol 1 1 Maret 2008.6 Jalur Sepeda Dikampus Hijau. Op cit.
2
Sejak awal jalur sepeda ini dibangun, telah banyak opini yang berkembang di
kalangan warga UI. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya sosialisasi dari pihak
rektorat mengenai proyek jalur sepeda ini. Kebanyakan dari publik meragukan efektivitas
jalur sepeda ini.7 Mereka tidak yakin hal ini dapat menarik warga UI untuk memilih
bersepeda dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. akan tetepi memang hal ini
baru pada tataran persepsi tanpa pendekatan sistematis dan empiris.
Mahasiswa cenderung bersifat kritis dan tanggap terhadap berbagai isu atau wacana
yang beredar terlebih lagi isu ini terjadi dikampus mereka. Memang tidak terjadi
penolakan ataupun demonstrasi terhadap kebijakan pembangunan jalur sepeda ini. Akan
tetapi, sebagai bagian yang jumlahnya paling banyak dari sivitas akademi lainnya
mahasiswa pada umunya memiliki peran sangat penting dalam implementasi kebijakan
ini. Pembangunan jalur sepeda ini memang memiliki saasran utama yaitu mahasiswa UI.
Tanggapan mahasiswa bervariatif. Ada yang menyambut baik ada pula yang kurang
setuju karena dianggap tidak tepat guna bagi mahasiswa karena mereka merasa kebijakan
ini tidak tepat dengan kepentingannya dan kebiasaan bertransportasi mereka. meskipun
jalur sepeda telah dibangun kendaraan bermotor tidak berkurang secara signifikan.
Sosialisasi juga telah dilakukan oleh pihak rektorat akan tetapi pihak rektorat
menganggap karena pembangunan jalur sepeda ini belum rampung 100% maka
dampaknya belum terasa di kampus UI.
2.Permasalahan
Dari argumen-argumen yang dibangun penulis mencoba melihat sejauh mana
hubungan antara kebijakan pembangunan jalur sepeda di kampus UI oleh rektor UI
dengan citra yang terbentuk di mata mahasiswa UI khususnya mahasiswa angkatan 2005-
2006 dan 2006-2007, karena kebijakan ini berlangsung selama masa mahasiswa angkatan
tersebut.
Persoalannya akan mencakup apakah kebijakan ini dianggap baik dan dapat
membangun citra positif Prof. Dr. gumilar, atau sebaliknya akapah kebijakan ini
menurunkan citra baiknya di mata mahasiswa UI.
7 Jalur Speda di Kampus Hijau op cit.,
3
Opini merupakan suatu kegiatan. orang dapat menyatakan opininya dengan segala
jenis perbuatan sebgai contoh dengan memberikan suara atau tidak membenrikan suara,
menjawab pertanyaan polling membawa tanda dalam demonstrasi menulis surat kepada
pejabat publik dan lain-lain.8 Penulis berasumsi bahwa pengetahuan tentang opini yang
dimiliki mahasiswa akan dicapai dengan memberikan pertanyaan baik dengan wawancara
atau dengan memberikan kuesioner. Dengan cara mengetahui opini mahasiswa terhadap
pembangunan jalur sepeda tentunya akan terlihat bagaimana citra rektor UI dimata
mahasiswa, apakah kebijakannya dianggap benar-benar bermanfaat atau tidak bagi
seluruh sivitas akademi UI.
3.Tujuan dan Signigfikansi penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana dampak suatu kebijakan
diimplementasikan oleh seorang pembuat kebijakan (policy maker) dan dampaknya bagi
citranya di publik. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menguji apakah kebijakan ini
merupakan keinginan yang menjadi opini publik—sebagaimana didalam pasar ekonomi
lazim disebut permintaan konsumen---lantas diimplementasikan dalam kebijakan publik
menjadi suatu sarana yang tepta sasaran dan tepat guna.
8 Dan Nimmo. Komunikasi Politik Khalayak dan efek. (Bandung : Remadja Karya, 1989) hal 6
4
II.Kerangka Teori/Pemikiran
1.Tinjauan Pustaka
Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan gabungan dari dua istilah yaitu kebijakan, dan
publik dalam banyak literatur konsep kebijakan dan publik cenderung dipisahkan dalam
pemahaman awalnya. Akan tetapi, dalam penyebutan selanjutnya dilakukan pengertian
dari klausul tersebut. ”Kebijakan” disebutkan Thomas Dye merupakan suatu pilihan yang
diambil pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. David Easton
menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai
untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan
pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hugh
Heglo menyebutkan kebijakan sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan
tertentu.9
Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian ”publik” disini
ialah masyarakat.10 Konsep publik dalam kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai
lawan dari privat. Publik disini merupakan pengertian diaman ranah masyarakat yang
setara dan massal dalam konteks kebijakan.
Kebijakan publik berhubungan dengan masyarakat dan bertentangan dengan ide
yang menyebutkan kepemilikan pribadi (private). Ide dari kebijakan publik ialah bahwa
terdapat wilayah kehidupan yang tidak pribadi atau individual tetapi merupakan
kepemilikan bersama dan digunakan bersama-sama. Publik menunjukkan adanya dimensi
dari aktivitas manusia yang membutuhkan regulasi dan intervensi pemerintah atau aksi
sosial yang mengatur penggunaannya.11
Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah suatu keputusan yang
diambil pemerintah atau pemimpin politik untuk kepentingan rakyat banyak. Dan
umumnya kebijakan ini diambil berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.
Pemerintah menjadi regulator dalam pengelolaan kebijakan publik dan mengevaluasi
berjalannya suatu kebijakan publik.
9 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. ( Jakarta : Pancur Siwah, 2004 ) hal 20-2110 Ibid., hal 2311 Parsons, op. cit., hal 3
5
James Anderson mengemukakan ciri-ciri umum kebijakan menjadi lima ciri
yaitu:12
a. Public Policy is Purposive, goal-oriented behavior rather than random or
chance behavior. Setiap kebijakan tidak boleh sekadar asal buat atau karena
kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan tidak perlu ada
kebijakan.
b. Public policy consist of courses of action – rather than separate, discrete
desicions or actions – perform by governemnt or officials. Maksudnya, suatu
kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lainm tetapi
berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada
pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
c. Policy is what government do – not what they say will do or what they intend
to do. kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin
atau diniatkian akan dilakukan pemerintah.
d. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berupa
pengarahan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.
e. Public pilicy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada
hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk
mematuhinya.
Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari
kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur
kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi
masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat
dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan yaitu:
- Tujuan kebijakan : tujuan merupakan unsur utama pembentukan
kebijakan publik.
- Masalah : masalah dalam suatu kebijakan harus jelas agar tidak
salah dalam merumuskan suatu kebijakan
- Tuntutan : partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju
( Huntington, 1990 : 1 ), jadi tuntutan, kritik dan evaluasi kebijakan sangat
dibutuhkan dalam unsur pembentukan kebijakan.
12 Abidin., op. cit., hal 41
6
- Dampak : kebijakan harus membawa dampak dan perubahan bagi
masyarakat. Dampak dan perubahan seharunsya mengarah kepada keadaan yang
lebih baik akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
- Sarana (policy instrument) : suatu kebijakan dilaksanakan dengan
perangkat kebijakan dan undang-undang tertentu.
Barang Publik
Barang publik atau (public goods) merupakan sesuatu barang atau palayanan yang
berlaku untuk seluruh orang. Barang publik yang sebenarnya merupakan barang atau
kesatuan pelayanan dan instrumen kebijakan yang di produksi oleh tingkat negara
ketimbang oleh pasar. Barang privat yang sebenarnya merupakan barang yang
dikonsumsi dengan pilihan dan hanya mereka yang membayar yang dapat menggunakan
barang tersebut. Samuelson (1954) mengatakan bahwa karakteristik utama dari barang
publik adalah sesuatu yang berlaku sama dan tidak terjadi perbedaan yang didapat antara
satu orang dengan yang lainnya, dan juga tidak bersifat eksklusif terhadap orang-orang
tertentu, tidak seperti barang privat yang eksklusif dinikmati oleh mereka yang mampu
membayar. Barang publik biasanya dibayar dengan pajak dan pinjaman, dan dan harga
mereka biasanya tergantung dari besarnya pajak yang dibayarkan dan dibutuhkan untuk
memproduksi barang publik tersebut.13
Citra Personal tentang Politik
Citra seseorang membantu dalam pemahaman, penilaian, dan identifikasi dengan
peristiwa, gagasan, dan tujuan atau, pemimpin politik. Citra membantu memberikan
alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir
sebagaimana tampaknya, tentang preferensi politik, dan tentang penggabungan orang
lain. setelah masuk kedalam politik, citra personal membantu menggantikan persepsi
kekacauan dengan rasa ketertiban sosial; apalagi citra rakyat dapat langsung memenuhi
kebutuhan manusia, atau sekurang-kurangnya menghasilkan kesan bahwa kebutuhan itu
terpernuhi. Filosof William James memberikan rumus bagi penghargaan diri :
penghargaan diri = keberhasilan/pretensi14. Pecahan (penghargaan diri ini dapat
diperbesar, baik dengan meningkatkan pembilangnya (keberhasilan) ataupun dengan
memperkecil penyebutannya (pretensi). Maka tidak mengherankan bahwa perasaan
subjektif banyak politikus tentang “berhasil” dan “pretensi” sama pentingnya dalam
hitungan pemimpin tentang penghargaan diri dengan prestasi dan aspirasi yang 13 Parsons, op. cit., hal 1114 Horace M. Kallen, ed., The Philosophy of William James. (New York : the Modern Library 1942) hal 145
7
diatributkan oleh orang lain kepada politikus tersebut. Pemimpin politik mengerti bahwa
citra memenuhi kebutuhan manusia, dan karena itu mengungkapkan imbauannya dalam
bentuk lambang untuk membangkitkan citra yang simpatik dikalangan massa.15
Citra16
Rupa; gambar; gambaran-gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai
pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; kesan mental atau bayangan visual yang
ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas.
-Politik: Gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh masyarakat.
Image (citra) Politik
Konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai
politik atau seorang individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik
image politik tidak selalu mencerminkan realitas objektif. Suatu image politik juga dapat
mencerminkan hal yang tidak nyata atau merupakan suatu imajinasi yang terkadang bisa
berbeda dari kenyataan fisik. Image politik dapat dibangun dan diperkuat. Image politik
dapat melemah luntur dan hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Image politik
memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal.
Disamping itu, image politik juga dapat mempengaruhi opini publik sekaligus makna-
makan tertentu. Image positif yagn bagus akan memberikan keuntungan dan efek yagn
positif bagi partai atau individu tersebut. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki
kesan dan persepsi yang bagus tentang partai politik atau kontestan individu. Semakin
bagus kesan yang dipersepsikan leh masyarakat, semakin bagus juga image politiknya
Image adalah sesuatu yang kompleks. tidak hanya dimensinya yang sangat
abstrak tetapi juga melibatkan dua hal sekaligus, yaitu proses kogniti dan afektif dalam
masyarakat. Unsur kognitif mengacu pada pertimbangan rasional dan kalkulasi dalam
domain image. Sementara unsur afektif lebih melihat kepada sisi emosi dan perasaan
dalam dimensi image. Kedua hal ini secara sendiri-sendiri atau simultan sangat terkait
dengan image politik. Dengan kata lain, image politik mengandung unsur-unsur kognitif-
rasional maupun hal yang berkaitan dengan emosi. 17
Pendekatan kognitif dalam image politik berasal dari suatu pandangan bahwa
manusia adalah makhluk yang berakal budi. Yang membedakan manusia dengan
makhluk lainnya di muka bumi ini adalah kapasitasnya dalam befikir. Mereka yang
15 Dan Nimmo. Komunikasi Politik khalayak dan Efek. (Bandung : Remadja Karya CV 1989) hal 8-916 Kamus Besar Bahasa Indonesia17 Firmanzah. Marketing Politik. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal 230-231
8
percaya atas pendekatan kognitif melihat bahwa semua kemajuan teknologi yang
membawa ke arah efisiensi dan efektivitas kehidupan manusia sangat ditentukan oleh
proses berpikir manusia. Kapasitas rasional logis manusia, menurut pandangan ini juga
dipercaya akan membawa manusia ke arah kehidupan politik yang lebih baik. Image
politik dalam hal ini merupakan suatu konstruk objektif. Image politik diciptakan,
dibangun, dan dihancurkan melalui argumen-argumen logis dan rasional.18
Pendekatan afektif memandang bahwa tidak semua masyarakat mengisi dirinya
dengan pola pikir kognitif. Pada umumnya, ketika berhadapan dengan masalah-masalah
politik masyarakat lebih menggunakan pendekatan emosional mereka. Seringkali
masyarakat terbelit dalam suatu kondisi dimana mereka harus diberitahu mengenai hal-
hal yang sebenranya mereka butuhkan. Masyarakat jenis ini umumnya memiliki tingkat
pendidikan dan pemahaman akan politik yang relatif rendah.19
Mahasiswa
Salah satu ciri khas kaum intelektuil, dimana mahasiswa termasuk di dalamnya,
adalah sifatnya yang kritis. Karena ia hidup dalam dunia idea, padahal dunia idea tidak
pernah identik dengan dunia nyata, maka kaum intelektuil selalu melihat kekurangan
dalam kenyataan dan selalu menghendaki perubahan-perubahan dalam dunia nyata ke
arah yang mendekati harapan “idiilnya”. Jadi tingkah laku kritik merupakan ciri hakiki
dari tingkah laku intelektuil.20
Opini Publik
Terdapat banyak definisi berkaitan dengan opini publik. Peneliti hanya akan
berkonsentrasi kepada definisi yang mendukung korelasi antara citra dengan opini publik.
Selain itu, definisi opini publik dalam kerangka teori yang coba dibangun ialah mengenai
korelasinya dengan kebijakan publik. Dan Nimmo menyebutkan opini publik sebagai
porses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga
negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.21 Didalam
bukunya Nimmo menjelaskan proses-proses kegiatan opini menjadi citra, persepsi
kecenderungan dan akhirnya bermuara kepada pembentukan opini publik. Prosesnya
mencakup pada kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi
18 Ibid., hal 23519 Ibid., hal 23720 Sarlito Wirawan Sarwono. Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 52.
21 Nimmo., Op. Cit., hal 3
9
individual tentang objek tertentu biasanyadalam bentuk isyu.22 Opini publik juga memilki
ciri-ciri tertentu. Selain sudah pasti memiliki isi, arah dan intensitas, ciri opini publik ini
biasanya menyangkut opini tentang tokoh politik (biasanya pejabat pemerintah dan
kandidat pejabat, tetapi juga jenis lain pemimpin politik, terutama pemimpin simbolik
yang menjadi subjek dalam opini publik).23
Lalu jika menggunakan opini publik dalam kerangka kebijakan publik didapat
bahwa opini publik adalah bagian inti dari studi kebijakan.24 Kuantifikasi Opini Publik
dipopulerkan oleh Dr. George Gallup pada tahun 1930-an. Sesuatu yang menjadi isu
menarik perhatian pembuat kebijakan dan media terkait dengan cara isu itu berkaitan
dengan opini publik --- cara ia definisikan dan diukur. Opini publik dalam pasar politik
adalah mirip dengan permintaan konsumen dalam pasar ekonomi. Dalam sistem
demokrasi modern seseorang bisa mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu
fungsi dari opini publik. Lantas, argumen yang menyatakan agenda kebijakan sangat
dipengaruhi oleh opini publik dan kekuatan publik diperkuat oleh fakta bahwa opini
diukur dan diperlakukan dengan penuh perhatian oleh pembuat kebijakan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bernard Henessy dimana dalam demokrasi
modern terjadi model proses antara pendapat dengan kebijakan. Pendapat dikonsepsikan
sama dengan opini khususnya opini publik. Dalam sistem demokrasi perwakilan yang
terjadi saat ini opini publik menjadi penting karena opini dan kebijakan itu merupakan
elemen utama dalam sistem demokrasi perwakilan.25 Dalam keadaan normatifnya rakyat
bebas mengungkapkan opininya mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
Menurut konsep mayoritas (majority), opini publik merupakan aksi kolektif mayoritas
masyarakat yang mendukung pemerintah mengambil suatu kebijakan sebagai suatu
keputusan.
2.Kerangka Konsep
Citra disini diasumsikan sebagai konstruksi persepsi masyarakat yang melekat
pada suatu individu dan pada umumnya pejabat politik. Dengan menggunakan konsep
Dan Nimmo yang berhubungan dengan komunikasi politik citra merupakan gambaran
seorang individu berkenaan dengan figur politik atau pemimpin. Citra ini bisa berubah
sewaktu-waktu. Firmanzah menjelaskan pula konsep Image Politik untuk melengkapi
22 Nimmo., Op. Cit., hal 2223 Nimmo., Op. Cit., hal 2924 Parsons., Op. Cit., hal 11225 Bernard Benassy. 1989. Pendapat Umum. Jakarta : Erlangga. Hal 20-21
10
pemahaman kerangka konsep penelitian tentang pembentukan citra dibidang politk.
Bahwa citra bisa diperkuat atau diperlemah. Kebijakan yang diambil pejabat politik akan
membentuk realitas politik yang diterima publik dalam bentuk citra positif atau negatif
seperti yang dikemukakan dan Nimmo dalam konsep citra politik. Dalam hal ini peneliti
memberikan pemahaman yang sama atas konsep Citra Personal tentang politik Dan
Nimmo dengan konsep Image Politik yang dikemukakan Firmanzah. Opini publik dilihat
sebagai proses lanjutan dari pembentukan citra menurut konsep Dan Nimmo. Firmazah
juga menyebutkan bahwa Image Politik dapat memengaruhi Opini Publik lalu, opini
publik disini dilihat sebagai proses setelah terjadinya pembentukan citra. Dalam
hubungannya dengan konsep kebijakan opini publik memiliki korelasi yang besar
terhadap pembentukan kebijakan dan sebaliknya. Namun, dalam hipotesis kali ini peneliti
ingin melihat lebih dalam bagaimana proses pembentukan opini publik melalui citra yang
terbangun dari publik dan terlembaga menjadi suatu opini publik tentang pejabat politik
tertentu.
3.Hipotesis Penelitian
dalam penelitian ini penulis memiliki hipotesis bahwa pembangunan jalur sepeda
di UI menghasilkan Citra (baik/buruk) Rektor UI dimata mahasiswa seperti dalam konsep
citra personal yang diungkapkan dan Nimmo bahwa Proses pembentukan citra
berdasarkan konsep yang diungkapkan Dan Nimmo bahwa keberhasilan dari seorang
pemimpin atau pejabat akan memengaruhi citra positif/negatif dimata masyarakat
termasuk didalamnya segala kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang. citra
ini selanjutnya akan membentuk interpretasi, opini dan akhirnya opini publik tentang
baik/buruknya kinerja suatu pemerintahan atau badan eksekutif tertentu.
4.Model Analisa
Variabel independen variabel intervening variabel dependen
Menurut De Vaus, variabel adalah suatu karakteristik yang memiliki lebih dari
satu nilai. Variabel ada tiga yaitu independen, dependen, dan intervening, dimana
11
Pembangunan Jalur Sepeda Di
UI
Citra Rektor UI 2007-2012
(Gumilar R. Somantri) yang
baik/buruk
Opini publik dari kalangan mahasiswa UI
ketiganya membentuk hubungan sebab-akibat yang akan diteliti dalam penelitian sosial.26
Kebijakan pembangunan jalur sepeda menjadi variabel independen yang akan
memengaruhi dua variabel lainnya yaitu citra rektor UI dan opini publik tentang rektor
UI di kalangan mahasiswa. Pengukuran citra sebagai variabel intervening disini
dimaksudkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan. Telah disebutkan bahwa telah
populer di Amerika sistem pengukuran opini publik lewat survei dan polling. Setidaknya
hal inilah yang hendak dilakukan peneliti yang ingin menciptakan opini publik dengan
instrumen survei. Proses pelembagaan citra dan persepsi dilakukan dengan melakukan
suatu survei dengan menurunkan berbagai konsep kedalam indikator pertanyaan
kuesioner.
5. Operasionalisasi Konsep
Pada penelitian ini, peneliti melakukan operasionalisasi konsep dengan cara
menuruni tangga abstraksi menjadi indikator. Pemahaman terhadap poin-poin konsep
yang sedikit-banyak dijabarkan diatas akan memandu peneliti untuk menyusun indikator
yang tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Jadi pembuatan kuesioner
merupakan kegiatan mengoperasionalisasikan konsep yang dijelaskan pada tinjauan
pustaka.
III. Metode Penelitian
1.Pendekatan Penelitian
26 David De Vauss. Surveys In Social Research. ( London : routledge, 2002) hal 22-23
12
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan
data dari responden melalui kuisioner. Kuesioner bertujuan untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang di sebutkan diatas.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang mencoba menjelaskan apa yang
terjadi di balik fenomena sosial yang terjadi. Penelitian eksplanatif ialah penelitian yang
hendak menguji hubungan antara dua variabel. Dari segi tujuan penelitian ini merupakan
penelitian evaluatif dimana diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang dapat
digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan jalur sepeda
dengan citra rektor UI periode 2007-2012.
3.Teknik Penarikan Sampel
Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian ialah mahasiswa UI S1
reguler angkatan 2005 dan 2006 di UI Depok. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan
Kedokteran Gigi tidak diikutsertakan karena kebijakan pembangunan jalur sepeda ini
terjadi di UI Depok, sedangkan FK dan FKG terletak di Salemba, Jakarta. Kerangka
sampel diperoleh dari panitia Pemira BEM UI pada tanggal 25 November 2008. daftar
populasi seluruh mahasiswa UI ini diterima dalam dalam bentuk soft-copy yang
berformat excel. Dalam data tersebut terdapat nama mahasiswa, Nomor Induk
Mahasiswa, Jenis Program, dan jurusan. Selain itu, peneliti menerima data jumlah
mahasiswa S1 reguler berbentuk soft-copy dari UI dalam Angka 2000-2007 27 dalam
format acrobat reader (.pdf). kerangka sampel berjumlah 27.333 orang dan sampel
berjumlah 750 orang pada samplig error plus/minus 4.0% dan pada tingkat kepercayaan
95%. Sampel berjumlah 750 sudah berikut non-response sebesar 20%. Data seluruh
mahasiswa yang menjadi kerangka sampel tadi diberikan nomor lalu diacak melalui fitur
SPSS. Kemudian diambil secara acak dengan metode SRS (simple random sampling).28
Teknik SRS ialah mengambil sampel secara acak namun tetap terdapat angka unik yang
ditentukan dalam pemilihan sampel jadi terdapat pola meskipun dalam prinsip ke-
random-an. SRS merupakan teknik yang digunakan jika kerangka sampelnya memiliki
keakuratan yang tinggi.
4. Teknik pengambilan data
27 http://www.ui.edu/download/ui_dalam_angka.pdf28 ibid., hal 71
13
Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan data primer yaitu data yang
langsung berasal dari sumber pertama (responden). Secara teknis, penulis akan
menggunakan metode survei. Untuk melaksanakan metode ini, penulis akan memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang disusun lewat sebuah kuesioner yang nantinya akan
dibagikan kepada responden.
Pengambilan data dilakukan selama kurang lebih minggu. Jadi terbagi menjadi
dua gelombang. Gelombang pertama brjumlah 375 responden dan gelombang kedua
sebanyak 375 responden. Jumlah interviewer sebanyak 10 orang yang akan bertugas dari
senin hingga jumat. Jadi kira-kira satu harinya satu interviewer harus mendapatkan 3-4
koesioner yang telah terisi. Pengambilan data dilakukan kurang lebih dua minggu untuk
mengantisipasi kesulitan mendapat responden untuk dimintai mengisi kuesioner. selain
itu adanya breifing interviewer akan mengurangi waktu dua minggu mejadi hanya sekitar
delapan hari efektif.
14
Desember Jaunari Februari Maret
Jenis Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1Penyusunan Rancangan Penelitian
Libur Natal dan Tahun Baru
Pelaksanaan Pre-Test
Pengajuan Rancangan Penelitian
Briefing Interviewer
Turun Lapangan (Pelaksanaan Penelitian)
Pengumpulan dan Analisa Data
Penyusunan Laporan Penelitian
Presentasi Laporan Hasil Penelitian
Publikasi Hasil Penelitian
Rangkaian kegiatan Penelitian
0
Estimasi Biaya Penelitian
No Keterangan Jumlah Total1 1. Tahap Pra-pelaksanaan
a.Pembuatan proposal penelitian (10x @ Rp. 50.000) Rp. 500.000,-
b.Penggandaan Dokumen/ Surat-surat Rp. 100.000,-
c.Penggandaan kuesioner (750x @ Rp. 1000) Rp. 750.000,-
d. Team building Rp.200.000,-
e. Pre-test Rp.100.000,- Sub Total Rp. 1.650.000,-
2. Tahap Pelaksanaan
a. Fee Interviewer (10 Orang x 10 hari @ Rp.50.000) Rp. 5.000.000,-
b.Biaya Transportasi (10 Orang x 10 hari @ 10.000,- Rp. 1.000.000,-
c.Konsumsi (10 Orang x 10 hari @ 15.000,- ) Rp. 1.500.000,- d.Gift responden (750 x Rp. 2.000) Rp. 1.500.000,- Sub Total Rp. 9.000.000,- 3. Lain-lain a. Biaya koordinasi panitia Rp. 300.000,- b. Pengolahan data/SPSS Rp. 300.000,- c. Fee Peneliti Rp. 2.000.000,- Sub Total Rp. 2.600.000,- Total Rp. 13.250.000,-
Daftar Pustaka
Buku
Abidin, Said Zainal (2004) Kebijakan Publik. Jakarta :Pancur Siwah
Althaus Scott L., (2003) Collective preference in Democratic Politics Cambridge : Cambridge University Press
De Vaus, David. (2002) Surveys In Social Research (5th edition). London: Routledge.
Firmanzah. (2007) Marketing Politik. Jakarta : Buku Obor
Jones,Charles O. (1991) Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Press
Hemessy, Bernard.(1989) Pendapat Umum. Jakarta :Erlangga
Nimmo, Dan. (1989) Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung : Remadja Karya CV.
Parson, Wayne. (1999) Public Policy : An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analyses. Massachusetts : Edward Elgar
Sarwono, Sarlito Wirawan,. (1978) Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa. Jakarta: Bulan Bintang
Sastropoetro, Santoso. (1989) Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial. Bandung : CV Remadja Karya
Internet http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/g/gumilar-somantri/berita/02.shtml diakses pada tanggal 20 November 2008 jam 19.07 wib
http://www.ui.edu/download/ui_dalam_angka.pdf diakses pada tanggal 21 September 2008 jam 20.07 wib
TabloidJalur Sepeda di Kampus Hijau.25 Gerbatama edisi 30 Rabu, 19 Maret 08
Jejak Vol 1 1 Maret 2008.
Kuisioner Penelitian
1
Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI)
Kuisioener No. Kuesioner : _________________
Saudara/saudari saya hormati, perkenalkan saya Yoga Kusuma, saat ini kuliah di Jurusan Ilmu Politik FISIP UI. Akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda di UI terhadap Citra Rektor UI Gumilar R. Somantri di Mata Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UI).Berikut ini adalah serangkaian pertanyaan yang akan saudara-saudari isi menyangkut masalah tersebut. Ini bukan merupakan suatu uji kecerdasan yang menilai baik buruk, atau benar-salah. Penelitian semata-mata bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kebjakan pembangunan jalur sepeda di UI terhadap Citra rektor UI Gumilar R. Somantri di mata mahasiswa, sekaligus sebagai tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial 1. Saya meminta kesediaan saudara/i untuk membantu tugas saya dengan mengisi kuesioner yang saya berikan. . Perlu dicatat bahwa identitas responden serta jawaban yang diberikan akan sangat dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas kerjasama dan kesediaan saudara/i untuk ikut berpartisipasi dalam penelitan ini.
A. Identitas Responden
Nama :
Jenis Kelamin :
TTL :
Angkatan :
Fakultas :
Jurusan :
Domisili :
B. Kebijakan Pembangunan Jalur Sepeda
1. Apa alat transportasi yang biasa anda gunakan untuk pergi ke kampus ?
a. Angkutan Umum
b. Mobil Pribadi
c. Motor Pribadi
d. Lainnya, sebutkan.........
2. Apa alat transportasi yang biasa anda gunakan untuk mobiltias didalam kampus ?
a. Mobil Pribadi
b. Motor Pribadi
c. Bis Kuning
2
d. Ojek
e. Sepeda Kuning
f. Berjalan Kaki
g. Lainnya, sebutkan...................
3. Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan pembangunan jalur sepeda di kampus
UI Depok ?
a.Ya
b.Tidak
(jika tidak, hentikan disini, terima kasih)
4. Jika Ya, siapakah pencetus kebijakan pembangunan jalur sepeda ini ?
a. Dirjen Dikti
b. Dekanat
c. Rektorat
d. Pihak Swasta
e. Lainnya, sebutkan.....
5. Apakah Anda pernah menggunakan sarana sepeda di UI ?
a. Tidak Pernah
b. pernah
c. Sering
d. Sangat sering
6.Apa yang membuat anda menggunakan sarana sepeda di UI ?
a. sosialisasi yang dilakukan pihak rektorat
b. tertarik diajak teman
c. tertarik karena kemauan sendiri
d. alasan lain, sebutkan.............
C. Rektor dan Rektorat
7. Jika di beri skala 1(buruk)-5(sangat baik) berapa nilai kinerja rektor dan rektorat
selama ini ?(lingkari)
(buruk) 1--------2---------3---------4--------5 (sangat baik)
8.Apa kebijakan rektorat antara tahun 2007-2008 yang paling anda ketahui ?
a. BOP berkeadilan
3
b.Green Campus UI
c.lainnya, sebutkan...........
9.Apakah anda mendukung rektor dan rektorat dalam program kampus hijau (green
campus) di UI ?
a.Ya
b.Tidak
c. Ragu-ragu
10.Menurut Anda, apakah kebijakan pembangunan jalur sepeda memberikan citra
positif bagi rektor UI sebagai pembuat kebijakannya?jelaskan!
a.ya,Jelaskan....
b.tidak,Jelaskan....
11.Menurut Anda, apakah kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat mahasiswa di
UI simpatik dengan rektor UI?
a.Ya
b. Tidak
c. Ragu-ragu
Pertanyaan di bawah ini dimaksudkan untuk mengetahui opini anda tentang kebijakan
jalur sepeda yang diambil pihak rektorat UI. Berikan tanda ( √ ) pada tempat yang telah
tersedia, yang menggambarkan persetujuan Anda.
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
No. Pertanyaan STS TS N S SS1. Kebijakan pembangunan jalur
sepeda sangat cocok di wilayah kampus UI
2. Kebijakan pembangunan jalur sepeda sangat berguna bagi mahasiswa
3. Kebijakan pembangunan jalur sepeda menyadarkan saya akan pentingnya menjaga lingkungan
4
4. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya ingin naik sepeda di kampus UI
5. Kebijakan pembangunan jalur sepeda mengingatkan saya kepada rektor UI
6. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya simpatik dengan rektorat UI
7. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya kagum dengan rektor UI (Gumilar R. Somantri)
8. Kebijakan pembangunan jalur sepeda membuat saya bangga terhadap UI
9. Kebijakan pembangunan jalur sepeda efektif mengurangi jumlah kendaraan bermotor di UI
10. Kebijakan pembangunan jalur sepeda sangat efektif mengurangi polusi di UI
11. Kebijakan pembangunan jalur sepeda disosialisasikan dengan baik oleh pihak rektorat
5
top related