R E FLEKSI HA SIL ² HA SIL CA P AIAN L A Y AN AN IN FO ...kominfo.situbondokab.go.id/berkas/4/REFLEKSI... · { RKA KL, DIPA K/L, Laporan Realisasi K/L { RKA SKPD, DPA SKPD, Laporan

REFLEKSI

HASIL – HASIL CAPAIAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMINFO PROV. JATIM

SITUBONDO, 12 DESEMBER 2018

Pemerintah sebagai penyelenggara sektor

publik , ada tiga hal harus dipenuhi :

1. Menjadi lembaga yang efektif memberikan

pelayanan

2. Efisien dalam menggunakan sumber daya

yang dimiliki dan,

3. Akuntabilitas keuangan yang baik

Transparansi Informasi

Akuntabilitas Partisipasi

Partisipasi publik akan

mendorong

transparansi

Transparansi memaksa

peningkatan

akuntabilitas publik

Akuntabilitas sulit

terlaksana tanpa ada

partisipasi publik

Indikator Keterbukaan informasi publik:

Terbuka

Mudah di akses

Jujur Tepat Waktu

Umpan Balik

Partisipasi

Masyarakat

Instrumen Transparansi :

1. Perencanaan dan Penganggaran

2. Pelaksanaan

3. Pelaporan

Lima Kewajiban yang ditetapkan UU

KIP bagi Badan Publik :

Membentuk PPID

Menyususn DIP

Membuat SOP

SOPMelakukan Uji

konsekuensi

Mengalokasikan Anggaran

Pelayanan Informasi Publik

)

1. Memberikan akses informasi yang cepat, mudah

dan murah

2. Memberikan pelayanan informasi sesuai standar

layanan informasi publik

3. Menyediakan media pelayanan yang berbasis

Teknologi Informasi

4. Menerbitkan informasi secara online maupun offline

Peran PPID

)

1. Informasi mengenai laporan keuangan dari Badan

Publik

2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan

Publik terkait

3. Informasi yang diatur dalam peraturan Perundang -

undangan

Kewajiban Dasar Badan Publik ( pasal 9 UU KIP)

Daftar Informasi Publik

• Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

9

)

1. Memberikan akses informasi yang cepat, mudah

dan murah

2. Memberikan pelayanan informasi sesuai standar

layanan informasi publik

3. Menyediakan media pelayanan yang berbasis

Teknologi Informasi

4. Menerbitkan informasi secara online maupun offline

Tahapan DIP

1. Pengumpulan informasi merupakan aktifitas

penghimpunan kegiatan yg telah , sedang dan yang

akan dilaksanakan oleh satuan kerja

2. Informasi yg dikumpulkan adalah informasi yg

berkualitas dan relevan dgn tupoksi masing masing

satuan kerja

3. Informasi yg dikumpulkan dpt bersumber dari pejabat

dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis

4. Pejabat dimaksud dalam butir 3 , adalah pejabat yang

bertanggungjawab dalam pelaksanaan tupoksi di

satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis

merupakan arsip bersangkutan.

HAL – HAL YANG HARUS DIPERTIMBNGKAN DALAM PENYUSUNAN

DIP

Kategori Informasi Anggaran • Seluruh informasi anggaran yang ditetapkan dengan

Peraturan Perundang-undangan

• Laporan realisasi anggaran 6 bulan sekali

• Pengadaan barang jasa

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Secara Berkala

• Kebijakan atau krisis ekonomi yang membahayakan anggaran dan perekonomian negara

Informasi Diumumkan Serta Merta

• RKA KL, DIPA K/L, Laporan Realisasi K/L

• RKA SKPD, DPA SKPD, Laporan

• Kontrak Pihak Ketiga dalam PBJ

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

• Rincian anggaran yang berkaitan dengan spesifikasi yang dapat menggangu pertahanan kemanan Negara

Informasi Dikecualikan

• Seluruh Dokumen Anggaran Informasi Diakses

Berdasarkan Permintaan

)

1. Tidak ada Kewajiban menyusun Daftar Informasi

yang dikecualikan di UU KIP

2. Penyusunan Daftar adalah bertujuan menyiapkan

bahan baku bagi PPID dalam pengujian konsekuensi

dan alat bantu bagi petugas informasi.

3. Dapat ditetapkan oleh PPID. Alternatif selain

penetapan oleh PPID adalah surat edaran internal

Pimpinan Badan Publik karena memiliki ruang

lingkup kegunaan yang menyeluruh untuk semua

satuan kerja

URGENSI

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

)

TAHAPAN

1. Tingkat Satuan Kerja :

mengidentifikasi informasi yang secara yuridis

dikecualikan di lingkungan internal satuan kerja

3. Tingkat PPID :

mengidentifikasi tujuan yuridis pengecualian dan

menetapkan daftar informasi yang dikecualikan

(bahan baku uji konsekuensi bahaya )

MENYUSUN DAFTAR INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

)

Setiap PPID di setiap Badan Publik wajib

melakukan pengujian tentang konsekuensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

dengan ssaksama dan penuh ketelitian

sebelum menyatakan informasi Publik

tertentu dikecualikan untuk diakses oleh

setiap orang.

UJI KONSEKUENSI

Pasal 19 UU KIP

)

1. Mengidentifikasi jenis pengecualian informasi

(substansial atau prosedur ) absolut Tutup

2. Mempertajam tujuan yuridis pengecualian atas

informasi yang dikuasai oleh Badab Publik

3. Memastikan relevansi tujuan yuridis pengecualian

terhadap tujuan permohonan informasi.

MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI BAHAYA

)

Ayat (4 )

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara

tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi

hak setiap orang atas Informasi Publik.

Ayat (5)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan

negara.

PERTIMBANGAN TERTULIS Pasal 7 UU KIP

)

Menutup informasi hanya bisa dilakukan dengan

pengujian atas konsekuensi. Pertimbangan secara

tertulis bukanlah instrumen pengecualian

informasi, melainkan untuk menentukan teknik

penyediaan atau penyampaian informamsi terbuka

yang bersifat sensitif (akuntabilitas sosial pelayanan

informasi) dengan mempertimbangkan aspek

sosial, poltik, ekonomi, budaya dan hankam.

PERBEDAAN PRINSIPIL

1. Mengidentifikasi risiko dari aspek sosial, ekonomi,

politik dan hankam terhadap pemberian informasi

2. Melakukan analisis terhadap risiko penyimpangan

atau penyalahgunaan informasi publik

3. Menyususn rekomendasi teknis penyediaan atau

publikasi

MENYUSUN PERTIMBANGAN TERTULIS

Terima kasih