Presentasi Regulasi ASI

Regulasi Perlindungan Pemberian ASI di Indonesia

Ade NovitaKetua Departemen Pemberdayaan Masyarakat

Ikatan Sarjana Hukum Indonesia

Upaya Dunia

Internasional

1974World Health Assembly

mendesak agar negara-negara anggota mengkaji kembali kegiatan-kegiatan promosi penjualan makanan bayi

1978World Health Assembly

mendesak negara anggota untuk mendukung dan

mempromosikan pemberian ASI

1979WHO & UNICEF

menyelenggarakan pertemuan bersama mengenai pemberian

makanan bagi bayi dan anak-anak

1980World Health Assembly

merekomendasikan perlunya kode etik internasional

pemasaran formula bayi dan produk pengganti ASI lainnya

1981Kode Etik Internasional

Pemasaran Pengganti ASI diadopsi oleh

World Health Assembly

Pokok-Pokok

Kode

Internasional Pemasaran Pengganti

ASI

Tidak dibenarkan mengiklankan atau melakukan promosi Pengganti ASI termasuk tapi tidak terbatas pada Susu Formula, Makanan Bayi kepada Publik

Tidak diperkenankan melakukan promosi di Sarana Pelayanan Kesehatan

Tidak dibenarkan memberikan contoh produk secara cuma-cuma termasuk tapi tidak terbatas dalam bentuk potongan harga dan/atau hadiah kepada Tenaga Kesehatan, Ibu hamil, Ibu menyusui beserta keluarganya

Tidak dibenarkan menjadikan Tenaga Kesehatan sebagai media promosi kepada Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Keluarganya

Produsen dapat memberikan informasi mengenai produk Pengganti ASI sebatas info yang bersifat ilmiah dan faktual, namun tidak dapat menyatakan produknya setara atau lebih baik dari ASI

Penjelasan mengenai penggunaan Produk Pengganti ASI hanya dapat dibenarkan apabila diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan hanya kepada Ibu Menyusui dan/atau keluarganya yang nyata-nyata butuh dari segi medis

Informasi yang terdapat pada Kemasan Produk Pengganti ASI harus memberikan penjelasan tata cara penggunaan Pengganti ASI yang benar, resiko penggunaan, bahan, komposisi dan tidak boleh menyatakan produknya ideal, setara dan/atau lebih baik dari ASI

Kemasan Produk Pengganti ASI tidak boleh menggunakan foto dan atau gambar bayi/anak

Regulasi Lokal

UUD 1945“Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’

(Pasal 28B ayat 2)

UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus

dilakukan selama waktu kerja” (Pasal 83)

UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

perlindungan anak“ (Pasal 22)

UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan

pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita“

(Pasal 49 ayat 2)

PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 44 (1)“Setiap iklan tentang pangan yang

diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara

benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan

dan atau bentuk apapun lainnya”

PP NO. 69/1999 tentang

LABEL DAN IKLAN PANGAN• Pasal 47 (4)

“Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan (1)

tahun dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus

untuk kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat

keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI”

PP NO. 69/1999 tentang

LABEL DAN IKLAN PANGANPasal 51

• iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah

lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya

• selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi

kesehatan.

UU No 36/2009 tentang KESEHATAN Pasal 128

(1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6

(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis(2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan

waktu dan fasilitas khusus(3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum

UU No 36/2009 tentang KESEHATAN

Pasal 129(1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka

menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara

eksklusif(2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Usulan dan Rekomendasi

• Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pemberian ASI secara terpadu

• Lebih ditingkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan pemberian ASI saat ini

• Perlu dibuka pelayanan pengaduan terhadap pelanggaran pelaksanaan perlindungan pemberian ASI

Terima Kasih!

ade.novita.juliano@gmail.com

twitter.com/Ade_Novita

facebook.com/ADEN0VITA