Presentasi anjab abk bappeda samarinda 2014

Kelembagaan Ketatalaksanaan Kepegawaian

LATAR BELAKANG

Permasalahan

1. Komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional

2. Pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi

3. Pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata

Output

Peta Jabatan

Nomenklatur Jabatan

Informasi Jabatan

Beban Kerja

Kebutuhan Riil Pegawai

• UU No.5/ 2014 Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANJAB dan ABK (Pasal 56 ayat(1))

• Permendagri No.35 Tahun 2012 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program Diklat yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiapsatuan organisasi

• Keputusan MENPAN No: KEP/75/M.PAN/7/2004 Formasi PNS disusun Berdasarkan Beban Kerja

• Permendagri No. 57 Tahun 2007 Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja

• Permendagri No. 12 Tahun 2008 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban Kerja

Dasar Hukum Pelaksanaan Anjab dan ABK

-- KONDISI AWAL --

Struktural = 17

JFU = 48

JFT = 0

Pengolah = 28

Verifikator = 2

Bendaharawan = 3

Penyusun = 8

Pengadministrasi = 4

Penyiap = 1

Pengumpul = 1

Pengelola =1

-- KEBUTUHAN --

Struktural = 24

JFU = 75

JFT = 9

Pengolah = 31

Verifikator = 2

Bendaharawan = 2

Penyusun = 9

Pengadministrasi = 10

Penyiap = 1

Pengumpul = 1

Pengelola =2

Analis = 5

Pemroses = 1

Caraka = 1

7

27

9

3

0

-1

1

6

0

0

1

5

1

1

Distribusi Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Minimal

Struktural

• Eselon II = S2/ Golongan IV/c

• Eselon III = S2/ Golongan III/d

• Eselon IV = S1/ Golongan III/b

JFT

• Perencana = S1/ Golongan III/a

• Analis Kepegawaian = S1/ Golongan III/a

JFU

• Bendahara, Analis, Verifikator, Pengolah, Penyusun = S1/ Golongan III/a

• Pengadministrasi, Pengumpul, Caraka, = D3/ Golongan II/c

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ABKJABATAN STRUKTURAL (1)

NO JABATAN STRUKTURALBEZETTING (EXISTING)

KEBUTUHAN GAP

1 KEPALA BADAN 1 2 1

2 SEKRETARIS 1 1 0

KASUBBAG UMUM 1 2 1

KASUBBAG KEUANGAN 1 2 1

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM 1 1 0

3 KABID PERENCANAAN EKONOMI 1 1 0

KASUBBID PERTANIAN 1 1 0

KASUBBID IPKDU 1 1 0

4 KABID FISIK DAN PRASARANA 1 2 1

KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN 1 2 1

KASUBBID PRASARANA WILAYAH 1 2 1

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ABKJABATAN STRUKTURAL (2)

NO JABATAN STRUKTURALBEZETTING (EXISTING)

KEBUTUHAN GAP

5 KABID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1 2 1

KASUBBID PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN

1 2 1

KASUBBID KESRA, KEPENDUDUKAN, DAN INFORMASI

1 2 1

6 KABID EVALUASI DAN STATISTIK 1 1 0

KASUBBID STATISTIK 1 1 0

KASUBBID ANALISA, PENILAIAN, DAN PELAPORAN

1 1 0

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ABKJABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO JABATAN FUNGSIONAL TERTENTUBEZETTING (EXISTING)

KEBUTUHAN GAP

1 PERENCANA PERTAMA 0 8 8

2 ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 0 1 1

J F U

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

J F U

Pengadministrasi

Umum

J F U

J F U

Pengadministrasi

Umum

Pengadministrasi

Umum

J F U

Pengadministrasi Umum + Pengevaluasi

(evaluator)

Kekurangan

Sama/ Cukup

Kelebihan

+ +

Tetap

Redistribusi(-)

- -

Tetap

+

Restrukturisasi

Tetap

Penyesuaian

Hasil ABK SDM URTUG Kelembagaan

TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL ABK

√ √ √

“Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja... “ (Permendagri 57/ 2007)

REKOMENDASI TERHADAP HASIL ANJAB DAN ABK

BK yang tinggi tentu perlu dibarengi dengan Peningkatan Kapasitas Pegawai secara memadai, sehingga pelaksanaan tugas jabatan dapat dijalankan secara optimal;

Mendorong pegawai menjadi Fungsional Tertentu (Perencana) sebagai trigger meningkatkan performa organisasi

Mendorong penggunaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk urusan-urusan teknis atau untuk menutupi kekurangan PNS yang ada

BAPPEDA Kota Samarinda PKP2A III LAN Samarinda