Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Post on 13-Jan-2017
53 Views
Preview:
Transcript
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAGIAN-1
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN
SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN
JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI
2
PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES
PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
• Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa
• Memahami proses kaji ulang RUP
• Memahami proses penyusunan Spesifikasi dan HPS
• Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan
kelompok
• Memahami pemilihan jenis kontrak
• Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat
Garansi
3
TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan,
Pemaketan, Pengorganisasian PBJ, dan KAK
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang terdiri dari: • Pengkajian ulang RUP
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan (Jenis)
Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian
Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J • Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS
• Pemilihan Sistem Pengadaan B/J
o Penetapan metode pemilihan
o Penetapan metode penyampaian dokumen
o Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
• Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
• Penyusunan Dokumen Pengadaan
PA/ KPA
PPK
ULP/
Pejabat
Pengadaan
4
5 PENDAHULUAN
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Merupakan tahap awal dalam kegiatan
pengadaan barang/ jasa pemerintah
Peranannya sangat strategis dan menentukan
dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan
Harus bisa memberikan informasi mengenai
target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya
dan manfaat pengadaan
Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA
K/L/D/I
6 PENDAHULUAN
Langkah-langkah Menyusun RUP
Diumumkan di website
K/L/D/I, papan
pengumuman resmi dan
portal pengadaan nasional.
Setelah RKA disetujui DPR
Setelah APBD disetujui
Pemerintah Daerah dan
DPRD.
Dapat mengumumkan
Pengadaan yang
kontraknya dilaksanakan
TA berikutnya.
Untuk APBD,
Pengumuman setelah
APBD ditetapkan DPRD.
Isi Pengumuman paling
kurang:
• Nama dan Alamat
Pengguna Anggaran
• Paket Pekerjaan
• Lokasi pekerjaan
• Perkiraan biaya
Ou
tpu
t R
UP
ole
h P
A/K
PA
Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup
jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan
Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA: biaya paket, honorarium,
biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya
Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara pengadaan,
Pengorganisasian PBJ, dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan,
spesifikasi. teknis dan perkiraan biaya
7
PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan
1
Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi:
• Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan
• Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan
• Pengkajian ulang KAK
2
Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan
3
PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA berdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan
4
PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangan -nya
5
Langkah-langkah Pengkajian
8 PENGKAJIAN ULANG
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
PA/KPA menetapkan:
Rencana Umum Pengadaan
1
PPK menyusun dan menetapkan:
Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:
• Spesifikasi
• Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
• Rancangan Kontrak
2
ULP/PP menerima rencana pelaksanaan pengadaan dan menyusun rencana pemilihan dengan mempersiapkan:
• Kaji ulang spesifikasi dan HPS
• Sistem pengadaan
• Sistem penilaian kualifikasi
• Penyusunan jadwal
• Penyusunan dokumen pengadaan
3
Proses setelah RUP dikaji ulang
PENGKAJIAN ULANG RUP
Kebijakan Umum
9
Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum
Pengadaan:
• Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan
saja.
• Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan
yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien,
meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri
• Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar
pengkajian
• Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk
menggabungkan atau memecah paket
10 PENGKAJIAN ULANG RUP
Ketentuan Umum Pemaketan
Nilai paket pekerjaan sampai dengan
Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat
kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat
dipenuhi
Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang
bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil dengan tetap
memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan
sehat, kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis
Memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri
11 PENGKAJIAN ULANG RUP
Prosedur Pemaketan
Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi
kecil
Untuk Usaha Non-Kecil
Barang/PK/JL
≤ 2,5 Milyar
TIDAK
YA
Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas
12 PENGKAJIAN ULANG RUP
Larangan Pemaketan
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
PENGKAJIAN ULANG RUP
Rencana Biaya Penganggaran Pengadaan
13
• Materi yang dikaji:
Rencana biaya paket pekerjaan
Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
• Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan
dilakukan untuk memastikan:
Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran
sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket
pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi
kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket
pekerjaan;
Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
• Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan
administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK
dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi
dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda
tangani oleh pihak yang membahas.
PENGKAJIAN ULANG RUP
Kerangka Acuan Kerja
14
Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat
uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
5W + 1H Kerangka Acuan Kerja memuat
Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?)
Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang
akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan
batas-batas tahun anggaran (When?)
Siapa yang akan melaksanakan (Who?)
Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?)
Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)
PENGKAJIAN ULANG RUP
Kerangka Acuan Kerja
15
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
• Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup
jelas
• Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan
penyedia barang/jasa)
• Spesifikasi teknis barang/jasa
• Total perkiraan biaya pekerjaan
• Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan
• Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan
• Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
• Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
• Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
• Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan
yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut
• Dokumen-dokumen pendukung
Hal-hal yang harus dikaji
PENGKAJIAN ULANG RUP
Penetapan RUP Setelah Dikaji Ulang
16
Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan
dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan
Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum
pengadaan
Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP
Apabila PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan sepakat untuk mengubah
Rencana Umum Pengadaan, maka
perubahan tersebut diusulkan oleh
PPK kepada PA/KPA untuk
ditetapkan kembali
Apabila ada perbedaan pendapat
antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum
Pengadaan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA
untuk diputuskan
Putusan PA/KPA bersifat final
TAHAPAN OUTPUT
Latihan 1
Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP?
17
• Cara Pengadaan
• Pemaketan
18
• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan
kebutuhan pengguna/penerima akhir;
• Tidak mengarah kepada merek/produk
tertentu, kecuali untuk pengadaan suku
cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri;
• Memaksimalkan penggunaan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
Ketentuan Umum
Penyusunan Dokumen Spesifikasi
Barang/Jasa
19 19 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
• Menyediakan informasi tentang barang/jasa
yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa
• Spesifikasi ini digunakan oleh:
Penyedia barang/jasa sebagai acuan
dalam menyampaikan penawaran
ULP dalam menyusun dokumen
pengadaan dan mengevaluasi penawaran
Tujuan
20
Apa akibatnya bagi organisasi Anda, jika spesifikasi
yang ditetapkan tidak sesuai
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
21
Rencana Umum
Pengadaan
Kaji Ulang
Menetapkan Spesifikasi
Dokumen Pengadaan
Persyaratan Teknis
PPK ULP/PP PA
Perubahan terhadap Spesifikasi
harus dengan persetujuan PPK
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
Tahapan dan Pihak Terkait
22 22 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Jenis Spesifikasi Barang/Jasa
Kualitas
Kuantitas/Jumlah
Tempat
Harga
Waktu
23 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Metode Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa
Conformance
Performance
Teknikal
Contoh/sample
Komposisi
Merek
Fungsi
Kinerja
24
HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang
menggunakan bukti pembelian
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi)
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
Kete
ntu
an
Um
um
HP
S
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
25
Sah jika ditandatangani oleh:
PPK(sebagai yang menetapkan)
Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH
Diumumkan Nilai Total
HPS
PPK ULP/PP
Usulan Dokumen
HPS
Usulan Dokumen
HPS
Usulan Dokumen
HPS Ditetapkan
Tahapan dan Pihak Terkait
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
26
PPK
Menetapkan HPS
Rp Harga optimal/ wajar
TIDAK “MARK-UP”
Memperhitungkan semua
komponen biaya
Perhitungkan keuntungan penyedia
+ overhead Penyedia
Barang/ Jasa
ULP/PP
Mengumumkan Nilai Total HPS
HPS bukan sebagai dasar
untuk menentukan besaran
kerugian negara
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
Fungsi HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam
seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
27
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
Data/Informasi untuk membuat HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
28
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
Data/Informasi untuk membuat HPS (lanjutan...)
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan
informasi harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa
29
Mengecek besarnya pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana,
maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi PO/LK
30
Mengecek besarnya pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum
Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran
(pay-item)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menjumlahkan jumlah biaya untuk
setiap mata pembayaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPN Menentukan
besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS
31
Mengecek besarnya pagu dana dari
DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum antara lain:
KAK dan RAB
Menghitung Komponen
Biaya (Biaya Langsung
Personil/Remuneration)
dan Biaya Langsung
Non Personil (Direct
Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh item pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS
Biaya langsung non-personil tidak
melebihi 40% dari biaya total, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat khusus
Latihan 2
Spesifikasi dan HPS…..?
32
33
Bukti Pembelian
(s/d 10 juta)
Kuitansi (s/d 50 juta)
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
• Pengadaan Jasa
Konsultansi s.d Rp 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya s.d
Rp 200 juta
• Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas
Rp 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya
di atas Rp 200 juta
Bukti Perjanjian
34 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
LANGKAH-LANGKAH PEMILIHAN
JENIS KONTRAK
Mengidentifika-sikan
barang/jasa yang akan diadakan
Mengenali masing-masing
jenis kontrak
Memilih dan menetapkan salah satu
jenis kontrak
Langkah Pemilihan Jenis Kontrak
1
2 3
35 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
Lump sum
Harga satuan
Gabungan lump sum dan harga satuan
Terima jadi (turnkey)
Persentase
PEMBEBANAN TAHUN
ANGGARAN
Tahun tunggal
Kontrak pengadaan tunggal
Kontrak payung
Tahun jamak
JENIS PEKERJAAN
Pekerjaan tunggal
Pekerjaan terintegrasi
SUMBER PENDANAAN
CARA PEMBAYARAN
JENIS KONTRAK
Kontrak pengadaan bersama
36 PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
• Identitas penyedia
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai
sesuai ketentuan yang berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk
yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai
sesuai ketentuan yang berlaku
ISI M
INIM
AL
Latihan 3
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
37
38
Ketentuan Umum
Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank
umum/lembaga keuangan lainnya yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada
pengguna barang/jasa untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia
barang/jasa.
SURAT JAMINAN
PENERBIT
SURAT JAMINAN
Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi.
39 39
Jaminan Penawaran
Jaminan Sanggahan
Banding
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Atas
Pengadaan
Barang/Jasa
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jenis Jaminan
40 40 JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Penawaran
• Digunakan untuk menyertai surat penawaran
• Nilainya 1% - 3% dari HPS
• Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak
• Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk
Pelelangan)
• Fungsi menjamin data penawaran dan
kesungguhan penyedia barang jasa
• Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi
41 41 JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan
sebesar 1/100 (satu perseratus)
dari nilai total HPS
42 JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan
Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ
dan sebelum kontrak ditandatangani
Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah
80% HPS
Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya
atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi
Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Jasa lainnya –
dimana aset penyedia dikuasai Pengguna
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
43 43 JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka (JUM)
JUM harus diberikan dalam meminta uang muka
Nilai maksimal untuk usaha kecil sebesar 30%
dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil
sebesar 20% dari nilai kontrak
Nilai maksimal untuk Jasa Konsultansi sebesar
20% dari nilai kontrak
Nilai maksimal untuk kontrak tahun jamak: 15%
dari total nilai kontrak atau 20% dari nilai kontrak
tahun pertama
Pengembalian uang muka diperhitungkan secara
proporsional pada setiap tahapan pembayaran
Diberikan bila dicantumkan di kontrak
44 44
Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi
b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan
masa pemeliharaan
Diberikan dalam meminta pembayaran 100%
karena ada pekerjaan pemeliharaan
Nilainya 5% dari kontrak
Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau
retensi pembayaran
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan
45
Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen
JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI Sertifikat Garansi
TES ?........
46
Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
top related