PIAGAM PENGAWASAN INTERNinspektorat.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/... · Jawa Barat, yaitu reviu RPJMD, RKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu atas Laporan Kinerja
Post on 01-Aug-2020
6 Views
Preview:
Transcript
PIAGAM PENGAWASAN
INTERN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
1. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk
pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities),
yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan sebuah organisasi
(auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses
manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang dibentuk dengan tugas membantu Kepala Daerah membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, juga membantu Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan
teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh
informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada
Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Jawa Barat yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta
kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib
menciptakan dan memeliharan Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
7 Januari 2019
Bandung
1
PENJELASAN / SUPLEMENT PIAGAM PENGAWASAN INTERN
1. PENDAHULUAN
a. Piagam Pengawasan intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen
formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab
kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat.
b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
a. Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
1) Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk
melaksanakan beban kerja;
2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur;
3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan
dan pemberhentian Pegawai Negara Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara
(ASN);
4) Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. VISI DAN MISI
Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah tidak membuat visi
misi, namun sebagai pendukung dan pengawalan visi misi yang tertuang dalam
RPJMD 2018 -2023.
2
Visi : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan
Kolaborasi”
Misi : 1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan
Peran Masjid dan tempat Ibadah sebagai pusat peradaban.
1. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan
produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui
peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat
yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan
kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan
kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah :
a. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu oleh
Perangkat Daerah;
b. Membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan
pengawasan umum dan pengawasan teknis.
Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan
pengawasan serta fasilitasi pengawasam;
b. Penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan intern melalui
pemeriksaan (audit), pengusutan (investigasi), reviu, monitoring, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Gubernur;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Prvinsi; dan
3
f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, maka perlu
menjalankan peran :
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas aspek ketaatan, ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas (3E) pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah Daerah.
5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern
secara memadai, Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk:
a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,
dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat
Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi
dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Jawa Barat serta
menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembinaan
dan pengawasan intern;
g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik
yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan intern.
4
6. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI
JAWA BARAT
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat
adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Inspektorat Provinsi
Jawa Barat, yaitu:
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan
akuntabel;
b. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berish, bail dan akuntabel.
Serta sasaran pencapaian Inspektorat provinsi Jawa Barat, yaitu :
a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan
daerah;
b. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan
sesuai standar akuntansi pemerintah;
d. Terciptanya pemerintah daerah yang besih berintegritas tanpa tindak pidana
korupsi;
e. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang
berkualitas dan handal.
Lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat meliputi:
a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan atas penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, yang mencakup monitoring dan audit kinerja atas
pelaksanaan tugas dan fungsi serta Program Strategis Daerah;
c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat, yaitu reviu RPJMD, RKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi (LKIP),
reviu atas perencanaan dan penganggaran APBD, dan reviu penyerapan
anggaran dan pengadaan barang/jasa;
d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti
evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas
5
penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, evaluasi atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (EPPD), evaluasi atas
LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi;
e. Pemberian layanan konsultasi yang berupa : a) konsultasi terpadu atau
pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan
reviu, maupun evaluasi; b) konsultasi khusus melalui kegiatan Unit Layanan
Konsultasi (Desk Akuntabilitas) secara langsung maupun melalui online;
f. Pemantauan, pendampingan dan aktivitas pengawasan lainnya, antara lain:
Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(RAD PPK)/STRANAS pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
(PMRB), pembinaan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah,
pengendalian terhadap gratifikasi, penanganan kasus pengaduan masyarakat,
dan pelaksanaan pemeriksaan yang lain atas permintaan Pimpinan.
7. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
Dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan intern, Inspektorat
Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab untuk:
a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme
auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) kualitas
proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada
Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal
penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk
mengidentifikasikan dan memutahirkan data semua unit kerja yang dapat
diawasi (Audit Universe) serta data atau dokumen yang diperlukan ;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya Inspektorat sehingga
dapat menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan intern secara
optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala akivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.
6
8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
Piagam Pengawasan intern mensyaratkan bahwa auditor dan Pejabat Pengawas
Fungsional lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu
pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI).
9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
Persyaratan Auditor Intern yang duduk di Inspektorat Provinsi Jawa Barat paling
kurang meliputi:
a. Memenuhi sertifikasi kompetensi dan persyaratan teknis lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD;
b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan
objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu
lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen
risiko; dan
g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
profesionalismenya secara terus-menerus.
10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/P2UPD
a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional
kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat
mengganggu penilaian pengawasan intern.
b. Auditor/P2UPD Inspektoran Provinsi Jawa Barat tidak boleh merangkap
jabatan sebagai pejabat struktural.
11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan
intern, Inspektorat Provinsi Jawa Barat perlu menjalin kerja sama dan
koordinasi dengan perangkat daerah (pelaku objek pengawasan), Kementerian
7
Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan
nasional di bidang pengawasan), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawasan ekstern / Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
a. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT DAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan
antara Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan satuan kerja/perangkat
daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau
antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (penugasan audit maupun konsultasi), satuan
kerja/perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi
yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Satuan kerja/perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap
rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat
dan melaporkan tindak lanjut serta status atas setiap rekomendasi audit
kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
b. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT DAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KEMENDAGRI)
1. Partisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah
(RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pengawasan;
2. Penjabaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
tahunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke dalam arah
kebijakan dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;
3. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
5. Partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop,
sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan.
8
c. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT DAN KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
(PANRB)
1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat harus menggunakan kebijakan dan
peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai
kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan
mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan
hasil pengawasan.
d. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT DAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina
penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan
pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
b. Sosialisasi SPIP;
c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
e. Peningkatan kompetensi Auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat harus menggunakan peraturan-peraturan
di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
e. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT DAN APARAT PENGAWASAN
EKSTERN
1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat menjadi mitra pendamping bagi aparat
pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai
penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja/perangkat
daerah pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan aparat
pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup
penugasan Inspektorat APIP pusat/daerah.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang di sampaikan
aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi
Inspektorat Provinsi Jawa Barat tehadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi.
4. Inspektorat Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pemgawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.
12. PENILAIAN BERKALA DAN KOMITE AUDIT PENGAWAS APIP
a. Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkala harus menilai
apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam
piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat
mencapai tujuan.
b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur.
c. Pengawasan terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dilaksanakan oleh Komite Audit yang ditetapkan dengan keputusan
Gubernur.
9
10
Disahkan Oleh
GUBERNUR JAWA BARAT
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 7 Januari 2019
Bandung
top related