Perizinan mmea2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SOSIALISASI PERIZINAN MMEASOSIALISASI PERIZINAN MMEAKPPBC TIPE MADYA CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI

KUDUSKUDUS

Pasal 14 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 1995 ttg Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007

PP 72/2008 TENTANG NPPBKC

PMK-201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur dan Pengusaha TPE MMEA

SE-03/BC/2009 Tentang Juklak Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur dan Pengusaha TPE MMEA

SE-07/BC/2009 Tentang Registrasi Cukai

SE-17/BC/2010 Tentang Pemenuhan SIUP-MB dalam Pemberian NPPBKC

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC MMEAKEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC MMEA

1. Pengusaha Pabrik MMEA

2. Importir MMEA

3. Penyalur MMEA

4. Pengusaha TPE MMEA

Penyalur MMEA adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir

TPE MMEA adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir

PENGERTIAN UMUM

PENGGOLONGAN MMEAPENGGOLONGAN MMEAwww.themegallery.com

MMEAMMEA

Kadar EA sd 5%Kadar EA sd 5%

Kadar EA lebih dari 5-20%Kadar EA lebih dari 5-20%

Kadar lebih dari 20%Kadar lebih dari 20%

AA

BB

CC

DIKECUALIKAN KEWAJIBAN MEMILIKI DIKECUALIKAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC MMEANPPBKC MMEA

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan kadar paling

tinggi 5% (lima persen)

Yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia

NPPBKC

Setiap Orang

Yang berkedudukan di Indonesia

PERMOHONAN PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA

Pengusaha KPPBC

Pemeriksaan Lokasi/Bangunan/ Tempat Usaha

BA.PEMERIKSAAN

+

Gambar Denah

BAP sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

Permohonan tertulis,disertai min. :

- salinan IUI/TDI

- gambar denah

lokasi/bangunan/

tempat usaha

- salinan IMB

- salinan izin pemda (HO)

Wawancara ( BAW)

30 hari

PMCK-6 3 bulan

(aturan baru)

PERMOHONAN MENDAPATKAN NPPBKC

Orang

KPPBC

SETUJU

ATAU

TOLAK

1. Permohonan tertulis memperoleh NPPBKC, dilampiri :

a. BA Pemeriksaan

b. Salinan/fotocopy izin dipersyaratkan instansi terkait telah disahkan pejabat berwenang

c. Surat Pernyataan bermaterai (tidak kesamaan nama)

2

1 30 hari

KEP. NPPBKC

ATAU

SURAT TOLAK

KEGIATAN WAWANCARA

KEBENARAN DATA PEMOHON SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB

KEBENARAN DATA LAMPIRAN PERMOHONAN

PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA

Persil,bangunan,ruangan,tempat dan pekarangan bagian dari pabrik/tempat usaha

Batas-batas pabrik/tempat usaha

BAP + Gambar Denah

Luas pabrik/tempat usaha

BAP digunakan sebagai persyaratan untuk NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan

Persyaratan Fisik

Tempat Usaha Penyalur MMEA1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung

dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin

2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit

3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan

4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi

5. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha peyalur

6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA

7. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai

8. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

Persyaratan Fisik

Tempat Penjualan Eceran MMEA1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-

tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan

2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan

3. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan umum

4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE

5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA

Penyalur MMEA1. IMB

2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal

3. Izin Usaha Perdagangan

4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja

5. NPWP

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)

7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur

9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan pemilik bangunan) → aturan baru

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6)

+

BAP

Salinan disahkan pejabat yang berwenang

Persyaratan Administrasi(aturan baru)

1. IMB

2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal

3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP MB)

4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja

5. NPWP

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)

7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur

9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan pemilik bangunan)

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6)

+

BAP

Salinan disahkan pejabat yang berwenang

Tempat Penjualan Eceran MMEA

Persyaratan Administrasi

SIUP-MBSIUP-MB

SIUP-MB --- Importir, Penyalur MMEA dan Pengusaha TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5%

Penerbitan NPPBKC MMEA dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% tidak diperlukan persyaratan SIUP-MB akan tetapi cukup dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Keputusan Pemberian NPPBKC

Surat Penolakan

YA

TIDAK

30 hari

PROSES PENYELESAIAN

Kepala Kantor a.n Menkeu

Distribusi :

- Pemohon (asli)

- Kanwil (salinan)

- Dir. Cukai (salinan)

Kesamaan nama

Tidak lengkap / tidak benarSebut alasan

MASA BERLAKU NPPBKC

Pengusaha Pabrik & Importir HT Pengusaha Pabrik & Importir MMEA Pengusaha Pabrik & Importir EA

Penyalur & Pengusaha TPE MMEA Pengusaha TP & Pengusaha TPE EA

berlaku selama masih menjalankan usaha

berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

PABRIK/IMPORTIR/TP/PENYALUR

harus memasang PAPAN NAMA

PALING SEDIKIT :

- NAMA PERUSAHAAN - ALAMAT - NPPBKC

UKURAN PALING KECIL :

lebar 60cm X panjang 120cm (aturan lama 80cm x120cm)

PENGUSAHA TPE

harus memasang STIKER

(aturan baru)

FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI

(bagi pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC)

DATABASE DJBC

PROFILING

(aturan baru)

ALASAN BUKTI

Diduga pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai

Keterangan dan/atau data paling sedikit 2 (dua) unsur dari : a. Laporan Kejadianb. Berita Acara Wawancarac. Laporan Hasil Penyelidikand. Keterangan Saksi/Saksi Ahlie. Barang Bukti

Tidak lagi dipenuhi :- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemegang izin tidak sah/mewakili - Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran

a. Surat Bukti Penindakanb. Bukti temuan persyaratan administrasi tidak

dipenuhi

Pemegang NPPBKC dalam pengawasan kurator Mempunyai utang

PEMBEKUAN NPPBKC

ALASAN KETERANGAN

Diduga pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang Cukai

a. s.d putusan hakimb. 60 hari tidak ditemukan pelanggaran

Tidak lagi dipenuhi :- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemeganng izin tidak sah/mewakili - Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran

a. Paling lama 1 tahunb. S.d dipenuhi kembali persyaratan dalam

waktu kurang 1 tahun

Pengawasan kurator Putusan hakim sehubungan dengan kepailitan

JANgKA wAKtU PEMBEKUAN NPPBKC

NPPBKC DIBEKUKAN

DIlArANg MENJAlANKAN KEgIAtAN UsAhA

tANPA MENgUrANgI KEwAJIBAN PENgUsAhA KEPADA NEgArA

KEP.PEMBEKUAN NPP BKC

ALASAN

1 Tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah

2 Persyaratan telah dipenuhi lagi

3 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak pailit

Pemberlakuan kembali NPPBKC tidak mengurangi kewenangan Pejabat BC untuk mencabut NPPBKC

PEMBErlAKUAN KEMBAlI NPPBKC

Pemberlakukan kembali NPPBKC tidak mengurangi kewenangan Pejabat BC untuk mencabut NPPBKC

KEP. PENCABUTAN PEMBEKUAN NPPBKC

ALASAN

1 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bersalah

2 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan pailit

Tindaklanjut :Pencabutan NPPBKC

tINDAK lANJUt PEMBEKUAN NPPBKC

KEP.PENCABUTAN

NPP BKC

Tindaklanjut :Pencabutan NPPBKC

ALASAN KETERANGAN

1 Permohonan yang bersangkutan

2 Tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun

Kecuali :a. Renovasib. Bencana alam/diluar

kemampuan pengusaha

3 Persyaratan NPPBKC Pasal 14 ayat (2a) UU; Pasal 3 ayat (3) PMK; dan Pasal 6 PMK tidak dipenuhi lagi

a. Pemegang tidak sah di Indonesiab. Persyaratan Lokasic. Persyaratan administrasi izin

4 Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum/orang pribadi di luar negeri

5 Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit

6 Tidak lagi dipenuhi Pasal 14 ayat (3) UU 11 Tahun 1995

Pemilik meninggal dunia, tidakdiperbaharuisetelah 12 bulan sejak tgl meninggal

7 Pemegang NPPBKC dipidana berdasarakan Keputusan Hakim karena melakukan pelanggaran UU 11 Tahun 1995

8 Pemegang NPPBKC melanggar Pasal 30 UU 11 Tahun 1995

Memproduksi barang lain selain BKC yang diizinkan

9 NPPBKC dipindah tangankan, dikuasakan, dikerjasamakan dengan orang lain tanpa izin Menkeu

PENCABUtAN NPPBKC

Wajib lapor KPPBC paling lama:

7 hari;

14 hari;

- Sebelum renovasi

- Setelah bencana

Tidak lapor KPPBC maka NPPBKC dicabut

KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC

KPPBC

PENGUSAHA PABRIK

Direktur Cukai

Kepala Kanwil

Sisa BKC

belum lunas

Pelunasan/pelekatan Pita Cukai dan dikeluarkan, maks. 30 hari sejak diterima Kep. Pencabutan

Pemusnahan :

- Pengusaha

- KPPBC, atas biaya

pengusaha / kurator

Sisa Pita Cukai Diselesaikan

sesuai ketentuan

Pencacahan

oleh KPBC

ALASAN KETERANGAN

1 Perubahan Nama Akta notarisAkta perubahan AD ( badan Hukum) diketahui notarisPerubahan IUI/TDIPerubahan Izin perdaganganPerubahan NPWP

2 Perubahan Kepemilikan Akta notaris Akta perubahan AD ( badan

Hukum) diketahui notaris Perubahan IUI/TDI Perubahan Izin perdagangan Perubahan NPWP

3 Perubahan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha IMB Izin pemda (HO) Perubahan IUI/TDI Perubahan Izin perdagangan Perubahan NPWP

4 Perubahan Jenis BKC Perubahan IUI/TDIPerubahan Izin perdagangan

PERUBAHAN NPPBKC

Pemeriksaan Lokasi

Pemeriksaan Lokasi

Pengusaha

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor

Keputusan Perubahan NPPBKC

Surat Penolakan

YA

TIDAK

30 hari

PROSES PENYELESAIAN

Kepala Kantor a.n Menkeu

Distribusi :

- Pemohon (asli)

- Kanwil (salinan)

- Dir. Cukai (salinan)

Sebut alasan

FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI

(bagi pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC)

DATABASE DJBC

PROFILING

DATABASE DJBC

PROFILING

PELAYANAN DAN PENGAWASAN

- RESIKO RENDAH

- RESIKO SEDANG

- RESIKO TINGGI

HAL – HAL PERLU DIPERHATIKAN

memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait pengisian formulir isian registrasi cukai kepada pengusaha Barang Kena Cukai yang berada di bawah pengawasannya;

meneliti, merekapitulasi, dan mengadministrasikan formulir isian registrasi cukai yang telah diterima dari pengusaha, dan diharapkan paling lama akhir bulan Juni 2009 di masing-masing Kantor telah tersusun database NPPBKC;

melakukan penelitian dan analisa database NPPBKC yang telah disusun untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.

melakukan pemutakhiran database apabila ada perubahan data pada formulir isian registrasi cukai dan/atau ada penerbitan NPPBKC;

HAL – HAL PERLU DIPERHATIKAN

Terhadap pengusaha Barang Kena Cukai yang telah mengisi dan mengembalikan formulir isian registrasi cukai kepada KPPBC sebelum surat edaran ini diterbitkan ( antara lain pengusaha pabrik hasil tembakau di bawah pengawasan KPPBC Malang, KPPBC Kediri dan KPPBC Kudus), dianggap telah melakukan pengisian formulir isian registrasi cukai.

Kepala Kantor agar segera mengirimkan database NPPBKC yang telah disusun kepada Direktur Cukai - KP DJBC dalam bentuk hardcopy atau soft copy.