Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Post on 21-Apr-2017
12388 Views
Preview:
Transcript
KEPALA DESA WLAHAR WETANKECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DESA WLAHAR WETANNOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a.
b.
c.
d.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaanpembangunan desa sesuai dengan kewenangannyadengan mengacu pada perencanaan pembangunanKabupaten; bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimanadimaksud pada huruf a, terdiri dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunyang merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanyaditetapkan dengan Peraturan Desa;bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dandisepakati secara resmi oleh Badan PermusyawaratanDesa (BPD) melalui Musyawarah Desa PenyusunanRKPDesa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkanPeraturan Desa tentang Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) Desa Wlahar Wetan Tahun 2016.
Mengingat : 1.
2.
UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran NegaraTahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor4221);UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadiUndangUndang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5589);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan PeranSerta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3866);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana DesaYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5694);Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 250 Tahun 2014 tentang PengalokasianTransfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 111 Tahun Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan Di Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan KeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2093);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 114 Tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2094);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2015 tentang Pedoman KewenanganBerdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan LokalBerskala Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 158); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 297);Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20Tahun 2006 tentang Pedoman PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa (Lembaran DaerahKabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006Nomor 9 Seri E);Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan danMekanisme Penyusunan Peraturan Desa (LembaranDaerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3Seri E);Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
24.
25.
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun2013 Nomor 7 Seri E);Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita DaerahKabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan KalibagorKabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun20132018 (Berita Daerah Kabupaten BanyumasTahun 2014 Nomor 277/140);
Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA WLAHAR WETAN
danKEPALA DESA WLAHAR WETAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :1. Desa adalah Desa Wlahar Wetan2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wlahar Wetan3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wlahar Wetan4. Kepala Desa Wlahar Wetan adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan
di Desa Wlahar Wetan.5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, danunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan PermusyawaratanDesa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengannama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan olehPemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dankebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatandan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkanoleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengaturdan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaanKepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakanwarisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakatDesa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desaatau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karenaperkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputikewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PelaksanaanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul dan adat istiadat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dankehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yangdiselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BadanPermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif gunapemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunandi Desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desadengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dankegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dankeadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputisumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan danteknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkatRPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalahpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadibagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akandiusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamelalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaatau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluianggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalahlembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan danmerupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.30. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.31. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
BAB IISISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun 2016 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat1.4. Visi dan Misi
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA2.1. Bidang Infrastruktur2.2. Bidang Ekonomi2.3. Bidang Sosial Budaya2.4. Bidang Pemerintahan
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3.1. Kebijakan Pendapatan Desa
3.1.1. Pendapatan Asli Desa3.1.2. Pendapatan Transfer3.1.3. Pendapatan LainLain
3.2. Kebijakan Belanja Desa
3.2.1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa3.2.2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa3.2.3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan3.2.4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat3.2.5. Bidang Tidak Terduga
3.3. Kebijakan Rencana Pembiayaan 3.3.1. Rencana Pembiayaan Pada Penerimaan 3.3.2. Rencana Pembiayaan Pada Pengeluaran
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Rumusan Prioritas Masalah
4.1.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
A. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik(Infrastruktur)
B. Bidang EkonomiC. Bidang Sosial BudayaD. Bidang Pemerintahan
4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa4.2.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa4.2.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga4.2.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota4.2.4. Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa.
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN : I. Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDesa) Perubahan Tahun 2016
II. Format Daftar Usulan RKPDesa (DU RKP) Tahun 2016III. Format Pagu Indikatif Desa Tahun 2016IV. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten/Kota Yang Masuk Ke DesaTahun 2016
(2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan danbagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 merupakan landasan danpedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa danmasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanakegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja(RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam ForumMusyawarah Desa.
BAB IIITATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA
Pasal 51. Rencana RKPDesa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa dengan
membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan KepalaDesa.
2. Dalam menyusun RKPDesa, Pemerintahan Desa harus memperhatikandengan sungguhsungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yangdiwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desadisampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPDuntuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKPDesa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa, dalamMusyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desamengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2016 dalam bentukDokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yangdihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurnayang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD danLembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atasrancangan RKPDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6),serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjukuntuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.
BAB IVMEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDESA
Pasal 61. BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan
nilainilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah DesaPenyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalamperencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB VVISI DAN MISI
Pasal 7Visi : Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam
Mendukung Terwujudnya Wlahar Wetan Yang Sejahtera sertaBerbudaya.
Pasal 8Misi :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta responsif;2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima;3. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif,
bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta Peningkatanperwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
4. Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola yang senantiasadimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upayamempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa sertaperkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih;
5. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan denganpemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budayaseperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat;
6. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukanBadan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar desa;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian,perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yangberbasis kearifan lokal;
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, melalui sistemperijinan yang mudah dan cepat guna mendukung peningkatanpendapatan desa;
9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usahapedesaan;
10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif;11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan.
BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 9
Strategi Pembangunan Desa :1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan pengembangan dan
peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur PemerintahDesa pada bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan danpenyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOPdan produk hukum serta perencanaan sistematis kegiatan PemerintahDesa.
3. Peningkatan prestasi kegiatan desa dan peningkatan pelayanan dalampelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.
4. Transparasi dan integritas Pemerintah Desa serta penguatan kapasitasdan penataan kelembagaan desa.
5. Meningkatkan pembangunan desa dan pemerataan ekonomi denganmemenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, usaha ekonomi berbasisketrampilan masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi desa.
6. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa danpemercepatan infrastuktur serta prasarana desa.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agardesa menjadi mandiri dan sejahtera.
Pasal 10Arah Kebijakan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatanmasyarakat dengan mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasisketrampilan masyarakat dan keluarga.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat,belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja publik.
3. Terlaksananya programprogram yang melibatkan partisipasimasyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri denganmengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program kegiatandesa.
5. Terwujudnya kualitas Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Masyarakatdalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
Pasal 11
Arah Kebijakan Pembangunan Desa :1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;2. Program operasional Pemerintahan Desa;3. Program pemantapan admintrasi pemerintahan desa berbasis EGov;4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Desa);5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana
prasarana/infrastruktur pelayanan dasar;6. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi;7. Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang;8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;9. Program peningkatan kerjasama antar desa;10. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat;11. Program peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;10. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;11. Program pengembangan usaha ekonomi mandiri berbasis ketrampilan
masyarakat dan kelompok usaha produktif;12. Program peningkatan dan pengembangan potensi/kapasitas SDM
aparatur desa;13. Program pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, organisasi pertanian,
kepemudaan, keagamaan dan sosial;15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan desa.16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
18. Program peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakatdesa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
19. Program pengembangan potensi seni budaya, kegiatan peningkatan kualitas agama diluar sekolah dan peningkatan pelayanan aksespendidikan usia dini;
20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;21. Program pengembangan BUMDES/LKM berbasis kemitraan dan bisnis;22. Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
dan23. Program pendayagunaan sumber daya alam;
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 13
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dandisepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan denganPeraturan Desa.
Pasal 14
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa TahunAnggaran 2016.
Pasal 15
(1) Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di : Wlahar Wetanpada tanggal :
25 November 2015
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
DODIET PRASETYO A
Diundangkan di Wlahar Wetanpada tanggal 25 November 2015
Plt. SEKRETARIS DESA WLAHAR WETAN,
DARYO
LEMBARAN DESA WLAHAR WETAN TAHUN 2015 NOMOR 8
Keputusan Kepala Desa
tentang TIM PENYUSUN RKP Desa
KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGORNOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016
DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan MeteriDalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPembangunan Desa, Kepala Desa membentuk TimPenyusun RKP Desa untuk menjadi dasarpenetapan APB Desa Tahun 2016;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yangdibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan TimPenyusun RKPDes;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a, dan b perlu menetapkanKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan KecamatanKalibagor tentang Tim Penyusun Rencana KerjaPemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016.
Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan DaerahDaerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara tahun Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjadi UndangUndang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran PendapatanDan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12Tahun 2006 tentang Pedoman PenyusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun2006 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Desa Wlahar wetan KecamatanKalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa Tahun 20132018 (Berita DaerahKabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor277/140);
10. Peraturan Desa Wlahar wetan KecamatanKalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 (Lembaran Desa Wlahar WetanTahun 2015 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan tentangPenunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Wlahar WetanKecamatan Kalibagor.
Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Wlahar Wetan TahunAnggaran 2016 dengan susunan sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan ini.
Kedua :
Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUadalah :a. Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2016;b. Pengajuan rancangan daftar usulan baru di RKP Desa
Tahun 2016.c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa;d. Pencermatan ulang dengan dokumen RPJM Desa; e. Penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2016 melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, Tim berkordinasi kepada Kepala Desaselaku Pembina dalam tim penyusun RKP Desa.
Keempat : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakan pembetulansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Wlahar WetanPada Tanggal : 27 November 2015
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO A
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :1. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan);2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibagor;3. BPD Wlahar Wetan;4. Arsip.
Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wlahar WetanNomor : 14 Tahun 2015Tanggal : 27 November 2015
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2016
NO NAMA JABATAN KEDUDUKANDALAM TIM UNSUR
1 2 3 4 5
1.Dodiet Prasetyo A,
STKepala Desa PEMBINA Kepala Desa
2. DaryoPlh. Sekretaris
DesaKETUA Sekretaris Desa
3. Suwarto BAKetua
LKMD/LPMDSEKRETARIS LKMD/LPMD
4. Iksan Kadus II ANGGOTA Perangkat Desa5. Sobirin Kadus I ANGGOTA Perangkat Desa6. Agus S Kasi Kesra ANGGOTA Perangkat Desa
7. Erna Lianti Ketua PKK ANGGOTAAnggota Lembaga
PemberdayaanMasyarakat
8. Widiastuti Ketua KPMD ANGGOTAKader
PemberdayaanMasyarakat Desa
9. Nur AsriKetua
KarangtarunaANGGOTA
Unsur LembagaMasyarakat
10. Ranto Ketua RT ANGGOTAUnsur Lembaga
Masyarakat
11. Sumarno Ketua RT ANGGOTAUnsur
Masyarakat
Wlahar Wetan, 27 November 2015KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO A, ST
XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH .
NO Indikatif Program/Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Pendapatan AsliDesa(PAD)
Dana Desa (APBN)
Alokasi Dana Desa(bagian danaperimbangankab./kota)
Dana Bagian DariHasil Pajak dan
Retribusi
Bantuan Keuangan
APBD Provinsi APBDKabupaten/Kota
I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap Aparatur Pemdes
Rp. 230.969.568,
TunjanganTunjangan Aparatur Pemdes Rp. 74.846.820,
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemdes
Rp. 50.000.000,
Tunjangan Badan PermusyawatanDesa Rp. 9.480.000,
Operasional Pemerintah Desa Rp. 80.000.000, Rp. 65.000.000, Rp. 180.000.000, Rp. 35.000.000,
II.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 06 RW. 2
Rp. 35.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 10 RW. 2
Rp. 95.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 4 RW. 2 RT. 2 RW. 2 Rp. 40.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 5 RW. 2
Rp. 45.500.000,
Pembangunan Infrastruktur/Jaringan Bersih/PAMSIMAS (lokasi 2 RW )
Rp. 350.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 1 RW. 1 Rp. 52.800.000,
Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak di RT. 5 RW.1
Rp. 10.495.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 4 RW. 1 Rp. 27.270.200,
Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak di RT. 07 RW. 2
Rp. 15.450.000,
Pembangunan drainase Jalan Antar Desa RT. 7 RW. 1 ke congot/Ds. Kaliori
Rp. 32.925.000,
Pembangunan Gedung dan saranaPrasarana TK (Ruang Kegiatan belajar Mengajar, Ruang Guru, Taman Bermain dan bacaan Anak)
Rp. 200.000.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.01/1) Rp. 6.425.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.06 dan 07/1)
Rp. 75.000.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.03/1) Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.06/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.07/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan Gang Pertinggi (RT.08/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan GorongGorong Jalan DesaPekaja (RT.03/2)
Rp. 26. 250.000,
Rehab/Perbaikan/Jalan Tani dari TamansariTanah lampung (RT.03/2)
Rp. 260. 600.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.06/2) Rp. 6.425.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.06/2)
Rp. 175. 750.000,
Peningkatan/Rehab/Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa (RT.05/2 ~ Congot)
Rp. 268. 550.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.09/2) Rp. 46.475.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.10/2)
Rp. 6.425.000,
Pembangunan Sumur Bor Air Bersih (RT.09/2) Rp. 220. 000.000,
Pembangunan Sentra Peternakan Sapi Terpadu
Rp. 450. 000.000,
Pembangunan Jembatan Setapak Pada Saluran Irigasi Primer (6 titik) Rp. 36.000.000,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp. 750. 000.000,
III
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Kegiatan Pembinaan PKK Rp. 41.500.000,
Kegiatan Pembinaan LKMD/LPMD
Rp. 3.500.000,
Kegiatan Pembinaan POKMAS Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pembinaan BUMDES Rp. 35.000.000,
Kegiatan Pembinaan Linmas Rp. 21.000.000,
Kegiatan Pembinaan Karangtaruna
Rp. 12.000.500,
Kegiatan Pembinaan PLKB/PPKBD
Rp. 7.500.000,
Kegiatan Hari Besar Nasional/ HUT RI
Rp. 15.000.000,
Kegiatan Pembinaan PAUD Rp. 22.000.000,
Kegiatan Pembinaan TK Rp. 20.000.000,
Kegiatan Budaya Lokal ruwatan Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pembinaan TPQ Rp. 15.500.000,
Kegiatan Tim/P3D Rp. 18.500.000,
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan pelatihan teknis EOffice dan EGov Aparatur Desa
Rp. 7.500.000,
Pelatihan dan Bimbingan Teknis TPK Untuk Pokmas
Rp. 7.500.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Batik (eks PNPM) Rp. 8.500.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Telor Asin (Program PKH)
Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Jahe Olahan (KWT)
Rp. 55.000.000,
Kelompok Usaha Tani/Gapoktan Eka Karya (Pengembangan Pupuk dan Pestisida Organik)
Rp. 10.000.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Masyarakat dengan bahan baku lokal
Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha/Pengelolaan/Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Rumahan
Rp. 7.500.000,
Pelatihan Kelompok Usaha Bersama Budidaya Lele (RT.01/1)
Rp. 5.500.000,
Pelatihan Kelompok Usaha Bersama Menjahit (RT.03/1)
Rp. 5.500.000,
Pelatihan Kewirausahaan BerbasisPotensi Lokal (Workshop Usaha Desa) Tema Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Rp. 7.500.000,
XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
NoAsal
Program/Kegiatan
Nama Program/Kegiatan Prakiraan Pagu Dana(Rp.) Prakiraan Pelaksana
1 Dari Pemerintah
Program Air Bersih/PAMSIMAS Rp. 800,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 1.500,000,000 Tahun 2016
2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi
Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4ISDAIK)
Rp. 180,000,000 Tahun 2016
3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Program Pengembangan Saluran Irigasi Tersier Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sumur Bor Air Dalam Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sarana Prasarana Lingkungan Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 250,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 450,000,000 Tahun 2017
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 750,000,000 Tahun 2018
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 850,000,000 Tahun 2019
Desa …………………, tanggal …., …., ….
Ketua TimPenyusun RKP Desa
( ……………………………… )
BADAN PERMUSYAWARATAN DESADESA WLAHAR WETAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMASJl. Raya Wlahar Wetan Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Kode Pos 53191
E-mail: bpddesawlaharwetan@yahoo.co.id Website: www.wlaharwetan.desa.id
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA WLAHARWETAN KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAIRENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Meteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa,
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk
menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala
desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala
prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat,
operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD,
Intensif RT/RW, penyelenggaraan pemerintah desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat desa, dan partisipasi masyarakat
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari
RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wlahar Wetan Tahun
2016;
d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan
disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang
RKP Desa Tahun 2016;
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan BPD.
Mengingat : 1. Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20132018;
11.Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
20132018;
12.Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.
Disepakati di : Wlahar WetanPada Tanggal : 2 2 November 2015BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD )DESA WLAHAR WETAN
KETUA
IMAM SUPRIYATNO
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : ...../DS…………../2015Nomor : ...../BPD ………………… /2015
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA WLAHAR WETAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKPDesa) TAHUN 2016
Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belaskami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Dodiet Prasetyo A, ST : Kepala Desa Wlahar Wetan dalam hal inibertindak untuk dan atas namaPemerintah Desa Wlahar Wetan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Imam Supriyatno : Ketua BPD Desa Wlahar Wetan dalam halini bertindak untuk dan atas nama BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa
Wlahar Wetan selanjutnya disebut PIHAKKEDUA
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa Tahun 2016
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian danperencanaan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir BeritaAcara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian danperencanaan RKPDesa 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yangterlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perencanaan dan koreksi atasRKPDesa 2016 selaras dengan penyesuaian dan perencanaansebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara iniselambatlambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggalditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kalibagor untukmendapat evaluasi selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelahtanggal ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belahpihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.
PIHAK PERTAMA
(DODIET PRASETYO A, ST)
PIHAK KEDUA
(IMAM SUPRIYATNO)
BERITA ACARAPENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2016
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2016 di Desa Wlahar WetanKecamatan Kalibagor Kabupaten/Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Kamis, 22 November 2015Jam : 19.30 WibTempat : Balai Desa Wlahar Wetan
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa,unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadirterlampir.Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selakuunsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi1. Pencermatan RPJM Desa dan Review RKPDes Tahun 20152. Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan bidang Infrastruktur dan
Non Infrastuktur dan Kebutuhan Dasar Masyarakat3. Prioritas Dana Desa dan Sinkronisasi RKPD Kab. Banyumas Tahun
2016
B. Pimpinan Musyawarah dan NarasumberPemimpin musyawarah : Suwarto BA dari Ketua LKMD/LPMDNotulen : Daryo dari Plt. Sekdes Narasumber : 1. Dodiet Prasetyo dari Pemdes
2. Imam Supriyatno dari Ketua BPD 3. Mulyono, SH dari SKPD Kec. Kalibagor
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruhpeserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapanmenjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunanRKP Desa Perubahan yaitu :1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni pada kegiatan
operasional Pemerintah Desa (belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja operasional lembaga BPD dan RT/RW).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni memprioritaskan padakegiatan pembangunan gedung kegiatan belajar mengajar TK Pertiwi.
3. Penambahan kegiatan baru yakni Pembangunan Drainase dan GorongGorong Jalan Desa (di jalan makam desa), Pembangunan Talud DrainaseJalan Desa ke Congot (RT.5/2), .
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada Kegiatan Pembinaan PKK(terutama kegiatan peningkatan pelayanan/kesehatan pada posyandubalita dan lansia), LKMD, Linmas, Karangtaruna, Pembinaan PAUD danTK, serta Kegiatan Pembinaan Agama di luar sekolah melalui TPQ.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Peningkatan/Pelatihankapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usahadari Eks PNPM dan Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha RTMpada Program PKH serta Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok WanitaTani.
6. Dikarenakan belum ada aturan yang kuat pada pembaharuan tentangSOTK maka uraian Kegiatan P3D di tiadakan pada tahun Anggaran 2015maka akan di rencanakan dan dipersiapkan kembali di tahun anggaran2016.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawabagar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wlahar wetan, 22 November 2015Kepala Desa Ketua BPD
( DODIET PRASETYO A, ST ) ( IMAM SUPRIYATNO )
Wakil KelompokMasyarakat
( SUWARTO BA )
XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2016
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
No Indikatif Program/Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Dana Desa (APBN)
Alokasi Dana Desa (bagian dana
perimbangan kab./kota)
Dana bagiandari hasil pajakdan retribusi
Bantuan keuangan
APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7I Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
Penghasilan Tetap Aparatur Pemdes
Rp. 230.969.568,
TunjanganTunjangan Aparatur Pemdes
Rp. 74.846.820,
Tambahan Penghasilan Aparatur PemdesTunjangan Badan Permusyawatan Desa
Rp. 9.480.000,
Operasional Pemerintah Desa
Rp. 180.000.000, Rp. 65.000.000, Rp. 35.000.000,
IIBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 06 RW. 2 Rp. 35.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 10 RW. 2 Rp. 95.000.000, Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 4 RW. 2 RT. 2 RW. 2
Rp. 40.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 5 RW. 2
Rp. 45.500.000,
Pembangunan Infrastruktur/Jaringan Bersih/PAMSIMAS (lokasi 2 RW )
Rp. 350.000.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 1 RW. 1 Rp. 52.800.000,
Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak di RT. 5 RW. 1
Rp. 10.495.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa di RT. 4 RW. 1
Rp. 27.270.200,
Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak di RT.
Rp. 15.450.000,
07 RW. 2
Pembangunan drainase Jalan Antar Desa RT. 7 RW.1 ke congot/Ds. Kaliori
Rp. 32.925.000,
Pembangunan Gedung dan sarana Prasarana TK (Ruang Kegiatan belajar Mengajar, Ruang Guru, Taman Bermain dan bacaanAnak)
Rp. 200.000.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.01/1)
Rp. 6.425.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.06 dan 07/1)
Rp. 75.000.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.03/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.06/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.07/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan Gang Pertinggi (RT.08/1)
Rp. 6.425.000,
Rehab/Perbaikan GorongGorong Jalan DesaPekaja (RT.03/2)
Rp. 26. 250.000,
Rehab/Perbaikan/Jalan Tani dari TamansariTanah lampung (RT.03/2)
Rp. 260. 600.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.06/2)
Rp. 6.425.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.06/2)
Rp. 175. 750.000,
Peningkatan/Rehab/Perbaikan Pengaspalan Jalan Desa (RT.05/2 ~ Congot)
Rp. 268. 550.000,
Pembangunan Drainase Jalan Desa (RT.09/2) Rp. 46.475.000,
Rehab/Perbaikan Sarpras Jalan Setapak/Lingkungan (RT.10/2)
Rp. 6.425.000,
Pembangunan Sumur Bor Air Bersih (RT.09/2)
Rp. 220. 000.000,
Pembangunan Sentra Peternakan Sapi Terpadu
Rp. 450. 000.000,
Pembangunan Jembatan Setapak Pada Saluran Irigasi Primer (6 titik)
Rp. 36.000.000,
Pembangunan Jalan UsahaTani Rp. 750. 000.000,
III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Kegiatan Pembinaan PKK Rp. 41.500.000, Kegiatan Pembinaan
LKMD/LPMDRp. 3.500.000,
Kegiatan Pembinaan
POKMASRp. 5.000.000,
Kegiatan Pembinaan
BUMDESRp. 35.000.000,
Kegiatan Pembinaan Linmas Rp. 21.000.000,
Kegiatan Pembinaan Karangtaruna
Rp. 12.000.500,
Kegiatan Pembinaan PLKB/PPKBD
Rp. 7.500.000,
Kegiatan Hari Besar Nasional/ HUT RI
Rp. 15.000.000,
Kegiatan Pembinaan PAUD Rp. 22.000.000,
Kegiatan Pembinaan TK Rp. 20.000.000,
Kegiatan Budaya Lokal ruwatan Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pembinaan TPQ Rp. 15.500.000,
Kegiatan Tim/P3D Rp. 18.500.000,
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan pelatihan teknis EOffice dan EGov Aparatur Desa
Rp. 7.500.000,
Pelatihan dan Bimbingan Teknis TPK Untuk Pokmas
Rp. 7.500.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Batik (eks PNPM)
Rp. 8.500.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Telor Asin (Program PKH)
Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Jahe Olahan (KWT)
Rp. 55.000.000,
Kelompok UsahaTani/Gapoktan Eka Karya (Pengembangan Pupuk dan Pestisida Organik)
Rp. 10.000.000,
Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Kelompok Usaha Masyarakat dengan bahan baku lokal
Rp. 5.000.000,
Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha/Pengelolaan/PengembanganBUMDES dan Usaha Ekonomi Rumahan
Rp. 7.500.000,
Pelatihan Kelompok Usaha Bersama Budidaya Lele (RT.01/1)
Rp. 5.500.000,
Pelatihan Kelompok Usaha Rp. 5.500.000,
Bersama Menjahit (RT.03/1)
Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal (Workshop Usaha Desa) Tema Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Rp. 7.500.000,
Desa ………………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
( ……………………………………………… )
XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNANKABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA
DESA : WLAHAR WETAN
KECAMATAN : KALIBAGOR
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH
No Asal Program/Kegiatan Nama Program/ Kegiatan Prakiraan Pagu Dana
(Rp.) Prakiraan Pelaksana
1 Dari Pemerintah
Program Air Bersih/PAMSIMAS Rp. 800,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 1.500,000,000 Tahun 2016
2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi
Proyek Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4ISDAIK) Rp. 180,000,000 Tahun 2016
3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Program Pengembangan Saluran Irigasi Tersier Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sumur Bor Air Dalam Rp. 200,000,000 Tahun 2015
Program Sarana Prasarana Lingkungan Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Rp. 50,000,000 Tahun 2015
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 250,000,000 Tahun 2016
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 450,000,000 Tahun 2017
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 750,000,000 Tahun 2018
Program Pemercepatan Pembangunan Infrastrutur Pedesaan Rp. 850,000,000 Tahun 2019
Desa …………………, tanggal …., …., ….
Ketua TimPenyusun RKP Desa
( ……………………………… )
top related