Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi
Post on 05-Mar-2020
11 Views
Preview:
Transcript
26/08/2014
1
Penelitian Integratif (PI)-14 Kebijakan (Pengelolaan) Lanskap dan
Jasa Hutan
Subarudi
Puspijak
Bogor, 25 Agustus 2014
Pendahuluan
• Pasal 18 UU No. 41/1999: Kehutanan
(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
26/08/2014
2
Pendahuluan
• Pasal 17 UU No. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang
(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.
Pendahuluan
No.
Provinsi Perubahan Tutupan Hutan (%)
Disetujui
Pengusul RTRWP Awal (RTRWP)
Usulan (RTRWP)
Tim Terpadu
1. Maluku Utara 70,47 31,73
2. Bengkulu 46,17 41,05
3. Sulawesi Utara 51,88 50,65
4. Jambi 43,64 - 43,12
5. Kab Muaro Jambi
30,13 - 29,09
6. Kab Bungo 32,91 - 30,91
26/08/2014
3
Sekilas Info Terkait RTRW
• Trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia mengurangi luas tutupan hutannya mendekati ambang batas 30 %.
• Kawasan hutan konversi tidak dimasukkan dalam usulan perubahan RTRWP(Tabungan)
• Kawasan hutan lindung banyak diusulkan untuk dirubah fungsinya
• Kawasan konservasi khususnya cagar alam dan suaka margasatwa juga menjadi fokus perubahan RTRWP
• Puslitbang PIK perlu melakukan kajian strategis terkait trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia
KAWASAN HUTAN MENJADI APL
95%
APL MENJADI KAWASAN HUTAN
5%
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP
26/08/2014
4
Provinsi Kawasan Hutan menjadi
APL (Ha)
APL menjadi Kawasan
Hutan (Ha)
Sumatera Barat 126.286 9.906
Jambi 13.712 0
Bengkulu 2.192 101
Bangka Belitung 19.131 3.210
Kalimantan Tengah 1.168.656 29.672
Kalimantan Selatan 59.503 37.747
Gorontalo 23.604 3.787
Sulawesi Barat 64.261 0
Papua 376.385 45.258
Maluku Utara 273.361 5.081
Kalimantan Timur 395.621 11.732
Total 2.522.712 146.494
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP
Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, 2013
Asal Muasal Angka 30 % (Kompas, 9/5/2004)
• Apa akibat dari penggundulan hutan itu? (Ingatan Kasim lalu menerawang pada masa ia kuliah, tahun 1957, di Fakultas Pertanian UI-bakal IPB. Ia teringat pada dosennya, Prof Lundquist, warga Swedia yang ahli tanaman tropika).
• Suatu hari Prof Lundquist menjelaskan kepada saya. Sim, katanya, daerah Anda ini daerah tropika yang sangat kaya flora dan fauna. Tetapi daerah Anda ini macam begini... (Kasim menunjukkan puncak kepalan tangannya) bergunung-gunung dengan lembah dan jurang. Ini berarti sedikitnya 30 persen permukaan Bumi di Indonesia harus ditutupi tumbuhan agar tidak terjadi erosi.
• Jika kurang dari 30 persen, apalagi bila kawasan di hulu sungai sudah gundul, akan mengakibatkan musnahnya lapisan tanah untuk penyerapan air. Dengan begitu, tidak semua air terserap oleh tanah dan akhirnya mengalir deras ke bawah. Hutan tropika yang gundul akan menghancurkan serasah atau karpet tanah dan kehidupan mikroba.
• Seorang Lelaki di Waimital (Penerbit Sinar Harapan: 1983).
26/08/2014
5
Hasil Riset Terkait Tutupan Hutan No Negara/Lokasi %
Forest
Cover
Terhadap
Luas
Sumber
1. Indonesia 30
30
30
Kawasan &
tutupan hutan
Daratan
RTH Kota
UU No. 41/1999
UU No. 26/2007 (Ps
29)
2. Jepang 67 Daratan Hendromono (2007)
3. Swedia 66 Daratan Idem
4. Finlandia 72 Daratan Idem
5. DAS Citanduy 42,37 Daratan Supriatna (2012)
6. DAS Citarum 44,0 DAS Rusdiana (2013)
7. DAS Asahan 49,9 Daratan Sanudin dan Antoko
(2007)
Justifikasi PI 14
• Isu strategis Kehutanan
• Dukungan pencapaian IKK Eselon I Kehutanan
• Data hutan dan DAS Kritis
• Pelaksanaan RHL
• Keterkaitan PI Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan dengan program Puspijak
• Hasil Riset terkait tutupan kawasan hutan
26/08/2014
6
Isu Strategis Kehutanan
1. Haeruman (2013) PH berbasis lanskap untuk tantangan global, menjamin produksi materi dan jasa hutan lestari
2. Hernowo (2013) Kemenhut sebagai publik administration kehutanan ( negara, adat, rakyat)
3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (kowledge based society)
4. Suparna (2013) Kawasan hutan negara yang terlantar sekitar 78,5 juta ha (59% dari kawasan total hutan negara) dan konflik lahan serta perambahan meningkat eskalasinya
KAWASAN HUTAN (DARATAN) NEGARA DAN KEPENGELOLAANNYA (APHI, 2011)
No
Fungsi Hutan Luas ( juta ha)
Lembaga Pengelola
1 Kaw Hutan Konservasi (daratan) 21,23 jt Balai
2 Kaw Hutan Lindung 32,21 jt Tidak ada pengelola
3 Kaw Hutan Produksi (Tetap +Terbatas) a.IUPHHK-HA + RE : 23,4 Jt b.IUPHHK-HT + HTR : 9,8 Jt c.Akses terbuka/terlantar : 23,8 jt
56,96 jt BUMN/S, Koperasi BUMN/S, Kop, masy Tidak ada pengelola
4 Kaw Hutan Produksi Konversi a. Dicadangkan perkebunan: 10,0 jt b. Akses terbuka/terlantar : 10,8 jt
20,87 jt Tidak ada pengelola
Total 131,27 jt Ttl tidak ada pengelola : a.HL: 32,21 jt ha b.HP: 34,60 jt ha
26/08/2014
7
94%
6% Status Penetapan Persubs Kehutanan Telah Ditetapkan
Gambaran Umum (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, 2014)
76%
24%
Status Penetapan RTRW Provinsi
Telah Ditetapkan Belum Ditetapkan
No PROSES Pengajuan SK
Menhut
No PROSES TIMDU
(1 PROVINSI) (1 PROVINSI)
1 Sumatera Utara 1 Papua Barat
NO PROVINSI yang Belum Menetapkan Perda
RTRW
PERDA
1 Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003
2 Riau No. 10 Tahun 1994
3 Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2006
4 Kep. Riau No. 10 Tahun 1994
5 Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2004
6 Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003
7 Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2000
8 Kalimantan Timur No. 12 Tahun 1993
TOTAL PROVINSI: 8 PROVINSI
25 Provinsi
8 Provinsi
31 Provinsi
2 Provinsi
Total: 33 Provinsi
Total: 33 Provinsi 13
Gambaran Umum (Direktur TRP, 2014)
Luas Daratan (hasil kesepakatan bersama BIG) • Luas wilayah darat NKRI : 1.890.739 Km2
• Luas wilayah darat berupa Kawasan Hutan : 1.236.539,85 Km2
• Luas wilayah darat berupa Non Kawasan Hutan : 654.199,51 Km2
(sumber: Surat BIG No. B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, 3 Juli 2014)
• Panjang Batas Kawasan Hutan: 418.478,63 Km – Sudah Ditata Batas : 189.056,6 Km – Belum Ditata Batas : 229.422,0 Km
(Sumber: Rapat 26 Juni 2014)
Cakupan Peta Dasar dan Sertipikat Tanah • Luas cakupan peta dasar pertanahan mencakup 25,437jt Ha
(254.370 Km2) atau 13,31% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia (berdasarkan data BPN, Juli 2013)
• Jumlah bidang tanah yang telah disertipikat tanah sebanyak 44.982.125 bidang tanah atau 51,80% dari total 86.845.839 bidang tanah secara Nasional (2013).
14
26/08/2014
8
Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan
(Direktur TRP, 2014)
Isu utama :
1. Belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan di beberapa daerah (68,2% melalui NKB 12);
2. Skala peta yang tidak rinci; kebanyakan menggunakan skala 1:100.000 atau 1:250.000 dan tersedia paling rinci beberapa menggunakan skala 1:50.000
15
• Perbedaan cara pandang mendefinisikan kawasan hutan;
– Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak sesuai dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan saat ini;
– Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan vs. fungsi eksisting untuk pemanfaatan non-hutan di kawasan tersebut (BPN)
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan
(Direktur TRP, 2014)
16
26/08/2014
9
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan
(Direktur TRP, 2014)
• Kekuatan hukum pengaturan kawasan hutan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
– Penguasaan penuh kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan
– Adanya peluang konversi hutan produksi menjadi kawasan non-hutan oleh Kementerian Kehutanan;
• Pertukaran informasi pada level teknis di kabupaten/kota antara Kemenhut dengan instansi lain;
– Rekomendasi Tim Terpadu (Timdu) seringkali tidak dijadikan pertimbangan di dalam proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut;
– Kantah BPN menerbitkan sertipikat hak dalam kawasan hutan;
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan
(Direktur TRP, 2014)
18
26/08/2014
10
Dukungan IKK Eselon I Kehutanan
• Penyediaan lapangan kerja sebanyak 5 juta orang (HA, HKM, HD, HR, penangkaran satwa, wisata alam , industri kehutan dll)
• Rerata Sedimentasi 108 DAS Prioritas berkurang menjadi 3 juta m3 per tahun
• Luas kawasan hutan kritis berkurang menjadi 10 juta ha
• Species terancam punah sesuai Redlist CITES berkurang 25 species
Data Hutan Kritis 2014-2033 (Permenhut No. P.49/2011)
No.
Hutan Kritis Luas ( juta ha)
Tutupan Hutan (2011)
%
1. Konservasi 3,62 Primer 35
2. Lindung 4,14 Sekunder 31
3. Prod Tetap 2,78 Tanaman 2
4. Prod Terbatas 2,23 Non Berhutan
31 (41,8 jt ha)
5. Prod Konversi 0,75 Total 100
Total 13,53
Luas Hutan 130,68
26/08/2014
11
Data Hutan dan DAS Kritis
• Hingga akhir tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis mencapai 82, 2 jutaha dimana 35% (28,76 juta ha) dikawasan hutan dan 65% (53,41 juta di non kawasan hutan. Kondisi sangat kritis 5,45 juta ha (Statistik Kehutanan, 2011 dan 2012).
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025: Degradasi kawasan hutan mencapai 59,17 juta ha.
Data Hutan dan DAS Kritis
• Laju deforestasi 2,83 juta; hutan dan lahan kritis 100,7 juta dimana 58,8% (59,2 juta ha) di KH dan 41,2% di luar KH (BPDAS Asahan-Barumun, 2006)
• DAS kritis semakin meningkat 1984 ada 22 DAS, 1992 ada 39 DAS dan 2005 menjadi 92 DAS (Hasibuan, 2008).
26/08/2014
12
Pelaksanaan RHL
• Kinerja RHL (2006-2013): 168.851 ha per tahun (68% di non kawasan hutan)
• Biayanya sekitar Rp. 8 juta per hektar (Biaya pembangunan HTR),
• Diperlukan waktu sekitar 248 tahun untuk melaksanakan rehabilitasi hutan seluas 41,82 juta
• Dana yang dibutuhkan sekitar Rp. 334,56 triliun.
Hubungan Program Litbang dengan PI Puspijak
“Tata Kelola Hutan untuk
Meningkatkan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Hutan”
“Politik Kehutanan dan
kepastian Hukum untuk Pengelolaan Hutan yang
Berkeadilan”
“Pemanfaatan
Karbon Hutan
untuk Mitigasi
dan Adaptasi
Perubahan
Iklim”
“Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan
untuk Peningkatan Pemanfaatan Jasa Air dan Ekowisata”
Peningkatan kapasitas kebijakan kehutanan dan perubahan iklim
Karbon hutan Air Ekowisata Kebijakan
26/08/2014
13
Keterkaitan PI 14 dan Program Puspijak No. Aspek Pemanfaatan
Hutan (PH) Komoditas Hasil Hutan
Bidang Riset Terkait
RPI
1. Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman
Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
Ekonomi, rantai nilai, dan Perdagangan
Tata Kelola Kehutanan
2. Perubahan Iklim karbon Kelembagaan, pemasaran, inventarisasi dan rencana aksi mitigasi
Mitigasi dan Adaptasi PI
3. Perencanaan dan penggunaan (kawasan) hutan
Kawasan hutan; Biodiversitas (Flora & Fauna); air, ekowisata (jasa lingkungan)
Tata guna hutan; trade-off alih guna/fungsi hutan (ekonomi, sosial, ekologi)
Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan
5. Alokasi SDH Berkeadilan
Kawasan hutan dan produk HH
Politik dan Hukum
Politik Kehutanan dan Kepastian Hukum PH
6. Perhutanan Sosial Pemberdayaan Masy Hutan
Kelembagaan dan sosbud
Metode Penyusunan PI-14
• Pembuatan pohon masalah
• Penyusunan Logical Framework
• Perumusan tujuan umum terkait dengan masalah kunci
• Perumusan tujuan khusus terkait dengan faktor penyebab utama
• Kegiatan riset dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab dari pohon masalah
• Fokus penelitian (sesuai kisi-kisi dan filosofi RPI)
26/08/2014
14
Pohon Masalah
Akibat
Masalah Kunci
2. Logical framework matrix
Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir
dan kekeringan) alam meningkat
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam
pembangunan nasional
Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi
dan kurang berwawasan lanskap hutan
Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan
Berkelanjutan
Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi
belum tersedia
Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas
Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan
Kebijakan penyusuna Tata Ruang belum berwawasan lingkungan
Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia
Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia
Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas
Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas
Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas
Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit
Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas
Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat
Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu
Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat
Sistem produksi pertanian tidak optimal
Pohon Masalah
Akibat
Masalah Kunci
Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir
dan kekeringan) alam meningkat
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam
pembangunan nasional
Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat
Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu
Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat
Sistem produksi pertanian tidak optimal
26/08/2014
15
Masalah Kunci
2. Logical framework matrix
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional
Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi
dan kurang berwawasan lanskap hutan
Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan
Berkelanjutan
Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi
belum tersedia
Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas
Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan
Kebijakan penyusuna Tata Ruang belum berwawasan lingkungan
Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia
Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia
Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas
Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas
Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas
Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit
Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas
LOGICAL FRAME WORK
Strategi Intervensi Indikator Terukur Cara Verifikasi Asumsi Kunci
Tujuan Umum: Menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan
Setelah 5 tahun Riset dilaksanakan: - Tersusun
rekomendasi kebijakan revisi tutupan hutan dalam wilayah administrasi (diatas 30%) pada 5 provinsi utama
- Penyusunan rencana perubahan RTRWP berbasis lanskap hutan di 5 provinsi utama
- Dokumentasi
rekomendasi kebijakan penurunan deforestasi dan degradasi hutan
- Laporan dari 5
provinsi utama
- Peningkatan
partispasi dari penerima manfaat
- Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota mendukung revisi tata ruang berbasis lanskap dan jasa hutan
26/08/2014
16
Tujuan Khusus: Menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan
By end of the project
- Minimal ada 3 peraturan terkait penataan ruang disempurnakan
- Kebijakan insentif dalam penataan ruang dilaksanakan oleh 5 provinsi utama
- Kriteria dan indikator
lanskap hutan berkelanjutan tersedia di tingkat nasional
- Dokumentasi draft revisi peraturan terkait penataan ruang
- Laporan pelaksanaan kebijakan insentif dari 3 provinsi
- Dokumentasi
laporan Kriteria dan indikator lanskap hutan berkelanjutan
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi punya komitmen tinggi memperbaiki tata ruang wilayahnya
- Kebijakan insentif dilaksanakan minimal 4 tahun secara konsisten
Output 1: Tersusunnya Database dan rekomendasi kebijakan pembangunan nasional berwawasan lanskap dan jasa hutan yang berkelanjutan
Kebijakan kompensasi hulu hilir menjadi prioritas di 3 provinsi
Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan telah dillaksanakan di 5 provinsi
Kebijakan penyusunan Tata Ruang berwawasan lingkungan di 5 provinsi
Pembangunan lebih mempertimbangkan aspek RTH dan hutan kota di 5 provinsi
- Laporan hasil penelitian
- Laporan hasil
penelitian - Laporan hasil
penelitian
- Laporan hasil penelitian
- Pelaksana kompensasi hulu hilir bersedia membagi informasi dan pengalaman
- Pemerintah daerah
mendukung pelaksanaan kebjakan fiskal berbasis lingkungan dan sosbud masyarakat
- Kepentingan masing-masing stakeholder dipertahankan
26/08/2014
17
Output 2: Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi (DAS)
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) tersedia dalam 8 DAS
Hubungan penataan ruang dengan frekuensi bencana alam tersedia dalam 5 provinsi
Informasi alih fungsi hutan terhadap penyedia-an jasa lingkungan masih terbatas (2 hutan produksi, 2 hutan lindung, dan 2 hutan konservasi)
Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal tersedia dan operasional di tingkat nasional
- Laporan hasil penelitian
- Laporan hasil
penelitian
- Laporan hasil
penelitian - Laporan hasil
penelitian
- Kementerian Keuangan mendukung kebijakan insentif fiskal berwawawan lingkungan
- Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan riset ini
- Ada dukungan data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait perubahan RTRWP
- Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kabupaten mendukung kegiatan riset ini
Output 3: Tersusunnya Pedoman Kriteria dan Indikator Lanskap dan Jasa Hutan Berkelanjutan
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi tersedia di 5 provinsi
Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan tersedia di 5 provinsi
Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan tersedia di 5 IUPHHK-RE
Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan tersedia di 5 provinsi
- Pedoman dan laporan hasil penelitian
- Laporan hasil
penelitian
- Laporan hasil penelitian
- Laporan hasil
penelitian
- Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif
- Ada dukungan dari para pemangku kepentingan
- Pemerintah daerah kabupaten mendukung kegiatan riset ini
26/08/2014
18
Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan (KPLJH) • Permasalahan kunci: Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional
• Tujuan:
– Menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (umum)
– Menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (khusus)
Output Kegiatan
1. Database dan rekomendasi kebijakan pembangunan nasional berwawasan lanskap hutan yang berkelanjutan
a. Kebijakan kompensasi hulu hilir menjadi prioritas di 3 provinsi (2015-18)
b. Analisis Trade-off alih fungsi lahan hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-16)
c. Analisis fiskal berbasis lanskap dan jasa hutan (2015)
d. Peranan hutan kota untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-17)
Luaran PI KPLJH
26/08/2014
19
Output Kegiatan
2. Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi
a. Penentuan luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) (2015-2018)
b. Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam (2015-2018)
c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (2015-2018)
d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)
Luaran PI KPLJH
Output Kegiatan
3. Pedoman kriteria dan indikator pengelolaan jasa lingkungan berbasis lanskap hutan
a. Penyusunan dan uji coba kriteria dan indikator pengelolaan lanskap berbasis hutan produksi , lindung dan konservasi (2015-17)
b. Pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan (2016-17)
c. Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan (2016 – 2018)
d. Pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan dan ekowisata (2015-17)
Luaran PI KPLJH
26/08/2014
20
Seleksi Fokus PI-14
• Pilih faktor penyebab yang paling punya daya ungkit (leverage) yang tinggi terhadap penyelesaian masalah kunci
• Pilihan jatuh pada: “Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi belum tersedia”
• Jika luas optimal hutan lebih dari 40%, maka perubahan RTRWP sangat signifikan karena penyusunan RTRWP saat ini mengarah ke angka 30% (tutupan dan luas hutan minimal)
Seleksi Fokus PI-14
• Pendekatan komoditas dengan aspek riset tetap beragam sesuai dengan target atau sasaran SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic and Time frame).
• Sasaran program litbang harus sederhana dan ringkas, mudah diukur dan sangat mungkin dicapai karena semua kegiatan dilakukan secara realitis dengan batas waktu 5 tahun.
26/08/2014
21
Konsep Kisi-Kisi RPI
(Sekbadan Litbang, 2014) 1. Mendukung pencapaian sasaran strategi Kemenhut
2. Mendukung pencapaian IKK Eselon I Teknis Kemenhut
3. Rekomendasi sintesa RPI 2010-2014
4. Tingkat Integratif Penelitian
5. Sesuai dengan Core Research Satker
6. Ketersediaan kepakaran
7. Mainstreaming KPH
8. Memenuhi kebutuhan KPH
41 FORDA to lead the way
Penelitian yang Integratif (Filosofi PI)
(Sekbadan Litbang, 2014) 1. Mengidentifikasi dan menetapkan topik-topik penelitian
integratif dari setiap program Litbang (Puslit)
2. PI bukan keranjang, tetapi sebaliknya sebuah rencana
penelitian utuh untuk menghasilkan suatu paket iptek utuh
3. Paket iptek utuh tersebut akan kitangan “memecah”
aspek-aspek. Tetapkan terlebih dahulu tujuan besar lalu
dimutilasi menjadi aspek-aspek
4. Setelah setiap aspek selesai, dipadukan kembali atau
disintesakan kembali menjadi paket utuh
42 FORDA to lead the way
26/08/2014
22
Output Kegiatan
2. Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi
a. Penentuan luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) (2015-2018)
b. Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam (2015-2018)
c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (2015-2018)
d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)
OUTPUT TERPILIH/FOKUS RISET
Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015
Unit Indikator Elemen
Kegiatan
Elemen
Indikator
Pagu Indikatif
Tahun 2015
(Rp. 000,-)
1. Mekanisme insentif
payment for
ecosystem services
(PES) hulu-hilir
(BPK Makassar)
Laporan
(Riset
Status
Review)
1 (satu) Batal, dengan
alasan tidak ada
PES di Sulsel
2. Analisis Trade-off alih
fungsi lahan hutan
untuk penyediaan jasa
air dan ekowisata
Laporan 1 (satu) 115.650
3. Analisis fiskal
berbasis luas hutan
optimal
Laporan 1 (satu) 111.650
26/08/2014
23
Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015
Unit Indikator Elemen
Kegiatan
Elemen
Indikator
Pagu Indikatif
Tahun 2015
(Rp. 000,-)
4. Peranan (lanskap)
hutan untuk
penyediaan jasa air dan
ekowisata (BPK
Makassar, Manado,
Kupang)
Laporan 1 (satu) 300.000
5. Dampak konversi
mangrove terhadap
sosek dan ekologi
Laporan 1 (satu) 110.650
6. Penentuan luas hutan
optimal dalam satu
(DAS)
Laporan 1 (satu) 104.650
LINK Dengan PI Lainnya
1. PI 5 “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu”;
2. PI 1 “ Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Huan dan Lahan”;
3. PI 2 “Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
4. PI 3 “Konservasi dan Pemanfaatan Flora dan Fauna”.
26/08/2014
24
Schedule 5 Tahun Tahun
Judul Kegiatan
Komponen Biaya Belanja Total
Bahan Honorarium Perjalanan Jasa
Profesi
Lainnya
(DN) Operasional
2015 Kajian luas optimal
Dalam satu DAS
(KPH)
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Peranan lanskap
hutan dalam
penyediaan jasa air
dan ekowisata
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Trade off alih fungsi
Lahan untuk
pembangunan
1000 6090 84600 3000 20960 115650
Kebijakan insentif
fiskal untuk hutan
optimal
1000 6090 80600 3000 20960 111650
Dampak konversi
Mangrove terhadap
jasa lingkungan
1000 6090 79600 6400 20960 110650
Koordinasi PI 5000 70000 75000
2016 Kajian luas optimal
Dalam satu DAS
(KPH)
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Peranan lanskap
hutan dalam
penyediaan jasa air
dan ekowisata
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Trade off alih fungsi
Lahan untuk
pembangunan
1000 6090 84600 3000 20960 115650
Hubungan penataan
ruang dengan
frekuensi bencana
alam
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Peranan lanskap
hutan dalam
penyediaan jasa air
dan ekowisata
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Koordinasi PI 5000 70000 75000
26/08/2014
25
2017 Kajian luas optimal
Dalam satu DAS
(KPH)
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Peranan lanskap
hutan dalam
penyediaan jasa air
dan ekowisata
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Hubungan penataan
ruang dengan
frekuensi bencana
alam
1000 6090 83000 3000 20960 114650
Informasi alih fungsi
hutan terhadap
penyediaan jasa
lingkungan
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Informasi kriteria
dan indikator
pengelolaan hutan
produksi, lindung
dan konservasi
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Koordinasi PI 5000 70000 75000
2018 Informasi alih fungsi
hutan terhadap
penyediaan jasa
lingkungan
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Informasi
pengelolaan lanskap
melalui fungsi
konservasi hutan
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Informasi pengaruh
restorasi ekosistem
terhadap jasa
lingkungan
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Informasi
pengelolaan hutan
dan lahan gambut
berkelanjutan
1000 6090 73600 3000 20960 104650
Koordinasi PI 1000 6090 73600 3000 20960 104650
2019 Sintesa hasil RPI 2000 20000 60000 12800 60000 154800
Total dana selama 5
tahun
2538200
26/08/2014
26
Organisasi Pelaksana
Di tingkat Puspijak terdiri dari: a) Koordinator RPI b) Pelaksana c) Pembantu Pelaksana d) Teknisi Litkayasa Di tingkat UPT Badan Litbang terdiri dari: a) Pelaksana b) Pembantu Pelaksana c) Teknisi Litkayasa
Kendala Dalam Penyusunan PI
• Banyak peneliti daerah yang kurang tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset
• Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait masih belum difasilitasi
• Peneliti muda banyak yang bekerja sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya
• Persoalan internal, koordinator PI berada di luar bidang kelti yang ditanganinya
• Balai sesuai dengan tupoksi satkernya belum berkontribusi penuh untuk mendukung operasionalisasi PI
26/08/2014
27
Usulan Tindak Lanjut
• Memotivasi peneliti daerah menjadi tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset
• Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait perlu difasilitasi
• Peneliti muda harus meninggalkan pola kerja yang sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya
• Tidak ada persoalan jika koordinator PI berada di luar bidang kelti (Diganti aja koordinatornya)
• Balai sesuai dengan tupoksi satkernya harus mendukungn dan belum berkontribusi penuh untuk operasionalisasi PI
Usulan Tindak Lanjut
• Beri aku 3 peneliti muda kreatif, aku akan dapat menyelesaikan PI secepat mungkin
• Beri aku 5 peneliti muda andal dan inovatif, aku akan mengguncang kehutanan nasional
• Beri aku 7 peneliti muda profesional, aku akan mengguncang kehutanan internasional
• Bagaimana dengan peneliti senior?
26/08/2014
28
Metode Spatial Analysis (Nurcahyadi, 2013)
ANALISIS SPASIAL PENENTUAN LOKASI USAHA TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT SUHARTO,
KALIMANTAN TIMUR
Disusun oleh :
Subarudi E161110051
PROGRAM STUDI ILMU PENGELOLAAN HUTAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DESEMBER 2011
26/08/2014
29
Mulai Persiapan dan
Pengumpulan data
Pra Pengolahan
Data
Operasi Spasial
Penentuan Variable
Kesesuaian
Penentuan
Bobot dan Skor
Penentuan
Beberapa
Alternatif
Model Spasial Uji Signifikansi Validasi
Peta sebaran berdasarkan
tingkat kesesuaian lokasi
tambang
Model Terbaik
Selesai
LEGENDA
KELAS KESESUAIAN LOKASI TAMBANG
Gambar 3. Peta kesesuaian tambang di hutan lindung Bukit Suharto
26/08/2014
30
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air di Hulu dan Hilir :
Instrumen Kebijakan dan Manajemen Omo Rusdiana, Fahutan IPB
Hotel Permata, 25 November 2013
Disampaikan pada :
Rapat Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi
Ecotourism
TN/HL
Tambang
PAM
Industri
Pemukiman/ Kantor
Irigasi
Carbon
Hidrologis/Air
Perikanan Darat / Jaring
apung
Pertanian lahan kering
PT Air Kemasan
DAM PLTA
Perkebunan
Water Services
Emission Reduction
Ecosystem Services
Peternakan
Kondisi di Hulu (Kasus DAS Citarum Hulu) Omo Rusdiana (2013)
Rusaknya daerah resapan: Perubahan penggunaan lahan Perambahan Illegal logging/mining, …
Pemanfaatan sumberdaya air: Pertanian Baku air minum PLTA (Saguling, Cirata, Jatiluhur : 1400 MW) Ekowisata,….
26/08/2014
31
#Y
Cirasea
Cihaur
CitarikCiminyak
CisangkuyCiw idey
Cikeruh
Cikapundung-
Cipamokolan
Waduk Saguling
#Y Spilway Waduk Saguling
Waduk Saguling
Sungai
7°1
0' 7
°10'
7°0
0' 7
°00'
6°5
0' 6
°50'
107°20'
107°20'
107°30'
107°30'
107°40'
107°40'
107°50'
107°50'
Luas area: ± 230,802 Ha Omo Rusdina (2013).
Wilayah Administrasi : 1.Kab. Bandung : 56.24 % 2.Kab. Bandung Barat : 29.26 % 3.Kab. Sumedang : 5.50 % 4.Kab. Garut : 0.71 % 5.Kota Bandung : 6.53 % 6.Kota Cimahi : 1.76 %
Penutupan lahan Tahun 2010 (Rusdiana, 2013)
26/08/2014
32
Tingkat Bahaya Erosi (TBE)
Rusdiana, (2013)
Rasio Run Off terhadap CH (%)
Rusdiana, (2013)
26/08/2014
33
KEBUTUHAN LUAS EKOSISTEM HUTAN
• Rata-rata Rasio Limpasan Permukaan CH/RO: 72 % (>50%, buruk)
• Rata-rata TBE : > 480 ton/ha/tahun (sangat berat)
hutan12%
non-hutan88%
44 % Hutan
Memperbaiki Kondisi Rasio Limpasan Permukaan (25%, Baik) dan TBE (sedang)
Rusdiana, (2013)
Hanya manusia di bumi ini yang menebang pohon dan mengolahnya menjadi kertas dan papan. Lalu diatas kertas dan papan itu dituliskan kalimat “SELAMATKAN POHON” (M. Zanzibar, 2013)
26/08/2014
34
Pembakaran Gambut Merambah Kota
Pembukaan Kebun Sawit 15 Km dari Kota Palangka Raya
26/08/2014
35
CARA TERBAIK MENGHINDARI POLUSI KEBAKARAN GAMBUT
Banjir Lagi, Banjir Lagi
26/08/2014
36
Mari Tanam, Tanam, & Tanam
26/08/2014
37
A Landscape Game (Prof. Dr. Herry Purnomo)
• Permainan Monopoli adalah microkosmos dari pola pikir kolektif
• Permainan Monopoli itu refleksi dari kapitalisme, pemainnya dinilai sukses jika dapat membeli banyak properti dan mengumpulkan uang dan aset berharga
• Permainan Lanskap: gambungan antara game theory, kelembagaan dan ekonomi (pemain yang merugikan lingkungan dikenakan denda dan sebaliknya)
• Permainan lanskap tidak hanya merubah pola pikir, tetapi sebagai alat pengajaran, alat analisis dan alat prediksi walau tetap gembira saat bermainnya
26/08/2014
38
Akhirnya……
Transportasi Ramah Lingkungan
Hatur Nuhun Pamirsa Sadayana
top related