Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial & Phk-1
Post on 26-Jul-2015
276 Views
Preview:
Transcript
11
PENYELESAIAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Oleh:Oleh:Drs. Dadang Budiaji, MM.Drs. Dadang Budiaji, MM.
22
Tentang TrainerTentang Trainer
Dadang BudiajiDadang Budiaji
Pekerjaan:Pekerjaan: Praktisi Manajemen SDM & Hubungan Industrial (1990-Now)Praktisi Manajemen SDM & Hubungan Industrial (1990-Now) Lecturer, Trainer & Consultant: Manajemen SDM & Lecturer, Trainer & Consultant: Manajemen SDM &
Hubungan Industrial (1992-Now)Hubungan Industrial (1992-Now)
Pendidikan:Pendidikan: S2: MM UnpadS2: MM Unpad S1: HI-Fisip UnpadS1: HI-Fisip Unpad
Kontak & Konsultasi:Kontak & Konsultasi: Email: Email: dadang@multigarmenjaya.co.id HP: 0816620647HP: 0816620647
33
Dasar HukumDasar Hukum
Undang-undang Republik IndonesiaUndang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004Nomor 2 Tahun 2004 TentangTentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustriaIndustriall
Disahkan Disahkan ddi Jakarta Pada Tanggal 14 i Jakarta Pada Tanggal 14 Januari 2004Januari 2004 oleh oleh Presiden Republik Presiden Republik IndonesiaIndonesia: : Megawati SoekarnoputriMegawati Soekarnoputri
44
Sistimatika UU 2 / 2004Sistimatika UU 2 / 2004 BAB I. KETENTUAN UMUM BAB I. KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – 2)(Pasal 1 – 2)
BAB II. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN BAB II. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
– Bagian Kesatu Penyelesaian Melalui Bipartit (Pasal 3 – 7)Bagian Kesatu Penyelesaian Melalui Bipartit (Pasal 3 – 7)– Bagian Kedua Penyelesaian Melalui Mediasi (Pasal 8 – 16)Bagian Kedua Penyelesaian Melalui Mediasi (Pasal 8 – 16)– Bagian Ketiga Penyelesaian Melalui Konsiliasi (Pasal 17 – 28)Bagian Ketiga Penyelesaian Melalui Konsiliasi (Pasal 17 – 28)– Bagian Keempat Penyelesaian Melalui Arbitrase (Pasal 29 – 54)Bagian Keempat Penyelesaian Melalui Arbitrase (Pasal 29 – 54)
BAB III. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALBAB III. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL– Bagian Kesatu Umum (Pasal 55 – 60)Bagian Kesatu Umum (Pasal 55 – 60)– Bagian Kedua Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi (Pasal 61- Bagian Kedua Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi (Pasal 61-
73)73)– Bagian Ketiga Sub Kepaniteraan dan Panitera Pengganti (Pasal 74 Bagian Ketiga Sub Kepaniteraan dan Panitera Pengganti (Pasal 74
– 80)– 80)
55
BAB IV. PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI BAB IV. PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL– Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Oleh HakimBagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim
Paragraf 1 Pengajuan Gugatan (Pasal 81 – 88)Paragraf 1 Pengajuan Gugatan (Pasal 81 – 88) Paragraf 2 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa (Pasal 89 – 97)Paragraf 2 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa (Pasal 89 – 97) Paragraf 3 Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (Pasal 98 – 99)Paragraf 3 Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (Pasal 98 – 99) Paragraf 4 Pengambilan Putusan (Pasal 100 – 112)Paragraf 4 Pengambilan Putusan (Pasal 100 – 112)
– Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Kasasi Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Kasasi (Pasal 113 – 115)(Pasal 113 – 115)
BAB V. SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN BAB V. SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANAPIDANA– Bagian Kesatu Sanksi Administratif (Pasal 116 – 121)Bagian Kesatu Sanksi Administratif (Pasal 116 – 121)– Bagian Kedua Ketentuan Pidana (Pasal 122)Bagian Kedua Ketentuan Pidana (Pasal 122)
BAB VI. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 123)BAB VI. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 123) BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 124)BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 124) BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 125 – 126)BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 125 – 126)
66
DefinisiDefinisi
Perselisihan Hubungan IndustrialPerselisihan Hubungan Industrial adalah adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkanperbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai adanya perselisihan mengenai hakhak, , perselisihan perselisihan kepentingankepentingan, perselisihan , perselisihan pemutusan hubungan kerjapemutusan hubungan kerja dan dan perselisihanperselisihan antar serikat pekerjaantar serikat pekerja/serikat /serikat buruh dalam satu perusahaanburuh dalam satu perusahaan
(Pasal 1 ayat 1 UU 2 / 2004)(Pasal 1 ayat 1 UU 2 / 2004)
77
Perselisihan hakPerselisihan hak adalah adalah perselisihan yang timbul karena tidak perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.perjanjian kerja bersama.
Perselisihan kepentinganPerselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Perselisihan pemutusan hubungan kerjaPerselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. salah satu pihak.
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruhPerselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. keserikatpekerjaan.
887
998
1010
Perundingan BipartitPerundingan Bipartit
Perundingan bipartit adalah Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan menyelesaikan perselisihan hubungan industrialhubungan industrial..
1111
Bagian KesatuBagian KesatuPenyelesaian Melalui BipartitPenyelesaian Melalui Bipartit
Pasal 3 Pasal 3 (1) (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu
melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.
Pasal 4 Pasal 4 (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. diterimanya pengembalian berkas.
(3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertangung jawab di arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertangung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
(5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, (5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.buruh.
(6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan (6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
121211
1313
Mediasi & MediatorMediasi & Mediator
Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
1414
Pasal 13Pasal 13
(1)(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.pendaftaran.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:industrial melalui mediasi, maka:
aa. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis; . Mediator mengeluarkan anjuran tertulis; bb. . Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertamapertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; harus sudah disampaikan kepada para pihak;
cc. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada . Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;anjuran tertulis;
dd. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada . Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis; huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
ee. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud . Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. bukti pendaftaran.
151514
1616
Konsiliasi & KonsiliatorKonsiliasi & Konsiliator Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya
disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.yang netral.
Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.hanya dalam satu perusahaan.
1717
Pasal 23 Pasal 23
(1)(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.pendaftaran.
(2)(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka:industrial melalui konsiliasi, maka:
aa. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;bb. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu . Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertamapertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; harus sudah disampaikan kepada para pihak;
cc. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada . Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;anjuran tertulis;
dd. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada . Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis; huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
ee. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud . Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada huruf a, maka, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak-pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. pendaftaran.
181817
1919
Arbitrase & ArbiterArbitrase & Arbiter Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut
arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannyaarbiter yang putusannya mengikat para pihak dan mengikat para pihak dan bersifat final.bersifat final.
Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
2020
Pasal 44Pasal 44
(1) (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.
(2) Apabila perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka (2) Apabila perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang arbiter atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter. ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.
(3) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didaftarkan di (3) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian. mengadakan perdamaian.
(5) Apabila upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gagal, arbiter (5) Apabila upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gagal, arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase. atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase.
Pasal 51 Pasal 51
(1) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak (1) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.
(2) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan di (2) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. menetapkan putusan.
(3) Dalam hal putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak (3) Dalam hal putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu harus dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk terhadap siapa putusan itu harus dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan.dijalankan.
(4) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan dalam waktu (4) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tidak memeriksa alasan atau pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. pertimbangan dari putusan arbitrase.
2121
Pasal 52Pasal 52(1) Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan (1) Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:berikut:
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu; dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; yang disembunyikan oleh pihak lawan;
c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan; dalam pemeriksaan perselisihan;
d. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; ataud. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; ataue. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.e. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Mahkamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik dikabulkan, Mahkamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
(3) Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan sebagaimana (3) Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan.puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan.
Pasal 53Pasal 53Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melaluiPerselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
2222
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUIMELALUI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 103 Pasal 103 Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. sejak sidang pertama.
Pasal 104Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti. ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti.
Pasal 105Pasal 105Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan, harus lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan, harus sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir
dalam dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).
Pasal 106 Pasal 106 Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani, Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani, Panitera Muda harus sudah menerbitkan salinan putusan.Panitera Muda harus sudah menerbitkan salinan putusan.
2323
Pasal 107Pasal 107Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnyaPanitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 77 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak.diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak.
Pasal 108Pasal 108Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat
dilaksanakan dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.
Pasal 109Pasal 109Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. bersifat tetap.
Pasal 110 Pasal 110 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan
perselisihan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan
kasasi kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:
a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis hakim;a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis hakim;b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.
Pasal 111Pasal 111Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan
secara secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
Pasal 112 Pasal 112 Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-
lambatnya lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung.
2424
Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim KasasiKasasi
Pasal 113 Pasal 113 Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua
orang orang Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang
ditetapkan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.oleh Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 114 Pasal 114 Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi
dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 115Pasal 115Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan
kerja kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.
2525
PEMUTUSAN HUBUNGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)KERJA (PHK)
Oleh:Oleh:
Drs. Dadang Budiaji, MM.Drs. Dadang Budiaji, MM.
2626
DefinisiDefinisi
Pemutusan hubungan kerja adalah Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusahapengusaha
(UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan: (UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan: Bab Bab I: I: ketentuan umumketentuan umum pasal 1pasal 1 ayat 25) ayat 25)
2727
Dasar HukumDasar Hukum
UU 13/2003 tentang UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan: ketenagakerjaan: BAB XIIBAB XII Pemutusan Pemutusan Hubungan KerjaHubungan Kerja, , Pasal 150Pasal 150 s.d. 172 s.d. 172
2828
Pointers tentang PHK Pointers tentang PHK dalam UU 13/2003dalam UU 13/2003
Pasal 151Pasal 151(1)(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
Pasal 153Pasal 153(1)(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan :dengan alasan :
a.a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;belas) bulan secara terus-menerus;
b.b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;agamanya;
d.d. pekerja/buruh menikah;pekerja/buruh menikah;e.e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur
kandungan, atau menyusui bayinya;kandungan, atau menyusui bayinya;
2929
f.f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
g.g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;perjanjian kerja bersama;
h.h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;tindak pidana kejahatan;
i.i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;status perkawinan;
j.j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.bersangkutan.
3030
2 Kategori PHK2 Kategori PHK
PHK tanpa penetapan: PHK tanpa penetapan: tidak perlutidak perlu meminta putusan penetapan PHK dari meminta putusan penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialhubungan industrial
PHK dengan penetapan: PHK dengan penetapan: perlu atau perlu atau wajibwajib meminta putusan penetapan PHK meminta putusan penetapan PHK dari dari lembaga penyelesaian perselisihan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialhubungan industrial
3131
PHK tanpa penetapanPHK tanpa penetapanPasal 154Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3)(3)
tidak diperlukan dalam hal :tidak diperlukan dalam hal :
a.a. Pekerja/buruh masih dalam Pekerja/buruh masih dalam masa percobaanmasa percobaan kerja, kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;sebelumnya;
b.b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran pengunduran diridiri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada , secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c.c. Pekerja/buruh mencapai usia Pekerja/buruh mencapai usia pensiunpensiun sesuai dengan sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atauperundang-undangan; atau
d.d. Pekerja/buruh Pekerja/buruh meninggal duniameninggal dunia..
3232
TABEL JENIS TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA (HAK KARYAWAN)
KODE JENIS UANG PESANGONKETERANGAN Dasar Aturan
UP Uang pesangonGaji pokok + tunjangan tetap Psl. 157 jo 156 ayat 2
UPMK Uang penghargaan masa kerjaGaji pokok + tunjangan tetap
Psl. 157 jo 156 ayat 3
UPH Uang penggantian hak
UPH1 Cuti belum di ambil1/2 bulan gaji pokok Psl. 156 ayat 4 a
UPH2Biaya ongkos pulang pekerja & keluarganya
Sesuai tempat diterima kerja Psl. 156 ayat 4 b
UPH3Penggantian perumahan, pengobatan & perawatan
15 %.UP+UPMK Psl. 156 ayat 4 c
UPH4 Hal lain sesuai KKB / KK / PPSesuai KKB / KK / Per. Prs. Psl. 156 ayat 4 d
Upis Uang pisahSesuai KKB / KK / Per. Prs. Psl. 158 ayat 4
GK Ganti Kerugian Perundingan Psl. 158 ayat 4
3333
TABEL UANG PESANGON SESUAI MASA KERJA
KODE Lama Kerja KETERANGAN Dasar Aturan
MK0 < 1 th 1 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 a
MK1 Lebih 1 th tapi kurang 2 th 2 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 b
MK2 Lebih 2 th tapi kurang 3 th 3 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 c
MK3 Lebih 3 th tapi kurang 4 th 4 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 d
MK4 Lebih 4 th tapi kurang 5 th 5 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 e
MK5 Lebih 5 th tapi kurang 6 th 6 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 f
MK6 Lebih 6 th tapi kurang 7 th 7 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 g
MK7 Lebih 7 th tapi kurang 8 th 8 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 h
MK8 > 8 th 9 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 2 i
3434
TABEL UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
KODE Lama Kerja KETERANGAN Dasar Aturan
Upmk0 Klasifikasi UPMK < 3 tahun 0 upah -
Upmk1 Klasifikasi UPMK 3 - 6 th 2 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 a
Upmk2 Klasifikasi UPMK 6 - 9 th 3 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 b
Upmk3 Klasifikasi UPMK 9 - 12 th 4 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 c
Upmk4 Klasifikasi UPMK 12 - 15 th 5 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 d
Upmk5 Klasifikasi UPMK 15 - 18 th 6 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 e
Upmk6 Klasifikasi UPMK 18 - 21 th 7 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 f
Upmk7 Klasifikasi UPMK 21 - 24 th 8 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 g
Upmk8 Klasifikasi UPMK > 24 th 10 upah UU 13/2003 Psl. 156 ayat 3 h
3535
TABEL HAK PESANGON KARYAWAN SESUAI ALASAN TERJADINYA PHK
KODE
JENIS PENYEBAB PHK DASAR ATURAN UPUPM
KUPH1 (cuti)
UPH2 (transpo
rt)
UPH3 (rmh+o
bat)
UPH4
Upis GK
1 Karyawan melakukan kesalahan berat (berdasar putusan pengadilan)
Pasal 158 (1,3) jo KepMK 012/03, jo SE 13/2005
0 0 1 1 0 0
2 Karyawan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan kontrak kerja dan telah mendapat Surat Peringatan
Pasal 161 (3) 1 1 1 1 15% 0 0
3 Karyawan berperkara pidana lebih dari 6 bulan (kasusnya bukan pengaduan Pengusaha)
Pasal 160 (3,6,7) jo SE 13/2005 0 1 1 1 0 0
4 Mengundurkan diri Pasal 162 (1,2) 0 0 1 1 0 1
5 Bukan karena kesalahan, tapi pekerja dapat menerima
Pasal 27 KEP. 150/2000 jo UUK 13/2003 psl 191
2 1 1 1 15% 0 0 1
6 Prubahan status,penggabungan,peleburan/ perubahan kepemilikan, pekerja tidak bersedia lanjut kerja.
Pasal 163 (1) 1 1 1 1 15% 0 0
7 Perubahan status, penggabungan, peleburan, pengusaha tidak bersedia menerima karyawan kembali bekerja
Pasal 163 (2) 2 1 1 1 15% 0 0
8 Perusahaan tutup karena rugi, force majeur Pasal 164 (1) 1 1 1 1 15% 0 0
9 Perusahaan tutup karena melakukan efisiensi Pasal 164 (3) 2 1 1 1 15% 0 0
10 Perusahaan pailit Pasal 165 1 1 1 1 15% 0 0
11 Karyawan meninggal dunia Pasal 166 2 1 1 1 15% 0 0
12 Karyawan tidak masuk 5 hari secara berturut-turut tanpa surat yg dpt dipertanggungjawabkan (mangkir)
Pasal 168 (1,3) 0 0 1 1 0 0 0
13 Pengusaha menganiaya karyawan & pengusaha wanprestasi
Pasal 169 (1,2) 2 1 1 1 15% 0 0
14 Karyawan mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 12 bulan
Pasal 172 2 2 1 1 15% 0 0
15 Karyawan masuk masa pensiun (Belum diikutkan program pensiun)
Pasal 167 (1,5) 2 1 1 1 15% 0 0
16 Karyawan masuk masa pensiun (Telah diikutkan program pensiun dgn iuran dari perusahaan)
Pasal 167 (1) 0 0 1 1 15% 0 0
dadangbudiaji@gmail.comdadangbudiaji@gmail.com
3636
top related