PENGUATAN KAPASITAS BUMDes MELALUI PROGRAM ACCESS …
Post on 16-Oct-2021
6 Views
Preview:
Transcript
i
PENGUATAN KAPASITAS BUMDes MELALUIPROGRAM ACCESS-PHASE II
(Studi Kasus pada BUMDes Semarak di Desa Bonto LojongKecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng)
MUSLIADI10592 869 07
JURUSAN AGRIBISNISFAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR2014
i
PENGUATAN KAPASITAS BUMDes MELALUIPROGRAM ACCESS-PHASE II
(Studi Kasus pada BUMDes Semarak di Desa Bonto LojongKecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng)
MUSLIADI10592 869 07
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana PertanianStrata Satu (S-1)
JURUSAN AGRIBISNISFAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR2014
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Judul : Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui ProgramACCESS-Phase II (Studi Kasus Pada BUMDesSemarak Di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu EreKabupaten Bantaeng)
Nama Mahasiswa : MUSLIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 10592 869 07
Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Program Studi : Agribisnis
Fakultas : Pertanian
MENYETUJUI :
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Syafiuddin, M.Si Ir. Rosanna, MP
MENGETAHUI :
Dekan Fakultas Pertanian Ketua Program Studi
Ir. Saleh Molla, M.M. Syamsia, S.P.,M.Si
iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
Judul : Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui ProgramACCESS-Phase II (Studi Kasus Pada BUMDesSemarak Di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu EreKabupaten Bantaeng)
Nama Mahasiswa : MUSLIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 10592 869 07
Konsentrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Program Studi : Agribisnis
Fakultas : Pertanian
Susunan Tim Penguji
NAMA TANDA TANGAN
1. Prof. DR. Syafiuddin, M.Si (.............................)Pembimbing I
2. Ir. Rosanna, MP (.............................)Pembimbing II
3. DR. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si (.............................)Penguji I
4. Ir. Saleh Molla, MM (.............................)Penguji II
Tanggal Lulus :
iv
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSIDAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui Program ACCESS-Phase II (Studi Kasus
pada BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten
Bantaeng) adalah benar merupakan hasil karya yang belum pernah diajukan dalam
bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Makassar, April 2014
MUSLIADI
1059286907
v
ABSTRAK
MUSLIADI 10592 869 07. Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui ProgramACCESS-Phase II (Studi Kasus Pada BUMDes Semarak di Desa Bonto LojongKecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng). Di bawah bimbingan SYAFIUDDINdan ROSANNA.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penguatan kapasitas BUMDesmelalui program ACCESS-Phase II pada BUMDes Semarak di Desa BontoLojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kabupaten Bantaengmulai dibentuk melalui kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan aktor-aktor lokal mitra ACCESS-Phase II, kemudian melalui kemitraan antaraACCESS-Phase II dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng BUMDes di 46 desa.
Penguatan kapasitas adalah sebuah proses berkelanjutan dimana individu,kelompok, organisasi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untukmenjalankan fungsi pokok menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan,memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteksyang lebih luas dengan cara berkelanjutan dan dilakukan dengan berbagaitahapan, baik berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan, penataran, penyuluhanmaupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh kemitraan antara ACCESS-Phase IIdan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, JARINGMAS serta BPM-PEMDES.
Dalam pengelolaan usaha dan memasarkan hasil usahanya, BUMDesSemarak melakukan empat langkah utama dalam hal mengelola usaha danmemasarkan hasil usahanya, yaitu 1) Transparan, artinya dapat diketahui, diikuti,dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas, 2) Akuntabel,artinya mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dpertanggungjawabkankepada masyarakat, 3) Akseptabel, artinya berdasarkan kesepakatan antar pelakudalam masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak, dan 4)Berkelanjutan, artinya dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.
Kata Kunci : Penguatan Kapasitas, ACCESS Phase II, BUMDes
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai yang
diharapkan. Adapun skripsi ini berjudul : “Penguatan Kapasitas BUMDes
Melalui Program ACCESS-Phase II (Studi Kasus pada BUMDes Semarak di
Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng)”.
Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan
banyak terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya terutama kepada
Prof. DR. Syafiuddin, M.Si dan Ir. Rosanna, MP selaku dosen pembimbing I dan
II, serta DR. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si dan Ir. Saleh Molla, MM selaku dosen
penguji I dan II yang sudah banyak memberikan masukan dan arahan baik pada
saat penulis menjalani perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Ungkapan terima
kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, kakak-kakak dan adik atas segala do’a
dan kasih sayangnya selama penulis menjalani studi.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.
Makassar, April 2014
MUSLIADI
vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 27 Mei 1989 dari ayah
Tajuddin dan ibu Hamida. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara.
Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah pada tahun
1995 masuk SD dan tamat tahun 2001 Pada tahun 2001 masuk SLTP dan tamat
tahun 2004 Pada tahun 2004 masuk SLTA dan tamat tahun 2007. Pada tahun 2008
penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pada bulan September 2011 melakukan Kuliah Kerja Profesi di Desa
Bollangi Kabupaten Gowa dan pada bulan Desember 2013 s/d Februari 2014
melaksanakan penelitian skripsi di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere
Kabupaten Bantaeng. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan
menulis skripsi yang berjudul “Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui
Program ACCESS-Phase II (Studi Kasus pada BUMDes Semarak di Desa
Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng)”.
viii
DAFTAR ISIHalaman
JUDUL.................................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI iv
ABSTRAK .............................................................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................ vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP................................................................ vii
DAFTAR ISI........................................................................................... viii
DAFTAR TABEL................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xii
DAFTAR LAMPIRAN........................................................................... xiii
I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................................................. 7
1.3.1 Tujuan Penelitian............................................................... 7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.......................................................... 7
II. TINJAUAN PUSTAKA..................................................................... 8
2.1. BUMDes...................................................................................... 8
2.1.1 Pengertian BUMDes .......................................................... 8
2.1.2 Sejarah Lahirnya BUMDes di Kabupaten Bantaeng ......... 9
2.1.3 Prinsip Pembentukan BUMDes ......................................... 11
2.2. Penguatan Kapasitas.................................................................... 13
ix
2.3. Kerangka Pikir............................................................................. 15
III. METODE PENELITIAN................................................................. 20
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian....................................................... 20
3.2. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 20
3.3. Metode Pengumpulan Data ......................................................... 21
3.4. Metode Analisis Data .................................................................. 21
3.5. Definisi Operasional.................................................................... 21
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................ 23
4.1. Letak Geografis dan Topografi ................................................... 23
4.2. Keadaan Iklim ............................................................................. 25
4.3. Keadaan Penduduk...................................................................... 25
4.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan................. 27
4.5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ................... 28
4.6. Sarana dan Prasarana Desa.......................................................... 29
V. HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................ 31
5.1. Karakteristik BUMDes................................................................ 31
5.1.1 Sejarah Terbentuknya, Tujuan dan Masalahnya ............... 31
5.1.2 Struktur Organisasi............................................................ 33
5.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola ......................... 34
5.1.4 Hubungan BUMDes dengan Pemerintah Desa ................. 34
5.1.5 Unit Usaha Yang Dikelola ................................................ 35
5.1.6 Pemasaran Hasil Usaha ..................................................... 36
5.2. Peranan Program ACCESS-PHASE II dalam Peningkatan
Kapasitas BUMDes ..................................................................... 37
5.3. Penguatan Kapasitas.................................................................... 40
5.3.1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDes .................. 40
5.3.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha........................ 48
x
VI. KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 53
6.1 Kesimpulan.................................................................................. 53
6.2 Saran............................................................................................ 53
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 54
LAMPIRAN............................................................................................ 55
xi
DAFTAR TABEL
Nomor HalamanTeks
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia pada Empat DusunDi Desa Bonto Lojong Tahun 2012 ................................................. 27
2. Data Pendidikan Masyarakat Empat Dusun Di Desa Bonto LojongTahun 2012 ...................................................................................... 28
3. Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga Empat Dusun Di Desa BontoLojong Tahun 2012.......................................................................... 29
4. Sarana dan Prasarana Di Desa Bonto Lojong Tahun 2012.............. 30
xii
DAFTAR GAMBAR
Nomor HalamanTeks
1. Skema Kerangka Pikir Penguatan Kapasitas BUMDes Semarak .... 19
2. Peta Wilayah Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng ..... 24
3. Struktur Organisasi BUMDes Semarak ........................................... 34
4. Rapat Koordinasi Pengelola BUMDes yang diprakarsai olehACCESS di Hotel Regency Makassar ............................................. 39
5. Kegiatan On Job Training (OJT) bagi Pengelola BUMDes yangDilaksanakan oleh Jaringmas di Sekretariat Jaringmas ................... 41
6. Kegiatan Penataan Kesekretariatan dan Administrasi KearsipanBagi Sekretaris BUMDes yang dilaksanakan oleh Dinas KoperasiDan UKM serta Jaringmas di Gedung KNPI................................... 42
7. Kegiatan bagi Pengelola Unit Usaha yang dilaksanakan oleh DinasKoperasi dan UKM serta Jaringmas di Sekretariat Jaringmas......... 45
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor HalamanTeks
1. Kuisioner Penelitian ........................................................................... 55
2. Nama BUMDes di tiap Desa se Kabupaten Bantaeng ....................... 61
3. Profil BUMDes Semarak Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu EreKabupaten Bantaeng........................................................................... 63
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan telah dijalankan oleh
Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil
yang memuaskan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya
program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah
intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas
dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan ekonomi di
pedesaan.
Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan
efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah
sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu,
satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulir dan menggerakkan
roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi
yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi
didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan
masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan
tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Kepemilikan lembaga oleh desa dan
dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup
ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk
mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya
biaya transaksi (transaction cost ) antara harga produk dari produsen kepada
2
konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen dipedesaan
dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan
konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu
kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi
distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako).
Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di
pedesaan.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa lahir
ketika negeri ini memasuki era reformasi. Hadirnya lembaga ini bersamaan
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Di mana disebutkan, desa dapat memiliki badan usaha
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Diketahui, keberadaan desa-desa di Indonesia, kini bukan lagi sebagai
unsur pelaksana daerah, tetapi sudah menjadi kesatuan masyarakat hukum, di
mana dengan undang-undang tersebut, telah memberikan keleluasaan bagi desa-
desa di Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dengan semangat
desentralisasi.
Dalam hal lembaga ekonomi desa, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
melakukan perubahan mendasar, seperti yang dinyatakan pada Pasal 213 ayat (1)
bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa. Dapat dimaknai bahwa badan usaha yang didirikan di desa
merupakan milik bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (bersifat
komunal), bukan dimiliki oleh orang perorangan atau pribadi. BUMDes lebih
3
mencerminkan unsur kebersamaan dalam menjalankan usaha, karena lebih sesuai
untuk kehidupan masyarakat di pedesaan yang umumnya memiliki kultur, gotong
royong, persaudaraan, rasa sosial yang tinggi, dan tidak sekedar memuja
kehidupan kebendaan (materialism). Oleh karenanya, BUMDes sebagai lembaga
ekonomi desa, dapat diartikan sebagai lembaga ekonomi alternatif untuk
meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan.
Kabupaten Bantaeng berhasil meraih trofi Otonomi Awards 2011 dari The
Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) pada kategori pemberdayaan ekonomi
lokal. Terobosan yang dilakukan kabupaten di kaki Gunung Lompobattang ini
adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desanya.
Hal ikhwal lahirnya BUMDes di Kabupaten Bantaeng dilandasi oleh UU
Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 tentang desa serta
Permendagri Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan
Pengelolaan BUMDes. Di Kabupaten Bantaeng telah dilahirkan Peraturan Daerah
nomor 10 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes
dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008
tentang Petunjuk teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Pembentukan BUMDes oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Bantaeng melalui tiga fase. Pertama, tahap fasilitasi
pendirian BUMDes di 46 desa pada tahun 2008. Kedua, tahap penguatan
kapasitas pengelolaan BUMDes pada 2009. Fase ini meliputi pendampingan
terhadap pengelola dan pelatihan manajemen, persiapan piranti organisasi
4
(Anggaran Dasar-AD/Anggaran Rumah Tangga-ART, akta organisasi), persiapan
rencana penggunaan anggaran hingga penyusunan Standard Operasional Prosedur
(SOP). Lalu, fase ketiga adalah penguatan modal usaha berupa penyaluran
bantuan hibah untuk anggaran operasional BUMDes. Tahap ini dilakukan pada
awal 2010 dan masing-masing BUMDes menerima Rp100 juta (Anonim, 2011).
Pada setiap pembentukan BUMDes selalu diawali dengan musyawarah
desa dan dimintakan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
kemudian dilegalisir oleh notaris. BUMDes yang telah berdiri tersebut kemudian
membentuk pengurus yang terdiri dari unsur pemerintah desa sebagai
penasehat/komisaris dan unsur masyarakat sebagai pelaksana/direksi
(Jaringmas, 2013).
Setelah lembaga dan pengelola terbentuk, maka langkah selanjutnya
adalah menjalankan BUMDes berdasarkan kaidah-kaidah lembaga ekonomi.
Misalnya, penguatan modal BUMDes mengacu pada Rencana Kegiatan Usaha
(RKU) dan SOP dari masing-masing BUMDes. Setiap BUMDes juga harus
memiliki core business berdasarkan potensi desa di mana BUMDes tersebut
berada. Misalnya, satu desa yang potensi ekonominya sektor pertukangan maka
BUMDes diarahkan untuk bergerak di sektor pertukangan meskipun tetap
memungkinkan menggarap potensi ekonomi desa lainnya. Dalam menjalankan
core business-nya, BUMDes memiliki channeling dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait. Artinya, kegiatan sektor pertanian maka koordinasinya
dengan Dinas Pertanian.
5
Saat ini BUMDes di Bantaeng mengelola beragam jenis kegiatan usaha
diantaranya: grosir barang campuran, perdagangan hasil bumi, toserba, pengadaan
saprodi, bantuan modal usaha pedagang kecil, jasa rekening listrik, pengelolaan
air minum, penggemukan sapi, usaha simpan pinjam, usaha layanan alat tulis
kantor (ATK), jasa foto copy, pertukangan, dan lain sebagainya. Guna semakin
menggiatkan usaha BUMDes, enam BUMDes yang bergerak di sektor
perdagangan hasil pertanian dan terletak di wilayah-wilayah ketinggian
mendapatkan bantuan mobil operasional.
Setahun setelah mendapatkan dana stimulan sebagian besar BUMDes telah
beroperasi normal. Melayani kebutuhan masyarakat di desa sehingga masyarakat
tidak perlu membuang biaya transportasi ke kota untuk berbelanja karena
sebagian besar kebutuhannya bisa dipenuhi di BUMDes. Alhasil, transaksi harian
di BUMDes tercatat pada kisaran Rp200 ribu - Rp1 juta (BPMPD, 2013).
Program pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Bantaeng melalui
BUMDes merupakan program paling menonjol dari segi terobosan dibandingkan
semua program pemberdayaan lainnya yang diajukan kabupaten/kota. Bahkan,
jika disandingkan dengan program BUMDes milik daerah yang lain tetap
BUMDes di Bantaeng masih jauh lebih unggul.
Pertama, program BUMDes di Bantaeng telah didukung perda khusus
tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang diharapkan dapat
menjamin keberlanjutan program. Di daerah lainnya aturan mengenai BUMDes
masih mengikut dalam perda yang mengatur pemerintahan desa secara umum
misalnya terdapat di Kabupaten Luwu.
6
Kedua, program BUMDes di Bantaeng telah menyebar merata di seluruh
desa-desa di Bantaeng. Terdapat 46 desa di Bantaeng dan seluruhnya telah
memiliki BUMDes. Di daerah lainnya program BUMDes baru mencakup paling
banyak 10 desa.
Ketiga, komitmen Pemda Bantaeng terkait pemberdayaan ekonomi lokal
melalui BUMDes sangat kuat yang tercermin besarnya perhatian pemda terhadap
penguatan BUMDes dari fasilitasi pelatihan manajemen hingga penguatan modal
awal berupa dana hibah Rp100 juta per BUMDes. Di daerah lain dana stimulan
semacam ini hanya berkisar antara Rp20 juta - Rp40 juta.
BUMDes di Kabupaten Bantaeng dapat berkembang dengan cepat karena
adanya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan aktor-aktor lokal mitra
Australian Community Development and Civil Society Strengthening Shceme
(ACCESS)-Phase II. Melalui kemitraan antara ACCESS-Phase II dan Pemerintah
Kabupaten Bantaeng, BUMDes di 46 desa dikuatkan dengan berbagai tahapan
antara lain : (1) Penguatan kapasistas bagi Direktur BUMDes terkait dengan
pengelolaan manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha; (2) Penguatan
kapasitas Bendahara BUMDes tentang manajemen keuangan dan laporan
keuangan; (3) Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Usaha Bagi
Unit Usaha BUMDes; (4) Penguatan Kapasitas Badan Pengawas BUMDes
tentang Pengendalian dan pengawasan Pengelolaan Organisasi dan keuangan
BUMDes; (5) Peningkatan Kapasitas Komisaris; (6) Peningkatan Kapasitas
Kewirausahaan Bagi Pengelola Usaha (Anonim, 2012).
7
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dilakukan penelitian
Penguatan Kapasitas BUMDes Melalui Program ACCESS-Phase II (Studi
Kasus Pada BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere
Kabupaten Bantaeng).
1.2. Rumusan Masalah
Sejauhmana penguatan kapasitas BUMDes melalui program ACCESS-Phase II
pada BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten
Bantaeng ?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui penguatan kapasitas BUMDes melalui program ACCESS-
Phase II pada BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere
Kabupaten Bantaeng.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan untuk perkembangan
BUMDes di Kabupaten Bantaeng.
b. Sebagai bahan referensi yang digunakan oleh peneliti yang berkaitan dengan
penelitian dimasa yang akan datang.
8
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 BUMDes
2.1.1 Pengertian BUMDes
BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun
kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi
untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan
atau laba (Maryunani, 2008).
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama
pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sebagai fasilitator dapat membentuk suatu
kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUMDes tersebut. Lalu
tujuan didirikannya BUMDes adalah dalam rangka memperkuat perekonomian
desa yang dalam arti detil adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
penghidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi ekonomi desa.
Selain itu tujuan pembentukan BUMDes adalah membagun kerekatan sosial
masyarakat desa, hal ini sebenarnya hanya tujuan sekunder dari BUMDes, karena
pada dasarnya masyarakat desa pada awalnya sudah merupakan kesatuan sosial
kultural sehingga memiliki solidaritas tinggi selain karena adanya jaringan ikatan
keluarga diantara mereka (Maryunani, 2008).
Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus berorientasi pada
kebutuhan dan potensi desa. Artinya BUMDes memprioritaskan pada usaha dalam
9
rangka pemenuhan kebutuhan masyarkat seperti pemenuhan pasokan barang
sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana
komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesbilitas yang baik untuk
interaksi dengan luar desa. Dan usaha yang dikembangkan adalah yang
merupakan potensi di desa itu, sehingga akan lebih baik lagi jika potensi tersebut
adalah potensi yang unik dan khas serta memenuhi syarat sebagai pemenuhan
kebutuhan msyarakat. Potensi desa yang bagus dikembangkan adalah sumber
daya desa yang belum optimal dieskplorasi, atau bisa juga usaha-usaha
masyarakat yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak
hal, apakah dari segi modal, pemasaran atau dari lainnya (Maryunani, 2008).
Ada hal lain yang menjadi tujuan dalam pembentukan BUMDes yaitu
peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika PADesa bisa ditingkat maka
secara makro ekonomi desa, akan didapat dana pengelolaan dan pembiayaan
pembangunan untuk desa tersebut. Sehingga apabila pembangunan di desa dapat
berjalan dengan baik, diharapkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup
masyarakat. Karena salah satu tetapnya miskin desa yang tergolong miskin karena
secara relatif tidak memiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting yang hanya
menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
2.1.2 Sejarah Lahirnya BUMDes di Kabupaten Bantaeng
Lahirnya BUMDes di Kabupaten Bantaeng dilandasi oleh UU Nomor 32
tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 tentang desa serta Permendagri
Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
10
di Kabupaten Bantaeng telah dilahirkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006
tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan diperkuat dengan
adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pembentukan BUMDes di Kabupaten Bantaeng dimulai pada akhir tahun
2008 dengan berpedoman pada regulasi :
- Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006.
- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 411/510/VII/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui
BUMDes.
Berdasarkan regulasi tersebut di atas, BPM dan Pemdes Kabupaten
Bantaeng memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melakukan
musyawarah desa pembentukan BUMDes dan pemilihan pengurus BUMDes di 46
Desa. Proses pembentukan BUMDes dan pemilihan pengurus BUMDes ini
berjalan secara partisipatif dan dipandu oleh beberapa orang pendamping anggota
LSM lokal di Kabupaten Bantaeng (Jaringmas, 2013).
Hasil musyawarah desa selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa
dan BPD dengan mengeluarkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes
dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDes.
11
2.1.3 Prinsip Pembentukan BUMDes
Ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Maryunani (2008) tentang
pembentukan BUMDes yaitu :
a. Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan
kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.
b. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa (inisiasi)
masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip ko-operatif,
partisipatif & emansipatif.
c. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan
mandiri.
d. Bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.
Diharapkan pembentukan BUMDes berangkat dari partisipatif dan inisiatif
masyarakat desa, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua
potensi desa dan sumber daya desa adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip
emansipatif perlu dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak
boleh menjadi penghalang kemajuan desa. Bahkan potensi atau sumber daya yang
dapat dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah
tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupun
kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.
Selain itu prinsip kebersamaan (member base) menjadi kekuatan tersendiri
dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam
menjalankan usaha bersama. Dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan
12
akan membangkitkan kemandirian dalam diri masyarakat, sehingga tidak
megharapkan lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah
ataupun pinjaman.
Dalam pengelolaan BUMDes harus diperhatikan beberapa acuan, seperti
yang disampaikan Maryunani (2008) :
1. Sebagai pengelola adalah semua masyarakat desa yang memiliki orientasi
melakukan usaha bersama dibantu aparat pemerintah desa sebagai fasilitator
dan penyambung komunikasi dengan pemerintah daerah.
2. Bentuk kegiatan harus bersifat kemitraan dan memiliki kontrak.
3. Pembinaan bisa langsung dari pemerintah daerah atau dari lembaga-lembaga
non profit, seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lain-lain.
4. Wilayah cakupan tidak harus satu desa. Jika beberapa desa memiliki orientasi
yang sama maka dapat melakukan usaha secara bersama-sama dalam satu
wadah BUMDes (kluster). Apalagi jika bahan mentah dan produk disebarkan
di beberapa desa.
5. Bentuk badan usaha harus bersifat kebersamaan dan mandiri.
6. Bentuk usaha bisa berbentuk pembiayaan seperti usaha simpan pinjam, ataupun
berbentuk riil seperti usaha kerajinan, pertanian, peternakan, pasar, wisata dan
lain-lain.
7. Keanggotaan adalah semua masyarakat desa yang memiliki kepentingan yang
sama dalam berusaha, selain itu aparat pemerintah desa juga akan
13
memfasilitasi, dan bisa juga pihak ketiga (investor) yang menanamkan
modalnya untuk dikembangkan dan menjadi usaha bersama.
2.2 Penguatan Kapasitas
Menurut Anelli Milen dalam IRE: 2005, yang dimaksud dengan
Pengembangan atau Penguatan kapasitas adalah sebuah proses berkelanjutan
dimana individu, kelompok, organisasi dan masyarakat meningkatkan
kemampuannya untuk: (1) menjalankan fungsi pokok menyelesaikan masalah dan
mencapai tujuan, (2) memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan
mereka dalam konteks yang lebih luas dengan cara berkelanjutan. Dengan kata
lain peningkatan Kapasitas dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan
standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum
memenuhi standart yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Penguatan kapasitas
atau sering disebut dengan capacity building tidak boleh hanya diartikan dalam
makna sempit seperti pendidikan, pelatihan, penataran, penyuluhan atau
sosialisasi.
Terdapat beberapa bentuk penguatan yang harus dilakukan terhadap
pemerintah desa IRE:2005: pertama, kapasitas regulasi (mengatur) yaitu
kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah,
kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat setempat. Kedua, kapasitas ekstraksi yaitu kemampuan untuk
mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset - aset yang dimiliki desa
meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset
14
politik. Termasuk kemampuan ekstraksi adalah kemampuan pemimpin terutama
Kepala Desa melakukan konsolidasi terhadap berbagai aktor baik BPD maupun
lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Ketiga, kapasitas
distributif yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya secara
seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Keempat, kapasitas responsif yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya
tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan
sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kelima, kapasitas
jaringan dan kerjasama yaitu kemampuan pemerintah desa mengembangkan
jaringan kerjasama dengan pihak pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas
ekstraktif. Kelima kemampuan tersebut harus dikembangkan secara sistemik baik
secara individual maupun institusional agar pemerintah desa mampu menjalankan
fungsinya secara optimal. Karenanya dibutuhkan komitmen dari pemerintah
diatasnya untuk mau melakukan berbagai penguatan tersebut. Dengan penguatan
kapasitas pemerintah desa tidak hanya dari segi teori tapi juga dalam
pelaksanaannya maka pemerintah desa akan semakin mampu untuk menjalankan
fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.
Kondisi desa sampai sekarang tidak ada perubahan yang cukup berarti.
Kita masih menyaksikan sebuah realita bahwa banyak desa di Indonesia
khususnya di luar jawa yang belum tersentuh oleh pembangunan. Disisi lain
pembangunan di tingkat kota terus berkembang. Akibatnya terdapat kesenjangan
pembangunan yang semakin timpang antara desa dengan kota. Diperlukan adanya
upaya yang sistemik dan terintegrasi guna mempercepat pembangunan yang ada
15
di tingkat desa. Berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan di
tingkat desa perlu mendapat penyelesaian segera. Penguatan kapasitas pemerintah
desa agar mampu menjalankan fungsinya melakukan tugas pemerintahan pada
umumnya, dan melaksanakan pembangunan pada khususnya mutlak segera
dilakukan sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada. Pemerintah desa yang
diberi kepercayaan warganya, saat ini tidak memilki cukup kewenangan untuk
memenuhi harapan warganya. Oleh karena itu ketidakberdayaan pemerintah desa
seperti yang terjadi sekarang harus segera diakhiri. Disini jelas dibutuhkan
kemauan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mau melakukan hal
tersebut. Tanpa adanya kemauan pemerintah bukan tidak mungkin konsidi desa
akan tetap seperti sekarang tanpa ada batasan waktu yang pasti (Santoso, 2005).
2.3 Kerangka Pikir
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum
membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat
banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut.
Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar,
akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam
mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme
kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada
ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat
kemandirian.
16
Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan
mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah
melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi
Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang
berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan
permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh
kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesan. Maka kepemilikan
lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk
meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.
Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan
di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh
undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71
Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan
upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota)
yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para
pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru
yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk
tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah
Pemerintah.
Pembentukan BUMDes di Kabupaten Bantaeng dimulai pada akhir tahun
2008 dengan berpedoman pada regulasi :
17
- Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006.
- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 411/510/VII/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui
BUMDes.
Berdasarkan regulasi tersebut di atas, BPM dan Pemdes Kabupaten
Bantaeng memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melakukan
musyawarah desa pembentukan BUMDes dan pemilihan pengurus BUMDes di 46
Desa. Proses pembentukan BUMDes dan pemilihan pengurus BUMDes ini
berjalan secara partisipatif dan dipandu oleh beberapa orang pendamping anggota
LSM lokal di Kabupaten Bantaeng.
BUMDes di Kabupaten Bantaeng dapat berkembang dengan cepat karena
adanya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan aktor-aktor lokal mitra
ACCESS-Phase II. Melalui kemitraan antara ACCESS-Phase II dan Pemerintah
Kabupaten Bantaeng, BUMDes di 46 desa dikuatkan dengan berbagai tahapan
antara lain :
- Penguatan kapasistas bagi Direktur BUMDes terkait dengan pengelolaan
manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha;
- Penguatan kapasitas Bendahara BUMDes tentang manajemen keuangan dan
laporan keuangan;
18
- Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Usaha Bagi Unit Usaha
BUMDes;
- Penguatan Kapasitas Badan Pengawas BUMDes tentang Pengendalian dan
Pengawasan Pengelolaan Organisasi dan keuangan BUMDes;
- Peningkatan Kapasitas Komisaris;
- Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Bagi Pengelola Usaha;
19
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penguatan Kapasitas BUMDes Semarak
BUMDes
Penguatan Kapasitas
KapasitasPengelola
ACCESS-Phase II
KapasitasLembaga
Unit Usaha
Hasil PartisipasiMasyarakat
PEMDA
20
III. METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di BUMDes SEMARAK Desa Bonto Lojong
Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. Penentuan daerah penelitian ini
dilakukan secara sengaja (purposive). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan
Desember 2013 sampai Februari 2014.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus
BUMDes di lokasi penelitian. Data primer yang digunakan mencakup data
dokumen, data usaha BUMDes, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), Kantor Desa Bonto Lojong, serta instansi-instansi lain yang terkait.
3.3. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian wawancara langsung
terhadap responden, antara lain komisaris, direktur, sekretrais, bendahara,
pengelola usaha dan badan pengawas BUMDes.
21
2. Observasi
Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan
responden dan keadaan yang terjadi di daerah penelitian.
3. Pencatatan
Kegiatan pencatatan data yang diperlukan baik dari responden maupun
dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.4. Metode Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yaitu seluruh aktivitas
yang dilakukan oleh BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu
Ere Kabupaten Bantaeng.
3.5. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan hasil penelitian
ini, maka dibuat definisi dan batasan operasional sebagai berikut :
1. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan
membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan
dan potensi desa.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban
desa tersebut;
22
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa;
5. Komisaris adalah Kepala Desa (Ex Officio), BPD, atau Unsur Masyarakat
yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
6. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan
Direktur Administrasi.
7. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan tertulis yang
memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai
pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun
aturan-aturan lain;
8. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis
sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam
Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atat kegiatan organisasi.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD-
ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh
seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil
kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang
ditetapkan bersama;
23
IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
4.1. Letak Geografis dan Topografi
Gambar 2. Peta Wilayah Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng
24
Desa Bonto Lojong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ulu
Ere yang berada di bagian utara Kabupaten Bantaeng. Jarak dari ibu kota
kecamatan + 2,5 km dan jarak dari ibu kota Kabupaten + 23 km. Jarak tempuh
wilayah Desa Bonto Lojong dari Ibu kota Kabupaten Bantaeng + 35 menit. Desa
Bonto Lojong memiliki luas wilayah 4.039,21 km2, dengan potensi alam yang
sangat produktif seperti lahan pertanian, perkebunan dan hutan.
Adapun batas-batas desa sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai
Sebelah Selatan : Desa Bonto Tannga, Desa Bonto Bulaeng
Sebelah Timur : Kab. Bulukumba, Desa Kayu Loe, Desa Pa’bumbungan
Sebelah Barat : Kab. Jeneponto, Desa Bonto Marannu
Pusat pemerintahan Desa Bonto Lojong terletak di Dusun Bangkeng Bonto
dan untuk menuju Kantor Desa Secara administratif Desa Bonto Lojong terbagi
atas 4 Dusun dan terdiri dari 11 RK dan 23 RT.
Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dibantu oleh Ketua RK
dan Ketua RT. Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas
umum pemerintahan desa dan kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab
kepada masyarakat desa dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke
Bupati melalui Camat. Kemudian dari pada itu kepala desa bersama dengan BPD
wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada
masyarakatnya.
Desa Bonto Lojong merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian
+1500 meter diatas permukaan laut (mdpl).
25
4.2. Keadaan Iklim
Desa Bonto Lojong memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan
dan musim kemarau, pada musim hujan semua lahan pertanian akan di tanami
beberapa jenis tanaman dan sangat cocok dengan berbagai jenis tanaman
Hortikultura seperti: kol, kentang, wortel dan bawang merah dan juga tanaman
jangka panjang seperti kopi cengkeh dan sekarang dikembangkan tanaman appel
dan strowberry pada musim kemarau tidak semua lahan pertanian dapat di tanami
karena sumber irigasinya belum merata di seluruh areal pertanian di Desa Bonto
Lojong.
4.3. Keadaan Penduduk
Desa Bonto Lojong terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Bangkeng Bonto,
Dusun lannying, Dusun Buakang Paliang dan Dusun Cipar dan terdiri dari
RT/RW. Konsdisi penduduknya dapat terlihat bahwa Dusun Lannying memiliki
penduduk paling banyak di Desa Bonto Lojong dan diikuti oleh Dusun Bangkeng
Bonto, Dusun Buakang Paliang dan Dusun Cipar kondisi penduduk Desa Bonto
Lojong tidak merata khususnya Dusun Buakang Paliang dan Dusun Cipar,
masyarakat Desa Bonto Lojong yang mayoritas petani.
Jumlah penduduk Desa Bonto Lojong berdasarkan pengklasifikasian dapat
dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.
26
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Pada empat dusun diDesa Bonto Lojong pada tahun 2012
NO UMUR
DUSUNBANGKENG
BONTO
DUSUNLANNYING
DUSUNBUAKANGPALIANG
DUSUNCIPAR
JUML.%
L P L P L P L P1 0 s/d 12 Bln 6 1 13 19 3 4 12 6 64 2,62 13 Bln s/d 4 Thn 14 17 34 30 18 7 13 10 143 5,83 5 s/d 6 Thn 6 5 21 17 11 5 10 12 87 3,54 7 s/d 12 Thn 57 52 61 68 32 29 50 44 393 16,05 13 s/d 15 Thn 18 16 22 27 10 12 15 17 137 5,66 16 s/d 18 Thn 11 8 13 7 11 9 2 7 68 2,87 19 s/d 25 Thn 49 55 98 110 21 26 43 60 462 18,78 26 s/d 35 Thn 56 57 81 82 34 45 44 56 455 18,49 36 s/d 45 Thn 33 24 52 78 23 10 33 18 271 11,010 46 s/d 55 Thn 15 15 63 39 11 12 13 14 182 7,411 56 s/d 65 Thn 14 6 29 19 7 4 11 6 96 3,912 66 s/d 75 Thn 8 5 13 11 6 2 4 4 53 2,213 76 s/d 85 Thn 2 1 8 11 2 1 3 1 29 1,214 86 Keatas - 3 7 6 1 - 3 1 21 0,9
Jumlah 289 265 515 524 190 166 256 256 2461100 %
Total Keseluruhan 554 1039 356 512Sumber data : Masyarakat Desa Bonto Lojong (hasil sensus sosial) oleh : KPM dan Fasduk, Tahun 2012
Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk Dusun Lannying memiliki jumlah
penduduk terbesar yaitu sebesar 1.039 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah
515 jiwa dan perempuan berjumlah 524 jiwa, disusul penduduk Dusun Bangkeng
Bonto sebesar 554 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 289 jiwa dan
perempuan berjumlah 265 jiwa, dan yang terendah adalah penduduk Dusun
Buakang Pallang yang hanya berjumlah 356 jiwa yang terdiri dari laki-laki
sebanyak 190 jiwa dan perempuan sebanyak 166 jiwa.
Tabel tersebut diatas juga menunjukkan bahwa untuk kelompok usia 19 – 25
tahun mempunyai proporsi yang terbesar yaitu 462 jiwa, yang disusul dengan
kelompok usia 26 – 35 tahun yaitu sebesar 455 jiwa, sedangkan kelompok umur >
86 tahun memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 21 jiwa.
27
4.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat
kemampuan masyarakat dalam hal komunikasi selain itu pendidikan dan
pengetahuan yang memadai atau tidak cukup memadai akan mempengaruhi pola
pikir seseorang dan pada akhirnya akan berpengaruh pula pada pola komunikasi
seseorang dalam memahami informasi yang diperoleh dan sebaliknya semakin
tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mampu menata kehidupan
masyarakat desa pada umumnya jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
masyarakat Desa Bonto Lojong dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Data Pendidikan Masyarakat Empat Dusun di Desa Bonto Lojong padaTahun 2012
NamaDusun
KATEGORI PENDIDIKAN MASYARAKAT
UsiaDini(0-5)
Putus Sekolah Sementara Sekolah Tamat Tidak Lanjut LanjutUsiaButa
AksaraSD
SLTP
SLTA
DIP
SRJ
SDSLTP
SLTA
DIP
SRJ
SDSLT
PSLTA
DIP
SRJ
DusunBangkengBonto
43 98 1 - - - 109 20 11 - 4 191 11 11 4 5 46
DusunLannying
129 268 9 4 - - 126 23 8 5 3 307 23 29 4 4 99
DusunBuakangPaliang
48 88 1 - - - 59 17 6 - - 98 3 4 - - 32
DusunCipar
274 187 - - - - 93 3 3 2 2 123 11 2 - - 32
Jumlah 274 641 11 2 - - 387 63 28 7 9 719 48 46 8 9 209Sumber data : Masyarakat Desa Bonto Lojong (hasil sensus sosial) Oleh : KPM dan Fasduk, Tahun 2012
Tabel 2 menggambarkan tentang tingkat pendidikan masyarakat mulai dari
anak usia dini SD, SLTP, SLTA, DIPLOM dan SARJANA sampai yang putus
sekolah.
28
4.5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Berdasarkan hasil penjajakan, secara umum masyarakat Desa Bonto Lojong
bermata pencaharian sebagai petani dan daerah ini merupakan penghasil
hortikultura di Kabupaten Bantaeng yang dapat memenuhi kebutuhan pasar baik
di dalam maupun di luar kabupaten usaha pertanian ini digeluti sekitar 569 KK,
yang berstatus PNS, 8 KK yang berstatus buruh tani, 24 KK yang berstatus
pedagang, 6 KK yang tukang kayu 2 KK dan yang berstatus sopir 13 KK.
Tabel 3. Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga (KK) empat dusun di Desa BontoLojong Tahun 2012
NoJENIS
PEKERJAANPOKOK
DUSUNJLH %Bangkeng
BontoLannying
BuakangPaliang
Cipar
KK KK KK KK1. Petani 109 260 84 116 569 91,52. PNS 6 1 - 1 8 1,33. Buruh Tani - 20 - 4 24 3,94. Pedagang 3 2 - 1 6 1,05. Tukang kayu - 2 - - 2 0,36. Sopir 5 5 1 2 13 2,0
Jumlah 123 290 85 124 622 100Sumber data : Masyarakat Desa Bonto Lojong (hasil sensus sosial)
Oleh : KPM dan Fasduk, Tahun 2012
Tabel 3 menunjukkan bahwa pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa
Bonto Lojong adalah petani sebanyak 569 KK (91,50 %), disusul buruh tani
sebanyak 24 KK (3,90 %) dan terendah adalah pekerjaan pokok sebagai tukang
kayu sebanyak 2 KK (0,30 %).
29
4.6. Sarana dan Prasarana Desa
Di Desa Bonto Lojong saat ini terdapat 1 jalan poros desa yang panjangnya
+4 km, selain jalan poros desa ada juga jalan yang menghubungkan dusun satu
dengan dusun lainnya, namun jalanannya perlu ditingkatkan demi kelancaran
transportasi masyarakat karena selain untuk memperlancar transportasi hasil
peratanian masyarakat juga memudahkan akses bagi para pendatang yang ingin
melakukan perjalanan wisata di Desa Bonto Lojong, di samping itu juga
pemerintah bersama masyarakat telah membuka beberapa jalan tani di Desa Bonto
Lojong yang dapat memudahkan pengangkutan hasil-hasil bumi masyarakat.
Sarana dan prasarana di Desa Bonto Lojong saat ini dinilai telah cukup
memadai. Hal ini dilihat dari jenis-jenis sarana yang telah tersedia baik sarana
pendidikan maupun sarana sosial. Daerah ini juga dapat dicapai dengan angkutan
roda empat.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa petani tidak mengalami kesulitan
dalam memperoleh sarana produksi dan penjulan hasil pertanian karena sarana
transportasi sudah cukup tersedia. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Bonto
Lojong dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Sarana dan Prasarana di Desa Bonto Lojong Tahun 2012
No Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit)1 Masjid/Mushallah 112 Sekolah Dasar 23 SLTP 14 MTSn 15 MA1 16 Posyandu, Pos KB, Pustu 97 Kantor Kepala Desa 1
Jumlah 26
30
Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah masjid/mushallah yang ada di Desa
Bonto Lojong berjumlah 11 unit dan tidak memiliki gereja, hal ini dapat dikatakan
bahwa mayoritas penduduk Desa Bonto Lojong beragama Islam. Sekolah Dasar
terdapat 2 unit, sementara SLTP, MTSn dan MA masing-masing 1 unit. Pelayanan
kesehatan di Desa Bonto Lojong sudah terbilang memadai karena desa tersebut
memiliki Posyandu, Pos KB, Puskesmas Pembantu dengan total 9 unit.
31
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Karakteristik BUMDes
5.1.1 Sejarah Terbentuknya, Tujuan dan Masalahnya
Hal ikhwal lahirnya BUMDes di landasi oleh UU Nomor 32 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 tentang desa serta Permendagri Nomor
29 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. di
Kabupaten Bantaeng telah dilahirkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006
tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan diperkuat dengan
adanya Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 411 tahun 2008 tentang
Petunjuk teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Pada tahun 2008 inilah BUMDes di Kabupaten Bantaeng mulai di
bentuk melalui kemitraan antara pemerintah Kabupaten dengan aktor-aktor lokal
mitra ACCESS-phase II, kemudian melalui kemitraan antara ACCESS-Phase II
dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng BUMDes di 46 desa.
Tujuan pembentukan BUMDes, yaitu (1) untuk meningkatkan peranan
masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
(2) untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-
unit usaha desa; (3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat
menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; (4) Meningkatkan kreatifitas berwira
usaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. (5) Mewujudkan
kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk
32
memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; (6) Menciptakan
kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.
Masalah pengembangan BUMDes juga bertambah rumit karena
kebanyakan usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan,
informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh
karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk tindakan keberpihakan, yakni
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan
BUMDes.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan BUMDes di
Kabupaten Bantaeng, antara lain :
- Sosialisasi tentang BUMDes dianggap belum dilaksanakan dengan maksimal
ke seluruh lapisan masyarakat tentang keberadaan BUMDes, sehingga masih
sering muncul pemahaman masyarakat yang keliru tentang BUMDes, demikian
pula dana penguatan modal yang dikelola BUMDes;
- Keterlibatan SKPD teknis tingkat Kabupaten sebagai SKPD Pembina unit
usaha BUMDes belum maksimal sehingga keinginan pengurus BUMDes untuk
menggagas penyatu pintuan BUMDes sebagai induk lembaga ekonomi desa
yang nantinya menjadi induk dari program pembangunan dari SKPD yang
turun ke desa belum bisa diwujudkan, akibatnya beberapa unit usaha BUMDes
masih sulit berkembang;
- Terjadinya penggantian pengurus di beberapa BUMDes dimana pengurus baru
belum memiliki kapasitas sebagaimana pengurus lama yang telah dilatih
sebelumnya;
33
- Terjadinya pergantian posisi komisaris di beberapa desa sebagai konsekuensi
dari Pilkades yang telah dilaksanakan yang berpengaruh pada manajemen
kelembagaan BUMDes secara umum;
- Belum maksimalnya peran kepala desa sebagai komisaris dalam mengawal dan
mengarahkan BUMDes di desanya masing-masing;
- Belum maksimalnya kapasitas Badan Pengawas dalam menjalankan
pengawasan internal pada masing-masing BUMDes.
5.1.2 Struktur Organisasi
Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDes Semarak
Struktur organisasi BUMDes terdiri dari Komisaris, Direktur, Sekretaris,
Bendara, Pengelola Unit Usaha dan Badan Pengawas. Khusus untuk BUMDes
DIREKTURIrmah Indah, SE
SEKRETARISKaharuddin
BENDAHARAHasni
UNIT USAHA JASAREKENING LISTRIK
H. MuhammadSahiruddin
UNIT USAHASAPRODI
Muh. ThamrinSyamsul
UNIT USAHASIMPAN PINJAM
SyahrirMantang
BADAN PENGAWAS KOMISARISSamsu
34
Semarak berjumlah 10 personil, terdiri dari 1 orang Komisaris (Kepala Desa), 1
orang Direktur, 1 orang Bendahara, 1 orang Sekretaris, 6 orang pengelola unit
usaha.
5.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola
Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai
kesuksesan suatu tujuan. Peran pengelola yang merupakan pemikir, perencana dan
pelaksana keseluruhan proses organisasi amat menentukan keberhasilan
pencapaian visi dan misi BUMDes.
SDM yang dimiliki BUMDes di Kabupaten Bantaeng, utamanya BUMDes
Semarak sudah cukup memadai, hal ini dapat diketahui bahwa Direktur BUMDes
Semarak sudah berpendidikan Strata Satu (S1), demikian juga dengan pengelola
lainnya yang rata-rata berpendidikan tamat SLTA.
Proses rekruitmen pengelola BUMDes misalnya Komisaris secara ex
officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sementara untuk pengelola
lainnya dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah,
dengan persyaratan warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha; bertempat
tinggal dan menetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap
perekonomian desa, serta berpendidikan minimal SLTA.
5.1.4 Hubungan BUMDes dengan Pemerintah Desa
Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes
dalam mencapai tujuannya. Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi
35
kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah Desa bertindak
sebagai evaluator kinerja BUMDes.
Pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai
pendiri BUMDes. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan
dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah desa
memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya
yang dapat memperlancar usaha dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya,
mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes. Untuk itu,
pengelola perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar mampu mengelola BUMDes
dengan baik dan dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang
memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.
5.1.5 Unit Usaha Yang Dikelola
BUMDes menyediakan media beragam usaha dalam menunjang
perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan
masyarakat. Disamping itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa
dalam mengembangkan usaha produktif.
Data unit usaha yang dikelola oleh 46 BUMDes yang ada di Kabupaten
Bantaeng, yaitu terdiri dari unit usaha bidang pertanian mencakup usaha saprodi,
penyediaan bibit bawang, talas, jagung; bidang peternakan yaitu jenis usaha
penggemukan sapi; bidang perdagangan yaitu jenis usaha toserba, waserda, usaha
jual beli hasil bumi, penjualan pakan ternak dan rak telur, usaha batu merah,
36
pengadaan kayu bakar, usaha foto copy dan ATK; dan bidang jasa meliputi jasa
rekening listrik, jasa tata rias dan acara, jasa simpan pinjam, dan jasa warnet.
Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Semarak yaitu (1) Saprodi;
(2) Jasa Rekening Listrik; dan (3) Jasa Simpan Pinjam. Unit usaha yang dikelola
oleh BUMDes Semarak ini sudah sesuai dengan kebutuhan para konsumennya
karena setiap kali diadakan musyawarah desa pertanggung jawaban, masyarakat
diberikan kebijakan untuk mengusulkan jenis usaha apa saja yang cocok
daerahnya terkait dengan potensi desa.
5.1.6 Pemasaran Hasil Usaha
Dalam memasarkan hasil usahanya, hal utama yang dilakukan oleh
pengelola BUMDes adalah memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian lainnya yang ada di desa dan mengusahakan agar tercipta
pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. Disamping itu, pengelola juga
memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan
disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya
memasarkan hasil usaha dan membuka akses pasar.
BUMDes Semarak dalam memasarkan hasil usahanya hanya fokus di Desa
Bonto Lojong saja, yang meliputi 4 Dusun yaitu Dusun Bangkeng Bonto, Dusun
Lannying, Dusun Buakang Paliang dan Dusun Cipar. Jenis saprodi yang
dipasarkan meliputi pupuk Urea dan ZA, berbagai jenis insektisida, fungisida dan
herbisida.
37
5.2. Peranan Program ACCESS-PHASE II dalam Peningkatan KapasitasBUMDes
Australian Community Development and Civil Society Strengthening
Scheme (ACCESS) adalah program inisiatif Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Australia. ACCESS beroperasi sejak tahun 2002, di mana Tahap II
telah dimulai pada bulan Mei 2008 untuk periode lima tahun ke depan. ACCESS
Tahap II didesain berdasarkan keberhasilan-keberhasilan dari ACCESS Tahap I
dengan memberikan fokus pada pemberdayaan warga dan organisasi mereka
untuk berinteraksi aktif dengan pemerintahan lokal untuk meningkatkan dampak
pembangunan.
Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, dimana program Pembedayaan
Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) di
Kabupaten Bantaeng telah memasuki usia 6 tahun. Dari kurung waktu tersebut
telah memberi banyak pembelajaran yang bermanfaat dalam pengembangan
masyarakat terutama peningkatan partisipasi masyarakat dalam merancang
kerangka pengembangan usaha berbasis lokal dengan mengoptimalkan potensi
desa yang ada agar dapat mendorong peningkatan pendapatan asli desa dan
peningkatan taraf ekonomi masyarakat perdesaan. Disadari bahwa saat ini
BUMDes belum dapat memaksimalkan peran sebagai lembaga ekonomi desa
yang berposisi sebagai penyangga utama perekonomian desa, namun sejak
program kemitraan ini dijalankan sejak tahun 2009 hingga saat ini, setidaknya ada
beberapa hal yang dapat dijadikan indikator pencapaian hasil utamanya pada
aspek infrastruktur BUMDes (Kelembagaan, Kepengurusan yang jelas, Anggaran
38
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya di Badan Hukumkan
melalui Akte Notaris, satandar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan
penyelenggaraan organisasi BUMDes, disamping itu BUMDes hari ini telah
merancang usahanya berdasarkan potensi desa dan kebutuhan dasar warga.
Untuk dapat mendorong BUMDes menjalankan fungisnya sebagai
penyangga ekonomi masyarakat desa yang berimplikasi pada peningkatan
pendapatan asli desa dan masyarakat, maka upaya peningkatan kapasitas pengurus
BUMDes, dan elemen lainnya, serta mendorong mereka agar dapat melakukan
pelayanan dan penguatan kepada kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di
masing-masing desa merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Peranan
ACCESS Tahap II agar dapat memastikan meningkatnya sumberdaya masyarakat
dalam mengelola kelembagaan mereka dengan tetap memegang teguh prinsip-
prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya
penginternalisasian Nilai-nilai Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis
(TKLD) di 46 BUMDes di Kabupaten Bantaeng.
Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan Jaringmas sebagai
Mitra ACCESS melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping lapangan agar
terbangun kesamaan pemahaman dan strategi dalam melakoni tugas-tugas
pendampingan yang pada intinya mereka dapat menjadi gudang solusi dan
mediator terhadap semua permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh
BUMDes di masing-masing desa dampingan. Sekaitan dengan tugas dan tanggung
jawab Pendamping Lapangan yang cukup berat, maka mereka harus memiliki
sumberdaya dan kapasitas yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan
39
agenda-agenda pendampingan dengan baik, terukur dan memiliki manfaat
terhadap peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Kabupaten Bantaeng.
Pendamping lapangan merupakan perwakilan dari LSM/KSM anggota
Jaringmas Kabupaten Bantaeng yang mempunyai pengalaman dalam
memfasilitasi masyarakat. Peran utamanya adalah sebagai pelatih, motivator, dan
mediator terhadap pengurus BUMDes. Peran fasilitasi diskusi di masyarakat dan
asistensi akan dilakukan terhadap proses-proses pengelolaan usaha dan
manajemen keuangan. Peran lainnya adalah mendorong dan memfasilitasi proses
refleksi dan persiapan pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Pendamping
lapangan juga dituntut mampu mendorong BUMDes untuk memunculkan
gerakan-gerakan pengembangan program berdasarkan apa yang dimiliki
masyarakat, melakukan pendampingan, mentoring dan coaching terhadap kinerja
pengurus BUMDes, menyediakan layanan untuk kebutuhan pengembangan
metodologi pembelajaran partisipatif dan memperlancar proses fasilitasi
dimasyarakat, serta melakukan dokumentasi terhadap perkembangan di lapangan.
Untuk dapat melaksanakan peran dan tugas tersebut, Pendamping lapangan
disyaratkan harus mempunyai pengalaman memfasilitasi, memiliki kemampuan
coaching, mentoring dan kemampuan analitis serta kemampuan untuk
menginisiasi/mendorong networking antar pihak. Kriteria tersebut disadari cukup
berat dan sebagian diantaranya sulit terpenuhi, sehingga untuk menjamin
Pendamping Lapangan dapat menjalankan peran dan tugas dengan baik akan
dilakukan pelatihan bagi pendamping lapangan.
40
Program telah berkembang secara signifikan menuju pencapaian tujuannya
yaitu pengembangan kapasitas warga dan organisasinya untuk berinteraksi dengan
pemerintah daerah untuk menyiapkan pondasi dari tata kepemerintahan daerah
yang demokratis yang menyumbang pada hasil-hasil pembangunan yang lebih
adil. Hasil dari masa pelaporan ini juga secara meningkat menunjukkan bahwa
stakeholder pembangunan lainnya, termasuk lembaga pemerintah dan non
pemerintah, pihak-pihak nasional dan internasional, menggunakan pengalaman
ACCESS pada saat merancang dan melaksanakan pekerjaan mereka.
5.3 Penguatan Kapasitas
5.3.1 Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi
sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).
BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat
melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai
lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya
lokal (barang dan jasa) ke pasar.
Semua kegiatan BUMDes harus mengacu pada AD-ART yang telah
disusun, sehingga terjalin komunikasi dan jalur birokrasi yang tertib, transparansi
pengelolaan sehingga masyarakat mengetahui baik secara periodik dan kontinyu.
BUMDes dikendalikan oleh masing-masing pengelola sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
41
a. Penguatan Kapasitas Bagi Komisaris BUMDes
Penguatan kapasitas bagi Komisaris BUMDes (Kepala Desa), diharapkan
agar dapat membina, melihat potensi yang bisa dikembangkan oleh BUMDes,
serta agar dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja kepengurusan, mampu memberikan saran dan masukan
kepada pengurus/pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, serta
mampu memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUMDes.
Gambar 4. Rapat Koordinasi Pengelola BUMDes yang diprakarsai oleh ACCESSdi Hotel Regency Makassar
Kegiatan yang telah diikuti oleh Komisaris BUMDes dalam hal penguatan
kapasitas adalah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyarawarah desa pertanggung
jawaban BUMDes di depan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Jaringmas
Kabupaten Bantaeng bertempat di Hotel Mallillingi Kabupaten Bantaeng dan
42
diikuti oleh 46 Komisaris BUMDes. Kegiatan lainnya yaitu fasilitasi konsolidasi
terhadap berbagai aktor, yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat
(BPM) Kabupaten Bantaeng bertempat di Gedung KNPI Kabupaten Bantaeng.
Kegiatan terakhir yang dilakukan yaitu Rapat Koordinasi (Rakor)
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan di hotel
Regency Makassar 28-29 Oktober 2013 dan diprakarsai oleh Australian
Community Development and Civil Society Strengthening Shceme (ACCESS)
Tahap II bekerjasama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan (BPMPDK) Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara yaitu Ibu
Meriyani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Kabupaten Bantaeng.
b. Penguatan Kapasitas Bagi Direktur BUMDes
Penguatan kapasitas bagi Direktur BUMDes di Kabupaten Bantaeng
diharapkan dapat memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian
lainnya yang ada di desa, dapat mengembangkan dan membina BUMDes agar
tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang melayani kebutuhan
masyarakat desa, mampu mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi
desa yang adil dan merata, serta menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi
desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktur BUMDes ini antara
lain kegiatan fasilitasi proses penata kelolaan manajemen organisasi, mulai dari
Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes secara
43
partisipatif yang dilaksanakan oleh Jaringmas Kabupaten Bantaeng bertempat di
Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng dan diikuti oleh seluruh Seluruh Direktur
BUMDes se-Kabupaten Bantaeng; Kegiatan lainnya yaitu kegiatan pengelolaan
manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha, yang dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bantaeng bertempat di
Gedung KNPI Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana
kegiatan usaha (RKU), yang dilaksanakan oleh Jaringmas bertempat di Sekretariat
Jaringmas; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
BUMDes yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng
bertempat di Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan dan keuangan BUMDes yang
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng bertempat di Wisma
Mallilinggi Kabupaten Bantaeng.
Gambar 5. Kegiatan On Job Training (OJT) bagi Pengelola BUMDes yangdilaksanakan oleh Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
43
partisipatif yang dilaksanakan oleh Jaringmas Kabupaten Bantaeng bertempat di
Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng dan diikuti oleh seluruh Seluruh Direktur
BUMDes se-Kabupaten Bantaeng; Kegiatan lainnya yaitu kegiatan pengelolaan
manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha, yang dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bantaeng bertempat di
Gedung KNPI Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana
kegiatan usaha (RKU), yang dilaksanakan oleh Jaringmas bertempat di Sekretariat
Jaringmas; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
BUMDes yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng
bertempat di Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan dan keuangan BUMDes yang
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng bertempat di Wisma
Mallilinggi Kabupaten Bantaeng.
Gambar 5. Kegiatan On Job Training (OJT) bagi Pengelola BUMDes yangdilaksanakan oleh Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
43
partisipatif yang dilaksanakan oleh Jaringmas Kabupaten Bantaeng bertempat di
Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng dan diikuti oleh seluruh Seluruh Direktur
BUMDes se-Kabupaten Bantaeng; Kegiatan lainnya yaitu kegiatan pengelolaan
manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha, yang dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bantaeng bertempat di
Gedung KNPI Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana
kegiatan usaha (RKU), yang dilaksanakan oleh Jaringmas bertempat di Sekretariat
Jaringmas; Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
BUMDes yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng
bertempat di Hotel Ahriani Kabupaten Bantaeng; Kegiatan fasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan dan keuangan BUMDes yang
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng bertempat di Wisma
Mallilinggi Kabupaten Bantaeng.
Gambar 5. Kegiatan On Job Training (OJT) bagi Pengelola BUMDes yangdilaksanakan oleh Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
44
Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (Jaringmas) Bantaeng bekerjasama
Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPDes) Pemkab
Bantaeng, dan ACCESS Tahap II melaksanakan On Job Training (OJT)
Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan diikuti 92
peserta dari 46 Bumdes di Butta Toa. Kegiatan berlangsung 7-11 Oktober 2013 di
kantor Jaringmas Jalan Nenas Bantaeng.
Kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh Direktur BUMDes
ini bertujuan agar kemampuan pengelolaan BUMDes baik pada aspek
pengelolaan manajemen organisasi dan kelembagaan BUMDes, manajemen usaha
dan membangun jejaring usaha meningkat sehingga dapat dipastikan bahwa
secara umum BUMDes di Kabupaten Bantaeng dapat menjalankan fungsi dan
perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi desa yang berkontribusi
terhadap keberdayaan masyarakat utamanya perempuan dan orang miskin.
c. Penguatan Kapasitas Bagi Sekretaris BUMDes
Penguatan kapasitas bagi Sekretaris BUMDes diharapkan agar dapat
mengelola dokumen dengan baik dan benar, dapat melakukan pencatatan
aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan; mampu menyimpan file-
file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes; dan
diharapkan mampu menata administrasi agar dapat berjalan dengan baik; serta
mampu membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan
bertanggung jawab kepada Direktur.
45
Gambar 6. Kegiatan Penataan Kesekretariatan dan Administrasi Kearsipan BagiSekretaris BUMDes yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKMserta Jaringmas di Gedung KNPI
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretaris BUMDes yaitu
kegiatan penataan kesekretariatan dan administrasi (kearsipan) organisasi
BUMDes, yang dilaksanakan oleh Jaringmas Kabupaten Bantaeng, diikuti oleh
semua Sekretaris BUMDes se-Kabupaten Bantaeng, bertempat di Gedung KNPI
Kabupaten Bantaeng.
d. Penguatan Kapasitas Bagi Bendahara BUMDes
Penguatan kapasitas bagi Bendahara BUMDes Semarak diharapkan agar
bendahara dapat merencanakan kegiatan usaha, bagaimana mereka dapat
menyusun rencana penggunaan anggaran, bagaimana mereka dapat menyusun
46
Cash Flow (Arus kas), bagaimana mereka dapat menyusun laporan keuangan
seperti (laporan arus kas, Laporan Rugi dan laba, dan Neraca BUMDes).
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bendahara BUMDes yaitu
kegiatan fasilitasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan, pengelolaan
keuangan yang akuntabel, dan manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh
Jaringmas, Dinas Koperasi dan UKM, BPD-Pemdes Kabupaten Bantaeng diikuti
oleh seluruh bendahara BUMDes se-Kabupaten Bantaeng bertempat di Hotel
Ahriani Kabupaten Bantaeng. Penguatan kapasitas bagi bendahara BUMDes
Semarak sudah cukup baik karena setiap kali ada kegiatan mengenai pengelolaan
keuangan yang dilaksanakan oleh Pemda Bantaeng kerjasama dengan Jaringmas,
maka mereka selalu mengikutinya.
Sistem Pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara sistematis dan terarah
dimana setiap bulan mereka melakukan proses tutup buku bulanan dan tutup buku
tahunan setiap akhir tahun.
e. Penguatan Kapasitas Bagi Badan Pengawas BUMDes
Penguatan kapasitas Badan Pengawas BUMDes terkait pengendalian dan
pengawasan pengelolaan organisasi dan keuangan BUMDes. Dengan penguatan
kapasitas Badan Pengawas, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
tentang perannya sebagai pengawas, motivator dan mediator, meningkatkan
keterampilan dalam melakukan proses-proses pengendalian dan pembinaan
terhadap pengelolaan BUMDes.
47
f. Penguatan Kapasitas Bagi Pengelola Usaha
Penguatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan usaha bagi unit usaha
BUMDes, terutama dalam hal unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Semarak
yaitu unit usaha saprodi, unit usaha jasa rekening listrik dan unit usaha simpan
pinjam. Unit usaha saprodi yang dikelola oleh BUMDes Semarak yaitu pupuk
(Urea dan ZA), jenis herbisida (Gramoxone, Suprero, Noxone, Rambo, dll), jenis
fungisida (Atonk, volivor, topsil, sampoerna, gandasol, tetain 45, kosed, dll), jenis
insektisida (Resen, sopgar, astonis, matador, desatron, drusban, clenet, tropit, dll).
Gambar 7. Kegiatan Bagi Pengelola Unit Usaha yang dilaksanakan oleh DinasKoperasi dan UKM serta Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
Unit usaha jasa rekening listrik yaitu pengelolaan jasa rekening listrik untuk
warga masyarakat yang ada di Desa Bonto Lojong. Bentuk kegiatan yang
47
f. Penguatan Kapasitas Bagi Pengelola Usaha
Penguatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan usaha bagi unit usaha
BUMDes, terutama dalam hal unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Semarak
yaitu unit usaha saprodi, unit usaha jasa rekening listrik dan unit usaha simpan
pinjam. Unit usaha saprodi yang dikelola oleh BUMDes Semarak yaitu pupuk
(Urea dan ZA), jenis herbisida (Gramoxone, Suprero, Noxone, Rambo, dll), jenis
fungisida (Atonk, volivor, topsil, sampoerna, gandasol, tetain 45, kosed, dll), jenis
insektisida (Resen, sopgar, astonis, matador, desatron, drusban, clenet, tropit, dll).
Gambar 7. Kegiatan Bagi Pengelola Unit Usaha yang dilaksanakan oleh DinasKoperasi dan UKM serta Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
Unit usaha jasa rekening listrik yaitu pengelolaan jasa rekening listrik untuk
warga masyarakat yang ada di Desa Bonto Lojong. Bentuk kegiatan yang
47
f. Penguatan Kapasitas Bagi Pengelola Usaha
Penguatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan usaha bagi unit usaha
BUMDes, terutama dalam hal unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Semarak
yaitu unit usaha saprodi, unit usaha jasa rekening listrik dan unit usaha simpan
pinjam. Unit usaha saprodi yang dikelola oleh BUMDes Semarak yaitu pupuk
(Urea dan ZA), jenis herbisida (Gramoxone, Suprero, Noxone, Rambo, dll), jenis
fungisida (Atonk, volivor, topsil, sampoerna, gandasol, tetain 45, kosed, dll), jenis
insektisida (Resen, sopgar, astonis, matador, desatron, drusban, clenet, tropit, dll).
Gambar 7. Kegiatan Bagi Pengelola Unit Usaha yang dilaksanakan oleh DinasKoperasi dan UKM serta Jaringmas di Sekretariat Jaringmas
Unit usaha jasa rekening listrik yaitu pengelolaan jasa rekening listrik untuk
warga masyarakat yang ada di Desa Bonto Lojong. Bentuk kegiatan yang
48
dilakukan oleh pengelola BUMDes yaitu apabila ada warga masyarakat yang
belum bisa membayar rekening listriknya, maka BUMDes yang menanggulangi
lebih dahulu.
Unit usaha simpan pinjam, dalam hal ini BUMDes akan meminjamkan
kepada warga masyarakat di desa setempat dengan pinjaman awal sebesar
1.000.000, apabila pembayarannya lancar maka pinjaman bisa ditingkatkan
menjadi 5.000.000. Bilamana warga masyarakat ingin meminjam diatas
5.000.000, maka harus disertakan agunan, baik berupa BPKB maupun sertifikat
tanah.
5.3.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha
a. Kemampuan Mengelola Usaha dan Memasarkan Hasil Usaha
Hal utama yang penting dalam mengelola dan memasarkan hasil usaha
adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin
kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong
dalam upaya memasarkan hasil usaha dan membuka akses pasar.
Dalam pengelolaan usaha dan memasarkan hasil usahanya, BUMDes
Semarak melakukan empat langkah utama dalam hal mengelola usaha dan
memasarkan hasil usahanya, yaitu (1) Transparan, artinya dapat diketahui, diikuti,
dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas; (2) Akuntabel,
artinya mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat; (3) Akseptabel, artinya berdasarkan kesepakatan antar pelaku
49
dalam masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak, dan (4)
Berkelanjutan, artinya dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.
Dalam setiap bulannya saprodi yang diperjual oleh BUMDes Semarak yang
meliputi pupuk (Urea dan ZA) sebanyak 5 – 10 ton per 2 bulan, jenis herbisida
(Gramoxone, Suprero, Noxone, Rambo) masing-masing 3 dos, jenis fungisida
(Atonk, volivor, topsil, sampoerna, gandasol, tetain 45, kosed) masing-masing 3
dos, jenis insektisida (Resen, sopgar, astonis, matador, desatron, drusban, clenet,
tropit) masing-masing 3 dos. Bila musim pemakaian, penjualan rata-rata sebesar
Rp.8.000.000 per bulan.
Dalam pengelolaan jasa rekening listrik, BUMDes Semarak mengelola jasa
rekening listrik warga Desa Bonto Lojong sebanyak 499 rumah tangga dari 622
rumah tangga, yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Lannying 290 rumah tangga,
Dusun Buakang Paliang 85 rumah tangga dan Dusun Cipar 124 rumah tangga.
Sementara untuk Dusun Bangkeng Bonto yang terdiri dari 123 rumah tangga
rekening listriknya tidak dikelola oleh BUMDes tetapi masing-masing warganya
langsung membayar rekening listriknya di PLN.
Untuk jasa simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes Semarak ini
anggotanya baru sekitar 128 orang, karena jasa simpan pinjam baru dilaksanakan
pada Tahun 2013.
b. Kemampuan Mendapatkan Keuntungan
BUMDes Semarak dalam kemampuannya untuk mendapatkan
keuntungan, maka dibutuhkan pelayanan yang baik, bersahabat dan ramah harus
50
dijadikan sebagai landasan dalam menjalin kerjasama dengan para konsumen.
Sebab bagi usaha yang mencari keuntungan loyalitas konsumen harus
dipertahankan supaya mereka menjadi pelanggan tetap. Sehingga produk-produk
yang ditawarkan ke pasar akan selalu terjual.
Saprodi yang diperjual belikan oleh BUMDes Semarak, rata-rata
mendapatkan keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.000 – Rp.5.000 setiap
jenisnya. Harga saprodi ini agak lebih murah daripada harga saprodi yang dijual
oleh pengecer yang ada di kota karena saprodi yang dijual oleh BUMDes
didatangkan langsung oleh distributor. Hal ini juga menguntungkan bagi petani
karena mereka tidak lagi mengeluarkan biaya transport untuk membeli saprodi di
kota. Setiap bulannya BUMDes Semarak mampu mendapatkan hasil penjualan
saprodi sebesar Rp.8.000.000 dengan keuntungan sebesar Rp.800.000 (10 % dari
penjualan.
Jasa rekening listrik yang dikelola oleh BUMDes Semarak yang terdiri
dari 499 rumah tangga didapatkan jasa sebesar Rp.2.000 per rumah tangga,
artinya warga yang ada didesa tidak lagi repot-repot ke kota untuk membayar,
cukup pengelola BUMDes yang datang kerumah warga untuk menagih biaya
rekening listriknya dengan selisih sebesar Rp.2.000 dan pengelola yang pergi ke
kota untuk membayarkan rekening listrik warga tersebut. Setiap bulannya
pengelola BUMDes mendapatkan dana dari jasa rekening listrik sebesar
Rp.998.000 (499 x Rp.2.000) atau sebesar Rp.11.976.000 setiap tahunnya
(Rp.998.000 x 12 bulan).
51
Untuk jasa simpan pinjam, besarnya dana yang bisa dipinjam oleh warga
desa sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.5.000.000, apabila dana yang diinginkan
warga lebih besar dari Rp.5.000.000, maka warga diharuskan menyetor agunan
berupa BPKB atau sertifikat tanah. Besarnya bunga yang dibebankan kepada
warga peminjam sebesar 1,2 % perbulan, dengan lama pinjaman 10 bulan. Waktu
pengembalian pinjaman warga ada yang per 3 bulan dan ada yang per 5 bulan
tergantung dengan musim panen komoditi warga.
Usaha jasa simpan pinjam ini oleh BUMDes Semarak baru dilaksanakan
awal Januari 2013 dan anggotanya berkisar 128 orang, dana awal yang bisa
dipinjam hanya sebesar Rp.1.000.000 dengan bunga pinjaman sebesar 1,2 %.
Apabila pengembalian pinjaman warga berjalan lancar maka pinjaman bisa
ditingkatkan sampai Rp.5.000.000. Jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh
BUMDes untuk 128 warga yaitu sebesar Rp.128.000.000, sehingga besarnya
jumlah dana yang didapatkan BUMDes setelah pelunasan piutang warga ditambah
dengan bunga adalah sebesar Rp.129.536.000 (Rp.128.000.000 + 1.536.000
(bunga 1.2 %).
c. Kemampuan Mendistribusikan Hasil
Dalam pendistribusian hasil usaha, pengelola usaha BUMDes Semarak
melakukan langkah-langkah, yaitu menentukan siapa konsumen sasarannya;
melakukan identifikasi kebutuhan, keinginan, dan daya belinya.
Pengelola juga melakukan usaha promosi dalam bentuk selebaran, papan
pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat. Tujuan dari promosi adalah
52
menginformasikan kepada konsumen sasaran berkenaan dengan penyediaan
barang atau jasa yang mereka butuhkan dan inginkan.
Dalam pendistribusian hasil yang telah didapatkan oleh BUMDes, maka
pembagian hasil (upah) mulai dari Komisaris sampai pengelola unit usaha
masing-masing mendapatkan 13 % dari hasil yang didapatkan. Upah ini tidak
didapat perbulannya, melainkan setiap akhir tahun. Artinya, semua pengelola
BUMDes mendapatkan upah sekali pertahun sebesar 13 % dari hasil yang
didapatkan.
53
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
1. Penguatan kapasitas adalah sebuah proses berkelanjutan dimana individu,
kelompok, organisasi dan masyarakat meningkatkan kemampunannya
untuk menjalankan fungsi pokok menyelesaikan masalah dan mencapai
tujuan, memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka
dalam konteks yang lebih luas dengan cara berkelanjutan.
2. Penguatan kapasitas BUMDes di Kabupaten Bantaeng telah dilakukan
dengan berbagai tahapan, baik berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan,
penataran, penyuluhan maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh
kemitraan antara ACCESS-Phase II dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng,
JARINGMAS dan BPM-PEMDES.
6.2 Saran
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes harus
diperhatikan secara sungguh-sungguh.
2. Dasar hukum dan kedudukan BUMDes dalam kepemerintahan desa
harus diperhatikan sejak awal.
54
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2008. Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008 tentang Petunjukteknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
----------, 2013. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013.Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi MasyarakatMelalui BUMDes.
Institute for Research and Empowerment, 2005. Prakarsa Desentralisasi &Otonomi Desa. Yogyakarta. IRE Press. 2005.
Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil, 2013. Laporan Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes KabupatenBantaeng 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2006 tentang PedomanPembentukan dan Pengelolaan BUMDes
Permendagri Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan danPengelolaan BUMDes.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Santoso Purwo. 2005. Pembaharuan Desa Secara Partsipatif. Yogyakarta. 2005
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
55
Lampiran 1.
KUISIONER PENELITIAN
PENGUATAN KAPASITAS BUMDes
A. PERTANYAAN UMUM
1. Sejak kapan BUMDes ini terbentuk ?
Pembentukan BUMDes di Kabupaten Bantaeng dimulai pada akhir tahun
2008, khusus untuk BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kecamatan
Ulu Ere berdiri pada tanggal 29 Desember 2008.
2. Siapa yang memprakarsai terbentuknya BUMDes ini ?
Yang memprakarsai terbentuknya BUMDes yaitu adanya kesepakatan
antara masyarakat dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa (BPMPD) melalui musyawarah dengan memperhatikan
semua usulan sehingga akan terdata semua tentang harapan dan keinginan
warga masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga BUMDes ini didirikan ?
Di Kabupaten Bantaeng telah dilahirkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun
2006 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan
diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008
tentang Petunjuk teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). Pada tahun 2008 inilah BUMDes di kabupaten Bantaeng
mulai di bentuk malalui kemitraan antara pemerintah Kabupaten dengan
aktor-aktor lokal mitra access-phase II, kemudian melalui kemitraan antara
ACCESS-Phase II dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng BUMDes di 46
desa
4. Prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan ketika akan
mendirikan BUMDes ?
Ada beberapa prinsip tentang pembentukan BUMDes yaitu :
56
a. Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan
kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di
desa.
b. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa (inisiasi)
masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip ko-operatif,
partisipatif & emansipatif
c. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, ko-operatif,
dan mandiri.
d. Bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.
5. Bagaimana struktur organisasi BUMDes ini ?
Struktur organisasi BUMDes Semarak terdiri dari Komisaris, Direktur,
Sekretaris, Bendara, Pengelola Unit Usaha dan Badan Pengawas.
6. Berapa jumlah personil dalam BUMDes ?
Personil BUMDes Semarak berjumlah 10 personil, terdiri dari 1 orang
Komisaris (Kepala Desa), 1 orang Direktur, 1 orang Bendahara, 1 orang
Sekretaris, 6 orang pengelola unit usaha.
7. Apa tujuan pembentukan BUMDes ?
Tujuan pembentukan BUMDes, yaitu (1) untuk meningkatkan peranan
masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang
sah; (2) untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa,
dalam unit-unit usaha desa; (3) Menumbuh kembangkan usaha sektor
informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
(4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha desa masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah. (5) Mewujudkan kelembagaan perekonomian
masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat; (6) Menciptakan kesempatan berusaha dan
mengurangi angka pengangguran di desa.
8. Apakah BUMDes ini memiliki AD-ART ?
BUMDes Semarak ini memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART), Anggaran Dasar (AD) disusun sebelum
57
kepengurusan BUMDes terbentuk, sementara Anggaran Rumah Tangga
(ART) disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat
anggota.
9. Bagaimana proses Rekrutmen dan Pemberhentian Pengelola
BUMDes ?
Proses Rekruitmen Pengelola BUMDes :
- Komisaris : secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang
bersangkutan.
- Direktur, Sekretaris, Bendahara : dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat
setempat berdasarkan musyawarah, dengan persyaratan warga desa yang
mempunyai jiwa wirausaha; bertempat tinggal dan menetap di desa
bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; berkepribadian baik,
jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap
perekonomian desa, serta berpendidikan minimal SLTA.
Proses Pemberhentian Pengelola BUMDes :
- Telah selesai masa baktinya.
- Meninggal dunia.
- Mengundurkan diri.
- Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
pertumbuhan dan perkembangan usaha.
- Tersangkut tindak pidana/kasus perdata.
10. Bagaimana proses penyusunan perencanaan BUMDes ?
- Penyusunan pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk
menghindari terjadinya pemusatan kewenangan.
- Perlu disusun uraian tugas dan tanggungjawab serta wewenang pada
masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.
- Kegiatan yang bersifat lintas desa dilakukan koordinasi dan kerjasama
antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.
- Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi
dan persetujuan Komisaris BUMDes.
58
- Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada AD-ART
serta sesuai Prinsip-prinsip Tata Kelola BUMDes.
- Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme
keseimbangan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.
11. Bagaimana proses pelaksanaan BUMDes ?
Semua kegiatan BUMDes harus mengacu pada AD-ART yang telah
disusun, sehingga terjalin komunikasi dan jalur birokrasi yang tertib,
transparansi pengelolaan sehingga masyarakat mengetahui baik secara
periodik dan kontinyu
12. Siapa-siapa sajakah yang mengendalikan BUMDes ?
BUMDes dikendalikan oleh masing-masing pengelola sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
B. PERTANYAAN KHUSUS
1. Jenis usaha apa saja yang diusahakan oleh BUMDes ?
Jenis usaha BUMDes Semarak yaitu (1) Saprodi; (2) Jasa Rekening Listrik;
dan (3) Jasa Simpan Pinjam.
2. Apakah jenis usaha yang diusahakan oleh BUMDes sudah sesuai
dengan kebutuhan konsumen BUMDes ?
Sudah sesuai karena setiap kali diadakan musyawarah desa pertanggung
jawaban, masyarakat diberikan kebijakan untuk mengusulkan jenis usaha
apa saja yang cocok daerahnya terkait dengan potensi desa.
3. Penguatan kapasitas apa saja yang sudah dilakukan oleh BUMDes ?
Penguatan kapasitas BUMDes di Kabupaten Bantaeng telah dilakukan
dengan berbagai tahapan, berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan, penataran,
penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh kemitraan antara
ACCESS-Phase II dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, JARINGMAS dan
BPM-PEMDES.
59
4. Keterampilan apa sajakah yang sudah dimiliki oleh pengelola
BUMDes ?
Khusus untuk pengelola unit usaha, yaitu mereka terampil tentang cara
menggunakan saprodi kepada konsumen, mampu menjalankan jasa rekening
listrik dan terampil dalam menjalankan usaha simpan pinjam.
5. Dimana saja cakupan wilayah usaha BUMDes ?
Cakupan wilayah BUMDes Semarak khusus untuk Desa Bonto Lojong saja.
6. Apakah semua kegiatan BUMDes harus mengacu pada AD-ART ?
Ya semua kegiatan BUMDes yang ada di Kabupaten Bantaeng dalam
melakukan aktivitasnya selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
7. Bagaimana peranan BUMDes dalam perekonomian desa ?
BUMDes Semarak berperan dalam perekonomian desa khususnya dalam
pemenuhan kebutuhan akan sarana pertanian berupa saprodi, pembayaran
rekening listrik dan pemenuhan kebutuhan modal usaha dalam bentuk
simpan pinjam.
8. Darimana saja sumber modal yang dipergunakan oleh BUMDes ?
Komitmen Pemda Bantaeng terkait pemberdayaan ekonomi lokal melalui
BUMDes sangat kuat dan tercermin besarnya perhatian Pemda terhadap
penguatan BUMDes dari fasilitasi pelatihan manajemen hingga penguatan
modal awal berupa dana hibah sebesar Rp.100 juta per BUMDes.
9. Program apa saja yang BUMDes rencanakan ke depan ?
Khusus untuk BUMDes Semarak, yaitu meningkatkan kerjasama pada pihak
luar dan peningkatan jenis usaha serta pemerataan bagi semua dusun yang
ada di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng.
10. Bagaimana sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BUMDes ?
SDM yang dimiliki BUMDes di Kabupaten Bantaeng, utamanya BUMDes
Semarak sudah cukup memadai.
11. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah jika terjadi masalah dalam
BUMDes ?
60
Dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi didalam BUMDes,
maka dilakukan musyawarah, baik dalam pengelola BUMDes itu sendiri
maupun dengan masyarakat setempat.
12. Bagaimana pencapaian tujuan dalam BUMDes ?
- Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
- Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif
(berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk
penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari
pengaruh pengaruh rentenir.
13. Bagaimana cara mengembangkan kebutuhan konsumen BUMDes ?
- BUMDes menyediakan media beragam usaha dalam menunjang
perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan
kebutuhan masyarakat.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa dalam
mengembangkan usaha produktif.
14. Bagaimana metode yang dilakukan dalam mempertahankan
BUMDes ?
- Semua pengelola BUMDes bekerja sesuai tupoksi masing-masing
- Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak
kelangsungan dan citra BUMDes
- Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan
merata.
- Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya
yang ada di desa.
15. Siapa sajakah yang bermitra dengan BUMDes ?
BUMDEs di Kabupaten Bantaeng dapat berkembang dengan cepat karena
adanya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan ACCESS-
Phase II, JARINGMAS dan BPM-PEMDES.
61
Lampiran 2. Nama BUMDes di tiap Desa se Kabupaten Bantaeng
No Nama BUMDes Desa KecamatanTahunBerdiri
1 Sikatutui Kayu Loe Bantaeng 28 Des 20082 Abbulo Sibatang Bonto Salluang Bissappu 27 Des 20083 Maju Bersama Bonto Loe Bissappu 28 Des 20084 An-Nur Bonto Cinde Bissappu 29 Des 20085 Maccini Baji Bonto Jai Bissappu 30 Des 20086 Sejahtera Bonto Tangnga Ulu Ere 28 Des 20087 Siangka Manai Bonto Tallasa Ulu Ere 30 Des 20088 Semarak Bonto Lojong Ulu Ere 29 Des 20089 Kayu Manaka Bonto Rannu Ulu Ere 29 Des 200810 Jabal Rahmat Bonto Daeng Ulu Ere 30 Des 200811 Sipakarannu Bonto Marannu Ulu Ere 31 Des 200812 Harapan Baru Bonto Majannang Sinoa 28 Des 200813 Sipakate’ne Bonto Mate’ne Sinoa 29 Des 200814 Salewangang Bonto Bulaeng Sinoa 29 Des 200815 Maccini Baji Bonto Maccini Sinoa 29 Des 200816 Mattiro Bulu Bonto Tiro Sinoa 31 Des 200817 Sipakainga Bonto Karaeng Sinoa 31 Des 200818 Pinang Raya Rappoa Pa’jukukang 29 Des 200819 Boto Lempangang Lumpangang Pa’jukukang 30 Des 200820 Batu Raja Batu Karaeng Pa’jukukang 29 Des 200821 Ardas Biang Keke Pa’jukukang 28 Des 200822 Nipa Karya Nipa-Nipa Pa’jukukang 30 Des 200823 Amanda Borong Loe Pa’jukukang 28 Des 200824 Layar Terkembang Pa’jukukang Pa’jukukang 31 Des 200825 Biang Loe Biangloe Pa’jukukang 30 Des 200826 Julu Atia Baruga Pa’jukukang 28 Des 200827 Baji Pa’mai Papan Loe Pa’jukukang 29 Des 200828 Katimorang Jaya Lonrong Ere Merasa 31 Des 200829 Mappilawing Jaya Mappilawing Ere Merasa 31 Des 200830 Sipakainga Ulugalung Ere Merasa 30 Des 200831 Sejahtera Pa’bentengang Ere Merasa 28 Des 200832 Tamarunang Barua Ere Merasa 31 Des 200833 Makmur Jaya Parangloe Ere Merasa 31 Des 200834 Dande Lompoa Kampala Ere Merasa 30 Des 2008
62
No Nama BUMDes Desa KecamatanTahunBerdiri
35 Muda Mandiri Pa’bumbungan Ere Merasa 30 Des 200836 Juluati Mamampang Ere Merasa 31 Des 200837 Kaloling Jaya Kaloling Gantarangkeke 27 Des 200838 Rahmat Tombolo Gantarangkeke 28 Des 200839 Mario Rennu Layoa Gantarangkeke 30 Des 200840 Makmur Jaya Bajiminasa Gantarangkeke 30 Des 200841 Abadi Jaya Pattallassang Tompo Bulu 06 Jan 200942 Jaya Bonto Tappalang Tompo Bulu 04 Jan 200943 Bukit Indah Bonto-Bontoa Tompo Bulu 05 Jan 200944 Ganting Labbo Tompo Bulu 29 Des 200845 Balumbung Indah Balumbung Tompo Bulu 31 Des 200846 Sipakainga Pattaneteang Tompo Bulu 30 Des 2008Sumber : Jaringmas 2013
63
Lampiran 3. Profil BUMDes Semarak Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu EreKabupaten Bantaeng
URAIAN BUMDes SEMARAK
Desa Bonto Lonjong
Kecamatan Ulu Ere
Pengurus :
- Direktur
- Sekretrais
- Bendahara
Irmah Indah, SE
Kaharuddin
Hasni
Fasilitator Pendamping Muh. Thamrin
Komisaris/Kepala Desa Samsu
Badan Pengawas :
- Ketua
- Anggota
Syamsul
H. Muhammad
Sahiruddin
Jenis Usaha : - Usaha Saprodi- Jasa Rekening Listrik- Usaha Simpan Pinjam
Penerima Bantuan Mobil
Operasional Usaha
-
Sumber : laporan pelaksanaan BUMDes
64
Papan Nama BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng
Kios Saprodi BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng
65
Gudang Saprodi BUMDes Semarak di Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng
Pupuk Urea & ZA di Gudang BUMDes Semarakdi Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng
top related