PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN ...eprints.ums.ac.id/76875/11/NASKAH PUBLIKASI.pdf1 PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB
Post on 07-May-2020
24 Views
Preview:
Transcript
PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN
TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD)
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
MUHAMAD ULIL ALBAB
B 200 150 171
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
i
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TEMUAN
AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016).
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
MUHAMAD ULIL ALBAB
B 200 150 171
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing
Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D
NIDN: 0621017901
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TEMUAN
AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016)
Oleh:
MUHAMAD ULIL ALBAB
B200150171
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 06 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:
1. Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak (…………………)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Eny Kusumawati, M.M., Ak., CA (…………………)
(Anggota Dewan Penguji)
3. Dra. Mujiyati, M.Si. (…………………)
(Anggota Dewan Penguji)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dr. Syamsudin, M.M.
NIP. 131602918
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetauan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 06 Agustus 2019
Penulis
MUHAMAD ULIL ALBAB
B200150171
1
PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TEMUAN
AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik,
kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa
tahun 2016. Variabel yang dikaji yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat
kemandirian daerah sebagai proksi dari karakteristik, jumlah SKPD,
ukuran legislatif sebagai proksi dari kompleksitas, temuan audit dan
tingkat pengungkapan wajib. Populasi pada penelitian ini adalah
Pemerintah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan
purposive sampling dengan 92 sampel dari laporan hasil pemeriksaan
BPK-RI tahun 2016 dan data dari BPS tahun 2016. Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data yang telah dikumpulkan
kemudian dianalisis dengan pengujian asumsi klasik lalu dilakukan
pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan tingkat
kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD, sedangkan variabel lain berupa jumlah
SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan wajib LKPD.
Kata kunci: Karakteristik, Kompleksitas, Temuan Audit, dan Tingkat
Pengungkapan Wajib
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of characteristics, complexity and
audit findings on the level of disclosure of District / City Local Government
Financial Statements (LGFS) of Java in 2016. The variables studied are
the size of local government, the level of regional independence as a proxy
for characteristics, the number of SKPD, legislative size as a proxy for
complexity, audit findings and mandatory disclosure rates. The population
in this study is the District / City Government in Java. This study uses
purposive sampling with 92 samples from reports the result of BPK-RI in
2016 and BPS in 2016. The data sources used are secondary data and data
collection using the documentation method. The analytical tool used in this
study is multiple linear regression. Data that has been collected is then
analyzed by testing classical assumptions and then testing hypotheses
using SPSS 21 test equipment. The results showed that the variable size of
2
the regional government and the level of regional independence had a
positive and significant effect on the level of mandatory disclosure of the
LGFS, while other variables in the form of the number of SKPD, legislative
size, and audit findings did not affect the level of mandatory disclosure of
LGFS.
Keyword: Characteristics, Complexity, Audit Findings, and Mandatory
Disclosure Level
1. PENDAHULUAN
Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009). Dewasa ini, praktik
akuntansi sektor publik yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga–lembaga
pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa–masa sebelumnya.
Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi
dan akuntabilitas public, sehingga mengakibatkan perlu adanya tata kelola urusan
publik yang baik (good government governance).
Upaya Untuk mencapai sistem pemerintahan dan cara pengelolaan sistem
pemerintah yang baik (good governance) pemerintah pusat maupun daerah perlu
untuk terus menerus melaksanakan sebuah tindakan atau terobosan dalam hal
akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan yang baik yang berada di jajaran
pusat maupun daerah (Hasanah et al, 2019). Tata kelola keuangan daerah harus
mencakup keseluruhan dari peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan,
maupun kontrol terhadap kualitas sumber daya manusianya. (Yuliani et al, 2010).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
menyatakan bahwa masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib
membuat laporan keuangannya sendiri. Maka dengan begitu pemerintah daerah
dituntut untuk dapat mandiri dalam mengurusi pemerintahannya sendiri dan harus
menjalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan agar dapat memperoleh kinerja
yang baik sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat tercapai (Purbasari dan
Bawono, 2017).
Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggung jawaban
sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal. Oleh karena itu,
3
pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat
dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang
cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007). Laporan keuangan pemerintah
harus mengikuti SAP yang berlaku, kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD
dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan perlu diaudit
oleh BPK Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan
keuangan pemerintah (Rahayu dan Maharani, 2016). Hasil dari pemeriksaan yang
dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk
rekomendasi.
Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan)
sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang
lain. Suhardjanto dan Lesmana (2010) menyatakan karakteristik pemerintah daerah
melalui ukuran pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah dapat
menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor kepatuhan
pengungkapan wajib.
Menurut Hilmi (2010), tolak ukur yang bisa dijadikan dasar ukuran untuk
menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: total penjualan, rata-rata
tingkat penjualan, dan total aktiva. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar
sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar
(Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Kemandirian daerah adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Tingkat kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat (Halim dan Kusufi, 2012). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan restribusi dan semakin
tinggi pula tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan.
Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana
terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi
pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin kompleks
pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu
4
pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan
pemerintah (Khasanah dan Rahardjo, 2014).
Penelitian ini penting dilakukan sebagai wujud tolak ukur dan bentuk evaluasi
atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah
sehingga harapan adanya punish dan reward dapat diberikan sebagai upaya
perbaikan laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan mampu
memberi kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan sadar
akan kebutuhan akuntabilitas dan transparansi melalui bentuk penilaian dan
evaluasi atas pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah.
2. METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan
yaitu laporan keuangan dari 113 pemerintahan kabupaten/kota di Pulau Jawa yang
telah diaudit oleh BPK. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria
yang dibuat oleh peneliti (Sekaran, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis pengungkapan wajib
dengan metode sistem scoring. Sistem scoring yang dimaksud adalah dengan
membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010 Lampiran I yang dilengkapi dengan
peraturan yang terdapat pada Permendagri No. 13 tahun 2006.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data
yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahapan dalam pengujian dengan
menggunakan uji regresi berganda, dan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi
meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi
linier berganda. Menurut Ghozali (2011) Analisis regresi berganda dilakukan untuk
menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel
dependen, maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji simultan, dan
uji parsial.
5
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Asumsi Klasik
3.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov. Jika nilai Asymp. Sig suatu variabel yang dihasilkan oleh uji
Kolmogorov Smirnov > α (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut
terdistribusi normal. Pada Tabel 1 berikut ini disajikan hasil uji normalitas.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan uji statistik besarnya
Kolmogorov Smirnov adalah 0,626 dan signifikan pada 0,828, hal ini berarti data
residual terdistribusi normal.
3.1.2 Uji Multikoliniearitas
Uji multikoliniearitas merupakan suatu bentuk pengujian untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi atau hubungan yang linier
antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Uji multikoliniearitas dapat
dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 2011). Jika
hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai toleransi yang kurang dari
10% ataupun hasil perhitungan VIF yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF
yang lebih dari 10 dari setiap variabel independen maka di dalam model regresi
tidak terdapat gejala adanya multikolonieritas antar variabel independen. Pada
Tabel 2 berikut ini adalah hasil dari uji multikolonieritas
Unstandardized
Residual
N 92
Normal Parametersa,b Mean 0
Std. Deviation 3,14425002
Most Extreme
Differences
Absolute 0,065
Positive 0,065
Negative -0,055
Kolmogorov-Smirnov Z 0,626
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,828
6
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Kriteria
Tolerance
Nilai
Tolerance
Kriteria
VIF
Nilai
VIF Kesimpulan
UKURAN >0,10 0,363 <10 2,754 Tidak terjadi
multikolinearitas
RKD >0,10 0,483 <10 2,071 Tidak terjadi
multikolinearitas
SKPD >0,10 0,786 <10 1,272 Tidak terjadi
multikolinearitas
LEG >0,10 0,478 <10 2,092 Tidak terjadi
multikolinearitas
FIND >0,10 0,948 <10 1,055 Tidak terjadi
multikolinearitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
3.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas diperlukan dalam penelitian ini karena dari data yang
ada mengandung data yang mewakili berbagai ukuran/nilai yang beragam.
Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Menurut Ghozali
(2011), Uji Glejser mengusulkan meregres nilai absolut residual terhadap variabel
independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi
variabel dependen, maka indikasi terjadi Heterokedastisitas. Hasil analisis Uji
Glejser sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
(Constant) 30,127 17,732 1,699 0,093
UKURAN -1,067 0,671 -0,273 -1,589 0,116
RKD -0,207 3,464 -0,009 -0,06 0,952
SKPD -0,003 0,014 -0,028 -0,239 0,811
LEG 0,073 0,037 0,294 1,963 0,053
FIND 0,015 0,077 0,021 0,199 0,842
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
7
Hasil tampilan output SPSS pada Tabel 3 menunjukkan tidak ada satupun
variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat
Heteroskedastisitas.
3.2 Uji Regresi Linier Berganda
Regresi Berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan
masalah yaitu menguji apakah karakteristik, kompleksitas dan temuan audit
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Karakteristik pemerintah
daerah dalam hal ini meliputi Ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemandirian
daerah. Kompleksitas dalam hal ini adalah Ukuran Legislatif dan Jumlah SKPD.
Hasil Regresi berganda disajikan dalam tabel 4 berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -6,232 32,228 -0,193 0,847
UKURAN 2,431 1,22 0,301 1,992 0,049
RKD 13,113 6,295 0,273 2,083 0,04
SKPD -0,033 0,026 -0,132 -1,283 0,203
LEG -0,122 0,068 -0,236 -1,795 0,076
FIND 0,04 0,14 0,027 0,288 0,774
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai
berikut:
DISC = -6,232 + 2,431 UKURAN + 13,113 RKD – 0,033 SKPD – 0,122 LEG
+ 0,040 FIND + e
Nilai konstanta sebesar -6,232 mengindikasikan bahwa jika variabel independen
dianggap konstan maka tingkat pengungkapan LKPD akan terjadi sebesar -6,232.
Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah (X1) sebesar 2,431
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel, ukuran pemerintah
daerah akan meningkatkan pengungkapan LKPD sebesar 2,431.
8
Koefisien regresi variabel tingkat kemandirian daerah (X2) sebesar 13,113
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel, tingkat kemandirian
daerah akan meningkatkan pengungkapan LKPD sebesar 13,113.
Koefisien regresi variabel jumlah SKPD (X3) sebesar -0,033 mengindikasikan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel jumlah SKPD akan mengurangi
pengungkapan LKPD sebesar -0,033.
Koefisien regresi variabel ukuran legislatif (X4) sebesar -0,122 mengindikasikan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel, ukuran legislatif akan mengurangi
pengungkapan LKPD sebesar -0,122.
Koefisien regresi variabel temuan audit (X5) sebesar 0,040 mengindikasikan bahwa
setiap kenaikan satu satuan variabel, temuan audit akan meningkatkan
pengungkapan LKPD sebesar 0,040.
3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana
kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien
determinasi dapat dilihat dari tabel 5 berikut ini:
Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,537a 0,288 0,247 3,2344
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Dari Tabel di atas dapat diketahui koefisien determinasi nya (R²) sebesar 0,288.
Hal ini berarti 28,8% variabel tingkat pengungkapan pemerintah daerah dapat
dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat
kemandirian daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif dan temuan audit, dan sisanya
sebesar 71,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.
3.2.2 Uji Simultan (F-test)
Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Simultan
F dapat dilihat dari tabel 6 berikut ini:
9
Tabel 6 Hasil Uji Simultan (F-test)
Model Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
1
Regression 363,761 5 72,752 6,955 ,000b
Residual 899,654 86 10,461
Total 1263,42 91
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Uji ANOVA atau F Test diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 6,955
dengan nilai signikan 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar F tabel yaitu 2,48 dan
nilai signifikan lebih kecil dari 5% (Signifikan < 0,05) maka model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi tingkat pengungkapan wajib. Hal ini menunjukkan
bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel independen secara bersama-sama
signifikan mempengaruhi variabel dependen.
3.2.3 Uji Parsial (T-test)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara
parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 7 berikut:
Tabel 7 Hasil Uji Parsial (T-test)
Model T Tabel T Hitung sig Kesimpulan
1
(Constant) -0,193 0,847
UKURAN 1,992 1,992 0,049 H1 diterima
RKD 1,992 2,083 0,04 H2 diterima
SKPD 1,992 -1,283 0,203 H3 ditolak
LEG 1,992 -1,795 0,076 H4 ditolak
FIND 1,992 0,288 0,774 H5 ditolak
Sumber: Data sekunder diolah, 2019
3.3 PEMBAHASAN
3.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa H1
diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Khasanah dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran
10
pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil
analisis ini menunjukan bahwa nilai ukuran pemerintah daerah sangat menentukan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan
mendorong pemerintah daerah tersebut untuk mengungkapkan laporan
keuangannya.
3.3.2 Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa H2
diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Suhardjanto dan Lesmana (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio
kemandirian daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai rasio
kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi akan mengungkapkan informasi
wajib dalam laporan keuangan lebih luas dari pada pemerintah daerah yang
memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah. Hal ini merupakan
salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.
3.3.3 Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib
LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa H3
ditolak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014)
yang juga tidak menemukan pengaruh Jumlah SKPD terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya koordinasi
antar SKPD di pemerintah daerah. Jumlah SKPD yang semakin besar
membutuhkan koordinasi antar SKPD yang semakin meningkat, akan tetapi hal
ini belum dilaksanakan secara maksimal mengakibatkan rendahnya pengung-
kapan LKPD. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Yulianingtyas dan
Suhardjanto (2011) yaitu jumlah SKPD yang semakin banyak membuat proses
kooperasi dan koordinasi yang semakin rumit, sehingga pemerintah daerah
kesulitan dalam mengontrol tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pada masing-
11
masing SKPD dalam pembuatan laporan keuangan. Pendapat lain dikemukan Hilmi
dan Martani (2012), meskipun jumlah SKPD banyak namun kegiatan antar SKPD
cenderung generik sehingga tidak membutuhkan pengungkapan yang lebih
banyak. Hal ini terjadi karena SKPD yang ada di pemerintah daerah cenderung
mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mirip sehingga program dan kegiatan
yang dilaksanakan tumpang tindih antar SKPD.
3.3.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan
Wajib LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa H4
ditolak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014)
yang juga tidak menemukan pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD. Walaupun menurut teori dinyatakan bahwa semakin
besar ukuran legislatif semakin tinggi tingkat pengawasan yang kemudian
berdampak semakin baik kinerja dan pengungkapan yang dilakukan pemerintah
daerah. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan akibat kualitas
yang lebih diutamakan daripada kuantitas. Jumlah anggota DPRD yang banyak
tidak diikuti adanya fungsi dan peran yang semakin baik pula. Sehingga fungsi
pengawasan yang seharusnya dimiliki anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan
Winarni dan Murni (2007).
3.3.5 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib
LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa H5
ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmi dan Martani (2012),
Khasanah dan Rahardjo (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah
temuan audit yang banyak tidak mendorong pemerintah daerah melakukan
peningkatan pengungkapan. Kurangnya upaya pemerintah daerah untuk
melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Jumlah temuan audit BPK
tidak serta merta mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan
pengungkapannya. Pelaksanaan revisi maupun kritik saran dari BPK hanya sebatas
pemenuhan kewajiban tanpa ada hubungan langsung terhadap tingkat
12
pengungkapannya.Pemerintah daerah cenderung melihat temuan dari segi nilai
(materialitas) bukan dari jumlah.
4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan Ukuran Pemerintah
Daerah dan Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD. Sedangkan Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif, dan
Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD.
4.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, (1) Penelitian ini menggunakan
laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2016. Penggunaan tahun
yang lebih baru dan waktu yang panjang dapat memberikan gambaran yang lebih
terkini dari praktik penungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
(2) Karakteristik dan kompleksitas yang digunakan dalam penelitian ini hanya
menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
pengungkapan, faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian
ini karena keterbatasan waktu dan data, serta penggunaan variabel temuan audit
yang hanya berdasarkan jumlah pada ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap
peraturan perundang-undangan.
4.3 Saran
Saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
data laporan keuangan pemerintah daerah yang paling baru dengan waktu
pengamatan yang lebih panjang sehingga lebih terlihat perkembangan tingkat
pengungkapannya dan sebaiknya variabel temuan audit tidak hanya diproksikan
dengan jumlah temuan saja, karena hal ini dinilai tidak material. Penggunaan proksi
kualitas temuan akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu
temuan dan sebaiknya menambakan variabel-variabel mengenai karakteristik dan
kompleksitas lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
13
DAFTAR PUSTAKA
Almilia, Luciana S. dan Retrinasari, Ikka. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik
Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Proceeding Seminar
Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis. FE
Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni.
Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi
Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Hasanah, Yasma A., Sasongko, Noer, dan Bawono, Andy Dwi B. 2019. Pengaruh
Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada
SKPD Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). The 9th University Research
Colloqium 2019. Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Hilmi, A. Z., & Martani, D. 2012. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium
Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin.
Hilmi, Amiruddin Zul. 2010. Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Jurnal ASPAK
No. 17 Universitas Indonesia.
Khasanah, Nur L. dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2014. Pengaruh Karakteristik,
Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of
Accounting. Vol 3 No 3: 1-11.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. Yogyakarta: Andi Offset.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Purbasari, Heppy dan Bawono, Andy Dwi B. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal,
Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap
Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Indonesia.
Rahayu, Ayu dan Mardiana, Ana. 2016. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan
Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
14
Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel
Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. Jurnal
Ilmiah Akuntansi Peradaban.Vol. I No. 1
Sekaran, Uma. 2010. Research Method For Business (5th ed.) United States:
Willey.
Setyaningrum dan Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember, Vol. 9, No. 2.
Suhardjanto, Djoko dan Lesmana, S Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia”.
ISSN Jurnal. Vol.6 No. 2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Winarni, J dan Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political
Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran
DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan
Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Simposium
Nasional Akuntansi X.
Yuliani, Safrida, Nadirsyah,dan Usman, Bakar. 2010. Pengaruh pemahaman
akuntansi,pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran
audit internalterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi
pada pemerintah KotaBanda Aceh). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.
3 No. 2.
Yulianingtyas, Rena Rukmita., Suhardjanto, Djoko. 2011. Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi&Auditing. Volume
8/No.1/November 2011: 1-194
top related