PENGADAAN SEBELUM ANGGARAN ADAsarpraspoldaaceh.com/wp-content/uploads/2018/01/1...Contoh pengadaan konstruksi. Bila dilakukan pemilihan /seleksi konsultan, pelaksanaan pekerjaan konsultan,
Post on 03-Mar-2019
248 Views
Preview:
Transcript
MUDJISANTOSA
LKPP
Nama Lengkap : Mudjisantosa,
Alamat Kantor : Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - 12940
Riwayat Pekerjaan : Kasi Ditjen Perbendaharaan ,
Kasi Dit.SUN DJPU
Kasubdit Pelatihan LKPP :
Jabatan sekarang :Kasubdit (Kabid) Penanganan Permasalahan Kontrak
Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP
Golongan : IV.b
Pendidikan : S2 Manajemen Keuangan
Web konsultasi PBJ : konsultasi.lkpp.go.id
Blog : www.mudjisantosa. net
Fanspage Facebook : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
Buku yang ditulis : Mudah Memahami Pbj Jilid 1
Mudah Memahami Pbj Jilid 2,
Mudah Memahami Pbj Jilid 3,
Mudah Memahami Pbj Jilid 4,
Pengadaan Langsung dan Aspek2nya,
Metode Pelelangan sederhana dan evaluasinya
Mudah Memahami Kontrak PBJ Pemerintah
Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara
Unit Layanan Pengadaan
PPK
Penyedia Barang/ Jasa
menetapkan
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran
Proses Pemilihan dan Penetapan
Kontrak dan Pelaksanaan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
Menteri/ Kepala Daerah
Membentuk
Pejabat Pengadaan
Kepala Sekretariat
Staf Pendukung Kelompok Kerja
•Tim Teknis •Tim Juri/Ahli
Ver.1_2010
LPSE
APIP
BPK / APH
KONSULTAN
Pengendalian kegiatan oleh PA/KPA ( JADWAL/LAPORAN) dan team work yang solid
Pengelola pengadaan yang kompeten, berintegritas dan fokus ( KOMPETENSI / RENUMERASI )
RUP/ Pemaketan (identifikasi kebutuhan / identifikasi penyedia (segera dilakukan )
Spesifikasi ( sesuai kebutuhan )
HPS (harga pasar )
Standar dokumen pengadaan yang jelas
Rancangan kontrak/jenis kontrak sudah dibuat dengan baik sebelum pengadaan
Adanya pengendalian kontrak
Serah terima sesuai kontrak
Pembayaran yang akuntabel
Mitigasi risiko / Help desk
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
UU 1 tahun 2004
Pasal 3 ayat 3
1. lelang sebelum rup diumumkan (pra dipa/dpa )
2. lelang setelah rup diumumkan ( pra dipa/dpa )
3. lelang setelah ada dipa /dpa (pasca dipa/dpa)
Pasal 25**)
(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.
(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
(1)Pengumuman paling kurang berisi:
a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besaran biaya.
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE.
Penjelasan : Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.
(1) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan
datang.
(1) Kelompok Kerja ULP segera
mengumumkan pelaksanaan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada
masyarakat setelah RUP diumumkan.
(2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu,
Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:
a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP
diumumkan antara lain:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu
perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa yang lama;
b. pekerjaan kompleks; dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun
anggaran dan tidak boleh berhenti
Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan maka Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan, untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
Contoh pengadaan konstruksi. Bila dilakukan pemilihan /seleksi konsultan, pelaksanaan pekerjaan konsultan, pemilihan penyedia konstruksi dan pelaksanaan konstruksi, yang memiliki kritikal waktu dalam satu tahun anggaran maka pengadaannya atau pelelangan / seleksi dapat dimulai sebelum tahun anggaran bahkan sebelum ada anggaran / RUP.
pemilihan /seleksi konsultan, pelaksanaan pekerjaan konsultan, pemilihan penyedia konstruksi dan pelaksanaan konstruks > = 1 tahun
Berikutnya untuk pelaksanaan pekerjaan jangan sampai terlambat.
Misal pengadaan cleaning service, makan minum rumah sakit maka disarankan dilakukan sebelum tahun anggaran.
Bagaimana dengan anggaran yang sedang direvisi ( atau menunggu APBD / APBN perubahan ) apakah dapat dilelangkan ?
Dasar pertimbangannya yaitu apakah kalau dilelangkan nanti akan sangat mungkin waktu lelang + pelaksanaan pekerjaan = waktunya menjadi tidak cukup ?
Bila ya maka disarankan dilakukan pelelangan sebelum revisi / apbd perubahan, dengan catatan di dokumen pengadaan dalam hal anggaran menjadi tidak ada atau berkurang maka pelelangan / hasil lelang menjadi dibatalkan.
Pelelangan atau seleksi dapat dilakukan sebelum ada DIPA / DPA, kapan SPPBJ dan kontrak di tandatangani ?
Tanda tangan kontrak
Pasal 60 ayat 1 m, pasal 61 ayat 1 j , Pasal 62 ayat 1 i , Pasal 62 ayat 1 2 tertulis sebagai berikut
Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Pasal 62 ayat 6
Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
Artinya kontrak agar segera ditandatangani ketika SPPBJ telah diterbitkan.
Namun ketika DIPA/DPA belum ada, dan pelelangan/seleksi telah dilakukan, maka penerbitan SPPBJ dan tandatangan kontrak dilakukan ketika DIPA/DPA telah ada.
Dengan demikian penerbitan SPPBJ dan tandatangan kontrak bisa melebihi 14 hari sejak penetapan pemenang lelang/seleksi.
Dalam hal pelelangan 2018 dilakukan sekarang di 2017
maka dicantumkan di dokumen pengadaan
1. bahwa bilamana anggaran tidak tersedia atau berkurang dari nilai paket ini maka pelelangan menjadi batal
2. atas pembatalan lelang tidak dapat dilakukan penuntutan
Kalimat di atas perlu ditegaskan juga dalam acara penjelasan lelang, meski tidak ada pertanyaan dari peserta.
Selain itu, dalam pelaksanaannya dapat
menambahkan syarat kualifikasi berupa
surat pernyataan tidak akan menuntut
pa/kpa, ppk dan pokja jika anggaran
tersebut dibatalkan akibat
dicoretnya/pengurangan anggaran tsb.
Dengan pelelangan mendahului anggaran akan
menyulitkan kalo disyaratkan ada jaminan
penawaran.
Jadi ketika tidak ada *jaminan
penawaran* maka sangat membantu proses
pelelangannya. Akan sedikit rumit kalo
disyaratkan adanya jaminan penawaran karena
akan menimbulkan cost bagi penyedia atau
prosedur akan bertambah.
Ya tetap dibuat dengan RUP dummy / sementara
RUP
TANDA TANGAN KONTRAK
DPA / DIPA 2018
Tahun 2017 Tahun 2018
versi_9.1 23
top related