PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT …
Post on 14-Nov-2021
8 Views
Preview:
Transcript
i
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana
Oleh :
Weni Rafika
Nim. 502017264
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN
2021
ii
iii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu
Dia Hanya Berkata Kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu.”
(Yasin-82)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada :
Bapakku dan Ibuku yang Tercinta
Keluarga Besar dan para Saudara-
Saudaraku Tersayang
Para Sahabat-sahabatku
Almamaterku
v
ABSTRAK
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Oleh :
Weni Rafika
Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan perubahan yang begitu
cepat pula dalam kehidupan manusia. Dimana perkembangan teknologi memberi
dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan kejahatan.
Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini perbuatan yang menyita perhatian yaitu
penghinaan. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang di lakukan oleh seorang
individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras, jenis
kelamin, kewarganegaraan, cacat fisik, dan lainnya.
Penelitiaan ini di lakukan untuk mengetahui penerapan tindak pidana
penghinaan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab
undang-undang hukum pidana. Serta kedudukan tindak pidana penghinaan menurut
undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum
pidana. Penerapan hukum mengenai perkara penghinaan atau ujaran kebencian sesuai
dengan peraturan yang tertulis di undang-undang, sehingga teciptanya kepastian hukum.
Katakunci :penerapan hukum, penghinaan, UU ITE.
.
vi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum wr.wb
Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa penulis mengucapkan shalawat
dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya
hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.
Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana
hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun hal ini
bukanlah suatu sengajaan melainkan karena keterbatasan pengetahuan penulis dari sisi
pengetahuan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini supaya dapat bermanfaat bagi
pengetahuan ilmu hukum, khususnya berhubungan dengan penerapan tindak pidana
penghinaan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-
undang hukum pidana.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan,
nasehat dan sran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan ketulusan dan
kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
vii
1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I Bapak M.Sholeh Idrus,S.H.,M.S, Wakil Dekan II Ibu
Mona Wulandari, S.H.,M.H, Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili,
S.H.,M.H, Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universits Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Sri Sulastri, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak
Helwan Kasra, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah
memberikan bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun
dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak/ibu Dosen beserta Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang, Bapakku Budiono dan
Mamakku Reti Maryani yang telah memberikan semangat dan dukungan moril
maupun materil serta doa yang tanpa batas untukku.
viii
9. Untuk Saudariku, Dhea Aprilia yang selalu ada dan yang selalu menemani serta
penyemangatku dalam menempuh pendidikan.
10. Untuk Keluarga Besarku, Kakekku, Nenekku, Pamanku, Bibiku, Serta
Kakak-Kakak Iparku terimaksih sudah mnyemangatiku dan mendukungku
dalam menempuh pendidikan.
11. Untuk seseorang yang spesial yang selalu menemani dan menyemangati selama
proses penyelesaian skripsi ini Ariandes Ilhamsyah dan terimakasih banyak
atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan serta sahabat-sahabatku
terimakasih sudah selalu ada, membantu, menyemangati, serta mendukungku
dalam menempuh pendidikan.
12. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2017.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, maka dari itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimaksih banyak kepada
semua pihak yang telah membantu dan semoga allah SWT melimpahkan karunianya
dalam setiap amal kebaikan kita dan di berikan balasan amin.
Palembang, Februari 2021
Penulis
Weni Rafika
ix
DAFTAR ISI
Halaman ..................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................................... iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................................. vi
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix
BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 6
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6
D. Kerangka Konseptual ........................................................................ 7
E. Metode Penelitian ............................................................................. 10
F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 13
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan ... 13
B. Bentuk-Bentuk Penghinaan .............................................................. 25
C. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Menurut
Ktab Undang-Undang Hukum Pidana ............................................. 30
x
D. Penegakkan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Menurut
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .................... 35
BAB III : PEMBAHASAN......................................................................................... 40
A. Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana .................................................................................. 40
B. Kedudukan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ................................................................................. 47
BAB IV : PENUTUP ................................................................................................. 51
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 51
B. Saran ................................................................................................................ 52
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 53
LAMPIRAN ................................................................................................................ 55
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
“Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya
memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum
lain, semua hukum membuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin
agar norma-norma yang di akui di dalam hukum itu benar-benar di taati
orang. Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran yang di lakukan
seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan
dengan undang-undang serta merugikan orang lain. Tindak pidana dapat
terjadi kepada siapa saja dan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan
kemajuan teknologi seperti dengan menggunakan media sosial.”1
Pada masa sekarangkemajuan teknologi informasi,media
elektronika,dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang
kehidupan,kemajuan teknologi yang di tandai dengan munculnya internet
yang dapat di operasikan dengan menggunakan media elektronik,seperti
komputer,handphone,maupun gadget.2
Namun tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai
sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi,
dengan demikian di perlukan, kehati-hatian dalam penggunaannya, karena
bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan
1 Ali mukti tanjung, 2020, penerapan tindak pidana penghinaan menurut undang-undang
informasi dan teknologi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana, upmi medan, hlm.
11. 2
Gomgom T.P.Siregar, Gadget,Dalam (Http://Www.Tekno-Pedia.Com/Gadget), Diakses
Pada Tanggal 1 Oktober 2020.
2
rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik
terhadap orang lain.3
Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum
perdata indonesia. Karena, pada dasarnya indonesia mewarisi sistem hukum
yang berlaku pada massa Hindia-Belanda. Hukum penghinaan di indonesia
pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu, kelompok hukum
pidana dan kelompok hukum perdata. Penghinaan dalam kelompok hukum
pidana di atur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang memuat ketentuan
beberapa pasalnya.4
“KUHP menjelaskan secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI
dan di kelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni : menista, fitnah,
penghinaan ringan, penghinaan, terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah,
persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam
KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti
penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara,
penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap
Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.”5
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang mengatur
tentang informasi serta transaksi elektronik, atau tekhnologi informasi secara
umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap
orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam dalam
3
Hartoyo,Luviana,Ade Armando, & Gadis Arivia,2015,Peluncuran dan Diskusi Modul
Panduan Media Meliputi LGBT,Yayasan YJP,Jakarta, Hlm.13 4
Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman, “Analisis Situasi Penerapan
Hukum Penghinaan Di Indonesia”, Dalam Http://Icjrid.Files.Wordpress.Com/2012/12/Analisis-
Terhadap-Situasi-Hukum-Penghinaan-Di-Indonesia.Pdf(Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018) 5
R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Hlm. 225.
3
undang-undang tersebut, baik yang berada di wilayah indonesia maupun
diluar wilayah hukum imdonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan
kepentingan hukum indonesia.
Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan DPR RI yang mulai di berlakukan pada tanggal 21 april 2008
dan di terbitkan oleh Lembaga Negara RI tahun 2008 nomor 58.6 Lahirnya
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di sebabkan
perkembangan dan kemajuan tekhnologi informasi yang demikian pesat, yang
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai
bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Disisi lain, penggunaan dan
pemanfaatan tekhnologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga,
memlihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan
peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Sebagai contoh
kasus untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elktronik yaitu ”Kasus Prita Mulyasari” seorang ibu rumah tangga didaerah
tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit swasta tahun
2009. Hal itu disebabkan ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap
pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah mailling list (milis) di internet,
membuatnya di jerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
6
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, di akses
Pada Hari Sabtu 06 Februari 2021
4
Elektronik pasal 27 ayat (3) serta pasal 310 dan 311 KUHP. Prita sempat
ditahan selama 20 hari di lapas wanita tangerang dan kemudian ditangguhkan
menjadi tahanan kota. Tuntutan yang dirasa berlebihan dan akhirnya
membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial “KOIN
UNTUK PRITA”, namun pada 29 desember 2009 prita akhirnya divonis
bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan
pencemaran nama baik RS Omni Internasional.7Mengingat ruang lingkupnya
yang luas dan cepat merambat keseluruh dunia dan perlindungan hukum
terhadap kebebasan berekspresi di dalam suatu negara berdemokrasi. Maka
ketentuan yang mengatur tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik di media sosial terdapat di dalam Undang-Undang Nomor11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana,akan tetapi
ketentuan yang mengatur tentang hal itu di pandang tidak memberi landasan
yang kuat baik dari aspek yuridis,filosofis,maupun sosiologis, sebab dapat
menimbulkan multitafsir,apakah untuk efek pencegahan,atau
penghukuman,atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat.
7
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, di akses
Pada Hari Sabtu 08 Februari 2021
5
“Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya membentuk
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-
Undang no.19 tahun 2016 di setujui menjadi Undang-Undang pada Oktober
2016 yang membawa perubahan. Salah satunya adalah penambahan sejumlah
penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan
penghinaan/pencemaran nama baik” pada pasal 27 ayat (3).”8
Pemerintah telah merekonstruksikan kebijakan kriminal di pasal 27 ayat
(3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai salah satu sarana.9Norma
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam pasal 27 ayat (3) UU
ITE dan di dalam KUH Pidana sama,bedanya hanya terletak pada
mediumnya,pelaku,ancaman pidananya,dan unsur di muka umum.10
8Penjelasan Umum Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 9Indah Mutiara Kami, Fino Yurio Kristo, 2016, Ini 7 Poin Utama Revisi Uu Ite Yang Mulai
Di Berlakukan Hari Ini, Dalamhttps://news.detik.com/berita/3356235/ini-7-poin-utama-revisi-
uu-ite-ysng-mulai-diberlakukan-hari-ini-, diakses pada hari kamis, tanggal 1 oktober 2020. 10
Edwin Perdede,Eko Soponyono,& Budhi Wishaksono,2016,”Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Upaya Penegakkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”,Dalam Di
Ponegoro Law Journal,Vol.5,No.3, Hlm.4.
6
B. RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana penerapan tindak pidana penghinaan menurut Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana?
b. Bagaimaanakah kedudukan tindak pidana penghinaan menurut Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana?
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
1. Ruang lingkup
Mengenai pencemaran nama baik(penghinaan) dalam Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 pasal
27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat
1,2,3.
2. Tujuan
Tujuan di lakukannnya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan peraturan tindak pidana penghinaan
menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan
kitab undang-undang hukum pidana.
7
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Informasi Elektronik Dan
Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana
pencemaran nama baik (penghinaan).
D. KERANGKA KONSEPSUAL
1. Tindak pidana
“Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam
hukum pidana belanda, yaitu straafbaar feit. Walaupun istilah ini
terdapat dalam WvS Hindia Belanda,akan tetapi tidak ada penjelasan
resmi tentang apa yang di maksud dengan straafbaar feit tersebut. Oleh
karena itu,para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah
tersebut,walau sampai sat ini belum ada keseragaman pendapat.”11
Mengenai pengertian sraafbaar feit, Utrecht memandang bahwa
istilah peristiwa pidana lebih tepat,hal ini juga di setujui oleh C.S.T.
Kansil dan Christine S.T.Kansil, karena menurut mereka yang di ancam
dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak
berbuat atau tidak bertindak.12
2. Penghinaan
Penghinaan menurut pengertian umum “menghina” adalah
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari serangan
ini biasanya penderita akan merasa malu, kehormatan yang di maksud
disini bukan dalam bidang seksual melainkan kehormatan yang
mencakup nama baik.
11
Adami Chazawi,2002,Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo
Persada,Jakarta,Hlm.67. 12
C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil,2004,Pokok-Pokok Hukum Pidana,Hukum
Pidana Untuk Tiap Orang,Pradnya Paramita,Jakarta, Hlm.37.
8
Sedangkan penghinaan menurut kamus hukum adalah
penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan
maupun secara tulisan dengan maksud di ketahui oleh orang banyak.13
3. Undang-Undang ITE dan KUHP
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tntang Informasi dan
Transaksi Elektonik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan
pendistribusian informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik
melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi ketentuan yang
mengatur tentang hal itu di pandang tidak memberi landasan yang
kuat,baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat
menimbulkan multi tafsir, apakah untuk efek pencegahan,atau
penghukuman, atau tujuan penegakkan kebebasan berpendapat.
Pemerintah telah merekonstruksikan kebijakan kriminal di pasal
27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai
salah satu sarana.14
13
Leden marpaung, 2010,tindak pidana terhadap penghormatan(jakarta;sinar grafika),
Hlm.7. 14
Indah Mutiara Kami, Fino Yurio Kristo, 2016, Ini 7 Poin Utama Revisi Uu Ite
Yang Mulai Di Berlakukan Hari Ini, Dalam https://news.detik.com/berita/3356235/ini-7-
poin-utama-revisi-uu-ite-ysng-mulai-diberlakukan-hari-ini-, diakses pada hari kamis, tanggal
1 oktober 2020.
9
Bunyi pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut :
”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.”15
KUH Pidana telah mengatur suatu kejahatan yaitu penghinaan
yang terdapat dalam pasal 310 yang terdiri dari 3 ayat :
Ayat (1) “barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama
baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan
dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,di hukum karena
menista,dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.---.” Ayat (2) : “berisikan kalau
hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,di
pertunjukkan pada umum atau di tempelkan maka yang berbuat itu di
hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-
lamanyasatu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.4.500.---. Kemudian pada ayat (3) :”tidak termasuk menista atau
menista dengan tulisan,jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal
itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk
mempertahank an dirinyan sendiri.”16
15
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-
nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan,diakses pada hari Rabu,Pada Tanggal 30
September 2020. 16
Ali mukti tanjung,Op. Cit., Hlm.13
10
E. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatifyaitu penelitian
yang mengkaji studi dokumen,yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan,teori hukum,dan dapat
berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan
analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan
kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.
2. Jenis dan sumber bahan hukum
a. Premier
Bahan hukum premier adalah bahan hukum peraturan Undang-
Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang No.19 Tahun
2016 dan paraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku,kamus-
kamus hukum,jurnal-jurnal ilmiah.
c. Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dari ensiklopedia dan
internet.
11
3. Teknik pengumpulan data
Dilakukan dengan studi kepustakaan,jurnal-jurnal
ilmiah,internet,artinya data dari penelitian ini diperoleh dan di
kumpulkan dengan cara mengutip jurnal-jurnal dan kepustakaan.
4. Analisa data
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data
belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian tersebut,proses
pengolahan data mencakup kegiatan editing atau (membetulkan), coding
(mengkategorikan data dengan cara pemberian kode atau simbol), dan
tabulasi ( memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel).
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yaitu :
BAB I :Menguraikan tentang latar belakang,rumusan masalah,ruang
lingkup dan tujuan penelitian,kerangka konsepsual,metode
penelitian,dan sitematika penulian.
BAB II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka,teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian yaitu: a.Tinjauan umum tentang penerapan
tindak pidana penghinaan.b. Pengertian tentang tindak pidana
penghinaan menurut undang-undang informasi dan teknologi
elektronik. c.Tinjauan tantang hambatan yang di alami hakim
dalam persidangan tindak pidana di pengadilan. d. Penegakan
12
hukum tentang tindak pidana penghinaan menurut undang-
undang informasi dan teknologi elektronik. e. Kebijakan hukum
terhadap tindak pidana penghinaan menurut kitab undang-undang
hukum pidana. b. Bentuk-bentuk penghinaan
BAB III : Menguraikan hasil penelitian tentang :Penerapan tindak pidana
penghinaan menurut undang-undang informasi dan teknologi
elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana, Kedudukan
tindak pidana penghinaan menurut undang-undang informasi dan
teknologi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana.
BAB IV: Berisikan berupa penutup, kesimpulan dan saran
13
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo Persada,Jakarta.
--------------------, 2013, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Kreatif,
Malang, Hlm.81
--------------------, 2015, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik
Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang, Hlm.71
Aditya Burhan Mustofa, 2010, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Internet Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. Xxix
Andi Reza Anugrah, 2017, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, Dalam Jurnal Article,
Universitas Tadaluko, Hlm.4
Bardan Nawawie Arif, Bunga Rampai, 2010, Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, Hlm.26
Chairul Huda, 2008, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, Hlm.27
C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil,2004,Pokok-Pokok Hukum Pidana,Hukum
Pidana Untuk Tiap Orang,Pradnya Paramita,Jakarta.
Hartoyo, Luviana, Ade Armando, & Gadis Arivia, 2015, Peluncuran dan Diskusi
Modul Panduan Media Meliputi LGBT,Yayasan YJP,Jakarta.
Marpaung Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Penghormatan, (Jakarta;Sinar
grafika).
O.C Kaligis, 2010, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against
Injustice, Jakarta, Hlm.11
Siregar Gomgom T.P, 2020, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Elektronik, Pt.Refika Aditama, Jakarta, Hlm.86
53
14
--------------------, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan
Penerapannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.9
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
C. Sumber Lainnya
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, No.6, 2005
Ponegoro Law Journal,Vol.5,No.3, 2016
Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol.8, No.2,
2017
Jurnal Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.4, No. 1, 2014
Internet
54
top related