Penerapan Angka Kredit pada Sistim Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Penerapan Angka Kredit pada Sistim Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Fungsional Penyuluh

Pertanian Balitbangtan

Oleh: Sad Hutomo Pribadi

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

HP.08128468859

makna

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah

Terpisah menjadi jabatan dengan nomenklatur yang berbeda

YANG AKAN DATANG

• Penyuluh Trampil1.Pemula (II A).2.Pelaksana (IIB - IID)3.Pelaksana Lanjutan (IIIA – IIIB).4.Penyelia (IIIC – IIID • Penyuluh Ahli :1.P. Pertama (III A – B)2. P .Muda (III C- D )3. P. Madya (IV A-B-C)4. P. Utama (IV D – E

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

1. ahli utama, melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUSI ) utama yg mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi di bidangnya.

2. ahli madya, melaksanakan TUSI utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.

3. ahli muda melaksanakan TUSI utama yg mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.

4. ahli pertama, melaksanakan TUSI utama yg mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

5. penyelia melaksanakan TUSI koordinasi dalam JF keterampilan.6. mahir, melaksanakan TUSI utama dalam JF keterampilan.7. terampil, melaksanakan TUSI yg bersifat lanjutan dlm JF keterampilan.8. pemula, melaksanakan TUSI yg bersifat dasar dlm JF keterampilan

JABATAN FUNGSIONAL MEMILIKI TUGAS: memberikan pelayanan fungsional yg berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

50

100

100

150

150

150

200

TARGET ANGKA KREDIT PER TAHUN

25

12,5

5

3,75

PENYELIA

MAHIR

TERAMPIL

PEMULA

12,5

25

37,5

50

PERTAMA

MUDA

MADYA

MADYA

MAINTENANCE ANGKA KREDIT

12,5

25

37,5

50

PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

1. telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan tetapi belum tersedia formasi;

2. tidak lulus uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi

SASARAN KERJA PEGAWAI Pada awal tahun, setiap Pejabat Fungsional wajib menyusun

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

SKP Pejabat Fungsional disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Kegiatan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

,

Pasal 5 (PP 46/2011

(1) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai

,

Pasal 7(1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai

(2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:a. Kuantitasb. Kualitasc. Waktu; dand. Biaya

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit k

,

Pasal 8

(1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target

(2) Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus)

,

PENETAPAN ANGKA KREDIT:

Penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja

Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi

PROSES PENETAPAN ANGKA KREDIT

• Penilaian oleh Pejabat Penilai

• Pertimbangan dari Tim Validasi

Pejabat fungsional menyusun SKP

Tim Penilai Kinerja Instansi

SKEMA PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL BID.PERTANIANBERBASIS SKP

Penilaian Prestasi Kerja

Pejabat Penilai Tim PenilaiKinerja Instansi

PenetapanAngka Kredit

Penilaian Prestasi Kerja SKP Tim Validasi

1 2

KENAIKAN PANGKAT• mencapai angka kredit yang

disyaratkan;• nilai prestasi kerja paling

kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

• syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KENAIKAN JABATAN• memenuhi angka kredit kumulatif

minimal yang dipersyaratkan pada jenjang tersebut;

• mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh instansi pembina;

• nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

• tersedia lowongan jabatan yang akan diisi.

TIM VALIDASI & TIM PENILAI KINERJAJABATAN FUNGSIONAL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Ir. Indriati, M.Si 1 Nama Amiirudin, SP

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina – IV/b 3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I – III/a

4 Jabatan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 4 Jabatan Analis Perkarantinaan

Tumbuhan Pertama

5 Unit Kerja BKP Kelas I Pontianak 5 Unit Kerja BKP Kelas I Pontianak

NO III. Kegiatan Tugas Jabatan

ANGKA

KREDIT

TARGET

KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA

1 Melakukan analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (AK = 0.04)

3.6 90 Laporan 100 12 Bulan

-

2 Melakukan pembuatan peta daerah sebar OPT/OPTK/OPTP(AK = 0.04)

0.2 5 Laporan 100 12 Bulan

-

3 Melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis (AK = 0.03)

3 100 Laporan 100 12 Bulan

4 Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan (AK = 0.01)

5 500 Dokumen 100 12 Bulan

5 Melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan (AK = 0.01)

5 500 Dokumen 100 12 Bulan

Jumlah Angka Kredit 16.8

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka waktu penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2016

NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AK

TARGET

AK

REALISASIPENGHITUNG

AN

NILAICAPAIAN

SKPKuant/ output

Kual/ Mutu Waktu Biaya Kuant/

outputKual/ Mutu Waktu Biay

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Melakukan analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (AK = 0.04)

3.6 90 Lapora

n

100 12 Bulan

3.6 90 Laporan

100 12 Bulan

276 92.00

2 Melakukan pembuatan peta daerah sebar OPT/OPTK/OPTP (AK = 0.04)

0.2 5 Lapora

n

100 12 Bulan

0.12 3 Laporan

100 12 Bulan

236 78.67

3 Melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis (AK = 0.03)

3 100 Lapora

n

100 12 Bulan 2.7 90 Laporan

100 12 Bulan

266 88.67

4 Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan (AK = 0.01)

5 500 Dokum

en

100 12 Bulan 4.7 470 Dokumen

100 12 Bulan

270 90.00

5 Melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan (AK = 0.01)

5 500 Dokum

en

100 12 Bulan 4.7 470 Dokumen

100 12 Bulan

270 90.00

Nilai Capaian Tugas Jabatan 16.8 15.82 87.868

II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/:

a. Tugas Tambahan - - - - - -

Bertindak sebagai tim terpadu bid. karantina

1

b. Kreativitas - - - - - -

NILAI CAPAIAN SKP88.868

(Baik)

Hasil verifikasi yang dilakukantim validasi ( baru memperhitungkan kuantitas)

ANALIS PERKARANTINAAN YANG DINILAI

1. NAMA AmIrudin, SP

2. NIP

3. NOMOR SERI KARPEG

4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR BOJONEGORO, 14 Juni 1988

5. JENIS KELAMIN Laki-laki

6. PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT Penata Tk.I – III/a

7. JABATAN/TMT Analis Perkarantinaan Tumbuhan Pertama

8. UNIT KERJA Balai Karantina Pertanian Kelas I

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

TAHUN TARGET NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN PROSENTASE

ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI

SETIAP TAHUN

ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT(Kolom 2 x Kolom 4)

1 2 3 4 5 6

2016 16.8 87.868 87.868% 12.5 14.761…

…

…

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh 14.761Jumlah Angka Kredit inpassing/kumulatif lama*) yang dimiliki 12.5Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai 27.261Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat 22,739Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan 77,739

Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

MATRIK PERBANDINGAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL BERBASIS SKP DAN

DUPAKSKP DUPAK

Pejabat Fungsional ditargetkan memiliki kinerja sesuai standar atau lebih dari standar

Pejabat Fungsional menetapkan target kinerja yang tidak sinkron antara SKP dan DUPAK

Penyederhanaan sistem penilaian yang lebih menghemat waktu dan biaya

Sistem penilaian membutuhkan waktu, energi, dan biaya yang besar sampai dengan penetapan angka kredit

Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap SKP Pejabat Fungsional dengan mempertimbangkan output dari Tim Validasi

Tim penilai melakukan penilaian secara administratif melalui berkas DUPAK (tidak ada unsur waskat)

Penetapan angka kredit melalui 3 filter dan menerapkan metode pengawasan melekat sehingga hasil penilaian lebih objektif

Penetapan angka kredit melalui filter Tim Penilai yang menilai berkas administratif

Mis-administrasi dapat diminimalisir karena Penilaian SKP dan DUPAK diintegrasikan

Terdapat banyak kasus mis-administrasi dalam penuangan PAK yang berakibat mundurnya waktu kenaikan jabatan dan pangkat.

Penetapan PAK minimal kesalahan karena masa penilaian sudah pasti satu tahun

Terdapat banyak kasus mis-administrasi dalam penetapan PAK karena masa penilaian yang sangat bervariasi

Penilaian dilakukan 1 kali setahun, yaitu pada bulan desember

Penilaian dilakukan minimal 2 x dalam satu tahun

Tim Penilai Kinerja InstansiTim Penilai Kinerja Instansi

Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

Tim Penilai Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Pertanian

Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi

Tim Penilai Kinerja Instansi Kabupaten/Kota

Di Bentuk & Ditetapkan Oleh

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Sekretaris Daerah Provinsi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Pusat Provinsi Kabupaten/KotaKetua Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi jabatan fungsional

Pimpinan Tinggi Pratama Unit Kerja yang membidangi jabatan fungsional

Pimpinan Tinggi Pratama Unit Kerja yang membidangi jabatan fungsional

Sekretaris Administrator yang membidangi kepegawaian

Administrator yang membidangi kepegawaian

Administrator yang membidangi kepegawaian

Anggota paling kurang 3 (tiga) orang anggota, 2 (dua) orang pejabat fungsional

• paling kurang 2 (dua) orang pejabat fungsional

• Paling kurang 1 orang dari BKD

• paling kurang 2 (dua) orang pejabat fungsional

• Paling kurang 1 orang dari BKD

Kelengkapan DUPAK

Calon Penyuluh(1) Surat Pengantar (2) Surat Pernyataan YBS (2) Surat Rekomendasi Atasan /Instansi(3) SK CPNS, (4) SK PNS, (5) SK Pangkat terakhir (6) SKP/DP3 (7) Regalisir Ijasah (8) Nilai transkip (9) Setifikat Prajabatan (10) Sertifikat Diklat dasar (11) DUPAKPenyuluh :(1) Surat Pengantar (2) PAK/HAPAK terakhir(2) SK Jabatan Fungsionalterakhir(3) SK CPNS, (4) SK PNS, (5) SK Pangkat terakhir (6) SKP/DP3 (7) DUPAK

SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN

Proses pemberian sertifikat kepada Penyuluh Pertanian yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian.

TUJUAN SERTIFIKASI

1. Meningkatkan proses dan mutu hasil pekerjaan Penyuluh Pertanian;

2. Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pertanian;

3. Menentukan kelayakan Penyuluh Pertanian untuk memperoleh SERTIFIKAT PROFESI.

TAHAPAN SERTIFIKASI

PEMBERKASAN : Persyaratan Administrasi Asesi

KONSULTASI PRA ASESMEN (KPA) : Form APL -1 dan Form APL-2,

Barangbukti/Pendukung.ASESMEN :

Tes tertulis, Portofolio, Wawancara dan Unjuk Kerja, Reasesmen..

KONSULTASI PRA ASESMEN (KPA)

•FORM APL 1, : Formulir permohonan sertifikasi kompetensi

• FORM APL2, : Penillaian mandiri

•BARANG BUKTI : Kegiatan Penyuluhan

No.

Unit Kompetensi

Barang Bukti

1. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian

1.Laporan Pelaksanaan Formulir D (setiap kegiatan)

2.Bukti hasil pekerjaan berupa Programa Penyuluhan Pertanian tahun terakhir

3.Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluh (RKTP) sesuai dengan programa tahun terakhir

2. Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian

1.Laporan pelaksanaan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Bukti hasil pekerjaan berupa Materi Penyuluhan Pertanian dalam bentuk sinopsis sesuai RKTP yang pernah dibuat selama 2 tahun terakhir.

No.

Unit Kompetensi

Barang Bukti

3. Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian

1.Laporan Pelaksanaan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Bukti menerapkan media penyuluhan sesuai RKTP tahun terakhir berupa foto kegiatan/audio visual dan media yang pernah digunakan (Fasilitator, Supervisor dan Advisor).

3.Bukti hasil pembuatan Media Penyuluhan Pertanian tercetak/elektronik sesuai RKTP tahun terakhir (Supervisor).

4.Bukti hasil pembuatan Media Penyuluhan Pertanian elektronik sesuai RKTP tahun terakhir (Advisor).

No.

Unit Kompetens

i

Barang Bukti

4. Menyusun Metode Penyuluhan Pertanian

1.Laporan pelaksanaan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Bukti menerapkan metode penyuluhan sesuai RKTP tahun terakhir berupa foto kegiatan/audio visual yang pernah digunakan dan bukti hasil penerapan Metode Penyuluhan Pertanian lainnya (LPM dan laporan kegiatan) yang pernah dilaksanakan selama 2 tahun.

No.

Unit Kompetens

i

Barang Bukti

5. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1.Laporan Pelaksanaan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Proposal evaluasi3.Bukti hasil pekerjaan

berupa Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian selama 2 tahun terakhir.

6. Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian

1.Laporan pelaksanaan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Proposal dan instrumen evaluasi.

3.Laporan Hasil Evaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian selama 2 tahun terakhir.

No.

Unit Kompetens

i

Barang Bukti

7. Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian

1.Laporan Pelaksanaan Formulir F (setiap kegiatan)

2.Proposal pengkajian3.Bukti hasil pekerjaan

berupa Laporan Hasil Pengkajian Penyuluhan Pertanian selama 2 tahun terakhir.

8. Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis

1.Surat Keterangan Formulir A (setiap kegiatan)

2.Bukti hasil pekerjaan berupa laporan jasa konsultasi agribisnis selama 2 tahun terakhir.

ASESMEN

• TES TERTULIS : Menjawab Pertanyaan pada lembar jawaban

•PORTOFOLIO :Menunjukkan barang bukti yang dikerjakan

•WAWANCARA :Menjawab pertanyaan secara lisan

•UNJUK KERJA :Memperagakan salah satu kegiatan penyuluhan

•REASESMEN : Melakukan ujian ulang bagi yang belum lulus tes tertulis...

SUPERVISORSUPERVISOR

TERIMAKASIHSEMOGA ADA MANFAATNYA