PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN … TIMUR_19_2000.pdf · pemerintah propinsi jawa timur peraturan daerah propinsi jawa timur nomor 19 tahun 2000 tentang unit pelaksana teknis
Post on 06-Feb-2018
240 Views
Preview:
Transcript
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2000TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN
PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa dalam ranqka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tuqas-tugas
operasional Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penyediaan protein hewani maka perlu segera menetapkan
organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi
Jawa Timur dan mongaturnya dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang
Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari
hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950
Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan dan Kehewanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 );
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoinan Oraanisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Rentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neaara Nomor 106
Tahun 1994 tentang Pedoman Oraanisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit
Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun
1979 junctis Nomor 27 Tahun 1981 dan Nomor 16 Tahun 1991 tentang
Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dengan Persetuiuan,
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
b. Kabupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;
e. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Propinsi. Jawa Timur ;
f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Peternakan Propinsi Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
h. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, adalah Balai
Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Propinsi
Jawa Timur ;
i. Balai Inseminasi Buatan, adalah Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan
Propinsi Jawa Timur ;
j. Laboratorium Kesehatan Hewan, adalah Laboratorium Kesehatan Hewan
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ;
k. Ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya (tempat dan berkembang
biak dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara
khusus sebagai penghasil bahan untuk memberikan jasa yang berguna bagi
kepentingan hidup manusia ;
l. Peternakan, adalah pengusahaan ternak.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas
Peternakan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Petornakan.
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, terdiri atas:
a. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
b. Balai Inseminasi Buatan ;
c. Laboratorium Kesehatan Hewan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
BAB III
BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 4
Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang teknis Pembibitan
dan Pembiakan Ternak serta Hijauan Makanan Ternak.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Balai Pembibitan dan
Hijauan Makanan Ternak, mempunyai fungsi :
a. pembibitan dan Pemuliabiakan ternak ;
b. pemeliharaan ternak dan pengadaan makanan ternak ;
c. pembibitan hijauan makanan ternak ;
d. pendistribusian bibit ternak ;
e. pelaksanaan ketatausahaan ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 6
Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
terdiri atas :
a. Kepala Balai ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Produksi ;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
Pasal 7
Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai
tugas memitnpin, mengawasi, mengkoordinasikan pengelolaan pemeliharaan
dan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak serta urusan
ketatausahaan dinas.
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum,
keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumahtanggaan.
Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
b. pengelolaan administrasi keuangan ;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
d. pengelolaan peralatan kantor ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Pembibitan
Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
Pasal 10
Soksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pemuliabiakan, pemeliharaan
dan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak.
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, Seksi Produksi,
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit
ternak dan hijauan makanan ternak ;
b. penyediaan bibit sesuai dengan standar mutu ;
c. pelaksanaan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak dan bibit hijauan
makanan ternak ;
d. pelaksanaan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
e. pemeliharaan lahan dan sarana pembibitan ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Pembibitan
Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
Pasal 12
(1) Seksi Produksi terdiri atas :
a. Sub Seksi Pembibitan Ternak dan Pemuliabiakan Ternak ;
b. Sub Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak ;
c. Sub Seksi Produksi dan Distribusi;
(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.
Pasal 13
(1) Sub Seksi Pembibitan dan Pemuliabiakan Ternak mempunyai tugas :
a. melakukan pemeliharaan ternak dan penyediaan makanan ternak ;
b. menghimpun data dan melakukan pencatatan tentang kebutuhan bibit
ternak;
c. melakukan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak;
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan
dan pemuliabiakan ternak ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Produksi;
(2) Sub Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai tugas :
a. melakukan hijauan makanan ternak ;
b. melakukan pengelolaan hijauan makanan ternak ;
c. melakukan analisis jumlah dan kebutuhan hijauan makanan ternak ;
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan,
hijauan makanan ternak ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Produksi ;
(3) Sub Seksi Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan sarana dan melakukan pemeliharaan sarana produksi
pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
b. menyiapkan bibit ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan
kebutuhan ;
c. melakukan pencatatan dan distribusi bibit ternak dan bibit hijauan
makanan ternak ;
d. menyiapkan bahan dan melakukan pelatihan untuk peningkatan
ketrampilan tehnis dibidang peternakan ;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan
dan pemeliharaan sarana produksi serta pendistribusian bibit ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Seksi
Produksi.
Bagian Ketiga
Nama dan Lokasi
Pasal 14
Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jawa Timur yaitu :
a. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Garahan
Kabupaten Jember, dengan spesifikasi bibit kambing dan domba ekor
gemuk ;
b. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Karangwaru
Kabupaten Tuban, dengan spesifikasi bibit sapi potong ;
c. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Branggahan
Kabupaten Kediri, dengan spesifikasi ternak itik ;
d. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Prampelan
Kabupaten Magetan, dengan spesifikasi unggas ;
e. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Singosari
Kabupaten Malang, dengan usaha Taman ternak spesifikasi ternak
kambing;
f. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu Kabupaten
Malang, dengan spesifikasi bibit sapi perah dan unggas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
BAB IV
BALAI INSEMINASI BUATAN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 15
Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Peternakan dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan inseminasi buatan
serta ketatausahaan.
Pasal 16
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Balai Inseminasi
Buatan mempunyai fungsi :
a. pelayanan pelaksanaan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya ;
b. pengadaan dan distribusi mani beku ;
c. pengkajian dan pemeliharaan bahan inseminasi buatan ;
d. penanganan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengadaan mani
beku ;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ;
f. pelaksanaan ketatausahaan ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 17
Susunan Organisasi Balai Inseminasi Buatan terdiri atas :
a. Kepala Balai ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pelayanan ;
d. Kelompok Jabatan Fungsiorial.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
Pasal 18
Kepala Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas memimpin, mengawasi,
mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan inseminasi buatan dan
pemerataan hasilnya serta ketatausahaan.
Pasal 19
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,
keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Sub Bagian tata
Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
b. pengelolaan administrasi keuangan ;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Balai Inseminasi
Buatan.
Pasal 21
Seksi Pelayanan mempunyai tugas pengadaan, pemeriksaan dan pengujian,
pendistribusian mani beku serta pencatatan hasil inseminasi buatan.
Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21, Seksi lelayanan
mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengkajian data serta menyusun program inseminasi
buatan ;
b. pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku ;
c. pemeriksaan dan pengkajian kualitas mani beku serta kondisi akseptor;
d. pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan serta penanggulangan
gangguan reproduksi ;
e. pembinaan dan pemantauan terhadap ternak hasil Inseminasi Buatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 9
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Inseminasi
Buatan.
Pasal 23
(1) Seksi Pelayanan terdiri atas :
a. Sub Seksi Pengadaan dari Distribusi ;
b. Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan ;
(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Pasal 24
(1) Sub Seksi Pengadaan dan Distribusi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program inseminasi buatan dan
kebutuhan bahan inseminasi buatan ;
b. melakukan pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku ;
c. melakukan pemeriksaan dan pengamatan kwalitas mani beku ;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Inseminasi
Buatan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pelayanan ;
(2) Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan, mempunyai tugas :
a. melakukan pengujian fertilitas mani beku ;
b. menyusun rencana dan melakukan pemeriksaan dan bimbingan
terhadap gangguan akseptor inseminasi buatan ;
c. melaksanakan pemerataan teknologi inseminasi Buatan dan transfer
embrio ;
d. melakukan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kebuntingan ;
e. melakukan pengobatan terhadap gangguan reproduksi serta melaporkan
hasilnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pelayanan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10
Bagian Ketiga
Nama dan Lokasi
Pasal 25
Balai Inseminasi Buatan berlokasi di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
BAB V
LABORATORIUM KESHHATAN HEWAN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 26
Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Peternakan di bidang pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa
penyakit hewan serta ketatausahaan.
Pasal 27
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 26, Balai Laboratorium
Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidikan penyakit hewan ;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan ;
c. pelaksanaan evaluasi dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan ;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 28
Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Hewan terdiri atas :
a. Kepala Balai ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pelayanan ;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11
Pasal 29
Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin,
mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan, diagnosa penyakit
hewan dan saran penanggulangannya serta tugas-tugas ketatausahaan.
Pasal 30
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,
keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.
Pasal 31
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
b. pengelolaan administrasi keuangan ;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai
Laboratorium Kesehatan Hewan.
Pasal 32
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan dan
diagnosa penyakit hewan bakteriawi, virusi, parasiti dan patologi serta saran
penanggulangannya.
Pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 32, Seksi Pelayanan
mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengkajian bahan (sample) untuk mengetahui jenis
penyakit hewan ;
b. pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa tentang penyakit hewan yang
disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi ;
c. pelaksanaan evaluasi hasil pemeriksaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 12
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium
Kesehatan Hewan.
Pasal 34
(1) Seksi Pelayanan terdiri atas :
a. Sub Seksi Pemeriksaan ;
b. Sub Seksi Evaluasi ;
(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang
berada di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Pasal 35
(1) Sub Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas :
a. mencari dan menerima bahan untuk pemeriksaan penyakit hewan ;
b. melakukan pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan yang
disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi ;
c. membuat catatan dan laporan tentang hasil pemeriksaan atau
diagnosa ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pelayanan.
(2) Sub Seksi Evaluasi, mempunyai tugas :
a. menghimpun data tentang hasil pemeriksaan penyakit hewan ;
b. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan dan diagnosa tentang kondisi
dan penyakit hewan ;
c. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan diagnosa ;
d. menyusun petunjuk tentang cara-cara penanggulangan penyakit hewan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pelayanan.
Bagian Ketiga
Nama dan Lokasi
Pasal 36
Laboratorium Kesehatan Hewan berlokasi di Kecamatan Kota Kabupaten
Tuban dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 13
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSZONAL
Pasal 37
Kelompok Jabatan Fungsional raempunyai tugas melaksana-kan sebagian
tugas Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan sesuai bidang
keahlian dan kebutuhan.
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37,
terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir
oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur ;
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan
Ternak, Kepala Inseminasi Buatan dan Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 40
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup
Dinas Peternakan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi,
memberi bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Peternakan dalam
melaksanakan tugas wajib menerap-kan prinsip koordinasi baik dalam
lingkungan dan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan maupun
dalam lingkungan Dinas Peternakan serta dengan instansi lainnya.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 41
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur Jawa Timur dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuni syarat atas usul Kepala Dinas molalui Sekretaris Daerah Propinsi
Jawa Timur ;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 43
Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1998 Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Peternakan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 15
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 September 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 16
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor
18 Tahun 2000 Seri D.
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMURNOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2000
III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN
PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, perlu ditingkatkan
pula usaha-usaha peningkatan produksi pangan terutama yang berasal dari produk hewani.
Untuk itu perlu dukungan petugas di lapangan yang secara langsung menangani kegiatan-
kegiatan operasional Dinas Peternakan dilasanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas Peternakan telah diatur
dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Mei 1998 Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Peternakan Propinsi Jawa
Tirnur, selanjutnya sesuai Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, susunan organisasi pe-rangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, untuk itu perlu mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut dalam
Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pembibitan adalah kegiatan untuk
menghasilkan bibit ternak atau tanaman bahan untuk keperluan
sendiri ;
Pasal 5 : a. yang dimaksud dengan Bibit Ternak adalah ternak, mani,
telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui
seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata
mutu ternak.
b. yang dimaksud dengan Pemulia Biakan adalah kegiatan
budidaya ternak yang bertujuan untuk meningkatkan mutu
genetik dan meningkatkan produktivitas ternak melalui
peningkatan kelahiran dengan perkawinan pejantan unggul.
Pasal 6 sampai dengan 45 : Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
top related