Pembukuan keuangan bendahara
Post on 24-May-2015
9003 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
1
2
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
PENDAHULUAN
POKOK PENGATURAN
PEMBUKUAN BENDAHARA
DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
VERIFIKASI LPJ BNDAHARA
KERUGIAN NEGARA
MATERI KULIAH
IPENDAHULUAN
A. Dasar HukumB. Pengertian,Tugas dan Kewajiban Bendahara C. Manfaat dan Tujuan PembukuanD. Perbedaan Konsepsi Lama/BaruE. Ruang Lingkup
3
• UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan:
Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa BUN.
• PP Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 31 menyatakan:Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN;Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BUN atau Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga, dan BPK.
A. Dasar Hukum
4
• PMK No.73/MK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
5
PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2004 Pasal 1BENDAHARA : adalah setiap orang atau badan yang diberi
tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/srt berharga/barang-
barang milik negara/daerah.
BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) : adalah Men.KeuanganKUASA BENDAHARA UMUM NEGARA, adalah :
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN );2. Bank-Bank Pemerintah;3. PT. Pos Indonesia; 2 dan 3 ditetapkan oleh Menkeu utk melaks. tugas KPPN rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
7
BENDAHARA PENERIMAN & PENGELUARAN
UU NO.1 THN 2004 Psl.10 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
Jabatan Bendahara adalah pejabat fungsional dan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut.
Tugas Bendahara
Bendahara Pengeluaran
MENYIMPANMENERIMA
Menyetorkan/MembayarkanMenatausahakan dan Mempertanggungjawabka
n Pasal 4 ayat 1
Pemisahan Kewenangan mulai tahun anggaran 2005
9
Comptabel beheer administratief beheer
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat
10
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGGUNA ANGGARAN
SATKERKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
SATKERKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PEMBUATKOMITMEN
PEMBUATKOMITMEN BENDAHARABENDAHARA PENGUJI
PENERBIT SPM
PENGUJIPENERBIT SPM
UNIT AKUNTANSI
INSTANSI
UNIT AKUNTANSI
INSTANSI
PENGAWAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENGAWAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan
.
11
6 December 2004 Tkd - SPD 03 134
POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJ ABATPERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN
PRESIDEN(Selaku KepalaPemerintahan)
KEPALA KPPN(selaku Kuasa
BendaharaUmumNegara)
KEPALA KANTOR(selaku
KuasaPenggunaAnggaran/Barang)
MENTERI KEUANGAN(selaku Bendahara
UmumNegara)
MENTERI TEKNIS(selaku PenggunaAnggaran/Barang)
Pendelegasiankewenangan pelaksanaanprogram
Pendelegasiankewenangan perbendaharaan
BendaharaPenerimaan/Pengeluaran
12
BENDAHARA PENGELUARAN Melaksanakan Fungsi :1. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran belanja
negara;2. Pembukaan Rekening Bendahara pada Bank Pemerintah;3. Bendahara Pengeluaran sbg Wajib Pungut Pajak;4. Melaksanakan pembukuan5. Mengajukan persetujuan dan penghapusan kekurangan uang
dari perhitungan bendahara dan peniadaan selisihantara Saldo Buku dan Saldo Kas.
Bendahara Penerima Melaksanakan Fungsi
1. MENERIMA/MENAGIH : PNBP hasil pungutan, penagihan dan setoran dari debitur/terutang/wajib
bayar.2. MENYIMPAN : pada rekening Bank Pemerintah/Giro
Pos a.n. Jabatan atau tunai di brankas.3. MENYETOR : ke Rekening Kas Negara dengan Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP)4. MEMBUKUKAN : mencatat semua penerimaan dan
penyetoran pada BKU dan BP terkait.5. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN : membuat laporan/pertanggungjawaban
PNBP dan menyampaikan laporan paling
lambat tgl. 10 bulan berikutnya. Apabila ada kerugian negara maka
Bend. Penerima dapat dikenakan TP/TGR.
13
PEMBUKUAN KEUANGAN BENDAHARA TERDIRI DUA BAGIAN, YAITU :
1. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN;
2. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN.
B. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara
Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU,Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan
perintah bayar dari KPA,Pengawasan pencapaian target anggaran
penerimaan.
2. Manfaat bagi Pimpinan SatkerMerupakan managerial report, sebagai sarana
untuk:Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan
kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana),
Pelengkap SAI, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara.
14
3. Manfaat LPJ bagi Kuasa BUN/KPPN
– Alat monitoring rekening Satker diwilayah kerja KPPN
– Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya, meliputi:a. Saldo UP/TUP;b. Saldo SPM-LS Bendahara;c. Saldo Pajak;d. Saldo penerimaan lainnya;e. Saldo penerimaan pada Bendahara
Penerimaan.
– Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan yang dilakukan KPPN dengan Bendahara.
– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Bendahara. 15
4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN– Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan
keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya,– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan
kepada KPPN dan Bendahara,– Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian
dispensasi TUP.
5. Manfaat LPJ bagi Direktorat PKN– Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan
keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia,– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan
kepada Kanwil dan Bendahara,– Memberikan sumbangan data Neraca dan
Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara.
16
6. Tujuan
• Memenuhi amanat reformasi dibidang Keuangan Negara dengan memberikan pedoman/pengaturan yang komprehensif mengenai penatausahaan kas Bendahara instansi
• Menggantikan konsepsi lama yang berakar dari produk hukum kolonial dan ketinggalan jaman
17
C. Perbedaan Konsepsi Lama/BaruKonsepsi lama
(KMK 332/1968)Konsepsi baru
(UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008)
Hubungan Bendahara dengan KPA
•Pengaruh atasan langsung terhadap Bendahara sangat dominan
• Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (KPA).• Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan oleh KPA (apabila persyaratan tidak terpenuhi) 18
Konsepsi lama(KMK 332/1968)
Konsepsi baruUU 1/2004 PP 8/2006 PMK
73/MK.05/2008
Hubungan Bendahara dengan KPPN
• Hubungan bendahara dengan KPPN tidak jelas/ tidak diatur
• UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) mengatur:
Bendahara bertanggung- jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya kepada KPPN
•PP 8 Thn 2006 mengatur: Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN
19
Konsepsi lama(KMK 332/1968)
Konsepsi baru(UU 1/2004 PP 8/2006 PMK
73/MK.05/2008)
Pembukuan Bendahara
• Hanya mengatur pembuku- an pada BKU (selebihnya dituangkan dalam modul ajaran BPPK)
• Pengaturan pembukuan sangat kaku (harus tulis tangan dengan tinta warna tertentu)
• Pengaturan lebih luas, meliputi penatausahaan (pengelolaan uang, pembu- kuan dan pertanggungja- wabannya)
• Pengaturan pembukuan sangat luwes (dapat dengan tulis tangan dan/atau menggunakan komputer)
20
D. Ruang Lingkup Pengaturan
1. Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja Kementerian/Lembaga
2. Seluruh Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga
3. Bendahara Pengeluaran pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan
4. Tidak termasuk Bendahara Pengeluaran penyalur dana dalam rangka APBD
21
IIPOKOK PENGATURAN
A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA
B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN
C. Penatausahaan Kas
D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
E. Penatausahaan Kas Bendahara Penerima
F. Pembukuan Bendahara Penerima
G. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran
H. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
22
A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA
1. Bendahara adalah pejabat fungsional
2. Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi secara fungsional
bertanggungjawab kepada BUN/Kuasa BUN
3. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak terpenuhi (kelengkapan, perhitungan dan ketersediaan dana)
4. Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakan
23
B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN
1. Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada BUN/Kuasa BUN
2. Bendahara wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau Kuasa BUN
3. BUN/Kuasa BUN melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
4. BUN/Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi atas ketidak patuhan penyampaian LPJ Bendahara
24
C. Penatausahaan kas1. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
tidak boleh saling merangkap kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN
2. Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi satuan kerja (termasuk SPM-LS), namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN
3. Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi
4. Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara
5. Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA/KPA dhi. PPK
25
6. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertang-gungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
7. Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri
8. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara
9. Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran
10. PPK menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA disertai bukti-bukti pengeluaran
11. KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
26
D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
2. BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan
3. Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP
4. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran
27
5. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran
6. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP.
28
PENGELOLAAN KAS BENDAHARA PENERIMA
1. Orang/Badan Hk yg diwajibkan menyetor PNBP, wajib menyetorkan langsung ke KN (kecuali jenis penerimaan ttt diatur khusus dan mendapat persetujuan Menkeu)
2. Penyetoran PNBP ke KN hrs memakai SSBP3. SSBP yg dinyatakan sah disampaikan kpd
Bendahara Penerima
4.Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor
(kecuali utk jenis penerimaan ttt yang diatur khusus dan mendpt persetujuan Menkeu)
5. Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung dari wajib setor, maka bendahara wajib :-. Membuat SBS 2 rangkap(format SBS ditetapkan oleh Menteri/Pim.Lembaga yg bertggjwb atas penerimaan) -. Menyampaikan SBS lbr-1 kpd penyetor, lbr-2 sbg bukti pembukuan bendahara-. Menyetor seluruh penerimaan ke KN se- lambat2nya 1 hari kerja memakai SSBP (kecuali jenis penerimaan ttt yg penyetor- annya diatur secara berkala)
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB
MENYETORKAN SELURUH UANG NEGARA YANG DIKUASAINYA KE KAS NEGARA
(MENGGUNAKAN FORMULIR SSBP)
PEMBUKUANBENDAHARA PENERIMAAN
• Bendahara Penerimaan wajib menye-lenggarakan pembukuan terhadap :-. Seluruh penerimaan-. Pengeluaran/penyetoran penerimaan
• Dibukukan pada :-. Buku Kas Umum-. Buku-Buku Pembantu-. Buku Pengawasan Anggaran
• Buku-2 pembantu/register-2 dapat ditentukan oleh Menteri/Pimp.Lembaga kecuali BKU
• Setiap transaksi penerimaan/pengelu-aran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pem-bantu/register-2
• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU
-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara)
-. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pem- bukuan penerimaan sekaligus bukti pem- bukuan pengeluaran bendahara)
-. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara
DOKUMEN SUMBER DOKUMEN SUMBER
PEMBUKUAN BENDAHARAPEMBUKUAN BENDAHARA
BERFUNGSI SEBAGAIBERFUNGSI SEBAGAI
BUKTI REALISASI TARGETBUKTI REALISASI TARGET
ANGGARAN PENERIMAAN ANGGARAN PENERIMAAN
UTK M.A. BERKENAANUTK M.A. BERKENAAN
DALAM BUKU PENGAWASANDALAM BUKU PENGAWASAN ANGGARANANGGARAN
PENATAUSAHAAN KASPENATAUSAHAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
PENGELOLAAN KASPENGELOLAAN KAS
UP DAN TUPUP DAN TUP
BENDAHARA MENERIMAUP/TUP/GUP
DARI KUASA BUN
UNTUK KELANCARAN PELAKSANAANKEGIATAN OPERASIONAL KANTOR
SEHARI-HARI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DGN UP HANYA DAPAT DILAKUKAN
OLEH BENDAHARA PENGELUARANATAS
PERINTAH PA/KPA
• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP setelah :
-. Meneliti kelengkapan perintah bayar yang diajukan PA/KPA meliputi :
1. kuitansi/tanda terima2. faktur pajak3. dokumen lain yg jd dasar hak
tagih
-. -. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yg tercantum dlm perintah pembayaran, ter- masuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yg dibebankan kpd pihak ketiga
-. Menguji ketersediaan dana, meliputi pe- ngujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yg dimintakan
Wewenang Bendahara Pengeluaran
• Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS
• Menerima dan menyimpan UP/GU/TU• Melakukan pembayaran dari uang persediaan
yang dikelolannya• Menolak perintah bayar• Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS• Mengembalikan dokumen pendukung LS
Pasal 4 ayat 2
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB MENOLAK
PERINTAH PEMBAYARAN DARI PA/KPAPERINTAH PEMBAYARAN DARI PA/KPA
BILA PERSYARATAN BILA PERSYARATAN
TIDAK DIPENUHITIDAK DIPENUHI
BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARANBERTANGGUNG JAWAB
SECARA PRIBADI
ATAS PEMBAYARAN YANGATAS PEMBAYARAN YANG
DILAKSANAKANNYADILAKSANAKANNYA
DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARANBENDAHARA PENGELUARAN WAJIB
MEMPERHITUNGKANKEWAJIBAN-2 PIHAK KETIGA
KEPADA NEGARA
(PAJAK DAN BUKAN PAJAK)
PADA AKHIR TAHUN ANGGARANPADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN WAJIBBENDAHARA PENGELUARAN WAJIBMENYETORKAN
SELURUH SISA UP/TUP
KE KAS NEGARAKE KAS NEGARA
PENGELOLAAN KASPENGELOLAAN KAS
BUKAN UP/TUP BUKAN UP/TUP
• Disamping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lain-nya, meliputi :
1. uang yg berasal dari KN (SPM-LS/SP2D yg ditujukan kepadanya)2. uang yg berasal dari potongan sehubungan dgn fungsi bendahara sbg wajib pungut3. uang dari sumber lainnya yg menjadi hak negara
UANG YANG BERASAL DARI POTONGANDAN YANG MENJADI HAK NEGARA
TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN APAPUN
DENGAN ALASAN APAPUN
UANG YG BERASAL DARI POTONGAN, DAN UANG YG MENJADI HAK NEGARA
SERTA SISA UANG YANG BERASAL DARI KAS NEGARAHARUS SEGERA DISETORKAN KE KAS NEGARA
SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN
(PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERKENAAN)
• Penyetoran ke Kas Negara menggunakan formulir sbb :
a. Formulir SSP (utk setoran pajak, m.a. sesuai jenis pajaknya)b. Formulir SSPB (utk pengembalian belanja TA berjalan, m.a. pengembalian atas SPM berkenaan)c. Formulir SSBP (utk setoran PNBP, termasuk pengembalian belanja TA yang lalu.
PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN
P2K
PPSPM
KPPN
UAKPABENLU
KPA
SPP
SPMSP2D + SPM s
SPMsSPMs
SPMs
REKONSILIASI (1)
(2)
(3)
(4)(5)
(6)
(7)
FLOW CHART DOKUMEN
PPK
Pihak ke 3
PPSPM
KPPN
BENDAHARA
UAKPA
belanja
1
5SPP-GUP SPM-GUP 6
Uji & periksa
SP2DGUP
7a
7b
Uji & periksa
SP2DGUP
8
9
Bukukan
1. Alur Pembayaran dengan UP
Posting
BO I
SP2DGUP
Perintah
Uji & periksaBukukan
2
3
4
7C
KonsepSPM
SP2DGUP
PPK
Pihak ke 3
PPSPM
KPPN
BENDAHARAUAKPA
Kontrak
1
2SPP-LS SPM-LS 3
Uji & periksa
SP2DLS
4a
4b
Uji & periksa
SP2DLS
5
6
Bukukan
2. Alur Pembayaran Langsung
Posting
BO I
SP2DLS
4C
KonsepSPM
SP2DLS
1. P2K menyampaikan SPP dan kelengkapannya kepada PPSPM utk diuji dan diterbitkan SPM
2. PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kpd KPPN utk diuji dan diterbitkan SP2D
3. KPPN menyampaikan SP2D dan SPM yang dinyatakan sah kpd KPA c.q. PPSPM
4. PPSPM menyampaikan SPM yg sah kepada UAKPA utk dibukukan
5. UAKPA menyampaikan SPM yg sah kepada Bendahara Pengeluaran utk dibukukan
6. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM yang sah kpd PPSPM sbg arsip KPA
7. KPA wajib melaksanakan Rekonsiliasi antara pembukuan Benlu dan pembukuan UAKPA
• Bendahara Pengeluaran wajib menyelengga-rakan pembukuan seluruh transaksi (peneri-maan dan pengeluaran) dlm rangka pelaksa-naan anggaran belanja satker
• Bendahara Pengeluaran wajib menyelengga-rakan pembukuan dlm BKU, buku-2 pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran
• PA/KPA dpt menentukan buku-2 pembantu/ register-2 disamping BKU
TATA CARA PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN
• Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pembantu/register-2
• Dokumen Sumber pembukuan Bendahara yang harus dicatat dalam BKU, antara lain :a. SPM-UP dan SPM-TUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)b. SPM-GUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)c. SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran /in-out )
d. SPM-LS kpd pihak ke-3/rekanan yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran/in-out)
e. SPM-LS kpd Bendahara Pengeluaran yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)
f. Kuitansi/dokumen pembayaran/tanda terima(sbg bukti pembukuan pengeluaran)
g. Faktur pajak, bukti potongan(sbg bukti pembukuan penerimaan)
h. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah(sbg bukti pembukuan pengeluaran)
• Kuitansi/dokumen pembayaran dibukukan sebesar nilai bruto
• Nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran utk m.a. berkenaan dlm Buku Pengawasan Anggaran
• SPM-GUP dan SPM-GUP Nihil berfungsi sebagai pe-ngesahan atas kuitansi/dokumen pembayaran
• SPM-LS dibukukan sebesar nilai bruto (nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran sekaligus sebagai pengesahan atas belanja pada m.a, ybs)
PENATAUSAHAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU(BPP)
• Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP
• BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya
• BPP bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
• LPJ-BPP disampaikan kpd Bendahara Pengeluaran (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya) disertai salinan rek.koran dari bank/pos utk bulan berkenaan
• P2K wajib melakukan pemeriksaan kas sekurang-2 nya 1 x dalam sebulan
• P2K menerbitkan SPP dan menyampaikan kpd PA/ KPA disertai dg bukti-2 pengeluarannya(BPP harus menyampaikan LPJ terlebih dahulu kpd Bendahara Pengeluaran)
• Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib me-nyetorkan seluruh uang dlm penguasaannya ke KN, sisa UP dikembalikan ke rek. Bendahara Pengeluaran
• Bendahara Pengeluaran dpt membukukan transaksi atas dasar nilai yg tertuang dlm LPJ-BPP
IIIPEMBUKUAN BENDAHARA
A. Prinsip PembukuanB. Dokumen Sumber PembukuanC. Pembukuan Dengan Komputer D. Jenis Buku BendaharaE. Diagram Pembukuan Bdh PenerimaanF. Diagram Pembukuan Bdh PengeluaranG. Diagram Pembukuan BPP
70
71
PEMBUKUAN BENDAHARA
KEGIATAN PENCATATAN SEMUA TRANSAKSI/ MUTASI KEUANGAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA SECARA:• KRONOLOGIS• SISTEMATIS• KONTINU• SUSTINABLEPADA BUKU-BUKU YANG BENTUK DAN JENISNYA DITETAPKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
A. Prinsip Pembukuan
1. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan
2. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran
3. PA/KPA dapat menentukan buku-buku bantu/register selain Buku Kas Umum
4. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas bruto
5. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer
6. KPA melaksanakan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan
72
73
SISTEM PENCATATAN
1. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan menggunakan basis kas, pencatatan dilakukan pada saat terjadinya penerimaan kas atau pada saat terjadinya pengeluaran kas.
2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan asas bruto, yaitu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto.
Apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan pengeluaran sekaligus penerimaan maka pencatatan atas transaksi tsb dilakukan secara terpisah.
Sehingga masing-masing dicatat nilai brutonya.
PROSEDUR PEMBUKUAN
1. BUKTI-BUKTI PENERIMAAN/PENGELUARAN DIBUKUKAN TERLEBIH DAHULU, BARU KEMUDIAN DILAKSANAKAN PENERIMAAN ATAU PEMBAYARAN
2. SETIAP PENGELUARAN HARUS PERSETUJUAN PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. PADA BUKTI PENGELUARAN HARUS TERCANTUM TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS PENERIMA PEMBAYARAN
74
• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU Bendahara Penerimaan :
-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara)
-. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pem- bukuan penerimaan sekaligus bukti pem- bukuan pengeluaran bendahara)
-. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara
B. Dokumen Sumber Pembukuan
1. DIPA yang telah mendapat pengesahan
2. SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D
3. SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN dan NTB/NTP/NPP
4. Kuitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara
5. Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara
6. SBS/bukti penerimaan Bendahara Penerimaan
Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain:
76
77
DOKUMEN BUKTI PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENERIMAAN PENGELUARAN
1. SPM-UP DAN SPM-TUP YANG TELAH TERBIT SP2D
2. SPM-GUP YABGTELAH TERBIT SP2D
3. SPM-LS ATAS BELANJA PEGAWAI DAN ATAU PERJALANAN DINAS YANG KASNYA DITERIMA MELALUI BEND. PENGELUARAN
4. FAKTUR PAJAK SBG BUKTI PENERIMAAN
HASIL PUNGUTAN PAJAK
5. SPM-LS PENGADAAN BARANG/JASA KPD
PIHAK KE-3 YANG TELAH TERBIT SP2-D
6. SPM-GUP + SP2D NIHIL
7. BUKTI PENARIKAN UANG KAS DARI BANK
8. PENERIMAAN UANG PENGEMBALIAN PERSEKOT
9.. BUKTI PENERIMAAN LAINNYA
1. BUKTI PEMBAYARAN (KUITANSI) PEMBAYARAN DENGAN UP/TUP
2. BUKTI PEMBAYARAN KAS YANG DANANYA BERASAL DARI SPM-LS BELANJA PEGAWAI ATAU SPM-LS BELANJA PERJALANAN DINAS
3. SSP, SSBP DAN SSPB.
4. PEMBERIAN PERSEKOT
5. SPM-LS + SP2D-LS PENGADAAN
BARANG/JASA KPD PIHAK KE-3
6. SPM + SP2D-GU NIHIL
7. BUKTI SETOR UANG TUNAI KE BANK
8. BUKTI PENGELUARAN LAINNYA
C. Pembukuan dengan Komputer
1. Bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku
Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
bulan
2. Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang
ditandatangani Bendahara dan KPA
3. Bendahara wajib memelihara database pembukuan
78
79
D. JENIS BUKU
1. BUKU KAS UMUM2. BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN3. BUKU PEMBANTU, TERDIRI DARI:
a. Buku Pembantu berdasarkan Sumber kas/Jenis kas, meliputi:
1). Buku Pengawasan Uang Persediaan;2). Buku Pengawasan Uang LS Bendahara;3). Buku Pyngutan/Potongan Pajak.
b. Buku Pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi:
1). Buku Kas di Bank;2). Buku Kas Tunai;3). Buku Persekot/Uang Muka PUM.
c. Buku Pembantu Lain-lain.
80
BUKU KAS UMUM
FUNGSI:1. Mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun giral.2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya
perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan.3. Menyediakan data komprehensip tentang pengelolaan dana yang dikuasai oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran terutama uang persediaan.4. Bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
anggaran.
81
BENTUK BUKU KAS UMUM
Buku Kas Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:- Bagian 1 : Untuk menginformasikan identitas
Satker, identitas DIPA, Pagu Belanja per kegiatan Pengguna Anggaran/KPA dan Bendahara
Pengeluaran. (Halaman pertama)- Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan
dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst)
- Bagian 3 : Untuk lembar catatan pemeriksaan kas baik yang dilakukan oleh PA/KPA atau Pejabat
fungsional pengawasan lainnya.(Halaman terakhir)
82
Bagian 1
BUKU KAS UMUM
Departemen/Lembaga : ……………………………………………….Unit Organisasi : ……………………………………………….Propinsi/Kabupaten/Kota : ……………………………………………….Satuan Krja : ……………………………………………….Tgl.No. SP. DIPA : ……………………………………………….Tahun Anggaran : ……………………………………………….KPPN : ……………………………………………….Pagu DIPA per Kegiatan : 1). ……………………… Rp ………………
2). ……………………… Rp ……………… 3). ……………………… Rp ………………
Jumlah Rp ……………...
Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nama……………………… Nama ……………………..NIP ……………………….. NIP ………………………..
83
- Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst).
BUKU KAS UMUM
TGL NO
BUKTI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6
84
Bagian 3 :Catatan Hasil Pemeriksaan Kas
Padahari ini………………tanggal……………bulan………..tahun………….kami selakuKuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp …………………. Dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor………….Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran
A. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran (yang belum dipertanggungjawabkan):
1. Saldo Buku Kas di Bank Rp …………………….
2. Saldo Buku Kas Tunai Rp …………………….3. Saldo Buku Persekot Rp ……………………. Jumlah (1+2+3) Rp………………
B. Saldo Kas pada huruf A tsb terdiri dari :1. Saldo Buku Pengawasan UP Rp…………………….2. Saldo Buku Peng. LS Bendahara Rp ……………………3. Saldo Buku Pungutan Pajak Rp ……………………4. Saldo Buku Lain-lain Rp …………………… Jumlah (1+2+3+4) Rp ………………
C. Selisih Pembukuan (A – B) Rp ………………
85
Bagian 3… (lanjutan)II. Hasil Pemeriksaan Fisik Kas
A. Fisik Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran:1. Uang di rekening Bank : Rp ……………..2. Uang di Brankas Bendahara : Rp ……………..3. Bukti Persekot PUM : Rp …………….. Jumlah (1+2+3) Rp
……………..B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A – II.A) Rp ……………..
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran:
1. Saldo UP : Rp …………….2. Kuitansi UP yang belum disahkan : Rp ……………. Jumlah (1+2) Rp ………….....
B. Selisih UP pembukuan Bendahara Pengeluarandengan UAKPA (III.A –III.B) Rp …………….
IV. Penjelasan atas selisih:1. Selisih pembukuan ……………………………………………………………………2. Selisih Kas …………………………………………………………………………….3. Selisih UP ……………………………………………………………………………..Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nama ………………………. Nama……………………..NIP …………………………. NIP ……………………….
86
BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARANFUNGSI:Mencatat segala pengeluaran baik yang menggunakan UP, melalui dana LS Bendahara maupun LS kepada fihak ketiga.Buku Pengawasan Kredit Anggaran dibuat sesuai dengan klasifikasi belanja atau BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran) yaitu akun belanja dengan kode 4 (empat) digit pertama, dimana tiap klasifikasi belanja/BKPK terdiri dari beberapa MAK yang disebut akun belanja dengan kode 6 (enam) digit.BENTUK:
BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARANDepartemen/Lembaga : (….) …………………….. Fungsi : ……………………….Unit Organisasi : (….) …………………….. Sub Fungsi :………………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Program : ……………………….Satuan Kerja : (….)……………………… Kegiatan : ……………………….Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl. No.
BKU
Uraian
Pembayaran Sisa Kredit Anggaran Posisi UP
UP LS BKPK Akun/
MAK
Akun/
MAK
Bukti
Keluar
Bukti
Masuk
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
87
BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAANFUNGSI:1. Mencatat seluruh transaksi atas UP;2. Memantau uang persediaan, sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan
penggantian uang persediaan (GUP)
BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAANDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
88
BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARAFUNGSI :1. Mencatat transaksi dana LS Bendahara;2. Memantau dana LS yang diterima Bendahara dan pembayarannya kepada yang
berhak.BENTUK :
BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARADepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………Tgl. No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
89
BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAKFUNGSI :1. Mencatat penerimaan hasil pungutan/potongan pajak;2. Sebagai alat monitor atas jumlah hasil pungutan/potongan pajak dan
penyetorannya.BENTUK :
BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAKDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl.
No.
Bukti Uraian
Penerimaan
Pengeluaran SaldoPPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
BUKU KAS DI BANKFUNGSI :1. Mencatat segala transaksi mengenai perubahan uang kas pada rekening Bank;2. Sebagai alat kontrol terhadap BKU dalam hal lalu-lintas uang kas di Bank.BENTUK :
BUKU KAS DI BANKDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl. No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
91
BUKU KAS TUNAIFUNGSI :1. Mencatat segala transaksi uang tunai;2. Memantau uang kas tunai yang ada di Brandkas.BENTUK :
BUKU KAS TUNAIDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl. No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
92
BUKU PERSEKOT/UANG BPPFUNGSI :1. Mencatat pengeluaran yang belum dipastikan jumlah sesungguhnya (belum
definitif);2. Memantau jumlah uang kas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PUM.3. BENTUK :
BUKU PERSEKOT/UANG BPPDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl. No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
93
BUKU PEMBANTU LAIN-LAINFUNGSI :Mencatat penerimaan / pengeluaran yang diluar aktivitas Bendahara Pengeluaran, sehingga tidak dapat dicatat dalam buku buku pembantu terdahulu;
BENTUK :BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Departemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………
Tgl. No.
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
94
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUANA. PEMBUKUAN DASAR PADA BUKU KAS UMUM;
1. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN PERTAMA BUK KAS UMUM;2. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN TERAKHIR BKU;3. PEMBUKUAN AWAL BULAN (SALDO AWAL), PENCATATAN
DENGAN TINTA HITAM, LARANGAN ADA RUANG YANG KOSONGDAN PERBAIKAN KESALAHAN;
4. MENERIMA SPM/SP2D-UP (TUP);5. MENERIMA SPM/SP2D- LS BENDAHARA;6. TRANSAKSI PERPINDAHAN KAS ANTAR TEMPAT KAS TERSIMPAN:
a. Perpindahan dari Kas di Bank ke Kas Tunai atau sebaliknya;b. Perpindahan dari Kas Tunai ke Kas di PUM (Persekot).
7. TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA DENGAN UP/TUP;8. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS DARI SPM –LS BENDAHARA;9. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS DARI PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK DAN
PENYETORANNYA KE KAS NEGARA; 10. MENERIMA SPM/SP2D PENGGANTIAN UP (SPM-GUP); 11. PENGESAHAN BELANJA DARI PENGGUNAAN DANA TUP; 12. PENCATATAN SPM/SP2D-LS YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK KETIGA; 13. PENUTUPAN BKU DAN BUKU PEMBANTU TERKAIT;
IVDIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARAA. Diagram Pembukuan Bendahara
PenerimaB. Diagram Pembukuan Bendahara
PengeluaranC. Diagram Pembukuan Bendahara
Pengeluaran PembantuD. Jurnal dan Posting
95
ADIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENERIMAAN
96
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP XX
BP XXX
BP XXXX
Was MAP
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K Target
Real
DIPA/Target
SBS
SSBP (strn Bdh)
SSBP (strn WB)
97
BENDAHARA PENERIMAAN
90
90
90
30
30
30
30
30
301
010
10
10
BDIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN
98
1.Transaksi Non Kas
2.Transaksi atas UP
3.Transaksi atas SPM-LS-Bdh
4.Transaksi atas LPJ-BPP
5.Transaksi atas UM Perjadin
6.Transaksi Lain-lain
1. TRANSAKSI NON KAS
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
DIPA
SPM-LS Phk3
99
BENDAHARA PENGELUARAN
90
90
90
15
15
15
15
2. TRANSAKSI atas UP
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
SPM-UP/TUP
Potongan
Kwitansi (bruto)
Faktur Pjk
SPM-GUPPotongan
SSP
SSBP(setoran sisa UP)
100
BENDAHARA PENGELUARAN
25
25
250 0 0
20
20
20
202 2 2
20
20
20
200 0 0
2 2 2
5 5 5
3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
SPM-Ls-Bdh Potongan
Kwt/td terima
SSPB
101
BENDAHARA PENGELUARAN
30 3
30 3
30 327
27
30
30
22
22
225 5 5
4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP
Dokumen Sumber/ LPJ-BPP
B K U
BP Kas
BP BPP
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’
sahan
D K D K D K D K D K D K D K
Bukti Penyaluran dana Kpd BPP
Belanja atas UP
Pengmb sisa UP
Pemb. Ls-Bdh
Setoran sisa Ls-Bdh
Pungutan Pajak
Setoran Pajak
102
BENDAHARA PENGELUARAN
30
30
30
30
17
17
173 3 3
17
6 6 6
4 4 4
2 2 2
2 2 2
3
5. TRANSAKSI atas UM Perjadin
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UM
BP UP
BP-Ls
Bdh
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
Bayar UM Perjadin
Bukti/Kwts Perjadin
Kekurangan bayar
Kelebihan bayar UM
103
BENDAHARA PENGELUARAN
10
10
10
10
12
12
12
12
2 2 2 2
X X X X
6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Lain
2
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
Penerimaan Lain-Lain
PengeluaranSSBP
104
BENDAHARA PENGELUARAN
3 3 3
3 3 3
CDIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
105
1. Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran
2. Belanja atas Dana UP
3. Pembayaran atas Dana SPM-LS-Bdh
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
Td terima:
Dana UP
Dana Ls-Bdh
106
BPP
1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran
20
20
20
201
010
10
2. Belanja atas Dana UP
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
Kwitansi (bruto)
Faktur Pjk
SSP
Str ke Bdh
SPP-GUP 107
BPP
17
17
17
172 2 2
2 2 2
3 3 3
17
17
17
3 3
3. Pembayaran atas Dana LS-Bdh
Dokumen Sumber/
Transaksi
B K U
BP Kas
BP UP
BP-Ls
Bdh
BP Paja
k
Was MAK
Pe’ sahan
D K D K D K D K D K D K
Kwt/td terima
SSBP
108
BPP
6 6 6
4 4 4
D. Jurnal Posting Transaksi Non Kas
109
1.Transaksi DIPA BKU dicatat pada posisi Debet dan
KreditBuku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat
pada posisi Debet
2.Transaksi SPM LS/SP2D LS Kpd Pihak ke 3 BKU dicatat pada Debet dan Kredit Buku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat
pada posisi Kredit
Transaksi atas Uang Persediaan1. Transasksi atas SPM/SP2D UP/TUP / GUP BKU dicatat pada Debet BP Kas dicatat pada Debet BP UP dicatat pada Debet2. Transaksi atas Kuitansi /Bukti2 Pengeluaran BKU dicatat diposisi Kredit BP Kas dicatat diposisi Kredit BP UP dicatat diposisi Kredit B PNGWSN Kredit Anggaran dicatat diposisi Kredit3. Transasksi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pemungutan Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi
Debet Penyetoran Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi
Kredit4. Transaksi SPM/SP2D GUP dan Potongan Dicatat pada BKU, BP Kas dan BP UP pada posisi Debet serta
dianggap sebagai pengesahan dan jika terdapat pemotongan dicatat pada posisi Kredit
5. Transaksi atas penyetoran sisa UP/TUP dengan SSBP Dicatat pada BKU, BP Kas, BP UP pada posisi Kredit
110
Transaksi atas SPM LS Bendahara
1. Transaksi atas SPM/SP2D LS kepada Bendahara Dicatat pada BKU diposisi Debet utk jumlah bruto dan diposisi
kredit utk jumlah potongan Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet sebesar nilai netto Dicatat pada BP LS Bendahara pada psosisi Debet sebesar nilai
netto Dicatat pada Bpengwsan Anggaran diposisi Kredit sebesar nilai
Bruto2. Transaksi atas pembayaran kepada yg berhak dgn bukti kuitansi Dicatat pada BKU pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi kredit sebesar nilai
kuitansi3. Transaksi Pengembalian atas sisa dana yg tidak dibayarkan dgn
SSPB Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit
111
Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
1. Transaski penyaluran dana ke BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet2. Transaksi Belanja atas UP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsn Kredit Anggaran diposisi Kredit3. Transaksi Pengembalian Sisa UP ke Bendahara Induk Dicatat pada BKU diposisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas diposisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit4. Transaksi Pembayaran LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit
112
Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Lanjutan
5. Transaski penyetoran sisa dana LS Bendahara ke Rekening Kas Negara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit6. Transaksi atas pungutan pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet7. Transaksi atas penyetor pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU diposisi Kredit Dicatat pada BP BPP diposisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit
113
Transaksi atas Uang Muka Perjalanan Dinas
1. Transaski Pembayaran Uang Muka kpd Pegawai Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet2. Transaksi atas Bukti Kuitansi Perjalanan Dinas Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadi pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsan Kredit Anggrn pada posisi Kredit3. Transaksi atas kekurangan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet4. Transaksi atas kelebihan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Debet Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Kredit 114
Transaksi Penerimaan Lain-LAin1. Transaksi atas penerimaan lain-lain diluar
penerimaan fungsional dgn menggunakan bukti setor
Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Debet2. Pengeluaran Lain-lain atas penerimaan
tersebut disetor ke rekening Kas Negara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Kredit
115
Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
1. Transaksi atas penerimaan dana dari Bendahara Induk Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP UP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pengawasan Kredit Anggaran utk dana UP pada posisi
Debet Dicatat para BP LS Bendahara pada posisi Debet jika ada transfer utk
pembayaran LS bendahara2. Transaski atas dana Uang Persediaan dgn bukti kuitansi Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pngawasan Kredit Angg pada posisi kredit3. Transaksi atas pajak yang dipungut dan disetor Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet
116
Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Transaki atas setoran Pajak Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit5. Transaksi atas pengeluaran dengan dana LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit6. Transaksi atas kelebihan/sisa dana LS Bendahara yg disetorkan ke
rekening Kas Negara dgn menggunakan SSBP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit
117
VLaporan
Pertanggungjawaban (LPJ)
A. Pengertian LPJ
B. Bentuk LPJ
C. Alur Pembayaran pada Satker
D. Alur Penyusunan LPJ
E. Sanksi
F. Perbedaan LPJ deng LK
118
A. Pengertian LPJ1. LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara
yang menyajikan informasi tentang:a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan
meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku- buku pembantu
b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank
c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan unit akuntansi)
d. Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo pembukuan dan saldo kas
2. LPJ disusun berdasarkan BKU, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK
3. LPJ Bendahara diketahui oleh KPA dan disampaikan secara bulanan dengan disertai salinan rekening koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan BPK. 119
BBENTUK LPJ
120
1.Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan
2.Bentuk LPJ BPP
3.Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran
I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
A. BP Kas ………….
1. BP Kas (tunai/bank) …………… ………….. ……………. ………….
B. BP selain Kas ………….
1. BP ….2. BP …..3. BP ……4. BP Lain-lain
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank
III. Hasil rekonsiliasi internal1. Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara = …….2. Pembukuan menurut UAKPA = …….3. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (1-2) = ……..
IV. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan1. Jelaskan selisih kas (I.A – II) ………..2. Jelaskan selisih pembukuan (III.3) ……..
1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan
I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
A. BP Kas/UM ………….
1. BP Kas (tunai/bank)2. BP UM Perjadin
…………….................
…………..…………..
…………….…………….
………….………….
B. BP selain Kas/UM ………….
1. BP UP - Belanja MA ….. - Belanja MA ….. - Pengembalian UP2. BP LS-Bdh - Pembayaran - Setoran atas LS-Bdh3. BP Pajak4. BP Lain-lain
…………..
…………..
………….…………..
…………..
…………..
………….…………..
…………..…………………….………….…………..………….………….………….…………..
…………..
…………..
………….…………..
II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank
III. Selisih Kas ( I.A.1 – II)
V. Penjelasan Selisih Kas jelaskan selisih kas ………..
2. Bentuk LPJ BPP
I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
A. BP Kas/UM/BPP ………….
1. BP Kas (tunai/bank)2. BP UM Perjadin3. BP BPP (kas di BPP)
…………….................……………
…………..…………..……………
…………….…………….…………….
………….………….…………..
B. BP selain Kas/UM/BPP ………….
1. BP. UP2. BP LS-Bdh3. BP Pajak4. BP Lain-lain
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
…………..…………..………….…………..
II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank
III. Selisih Kas ( I.A.1 – II)
IV. Selisih UP (hasil rekonsiliasi internal)1. Saldo BP UP + Kuitansi UP yg belum disahkan = …….2. Saldo UP menurut UAKPA (SAI) = …….3. Selisih pembukuan UP (1-2)
V. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan UP1. Jelaskan selisih kas ………..2. Jelaskan selisih pembukuan UP ……..
3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran
124
Pembukuan Koreksi Keselahan Pembukuan
125
Kesalahan pembayaran terjadi apabila jumlah yang tertera didalam kuitansi berbeda dengan jumlah lampirannya:
Contoh 1.Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran ATK tgl 15 Maret 2010 Nomor BKU 104 pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- Ternyata diketahui bahwa berdasarkan lampiran-lampirannya jumlah yang benar adalah Rp. 4.950.000,- Kelebihan pembayaran diterima kembali oleh bendahara.Koreksi kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup :--- Kuitansi diganti dengan kuitansi baru--- Kuitansi tidak diganti.
126
127
128
Contoh 2.Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran foto copy tanggal 8 Maret 2009 nomor kwitansi nomor 110 sebesar Rp. 7.657.800,- Tertulis didalam buku kas dengan angka Rp. 7.567.800,- Kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup.
129
Contoh 3.Tgl. 20 Januari 2010 dibayar uang muka kerja untuk biaya makan minum rapat sebesar Rp. 100.000,a. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya dikembalikan kepada bendahara.b. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya merupakan uang muka kerja baru.c. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 120.000,- kekurangannya ditambah oleh bendahara.
130
131
CALUR PEMBAYARAN PADA SATKER
132
1. Alur Pembayaran dengan UP
2. Alur Pembayaran Langsung
3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara
PPK
Pihak ke 3
PPSPM
KPPN
BENDAHARA
UAKPA
belanja
1
5SPP-GUP SPM-GUP 6
Uji & periksa
SP2DGUP
7a
7b
Uji & periksa
SP2DGUP
8
9
Bukukan
1. Alur Pembayaran dengan UP
Posting
BO I
SP2DGUP
Perintah
Uji & periksaBukukan
2
3
4
7C
KonsepSPM
SP2DGUP
PPK
Pihak ke 3
PPSPM
KPPN
BENDAHARAUAKPA
Kontrak
1
2SPP-LS SPM-LS 3
Uji & periksa
SP2DLS
4a
4b
Uji & periksa
SP2DLS
5
6
Bukukan
2. Alur Pembayaran Langsung
Posting
BO I
SP2DLS
4C
KonsepSPM
SP2DLS
PPK
Pihak ke 3
PPSPMKPPN
BENDAHARAUAKPA
Kontrak
6
1SPP-LS SPM-LS 2
Uji & periksa
SP2DLS
3a
3b
Uji & Periksa
SP2DLS
4
5
3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara
BO I
SP2DLS
8
KonsepSPM
Perintah
3c
7
Uji & periksaBukukanBukuka
nPosting
SP2DLS
DALUR PENYUSUNAN LPJ
136
1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP
2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara
KPPNPPSPM
PPK
BENDAHARABPP
Uji & periksa
1
2
3
Bukukan4
LPJ-BPP
6b
6aSPP
Bukukan
Uji & periksa
Pihak ke 3
1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP
Perintah
Belanja
5
PPK
Pihak ke 3
PPSPM KPPN
BENDAHARAUAKPA
Kontrak
SPP SPM
2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara
BO I
SP2D
PembukuanPosting
Rekon
E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian LPJ
1. Atas keterlambatan penyampaian LPJ, dapat
dikenakan sanksi berupa penundaan
penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP
2. Sanksi tidak membebaskan Bendahara dari
kewajiban menyampaikan LPJ
139
F. Perbedaan LPJ dengan LK
1. LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi (accountability report). Dalam LK, kas di bendahara adalah saldo UP/TUP yang belum di SPM-GU kan dan belum disetorkan ke rekening kas negara
2. LPJ adalah pertanggungjawaban bendahara selaku pejabat fungsional (managerial report). Dalam LPJ, kas dibendahara mencakup seluruh uang dalam pengelolaan bendahara
3. Informasi/data LPJ dapat digunakan dalam penyusunan LK, terkait dengan akun Kas di Bendhara.
140
B A B VIVERIFIKASI LPJ BENDAHARA
A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN
B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
141
A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN
Untuk LPJ Bendahara Penerimaan:• Menguji kebenaran saldo awal• Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan
salinan rekening koran Bendahara Pengeluaran• Menguji kebenaran perhitungan• Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran
penerimaan negara
Untuk LPJ Bendahara Pengeluaran:• Menguji kebenaran saldo awal• Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan
salinan rekening koran Bendahara Penerimaan• Menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan
Kartu Pengawasan Kredit Angaran yang ada pada KPPN• Menguji kebenaran perhitungan• Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak
142
B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
• Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan ditemukan
kesalahan, maka LPJ tersebut dikembalikan ke
bendahara yang bersangkutan;
• Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan dinyatakan
benar, KPPN menyusun daftar LPJ bendahara;
• Daftar LPJ Bendahara disampaikan kepada
Kanwil DJPBN setempat.
143
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima
dari KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil DJPBN
menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara;
• Rekapitulasi LPJ Bendahara disampaikan kepada
Kantor Pusat DJPBN u.p Direktur PKN.
144
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara secara nasional.
• Hasil ini digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara.
145
Daftar LPJ Bendahara Penerimaan Produk KPPN
146
Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran Produk KPPN
147
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
PRODUK KANWIL DJPBN
148
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
PRODUK KANWIL DJPBN
149
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN
150
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN
151
VIIKERUGIAN NEGARA
(KN)
A. Proses Penyelesaian KN
B. Hasil Proses Penyelesaian KN
C. Persetujuan Penghapusan Kas dan
Pembukuan Bendahara
152
1. KPA wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada BPK selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara diketahui.
2. Menteri/ pimpinan lembaga menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan.
(sesuai peraturan BPK No.3 Tahun 2007)
A. Proses Penyelesaian KN
153
1. Penghapusan kerugian negara
2. Pembebasan penggantian kerugian negara
3. Penggantian kerugian negara dengan cara penyetoran ke kas negara
(sesuai Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007)
B. Hasil Proses Penyelesaian KN
154
• Dalam hal kerugian negara diselesaikan dengan cara penghapusan kerugian negara dan pembebasan penggantian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga wajib mengajukan persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara kepada Menteri Keuangan ub. Dirjen Perbendaharaan.
• Surat persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara yang diterbitkan oleh direktur jenderal perbendaharaan ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran.
C. Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara
155
• Apabila kerugian negara diselesaikan melalui penggantian kerugian negara, bukti setor penggantian kerugian negara yang dinyatakan sah ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran.
156
VIIALUR PELAPORAN
• Alur Pelaporan
157
Alur PelaporanSATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
UAKPA BENDAHARA KPPN KANWIL DJPB KP DJPB
TRANSAKSI KEUANGAN
LAPORANBULANAN
REKAP PERBENDAHARA
PROSES KOMPUTERISASI
VERIFIKASI
PROSES KOMPUTERISASI
PROSES KOMPUTERISASI
PROSES PEMBUKUANBENDAHARA
PROSES S A I
REKON
LPJ
LAPORANBULANAN
LAPORANBULANAN
INTERNET
158
VIIIALUR PEMBINAAN
• Alur Pelaksanaan Pembinaan
159
Alur Pelaksanaan Pembinaan
Dit PKN Kanwil DJPB KPPN Bendahara
160
TOT
TOT
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Direktorat Jenderal PerbendaharaanDirektorat Pengelolaan Kas Negara
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4Jakarta Pusat
Telp. 021-3459619021-3449230 (ext.5422)
Fax. 021-3459619
161
162
top related