Transcript
1
PEMBINAAN KARIR PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
BIRO BIRO
KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN
ISI SURAKARTA ISI SURAKARTA
- 2010- 2010
PEMBINAAN KARIR PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
BIRO BIRO
KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN
ISI SURAKARTA ISI SURAKARTA
- 2010- 2010
2
PEMBINAAN KARIER PNS
KarierPNS
Struktural
Fungsional
FungsionalNon AK
Alur karier:Vertikal
Horizontal diagonal
Persyaratan jbt-prestasi kerja
-pangkat-DP3
FungsionalAK
3
Pokok Bahasan
Jabfung Pranata Komputer Jabfung Pranata Humas
Jabfung Pustakawan Jabfung Arsiparis
Jabfung Analis Kepegawaian Jabfung Dokter
Jabfung Perawat
4
UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo Nomor 40 Tahun 2010 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 9 Tahun 2003 Keppres/perpres ttg tunjangan jabatan fungsional Peraturan/Keputusan Menpan Surat Keputusan Bersama – Juklak JF Keputusan Instansi Pembina – Juknis JF
5
a. ciri jabfung a.l. : memerlukan kualifikasi, metode kerja tertentu dan bersifat mandiri.Contoh: Pustakawan; Dokter; Perawat; Pranata Komputer; Arsiparis; Pranata Humas; Analis Kepegawaian.
b. penerapannya didasarkan tupoksi, hasil Anjab & Pengukuran Beban Kerja untuk menghitung kebutuhan jabfung.
PERMASALAHAN:* belum diminati PNS; Anggapan umum:
bahwa karier PNS adalah pada jabatan struktural.
** pengenalan/pemahaman ttg JFT masih rendah, shg perlu sosialisasi untuk memotivasi PNS berkarier dlm JFT.
KARIER PNS DALAM JF TERTENTU
6
PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Pranata Humas Kemkominfo Analis Kepegawaian BKN Arsiparis ANRI Pustakawan Perpustakaan Nasional Dokter Kemenkes Perawat Kemenkes
7
• MINIMAL S1
• LITBANG, KONSEP/
TEORI
• METODE OPERASIONAL
• PENERAPAN DISIPLIN
ILMU
• MINIMAL SMU/SMK
• MAKSIMAL D3
• TEKNIS OPERASIONAL
• PENERAPAN KONSEP/ METODE
OPERASIONAL
• AHLI UTAMA
IV/d – IV/e
• AHLI MADYA
IV/a – IV/c
• AHLI MUDA
III/c – III/d
• AHLI PERTAMA
III/a – III/b
• PENYELIA
III/c – III/d
• PELAKSANA LANJUTAN
III/a – III/b
• PELAKSANA
II/b – II/d
• PELAKSANA PEMULA
II/aCONTOH: PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA HUMAS
8
ARSIPARISDASAR HUKUM1. PERATURAN MENPAN
No. PER/3/M.PAN/3/2009
2. PERATURAN BERSAMA Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2009 danNomor 21 Tahun 2009
3. PERPRES RI NO. 46 Tahun 2007
9
PENGERTIAN & TUGAS POKOK
Arsiparis adalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.
Tugas pokok Arsiparis:melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi: ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsiapan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.
10
1. PER. MENPAN No. PER/36/M.PAN/11/2006 Jo PER. MENPAN No. PER/14/M.PAN/6/2006
2. PER. KA. BKN No. 67 Tahun 2006 3. PERPRES No. 45 TH 2007
ANALIS ANALIS KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN
11
PERATURAN MEN. PANNOMOR PER/36/M.PAN/11/2006
~
Manajemen PNS 1. Formasi dan Pengadaan 2. Mutasi 3. Diklat 4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan 5. Ketatausahaan Kepegawaian 6. Disiplin dan Pengendalian 7. Pemberhentian
~ Pengembangan sistem manajemen PNS 1. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian 2. Pengembangan sistem mutasi 3. Pengembangan sistem kesejahteraan 4. Pengembangan sistem ketatausahaan
12
PERATURAN MEN. PANNOMOR PER/36/M.PAN/11/2006
A. Analis Kepegawaian terampil 1. An. Kep Pelaksana ( II/c - II/d ) 2. An. Kep Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b) 3. An. Kep Penyelia (III/c - III/d)
B. Analis Kepegawaian Ahli 1. An. Kep Pertama (III/a - III/b) 2. An. Kep Muda (III/c - III/d) 3. An. Kep Madya (IV/a - IV/b - IV/c )
13
PRANATA HUMAS
1. Peraturan Menpan Nomor PER/109/M.PAN/11/2005
2. Peraturan Bersama MENKOMINFO dan Kepala BKN Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18 A Tahun 2006
3. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2007
14
TUGAS POKOK :
PRAHUM adalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg
berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan
kehumasan.
Tugas Pokok Pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi:
perencanaan pelayanan informasi & kehumasan,
pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, &
pelaksanaan hubungan personil;
pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
15
Pustakawan
Keputusan MENPAN No. 132/ KEP/M.PAN/12/2002
Petunjuk Pelaksanaan: Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Ka. BKN No. 23 Tahun 2003 dan;
No. 21 Tahun 2003 Perpres No. 47 Tahun 2007
16
Tugas Pokok: Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
Tugas Pokok:- Tingkat Terampil : meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan
koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
- Tingkat Ahli: meliputi meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasipemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
17
Pranata Komputer
Keputusan MENPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala
BKN Nomor: 002/BPS-SKB/II/2004 dan
Nomor: 04 Tahun 2004 Keputusan Kepala BPS No. 286 Tahun 2004 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2007
18
Tugas Pokok:
Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer
Tugas Pokok : merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
19
Dokter
Keputusan MENPAN No. 139/KEP/M. PAN/11/2003 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala
BKN Nomor 1738/Menkes/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003
Perpres Nomor 54 Tahun 2007
20
Tugas Pokok:
Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
Tugas Pokok: Memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitate untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
21
Perawat
KEPMENPAN No. 94/KEP/M.PAN/11/2001 Keputusan Bersama Menkes dan Ka. BKN Nomor
733/Menkes/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 Perpres Nomor 54 Tahun 2007
22
Tugas Pokok
Perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan
Tugas Pokok: Memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan
23
PENGANGKATAN DALAM JABFUNG
Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan pertama kali Perpindahan dari jabatan lain
(Struktural/Fungsional)
24
Pengangkatan inpassing merupakan pengangkatan sebagai penyesuaian status jabatan pada pegawai yang telah menjalankan tugas yang menjadi substansi jabatan sebelum jabatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Men.PAN menjadi jabatan fungsional angka kredit.
Inpassing hanya berlaku 1 (satu) tahun
sejak KEPUTUSAN MENPAN diterbitkan
25
Pengangkatan pertama kali adalah pengangkatan ke dalam jabatan fungsional angka kredit dari CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIBUKA KESEMPATAN PENGISIAN JABATAN SEJAK
DARI CPNSContoh: Pustakawan, Prahum, Analis Contoh: Pustakawan, Prahum, Analis
Kepegawaian,Arsiparis, Dokter, Perawat, Kepegawaian,Arsiparis, Dokter, Perawat, Prakom,dllPrakom,dll
26
• FORMASI DALAM JABATAN
Harus tersedia formasi (lowongan) untuk jabatan fungsional tersebut. Formasi diusulkan oleh instansi penggguna dan MENDAPAT PENETAPAN OLEH MENPAN
•PERSYARATAN JABATAN
Harus memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam syarat jabatan seperti tersebut dalam Keputusan MENPAN
•JUMLAH ANGKA KREDIT
Jumlah angka kredit memenuhi jabatan minimal
•JENJANG PANGKAT/JABATAN
Pangkat memenuhi persyaratan minimal
27
Formasi Jabatan Persyaratan Jabatan Pengalaman tugas Usia Maksimal Penilaian dan Penetapan AK Jenjang Pangkat/ Jabatan
28
SYARAT PENGANGKATAN:
PERSYARATAN
PRANATA
ANALIS KEPEG.
ARSIPARIS PUSTAKA -WAN
PERAWATKOMPUTER HUMAS
TERAMPIL
1. Pendidikan/ijazah
2. Pangkat
3. DP3 1 tahun terakhir
4. Diklat
5. Usia, 5 tahun sebelum BUP
6. Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung
7. Memenuhi AK yang
dipersyaratkan
SLTA/DI
II/a
Baik
Tekn. Informasi
51 tahun
2 th
V
SLTA
II/a
Baik
Inform. & kehumasan
51 th
2 th
V
DIII, SLTA
II/b, II/c
Baik
Adm. kepegian
51 th
2 th
V
DIII
II/c
Baik
Kearsipan
51 th
2 th
V
DIII
II/c
Baik
Kepustakaan
51 th
2 th
V
DIII
II/c
Baik
Keperawatan
51 th
2 th
V
29
SYARAT PENGANGKATAN:
PERSYARATAN
PRANATA ANALIS
KEPEG. ARSIPARIS PUSTAKA -WAN
DOKTER PERAWAT
KOMPUTER HUMAS
AHLI
1. Pendidikan
2. Pangkat
3. DP3 I tahun terakhir
4. Diklat
5. Usia, 5 tahun sebelum BUP
6. Telah melaksanakan tugas di bidang jabfung ybs
7. Memenuhi AK
S1/DIV
III/a
Baik
Teknologi informasi
51 th
2 th
V
S1/DIV
III/a
Baik
Infor.dan kehumasan
51 th
2 th
V
S1/DIV
III/a
Baik
Adm. Kepeg
51 th
2 th
V
S1/DIV
III/a
Baik
Kearsipan
51 th
2 th
V
S1/DIV
III/a
Baik
Kepustakaan
51 th
2 th
V
Berijazah Dokter
III/b
Baik
-
51 th
2 th
V
S1/DIV
III/a
Baik
Keperawatan
51 th
2 th
V
30
obyektif terukur
lebih terbuka fokus pekerjaan
dilakukan oleh tim
31
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA
SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI:
• Unsur Kepegawaian• Unsur unit teknis• Pejabat fungsional
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2)
32
Januari untuk kenikan pangkat April
Juli untuk kenaikan pangkat Oktober
Dengan ketentuan penilaian untuk Kenaikan Jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan
dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan.
33
dikecualikan dari ujian dinas
pangkat boleh lebih tinggi dari Atasan
PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit
kumulatif yang ditentukan dansyarat lain yang ditentukan.
34
Peraturan Kepala BKN No. 28 Tahun 2005 tgl 28 Desember 2005:Ketentuan Pelaksanaan PERMENPANNo. PER/60/M.PAN/6/2005 ttg Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I Dan Atau Lampiran II KEPMENPAN ttg Jabfung & AKnya
35
PENDIDIKAN LAMA BARU
SLTA/DI 25 25
DII 50 40
DIII/SARMUD 50 60
S1/DIV 75 100
S2/DOKTER/APOTEKER 100 150
S3 150 200
36
PEMBEBASAN SEMENTARA & PEMBERHENTIAN
PEMBEBASAN SEMENTARA1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;2. Diberhentikan sementara sebagai PNS;3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
37
PEMBEBASAN SEMENTARA -ARSIPARIS
PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN
Arsiparis Penyelia (III/d), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak
dapat mengumpulkan 10 angka kredit.
Arsiparis Utama (IV/e), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan 25 angka kredit.
Pranata Humas Madya (IV/c), apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-
kurangnya 20 AK dari kegiatan unsur utama.
38
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
1. Dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
hukuman disiplin penurunan pangkat.
39
PPejabat fungsional kategori ejabat fungsional kategori KETERAMPILANKETERAMPILAN yang yang memperoleh ijasahmemperoleh ijasah DIV/S1 DIV/S1 dapat diangkat ke dapat diangkat ke dalam dalam jabatan fungsional kategori jabatan fungsional kategori KEAHLIAN KEAHLIAN apabila :apabila : ~ kualifikasi pendidikan yang sesuai~ kualifikasi pendidikan yang sesuai ~ ~ jika kualifikasi pendidikan tidak sesuai harus jika kualifikasi pendidikan tidak sesuai harus lulus diklat kompetensi kategori keahlianlulus diklat kompetensi kategori keahlian ~ memenuhi angka kredit yang ditentukan~ memenuhi angka kredit yang ditentukan ~ setiap unsur ~ setiap unsur DPDP-3 minimal baik-3 minimal baik
40
SE KA. PERPUSTAKAAN NASIONALNO. SE: 031a/i/bb/I.2006 Tgl 9 Januari
2006TENTANG
PERUBAHAN ANGKA KREDIT SUBUNSUR PENDIDIKAN SEKOLAH, PENGANGKATAN PERTAMA DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
S1 PERPUSTAKAAN ATAU S1 BIDANG LAIN DITAMBAH DIKLAT ALIH JALUR YG SEBELUMNYA
DIHARUSKAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI
41
Kelengkapan berkas usul pengangkatan pertama kali Arsiparis, P Komputer, P Humas, Analis Kepegawaian, Pustakawan, Dokter, Perawat
1. DRH 2. Karpeg 3 SK KP/Jabatan terakhir 4. Ijazah terakhir 5. STTPL Diklat (sesuai Jabfung) 6. DP3 1 th terakhir bernilai baik 7. Surat keterangan dari Pjw bahwa ybs telah
melaksanakan kegiatan di bidangnya 8. DUPAK berikut bukti fisiknya
42
Bukti fisik meliputi:
a. Super (contoh Super telah menjalani
Diklat, melakukan kegiatan (sesuai
Jabfung)
b. Diklat STTPL (sesuai Jabfung)
c. Ijazah
d. Kegiatan Penunjang
43
Persyaratan Administrasi pengusulan Kenaikan Jabatan
1. Foto copy SK KP 2. Foto Copy SK Jabatan terakhir 3. DP3 1 th terakhir bernilai baik 4. DUPAK berikut bukti fisiknya:
- Super
- Diklat : STTPL
- Kegiatan Penunjang
44
Persyaratan Administrasi Pengusulan Kenaikan Pangkat
1. Foto Copy SK KP 2. Foto Copy/Jabatan terakhir 3. DP3 2 th terakhir bernilai baik 4. PAK Asli
45
TUNJAB STRUKTURAL
PERPRES RI NO 26 TAHUN 2007
No ESELONBESAR
TUNJANGAN
123456789
IaIbIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbVa
Rp 5.500.000,00Rp 4.375.000,00Rp 3.250.000,00Rp 2.025.000,00Rp 1.260.000,00Rp 980.000,00Rp 540.000,00Rp 490.000,00Rp 360.000,00
46
TUNJANGAN JABATANPERPRES NO. 39 TAHUN 2007
J A B A T A N TUNJANGAN
(Rp.)Pranata Pranata Komputer Utama 1.200.000,-
Komputer Ahli
Pranata Komputer Madya 900.000,-
Pranata Komputer Muda 600.000,-
Pranata Komputer Pertama 300.000,-
Pranata Pranata Komputer Penyelia 425.000,-
Komputer Terampil
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
265.000,-
Pranata Komputer Pelaksana 240.000,-
Pranata Komputer Pelaksana Pemula
220.000,-
47
TUNJANGAN JABATANKEPPRES NO. 45 TAHUN 2007
J A B A T A N TunjanganMADYA Rp 500.000,-
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA Rp 375.000,-
AHLI PERTAMA Rp 275.000,-
PENYELIA Rp 350.000,-
ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN Rp 265.000,-
TERAMPIL PELAKSANA Rp 240.000,-
48
TUNJANGAN JABATANKEPPRES NO. 47 TAHUN 2007 PUSTAKAWAN & KEPPRES NO. 46 TAHUN 2007 ARSIPARIS
J A B A T A N TunjanganUTAMA Rp 700.000,-
PUSTAKAWAN & ARSIPARIS AHLI
MADYA Rp 500.000,-
MUDA Rp 375.000,-
PERTAMA Rp 275.000,-
PENYELIA Rp 350.000,-
PUSTAKAWAN & ARSIPARIS TERAMPIL
PELAKSANA LANJUTAN Rp 265.000,-
PELAKSANA Rp 240.000,-
49
TUNJANGAN JABATANPERPRES NO. 29 TAHUN 2007
J A B A T A N TunjanganPRANATA HUMAS
AHLI
Pranata Humas Madya Rp 650.000,-
Pranata Humas Muda Rp 400.000,-
Pranata Humas Pertama Rp 270.000,-
PRANATA HUMAS TERAMPIL
Pranata Humas Penyelia Rp 300.000,-
Pranata Humas Pelaksana Lanjutan
Rp 265.000,-
Pranata Humas Pelaksana Rp 240.000,-
Pranata Humas Pelaksana Pemula
Rp 220.000,-
50
KEPPRES NO. 54 TAHUN 2007
J A B A T A N Tunjangan
DOKTER Dokter Utama Rp 1.400.000,-
Dokter Madya Rp 1.200.000,-
Dokter Muda Rp 750.000,-
Dokter Pertama Rp 325.000,-
51
KEPPRES NO. 54 TAHUN 2007 J A B A T A N Tunjangan
PERAWAT
AHLI
Perawat Madya Rp 850.000,-
Perawat Muda Rp 600.000,-
Perawat Pertama Rp 300.000,-
PERAWAT TERAMPIL Perawat Penyelia Rp 500.000,-
Perawat Pelaksana Lanjutan
Rp 265.000,-
Perawat Pelaksana Rp 240.000,-
Perawat Pelaksana Pemula
Rp 220.000,-
52
TUNJANGAN UMUM PNSPERPRES NO 12 TAHUN 2006
No GOLONGANBESAR
TUNJANGAN
1
2
3
4
IV
III
II
I
Rp 190.000,00,-
Rp 185.000,00,-
Rp 180.000,00,-
Rp 175.000,00,-
53
( PP Nomor 32 Tahun 1979 )
( masa pengabdian kurang lebih 32 tahun )
kepada pns yang menduduki jabatan tertentu ( S/F )secara selektif dapat diperpanjang batas usia
pensiunnya sampai dengan usia 60 tahunatau lebih ( 65 tahun )
54
Batas Usia Pensiun
JFUNG TERTENTU 56 60 65
DOSEN
PUST * UTAMA
PUST MADYA,MUDA, PENYELIA
PUST PERTAMA,PEL LANJUTAN,
PELAKSANA
PRAKOM, PRAHUM, ARSIPARIS, AN.KEPEG
Dokter, Perawat
* * Keppres No 102 Tahun 2003Keppres No 102 Tahun 2003
55
Sistem karier kepangkatannya menggunakan kenaikan pangkat reguler berdasarkan
PP 99 Thn 2000 jo PP 12 Thn 2002.
PEMBINAAN JABFUNG UMUM
56
top related