PEMBIAYAAN APBN MELALUI UTANG - djppr.kemenkeu.go.id SBN/Pembiayaan... · Memenuhi Kebutuhan Pokok. Menjalankan Usaha. ... Defisit APBN (Rp triliu n) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Post on 17-Mar-2019
228 Views
Preview:
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
PEMBIAYAAN APBN MELALUI UTANG
Kantor Pusat DJP, 3 November 2017
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Kebijakan Fiskal dengan Instrumen APBN merupakan Tulang PunggungReformasi Ekonomi
Stimulus yang optimal bagi
pertumbuhanekonomi
KebijakanFiskal
APBN yang kredibel, efisien
dan efektif, berkesinam-
bungan
2
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Postur Realisasi APBN-P 2016 & APBN-P 2017
3
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
APBN Berperan Mendorong Pertumbuhan
Belanja NegaraPendapatan Negara2000 25% 2500 25%
Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) 1800 19.8% 19.9%
1600 20% 2000 20% 18.1% 18.2%
17.4% 16.2%
16.9% 1400 16.3%16.2%15.8% 15.7% 15.4% 15.4% 14.7% 14.9% 16.7% 1200 15% 1500 15% 13.1% 15.1% 12.4%12.8% 1000
800 10% 1000 10%
600
400 5% 500 5%
200
0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
981.
6
848.
8
995.
3
1210
.6
1338
.1
1438
.9
1550
.5
1508
1555
.9
1736
.1
985.
7
937.
4
1042
.1
1295
1491
.4
1650
.6
1777
.2
1806
.5
1864
.3
2098
.9
4
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Mengapa Berutang?
Individu
Negara
Memenuhi Kebutuhan Pokok
Menjalankan Usaha
Kebutuhan yang Mendesak
Membiayai defisit APBN
Mengembangkan pasar keuangan, termasuk menyediakanbenchmark bagi instrumen keuangan
Membantu Bank Indonesia bagi kegiatan Operasi Moneter
Memberikan alternatif investasi bagi masyarakat
Mengelola portofolio utang Pemerintah 5
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Kebijakan Umum Pengelolaan Utang
Prioritas Utang Dalam Negeri
Diversifikasi Instrumen
Fleksibilitas Pembiayaan
Pinjaman untuk belanja modal, terutama infrastruktur
Pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM
Penjaminan Pemerintah untuk mendorong percepatan infrastruktur
Transparansi & Akuntabilitas6
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Instrumen Utang dan Penggunaannya
P eng elolaan kas
P embiayaan Defis it
P embiayaan K eg iatan
P eng elolaan P ortofolio
L ain-lain/ Umum
S P N - - - -
Oblig as i Neg ara - - S B N
J ang ka P endek - - - -
J ang ka P anjang - -
P rog ram - - -
T unai lainnya - - - P L N
- - - -
- - - -
S B S N/ S ukuk Neg ara
K eg iatan
P injaman Dalam Neg eri (P DN)
T unai
J enis Ins trumen Utang
P eng g unaan
S UN
7
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Risiko Utang
Pinjaman
37%
SBN, 1,064 ,
63%
24%
SBN, 2,329 ,
76%
63%
37%617 T
1064 T
Ket: Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017
Perkembangan Outstanding dan Risiko Utang
16.2 16.014.8 13.7
12.110.9
22.5 23.221.0 20.7
17.519.0
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Risiko Suku Bunga Semakin Menurun
Variable rate ratio [%] Refixing [%]
10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6
44.4 46.743.4 44.5 42.6 41.2
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Risiko Nilai Tukar Relatif Rendah
FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)
9.79.6
9.7
9.4
8.98.8
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Rata-rata Waktu Jatuh Tempo Berkurang
ATM (in years)
7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.4
21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 23.9
32.4 33.4 33.9 34.7 36.039.2
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Periode Jatuh Tempo Utang SemakinPendek
in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)
81%3088 T
19%738 T
SBN Pinjaman
Outstanding Utang
8
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
31%52%
2006 2016
Afrika Selatan
36% 28%
2006 2016
Indonesia
40%57%
2006 2016
Malaysia
52%33%
2006 2016
Philipina
38% 62%
2006 2016
Vietnam
47%32%
2006 2016
Turkey
66%78%
2006 2016
Brazil
Credit Rating IndonesiaRasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS
• Imbal hasil SUN seri benchmark domestik rata-rata menurun 0,48% sejak kenaikan peringkat S&P’s (19 Mei) hingga akhir Agustus 2017.
• Biaya utang penerbitan SBN domestik bruto tahun2017 diperkirakan menurun Rp2,74 triliun per tahun.
• Imbal hasil SUN Valas menurun hingga 0,26%.
• Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakanmeningkat 0,1%, utamanya dari peningkatan investasi(5,4% ke 6%) dan impor (3,9% ke 4,1%).
Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang”Pengelolaan utang yang baik dan prudent berkontribusi pada peningkatan credit rating Indonesia”
Perkembangan Rating Indonesia
Fitch Investment grade sejak 15 Desember 2011
Moody’s Investment grade sejak18 Januari 2012
S&P’s Investment grade sejak19 Mei 2017
9
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Defisit dan Rasio Utang yang Rendah, dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Rata-rata Defisit & Pertumbuhan Satu Dekade Terakhir Defisit APBN (Rp triliun)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4.1
-46.8
-84.4 -88.6
-153.3
-211.7 -226.7
-298.5 -308.3
-362.9
9.6 surplus/defisit fiskal (%)
pertumbuhan PDB (%) 7.5
3.9 3.9 2.7 3.3 2.8 2.6 2.4 2.4
1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.5
-0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.6 -1.9 -2.2
-2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -4.4 -4.5
-6.2 -6.7 -7.0 -7.7
5.7
Saud
i Ara
bia
Kore
a
Russ
ia
Germ
any
Chin
a
Indo
nesia
Cana
da
Turk
ey
Aust
ralia
Arge
ntin
a
Italy
Sout
h Af
rica
Mex
ico
Fran
ce
Braz
il
Uni
ted
King
dom
Uni
ted
Stat
es
Japa
n
Indi
a 10
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Akhir Presentasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616
Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : iru.djppr@kemenkeu.go.id
@DJPPRkemenkeuDJPPRKemenkeuDJPPRKemenkeu
@djpprkemenkeu
11
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
StrategiJangka
Menengah
APBN (Pembiayaan)StrategiTahunan
MonitoringKinerja Risiko & Portofolio Utang
• Memuat kebijakan umum pengelolaan utang• Target portofolio jangka menengah• Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali
setiap tahun
• Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)
• Pedoman untuk eksekusi pengelolaanutang untuk tahun ybs.
• Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisiselama siklus APBN.
• Target portofolio tahunan (komponen, strukturinstrumen, dll)
• Pedoman mengukur Indikator Kinerja Utama• Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di
tengah tahun dengan melihat perkembangankondisi pasar
• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan
• Sebagai input untuk Strategi berikutnya (dalam jangka menengah dan tahunan)
Siklus Pengelolaan Utang
12
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Pertimbangan Penetapan Jenis dan Besaran Instrumen Pembiayaan Utang
• Mengutamakan utang dalam negeri, mendukung kondisi makro ekonomi, kebijakan front loading penerbitan SBN
Kebijakan Pemerintah
• Mengacu pada strategi pembiayaan utang tahunan dan strategi pengelolaan utang jangka menengah
Perhitungan biaya dan risiko yang paling optimal
• Dibatasi oleh kemampuan penyerapan SBN oleh investor dan lending limit dari pemberi pinjaman.
Kapasitas Sumber Pembiayaan Utang
• Upaya memperbesar kemampuan pembiayaan utang dan menurunkan biaya/ risiko utang dalam jangka panjang.
Diversifikasi instrumen utang
• Pengembangan pasar SBN memerlukan kepastian supply SBN agar likuiditas terjaga.
Kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan dalam negeri
• Utang Tunai vs Utang terkait Proyek/Kegiatan tertentu
Fleksibilitas penggunaan utang
• Sebagai instrumen investasi masyarakat dan mendorong perekonomian domestik.
Manfaatnya bagi perekonomian dalam negeri
• Menjaga Independensi dengan menghindari sumber utang yang mensyaratkan adanya agenda politis
Independensi Pemerintah
13
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
1. Pengembangan pasar perdana SBN• Memaksimalkan jumlah penerbitan seri benchmark. • Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal dan target
lelang penerbitan.• Mengoptimalkan metode penerbitan.• Meningkatkan koordinasi dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar
domestik.
2. Pengembangan instrumen SBN:• Saving Bonds• Index linked bonds.
3. Pengembangan pasar sekunder SBN• Mengoptimalkan peran dan kapasitas primary dealers,• Melakukan pengembangan pasar REPO dan derivatif termasuk
government bond futures, • Memperkuat bond stabilization framework (BSF)• Menyempurnakan electronic trading platform, • Mewujudkan pro-active investor relation
4. Mempercepat pengembangan pasar SBSN
1. Menerbitkan SBN valas secara terukur dan sebagaipelengkap• Menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding
out di pasar domestik.• Menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang
terkendali.• Memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta.
2. Mempertimbangkan pengelolaan risiko utang dalamkerangka ALM negara.
3. Mengembangkan metode penerbitan yang lebihfleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasarkeuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biayautang.
SBN Domestik SBN Valas
Kebijakan Pengelolaan SBN
14
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
1. Komitmen pinjaman kegiatan (project loan) untuk membiayai pembangunan infrastrukturdan energi serta dalam rangka alih teknologi.
2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan danpengadaan pinjaman luar negeri
3. Pinjaman luar negeri tunai/program dilakukansecara selektif, antara lain dalam rangkamendukung fleksibilitas pembiayaan utang.
4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamanluar negeri
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri
1. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjamandalam negeri sesuai kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatandan pengadaan pinjaman dalam negeri
3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamandalam negeri
Kebijakan Pengelolaan Pinjaman
15
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Sumber: CEIC , World Bank, internal Kemenkeu
Keterangan : Data negara lain hanya tersedia sampai tahun 2015
Perkembangan rasio beban utang Indonesia...relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara peers
Rasio pembayaran bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesiapada tahun 2015 berada pada tingkat 9.9%, relatif lebih baik dibandingkan negarapeers seperti Maroko (10.4%), Meksiko (11.4%), Filipina (13.8%), Mesir (23.9%), dan Brazil(34.0%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 10.7% Dari sisi rasio terhadap belanja, pada periode yang sama, rasio beban utang
Indonesia (8.3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara peers sepertiMaroko (9.0%), Meksiko (9.7%), Malaysia (11.3%), Filipina (16.7%), Mesir (24.3%), danBrazil (33.2%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.9% Dari sisi rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015,
capaian Indonesia (5.2%) tercatat lebih baik daripada Filipina (5.5%), Turki (6.6%),Meksiko (6.7%), Mesir (8.8%), dan Brazil (18.0%), namun sedikit lebih tinggi dibandingMaroko, Thailand, dan Malaysia. Adapun pada tahun 2016 menurun menjadi 5.0%
5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.1 5.3 5.25.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-Rata Outstanding Utang (%)
Brazil Turki Malaysia Thailand Filipina
Mesir Meksiko Maroko Indonesia
9.0 11.0
8.5 7.5 6.9 7.7 8.4
9.9 10.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Pendapatan dan Hibah (%)
9.0 10.0
8.1 7.0 6.2 6.7 7.4
8.3 8.9
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Belanja (%)
16
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Indikator
• Perubahan AsumsiEkonomi Makro
• Perubahan Kondisi PasarKeuangan
• Kebutuhan Pembiayaandan Kebijakan Utang
• Penyerapan Pinjaman olehKementerian / Lembaga
IndikatorFaktor Yang Mempengaruhi
Apakah Risiko dan Biaya Utang?
17
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Utang Utama
Ket:18
dalam mata uang asliIDR*) 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD**) 28.14 32.55 35.80 39.77 44.35 49.83 56.77 60.98 73.16 80.45 83.41 JPY**) 2,941.88 2,820.48 2,713.84 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,063.13 2,049.13 EUR**) 7.19 6.75 5.97 5.44 4.71 4.49 4.23 5.13 6.13 8.94 9.98 SDR**) 1.41 1.74 2.01 2.15 2.19 2.17 2.07 1.94 1.79 1.55 1.48 AUD**) 0.08 0.14 0.24 0.29 0.33 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48 Mata Uang Lainnya
equivalent dlm triliun RupiahIDR 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD 265.08 356.46 336.54 357.61 402.16 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,081.11 1,125.39 JPY 244.37 341.90 276.01 297.62 301.98 281.23 278.26 231.76 245.47 238.09 245.49 EUR 98.91 104.15 80.68 64.99 55.30 57.54 71.11 77.68 92.39 126.53 158.70 SDR 20.80 29.44 29.57 29.83 30.44 32.41 38.93 35.01 34.37 27.90 28.20 AUD 0.64 1.08 2.05 2.66 3.05 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72 5.06 Mata Uang Lainnya 22.5 19.86 29.49 26.13 23.18 22.65 26.45 23.04 23.58 17.94 18.43 Total 1,389.4 1,636.74 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.45 3,866.45
Kurs Tengah IDR thd USD 9,419.00 10,950.00 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,492.00
Kurs Tengah IDR thd JPY 113.39 90.33 92.42 81.53 116.80 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40 119.80
Kurs Tengah IDR thd EUR 0.68 0.71 0.70 0.75 11,738.99 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55 15,894.93
2007 #) 2008 #) 2009 #) 2010 #)
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
2011 #) 2012 #) 2013 #) 2014 #) 2015 #) 2017 ***2016 #)
* Nominal dalam Trilliun Rupiah # Angka LKPP Audited** Nominal dalam Milliar*** Per 30 Sep 2017
top related