Transcript
Direktorat JenderalBea Cukai
Kementerian Keuangan
PEMANFAATAN DBHCHTUNTUK PENEGAKAN HUKUM
≪®Excise Team 2020
PENGGUNAAN DBH CHT TAHUN 2020
Digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
a. peningkatan kualitas bahanbaku;
b. pembinaan industri;c. pembinaan lingkungan sosial;
d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau
e. pemberantasan barangkena cukai ilegal.
Paling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari alokasi + silpa tahunsebelumnya diprioritaskan untukmendukung program JaminanKesehatan Nasional
UU No. 39 Tahun 2007, Pasal 66A ayat 1PMK No. 7/PMK.07/2020 Pengganti PMK No. 222/PMK.07/2017 Pasal 2
• Untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampakkebijakan CHT, dan/atau dampak kebijakan pertembakauannasional dgn sasaran prioritas petani tembakau dan/atautenaga kerja pabrik rokok
• Disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai dari APBD
ayat
(1)
ayat
(2)
2. KESEHATAN (25%)• Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)• Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan
promotif/ preventif maupun kuratif/rehabilitatif• Mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan
upaya penanganan pandemi Covid- 19
• Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitasKesehatan dan layanan
REFOCUSING PEMANFAATAN DBHCHT
TAHUN 20211. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT(50%)• Dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan
bakua. Bantuan bibit/benih/pupuk, sarana produksi kepada
petani tembakau (diversifikasi tanaman). Pelatihan peningkatan kualitas tembakau.
b. Program kemitraan antara Petani tembakau dengan perusahaan mitra
• Dukungan melalui program pembinaan lingkungan sosial, berupa:a. BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh
rokokb. Pelatihan profesi dan bantuan modal usaha
3. PENEGAKAN HUKUM (25%)• Pembentukan Kawasan/Lingkungan/Sentra
Industri Hasil Tembakau• Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal &
sosialisasi ketentuan di bidang
®Excise Team 2020 3
2020
®Excise Team 2020 4
PENEGAKAN HUKUM MENGGUNAKAN DBH CHT
Koordinasi & Evaluasi
• Pemerintah daerah mengajak Bea Cukai diwilayahnya untuk melakukan koordinasi dalammenentukan rencana kegiatan danmenganggarkan pembiayaan kegiatan selamasatu tahun
• Pemerintah Daerah bersama Bea dan Cukaimelaksanakan Evaluasi pelaksanaan Kegiatanpenegakan hukum setiap semester
2020
KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT)
®Excise Team 2020 6
PEMBENTUKAN KIHT
● Mulai dari perencanaan s.d. pengelolaan
● Mengacu pada Ketentuan KementerianPerindustrian
● memperhatikan capaian output, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di daerah.
Perkembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)
KIHT Soppeng Juli 2020Luas 36.000 m2
KIHT KudusJuli 2020Luas 20.000 m2
KIHTMadura
KIHTJepara
KIHTMataram
Terdapat beberapa daerah yang sedang dalam proses kajian & pembahasan pembentukan KIHT, yaitu: Malang, Pasuruan, Yogyakarta, dansidoarjo
®Excise Team 2020 8
: sudah realisasi
: tahapanproses
2020
SOSIALISASI DI BIDANG CUKAI
®Excise Team 2020 9
• Kegiatan tatap muka adalah kegiatan yangsifatnya sosialisasi dua arah seperti sosialisasilangsung, talkshow di radio dan TV, pentas seni,olahraga serta menggunakan media daring dll
• Kegiatan selain tatap muka adalah kegiatanyang sifatnya satu arah, seperti menggunakanmedia cetak, baliho, spanduk dll.
• harus jelas, mudah dibaca, dan dominan
• isi materi/konten berasal dari Bea dan Cukai
2020
PENGUMPULAN INFORMASI
®Excise Team 2020 11
Pembuatan aplikasimonitoring peredaran BKC
ilegal
PENGUMPULAN INFORMASI
Pemetaan wilayah rawanproduksi, distribusimaupun pemasaran
Pendataan tempatpengangkutan hasil tembakau
(ekspedisi dan jasa titipan)
Menginformasikan adanyaindikasi pelanggaran cukai
lainnya
Menginformasikan peredaranbarang kena cukai illegal
Pada kesempatan pertama
2020
OPERASI BERSAMA
®Excise Team 2020 13
Peran aktif pemda bersama bea dan cukai danAparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaanoperasi bersama seperti operasi Pasar, Penindakanyang memerlukan dukungan Pemda dan AparatPenegak Hukum lainnya
Dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi Pemdadan Bea dan cukai
OPERASI BERSAMA
• Pemerintah daerah menginisiasi
pembentukan satgas pemberantasan
barang kena cukai ilegal yang
beranggotakan antara lain TNI, Polri,
Pemerintah Daerah, Bea dan Cukai
dan/atau instansi lainnya dengan
mempertimbangkan asas kesetaraan
• Atas permintaan Bea dan Cukai, operasi
pemberantasan rokok ilegal dilaksanakan
bersama oleh satgas
UU 39 tahun 2007 Pasal 34Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya
PEMBENTUKAN SATGAS
Penindakan Rokok Ilegal2013 s.d. 2020
Sumber Data : app.penindakan.net
Data Penindakan YoY per 30 Nov 2020
1. Sejak 2017 sd. 2020, penindakan terhadap rokok ilegal mengalami tren meningkat.
2. Pada 2020, jumlah penindakan sebanyak 8.155 kali, meningkat 41,23% secara YoY terhadap
2019, dengan hit rate 25 tangkapan/hari
JUMLAH PENINDAKAN JUMLAH BHP (JUTA BATANG)PERKIRAAN NILAI BHP
(MILIAR Rp)
16
Perbandingan Penindakan Rokok Ilegal2019 vs 2020 (yoy)
333418 437 382
434
768
906
463350
468
815
350433
493
343 325
865
1546
644
977 938
1232
JAN FEB MAR APR MEI AUG SEP OKT NOVJ UN JUL
17
Walaupun terdapat penerapan PSBB di beberapa wilayah, intensitas
penindakan tetap tinggi, terutama pada saat periode Operasi Serentak &
Terpadu (OST) Gempur I dan II
2019 2020
1. Sejak tahun 2016 hingga 2019, hasil survey rokok ilegal menunjukan tren penurunan
peredaran rokok ilegal nasional di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil Survei Rokok Ilegal oleh P2EB UGM, tingkat peredaran rokok ilegal di
tahun 2020 sebesar 4,86%. Dengan pertimbangan kompleksitas dan struktur industri serta
cakupan luasan pengawasan, maka hasil tersebut merupakan hasil yang sangat baik
terutama jika dibandingkan dengan tingkat peredaran rokok ilegal di negara-negaraASEAN
di tahun 2017.
2016 2017* 2018
Sumber :survey rokok illegal nasional – UGM (2016-2020),*survey rokok illegal internal DJBC (2017, 2019), diolah
12.14%10.90%
7.04%
4.86%
3.03%
2019* 2020
Survey rokok ilegal
®Excise Team 2020 18
TOP 10 SATKER PENINDAK BERDASARKAN JUMLAH BHP(JUTA BATANG)
KWKEPRI BATAM30,6 28,2
TEMBILAHA N
18,7
SIDOAR JO 20,6
DIT P221,1 KUDUS
16,6
KWJATENG &
DIYPASURUA
N
JUMLAH BHP (JUTA BATANG)
JUMLAH PENINDAKAN
961
KW SUMBAGBAR17,7LAMPUNG
18,7
KW BANTEN
567BANDUNG
JUANDA517
TELUK BAYUR 347
MERAK201
KW JABA1R6,9
195
12,7 MATARAM
164
JAGOIBABANG168
PAREPARE154
MAKASSA R158
®Excise Team 2020 19
Penindakan Rokok merk “Luffman” diduga asal impor dariVietnam
Waktu/Lokasi 22 Oktober 2020 / Tj. Berakit, KepulauanRiau
Barang Hasil
Penindakan
▪ 5.140 karton (51.400.000 batang)
▪ Potensi kerugian negara: + Rp40,7 miliar rupiah
Tindak Lanjut Penyidikan, Permintaan data/informasi ke VietnamCustoms
Sinergi TNI – POLRI - DJBC
Waktu 11 Juli 2020
Lokasi Sungai Dendan Besar, Kateman, Indragiri Hilir,Riau
Barang Hasil
Penindakan
▪ ± 16.090.000 batang rokok
▪ Estimasi nilai barang: Rp.16.331.350.000,00
Tindak Lanjut Proses penelitian
®Excise Team 2020 21
1. Pentingnya Koordinasi antara Pemda dan Bea dan Cukai dalammemanfaatkan DBH CHT untuk penegakan hukum agar peredaranrokok ilegal dapat di tekan;
2. Alokasi yang sesuai ketentuan akan membantu mengoptimalkanpenerimaan cukai dan juga meningkatkan penerimaan DBHCHT;
3. Penindakan barang kena cukai illegal sangat berpengaruh terhadapoptimalisasi penerimaan cukai dan secara tidak langsung jugameningkatkan penerimaan DBHCHT dan Pajak Rokok yangditerima oleh daerah;
4. Peran Pemda dan APH sangat dibutuhkan untuk membantu DJBCdalam memerangi Rokok ilegal.
KESIMPULAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
@beacukaiRI @beacukairi
®Excise Team 2020 23
www.beacukai.go.id
top related