Pbb-bphtb Dalam Uu Pdrd
Post on 05-Jan-2016
31 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
PengaturanPBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DAN BPHTBDALAM UU 28 TAHUN 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
U M U M1
PENGATURAN PBB DALAM UU PDRD2
PENGATURAN BPHTB DALAM UU PDRD3
KETENTUAN PENUTUP DALAM UU PDRD 4
5 HAL-HALHAL-HAL PENTING TERKAIT PENTING TERKAIT PENGALIHANPENGALIHANPENGELOLAAN PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB
UU M U M M U M
1
3
4
UU 28 TAHUN 2009Tentang Pajak Daerah dan
Restibrusi Daerah (PDRD)
Dasar Hukum
Disahkan pada tanggal 15 September 2009Berlaku mulai 1 Januari 2010
UU M U M M U M
1. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) diantaranya adalah jenis Pajak Pusat yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan, serta BPHTB.
2. 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota tersebut bersifat “Closed List” sehingga Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memungut pajak selain 11 (sebelas) jenis pajak dimaksud.
3. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.
4. PBB Perdesaan dan Perkotaan masih tetap dikelola oleh DJP paling lama sampai 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.
UU M U M M U M
5. BPHTB sepenuhnya dialihkan ke Kabupaten/Kota sehingga UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB sttd UU No. 20 tahun 2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD (1 Januari 2011).
6. Sehingga, mulai 1 Januari 2011 BPHTB bukan lagi menjadi Pajak Pusat.
7. Tahapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
PENGATURAN PER PASAL TERKAITPENGATURAN PER PASAL TERKAITPBBPBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM UU PDRDDALAM UU PDRD
1. Pasal 77 Ayat (1),Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
(UU PBB, mengatur untuk semua sektor)
2. Pasal 77 Ayat (4),Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar
Rp10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak(UU PBB, besarnya NJOPTKP ditetapkan paling tinggi
Rp12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak)
3. Pasal 79 Ayat (3),Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah(UU PBB, besarnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan)
PENGATURAN PER PASAL TERKAITPENGATURAN PER PASAL TERKAITPBBPBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM UU PDRDDALAM UU PDRD
4. Pasal 80 Ayat (1),Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%Pasal 80 Ayat (2),Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah(UU PBB, tarif tunggal sebesar 0,5%)
5. Tidak dikenal Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)(UU PBB, NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100%, dan yang berlaku saat ini adalah
berdasarkan PP 25 Tahun 2002 dimana NJKP ditetapkan sebesar 20% dan 40%)
PENGATURAN PER PASAL TERKAITPENGATURAN PER PASAL TERKAITPBBPBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM UU PDRDDALAM UU PDRD
6. Penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang:Tarif x (NJOP – NJOPTKP)Contoh: 0,3% (maksimal) x (NJOP – NJOPTKP)(UU PBB: Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)Contoh: 0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP – NJOPTKP))
PENGATURAN PER PASAL TERKAIT PENGATURAN PER PASAL TERKAIT BPHTB DALAM RUU PDRDBPHTB DALAM RUU PDRD
1. Pasal 85 Ayat (1),Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan(UU BPHTB, sama)
2. Pasal 87 Ayat (4),Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar
Rp60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak (Selain Waris dan Hibah Wasiat)(UU BPHTB, NPOPTKP ditetapkan paling banyak Rp60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak)
3. Pasal 87 Ayat (5),Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar
Rp300.000.000(UU BPHTB, NPOPTKP untuk peralihan hak tersebut ditetapkan paling banyak Rp300.000.000)
4. Pasal 88 Ayat (1),Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
(UU BPHTB, tarif tunggal sebesar 5%)
PENGATURAN PER PASAL TERKAIT PENGATURAN PER PASAL TERKAIT BPHTB DALAM RUU PDRDBPHTB DALAM RUU PDRD
5. Penghitungan BPHTB:Tarif x (NPOP – NPOPTKP)Contoh: 5% (maksimal) x (NJOP – NJOPTKP)(UU BPHTB: Tarif x (NPOP-NPOPTKP)Contoh: 5% x (NPOP – NPOPTKP))
PENGATURAN PER PASAL TERKAIT PENGATURAN PER PASAL TERKAIT BPHTB DALAM RUU PDRDBPHTB DALAM RUU PDRD
KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP
Pasal 180Pada saat UU PDRD berlaku: UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB stdd UU No. 12 Tahun 1994
yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan
UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd UU No. 20 Tahun 2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD
KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP
Pasal 182Pada saat UU PDRD berlaku: Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam
Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013
Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PDRD
MATRIK PERBANDINGANMATRIK PERBANDINGAN
UU PBB UU PDRD
Subjek
Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan
sama
ObjekBumi dan/atau bangunan Bumi dan/atau bangunan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Tarif Sebesar 0,5% Paling Tinggi 0,3%
NJKP 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)
Tidak Dipergunakan
NJOPTKP Setinggi-tingginya Rp12 Juta Paling Rendah Rp10 Juta
PBB Terutang 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
MATRIK PERBANDINGANMATRIK PERBANDINGAN
UU BPHTB UU PDRD
SubjekOrang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
Sama
Objek Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Sama
Tarif Sebesar 5% Paling Tinggi 5%
NPOPTKPPaling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat
Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat
Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat
Paling rendah Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat
BPHTB Terutang
5% x (NPOP – NPOPTKP) 5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)
HAL-HALHAL-HAL PENTING TERKAITPENTING TERKAITPENGALIHAN PENGELOLAANPENGALIHAN PENGELOLAAN
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAANPBB PERDESAAN DAN PERKOTAANDANDAN
BPHTBBPHTB
HAL-HAL PENTING HAL-HAL PENTING - 1- 1
1. Sebagai pengelola PBB dan BPHTB saat ini, DJP memiliki tanggung jawab moral dalam proses pengalihan ke Kab/Kota.
2. Agar mulai mempersiapkan data-data terkait PBB dan BPHTB antara lain:a) Data PBB,
1. Hardcopy berupa SPOP dan LSPOP, Peta Desa, Peta Blok, Peta Desa/Kelurahan, Peta ZNT, Buku Analisis NIR, Laporan Penilaian Individual, dan lain-lain2. Softcopy berupa Data Base Sismiop, Data Base SIG, BDNPP3. Data Pelayanan berupa keberatan, pengurangan, pembetulan, dan lain-lain4. Data Pembayaran dan Tunggakan5. Data Penagihan
b) Data BPHTB,1. Data Pelayanan berupa keberatan, pengurangan, pembetulan, dan lain-lain2. Data Pembayaran dan Tunggakan3. Data Penagihan 4. Dan lain-lain
HAL-HAL PENTING HAL-HAL PENTING - - 22
3. Saat ini tengah dikaji oleh Tim KP DJP berkaitan dengan Grand Design Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
4. Sosialisasi dilakukan secara pasif sebatas informasi umum dan dilakukan dalam hal terdapat permintaan atau pertanyaan dari Pemerintah Kab/Kota atau stakeholder lainnya.
top related