Partisipasi Masyarakat DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
Post on 28-Jul-2015
2528 Views
Preview:
Transcript
Partisipasi Warga DKI dalam Undian Gratis, Pengumpulan Sumbangan serta
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur JakartaOleh Musni Umar, Ph.D
Pengantar Partisipasi warga dalam undian gratis berhadiah, walaupun saya
belum pernah melakukan penelitian tentang hal itu, tetapi fenomena yang kita saksikan di TV dengan berbagai nama yang menarik seperti Kuis Berhadiah, sangat banyak peminatnya.
Mencari peruntungan tanpa kerja banyak disukai masyarakat. Begitu juga kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan barang terjadi di mana-mana. Yang melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah. Kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan-jalan raya oleh anak-anak miskin dan orang tua miskin di Jakarta misalnya, tak obah pameran kemiskinan ditengah gedung-gedung pencakar yang terbentang.
Ini fenomena yang menyedihkan dibalik kemajuan ekonomi yang membanggakan.
Pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa hidup ini adalah untuk beramal (bekerja) dan berjuang harus ditanamkan. Hanya dengan bekerja, seseorang berhak mendapatkan imbalan (uang). Menina-bobokan masyarakat dengan kuis berhadiah, selain tidak mendidik, juga membuat masyarakat menjadi malas bekerja. Kegiatan undian gratis berhadiah yang bersifat untung-untungan, begitu pula kegiatan mencari sumbangan, sebaiknya tidak dijadikan sebagai pekerjaan (profesi) untuk menopang kehidupan.
Kemuliaan karena bekerja dengan pekerjaan apapun yang tidak melanggar hukum, harus dibiasakan dan dibudayakan di tengah-tengah masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Jangan memilih-milih pekerjaan, yang penting halal dan menghasilkan pendapatan (income).
Selanjutnya, kita masuk kepada partisipasi warga DKI dalam
menyukseskan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang sering disebut pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang akan diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 11 Juli 2012, dapat dikatakan tak obahnya pesta warga DKI Jakarta sekali dalam lima tahun. Karena itu, sering disebut pemilu atau pemilukada sebagai pesta demokrasi. Sebagaimana layaknya suatu pesta, yang diundang tidak semua, tetapi terbatas. Suatu pesta akan berhasil dan sukses jika semua yang diundang berpartisipasi. Demikian juga hanya pesta demokrasi yang diundang tidak semua, tetapi hanya terbatas yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Pesta demokrasi akan berhasil jika masyarakat berpartisipasi.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu pesta, pada umumnya hampir sama. Pertama, menghadiri pesta. Kedua, menjaga supaya pesta berlangsung damai. Ketiga, menyaksikan pesta sambil bersilaturrahim. Keempat, bersantap (makan). Kelima, bersalam-salaman.
Demikian pula pesta demokrasi, bentuk partisipasi pemilih
banyak kemiripannya walaupun ada perbedaan dengan pesta pada umumnya. Pertama, berpartisipasi dengan menghadiri undangan pesta demokrasi oleh panitia pemungutan suara (PPS). Ini sama dengan undangan pesta perkawinan, pesta syukuran dan pesta lainnya.
Kedua, mengisi daftar hadir dengan menuliskan nama dan alamat. Ini sama ketika menghadiri undangan pesta apapun namanya.
Ketiga, antri. Kalau pesta demokrasi harus antri menunggu panggilan untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos salah satu calon di bilik suara. Kalau pesta perkawinan misalnya, hanya antri secara teratur untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dan orang tuanya.
Keempat, bersalaman dengan PPS dan warga masyarakat yang antri menunggu panggilan untuk menyampaikan hak pilihnya dibilik suara yang telah disiapkan panitia untuk mencoblos calon yang diinginkan.
Kelima, berpartisipasi menyaksikan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS setempat. Hadir dan menyaksikan pembukaan kotak suara sambil mendengarkan pembacaan satu persatu hasil pencoblosan sangat baik sebagai bentuk partisipasi yang otonom dalam upaya menyukseskan pemilukada. Akan lebih baik lagi jika ikut mencatat hasil pemungutan suara di TPS, tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Ia diperlukan, jika terjadi masalah bisa menjadi alat bukti dalam perkara atau sengketa pemilukada.
Partisipasi Warga Dalam pesta demokrasi, paling tidak terdapat dua macam bentuk
partisipasi. Pertama, autonmous participation (partisipasi otonom). Kedua, mobilized participation (partisipasi yang dimobilisasi).
Kedua macam partisipasi yang disebutkan lazim dilaksanakan dalam pengamalan demokrasi. Partisipasi otonom adalah bentuk partisipasi yang sangat sempurna. Ia lahir berdasarkan kesadaran dari dalam diri setiap orang. Kesadaran berdasarkan pengetahuan dan penghayatan terhadap pentingnya ikut serta menyukseskan pelaksanaan demokrasi seperti pemilu parlemen, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilukada.
Partisipasi yang didorong oleh kesadaran mendalam yang dilandasi pengetahuan dan penghayatan, akan melahirkan partisipasi otonom. Partisipasi semacam ini, adalah bentuk pengamalan demokrasi yang genuine, murni dan paling sempurna. Akan tetapi, harus disadari tidak banyak yang mengamalkannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kurang pendidikan dan harta, menyebabkan banyak pemilih yang melaksanakan demokrasi karena dimobilisasi oleh kekuatan uang dan pengaruh kekuasaan.
Partisipasi yang dimobilisasi, pada umumnya berlaku pada masyarakat marjinal, yang kurang uang, harta, dan pendidikan. Mereka itu, hanya mau berpartispasi dalam pemilu atau pemilukada kalau diberi sembako dan uang. Itu sebabnya dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu atau pemilukada, faktor politik uang sulit dihindari. Para calon memerlukan dukungan sosial untuk memenangkan pemilukada. Untuk mendapatkan dukungan suara, pemilik suara tidak mau memberikan suaranya secara percuma tanpa mendapat imbalan.
Akan tetapi, ada juga partisipasi yang dimobilisasi tanpa harus membayar suara pemilih dengan memberikan sembako dan uang. Hal itu paling tidak bisa ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu parlemen di era pemerintah Orde Baru, dimana Golkar memiliki kekuatan hegemoni sebagai single majority. Dengan didukung 3 (tiga) jalur yaitu jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi) dan jalur G (Golkar), maka pemerintah bisa memobilisasi dukungan masyarakat secara masif untuk menyukseskan pemilu.
Setelah bangsa Indonesia memasuki era Orde Reformasi (1998-sekarang), terjadi liberalisasi dalam segala lapangan kehidupan termasuk dalam bidang penyiaran (media). Akibatnya peranan media sangat besar, sehingga disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Besarnya peranan media dalam membentuk opini, telah melahirkan kebebasan masyarakat. Meningkatnya kebebasan masyarakat, belum diimbangi meningkatnya pendidikan, pengetahuan dan kesadaran. Dampaknya yang memobilisasi masyarakat untuk memilih bukan lagi faktor kekuasaan, tetapi kepentingan pragmatis seperti uang, dan sembako.
Apa yang Harus Dilakukan Untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi yang
kebablasan (melampaui batas), masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan), tidak punya pilihan kecuali berperanan memperbaiki keadaan.
Paling tidak terdapat lima peran yang bisa dilakukan. Pertama, berperan menjadi pemilih yang otonom. Ini sangat diperlukan karena dalam realitas pengamalan demokrasi, banyak salah arah dan salah jalan. Maka setiap orang harus berperan aktif memperbaiki pelaksanaannya yang berlandaskan politik uang yang dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus menolak politik uang dengan menolak menerima pemberian uang atau sembako dari manapun.
Kedua, mengkampanyekan kepada setiap orang untuk menolak dan menjauhi politik uang. Kampanye dari rumah ke rumah (door to door) amat diperlukan dalam upaya mencegah terus terjadinya politik uang. Para tim sukses dari pasangan calon Gubernur/calon Wakil Gubernur DKI misalnya, harus dicerahkan dan disadarkan supaya tidak terlibat dan menjadi motor (prime mover) dalam politik uang.
Ketiga, berperan dalam memandu masyarakat supaya memilih calon gubernur dam calon wakil gubernur yang paling sedikit mudharatnya. Memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik dari semua calon yang baik.
Para aktivis karang taruna, PKK, berbagai organisasi, ulama dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mau tidak mau, suka tidak suka, harus turun gunung untuk mencerahkan, menyadarkan dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat supaya para pemilih memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur yang terbaik untuk kelangsungan dan peningkatan pembangunan di DKI Jakarta. Keempat, berperan menciptakan suasana damai, aman dan tertib dalam masa kampanye, pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Masyarakat tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya keamanan dan ketertiban hanya kepada polisi yang terbatas jumlahnya. Masyarakat harus berperan aktif menciptakan suasana damai, tertib dan aman dilingkungan masing-masing.
Kesimpulan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 11 Juli 2012
merupakan pesta demokrasi terbesar kedua setelah pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, dan 2009. Tidak saja pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang hebat dari partai-partai politik, tetapi pada pemilukada ini terdapat dua pasang calon independen yang lolos dalam seleksi pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur oleh KPUD DKI Jakarta.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilukada DKI Jakarta, maka masyarakat melalui tim sukses keenam pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKi supaya menghindari black campaign (kampanye hitam) yang menjelek-jelekkan pasangan calon yang lain.
Keenam pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 adalah kader terbaik bangsa yang dicalonkan oleh partai-partai politik dan dua calon independen yang disokong oleh masyarakat Jakarta. Sebagai manusia biasa, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan.
Oleh karena itu, merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pemilukada DKI serta mendukung calon gubernur dan calon wakil gubermur DKI. Dalam mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur, sebaiknya tidak menghalalkan cara dengan melakukan kampanye hitam, yang menjelek-jelakkan pasangan calon lain.
Para kader karang taruna, PKK, ormas pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya, saatnya bersatu mewujudkan pemilukada DKI yang aman, damai dan tenteram tanpa politik uang. Dengan melakukan hal-hal tersebut, besar harapan masyarakat berhasil memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang amanah, jujur, cerdas dan mampu membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat Jakarta yang majemuk.
top related