Paper SAP-Pengakuan Aset-hampir Final
Post on 31-Dec-2015
51 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH
Definisi dan Pengakuan Aset
1. ADITYA NUGRAHA 1/134060018253
2. DAENG ACHMAD A. 8/134060018267
3. I MADE SUANDI P. 14/134060018278
4. YULIA P. RAHMAN 29/134060018302
5. YUSTINA RONNY P.I.H. 30/134060018304
PROGRAM DIPLOMA IV KHUSUS BPKP
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)
TAHUN 2013
Pendahuluan
Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik reformasi keuangan pada
sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam
pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Namun,
banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan basis
akuntansi, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung, dan lain
sebagainya sehingga memakan waktu yang tidak pendek. Mulai dari tahap awal, masa-masa
transisi, sampai dengan penerapan basis akrual secara penuh perlu memerlukan kerja keras
dan strategi yang tepat khususnya pemerintah. Step by step basis,yang saat ini diterapkan di
Indonesia yaitu mulai dari basis tradisional yaitu kas, basis kas menuju akrual saat ini, dan
basis akrual penuh yang menjadi tujuan utama juga banyak diterapkan oleh banyak negara-
negara lain.
Aset merupakan komponen utama dalam neraca berupa posisi keuangan yang juga terkait
dengan kewajiban dan ekuitas. Komponen aset sendiri merupakan hal yang sulit dalam hal
pengakuannya dan sering terjadi permasalahan. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset
tetap yang dimiliki pemerintah termasuk aset budaya/sejarah, aset kemiliteran dan aset
infrastruktur yang memerlukan perlakuan yang spesifik. Sementara tuntutan penyajian laporan
keuangan negara adalah menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan
dalam pengakuan aset tersebut merupakan hal yang harus harus diselesaikan oleh pemerintah
guna menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
Ruang lingkup pembahasan pada paper ini lebih terfokus pada pengertian aset, pengakuan
aset, pengukuran aset, dan penyajian menurut PP 71 Tahun 2010 dan IPSAS, serta
permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan aset.
BAB I
1
DEFINISI PENGAKUAN DAN PELAPORAN ASET MENURUT IPSAS DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
I. Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian menurut IPSAS
A. Definisi Aktiva/Aset pada Sektor Publik
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 7]
“resources controlled by an entity as a result of past events and from which future
economic benefits or service potential are expected to flow to the entity”
Terjemahan bebas atas definisi aset di atas adalah:
“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh sebuah entitas sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa depan
diharapkan mengalir ke entitas.”
B. Klasifikasi Aset-Aset Lancar dan Non Lancar
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 76 ]
Suatu aset harus diklasifikasikan sebagai current assets ketika itu memenuhi salah
satu kriteria berikut:
1. diharapkan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau dikonsumsi, dalam
siklus operasi normal entitas;
2. dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan;
3. diharapka nakan idealisasi dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal laporan,
atau
4. adalahkas atausetara kas(sebagaimana didefinisikan dalam IPSAS2, "Cash Flow
Statements") kecuali dibatasi dari yang dipertukarkan atau digunakan untuk
melunasi kewajiban untuk setidaknya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Semua aset lainnya harus diklasifikasikan sebagai tidak lancar/non-current.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 77 ]
Standar ini menggunakan istilah non-curremt assetsuntuk mencakup aset berwujud,
tidak berwujuddanfinancial assetsyang bersifatjangka panjang. Standar tidak melarang
penggunaan deskripsi alternatif asalkan artinya jelas.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 78 ]
2
Siklus operasi entitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi input atau
sumber daya menjadi output. Misalnya, pemerintah mentransfer sumber daya untuk
entitas sektor publik sehingga mereka dapat mengkonversi sumber daya tersebut
menjadi barangdan jasa, atau output untuk memenuhi outcomes sosial, politik
danekonomipemerintahyang diinginkan. Ketika siklus operasi normal entitas tidak jelas
diidentifikasi, durasi diasumsikan dua belasbulan.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 79 ]
Aktiva lancar mencakup aset (seperti piutang pajak, piutang retribusi, denda, regulatory
fees receivable, persediaan danpendapatan investasi yang masih harus dibayar)yang
direalisasi, dikonsumsiatau dijual, sebagai bagian darisiklusoperasi normalbahkan
ketikamereka tidakdiharapkan untukdiwujudkandalam waktu dua
belasbulansetelahtanggal pelaporan. Aktiva lancarjuga termasukaset yang
dimilikiterutamauntuk tujuandiperdagangkan(pedoman tentang klasifikasi asetkeuangan
dapat ditemukan distandar akuntansi nasional atau internasional yang relevan yang
berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan) dan bagian
current dari non-current financial assets
C. Penyajian Aktiva/Aset pada Sektor Publik
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 48 ]
Aktiva dan kewajiban, dan pendapatan dan pengeluaran, tidak di-offset kecuali
diperlukan atau diizinkan oleh International Public Sector Accounting Standard.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 49 ]
Adalah penting bahwaaset dankewajiban, serta pendapatan danpengeluaran,dilaporkan
secara terpisah. Offsettingdalam laporankinerjakeuangan ataulaporan posisikeuangan,
kecuali ketikaoffsetting mencerminkansubstansi transaksiatau peristiwalain,
mengurangikemampuanpengguna baikuntuk memahamitransaksi, peristiwa lainnyadan
kondisiyang terjadidan untukmenilaientitasmasa depanarus kas. Pengukuran asset
bersih dari penilaian allowances- misalnya, allowances pada inventories dan doubtful
debts allowances on receivables– adalah tidak offsetting
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 70 ]
Entitas harusmenyajikanaktiva lancardan tidak lancar, dan kewajiban lancar dan tidak
lancar, sebagaiklasifikasiterpisah padahalaman mukalaporan posisi 3
keuangansesuaidengan paragraf76-87kecuali saatpresentasi
berdasarkanlikuiditasmenyediakan informasiyang dapat diandalkandanlebih relevan.
Ketika pengecualianyang berlaku, semuaaktiva dan kewajibanharusdisajikansecara
luasdalam urutanlikuiditas.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 71 ]
Apapunmetodepresentasiyang diadopsi, untuksetiap asetdankewajibanitem barisyang
menggabungkanjumlahdiharapkan dapatdipulihkanataudiselesaikan
1. Tidak lebih dari dua belasbulansetelah tanggalpelaporan dan
2. lebih dari dua belasbulansetelahtanggal pelaporan,
entitas harus mengungkapkan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau
diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 72 ]
Ketika entitasmenyediakanbarang ataujasa dalam siklusoperasiklasifikasi yang dapat
diidentifikasi dengan jelas, klasifikasi terpisah dariaktiva dankewajiban lancardan tidak
lancardi halaman mukalaporan posisikeuangan memberikaninformasi yang
bergunadenganmembedakanaktiva bersihyangterus menerusberedarsebagaimodal
kerjadari yang digunakan dalamoperasi entitas jangka panjang. Inijuga menyorotiaset
yangdiharapkan akandirealisasikan dalamsiklusoperasi saat ini, dan kewajibanyangjatuh
tempo untukpelunasandalamyang periode sama.
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 73 ]
Untuk beberapa entitas, seperti lembaga keuangan, presentasi aset dan kewajiban
dalam kenaikan atau penurunan urutan likuiditas menyediakan informasi yang dapat
diandalkan dan lebih relevan daripada presentasi current/non-current karena entitas
tidak menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi
dengan jelas
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 74 ]
Entitas diijinkan untuk menyajikan beberapaasetdan kewajibanmenggunakanklasifikasi
lancar/tidak lancardan beberapa lainnyadalam urutanlikuiditasketika dapat
memberikaninformasi yangdapat diandalkan danlebih relevan.
Kebutuhandasarcampurandari presentasimungkin timbulketikaentitasmemiliki
operasiyang beragam4
[IPSAS 1 Presentation of Financial Statement – par agraph 75 ]
Informasi tentang tanggal yang diharapkan darirealisasi aktivadankewajibanberguna
dalampenilaian likuiditas dansolvabilitassuatu entitas. IPSAS15, "Financial Instruments:
Disclosure and Presentation” mensyaratkan pengungkapantanggal jatuh tempofinancial
assets dan financial liabilities. Financial assets termasuk piutang dagang
danpiutanglainnya, dan financial liabilities termasukhutang dagang danhutang lain-lain.
Informasi tentangperkiraan tanggalpemulihan danpenyelesaianaktiva dan kewajibannon-
moneter seperti persediaan dan provisi ini juga berguna, apakah atau tidak aset dan
kewajiban diklasifikasikan lancar atau tidak lancar.
D. Klasifikasi Aktiva/Aset pada IPSAS
1. Inventories ( IPSAS 12 )
a. Persediaan adalah aset:
1) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses
produksi;
5
2) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi atau
didistribusikan dalam pemberian jasa;
3) Dimiliki untuk dijual atau didistribusikan dalam perjalanan biasa operasi, atau
4) Dalam proses produksi untuk dijual atau didistribusikan.
b. Persediaan di sektor publik meliputi:
1) Amunisi;
2) Consumable stores;
3) bahan Pemeliharaan;
4) Suku cadang untuk pabrik dan peralatan selain yang dibahas di Standar
PPE;
5) stok Strategis (misalnya, cadangan energi);
6) Saham unissued currency;
7) Layanan pos persediaan yang dimiliki untuk dijual (misalnya, stempel);
8) Work in progress, termasuk:
a) bahan-bahan kursus Pendidikan / pelatihan, dan
b) Klien layanan (misalnya, jasa audit) di mana jasa mereka yang dijual
dengan harga wajar, dan
9) Tanah / properti yang dimiliki untuk dijual.
c. Persedian diukur dalam biaya terendah dan net realizable value, atau
d. Persediaan diukur dalam biaya terendah dan current replacement cost untuk
persediaan yang diadakan untuk
1) distribusi tanpa biaya atau untuk biaya nominal
2) Konsumsi dalam proses produksi barang yang akan didistribusikan secara
gratis atau dengan biaya nominal
2. Financial Instruments: Disclosure and Presentation( IPSAS 15 )
a. Aset keuangan adalah setiap aset yang:
1) Kas;
2) hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari
entitas lain;
3) hak kontraktual untuk pertukaran instrumen keuangan dengan entitas lain
dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan; atau6
4) instrumen ekuitas entitas lain.
b. Sebuah instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan baik aset
keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas
entitas lain.
3. Investasi Property ( IPSAS 16 )
a. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan - atau bagian dari
membangun - atau keduanya) diadakan untuk mendapatkan rental/sewa atau
untuk kenaikan modal atau keduanya, bukan untuk:
1) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
administrasi tujuan, atau
2) penjualan dalam kegiatan operasi.
b. Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya bila:
1) Ini adalah kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensial
layanan yang berhubungan dengan properti investasi akan mengalir ke
entitas, dan
2) biaya atau nilai wajar dari properti investasi dapat diukur andal.
c. Properti investasi harus diukur pada awalnya pada biaya (biaya transaksi akan
termasuk dalam pengukuran awal). Dimana properti investasi diperoleh melalui
pertukaran non- transaksi, biaya harus diukur pada nilai wajar sebagai pada
tanggal akuisisi.
4. Property, Plant and Equipment ( IPSAS 17 )
a. Properti, pabrik dan peralatan adalah barang berwujud yang:
1) yang diadakan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa, untuk sewa kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2) yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan.
b. Biaya item properti, pabrik dan peralatan harus diakui sebagai aset jika, dan
hanya jika:
1) Ini adalah kemungkinan bahwa masa depan manfaat ekonomi atau potensi
jasa terkait dengan item tersebut akan mengalir ke entitas, dan
2) biaya perolehan atau nilai wajar item dapat diukur secara andal.
7
c. Item properti, pabrik dan peralatan harus diukur pada awalnya pada biaya (biaya
transaksi akan termasuk dalam pengukuran awal). Dimana item properti, pabrik
dan peralatan diperoleh melalui pertukaran non- transaksi, biaya harus diukur
pada nilai wajar sebagai pada tanggal akuisisi.
5. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets ( IPSAS 19 )
a. Sebuah aset kontingen merupakan aset kemungkinan yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaan yang akan dikonfirmasikan hanya oleh terjadinya atau
tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang pasti tidak seluruhnya
dalam pengendalian entitas.
b. Sebuah entitas tidak harus mengakui aset kontingen. Aset kontingen biasanya
muncul dari kejadian tak terduga yang tidak direncanakan atau yang tidak
sepenuhnya dalam kendali entitas dan menimbulkan kemungkinan arus masuk
manfaat ekonomi atau jasa potensial untuk entitas. Contohnya adalah klaim
bahwa entitas adalah mengejar proses hukum, dimana hasilnya tidak pasti.
c. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena ini dapat
mengakibatkan pengakuan pendapatan yang mungkin tidak akan pernah
terwujud. Namun, ketika realisasi pendapatan hampir tertentu, maka aktiva
tersebut bukan aset kontingen dan pengakuan adalah tepat.
II. Definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Aset menurut PP Nomor 71 Tahun
2010
A. Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut
untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan
8
operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
pemerintah.
B. Klasifikasi Aset
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya ke dalam aset
lancar dan nonlancar dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatann pemerintahan,
perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk
memberikan infoemasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode
akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut
diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
1. Aset Lancar
a. Kas dan Setara Kas
Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau untuk
tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
harus dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
resiko perubahan nilai yang signifikan.
b. Investasi Jangka Pendek
Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai
12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
c. Piutang
Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan
angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
d. Persediaan.
Persediaan merupakan aset yang berupa:
9
Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah.
Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat.
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak
habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas.
2. Aset Nonlancar
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud
yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah
atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi
a. Investasi jangka panjang,
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk mendapatkan
manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Investasi jangka panjang terdiri dari
investasi nonpermanen dan investasi permanen.
1) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi nonpermanen terdiri dari:
Investasi dalam Surat Utang Negara;
Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah.
Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat.
Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada fihak ketiga; dan
10
Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.
2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan., tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan
tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam
jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
Investasi permanen terdiri dari:
Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan
daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan
internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.
Investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Aset tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua
belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Aset tetap terdiri dari:
1. Tanah
Ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
2. Peralatan dan mesin
Mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor dan peralatan lain yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
pakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai11
5. Aset tetap lainnya
Mencakup aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset
tetap diatas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.
Mencakup aset tetap yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.
c. Dana cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
d. Aset lainnya.
Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama
dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
C. Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
1. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak,
bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,pungutan hasil pemanfaatan
kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan,
seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut
sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik
pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan
akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai
batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode
akuntansi berjalan.
12
2. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban
dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau
manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai
klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
3. Persediaan diakui saat :
pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil
inventarisasi fisik.
4. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan
perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi kriteria sebagai berikut :
Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
5. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria :
Berwujud
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh.
Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika
kriteria berikut terpenuhi:
Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.13
Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
D. Pengukuran aset
Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar:
Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan
lainnya yang terjadi untuk memperolehkepemilikan yang sah atas investasi tersebut
6. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut.Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.
7. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
E. Penyajian Aset
Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1. Kas dan setara kas
2. Incvestasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
14
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas
Pos-pos selain diatas disajikan dalam neraca jika SAP mensyaratkan atau jika penyajian
demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah berdasarkan pada faktor-
faktor berikut:
1. Sifat, likuiditas dan materialitas aset
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan
3. Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam neraca maupun dalam CALK
subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan
operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana
perlu, sesuai dengan sifatnya. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca
atau di CALK tergantung pada persyaratan dari Tandar Akuntansi Pemerintahan dan
materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang
muka dan jumlah lainnya.
Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk
persediaan.
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai standar.
Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.
Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya
aalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.
BAB III
PENGAKUAN DAN PELAPORAN BERDASARKAN BASIS AKUNTANSI YANG BERBEDA
DAN PERMASALAHAN TERKAIT MANAJEMEN ASET
15
I. Pengakuan dan Pelaporan Berdasarkan Basis Akuntansi yang Berbeda.
A. Basis Kas
Dalam basis kas pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila
transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.
Pengakuan aset pada basis kas hanya mengakui aset lancar berupa kas saja. Selain kas,
aset lainnya tidak diakui. Aset lainnya hanya dicatat saat pembeliannya saja, yaitu
pengeluaran kas. Oleh karena itu perubahan nilai aset tidak diakui. Penggunaan aset juga
tidak diakui sebagai biaya. Misalnya sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal
sebesar 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awalnya terlihat dalam contoh di
bawah ini.
Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 3.000. Pada basis kas pembelian
kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi
tersebut adalah:
Belanja Kendaraan Rp 3.000,00
Kas Rp 3.000,00
Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai
ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun kas saja
di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada kas.
16
B. Basis Kas Modifikasi
Basis kas yang dimodifikasi hampir sama dengan basis kas, hanya saja pada basis kas
yang dimodifikasi pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan
waktu tertentu misalnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Penerimaan dan
pengeluaran kas yang terjadi selama waktu tertentu tersebut,yang berasal dari transaksi
tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode tahun sebelumnya.
Arus kas yang telah diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya tersebut
dikurangkan dari periode pelaporan tahun berjalan.
Menurut Hiltebeitel, Kenneth M, dalam “A look at the modified cash basis” menyatakan
bahwa, “The modified cash basis is a hybrid method such combines features of both the
cash basis and the accrual basis. Modifications to the cash basis accounting include such
items as the capitalization of assets and the accrual of income taxes. If these
modifications are made, the resulting balance sheet would include long-term
assets, accumulated depreciation, and a liability for income taxes. The income
statement would report depreciation expense and income tax expense. Modified cash
basis financial statements are intended to provide more information to users than cash
basis statements while continuing to avoid the complexities of GAAP”.
C. Basis Akrual
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar). Oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat
dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
Fokus pengukurannya adalah pada semua sumber daya ekonomi. Neraca melaporkan
semua aset dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva
tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban.
Pada basis akrual semua aset diakui dan dicatat pada neraca. Nilai aset akan dicatat
pada nilai yang lebih sebenarnya karena perubahan nilai pada aset juga diakui. Misalnya
sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar 10.000 tanpa memiliki kekayaan
lainnya. Neraca awalnya terlihat dalam contoh di bawah ini.
17
Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki,
maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Kendaraan Rp 3.000,00
Kas Rp 3.000,00
Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset
Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal
tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua
perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset
tetap.
D. Basis Akrual Modifikasi
Pengakuan aset antara basis akrual penuh dengan akrual modifikasi pada umumnya
sama. Perbedaan dari kedua basis tersebut hanya menyangkut kapan saat pengakuan
pendapatannya saja. Pada basis akrual yang dimodifikasi hanya pendapatan yang
memenuhi unsur measurable dan available yang dapat diakui sebagai pendapatan pada
saat terjadinya, sedang pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru
diakui pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
Sementara itu, belanja diakui pada periode dimana kewajiban timbul.
Kriteria “tersedia“ harus memenuhi dua hal, yaitu:
a. Secara sah dapat digunakan untuk membiayai expenditures tahun berjalan dan;
18
b. akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun
untuk membayar utang (liabilities) periode berjalan.
II. Permasalahan Terkait Manajemen Aset.
A. Permasalahan dalam Kepemilikan Aset
Aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui
sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya bagaimana dengan aset tetap yang
memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain (warga).
Permasalahan ini pada umumnya terkait dengan tanah. Dalam Buletin Teknis No.9,
dijelaskan perlakuan masalah tersebut dan perluasannya sebagai berikut:
a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh
pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak
lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas
pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan
tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah,
tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,maka tanah tersebut
19
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya
sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
B. Permasalahan Perlakuan Aset
Salah satu permasalahan terkait aset tetap terkait perlakuan asset tetap dalam laporan
keuangan pemerintah adalah bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang
dapat dikapitalisasi sebagai nilai asset tetap. Apakah honorarium panitia pelaksana
kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya
lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan asset
tetap, dapat dikapitalisasi?
PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Selanjutnya, dalam PSAP 07 paragraf 4 dinyatakan bahwa biaya perolehan adalah
jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset
pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dipergunakan. Artinya, biaya utama maupun biaya penunjang
yang diperlukan sampai aset tetap siap digunakan dapat dikapitalisasi sebagai biaya
perolehan.
Berikut diberikan uraian lebih rinci biaya perolehan tanah, peralatan dan mesin, serta
gedung dan bangunan.
Tanah20
Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 31, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan
dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah
pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan
tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja
perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status
tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan
tanah. Namun, biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya
pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa
tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.
Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum
ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah
masing-masing. Untuk Pemerintah Pusat, ketentuan mengenai nilai satuan minimum
mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi
Pemerintah, dimana nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah
Rp300.000. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari 21
Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai
aset tetap.
Gedung dan Bangunan
Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada
saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang
dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan
Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.
Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah
mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk Pemerintah
Pusat, kebijakannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam
Sistem Akuntansi Pemerintah, yang mengatur bahwa nilai satuan minimum perolehan
gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan
bangunan kurang dari Rp10.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat
diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN.
Kesimpulannya adalah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia
pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya
menunjang pelaksanaan pengadaan
22
top related