Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas - 202.4.179.131202.4.179.131/assets/download/Rakornas-2016/Arahan-menteri-bappenas.pdfa. Melakukan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam
Post on 18-May-2019
220 Views
Preview:
Transcript
Oleh:
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam :
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial
Jakarta, 27 April 2016
KERANGKA PAPARAN
Pentingnya Informasi Geospasial
Permasalahan Informasi Geospasial
Sasaran dan Kebijakan Informasi Geospasial Sasaran
Kebijakan
Kerangka Kerja (Framework) dan Harapan Kedepan Informasi Geospasial Kerangka Kerja (Framework) Harapan Kedepan: Informasi Geospasial
Tindak lanjut Rakornas IG
2
3
Mengapa Informasi Geospasial Penting?
a. Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.
b. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan
dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial,
budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber
daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi
dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan
kepariwisataan.
c. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan
bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.
Permasalahan Informasi Geospasial
4
Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan IG Terdapat 14 instansi Pemerintah Pusat, beberapa satuan kerja di seluruh pemerintah daerah, dan juga instansi swasta
yang melakukan kegiatan IG), namun belum terdapat koordinasi yang optimal sehingga seringkali terjadi kegiatan IG yang tumpang-tindih (duplikasi) yang mangakibatkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi (wasteful and inefficient).
Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas Data dan Informasi Geospasial Segi kuantitas, data dasar berupa peta rupa bumi Indonesia yang diperlukan bagi penyusunan RTRW provinsi,
kabupaten/kota, peta yang tersedia belum mencakup seluruh wilayah nasional. Segi kualitas, data dasar dan peta dasar yang idealnya harus divalidasi setiap 20 tahun untuk peta dasar dan 5 tahun
untuk peta tematik belum sepenuhnya dilakukan.
Belum Memadainya Akses dan Distribusi Data dan Informasi Geospasial Akses data informasi spasial dengan menggunakan elektronik/on-line system masih sangat terbatas dan secara umum
masih menggunakan cara konvensional melalui pertukaran langsung dengan media portable disc. Akses terhadap data masih rendah disebabkan oleh kebijakan di lingkungan instansi tempat data spasial dibuat
diperlukan untuk lingkungan internal saja sehingga tidak ada kebijakan untuk disebarluaskan kepada pihak eksternal. Simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas dan belum terjadinya pertukaran data yang signifikan antarsimpul
jaringan yang telah terkoneksi. Hal ini dikarenakan informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan beberapa metadata, belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait.
Data dan informasi geospasial yang telah dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih
dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya. Kurangnya Sumberdaya Manusia di Bidang Survei dan Pemetaan Sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan secara nasional masih sangat terbatas baik jumlah maupun
penyebarannya.
Sasaran Pembangunan Bidang Informasi Geospasial dalam RPJMN 2015-2019.
1. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Informasi
Geospasial;
2. Terpenuhinya kebutuhan minimum data dan informasi
geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah darat dan
laut Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas;
3. Terselenggaranya berbagi pakai data dan informasi geospasial;
4. Termanfaatkannya data dan informasi geospasial dalam proses
perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik;
5. Terpenuhinya SDM bidang Informasi Geospasial bagi
penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial;
6. Terbangunnya kelembagaan pengelolaan Informasi Geospasial
pada berbagai tingkatan; dan
7. Tercapainya kemandirian IPTEK dan industri bidang Informasi
Geospasial.
6
Kebijakan Pembangunan Bidang Informasi Geospasial
7
Arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial adalah:
a. Melakukan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan pertahanan keamanan NKRI,
b. Menyediakan data dan informasi geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian nasional,
c. Menyediakan data dan informasi geospasial yang diperlukan dalam
penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
d. Menata kelembagaan IG di Pusat dan Daerah
e. Mengembangkan IPTEK di Bidang Informasi geospasial
f. Memenuhi kebutuhan SDM di bidang informasi geospasial
Kerangka Kerja (Framework)
9
Kerangka kerja (framework) yang lebih operasional, meliputi:
Menyusun panduan pelaksanaan pengelolaan informasi geospasial. yang berisi visi, misi, dan arah pengelolaan informasi geospasial, dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka menengah, yang merupakan basis bagi penyusunan kegiatan IG di semua K/L tiap tahun.
Menyepakati mekanisme koordinasi untuk memastikan sinergi bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan informasi geospasial.
Membangun manajemen data untuk memastikan kehandalan data-data framework melalui mekanisme standarisasi, keamanan data, dan system recovery, serta pengembangan, pemeliharaan dan integrasi data.
Mengembangkan mekanisme akses data untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkan data.
Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang informasi geospasial.
10
Harapan Kedepan: Informasi Geospasial
a. Informasi Geospasial harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta
diselenggarakan secara terpadu.
Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih
informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran
pembangunan, dan inefektivitas informasi.
b. Informasi Geospasial secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses
oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan.
Keterbukaan Informasi Geospasial juga menjadi jaminan adanya pelayanan
publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi
kepentingan masyarakat.
c. Kebijakan Satu Peta (Single Map Policy)
Hal ini untuk menuju penyelenggaraan IGT yang efisien dan efektif serta agar
para pengguna yang membutuhkan IG dapat memperoleh informasi yang benar
dan dapat dipertanggungjawabkan
Tindak Lanjut Rakornas IG
• Kepala BIG menyampaikan hasil Rakornas IG kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang perekonomian
• K/L mengusulkan hasil kesepakatan Rakornas IG terkait kegiatan IG dalam K/L masing-masing kepada Bappenas
• Hanya kesepakatan dan rekomendasi dari rakornas IG yang akan diproses lebih lanjut dalam proses penganggaran
• Apabila ada pengusulan dari K/L di luar kesepakatan dalam Rakornas IG akan menjadi tanggungjawab masing-masing K/L dalam proses audit lebih lanjut
• SELAMAT ber RAKORNAS
11
top related