Transcript
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 1/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 2/148
noda hitamhukum indonesia
Muhammad Awan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 3/148
ANDA DAPAT MENGUNDUH EBOOK BERMUTU LAINNYA
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 4/148
noda hitam hukum indonesia
Penulis :Muhammad Awan
Pewajah Sampul :Zaeni Yusuf
Pewajah Isi :F. Ulya. Himawan
Tebal : viii + 140 halamanCetakan : I - 2010
ISBN : 978-979-3065-35-9
Penerbit :NAVILA IDEA
Jl. Pakelmulyo UH. V/411 Golo Umbulharjo, YogyakartaTelp./Fax: (+62274) 377034
email : navila_book@yahoo.comwebsite: www.navilabook.com
Distributor Tunggal:Niaga Swadaya. Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta 10610.
Telp. (+6221) 4204402, 4255354, Fax.: (+6221) 4214821
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 5/148
DAFTAR ISI
NODA HITAM DI RUANG HUKUM YANG GELAP ~1
SOGOKAN LEWAT PP DAN INSTRUKSI PRESIDEN ~5
Sekali Menabur BLT, 19 Juta Pemilih Terperoleh ~5
Lobi Gaji Ketigabelas ~8
KASUS LUMPUR LAPINDO: LANJUTKAN BAKRIE,
BUBARKAN RAKYAT ~13
Ketika Alam Mengamuk? ~13
Ketika Opini Dipaksakan untuk Menjadi Fakta ~17
Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo? ~20 Aku Mendanai Maka Aku Ada ~21
Hiburan Semu Keppres ~26
APBN Menalangi Bakrie ~29
Titah Mahkamah Agung ~35
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 6/148
Muhammad Awan
vi
WANTIMPRES: CITRA DI ATAS SEGALANYA ~41
Kemelut Anak-anak Soekarno ~42
Popularitas Emil Adalah Kunci ~44
Wantimpres 2010—2014: Situasi Tidak Berubah ~47
Gaji Besar ~50
UNDANG-UNDANG MEMATAHKAN TARING
PENGAWASPEMILU ~51
Dimulai Sejak Seleksi Calon Bawaslu! ~51
Waktu Terbatas, Jumlah Lebih Terbatas ~58
Pengawas Yang Terjajah ~67Penggiringan Opini Publik ~73
MARI BERMAIN DPT ~77
Intrik Menjelang Pemilu ~77
Dari DP4 Menuju DPSHP Akhir ~81
Kemunafikan Penetapan DPT ~87
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 7/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
vii
Kesalahan NIK ~93
Pola-Pola Kejahatan ~96
Keajaiban DPT ~100
Menara Babel ~102
PENGUCURAN DANA ILEGAL LEWAT PERPPU ~111
Dana APBN untuk KPU ~111
Tarik Ulur Jumlah Uang ~113
Pelambatan Waktu ~115
Ada Apa di dalam Perppu Nomor 4 Tahun 2008? ~121
Mengakali Waktu ~124Mencurangi Undang-Undang ~129
Meraba Cara Mengakali UU Nomor 2 Tahun 2008 ~130
Raja Yang Menyodorkan Benteng untuk Tumbal? ~134
HUKUM SEBAGAI PANGLIMA PERANG? ~137
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 8/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 9/148
NODA HITAM DI RUANG HUKUM
YANG GELAP
SBY dikenal sebagai sosok yang patuh pada
hukum. Kita dapat melihatnya dalam penyelesaian isu
pernikahannya sebelum masuk Akademi Militer. Isu
ini digulirkan Zaenal Maarif, anggota Fraksi Bintang
Reformasi, yang gerah karena jabatannya dicopot oleh
Keppres Nomor 60 Tahun 2007. Tidak hanya menebar
isu, Zaenal juga memberikan dokumen rahasia yang berisi
video kesaksian Ibu Cica, kerabat besan SBY kepada Ketua
MPR dan ketua DPR. Merasa dicemarkan nama baiknya,
SBY melaporkan Zaenal pada Mapolda Metro Jaya. Akan
tetapi, demi mematuhi hukum, SBY tidak menyertakan
gelar kepala negara dalam mengadu ke polisi1. Sang
1 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/
tahun/2007/bulan/07/tgl/29/-time/163650/idnews/810731/idkanal/10
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 10/148
Muhammad Awan
2
jenderal datang sendiri dalam kapasitasnya sebagai warga
negara. Dalam kasus ini, yang tercitra dalam pikiran
umum publik adalah sosok SBY yang melek hukum dan
tidak mau melakukan intervensi kepada Jaksa Agung dan
Kapolri untuk menghakimi Zaenal Maarif tanpa prosedur
hukum yang benar.
Kasus di atas hanyalah contoh ringan tentang
kepedulian tinggi SBY atas hukum. Akan tetapi, ketika
menjabat sebagai presiden, benarkah orang-orang dalam
pemerintahan SBY taat sepenuhnya pada hukum?
Jawabannya cenderung pada kata “tidak”. Bahkan, jika
kita melihat fakta yang disembunyikan dari publik, kita
akan tercengang. Tercatat banyak UU, Perppu (Peraturan
Presiden Pengganti Undang-undang), Perpres (Peraturan
Presiden), Keppres (Keputusan Presiden), Inpres (Instruksi
Presiden), PP (Peraturan Pemerintah), dan peraturan-
peraturan lain yang ada di bawah keenam produk hukum
tersebut ternyata memiliki celah-celah yang bisa disusupi
oleh kepentingan pihak tertentu.
Dari sekian permainan hukum sepanjang 2004-
2010, dalam buku ini akan dibahas beberapa kasus. Yang
pertama adalah kasus BLT dan Gaji ketigabelas yang
dibahas dalam BAB “Sogokan Lewat PP dan Instruksi
Presiden”. Dari pembahasan ini, kita akan menyadari
bahwa kedua program itu tidak lebih dari pedang bermata
dua.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 11/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
3
Kasus hukum berikutnya adalah kasus Lumpur
Lapindo. Dalam kasus tersebut, kita akan melihat
bagaimana pemerintah menciptakan Perpres dan Keppres
yang mampu memutarbalikkan fakta di lapangan. Bakrie
Group yang pernah berjasa menolong SBY-JK dalam
masalah dana Pemilu 2004, ditolong sehingga lolos dari
pengadilan rakyat.
Selanjutnya, kita akan membahas masalah
penunjukan Wantimpres. Mengenai dewan pertimbangan
ini, SBY tidak melanggar hukum. Akan tetapi, kita dapat
melihat bahwa Pemerintah menggunakan APBN untuk
menggaji para penasehatnya. Sementara itu, fungsi
Wantimpres ternyata dapat diasumsikan digunakan demi
menjaga citra.
Pada bagian berikutnya, kita akan mengupas
rangkaian kecurangan dalam Pemilu 2009. Di sini, UU,
Perppu, dan beberapa peraturan KPU serta Bawaslu
dipermainkan demi kemenangan Demokrat. Pertama,
kita juga akan menyentuh masalah penggembosan
dan pembatasan kerja Bawaslu dan Panwaslu demi
menutupi jejak kesalahan KPU. Selanjutnya, kita akan
mengupas samarnya penggelembungan DPT demi
raihan suara Demokrat. Langkah-langkahnya sistematis
karena melibatkan KPUD hingga tingkat Kabupaten.
Selanjutnya, bagaimana kecurigaan kita akan adanya
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 12/148
Muhammad Awan
4
kemungkinan Demokrat menikmati kucuran uang ilegal
juga dikupas. Kita akan melihat adanya pola-pola untuk
mengakali hukum dengan Perppu Nomor 4 Tahun 2008
yang berkaitan dengan kebijakan terhadap Bank Century.
Seiring banyaknya permasalahan, pembahasan tentang
Pemilu dipisahkan dalam tiga BAB.
Permainan hukum di atas dapatlah membuat kita
berasumsi bahwa telah tercipta sekian banyak noda hitam
dalam pemerintahan SBY. Noda-noda hitam ini entah
sengaja atau tidak, ternyata mampu mempengaruhi opini
rakyat pada 2005 hingga 2009.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 13/148
SOGOKAN LEWAT PP DAN
INSTRUKSI PRESIDEN
Kucuran dana lewat DPT ibarat setitik air di musim kemarau
panjang. Sesuai namanya, rakyat menerima uang secara
tunai. Inilah yang dimanfaatkan untuk memberikan sogokan
kepada rakyat agar memilih calon in cumben. Tak hanya
itu. Gaji pegawai negeri pun ditambah. Ada gaji ke—13.
Bagaimana tips dan trik memberikan sogokan tersebut?
Sekali Menabur BLT, 19 Juta Pemilih Terperoleh
Sudah bukan barang rahasia lagi bahwa salah satu
keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I adalah
BLT. Bantuan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah
untuk menaikkan harga BBM dalam negeri pada
Oktober 2005. Menurut pemerintah, kenaikan harga ini
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 14/148
Muhammad Awan
6
berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian
besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin.
Untuk mengurangi beban tersebut, dikeluarkanlah BLT
berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005. Hampir tiga
tahun setelahnya, pemerintah kembali mengucurkan
BLT dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2008. Baik dalam
Inpres Nomor 12 Tahun 2005 maupun Inpres Nomor 3
Tahun 2008, tercantum penjelasan bahwa “segala biaya
yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan program pemberian
bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran
dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara”.
Dengan pembebanan BLT kepada APBN, SBY
memperoleh dua kali keuntungan. Ia tidak perlu repot-
repot dalam kampanye terselubungnya karena rakyat
dijamin jatuh hati pada BLT. SBY juga tidak perlu
mengucurkan dana dari kas partai untuk kampanye ini.
Ia juga tidak membutuhkan bantuan perusahaan asing
atau pengusaha lokal Indonesia yang kelak akan meminta
kompensasi perolehan lahan atau kemudahan bisnis
selama lima tahun.
Sasaran BLT pun tidak tanggung-tanggung.
Jumlahnya mencapai 19,1 juta orang miskin pada 2005
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 15/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
7
dan 18,1 juta pada 2008. Angka tersebut setara dengan
10% pemilih dalam Pemilu 2009. Jumlah sebesar itu
dihasilkan oleh data daru BPS dan DIPA Depsos. Jelaslah di
sini bahwa SBY sengaja memanfaatkan Departemen Sosial
untuk mengetahui orang-orang yang bisa disuap dengan
uang. Di sinilah permainan psikologi massa berperan.
Merasa berhutang budi, orang-orang yang dikategorikan
miskin tersebut kemungkinan akan mencontreng SBY
tanpa perlu dipaksa-paksa. Kucuran uang tunai, meskipun
tidak seberapa, akan membuat rakyat berkesimpulan
bahwa uang inilah bukti konkret bantuan pemerintah.
Pada Tahun 2008 Pemerintah melanjutkanskema program PKPS BBM dari bulan Juni
s.d Desember 2008 dalam bentuk BantuanLangsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah
Tangga Sasaran (unconditional cash transfer )sebesar Rp.100.000,- per bulan selama 7
bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000.-/ 3 bln (Juni-Agustus) dan Rp.400.000.- / 4 bln(September-Desember). Sasarannya RumahTangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai
hasil pendataan yang dilaksanakan oleh BadanPusat Statistik dan DIPA Departemen Sosialyang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
(Sumber: Petunjuk Teknis Penyaluran BLT untuk Rumah
Tangga Sasaran dalam rangka Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM))
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 16/148
Muhammad Awan
8
Lalu, kita dapat berandai-andai dengan angka
19,1 juta. Logikanya, jika sasaran BLT semakin banyak,
pemilih SBY akan semakin banyak pula. Jadi, untuk apa
pemerintah Indonesia takut jika kabarnya jumlah orang
miskin meningkat drastis pasca naiknya harga BBM?
Justru semakin banyak orang miskin, semakin banyak
pula calon pemilih SBY. Jika pemilih SBY semakin banyak,
peluang Demokrat, partai yang mengusungnya, untuk
dipilih rakyat, jelas lebih besar daripada partai lain.
Lobi Gaji Ketigabelas
Pengadaan gaji ke tiga belas tidak lebih buruk dari
BLT. Program ini sebenarnya tidak lebih dari pemaksaan
halus atas PNS untuk memilih SBY. Kita tentu ingat
bahwa pada masa Orde Baru semua PNS diwajibkan untuk
memilih Golkar. Pada masa reformasi, hal tersebut tidak
bisa dilakukan. Akan tetapi, SBY tidak hilang akal. Ia
menerbitkan secara berturut-turut PP Nomor 25 Tahun
2005, PP Nomor 25 Tahun 2006, PP Nomor 34 Tahun
2007, PP Nomor 35 Tahun 2008, dan PP Nomor 42 Tahun
2009 yang memberikan insentif tambahan kepada PNS.
Memang gaji ketigabelas bukan hal baru dalam
pemerintahan RI. Megawati melakukannya pada 2002
hingga 2004. Tujuan Megawati sama seperti SBY,
mencuri suara dari PNS yang tidak bisa dipaksa-paksa
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 17/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
9
seperti dahulu. Alasan resminya tentu saja berbeda dari
kenyataan. Gaji ketigabelas adalah upaya pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan
biaya hidup pegawai negeri sipil, termasuk calon pegawai
negeri, pejabat negara dan penerima pensiun atau
tunjangan.
Pola berhutang budi adalah strategi dalam
pemberian gaji ketigabelas, sama seperti BLT. Dengan
menganggarkan hadiah bagi PNS ini selama lima tahun
berturut-turut, SBY sukses merebut hati mereka.
Bagaimanapun, PNS merasa butuh membayar “hutang
uang” yang kebetulan cocok keluar pada pertengahan
tahun yang biasanya digunakan untuk biaya pendidikan
anak mereka, mengikuti pola tahun anggaran. Dengan
penggunaan PP-PP di atas, SBY tidak perlu susah-payah
memaksa orang seperti yang dilakukan Soeharto ketika
memaksa semua PNS memilih Golkar.
Akan tetapi, ternyata tidak semua orang mau
disuap dengan gaji ketigabelas. KPK menolak gaji tersebut.
Sebenarnya, dalam PP Nomor 25 Tahun 2006 disebutkan
bahwa Pimpinan KPK termasuk pejabat negara yang
berhak menerima gaji bulan ke-13. Ketetapan yang sama
juga diberlakukan kepada para pegawai dan penasehat
KPK. Seperti melawan arus, KPK menetapkan bahwa
mereka tidak akan menyentuh gaji ke-13.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 18/148
Muhammad Awan
10
Ada beberapa alasan dikeluarkannya ketetapan
tersebut. Pertama, dalam sistem manejemen SDM KPK,
gaji ke-13 bukan merupakan komponen penghasilan yang
harus dibayarkan. PP No. 63 tahun 2005 Tentang Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan
Korupsi bukan merupakan acuan PP No. 25 Tahun 2006.
Alasan lain yang menjadi pertimbangan Pimpinan KPK
untuk tidak menerima gaji bulan ke-13 adalah mengingat
situasi dan kondisi bangsa saat ini serta untuk menciptakan
suasana yang kondusif di lingkungan KPK 2.
Berkenaan dengan hal itu, Ketua KPK mengirimkan
surat pemberitahuan kepada Menteri Keuangan. Surat
yang dikirimkan pada tanggal 7 Juli 2006 tersebut intinya
berisi tentang kesepakatan Pimpinan KPK untuk tidak
menerima gaji bulan ke-13. Dasar rujukan surat yang
ditandatangani oleh Ketua KPK, Taufiequrachman Surat
tersebut juga dtembuskan kepada Presiden Republik
Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dengan alasan “menciptakan suasana yang kondusif
di lingkungan KPK” yang dapat diasumsikan sebagai
ketakutan KPK untuk berpihak pada pemerintah, para
pimpinan lembaga anti korupsi ini berseberangan dengan
2 Diambil dari http://jkt1.kpk.go.id/modules/news/article.
php?story-id=429
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 19/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
11
pemerintah. Ketidakpatuhan KPK ini kelak akan berkaitan
dengan hal-hal lain. Misalnya, strategi pelemahan KPK
yang melibatkan kepolisian pada pertengahan 2008
hingga memuncak pada penangkapan beberapa ketua KPK
pada 2009.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 20/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 21/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 22/148
Muhammad Awan
14
tersebutlah sebuah perusahaan yang sering disebut
Lapindo. PT. Lapindo Brantas, salah satu perusahaan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk
BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak
dan gas bumi , adalah perusahaan yang dimiliki Bakrie
Group. Lebih tepatnya, sahamnya dimiliki oleh Nirwan
D. Bakrie. Segalanya seperti berjalan dengan lancar bagi
Lapindo sebelum sebuah peristiwa terjadi pada akhir
Mei 2009, peristiwa yang kemudian dipolitisasi dengan
berbagai macam dalih dan melibatkan berbagai macam
penegak hukum.
Pada 26 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan 5,9
skala richter mengguncang Yogyakarta dan Klaten. Ketika
hampirsemua mata berpaling untuk meringankan beban
para korban gempa, selang satu hingga tiga hari, lumpur
panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT.
Lapindo Brantas di desa Renokenongo, kecamatan Porong,
Sidoarjo, Jawa Timur. Apakah yang sebenarnya terjadi di
sana? Benarkah gempa bumi mampu menciptakan luberan
lumpur di Renokenongo yang hingga kini meluas dan tak
bisa dihentikan lagi?
Banyak versi mengenai asal semburan. Versi
Lapindo, mereka memulai pengeboran pada 27 Mei dari
kedalaman 9.277 kaki ke 9.283 kaki di bawah permukaan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 23/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
15
tanah3. Pukul 07.00 hingga 13.00 pengeboran dilanjutkan
ke kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman ini, lumpur berat
masuk ke dalam lapisan tanah. Peristiwa ini disebut loss.
Biasanya, setelah loss, terjadi kick atau munculnya tekanan
tinggi dari dalam sumur ke atas. Untuk mengantisipasi
hal ini pipa ditarik ke atas untuk memasukkan casing
sebagai pengamanan sumur. Saat proses penarikan pipa
hingga 4.241 kaki pada 28 Mei 2006 pukul 08.00-12.00,
terjadilah kick berkekuatan 350 Psi. Selanjutnya, ketika
bor hendak ditarik lebih ke atas, pada kedalaman 3.580
kaki, bor tersebut macet. Upaya menggerakkan pipa
ke atas, ke bawah, atau merotasikannya gagal. Bahkan,
pipa tetap tak berkutik saat dilakukan penarikan sampai
dengan kekuatan 200 ton. Karena macet, Lapindo
memutuskan agar bor diputus dari rangkaian pipa dengan
cara diledakkan. Pada 29 Mei pukul 05.00, terjadilah
semburan gas berikut lumpur ke permukaan.
Sebelum lumpur meluap, seorang pekerja Lapindo
sudah menginformasikan jika pengeboran gas tersebut
dilanjutkan, pengeboran tersebut akan membahayakan
karena terdapat tanda-tanda akan terjadi kebocoran. Akan
tetapi, pimpinannya meminta agar pekerjaan diteruskan.
Para pekerja diminta untuk menyuntikkan semen di
area macetnya bor untuk mengamankan sumur. Karena
3 Diambil dari http://community.kompas.com/read/artikel/261
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 24/148
Muhammad Awan
16
tindakan inilah lumpur akhirnya menyembur.
Korban pertama yang merasakan akibat
pemaksaan pengeboran tersebut jelas bukan penambang,
melainka rakyat. Bagaimana tidak? Kita dapat melihat
bahwa semburan tersebut tidak pernah berhenti. Volume
semburan juga tetap stabil dengan perkiraan antara 100
hingga 150 ribu m3 perhari. Sementara, tidak ada satupun
ahli yang bisa menduga kapan lumpur Lapindo berakhir.
Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo mengeluarkan
data tabel perkiraan volume semburan dan luas area
yang terkena semburan lumpur Lapindo hingga 3 tahun.
Data tersebut memperkirakan bahwa luas area tersebut
akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya
semburan. Kita dapat melihatnya dalam tabel berikut4.
Perkiraan volume dan luas area terdampak *)Lama Waktu Area
(ha)
Volume
(m3)
Rate
(m3/
hari)1 bulan Juni 2006 111 1,117,282 50,7852 bulan Juli 2006 179 2,457,422 44,6711 tahun Mei 2007 628 37,324,748 111,042
1,5
tahun
Desember
2007
832 57,756,556
2 tahun Juni 2008 960 78,077,3232,5
tahun
Desember
2008
1252 98,398,098
3 tahun Juni 2009 1393 118,607,813
4 Diambil dari http://korbanlapindo.multiply.com/journal/
item/3
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 25/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
17
*) Keterangan : Perhitungan bulan pertama, kedua dan1 tahun didasarkan pada survey lapangan sedangkan
perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan
menggunakan model komputer dengan asumsi tingkat
semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007
Dengan luasan yang mencapai 628 hektar pada
Mei 2007 saja, kita dapat menghitung berapa rakyat biasa
yang mesti mengungsi demi tidak terkontaminasi bahaya
lumpur Lapindo. Bayangkan yang terjadi pada Mei 2010
mendatang. Ini baru masalah luasan lumpur. Bagaimanadengan rakyat yang kehilangan mata pencaharian dan
tempat tinggal mereka? Bisakah hidup mereka bisa
disambung hanya dengan janji Grup Bakrie? S ejak ledakan
pada akhir Mei 2006 itulah bencana lumpur Lapindo mulai
dipolitisasi. Perang o pini publik pun mulai dimainkan.
Ketika Opini Dipaksakan untuk Menjadi Fakta
Pada 5 Juni 2006, sebuah pernyataan bernada
pemaksaan opini terlontar dari mulut Pangdam V/
Brawijaya, Mayjen TNI Syamsul Mappareppa5. Sang
Pangdam meminta masyarakat tidak serta merta
menyalahkan pihak Lapindo karena perusahaanpertambangan ini telah melakukan penelitian sebelum
eksplorasi. Logika sang Pangdam, tidak mungkin sebuah
5 Diambil dari http://community.kompas.com/read/artikel/261
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 26/148
Muhammad Awan
18
perusahaan sekelas Lapindo, yang dimiliki keluarga
Bakrie, akan bertindak ceroboh dengan mengesampingkan
keamanan. Syamsul Mappareppa juga menganggap
terjadinya semburan Lumpur sebagai musibah. Bahkan,
Pangdam juga mengatakan luberan Lumpur bukan akibat
kesalahan pengeboran, melainkan murni karena bencana
alam. Pernyataan ini tentu saja sangat kontradiktif dengan
kenyataan di lapangan. Seandainya pimpinan proyek tidak
kesetanan, bencana tersebut tidak akan ada.
Selang empat hari, Rachmat Witoelar, Menteri
Negara Lingkungan Hidup, menyatakan hal yang
berlawanan dari pernyataan Pangdam Brawijaya.
Menurutnya, Lapindo bertanggung jawab atas tragedi
tersebut. Selanjutnya, pada 18 Juni 2006, Purnomo
Yusgiantoro, Menteri ESDM, menegaskan hal yang sama6.
Purnomo menegaskan, PT Lapindo Brantas sebagai
pemegang hak konsesi sumur Banjar Panji-1 berkewajiban
memberi ganti kepada warga desa di Kabupaten Sidoarjo
korban semburan lumpur panas. Besar dan jenis ganti rugi
akan ditetapkan bersama antara warga dengan Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dipimpin
Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso . Ternyata, pukulan yang
dilancarkan pemerintah pusat berlanjut dan semakin
telak.
6 Diambi dari http://www.infoanda.com/linksfollow.
php?lh=DgdeBgZWUlYF
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 27/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
19
Dua hari kemudian, giliran JK yang saat itu
menjadi Wapres meminta Nirwan Bakrie agar berada di
posisi paling depan untuk bertanggungjawab7. PT Lapindo
Brantas dalam hal ini saudara Nirwan Bakrie sebagai
salah satu pemilik dan keluarga Bakrie harus berada di
depan untuk mengambil alih semua tanggungjawab sosial
terhadap masyarakat. Tanggungjawab sosial yang harus
dipenuhi adalah tanggungjawab terhadap kehidupan
masyarakat sehari-hari. Tidak boleh terjadi ketiadaan
makanan, pengobatan, dan tempat tinggal sementara
bagi warga. Meskipun demikian, patutlah kita mencurigai
keberpihakan JK kepada warga yang terkena dampak
langsung kebocoran lumpur. Maklum, pernyataan tadi
disampaikannya di hadapan ribuan pengungsi korban
lumpur panas yang menempati Pasar Porong.
Akhirnya, keluarga Bakrie menyerah. Akan tetapi,
kemenyerahan mereka dibuat sepolitis mungkin demi nama
baik dan masa depan. Pada 21 Juni 2006, setelah ditekan
RI2, Aburizal Bakrie menegaskan penyelesaian dampak
lumpur panas di Desa Reno Kenongo, Sidoarjo, Jawa
Timur, merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas
Inc yang dipimpin adiknya, Nirwan Bakrie8. Aburizal
juga menampilkan diri sebagai orang yang tersudut.
7 Diambil dari http://eddysatriya.blogsome.com/2006/06/21/8 Diambil dari http://www.kapanlagi.com/h/0000121341.html
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 28/148
Muhammad Awan
20
Menurutnya, serangan media yang seolah-olah ditujukan
hanya kepadanya karena ia adalah satu-satunya Bakrie
yang menjadi bagian pemerintah, pudar seketika berkat
pernyataan tersebut. Kedudukan sekarang berbalik. Bakrie
Group berani menerima risiko. Masalah penyelesaiannya
bagaimana, tunggu nanti. Setidaknya, mereka dapat
menghirup nafas lega seperti halnya warga Sidoarjo yang
terbuai janji. Selanjutnya, Bakrie tinggal mencari strategi
aman untuk lepas dari tuntutan rakyat. Caranya, tentu saja
meminta bantuan RI1. Berhenti di titik ini saja, kita akan
melihat bahwa bencana Lapindo bukan bencana alam.
Akan tetapi, bencana yang disebabkan kelalaian sebuah
perusahaan yang ingin meraup keuntungan secepatnya,
tidak mengindahkan kepentingan yang lebih besar, dan
yang paling penting, tidak mau merugi.
Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo?
Sebelum terlalu jauh melangkah, tampaknya
penamaan menjadi titik penting bagi Grup Bakrie dan
pihak lawan, rakyat yang mesti terkena imbas kebrutalan
mereka. Melalui media massa yang dibayar, Bakrie
menyebut lumpur Lapindo sebagai Lumpur Sidoarjo
yang disingkat seperti nama perempuan, Lusi. Apa efek
penamaan ini? Dengan istilah lumpur Sidoarjo, terjadi
penggiringan opini publik bahwa tempat terjadinya
bencana lumpur lebih penting daripada penyebab
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 29/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
21
terjadinya bencana tersebut. Dengan kata lain, penulisan
tersebut telah menomorduakan penyebab bencana
yaitu PT Lapindo Brantas9. Bandingkan jika namanya
adalah Lumpur Lapindo Penulisan lumpur Lapindo lebih
mengutamakan penyebab terjadinya bencana tersebut,
Lapindo.
Tak tanggung-tanggung, nama Lumpur Sidoarjo
itu tercantum di halaman berita kementerian ESDM pada
Rabu, 24 September 2008, dengan judul “Perkembangan
Penanganan Lumpur Sidoarjo”10. Patutlah kita curiga
bahwa pemerintah juga terlibat dalam penamaan Lusi ini.
Kelak, ketika SBY menamai tim nasional penanggulangan
bencana Lapindo menjadi BPLS (Badan Penanganan
Lumpur Sidoarjo), campur tangan Presiden untuk menutup
kebusukan Grup Bakrie jelas sangat kental terasa.
Aku Mendanai Maka Aku Ada
“Harus dong, pemerintah melindungi semua
rakyat termasuk pengusaha.” (Pernyataan
Jusuf Kalla pada Selasa 18 November 2008
terkait dengan curhat Aburizal Bakrie kepada
Dewan Pers tentang TEMPO)
9 Diambil dari Mulyadi, R Muhammad, “Lumpur Lapindo:
Melihat Bencana Alam dalam Bingkai Budaya?”10 Diambil dari http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-
umum/2020-perkembangan-penanganan-lumpur-sidoarjo.html.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 30/148
Muhammad Awan
22
Rene Descartes, salah satu bapak pemikir
modern, terkenal dengan jargonnya, cogito ergo sum, aku
berpikir maka aku ada. Dalam frasa terkenal tersebut,
kita menyadari bahwa untuk menentukan eksistensi
seseorang, dibutuhkan sesuatu. Dalam konteks pemikiran
modern, sesuatu itu adalah kemampuan berpikir. Dalam
kasus Lapindo, eksistensi Grup Bakrie tidak semata-mata
didasarkan pada pikiran mereka untuk menyelamatkan
diri, tetapi juga dikaitkan dengan keberadaan mereka
sebagai pemilik modal. Bagaimana bisa demikian? Kita
mesti berjalan mundur pada saat-saat menjelang Pemilu
2004.
Menjelang naik tahtanya yang pertama kali, SBY,
yang saat itu masih berduet dengan JK membutuhkan
banyak dana. Oleh karena itu, Bakrie Grup tidak mau
melepas peluangnya. Dengan mendukung capres yang kira-
kira berpeluang menang, kelak mereka akan mendapatkan
keuntungan dalam operasi bisnis setidaknya dalam
lima tahun pemerintahan capres tersebut. Simbiosis
mutualisme SBY-JK dengan Bakrie Group pun terjalin
dengan erat. Akan tetapi, karena pada dasarnya menyalahi
aturan Pemilu, tersepakatilah perjanjian kedua pihak
bahwa tidak ada yang boleh mengetahui persekongkolan
ini.
Kita dapat melihat bagaimana Bakrie Group
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 31/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
23
membantah tuduhan menjadi penyokong dana terbesar
Demokrat. Kali ini, agar terlihat sangat bersih, Bakrie
memanfaatkan keberadaan Aburizal atau Ical sebagai
Menko Kesra. Dalam situs resmi Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, lembaga yang dipimpin Ical,
terpampang sebuah artikel berjudul “Bakrie Bantah
Penyumbang Terbesar Kampanye SBY-JK”11. Dalam
artikel tersebut, Ical diberitakan bertemu dengan Dewan
Pers di Jakarta, pada Jumat, 28 November 2008. Di
sana, Ical mengadu bahwa pemberitaan majalah TEMPO
yang bertajuk “Siapa Peduli Bakrie” dan artikel berjudul
“Panas Digoyang Gempa Bumi” telah mencemarkan nama
baiknya. Dalam kedua artikel tersebut, ada sentilan bahwa
Bakrie adalah penyumbang dana kampanye terbesar bagi
SBY-JK. Sebagai kompensasi, Icaldiberikan jatah menjadi
Menko Perekonomian. Kutipan dari manapun artikel
tersebut, tidak akan menjadi masalah. Yang jelas, dengan
menaruh artikel yang mendukung Ical di situsnya sebagai
orang pemerintah, Ical seperti ingin menunjukkan bahwa
dialah yang berkuasa. Pihak yang ingin menyerangnya
perlu mengkerut karena menyerangnya berarti menyerang
pemerintah, lembaga yang melindungi rakyat.
Menanggapi laporan Ical, JK yang menjabat wakil
11 Diambil dari http://www.menkokesra.go.id/content/
view/9924/39/
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 32/148
Muhammad Awan
24
presiden berniat membela anak buahnya. Jusuf Kalla
menilai pengusaha memiliki hak untuk menyumbang
dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil
presiden12. Syaratnya, jumlah sumbangan tidak melanggar
ketentuan dalam UU Pemilu. Menurut Kalla, sumbangan
itu sah-sah saja karena semua pemilu di negara manapun
menerima sumbangan dari masyarakat. Sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Partai Golkar, wajar bila Aburizal
Bakrie memberikan sumbangan dana kampanye kepada
Partai Golkar dan SBY-JK. Selain Bakrie, sumbangan
diberikan pengusaha-pengusaha yang menjadi kader
Partai Golkar maupun simpatisan SBY-JK. Sayangnya, JK
kelapasan dengan berkata sebagai berikut, “Setahu saya,
(Bakrie) bukan yang terbesar. Semua ada di laporan (dana
kampanye) kami. Saya tidak tahu detailnya karena banyak
juga yang menyumbang satu-dua juta rupiah”.
Pernyataan JK bahwa nama Bakrie ada dalam
laporan dana kampanyenya bertolak belakang dengan
fakta di lapangan. Dalam data laporan dana kampanye SBY-
JK yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) tahun 2004 lalu, menurut penelitian Indonesian
Corruption Watch (ICW), baik nama Ical maupun nama
salah satu perusahaannya tidak pernah tercatat sebagai
12 Diambil dari http://www.jpnn.com/?mib=berita.
detail&id=10051
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 33/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
25
penyumbang dana kampanye untuk pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla13. Jelas-jelas tidak
dicantumkannya nama Bakrie sebagai penyandang
dana, entah terbesar atau terbesar nomor kesekian,
menunjukkan bahwa ada fakta yang disembunyikan.
Persekongkolan untuk menaruh Ical di kursi Menko
Kesra yang akhirnya mampu membuat Ical mengatur
bisnis di negeri kita demi kepentingan grupnya memang
benar-benar ada. Bahkan, pengaturan Ical yang lebih mirip
dengan sejenis “monopoli” inilah yang kelak membuatnya
berseteru dengan Sri Mulyani, seorang perempuan bersih
yang hanya ingin menjalankan tugas sebaik-baiknya, tapi
dikerjai oleh SBY dengan menyusupkan “agen rahasia” ke
BI agar Sri Mulyani mengira bahwa Bank Century benar-
benar berdarah dan memberikan uang Negara, yang
digelembungkan entah sepengetahuannya atau tidak.
Kemunafikan JK dan Ical jelas menunjukkan bahwa
Bakrie dilindungi pemerintah. Barangkali, semboyan
Ical adalah “aku mendanai maka aku ada”. Selama ia
mengungkit bahwa telah berjasa mengerek SBY dengan
gelontoran uang yang fantastis, ia akan aman. Berkaitan
dengan kasus Lapindo, SBY-JK jelas tidak akan melupakan
budi baik Ical dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu,
13 Diambil dari http://pemilu.okezone.com/
read/2008/11/20/267/166207/icw-pengakuan-jk-data-kpu-soal-ical-
tak-sinkron
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 34/148
Muhammad Awan
26
kita tidak heran jika kemudian terbit Keppres Nomor
13 Tahun 2006 yang mirip dengan penayangan sinetron
dengan sang tokoh jahat sebagai pelaku utama yang hobi
menangis dan meratapi kehidupannya.
Hiburan Semu Keppres
Akibat permasalahan yang timbul dari lumpur
Sidoarjo, Pemerintah memandang perlu untuk mengambil
langkah penanggulangan dengan membentuk Tim
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
(TimNas PSLS). Untuk memperkuat pembentukan timnas
tersebut, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8
September 2006. Masa tugas timnas PSLS adalah selama
enam bulan. Penamaan timnas menjadi timnas PSLS
jelas mengecewakan. Sejak awal, SBY memang sengaja
mengalihkan masalah Lumpur Lapindo menjadi Lumpur
Sidoarjo! Dengan menetapkan nama dalam Keppres,
strategi SBY berikutnya adalah membiarkan media massa
untuk menyebut timnas penanganan lumpur tersebut
dengan nama timnas Lapindo. Jika media massa tidak
menyebut Lumpur Lapindo, rakyat di luar sana, yang
bukan berasal dari Sidoarjo, akan membentuk konstruksi
bahwa lumpur Lapindo identik dengan bencana alam
yang ditakdirkan Tuhan, bukan bencana yang diciptakan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 35/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 36/148
Muhammad Awan
28
KETIGA: Tim Nasional mempunyai
tugas untuk mengambillangkah-langkah operasional
secara terpadu dalam rangkapenanggulangan semburan
lumpur di Sidoarjo yang meliputi:a. penutupan semburan lumpur; b. penanganan luapan lumpur;c. penanganan masalah sosial.
KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam
Diktum Ketiga, Tim Nasionaldapat mengundang dan atau
meminta pendapat serta bantuanteknis dari instansi terkait danmasyarakat.
KELIMA : Dengan terbentuknya Tim Nasional
dengan tugas sebagaimanadimaksud pada Diktum Ketigatidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk
melakukan penanggulangan danpemulihan kerusakan lingkunganhidup dan masalah sosial yangditimbulkannya.
KEENAM: Biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan tugas Tim Nasionaldibebankan pada anggaran PT.Lapindo Brantas.
Dalam Keppres ini, untuk sementara biaya yang
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 37/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
29
diperlukan bagi timnas PSLS dibebankan pada anggaran
PT. Lapindo Brantas. Selanjutnya, Lapindo juga tetap
wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan
hidup dan dampak semburan pada masyarakat.
Jika diibaratkan dengan hiburan, Keppres ini
tak lebih dari hiburan sekejap sebelum pembantaian.
Bagaimana pun, dalam pikiran masyarakat, terkonstruksi
pikiran bahwa jika Presiden sudah bertitah, maka titahnya
mutlak adanya. Sayang, pikiran tersebut ibarat jauh
panggang dari api. SBY cuma mengalihkan perhatian.
Dengan menunjuk batang hidung Lapindo sementara
waktu, rakyat akan tenang. Sementara waktu, biarkanlah
Lapindo atau Bakrie Group sedikit repot dengan “tanggung
jawab” memberikan uang kepada rakyat. Akan tetapi, kelak
pemberian uang ganti rugi itu juga ditarik-ulur sehingga
membuat rakyat bosan.
APBN Menalangi Bakrie
Selepas keluar dari masalah dengan menciptakan
Perpres yang menyejukkan hati, SBY melihat rakyat tidak
puas. Bakrie Group mulai mengingkari janji untuk memberi
ganti rugi. Mereka berbicara kepada media bahwa mereka
akan membayar warga, tetapi kenyataannya tidak.
Demi menyelamatkan popularitas SBY, terbitlah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 38/148
Muhammad Awan
30
Tahun 2007. Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan
Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 diperpanjang
untuk jangka waktu 1 bulan, terhitung mulai tanggal 8
Maret 2007 sampai dengan tanggal 8 April 2007. Rakyat
kembali diberi janji manis yang mau tidak mau diamini
mereka. Sementara itu, setelah hampir dua tahun,
kerugian akibat lumpur Lapindo meningkat. Totalnya,
angkanya bisa mencapai Rp 33,2 triliun karena sampai
hari ini menenggelamkan wilayah seluas 894 hektar.
Luasan tersebut meliputi 10 desa dari 3 kecamatan di
Kabupaten Sidoarjo. Lebih parah lagi, 1,5 kilometer ruas
jalan tol Porong-Sidoarjodan berbagai fasilitas umum
seperti listrik, pipa gas, telepon dan PDAM, serta berbagai
fasilitas umum dan sosial lainnya, ikut terbenam14.
Akan tetapi, di luar kekacauan itu, SBY melakukan
terobosan besar yang tidak dipedulikan rakyat selain
yang terkena bencana. Terobosan itu tidak lain tidak
bukan adalah penerbitan Perpres Nomor 14 Tahun
2007. Dalam perpres tersebut, nama timnas PSLS tidak
dipakai lagi. Namanya diganti menjadi BPLS (Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Jelas sudah akan
ada apa dengan penggantian nama ini. Bakrie dibiarkan
14 Diambil dari http://www.facebook.com/topic.php?uid=16943
6894320&topic=10527
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 39/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
31
tidak bertanggungjawab! Lebih jelas lagi jika kita lihat
isinya. SBY membagi BPLS menjadi tiga deputi. Pertama
Deputi Bidang Operasi. Kedua, Deputi Bidang Sosial. Yang
terakhir, Deputi Bidang Infrastruktur. Masing-masing
memiliki bidang tersendiri. Misalnya Deputi Bidang Sosial,
yang kiranya cocok dengan harapan penduduk Porong yang
menderita. Berdasarkan pasal 10 Perpres tersebut, deputi
ini berkewajiban untuk “menyelenggarakan koordinasi
penanganan masalah sosial kemasyarakatan, menyusun
rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial
kemasyarakatan, melaksanakan bantuan dan perlindungan
serta pemulihan sosial kemasyarakatan, melakukan
pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas, dan
mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah
sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur”. Jelaslah di
sini SBY hanya akan mengalihkan tanggung-jawab yang
semestinya ada dalam pundak Lapindo. Hebatnya , yang
akan menerima tanggung-jawab tersebut, tidak main-
main, negara! Simaklah Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun
2007 berikut.
Pasal 141) Biaya administrasi Badan
Penanggulangan didanai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 40/148
Muhammad Awan
32
2) Remunerasi pegawai Badan Pelaksana
ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksanasetelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
Berdasarkan pasal 14 tersebut, sekitar 3 triliun dana
APBN dikucurkan untuk membantu dampak kelalaian
pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya, pada
2007 negara menyetor 450 miliar, pada 2008 sejumlah
1,57 triliun, dan pada 2009 sekitar 1,147 triliun.
Kita dapat melihat bahwa SBY memainkan pola
pelan-pelan untuk meredam amarah warga dan membuat
televisi tidak terus-terusan menayangkan masalah
ini. Ketikarakyat mulai lengah karena televisi sudah
membahas topik lain yang lebih hangat , SBY langsung
memberikan keuntungan bagi Bakrie Group. Mereka
terbebas dari pembayaran atas BPLS. Dengan demikian,
hutang pembayaran mereka tinggal kepada warga Porong.
Hutang Bakrie kepada warga Porong tinggal
dikerjai saja oleh SBY dengan mencantumkan Pasal 15
dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut. Lapindo
diminta membeli seluruh tanah warga yang ditelan lumpur
berdasarkan peta yang dibuat pada 22 Maret 2007.
Pasal 151) Dalam rangka penanganan masalah sosial
kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 41/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
33
membeli tanah dan bangunan masyarakat
yang terkena luapan lumpur Sidoarjodengan pembayaran secara bertahap,
sesuai dengan peta area terdampaktanggal 22 Maret 2007 dengan akta
jual-beli bukti kepemilikan tanah yangmencantumkan luas tanah dan lokasiyang disahkan oleh Pemerintah.
2) Pembayaran bertahap yang dimaksud,
seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang
termasuk dalam peta area terdampak4 Desember 2006, 20% (dua puluh
perseratus) dibayarkan di muka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulansebelum masa kontrak rumah 2 (dua)tahun habis.
3) Biaya masalah sosial kemasyarakatandi luar peta area terdampak tanggal 22Maret 2007, setelah ditandatanganinyaPeraturan Presiden ini, dibebankan pada
APBN.4) Peta area terdampak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Presiden ini.
5) Biaya upaya penanggulangan semburanlumpur termasuk di dalamnyapenanganan tanggul utama sampai
ke Kali Porong dibebankan kepada PTLapindo Brantas.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 42/148
Muhammad Awan
34
6) Biaya untuk upaya penanganan masalah
infrastruktur termasuk infrastrukturuntuk penanganan luapan lumpur di
Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dansumber dana lainnya yang sah.
Untuk apa Lapindo membeli tanah warga yang
sudah tercemar lumpur? Kita harus melihat fakta di
lapangan. Dengan berpatokan pada peta yang dibuat pada
22 Maret 2007, sesuai dengan pasal 15 ayat 1, Lapindo
menguasai tanah seluas hampir 700 hektar secara utuh
dalam satu blok. Tanah seluas itu ternyata sangat kaya akan
kandungan hidrokarbon. Dengan adanya pengembang
besar PT Bakrieland Development Tbk, bukan tidak
mungkin bekas wilayah yang sekarang terendam lumpur
ini, entah berapa tahun lagi akan disulap jadi kawasan
industri atau hunian yang mahal. Jadi, pembelian tanah
warga Porong itu dapat dikatakan sebagai investasi lahan
properti masa depan. Siapakah yang untung? Jawabannya
jelas, Bakrie Group.
Selanjutnya, bagaimana penerapan pembelian
tanah warga sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 di lapangan?
Pembayaran dilakukan secara bertahap. 20% uang
kompensasi akan dibayarkan di muka. Sisanya dibayarkan
paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2
tahun habis. Benarkah demikian praktiknya? Ternyata
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 43/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 44/148
Muhammad Awan
36
Menyimak penderitaan korban Lumpur Lapindo,
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
membela mereka untuk melawan Bakrie Group di meja
hijau. Menghadapi kenyataan seperti ini, muncullah
konspirasi Bakrie Group, SBY, dan Mahkamah Agung
untuk menamatkan kasus ini. Caranya mudah. Biarkan
saja proses pengadilan berlanjut hingga tiba di Mahkamah
Agung. Selanjutnya, seperti biasa, MA dipaksa secara halus
untuk mematahkan hati para penggugat.
Benar saja, setelah mendaftarkan gugatan di PN
Jakarta Pusat dengan nomor perkara 384/Pdt.G/2006/
PN.Jkt.Pst, YLBHI terpaksa gigit jari ketika mendengar
keputusan hakim. Menurut majelis hakim PN Jakarta
Pusat yang diketuai oleh Moefri dan anggota hakim
Martini Marja dan Murdiono, pemerintah dan Lapindo
Brantas Inc telah melakukan kewajibannya terkait
semburan lumpur secara optimal. YLBHI tidak mau
menyerah. Mereka terus melakukan banding hingga
akhirnya tinggal menunggu kasasi MA, harapan terakhir
mereka. Akan tetapi, kenyataan jauh berbeda dari harapan.
Pada Kamis, 28 Mei 2009, MA memenangkan Lapindo16.
Intinya, bencana Lapindo adalah bencana alam. Bagi MA,
mungkin lebih masuk akal jika Gempa Yogya yang terjadi
16 Diambil dari http://www.detiknews.com/read/2009/05/28/123
452/1138619/10/ma-kasasi-ylbhi-ditolak-lapindo-menang
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 45/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
37
pada 26 Mei 2006 mampu membuat lumpur keluar dari
perut bumi. Sementara, pemaksaan pengeboran tanah
oleh Lapindo hanyalah kecelakaan semata. Berakhirlah
perjuangan YLBHI. Bahkan seandainya mereka memohon
PK (Peninjauan Kembali), keputusan tidak akan berubah
kecuali jika SBY sudah tidak sejalan dengan Bakrie Group.
Menanggapi kasasi MA, Polda Jawa Timur
langsung menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan
Perkara (SP3) atas perkara Lumpur Lapindo. Ironisnya,
terlihatlah bahwa polisi telah terlibat dalam kebusukan
sistem pemerintahan SBY. Kabid Humas Polda Jatim,
Komisaris Besar Polisi Pudji Astuti, menyatakan kasus
tersebut tidak bisa dilan jutkan karena tidak ada bukti.
Pudji menambahkan bahwa menurut MA tidak terjadi
perbuatan melawan hukum atas kegiatan pengeboran di
Sumur Banjar Panji I oleh PT Lapindo Brantas.
Gelar opini publik berlanjut. Kali ini, Sutan
Bhatoegana, anggota Komisi VII DPR dari kubu Demokrat
menciptakan citra yang ironis. Menyoal SP3 Polda Jatim,
Sutan menyatakan bahwa SP3 tersebut benar adanya.
Jika rakyat mempercayai MA sebagai panglima hukum,
rakyat harus menghormati keputusan itu. Tidak ada lagi
peradilan tertinggi selain MA. Sebagai pemanis, yang akan
membuat warga Porong muak, Sutan menambahkan bahwa
PT Lapindo Brantas sangat bertanggung jawab terhadap
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 46/148
Muhammad Awan
38
masyarakat di sekitar Lapindo pasca terjadinya semburan
lumpur. Sutan menunjuk “kenyataan” bahwa dalam proses
pengadilan yang belum diketahui siapa yang menang dan
siapa yang kalah, PT Lapindo Brantas berani, sukarela,
dan terbuka membayar ganti rugi tanah dan rumah warga
di Porong, Sidoarjo. Sutan berusaha membandingkan
Lapindo dengan cara kerja perusahaan asing. Menurutnya,
jika Lapindo adalah perusahaan asing, pemiliknya pasti
sudah kabur. Sutan terus membual dengan menyebut
bahwa Lapindo adalah salah satu perusahaan nasional
yang sangat bertangung jawab terhadap warga masyarakat
yang terkena bencana. Tambahnya, tanggung jawab PT
Lapindo Brantas tersebut layak dicontoh oleh perusahaan
lain17.
Lucunya, semua ucapan Sutan tersebut adalah
kebohongan besar. Pada 20 September 2006, PT Energi
Mega Persada Tbk (PT EMP), anak perusahaan Bakrie Group
yang menguasai saham mayoritas Lapindo, berencana
menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan
yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakrie. Akan tetapi,
penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK dengan
alasan manajemen EMP belum bisa memberi penjelasan
tentang penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana
17 Diambil dari http://matanews.com/2009/08/29/kasus-lapindo-
berakhir-di-ma/
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 47/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
39
yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, PT EMP
mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak
ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga
tidak perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang
saham. Pada 14 November 2006, kepemilikan saham
EMP di Lapindo akhirnya dijual kepada Freehold Group
Limited, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan
di Kepulauan Virgin Britania Raya. Namun, penjualan ini
dibatalkan Freehold pada 28 November 2006.
Adakah yang mengetahui mengapa EMP ingin
menjual sahamnya? Alasannya mudah, agar mereka tidak
terkena tanggung-jawab. Ingatlah pada September 2006
Perpres Nomor 17 Tahun 2007 yang mengalihkan masalah
mereka belum muncul. Lapindo ingin lari dari tanggung
jawab, tetapi gagal! Beruntunglah, mereka memiliki SBY
yang suka membantu penyumbang dananya. Dari sudut
pandang ini, mana mungkin Lapindo adalah perusahaan
baik yang patut dicontoh perusahaan lainnya? Apakah
Sutan bermaksud agar semua perusahaan selicik Lapindo
dan Bakrie Group?
Demikianlah. Tragedi Lumpur Lapindo yang
menyengsarakan rakyat sudah dibuat sedemikian rupa
oleh SBY agar tidak merugikan mitranya. Caranya,
dengan kekuasaan perintahnya melalui Perpres dan
Keppres. Mungkin, menurut SBY, tidak masalah rakyat
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 48/148
Muhammad Awan
40
menderita asal dia tidak menderita karena kehilangan
Bakrie. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana SBY
memanfaatkan hukum demi menampilkan citra sebagai
pimpinan negara yang mumpuni. Hal itu terlihat jelas
dalam pembentukan Wantimpres, Dewan Pertimbangan
Presiden yang gajinya dibebankan pada APBN.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 49/148
WANTIMPRES: CITRA DI ATAS
SEGALANYA
Wantimpres merupakan kelanjutan dari
Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah
Perubahan Keempat UUD 1945. Landasan konstitusional
Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945. Selanjutnya,
pengaturan Wantimpres dibuat dalam UU Nomor 19
Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Anggotanya berjumlah 9 orang. Salah satu di antaranya
merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat
secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres
diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden.
Masa jabatan mereka berakhir bersamaan dengan masa
jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.
Jika sepanjang 2006 dan 2007 SBY menerbitkan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 50/148
Muhammad Awan
42
Keppres dan Perpres tentang Lapindo demi menyelamatkan
rekannya, pada 2007 pula, SBY memanfaatkan hukum
untuk menaikkan popularitasnya. Adalah cetusan tentang
Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang akan
membuat lingkaran dalam SBY bertambah kuat. Maklum,
orang-orang yang populerlah yang ditunjuknya untuk
menjadi para penasehat presiden. Kita akan melihat
bagaimana orang-orang pilihan presiden tersebut hanyalah
menjadi benteng pemanis dalam pemerintahan SBY.
Kemelut Anak-anak Soekarno
Pada 10 April 2007, di sela hiruk-pikuk rakyat
Porong yang khawatir tentang kemungkinan mangkirnya
Lapindo Brantas membayar ganti rugi, SBY melantik
sembilan ajudannya dengan Keputusan Presiden Nomor
28/M Tahun 2007. Wantimpres untuk periode 2007—
2009 adalah sebagai berikut.
Bidang N a m a
Hubungan Internasional Ali Alatas
Lingkungan dan PembangunanBerkelanjutan
Emil Salim
Politik RachmawatiSoekarnoputri
Ekonomi Syahrir
Kehidupan Beragama Maruf Amin
Pertahanan Keamanan TB Silalahi
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 51/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
43
Hukum Adnan BuyungNasution
Sosial Budaya Subur Budhi Santoso
Pertanian Radi A Gani
Pertanyaan paling mudah dari daftar nama di atas
adalah keberadaan Rachmawati Soekarno Putri sebagai
penasehat SBY di bidang politik. Apa istimewanya
Rachmawati yang merupakan ketua Partai Pelopor ini?
Patutlah kita berpendapat bahwa penempatan Rachmawatiini hanya merupakan tekanan tidak langsung Megawati.
Dengan berkawan dengan Rachmawati, entah dengan
dalih apapun, SBY ingin menunjukkan kepada Megawati
bahwa SBY tidak bisa digoyang oleh sang pesaing melalui
DPR. Mengapa demikian? Di samping sang jenderal sudah
ada anak Soekarno yang lain.Tampaknya SBY mengintip adanya bibit perpecahan
dalam dinasti Soekarno. Rachmawati, Megawati, dan
Sukmawati masing-masing memiliki partai politik yang
terpisah. Ketiganya juga selalu menggunakan embel-
embel sang ayah demi menarik perhatian massa. Dari
ketiganya, yang paling bersinggungan adalah Megawatidan Rachmawati. Mega beberapa kali dikritik oleh sang
adik tentang kapasitasnya dalam memimpin. Bukan tidak
mungkin SBY semakin menginginkan gesekan kedua
kakak-beradik tersebut dengan memosisikan Rachmawati
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 52/148
Muhammad Awan
44
dalam kubu yang dioposisi oleh Megawati, meskipun
status Rachma hanya sebagai dewan pertimbangan.
Selain mengintip perpecahan antarsaudara agar
dinasti Soekarno tidak berjaya kembali, ada hal lain yang
dibidik SBY. Ia ingin menarik simpati orang-orang yang
loyal kepada Proklamator RI. Dengan adanya Rachmawati
di sebelahnya, SBY mengirimkan sinyal bahwa ia memiliki
pikiran yang sama dengan pikiran-pikiran Soekarno.
Mengapa mencuri suara dari pendukung Soekarno
penting? Seperti yang kita ketahui, setelah Orde Baru
tumbang, banyak orang yang dengan gagap tertarik
kembali dengan ide-ide Soekarno, entah Nasakomnya
atau entah nasionalismenya yang sering dijadikan cir-ciri
Soekarno. Dengan adanya Rachma, pendukung Soekarno
yang belakangan mulai banyak kembali, ada kemungkinan
untuk merapati SBY sebagai pelabuhan suara mereka.
Popularitas Emil Adalah Kunci
Mengapa Emil Salim ditunjuk SBY sebagai
penasehat di bidang lingkungan hukum? Emil Salim adalah
salah satu Menteri Lingkungan Hidup pada era Orde Baru.
Kredibilitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain
itu, penunjukan Emil Salim tidak dapat dilepaskan dari
Lapindo. Mengapa demikian?
Sudah bukan barang rahasia lagi bahwa pada
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 53/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
45
2002 pernah terjadi perdebatan hangat antara Aburizal
Bakrie dengan Emil Salim. Saat itu, Ical menempati posisi
Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam sebuah pertemuan
dengan Pengurus Kadin tentang hasil keputusan
“Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang Pembangunan
Berkelanjutan” di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni
2002, Ical mengusulkan agar di masa krisis ekonomi
sekarang ini pembangunan ekonomi diutamakan terlebih
dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.
Pemikiran Ical yang lebih mirip seperti orang
mata duitan itu langsung ditanggapi Emil Salim. Tidak
tanggung-tanggung, Emil Salim menyodorkan kritik
kepada Aburizal melalui artikel “Ekonomi dalam
Lingkungan” di Kompas pada Selasa, 26 November 200218.
Emil menyodorkan fakta bahwa pembangunan yang
dilaksanakan di kebanyakan negara berkembang sudah
membahayakan daya dukung alam untuk menopang
kehidupan. Dikhawatirkan lima tahun lagi hutan dataran
rendah Pulau Sumatera akan gundul. Sepuluh tahun lagi
nasib sama akan berlaku untuk Pulau Kalimantan. Emil
menambahkan bahwa wajar sekali ide Ical sebagai Ketua
Bakin akan ditentang oleh lembaga swadaya masyarakat.
Mereka akan memilih untuk mengatakan “selamatkan
18 Diambil dari http://berantaslapindo.wordpress.
com/2008/10/08/emil-salim-vs-aburizal-bakrieaburizal-bakrie/
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 54/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 55/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
47
beragama. Wajar jika SBY langsung menunjuk ketua
majelis yang dianggap merepresentasikan muslim
Indonesia. Tampaknya, SBY ingin terlihat religius juga
seperti slogan partainya, “nasionalis-religius”. Kita juga
tidak perlu bertanya bagaimana Subur Budhisantoso yang
pernah menjadi pejabat tinggi Demokrat dimasukkan
sebagai penasehat sosial dan budaya. Terlepas dari
kemampuannya di bidang antropologi politik yang sangat
mumpuni, pengangkatan Subur adalah hadiah atas
kebijakannya mempertahankan SBY sebagai satu-satunya
calon presiden dari Demokrat. Selanjutnya, kita akan
melihat bagaimana untuk kedua kalinya SBY menarik
perhatian publik dengan mengangkat orang-orang populer
untuk menjadi Wantimpres periode berikutnya.
Wantimpres 2010—2014: Situasi Tidak Berubah
Sesuai dengan peraturan, tiga bulan setelah
menjabat presiden, SBY mengangkat Wantimpres.
Pada Senin, 25 Januari 2010, SBY melantik sembilan
Wantimpres tersebut di Istana Negara, Jakarta.
Kesembilan orang itu diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 13/P Tahun 2010. Nama seperti Emil
Salim dan Ma’ruf Amin dipertahankan demi kepentingan
ambivalen SBY yaitu meminta nasehat dan menjaring
kepedulian publik kepadanya. Selengkapnya, Wantimpres
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 56/148
Muhammad Awan
48
untuk 2010—2014 adalah sebagai berikut:
1. Emil Salim
2. KH Ma’ruf Amin
3. Meutia Farida Hatta Swasono (mantan Menneg
Pemberdayaan Perempuan)
4. Ginandjar Kartasasmita (mantan Ketua Dewan
Perwakilan Daerah),
5. Widodo AS (mantan Menko Politik Hukum dan
Keamanan Kabinet Indonesia Bersatu)
6. Siti Fadilah Supari (mantan Menteri Kesehatan),
7. Ryaas Rasyid (mantan Menneg Otonomi Daerah di
era Presiden Abdurrahman Wahid),
8. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi), dan
9. Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri).
Kita jelas mengetahui bahwa terdapat kontroversi
mengenai Siti Fadilah Supari. Mantan menteri yang pernah
ditegur SBY karena mengobrol sendiri ini pernah menolak
perpanjangan keberadaan Namru di Indonesia. Siti
Fadilah juga pernah menerbitkan buku yang membongkar
kejahatan perusahaan-perusahaan besar dari negara
maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka
mengambil sampel virus flu burung dari negara korban,
membuat vaksinnya, kemudian menjualnya ke seluruh
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 57/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
49
dunia tanpa izin dan tanpa kompensasi19. Cara perusahaan-
perusahaan yang diprakarsai WHO ini mengingatkan
kita pada sistem monopoli yang dilakukan Inggris pada
Calcutta, India, ketika mereka bersaing menjual tekstil
beberapa abad lalu.
Siti Fadilah dicopot dari jabatan Menkes ketika
masa jabatannya berakhir. Ia diganti oleh Endang
Rahayu, yang pernah menjadi peneliti di Namru 2. Akan
tetapi, ketika media kemudian menyorot jasa Siti Fadilah
selama masa pemerintahan SBY, terutama tentang
perlawanannya terhadap WHO dan Amerika Serikat, SBY
tampaknya membutuhkan kepopulerannya. Jadilah Siti
Fadilah sebagai penasehatnya. Dengan demikian, publik
yang selama ini hanya disetir oleh berita-berita di televisi
langsung menyebut bahwa SBY sangat tepat memilih
penasehatnya di bidang kesehatan dengan menunjuk
mantan menterinya.
Kasus yang sama juga terjadi pada Jimly Asshiddiqie,
mantan ketua MK. Banyak pihak yang menjagokannya
sebagai calon presiden alternatif menjelang Pemilu 2009.
Maklum, Jimly yang berada di MK tercitra sebagai sosok
yang bersih dan berani menegakkan hukum. Lagi-lagi SBY
menariknya lebih karena opini publik. Dengan adanya
Jimly, kejahatan-kejahatan SBY mengutak-atik peraturan
19 http://blog.imanbrotoseno.com/?p=203
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 58/148
Muhammad Awan
50
hukum tidak akan terlalu banyak diendus masyarakat.
Ingatlah, orang bersih sudah menjadi penasehat di bidang
hukum. Bagaimana mungkin presiden bisa salah? Jangan
heran jika hal ini juga berlaku pada anggota wantimpres
yang lain seperti Meutia Hatta dan Ryaas Rasyid.
Gaji Besar
Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 Pasal 22,
“segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres
dibebankan kepada APBN yang ditempatkan pada anggaran
Sekretariat Negara”. Selanjutnya, pengaturan gaji dan
tunjangan anggota dewan diatur dengan Perpres Nomor
15 tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain
Ketua dan Anggota Wantimpres. Totalnya, gaji perbulan
Wantimpres berkisar antara Rp. 17.500.000 sampai dengan
Rp. 18.500.000. Dengan gaji perbulan seperti itu, posisi
Wantimpres jelas akan menyenangkan bagi anggotanya.
Sementara itu, bagi SBY jelas menyenangkan jika ia
menggunakan uang negara untuk mempertahankan atau
menaikkan popularitasnya. Demikianlah. Untuk kasus
Wantimpres, SBY tidak mencurangi hukum. Tampaknya,
ia hanya memanfaatkannya demi kepentingan pribadi.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 59/148
UNDANG-UNDANG MEMATAHKAN
TARING PENGAWASPEMILU
Peran pengawas Pemilu ibarat wasit. Akan tetapi wasit ini
ternyata telah diikat oleh elit politik yang berkuasa agar
menguntungkan kepentingan politik mereka. Bagaima cara
mengikat kerja Panwas Pemilu?
Dimulai Sejak Seleksi Calon Bawaslu!
Proses pembentuan dan pengangkatan Bawaslu
direcoki oleh DPR; yang tentu saja bisa menyelipkan
agenda politiknya. Agenda tersebut adalah menaruh
orang-orang “kepercayaan partai” untuk duduk sebagai
Pengawas yang gunanya memuluskan kecurangan parpol
tersebut; dan menindak berlebihan parpol lain yang sama-
sama curang. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 60/148
Muhammad Awan
52
Pasal 86 poin I UU Nomor 22 Tahun 2007 mencatat
bahwa syarat calon anggota Bawaslu adalah “tidak pernah
menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara
tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan”. Artinya, dengan adanya batas minimal
waktu, bisa saja seorang aktivis parpol mundur (sementara)
dalam jangka waktu lima tahun dari parpol dan mendaftar
Bawaslu. Ketika orang semacam ini lolos, yakinlah dugaan
manipulasi pengawasan mudah terjadi.
Ancaman tidak datang semata-mata dari parpol.
Pemerintah; yang berkuasa atas nama parpol pemenang
pemilu sebelumnya; bisa saja memasukkan orang ke
dalam Bawaslu untuk mengerjai Pasal 86 poin k, “tidak
sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan
jabatan fungsional dalam jabatan negeri”. Pun bisa juga
pemerintah mengakali poin m, “bersedia tidak menduduki
jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara
(BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa
keanggotaan”. Meskipun calon anggota Bawaslu bukan
dari partai politik, jika dia adalah “agen” pemerintah, jelas
ada kemungkinan besar calon anggota tersebut sudah
mendapat “titipan khusus”.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 61/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
53
Selanjutnya, calon-calon anggota Bawaslu diseleksi
oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU; komisi yang kelak
akan diawasi oleh para terseleksi. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 87 UU Nomor 22 Tahun 2007.
Pasal 871) KPU membentuk Tim Seleksi calon
anggota Bawaslu.2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membantu KPU untuk
menetapkan calon anggota Bawaslu yangakan diajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Mudah saja kita menduga bahwa KPU tidak akan mau
menempatkan orang yang mempersulit kinerja mereka.
Bisa jadi KPU memilih orang-orang yang bisa menjamin
bahwa Bawaslu hasil seleksi mereka sesuai dengan pesanan
KPU. Pun, lagi-lagi, dalam pasal yang sama, tetapi ayat
yang berbeda (ayat 3) kita bisa melihat adanya peluang
bagi partai politik untuk bermain.
Pasal 873) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yangberasal dari unsur akademisi, profesional,
dan masyarakat yang memiliki integritasdan tidak menjadi anggota partai politikdalam kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 62/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 63/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
55
KPU. Bukan tidak mungkin bahwa kelak dalam pemilihan
apapun, termasuk Pilkada, Panwaslu yang mestinya
mengawasi KPU setempat, malah bekerjasama dengan
KPU setempat untuk menutupi “aib” masing-masing.
Lihatlah pasal 93, 94, dan 95 UU Nomor 22 Tahun 2007.
Pasal 93Calon anggota Panwaslu Provinsi
diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslusebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya
ditetapkan dengan keputusan Bawaslusebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota
Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui ujikelayakan dan kepatutan.
Pasal 941) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
untuk Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak
6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggotaPanwaslu Kabupaten/Kota setelahmelalui uji kelayakan dan kepatutan dan
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 64/148
Muhammad Awan
56
2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota untuk Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang
untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3(tiga) orang sebagai anggota PanwasluKabupaten/Kota setelah melalui ujikelayakan dan kepatutan dan ditetapkan
dengan keputusan Bawaslu.
Pasal 95Calon anggota Panwaslu Kecamatan
diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilihsebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota
Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengankeputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Dari sekian perlakuan menyedihkan bagi
Bawaslu dan Panwaslu, ada bagian yang paling sensitif.
Bagian tersebut adalah pemberhentian Bawaslu. Bisa saja
Presiden memecat Bawaslu sesuai dengan Pasal 99 ayat 3,
“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan ketentuan: (a) anggota Bawaslu oleh Presiden; (b)
anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 65/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
57
Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.”
Sangat mungkin jika Bawaslu tidak kooperatif
dengan Presiden, maksudnya tida berpihak, mereka
bisa dikriminalisasikan. Alasannya, salah satu syarat
pemberhentian Bawaslu sesuai Pasal 99 ayar 2 poin d
adalah “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Selain itu,
masih ada tambahan poin e, “dijatuhi pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu”.
Caranya, Presiden tinggal mencari konflik pribadi salah
satu anggota Bawaslu, lalu menciptakan sesuatu dari
konflik tersebut sehingga sang anggota bisa menjadi
tahanan. Di Indonesia, hal ini sudah bukan barang baru.
Bagaimana bisa disebut barang baru? Kita
mengenal bagaimana SBY dengan menggunakan tangan
Polri dan Kejagung mempreteli KPK. Dengan melihat
bibit konflik antara Antasari Azhar dan Nasrudin
Zulkarnain, polisi dengan preman tinggal membunuh
Nasrudin. Kebanyakan orang, termasuk jaksa, yang hanya
mengetahui bahwa Nasrudin tidak mempunyai musuh
lain selain Antasari digiring untuk beropini “siapa sih
yang mau membunuh jika bukan orang yang bermasalah
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 66/148
Muhammad Awan
58
dengan sang terbunuh?” Terjebaklah Antasari meskipun ia
juga bersalah. Strategi semacam ini mungkin saja berulang
bagi siapapun, termasuk Bawaslu. Untungnya, sepanjang
Pemilu 2009 hal ini tidak terjadi.
Selain sudah diakali bahkan sejak masih berstatus
calon hingga ada kemungkinan diberhentikan dengan
semena-mena, Bawaslu dan Panwaslu masih pula dikebiri
dengan cara-cara lain. Misalnya, waktu kerja dan jumlah
anggota.
Waktu Terbatas, Jumlah Lebih Terbatas
Berbeda dengan Bawaslu yang usianya lima tahun,
Panwaslu hanya berusia sangat singkat. Sesuai pasal 71
UU Nomor 22 Tahun 2007, panitia ini hanya memiliki
waktu sebulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan
Pemilu dimulai. Seperti biasa, sebulan dalam sebuah
organisasi tidak akan berarti. Istilahnya, bulan pertama
digunakan untuk adaptasi dan koordinasi internal, bukan
langsung bekerja mengawasi hal-hal di luar Panwaslu.
Pasal 71Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilu dimulai dan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 67/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
59
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah
seluruh tahapan penyelenggaraan Pemiluselesai.
Dapat dipastikan akan ada banyak agenda pemilu
yang tidak terawasi. Misalnya, kampanye dini para bakal
kandidat yang biasanya lebih provokatif mumpung
pengawasnya belum ada. Bisa jadi pula sosialisasi Pemilu
yang dilakukan KPUD hingga PPS tidak dapat terkontrol.
Pada kenyataannya, sosialisasi tersebut dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pemilu ketika pengawas baru
melakukan pemanasan dan koordinasi internal. Kita
patut memahami pula bahwa masa kerja para pengawas
dibatasi hingga paling maksimal dua bulan setelah Pemilu
berakhir. Artinya, jika ada laporan pelanggaran, Panwaslu
mesti bekerja ekstra-keras selama waktu tersebut untuk
mengurusnya pada kepolisian.
Selain bermasalah dengan waktu, pasca berlakunya
UU 22 tahun 2007, jumlah Bawaslu dan Panwaslu
bermasalah pula dengan jumlah. Berdasarkan Pasal 73,
Bawaslu berjumlah 5 orang dan Panwaslu di daerah
berjumlah 3 orang. Jumlah ini jelas sangat memberatkan,
khususnya di tingkat daerah.
Pasal 731) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas
kalangan profesional yang mempunyai
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 68/148
Muhammad Awan
60
kemampuan dalam melakukan
pengawasan dan tidak menjadi anggotapartai politik;
2) Jumlah anggota:a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
b. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga)orang;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3(tiga) orang;
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga)orang.
3) Jumlah anggota Pengawas PemiluLapangan di setiap desa/kelurahan
sebanyak 1 (satu) orang.
Bayangkan saja jika dalam sehari, Panwascam; yang
cakupannya hanya setingkat Kecamatan; mesti mengontrol
seluruh wilayah pengawasan anak-buahnya, PPL. Pada
hari pencontrengan, Panwascam harus mengelilingi satu
kecamatan dalam waktu yang sangat sempit, dari pukul
08.00 hingga 14.00. Seandainya ada pelanggaran yang lolos
dari pengamatan PPL, kita akan dengan mudah meyakini
bahwa pelanggaran yang sama akan tidak terdeteksi oleh
Panwascam.
Lebih menyedihkan lagi jika kita melihat nasib
PPL seperti yang disyarat-kan oleh Pasal 73 ayat 3.
Jumlah 1 orang untuk 1 desa jelas merupakan hal yang
keterlaluan. Kita bisa memprediksi seandainya dalam
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 69/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
61
setiap desa terdapat minimal 5 TPS; dengan ketentuan
bahwa dalam satu TPS terdapat 300 pemilih (untuk Pileg
2009) dan 500 pemilih (untuk Pilpres 2009). Dari jumlah
minimal tersebut, PPL hanya bisa bekerja maksimal 2 jam
pada saat pencontrengan di sebuah TPS. Dengan asumsi
pencontrengan berlangsung selama 6 jam (08.00—12.00),
ada rentang waktu kosong tanpa pengawasan selama
minimal 4 jam. Ketika PPL pergi, siapa yang bisa menjamin
bahwa PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak akan berbuat
curang? Lagipula, dengan jelajah desa yang luas, PPL akan
kehabisan tenaga dalam sehari. Lihatlah hal-hal yang
mesti dilakukan oleh PPL selama penyelenggaraan Pemilu
sesuai dengan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007.
Pengawas Pemilu LapanganPasal 82
Tugas dan wewenang Pengawas PemiluLapangan adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraanPemilu di tingkat desa/kelurahan yangmeliputi:1. pelaksanaan pemutakhiran
data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftarpemilih sementara, daftar pemilihhasil perbaikan, dan daftar pemilih
tetap;2. pelaksanaan kampanye;
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 70/148
Muhammad Awan
62
3. perlengkapan Pemilu dan
pendistribusiannya;4. pelaksanaan pemungutan suara dan
proses penghitungan suara di setiapTPS;5. pengumuman hasil penghitungan
suara di setiap TPS;6. pengumuman hasil penghitungan
suara dari TPS yang ditempelkan di
sekretariat PPS;7. pergerakan surat suara dari TPS
sampai ke PPK; dan8. pelaksanaan penghitungan dan
pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaraPemilu sebagaimana dimaksud padahuruf a;
c. meneruskan temuan dan laporan
dugaan pelanggaran terhadap tahapanpenyelenggaraan Pemilu sebagaimanadimaksud pada huruf b kepada instansiyang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan
kepada PPS dan KPPS untukditindaklanjuti;
e. memberikan rekomendasi kepada
yang berwenang atas temuan danlaporan tentang adanya tindakan yang
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 71/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
63
mengandung unsur tindak pidana Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu; dang. melaksanakan tugas dan wewenang lain
yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
Untuk tugas “mengawasi pengumuman hasil
penghitungan suara di setiap TPS”, PPL jelas tidak bisa
bekerja sendirian dengan hadir di minimal kelima TPSsecara serentak. Oleh karena itu, pada akhirnya ia mesti
bekerjasama dengan petugas TPS untuk mencatat hasil
penghitungan suara. Ia tidak bisa berdiri sendiri; dan
kemungkinan PPL dikerjai cukup besar. Lebih jauh lagi,
jika kita melihat list tugas PPL khusus untuk penghitungan
suara saja, jelas akan banyak terjadi kebocoran. Kita bisamelihatnya dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2009.
Pengawasan Persiapan Pemungutan danPenghitungan Suara
Pasal 7Pengawasan kegiatan persiapan pemungutandan penghitungan suara dilakukan terhadap:a. kesiapan sarana pemungutan dan
penghitungan suara; b. kesiapan perlengkapan dan dukungan
perlengkapan pemungutan danpenghitungan suara; dan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 72/148
Muhammad Awan
64
c. kesiapan KPPS/KPPSLN dalam
melaksanakan pemungutan danpenghitungan suara.
Pasal 8Pengawasan kegiatan persiapanpemungutan suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 difokuskan pada:a. memastikan bahwa tidak ada alat peraga
kampanye peserta Pemilu di sekitar TPS/TPSLN;
b. kelayakan TPS/TPSLN untuk menjaminpemilih dapat menggunakan hak pilihnya
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
c. kelengkapan dan ketepatan jumlahmasing-masing jenis perlengkapan
pemungutan suara di TPS/TPSLN; dand. kepatuhan dalam melaksanakan prosedur
persiapan kegiatan oleh KPPS/KPPSLN.
Pengawasan Pelaksanaan PemungutanSuara
Pasal 9Pengawasan kegiatan pelaksanaan
pemungutan suara difokuskan pada upaya
untuk:a. memastikan kepatuhan KPPS/KPPSLN
dalam melaksanakan seluruh prosedur
pemungutan dan penghitungan suara; b. memastikan setiap orang yang
memberikan suara di TPS/TPSLN adalah
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 73/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
65
orang yang terdaftar dalam daftar pemilih
tetap atau daftar pemilih tambahan;c. memastikan setiap orang yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap atau daftarpemilih tambahan memberikan suara
tidak lebih dari satu kali;d. memastikan waktu pemberian suara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
Pasal 10
Selain melakukan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, Pengawas Pemilu
melakukan pengawasan untuk:a. memastikan kelengkapan personel KPPS/
KPPSLN, petugas keamanan, saksi, danPemantau Pemilu;
a. memastikan tidak ada intimidasi,ancaman kekerasan, politik uang,kampanye secara terbuka maupunterselubung pada saat pemungutan
suara;b. memastikan kotak suara masih dalam
keadaan tersegel dengan baik sebelumdimulainya pemungutan suara;
c. memastikan Ketua KPPS/KPPSLN
menandatangani setiap surat suarayang diberikan kepada pemilih sebelumpemilih memberikan suara;
d. memastikan KPPS/KPPSLN memberikanpengganti surat suara yang rusak kepadapemilih hanya 1 (satu) kali;
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 74/148
Muhammad Awan
66
e. memastikan KPPS/KPPSLN melakukan
penghitungan jumlah surat suara yangterdapat di kotak suara;
f. memastikan KPPS/KPPSLN memeriksaapakah surat suara yang digunakan
tersebut ditandatangani oleh KetuaKPPS/KPPSLN;
g. memastikan pemilih yang mempunyaihalangan fisik dapat menggunakan
haknya untuk memberikan suara secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil;
Pertanyaannya, apakah PPL mampu melakukan
amanat Pasal 9 ayat c? Bagaimana ia bisa memastikan
“setiap orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap
atau daftar pemilih tambahan memberikan suara tidak
lebih dari satu kali” sementara ia harus memantaubeberapa TPS berbeda? Bukankah mungkin saja, ketika
PPL pergi, ada upaya pemaksaan dari KPPS? Jangan
ditanyakan fungsi saksi dan pengamat independen.
Kadang, saksi dan pengamat independen hanyalah orang-
orang sok tahu yang belum membaca peraturan tentang
pelaksanaan pencontrengan. Ketika saksi sedang bercandadengan sesama saksi, bukan tidak mungkin aksi penipuan
dimulai.
Lalu, bagaimana dengan Pasal 10 ayat c,
“memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 75/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 76/148
Muhammad Awan
68
2. pasal 76 ayat 1 poin d untuk Panwaslu Provinsi;
3. pasal 78 ayat 1 poin e untuk Panwaslu Kabupaten/
Kota;
4. pasal 80 ayat 1 poin d untuk Panwaslu Kecamatan;
dan
5. pasal 82 ayat 1 poin d untuk PPL.
Kelima poin tersebut sering dijadikan dalih ketika muncul
pelanggaran dalam pemilu. Bagi panwaslu, urusan mereka
sudah selesai ketika laporan pelanggaran sudah mereka
serahkan kepada kepolisian atau KPU. Hal ini ditambah
lagi dengan kurangnya koordinasi antara Panwaslu
dengan instansi-instansi yang terkait dalam penyelesaian
pelanggaran.
Lebih jauh, impotennya Bawaslu juga terlihat pada
pasal 73 berikut.
Pasal 73 b. menerima laporan dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan mengenai Pemilu;
c. menyampaikan temuan dan laporankepada KPU untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan yangbukan menjadi kewenangannya kepadainstansi yang berwenang;
Pasal ini menujukkan bahwa pekerjaan Bawaslu tak
lebih dari sekadar mengumpulkan laporan pelanggaran
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 77/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
69
yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Setelah itu,
Bawaslu mesti melambaikan tangan tinggi-tinggi atas
penyelesaian laporannya karena penindaklanjutan
laporan tersebut masih bergantung dengan keinginan
pihak lain. Lebih jelas lagi jika kita membaca Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2009; yang membuat Bawaslu
hanya sebagai media penerima informasi pelanggaran dan
penyalur informasi yang sama kepada KPU dan Polisi.
TATA CARA PELAPORANPELANGGARAN PEMILIHAN UMUMPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 2Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan PengawasPemilu Luar Negeri menerima laporan
pelanggaran Pemilu pada setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu.
Pasal 31) Laporan dapat disampaikan oleh:
a. warga negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih;
b. pemantau pemilu; dan/atauc. peserta pemilu.2) Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara;
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 78/148
Muhammad Awan
70
c. nama dan alamat pelanggar;d. nama dan alamat saksi-saksi; dane. uraian kejadian.
Pasal 41) Laporan disampaikan kepada Pengawas
Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejakterjadinya pelanggaran Pemilu.
2) Pengawas Pemilu memberikan tanda
terima atas laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
3) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporanyang diterima.
4) Dalam hal Pengawas Pemilu tidakmemerlukan keterangan tambahandari pelapor untuk melengkapi laporan,Pengawas Pemilu memutuskan
untuk menindaklanjuti atau tidakmenindaklanjuti paling lama 3 (tiga) harisetelah laporan diterima.
5) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan
keterangan tambahan dari pelapor untukmelengkapi laporan, Pengawas Pemilumemutuskan untuk menindaklanjutiatau tidak menindaklanjuti paling lama 5
(lima) hari setelah laporan diterima.
6) Pengawas Pemilu dapat mengundangpihak pelapor dan terlapor maupunpihak terkait lainnya untuk memberikan
klarifikasi atas laporan yang diterima.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 79/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
71
Pasal 51) Hasil kajian terhadap laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) dikategorikan sebagai:a. pelanggaran pemilu; atau b. bukan pelanggaran pemilu.
(2) Pelanggaran Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dapatberupa:
a. pelanggaran administrasi pemilu;atau
b. pelanggaran pidana pemilu.
Pasal 61) Pelanggaran administrasi pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf a diteruskan kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasesuai tingkatannya paling lama 1 (satu)hari setelah diputuskan oleh PengawasPemilu.
2) Penerusan laporan pelanggaranadministrasi sebagaimana dimasudpada ayat (1) dilampiri dengan salinanlaporan pelapor dan hasil kajian terhadap
laporan.
3) Penerusan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
Pasal 71) Pelanggaran pidana pemilu sebagaimana
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 80/148
Muhammad Awan
72
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
diteruskan kepada penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia paling lama
1 (satu) hari setelah diputuskan olehPengawas Pemilu.2) Penerusan laporan pelanggaran pidana
sebagaimana dimasud pada ayat (1)dilampiri dengan salinan laporan pelapordan hasil kajian terhadap laporan.
3) Penerusan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
Pasal 81) Keputusan Pengawas Pemilu atas
penanganan laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 diinformasikankepada pelapor.
2) Keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diumumkan di SekretariatPengawas Pemilu.
Bawaslu dan Panwaslu selalu diposisikan sebagai
tempat mengadu yang mesti bergerak cepat. Mereka
mesti menindaklanjuti laporan dengan batas maksimal
3 hari kerja. Selain itu, laporan harus diserahkan kepada
Bawaslu atau Panwaslu maksimal 3 hari setelah kejadian
pelanggaran. Sekilas, hal ini menunjukkan iktikad baik
Panwaslu dalam meminimalisasi pelanggaran. Akan
tetapi, hasilnya jelas lebih mirip lawakan. Bagaimana
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 81/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
73
seandainya ada partai politik yang melakukan tindakan
penyuapan kepada warga dan warga baru berani melapor
selang seminggu setelah penyuapan tersebut? Laporan
jelas akan disebut kadaluwarsa; dan Bawaslu atau
Panwaslu tidak perlu repot-repot untuk mengurus laporan
tersebut. Lagipula, apa sih yang bisa dilakukan Bawaslu
dan Panwaslu?
Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran
administrasi pemilu, sesuai Pasal 6, Panwaslu cuma akan
meneruskan laporannya kepada KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih ironis lagi, Bawaslu
dan Panwaslu hanya memiliki waktu setengah hari
untuk mengkaji ulang keputusannya tentang adanya
pelanggaran administrasi; karena laporan tersebut mesti
sampai ke tangan badan pencipta Pemilu itu paling lama
sehari setelah ada ketetapan Pengawas Pemilu. Sekilas,
memang kegiatan Pengawas Pemilu ini, jika dilihat dari
segi kecepatannya, harus dilakukan dengan super cepat.
Akan tetapi, nasib Pengawas akan sama seperti JK-Win.
Pihak yang bersemboyan “Lebih Cepat, Lebih Baik” akan
kalah dengan strategi pihak lain yang cuma memiliki misi
“Lanjutkan!”
Penggiringan Opini Publik
Sebagai wasit yang tidak mempunyai peluit,
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 82/148
Muhammad Awan
74
posisi Panwaslu serbasalah. Masyarakat berharap
bahwa Panwaslu mampu bekerja tidak hanya saat
terjadi pelanggaran. Panwaslu seharusnya juga mampu
mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Hal
ini tertuang misalnya dalam opini dan demonstrasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumsel pada
Selasa, 2 April 2009. BEM se-Sumsel mengecam kinerja
Panwaslu. Mereka menilai Panwaslu mandul selaku
pengawas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan survey
BEM se-Sumsel, Panwaslu dinilai menutup mata terhadap
pelanggaran pemilu yang terjadi. Banyak caleg yang
memasang atribut kampanye di tempat-tempat terlarang,
mencuri start kampanye, melibatkan anak-anak, atau
menggunakan politik uang didiamkan saja oleh Panwaslu20.
Terlihatlah keterjebakan mereka pada penggiringan
opini publik. B ahkan, mahasiswa yang mengaku peduli
dengan demokrasi, tidak mau melihat bahwa yang mesti
dipersalahkan terlebih dahulu adalah pembuat UU dan
Peraturan Bawaslu/Panwaslu, bukan kinerja Bawaslu dan
Panwaslu dalam mematuhi peraturan yangberlaku.
Pengawas Pemilu semakin terancam dengan
adanya Perpres Nomor 49 Tahun 2008 tentang Sekretariat
Bawaslu. Badan ini adalah aparatur pemerintah yang
20 Diambil dari http://www.okukab.go.id/index.
php?pilih=news&mod=-yes&aksi=lihat&id=171
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 83/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
75
dalam bahasa resminya mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis dan administrative kepada Bawaslu.
Akan tetapi, sekretariat Panwaslu yang diisi oleh pegawai
negeri sipil bukan tidak mungkin akan berfungsi seperti
kuda Troya, menyusup untuk memenangkan Demokrat.
Apalagi keadaan ini ditambah dengan kenyataan bahwa
anggaran Pengawas berasal dari Pemerintah. Tentu
perasaan sungkan akan menggelayuti kinerja Pengawas
sepanjang waktu.
Pasal 3Sekretariat Panwaslu Provinsi/
Kabupaten/Kota/Kecamatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariatyang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi persyaratan.
Pasal 19Seluruh pembiayaan yang diperlukan
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu
dan Panwaslu termasuk SekretariatBawaslu dan Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dibebankanpada anggaran pendapatan dan belanja
negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum.
Pada kenyatannya, Panwaslu hanyalah agen yang
ditempatkan untuk seolah-olah mampu mengatasi
masalah, tetapi sebenarnya susah untuk bergerak. Lagi-
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 84/148
Muhammad Awan
76
lagi, UU yang dibuat oleh DPR dan Presiden mampu
mengerjai sebuah badan. Dapatlah dikatakan bahwa
pengawas telah dibuat mati kutu. Akan tetapi, dari sekian
orang yang memperoleh keuntungan, partai pemerintah,
dalam hal ini Demokrat, adalah yang paling senang. Maka
bergemalah lagu jingle salah satu produk mie instan
terkenal, “SBY, Presidenku!” sementara publik merutuki
kinerja Pengawas Pemilu.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 85/148
MARI BERMAIN DPT
Siapa yang menguasai Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka
ia akan menang Pemilu. Karena, bisa menentukan siapa
yang harus memilih dan siapa yang harus dijegal agar tidak
memilih. Bagaimana cara memainkan DPT?
Intrik Menjelang Pemilu
“Jika pemungutan suara bisa
mengubah segalanya, pemungutan itu pasti
ilegal” (Ray Cunningham)
Perubahan paling penting dari sistem Pemilu
2009 jika dibandingkan dengan pemilu pada masa Orde
Baru bukanlah masalah mencontreng atau mencoblos,
melainkan keberadaan DPT atau Daftar Pemilih Tetap.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 86/148
Muhammad Awan
78
Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2008
yang berkorelasi penuh dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2008, yang disebut pemilih adalah
WNI yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/
pernah kawin pada hari pemilihan umum. Akan tetapi,
tidak semua WNI yang termasuk dalam kategori pemilih
tersebut berhak mencontreng. Hanya pemilih yang
terdaftar dalam DPT-lah yang boleh melakukannya. Dari
sinilah awal penelikungan data dimulai.
Pasal 20Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia harus terdaftarsebagai pemilih.
(UU Nomor 10 Tahun 2008)
Pasal 4Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia harus terdaftar
sebagai pemilih.(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)
Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008,
tahapan penyelenggaraan Pemilu diawali dengan
pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih yang hasil akhirnya DPT. Awalnya, sesuai dengan
Pasal 32 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 Ayat 1 UU Nomor
10 Tahun 2008, Pemerintah melalui Departemen Dalam
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 87/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
79
Negeri yang membawahi daerah-daerah, menyodorkan
DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) kepada
KPU. Dari DP4 inilah KPU menciptakan DPS (Daftar
Pemilih Sementara), DPTb, dan akhirnya DPT.
Pasal 321) Pemerintah dan pemerintah daerah
menyediakan data kependudukan.
2) Data kependudukan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sudah
tersedia dan diserahkan kepada KPUpaling lambat 12 (dua belas) bulan
sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Pasal 331) KPU kabupaten/kota menggunakan
data kependudukan sebagai bahanpenyusunan daftar pemilih.
Kita seharusnya perlu mencurigai mengapa dalam UU
tersebut pihak yang diberi wewenang untuk menyodorkan
data penduduk kepada KPU adalah Depdagri. Jelas
bahwa data BPS jauh lebih lengkap daripada data
Depdagri, termasuk data tentang NIK (Nomor Induk
Kependudukan). Dengan mendapatkan “hadiah” DP4
dari pihak yang datanya lebih lengkap daripada BPS, KPU
mestinya menyadari bahwa sejak awal data mereka sudah
b ermasalah. Pada kenyataannya, DP4 sodoran Depdagri
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 88/148
Muhammad Awan
80
sebenarnya tidak memenuhi syarat pasal 33 ayat 2 UU
Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal 332) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemuat nomor induk kependudukan,nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan
alamat Warga Negara Indonesia yangmempunyai hak memilih.
Dalam pasal 33 ayat 2 inilah letak kecerdasan
pemaksaan keberadaan DP4. Depdagri diwajibkan
menyodorkan data kependudukan. Akan tetapi, mereka
tidak perlu menyusun data tersebut selengkap data BPS.
Yang dikenai kewajiban atas Pasal 33 tersebut adalah KPU.
Jadi, semacam ada kesengajaan penyimpangan sejak awal
UU ini terbit. Tentang ketidaklengkapan DP4, sebaiknya
kita menengok KPUD Sumut pada April 2008.
Turunan B. Gulo, salah satu anggota KPUD Sumut
yang terlibat dalam urus-mengurus DP4 mengakui bahwa
sodoran Depdagri masih mencantumkan sejumlah data
yang tidak valid. Data tidak valid tersebut di antaranya
adalah pencantuman penduduk yang meninggal dunia.
Selain itu, DP4 memiliki akurasi data yang lemah21.
21 Diambil dari http://www.waspada.co.id/index.
php?option=com_content&view=article&id=24377:pemutakhiran-
dp4-pemilu-2009-ba-kal-molor&catid=14&Itemid=27
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 89/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
81
Akibat hal ini, pemutakhiran DP4 memakan waktu yang
lama. Seharusnya pemutakhiran sudah dilakukan sejak
diserahkannya DP4 pada 5 April 2008. Keterlambatan
pemutakhiran DP4 tersebut dapat kita baca sebagai
pelambatan. Dengan jadwal padat di depan mata,
kemungkinan besar KPUD lebih memilih untuk membuat
DPS asal-asalan saja. Maksudnya, KPUD mengambil
data dari DP4 dengan verifikasi yang sangat terbatas.
Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana perjalanan
DP4 menuju DPT.
Dari DP4 Menuju DPSHPAkhir
Ketentuan untuk pemutakhiran DP4 lebih
memungkinkan adanya konspirasi terselubung KPU untuk
memaksakan DP4 menjadi DPT. Dalam peraturannya, DP4
diverifikasi oleh KPU. Bukan KPU Pusat yang menerima
beban kerja ini. Beban kerja diberikan pada PPK (KPU
tingkat Kecamatan) dan PPS (KPU tingkat desa) sesuai
dengan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal ini berkorelasi penuh dengan Pasal 34 ayat 1 hingga
4 UU Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal 111) KPU Kabupaten/Kota melakukan
pemutakhiran data pemilih berdasarkandata kependudukan dari Pemerintah danPemerintah Daerah.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 90/148
Muhammad Awan
82
2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan
paling lama 3 (tiga) bulan setelah datakependudukan diterima.
3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPUKabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan
PPK.4) Hasil pemutakhiran data pemilih
digunakan sebagai bahan penyusunandaftar pemilih sementara.
(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)
Pasal 341) KPU kabupaten/kota melakukan
pemutakhiran data pemilih berdasarkandata kependudukan dari Pemerintah danpemerintah daerah.
2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan
paling lama 3 (tiga) bulan setelahditerimanya data kependudukan.
3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPUkabupaten/kota dibantu oleh PPS dan
PPK.4) Hasil pemutakhiran data pemilih
digunakan sebagai bahan penyusunandaftar pemilih sementara.
(UU Nomor 10 Tahun 2008)
Kita tidak perlu bertanya mengapa PPK dan PPS
yang ditugaskan. Tujuan pemutakhiran DP4 oleh PPK dan
PPS adalah agar kelak DPT hasil verifikasi, benar-benar
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 91/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
83
terjaga mutu kebenarannya. Akan tetapi, benarkah KPU
akan benar-benar memproses hasil kerja PPK dan PPS?
Sebelum membahasnya, kita akan melihat
bagaimana DP4 diproses. Masih terdapat sederetan
pasal lain yang mengatur perkembangan janin DP4.
Bahkan, kesan pembuatannya sangat rumit dan tidak
memungkinkan adanya kecurangan. PPS dan PPK mesti
menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPSHP
(DPS Hasil Perbaikan), dan DPSHPAkhir. DPS harus
diberikan oleh PPS kepada pihak yang mewakili Peserta
Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan. Kesemuanya ini
terangkum dengan sistematis dalam Pasal 21 hingga 27
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 yang nyaris sama
persis dengan Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal 361) Daftar pemilih sementara disusun
oleh PPS berbasis rukun tetangga atausebutan lain.
2) Daftar pemilih sementara disusun paling
lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnyapemutakhiran data pemilih.
3) Daftar pemilih sementara diumumkanselama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk
mendapatkan masukan dan tanggapandari masyarakat.
4) Daftar pemilih sementara sebagaimana
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 92/148
Muhammad Awan
84
dimaksud pada ayat (3) berupa salinannya
harus diberikan oleh PPS kepada yangmewakili Peserta Pemilu di tingkat
desa/kelurahan sebagai bahan untukmendapatkan masukan dan tanggapan.5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat
dan Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diterima PPS paling lama 14 (empat
belas) hari sejak hari pertama daftarpemilih sementara diumumkan.
6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilihsementara berdasarkan masukan dan
tanggapan dari masyarakat dan PesertaPemilu.
(UU Nomor 10 Tahun 2008)
Masalahnya, biasanya sosialisasi DPS tidak terjadi
atau tidak diminati masyarakat. Lagipula, jika diadakan,proses verifikasi (tanggapan dan masukan) dari masyarakat
yang dipilih oleh PPS hanya berlangsung paling lama 14
hari sejak DPS diumumkan. Waktu tersebut kurang lama
bagi orang-orang yang paling mampir ke Balai Desa hanya
ketika ingin melegalisasi KTP. Selanjutnya, DPS yang
diperbaiki ini disebut DPSHP (DPS Hasil Perbaikan). Akantetapi, DPSHP hanya diumumkan oleh PPS selama tiga
hari kepada masyarakat dan lagi-lagi hal ini tidak populer.
Masyarakat yang tidak mau ambil pusing biasanya
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 93/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
85
hanya memilih untuk menunggu surat undangan untuk
memilih. Selain itu, PPS yang diberi kewajiban untuk
memperbaiki DPSHP tiga hari setelah pengumuman
biasanya malas untuk melakukannya dan memilih untuk
tidak mengumumkan DPSHP tesebut. Dengan segala
macam permasalahan ini, terciptalah DPSHPAkhir dengan
sosialisasi yang sangat minim. Bandingkan kenyataan
di lapangan ini dengan rincian pergerakan DPS ke
DPSHPAkhir versi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008
yang sangat rumit di bawah ini.
Pasal 251) PPS melakukan perbaikan terhadap
DPSHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (5) berdasarkan masukan
dan tanggapan dari masyarakat dan
Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) harisetelah berakhirnya pengumuman;
2) PPS menerima masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara tertulis maupun lisan yangdibukukan dalam satu catatan yangditandatangani oleh PPS dan pemberi
masukan dengan mencantumkan nama
masing-masing;3) Perbaikan DPSHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam
DPSHAkhir( ModeAl 2.2);4) DPSHPAkhir sebagaimana dimaksud
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 94/148
Muhammad Awan
86
pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua
PPS;5) PPS harus memberikan salinan
DPSHPAkhir sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Peserta Pemilu, baik
yang mewakili partai politik maupunperseorangan (Calon Anggota DPD) ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutanlainnya;
6) PPS menyerahkan salinan DPSHPAkhirsebagaimana dimaksud ayat (5) kepada
Peserta Pemilu atau yang mewakilipeserta pemilu setelah mendapat mandat
secara tertulis dari Peserta Pemilu;7) Salinan DPSHP Akhir yang diberikan
kepada peserta pemilu baik yang mewakiliPartai Politik maupun perseorangan
(DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat(5) oleh PPS diberikan tanda terimapenyerahan.
Pasal 271) PPS mengirim DPS (Model A1),
DPSHP(Model A2.1) dan DPSHPAkhir(Model A2.2) sebanyak 1 (satu) rangkap
kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
PPK digunakan sebagai bahan penyusunDPT.
2) PPS menyimpan DPS(Model A1), DPSHP
(Model A 2.1), dan DPSHPAkhir (Model A2.2) sebagai dokumen/arsip.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 95/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
87
Kemunafikan Penetapan DPT
Dengan melihat banyaknya kemungkinan
masalah yang menghadang pemutakhiran DP4 menjadi
DPSHPAkhir, mau tidak mau harus kita akui bahwa sulit
sekali memperoleh kepuasan dari DPSHPAkhir. Selain ada
kemungkinan bahwa PPS dan PPK malas berbuat banyak
karena dikejar waktu, tingkat kepedulian warga sangat
rendah. Biasanya rakyat baru protes ketika masalah
ada di depan mata. Akan tetapi, ketika DP4 diproses,
rakyat yang hobi menonton televisi tidak tahu menahu.
Maklum, sosialisasi Pemilu 2009 di televisi bukan masalah
jenjang pemutakhiran DP4. Paling maksimal, KPU hanya
menyarankan agar warga mengecek namanya. Hal tersebut
baru terjadi beberapa bulan menjelang Pemilu, bukan saat
pemutakhiran data.
Di luar masalah kultural di atas, DPSHPAkhir yang
bermasalah ini tinggal diloloskan ke meja KPU Kabupaten
untuk dimainkan. Ya, sebenarnya, bukan PPS atau PPK
yang membuat DPT. Akan tetapi, KPU Kabupatenlah yang
mengutak-atik DPT. Kita dapat melihatnya dalam Pasal 37
UU Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal 373) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan
akhir sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh PPS kepada KPU
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 96/148
Muhammad Awan
88
kabupaten/kota melalui PPK untuk
menyusun daftar pemilih tetap.(UU Nomor 10 Tahun 2008)
Selanjutnya, bahkan berdasarkan UU Nomor
10 Tahun 2008, sangat mungkin terjadi kecurangan
terselubung pada tingkat KPU Kabupaten. Jadi, setelah
PPS dan PPK menyetorkan daftar pemilih (DPS, DPSHP,
DPSHPAkhir) kepada KPU Kabupaten, permainan yang
sesungguhnya baru dimulai.
Daftar Pemilih TetapPasal 28
1) KPU Kabupaten/Kota menyusun danmenetapkan DPT dengan menggunakan
formulir (Model A3) berdasarkanDPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir yang
disampaikan oleh PPS melalui PPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1).2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam satuan TPS.3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat
Pleno KPU dan ditandatangani olehKetua KPU.4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh)hari sejak diterimanya DPS, DPSHP, danDPSHAkhir dari PPS.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 97/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
89
Sistem kecurangan permainan DPT tersebut dapat
dilihat sebagai berikut. Tidak ada kata dalam pasal 28
di atas bahwa KPU Kabupaten mesti memiliki hasil DPT
yang sama dengan DPS, DPSHP, dan DPSHPAkhir. Yang
ada hanya kata “berdasarkan”. Dengan demikian, DPS,
DPSHP, dan DPSHP Akhir yang mungkin dikerjakan PPS
dan PPK dengan susah payah, dapat saja diganti kembali
dengan DP4 awal oleh KPU Kabupaten.
Dengan mengacu pada permainan kata
“berdasarkan” ini, kita dapat melihat bahwa kerja
KPU dibagi dalam dua tingkat. Tingkat pertama atau
tingkat atas dilakukan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten. Kerja tingkat kedua atau tingkat
bawah dilakukan oleh PPS dan PPK. Mereka melakukan
aksi “penipuan” yang menunjukkan bahwa KPU sudah
menjalankan tugas sesuai dengan UU yang berlaku. Pada
kenyataannya, PPS dan PPK memang turun langsung ke
lapangan. Mereka benar-benar melakukan koreksi atas
DP4 yang carut-marut. Mereka menempelnya di papan
balai desa untuk (seharusnya) dipantau oleh masyarakat.
Selanjutnya, jika ada koreksi, meski kebanyakan tidak, PPS
dan PPK mengoreksinya menjadi DPSHP dan DPSHPAkhir.
Ketika DPSHPAkhir disetorkan kepada KPU Kabupaten,
berakhirlah nasib daftar pemilih tersebut. Hasil koreksi
PPS dan PPK tersebut dipotong di tengah-tengah arus oleh
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 98/148
Muhammad Awan
90
KPU Kabupaten. Selanjutnya, KPU Kabupaten mengambil
lagi DP4 untuk ditetapkan sebagai DPT. Setelah tahap
pembuangan tersebut, DPT yang berasal dari DP4 itu
diteruskan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi hingga
KPU Pusat untuk ditetapkan.
Jadi, jika dikatakan apakah KPU bekerja dalam
pemutakhiran DP4 untuk menjadi DPT, jawabannya KPU
memang bekerja. Akan tetapi, kerjanya setengah jalan.
Selanjutnya, seandainya ada pihak yang ingin membongkar
kesalahan DPT, KPU sudah menyiapkan PPK dan PPS
yang benar-benar bekerja untuk menjadi tumbal tumpuan
kesalahan mereka. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat
bagan berikut.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 99/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
91
Mengapa KPU Kabupaten bisa menghentikan atau
memotong alur DPSHPAkhir? Kita dapat melihat Pasal 35
Peraturan KPU yang kebetulan selaras dengan pasal 47 UU
Nomor 10 Tahun 2008. Rekapitulasi DPT hanya dilakukan
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi,dan puncaknya KPU.
Pasal ini jelas menggunakan asas efisiensi. Barangkali
alasan pengeluaran pasal ini adalah demi ketersediaan
anggaran. Akan tetapi, dari ketentuan ini terlihat bahwa
pola penyunatan kinerja PPS dan PPK di atas semakin
terlihat. Hanya hingga KPU Kabupaten-lah data pemilih
di KPU Pusat berhenti. Dengan demikian, jika ada partai
politik yang melacak DPT dari pintu ke pintu, partai politik
tersebut hanya akan menemukan bahwa semua warga
terdaftar. Betapa rapinya strategi penggelembungan DPT
ini.
Rekapitulasi Daftar Pemilih TetapPasal 35
1) KPU Kabupaten/Kota melakukanrekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota.
2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasiDPT di Provlnsi
3) KPU melakukan rekapitulasi DPT secaraNasional
(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)
Pasal 471) KPU kabupaten/kota melakukan
rekapitulasi daftar pemilih tetap di
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 100/148
Muhammad Awan
92
kabupaten/kota.
2) KPU provinsi melakukan rekapitulasidaftar pemilih tetap di provinsi.
3) KPU melakukan rekapitulasi daftarpemilih tetap secara nasional.
(UU Nomor 10 Tahun 2008)
Meskipun pada akhirnya kelak terbit Perppu
Nomor 1 Tahun 2009, yang secara tersirat menunjukkan
bahwa kuasa Presiden perseorangan mampu mengalahkan
DPR (Perppu hanya dibuat oleh Presiden sedangkan UU
dibuat oleh Presiden dan DPR), Perppu tersebut tersebut
tidak mengubah banyak hal. Bahkan Perppu Nomor 1
Tahun 2009 justru melegitimasikan pola kecurangan ini.
Perppu ini menambahkan satu ayat dalam Pasal 47 UU
Nomor 10 Tahun 2008.
Pasal 471) Dalam hal masih terdapat pemilih
yang sudah terdaftar dalam daftarpemilih tetap tetapi belum tercantumdalam rekapitulasi daftar pemilih
tetap secara nasional dan/atauterdapat kelebihan jumlah pemilihdalam rekapitulasi daftar pemilihtetap secara nasional, KPU melakukan
perbaikan rekapitulasi daftar pemilihtetap secara nasional sebanyak 1(satu) kali.(Perppu Nomor 1 Tahun 2009)
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 101/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
93
Sesaat, Perppu Nomor 1 Tahun 2009 jelas
menguntungkan orang yang ada dalam DPT tetapi tidak
ada dalam rekapitulasi DPT nasional. Akan tetapi, dengan
Perppu ini, KPU mendapat legitimasi bahwa mereka hanya
perlu melakukan rekapitulasi sebanyak satu kali. Entah
bagaimana bentuk rekapitulasi tersebut, tidak ada yang
tahu selain orang-orang internal KPU. Perppu Nomor 1
Tahun 2009 justru melegalkan “kecerobohan” KPU yang
sistemik; yang sebenarnya semakin bertentangan dengan
Pasal 28 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara
untuk berpendapat. Lebih jauh, jika dalam UU Nomor 2
tahun 2008 hanya warga yang masuk dalam DPT saja yang
berhak memilih, dengan Perppu ini “orang-orang yang
tidak ada” tetapi terdaftar dalam DPT berhak memilih.
Kesalahan NIK
Kita sudah melihat adanya pemotongan alur
DPT oleh KPU Kabupaten demi mempertahankan DP4.
Akan tetapi, ada yang lebih berbahaya dari sistem KPU
sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008. Dengan semata-mata
menggantungkan data pemilih sesuai dengan NIK,
kenyataannya KPU sering menemui masalah dengan
nomor induk kependudukan tersebut.
Secara umum, masalah NIK dapat dilihat dalam
kasus di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser22. Di
22 Diambil dari http://www.paserkab.go.id/publikasi/1079
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 102/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 103/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
95
yang sama23. Total DPT di Kepahyang tersebut mencapai
99.987 orang. Menanggapi hal ini, KPU mengatakan
bahwa memang masih banyak warga yang tidak memiliki
NIK di Provinsi Bengkulu. Alasannya sederhana. Di
provinsi tersebut, terdapat banyak daerah pemekaran.
Akibatnya, warga yang berada di daerah pemekaran
otomatis tidak memiliki NIK karena kode wilayahnya
belum ada. Kabupaten Kepahyang termasuk sebagai
salah satu wilayah pemekaran sehingga hamper seluruh
warganya tidak memiliki NIK. Mengenai 1% pemilih yang
NIKnya sama, menurut keterangan salah seorang anggota
KPU Provinsi Bengkulu, nomor tersebut bukanlah NIK,
melainkan kode wilayah. Oleh karena itu, tidak heran jika
angkanya sama. Akan tetapi, patutlah kita mencurigai
bahwa 1% penduduk yang memiliki NIK sama tersebut
memang benar-benar hasil kecurangan KPUD Bengkulu,
atau setidaknya Kabupaten Kepahyang. Rasanya aneh jika
ada orang yang tidak bisa membedakan kode wilayah dan
tanggal lahir dalam sebuah NIK. Lagipula, mengapa tidak
sekalian saja seluruh warga dalam data tersebut 100%
tidak ada yang memiliki NIK karena toh seluruh warga
berada dalam wilayah yang sama
23 Diambil dari http://www.detiknews.com/
read/2009/08/06/171025/11-78761/700/99-persen-dpt-di-kepahyang-
bengkulu-tanpa-nik
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 104/148
Muhammad Awan
96
Pola-Pola Kejahatan
Kesalahan NIK hanyalah masalah pertama.
Selanjutnya, kita akan melihat keajaiban DPT, yaitu
penggelembungan suara. Penggelembungan suara ini
dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut.
1. Dalam DPT, ada dua nama yang sama, dengan
tempat/tanggal lahir sama, tetapi memiliki
alamat berbeda.
Biasanya, untuk kasus pertama, dua nama
sama tersebut diletakkan dalam RT yang berbeda untuk
mengelabui pelacakan dari Bawaslu dan Panwaslu atau
partai politik. Kita dapat melihatnya dalam temuan
Panwaslu di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Grogot.
Terdapat dua nama Abdul Karim dengan
tempat dan tanggal lahir yang sama. Bedanya, yang satu
berdomisili di RT 03. Yang lainnya, berdomisili di RT 02.
Lucunya, kedua Abdul Karim tersebut sama-sama tinggal
di Jalan Sultan Hasanuddin dan sama-sama pula memberi
suara di TPS 77. Bukan hanya Abdul Karim yang diduakan.
Kasus yang sama terjadi juga pada nama pemilih Abdul
Manan di TPS 7724.
24 Diambil dari http://www.paserkab.go.id/publikasi/1079
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 105/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
97
2. Dalam DPT, terdapat NIK sama dengan pemilik
NIK yang berbeda.
Untuk kasus kedua, kita dapat melihat gambar di
atas. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa ada 15 orang,dari urutan 8 hingga 22 memiliki NIK yang sama. Pertama,
pemilik NIK 7371130101020769, yang artinya orang yang
lahir pada 1 Januari 2002 berjumlah 3 orang. Selain mustahil
ada 3 orang berulang tahun di hari yang sama; ketiganya
belum berhak memilih pada Pemilu kali ini karena baru
berusia 7 tahun. Lucunya, bagaimana mungkin dua orang
berusia 7 tahun memiliki gelar insinyur. Bahkan, salah
satu di antaranya sudah menambah gelar MSi. Kelucuan
berlanjut pada pemilik NIK 7371130101980725, artinya
yang lahir pada 1 Januari 1998. Pemilik NIK ini berjumlah
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 106/148
Muhammad Awan
98
5 orang; dan baru berusia 11 tahun. Dan yang lebih parah,
7371130101981389, orang yang lahir pada 1 Januari
1998 ada 7 orang.
Yang menarik dan perlu dicurigai adalah kenyataan
bahwa ada pola urutan 1 Januari. Biasanya, urutan 1
Januari atau 31 Desember digunakan ketika seseorang
lupa tanggal lahirnya, dan orang tersebut biasanya sudah
lanjut usia. Bagaimana mungkin di zaman seperti ini,
orang tua lupa mendaftarkan anak berusia 11 tahunnya
dalam akta kelahiran?
3. DPT sengaja dibuat per-TPS sesuai dengan Pasal
28 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008.
Untuk menganalisis kasus ketiga, kita perlu
mencermati Pasal 28 Peraturan KPU yang dimaksud
sebagai berikut.Pasal 28
1) KPU Kabupaten/Kota menyusun danmenetapkan DPT dengan menggunakanformulir (Model A3) berdasarkanDPS, DPSHP, dan DPSHPAkhir yang
disampaikan oleh PPS melalui PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (1).2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam satuan TPS.3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 107/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 108/148
Muhammad Awan
100
suara di TPS 79. Lalu, pantasnya kita bertanya tentang
keistimewaan DPT.
Keajaiban DPT
Perlu diketahui bahwa distribusi surat suara ke
setiap wilayah bergantung pada DPT-nya. Bahkan,
terdapat bonus surat suara sebanyak 2% dari jumlah DPT
yang fungsinya sebagai cadangan kalau-kalau ada yang
rusak. Sekilas, angka 2% ini sangat sedikit. Jika dalam
sebuah TPS terdapat 300 orang pemilih, hanya ada 6 surat
suara yang bisa dikerjai jika ada anggota TPS yang curang.
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 145 ayat 2 UU Nomor 10
Tahun 2008.
Pasal 145
2) Jumlah surat suara yang dicetak samadengan jumlah pemilih tetap ditambahdengan 2% (dua perseratus) dari jumlah
pemilih tetap sebagai cadangan, yangditetapkan dengan keputusan KPU.
Akan tetapi, lihatlah dari sudut pandang lain. Sejak
awal, DP4 sudah tidak beres. Pemutakhiran data yangdilakukan oleh KPU melalui tingkatan yang paling rendah
seperti PPS juga tidak maksimal. Jadi, ketika DPT sudah
jadi, dan dalam DPT tersebut masih ada permasalahan, bisa
saja surat suara yang dikirimkan pada TPS-TPS berjumlah
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 109/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
101
jauh lebih banyak. Contohnya, TPS yang memiliki 300
pemilih, 5%-nya adalah pemilih fiktif Dengan demikian,
surat suara yang terpakai hanya 285 saja. Selebihnya,
terdapat 15 surat suara asli dan 6 surat suara cadangan
yang bisa dimainkan KPPS.
Jika hal yang demikian yang terjadi, permainan tidak
akan terjadi di tingkat bawah. Seperti halnya yang terjadi
dalam penyusunan DPT, “penggelembungan” bisa jadi
terjadi di KPU Kabupaten, tempat yang lebih aman dan
sistematis untuk kegiatan merekayasa. Dengan demikian,
sekali lagi orang-orang bawahlah yang dijadikan tumbal.
Bayangkan jika dalam satu sebuah Kabupaten terdapat 5
kecamatan, setiap kecamatan membawahi 5 desa, setiap
desa membawahi 5 dusun, dan setiap dusun membawahi 5
TPS saja. Dengan asumsi satu TPS memiliki 21 surat suara
kosong, dalam satu kabupaten ada 13.125 surat yang bisa
dimanipulasi. Tentu kita mengetahui bahwa kenyataan
di lapangan jauh lebih mengerikan. Biasanya sebuah
kabupaten mempunyai 10 kecamatan atau lebih.
Sebagai perbandingan, kita dapat menyimak temuan
Pemuda Pancasila (PP) Jatim tentang adanya NIK ganda
sebanyak 2,2 juta pemilih. Jika Indonesia memiliki 32
provinsi, angka DPT yang digelembungkan bisa mencapai
60 juta lebih25. Menanggapi temuan PP Jawa Timur,
25 Diambil dari http://radarjogja.co.id/nusantara/21-
nusantara/4415-temuan-data-nik-ganda-dipertanyakan.html
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 110/148
Muhammad Awan
102
KPU berkilah. Menurut mereka, setidaknya ada empat
indikator yang menandakan identitas pemilih. Di dalam
DPT, data pemilih terdiri dari NIK, nama lengkap, tanggal
lahir pemilih, dan alamat yang bersangkutan. Jika hanya
satu atau tiga saja data pemilih yang bersangkutan sama,
tidak bisa disebut bahwa data tersebut adalah data pemilih
ganda.
Demikianlah, satu-satunya cara untuk mengoreksi
kepalsuan DPT hanyalah turun langsung ke lapangan.
Akan tetapi, sangat sulit menemukan relawan yang mau
bersusah-payah melakukan pengecekan DPT dengan
mengetuk satu demi satu pintu warga. Belum lagi jika
kebetulan warga yang dimaksud tengah tidak ada di
rumah.
Menara Babel
Sejenak kita berputar pada Pengumuman DPT. Pada
Sabtu, 25 Oktober 2008, KPU akhirnya mengumumkan
rekapitulasi DPT 33 provinsi yang berjumlah 170.022.239
pemilih. Akan tetapi, data pemilih dari Papua Barat masih
menggunakan data prakiraan DPS sesuai dengan SK
Keputusan KPU Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 yaitu
475.716 orang.
Genap satu bulan, Ketua KPU kembali
mengumumkan DPT pemilu legislatif yakni 171.068.667
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 111/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
103
pemilih dengan rincian DPT dalam negeri 169.558.775
orang dan DPT luar negeri 1.509.892 orang. Dari jumlah
ini, terjadi penurunan jumlah pemilih dibanding daftar
pemilih yang ditetapkan pada 24 Oktober. Tidak tanggung-
tanggung, jumlahnya 463.464 orang. Keputusan KPU
mengubah rekapitulasi ini mengundang kontroversi.
Bagaimana mungkin DPT yang sudah merupakan data
resmi bisa diubah “seenak hati” dalam sebulan? Kontan
saja muncul asumsi bahwa KPU sengaja mempermainkan
DPT demi menguntungkan pihak tertentu. Yang dituding
tentu saja SBY dan Demokrat. Bagaimana hal ini bisa
terjadi?
Dalam sudut pandang tertentu, DPT adalah sebuah
ironi. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Jika melihat
kronologi singkatnya, DPT diibaratkan seperti menara
Babel yang dibangun susah payah dan dihempas dalam
sekejap mata. Kita lihat saja dalam dua pemilu berbeda
pada tahun yang sama: Pemilihan Legislatif pada tanggal 9
April dan Pemilihan Presiden pada 8 Juli. Entah mengapa,
KPU mempertahankan mati-matian DPT buatannya
hingga pemilu legislatif hanya didasarkan pada daftar
pemilih tersebut. Secara ajaib pula “permainan” DPT ini
akhirnya membuahkan posisi pertama bagi Demokrat.
Tidak ada yang berhak menuntut keadilan atas
hal ini. Dalam TEMPO, 12 April 2009, selang empat hari
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 112/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 113/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
105
dari jumlah suara sah nasional. Tidak perlu berlelah-lelah,
Demokrat sudah memenuhi syarat yang pertama.
Sementara itu, posisi Demokrat semakin tinggi.
Partai-partai yang kalah dalam pemilu (tidak termasuk
dalam tiga besar) tidak berani berbuat banyak. Mereka
harus berkiblat pada salah satu kubu, entah Demokrat
atau PDI-P. SBY jelas bertepuk tangan. Toh, kenyataannya,
berdasarkan hasil beberapa lembaga survey, SBY sudah
pasti menang. Oleh karena itu, ketika kekacauan DPT
dibawa ke meja MK, Demokrat sudah duduk dengan
manis. Mereka membiarkan KPU berjuang sendirian
menghadapi buah malapetaka UU yang mestinya menjadi
tanggungjawab bersama DPR dan Presiden. Sementara
itu, melalui trik terpeleset lidah ala Ahmad Mubarok,
Demokrat memecah JK dari barisan pengiringnya.
Muncullah tiga kubu, SBY-Boediono, Mega-Prabowo,
dan JK-Wiranto. Keberadaan JK-Wiranto yang hanya
merupakan bukti kemarahan Golkar atas pengkhianatan
Demokrat malah menjadi bumerang bagi kubu Megawati.
Bagaimanapun, kemungkinan JK mencuri suara dari suara
yang memilih Megawati lebih pasti daripada kemungkinan
JK bisa mengambil hati pemilih SBY. Selanjutnya, DPT
tinggal dibersihkan. Kali ini, SBY menggunakan tangan
Mahkamah Konstitusi yang tugasnya menegakkan hukum
yang dibuat abu-abu.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 114/148
Muhammad Awan
106
Drama menegangkan pun berlangsung pada hari-
hari terakhir menjelang pencontrengan 8 Juli. Pada 5
Juli, dua pasangan yang “bukan” berasal dari pemerintah,
Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto sepakat memberi
waktu 1 x 24 jam kepada KPU untuk membenahi DPT. Jika
dalam tenggat tersebut perbaikan tak dilakukan, mereka
meminta Pemilu ditunda. Selain meminta pembenahan
daftar pemilih tetap, mereka meminta agar pemilih yang
tak terdaftar bisa memakai kartu tanda penduduk sebagai
syarat memilih di tempat pemungutan suara. Penggunaan
KTP tersebut tidak harus dilakukan dengan menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi
bisa melalui keputusan KPU. Masalahnya, kalaupun
Perppu terbit, berarti Mega dan JK akan tunduk pada
perintah musuh mereka, SBY.
Sehari berselang, 6 Juli 2009, MK membuka
sidang panel uji materi pasal DPT pukul 10.00 WIB.
Adalah Refly Harun dan Mahendra Prabandono dari Cetro
yang keberatan dengan DPT. Mereka meminta Pasal 27
dan Pasal 111 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibatalkan karena
dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 271) Warga Negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara telah genap berumur
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 115/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
107
17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.
2) Warga Negara Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didaftar oleh
penyelenggara Pemilu Presiden dan WakilPresiden dalam daftar Pemilih.
Pasal 28Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftarsebagai Pemilih.
Pasal 1111) Pemilih yang berhak mengikuti
pemungutan suara di TPS meliputi:a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar
Pemilih Tetap pada TPS yangbersangkutan; dan
b. Pemilih yang terdaftar pada DaftarPemilih Tambahan.
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPS lain/TPSLN denganmenunjukkan surat pemberitahuan dari
PPS untuk memberikan suara di TPS
lain/TPSLN.
Akhirnya, dalam putusannya, MK menyatakan
bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 116/148
Muhammad Awan
108
Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan
mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.
Dengan demikian, menurut MK, warga negara yang tidak
ada dalam DPT dapat memilih dalam Pilpres. Akan tetapi,
warga negara tersebut harus memenuhi syarat dan cara
sebagai berikut:
1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam
DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar
dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi
Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP
harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau
nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia
yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya
dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai
dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan
dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak
pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada
KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 117/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
109
hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan
pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan
suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
Terlepas dari hasil akhirnya, uji materi MK yang
diputus dalam satu hari ini tergolong luar biasa. Biasanya,
permohonan uji materi diputus dalam waktu beberapa
bulan. Agenda sidang panel pertama digunakan untuk
mendengarkan permohonan. Selanjutnya, MK memberi
waktu dua minggu kepada pemohon untuk memperbaiki
permohonannya. MK akan meminta keterangan
pemerintah, DPR, pihak terkait, ahli, dan saksi. Setelah
mendengar berbagai pendapat itu, mahkamah baru akan
membuat keputusan. Jadi, putusan MK yang cuma sehari,
dan hanya dua hari sebelum hari pencontrengan jelas
dipenuhi kepentingan politis, sengaja atau tidak disengaja.
Pada akhirnya, DPT adalah senjata yang dipakai
Demokrat untuk menjadikan diri sebagai nomor satu.
Ketika senjata itu tidak perlu dipakai lagi, dengan dalih
demi keadilan, Demokrat tidak mau bertanggung-jawab
atas perbuatannya. Jadilah DPT seperti Menara Babel yang
dihancurkan Tuhan karena manusia tidak boleh memiliki
satu bahasa saja. Dalam hal ini, kita bisa menduga sendiri
siapa yang berperan sebagai Tuhan penghancur DPT
melalui penciptaan keriuhan konflik.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 118/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 119/148
PENGUCURAN DANA ILEGAL
LEWAT PERPPU
Agar menang Pemilu butuh dana yang besar. Maka
harus dicari cara agar dana mengalir deras ke kas partai.
Bagaimana caranya?
Dana APBN untuk KPU
Secara umum, dana untuk KPU diatur oleh Pasal
114 ayat 1 hingga 3 UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam
pasal tersebut, sumber dana KPU adalah APBN.
Pasal 1141) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, SekretariatJenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi,dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 120/148
Muhammad Awan
112
serta Sekretariat Bawaslu bersumber dari
APBN.2) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta PemiluPresiden dan Wakil Presiden wajibdianggarkan dalam APBN.
3) Sekretaris Jenderal KPU
mengoordinasikan pendanaanpenyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yangdilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN.
Sekilas, tidak ada yang salah dari hal ini. Bukankah
pemerintah wajib membantu terciptanya Pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, sekaligus jujur dan adil?
Lagipula, KPU tidak mungkin menerima dana utama yang
berasal dari pihak swasta atau pihak asing. Mereka jelas
lebih besar memiliki kepentingan terhadap hasil akhir
pemilu. Akan tetapi, benarkah ada jaminan bahwa negara
tidak akan bermain dalam hal ini? Kita tahu bahwa partai
yang memiliki presiden adalah partai yang berkuasa. Lalu,
kita juga memagami bvahwa dalam sejarah sudah terbukti
bahwa semua partai berkuasa akan memanfaatkan
posisinya sebagai “pelaksana hokum”. Jika hukum adalah
kitab suci yang multiinterpretasi, maka pemerintah
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 121/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
113
adalah interpretator utama yang memiliki otoritas untuk
membuat interpretasinya itu menjadi wacana umum.
Kita dapat melihat bagaimana SBY menginterpretasikan
tentang “sumber dana KPU berasal dari APBN” tersebut.
Tarik Ulur Jumlah Uang
Pada Rabu, 31 Oktober 2007, KPU mengusulkan
dana Rp 47,9 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2009
kepada pemerintah27. Rinciannya, untuk tahun 2008,
demi merekapitulasi daftar pemilih, KPU membutuhkan
dana sebesar Rp 18,6 triliun. Untuk operasional Pemilu
pada tahun berikutnya, 2009, KPU harus mendapatkan
dana yang lebih besar lagi, yaitu Rp 29,3 triliun.
Terdapat sembilan komponen yang menyebabkan
anggaran pemilu naik. Pertama, dan Pemilu 2009 tidak
lagi berasal dari APBD, tetapi sepenuhnya bersumber
pada APBN. Kedua, sosialisasi tentang tata cara Pemilu
tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, tetapi juga PPK dan
PPS. Dengan demikian, dengan dalih demi rendahnya
angka golput (dan memang demikianlah tujuan semua
Pemilu), KPU membutuhkan suntikan dana segar untuk
seluruh kekuatannya. Apalagi, untuk Pemilu kali ini
terjadi perubahan cara memilih dari mencoblos menjadi
27 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.
read/tahun/2007/bulan/10/tgl/31/time/-165038/idnews/847024/id-
kanal/10
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 122/148
Muhammad Awan
114
mencontreng. Ketiga, PPS harus mengangkat petugas
pemutakhiran data pemilih. Keempat, Panwaslu akan
diganti dengan Bawaslu dengan masa kerja lima tahun.
Kelima, di lapangan, kenyataannya terjadi banyaknya
pemekaran daerah. Hal ini mau tidak mau akan berkaitan
dengan jumlah TPS. Apalagi, satu TPS akan memuat 500
pemilih. Keenam, semua orang mengetahui bahwa jumlah
penduduk Indonesia jauh lebih besar. Otomatis jumlah
pemilih akan bertambah. Ketujuh, bertambahnya jumlah
anggota DPR dan DPRD. Kedelapan, Tender harga barang
dan jasa yang meningkat. Kesembilan, bertambahnya
tugas KPPS menyerahkan DPT. Lalu, bagaimana reaksi
pemerintah menghadapi hal ini?
Selang beberapa saat, Menteri Dalam Negeri,
Mardiyanto, menyatakan bahwa usulan anggaran tersebut
terlalu besar. Bahkan, sang menteri sempat menyatakan
bahwa efisiensi dana pemilu bisa dilakukan melalui
UU Pemilu yang saat itu masih sedang dalam tahap
pembahasan oleh DPR. Usulan Mendagri di antaranya,
kalau jumlah pemilih dalam TPS ditingkatkan, jumlah
TPS berkurang. Dengan demikian, biaya operasional juga
bisa berkurang28. Selang setengah tahun kemudian, dana
untuk KPU baru cair dengan strategi pelambatan waktu.
28 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.
read/tahun/2007/bulan/11/tgl/02/time/-161200/idnews/847976/id-
kanal/10
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 123/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
115
Pelambatan Waktu
Kita harus menyadari bahwa berdasarkan UU No
10 Tahun 2008, Pemutakhiran DP4 oleh KPU harus
dilakukan 12 bulan sebelum tanggal pelaksanaan Pemilu,
yaitu 9 April 2009. Dengan asumsi bahwa penetapan
tanggal pelaksanaan Pemilu baru berlangsung menjelang
akhir tahun 2008, seharusnya Pemerintah mengetahui
bahwa paling lambat dana APBN harus keluar pada akhir
April 2008. Mengapa demikian? Pasal 115 UU Nomor 27
Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggaran tersebut wajib
dicairkan sesuai dengan tahapan Pemilu.
Pasal 115 Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presidenyang telah ditetapkan dalam Undang-
undang tentang APBN, serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
Logikanya, interpretasi frasa “sesuai dengan
tahapan penyelenggaraan Pemilu” adalah “pada masa
sebelum tahap pertama KPU bekerja untuk Pemilu”
atau sebelum KPU melakukan pemutakhiran DP4. Akan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 124/148
Muhammad Awan
116
tetapi, Pemerintah seolah-olah sengaja memperlambat
cairnya DIPA APBN yang baru terlaksana di KPU pada 25
Juni 2008. Lalu, apa alasan pelambatan ini? Tidak salah
jika kita berhak berasumsi bahwa pemerintah memiliki
rencana terselubung dengan DP4.
Jika kita menggunakan asumsi bahwa pembuatan
DP4 hanyalah akal-akalan SBY dan Demokrat, kita
dapat menemukan asumsi baru bahwa penguluran
waktu keluarnya APBN ini digunakan untuk membuat
pengerjaan verifikasi DP4 (DPS, DPSHP, DPSHPAkhir
hingga DPT) dikerjakan dengan terburu-buru dan tidak
maksimal. Setidaknya, KPU tingkat bawah seperti PPS
dan PPK membutuhkan dana terlebih dahulu sebelum
memverifikasi. Ketika dana tiba, waktupun mepet.
Tidak ada jalan lain selain menggunakan DP4 ciptaan
Departemen Dalam Negeri bagi daerah-daerah yang
bukan kantong Demokrat. Untuk daerah yang merupakan
kantong Demokrat, saatnya mereka menggunakan strategi
pemotongan DPSHP Akhir seperti yang sudah dibahas
pada bab V.
Sementara itu, menjelang Pemilu 2009, Presiden
menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang
bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Perpres Nomor 4 tahun
2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 125/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
117
Pemilihan Umum 2009. Alasan penerbitan kedua Perpres
ini adalah desakan dari KPUD dan beberapa pihak yang
berkepentingan dengan Pemilu. Maklum, berdasarkan
Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2007 di atas, tidak ada
dasar bahwa Pemerintah Daerah “wajib” atau “berhak”
mendanai KPUD. Semua uang hanya bersumber pada
APBN.
SBY mengambil jalan tengah. Dalam Perpres
Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Daerah wajib
membantu KPU di tingkat Kecamatan dan kelurahan (PPK
dan PPS). Bantuan tersebut termaktub dalam empat hal
dalam Pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut.
Pasal 21) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
memberikan dukungan kelancaran
penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2009 berkaitan dengan:a. pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitandengan Pemilu;
a. kelancaran transportasi pengiriman
logistik Pemilu;
c. monitoring kelancaranpenyelenggaraan Pemilu;d. kegiatan lain sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan Pemilu.2) Pemberian dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 126/148
Muhammad Awan
118
kerja sama antara Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umumprovinsi dan Komisi Pemilihan Umum
kabupaten/kota dengan Pemerintah danatau Pemerintah Daerah sesuai Pasal 121
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3) Dukungan kelancaran penyelenggaraanPemilihan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkanpermintaan dari Komisi Pemilihan
Umum dan atau Komisi PemilihanUmum provinsi dan atau Komisi
Pemilihan Umum kabupaten/kotakepada Pemerintah dan atau PemerintahDaerah.
Sementara itu, berkaitan dengan keuangan, kita bisa
melihat Pasal 12 hingga 13 Perpres Nomor 2 Tahun 2009.
Pasal 12(1) Honorarium staf sekretariat PPK,
sekretaris PPS, staf sekretariat PPS, danstaf secretariat PPL didanai dari dan atas
beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara c.q. Anggaran Komisi PemilihanUmum.
(2) Besarnya honorarium untuk staf
sekretariat PPK, sekretaris PPS, dan stafsekretariat PPS ditetapkan oleh KomisiPemilihan Umum setelah mendapatkan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 127/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
119
persetujuan Menteri Keuangan.(3) Besarnya honorarium untuk staf
sekretariat PPL ditetapkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum setelahmendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan.
Pasal 13Belanja operasional sekretariat PPK,
PPS, dan PPL didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c.q. Anggaran Komisi Pemilihan Umum.
Akan tetapi, pada kenyataannya, dana yang
didapat setiap KPUD sangat kecil. Jumlahnya hanya Rp
100.000.000,00 untuk setiap KPU tingkat Provinsi29.
Jumlah dana ini jelas jauh dari kemungkinan “layak”
untuk digunakan. Menanggapi hal itu, KPUD Jawa Baratmenyatakan bahwa dana tersebut tidak akan mencukupi
pembiayaan seluruh pelaksanaan Pemilu. Ketuanya, Ferry
Kurnia Rizkyansyah, mendesak pemerintah pusat dan
KPU segera merevisi Perpres Nomor 2 Tahun 2009 di atas.
Peraturan tersebut akan berdampak pada menurunnya
kualitas penyelenggaraan pemilu.Dengan dana yang datang terlambat dan serba
terbatas, kita bisa membandingkan keadaan ini dengan
29 Diambil dari http://politik.vivanews.com/news/
read/27236kpud__dana_apbn_tak_-cukup_untuk_pemilu_2009
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 128/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 129/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
121
DPR, yang di dalamnya ada musuh bebuyutan SBY,
FPDI-P. Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana
SBY mengerjai hukum yang dibuat pada masa Megawati
Soekarno Putri, berkuasa.
Ada Apa di dalam Perppu Nomor 4 Tahun 2008?
Sejak SBY menjadi Presiden RI untuk masa
jabatan yang kedua, banyak yang mengangkat masalah
Bank Century. DPR yang katanya memihak pada
para konstituen mereka pun berniat menyelidikinya.
Akibatnya, kita seperti melihat acara reality show di TV.
Sidang Panitia Khusus (Pansus) DPR ditayangkan secara
live. Adegan- pembantaian Boediono dan Raden Pardede
ditampilkan secara detail. Kita terkagum oleh kehebatan
Marsillam Simanjuntak sendirian melawan keroyokan
anggota Pansus. Akhirnya, kita tercengang melihat Ruhut
Sitompul yang tampil sebagai “penegak hokum” di rapat
Panitia Khusus tersebut.
Apa sih permasalahan utama dari Bank Century?
Apakah hanya masalah seorang pemilik bank yang “tega”
merampok banknya sendiri? Apakah hanya masalah bank
tersebut adalah tempat pencucianuang? Sebelum kita
melihat lebih jauh tentang bank tersebut, kita akan melihat
Perppu Nomor 4 Tahun 2008. Perppu ini ditetapkan dan
diundangkan pada 15 Oktober 2008.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 130/148
Muhammad Awan
122
Sepanjang akhir tahun 2008, terjadi “keributan
kecil” di DPR. Puncaknya, pada pertengahan Desember.
Saat itu, DPR tengah dibuat berpikir keras dengan tiga
sodoran Perppu Pemerintah yang ditujukan dalam
rangka mencegah dan menangani kemungkinan adanya
dampak krisis global. Pada 3 Desember 2008, pemerintah
menggajukan tiga RUU tersebut kepada DPR. Ketiga RUU
itu adalah sebagai berikut.
1. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun
2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23
tahun 1999 tentang BI;
2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas UU Nomo 3 tahun
2008 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun
2004 tentang LPS;
3. RUU Penetapan Perppu Nomor 4 tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(JPSK).
Tidak ada yang mempermasalahkan penetapan Perppu
Nomor 2 dan No mor 3 Tahun 2008 menjadi Undang-
Undang. Akan tetapi, Perppu Nomor 4 menjadi polemik.
Alasannya, Perppu tersebut membuat otoritas Menkeu
dan Gubernur RI tidak dapat disentuh hukum.
Awalnya, fraksi yang terang-terangan menolak
Perppu Nomor 4 adalah FPDI-P, FPAN, dan Fraksi Bintang
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 131/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
123
Pelopor Demokrasi30. Barangkali wajar jika FPDI-P menolak
semua hal yang diajukan pemerintah sesuai dengan
semangat mereka sebagai oposisi. Akan tetapi, mengapa
FPAN juga ikut-ikutan menolak? Bukankah kader mereka,
Hatta Rajasa, tengah menikmati masa bulan madu di istana
sebagai Mensesneg? Dari hal ini saja, kita dapat melihat
bahwa mulai ada riak-riak kecil di tubuh PAN. Setidaknya,
dari penolakan FPAN atas Perppu Nomor 4 Tahun 2008,
ada dua matahari di partai berlambang matahari tersebut.
Matahari pertama adalah Amien Rais, sang pendiri yang
tidak mau tunduk kepada SBY. Matahari kedua, matahari
yang lebih dominan, adalah Hatta Rajasa, yang akhirnya
menjadi ketua PAN selang setahun kemudian.
Terlepas dari konflik di tubuh FPAN tersebut, ada
dua fraksi yang menyetujui Perppu Nomor 4 tahun 2008.
Salah satu dari dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai
Demokrat. Yang menarik, fraksi berikutnya adalah Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera. Barangkali saat itu PKS tengah
melakukan lobby kepada Demokrat untuk pemerintahan
2009—2014. Kedua fraksi tersebut dapat menerima dan
menyetujui Perppu tentang JPSK ini untuk ditetapkan
menjadi UU.
Di luar kedua pihak yang setuju dan tidak, terdapat
30 Diambil dari http://www.detiknance.com/
read/2008/12/18/18084-5/1056084/4/perpu-jpsk-masih-tetap-berlaku
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 132/148
Muhammad Awan
124
pihak antara yang sepertinya sengaja mengambangkan
suara demi mengintip peluang. Dua fraksi, Fraksi Partai
Golkar dan FPKB, belum dapat menyetujui penetapan
Perppu Nomor 4 2008 menjadi UU. Sementara itu, FPPP
dan FPDS menyatakan masih memerlukan pembahasan
lebih mendalam.
Akan tetapi, lupakan kubu-kubu tersebut. Peta
politik fraksi-fraksi di DPR menjadi berimbang pada titik
akhir. Tiga kubu di atas menjadi sebagai berikut.
1. Kubu yang menyetujui Perppu JPSK: FPDemokrat,
FPPP, FPDS, dan FPKS;
2. Kubu yang menolak Perppu JPSK: FPDI-P, FPAN,
FPBR, dan FKB;
3. Kubu yang belum menyetujui Perppu JPSK: FPG
dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.
Dengan demikian, DPR yang menerima sodoran Perppu
Nomor 4 Tahun 2008 belum menolak sekaligus belum
menerima pemberlakuan Perppu ini. Keadaannya bukan
100% menolak, tetapi abu-abu. Selanjutnya, keadaan
“hukum” semacam ini telah dirincikan dalam UU Nomor
10 Tahun 2004 yang dibuat pada masa pemerintahan
Megawati Soekarno Putri.
Mengakali Waktu
Definisi Perppu menurut UU Nomor 10 Tahun 2004
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 133/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
125
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Dengan patokan UU ini, SBY menginterpretasikan bahwa
pada akhir 2008 terjadi kegentingan yang memaksa, yaitu
krisis keuangan global. Dengan demikian, secara formal ia
berhak menerbitkan Perppu. Selanjutnya, menurut pasal
25 UU Nomor 10 Tahun 2004, Perppu usulan presiden
tersebut dialirkan ke dalam pertempuran di DPR.Pasal 25
1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang harus diajukan ke Dewan PerwakilanRakyat dalam persidangan yang berikut.2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam bentukpengajuan rancangan undang-undang
tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti undang-undang menjadi undang-
undang.3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ditolak Dewan PerwakilanRakyat, maka Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang tersebut tidakberlaku.
4) Dalam hal Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang ditolak Dewan PerwakilanRakyat, maka Presiden mengajukanrancangan undang-undang tentang
pencabutan peraturan pemerintah penggantiundang-undang tersebut yang dapatmengatur pula segala akibat dari penolakantersebut.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 134/148
Muhammad Awan
126
Kesalahan DPR pada saat menerima sodoran
Perppu Nomor 4 Tahun 2008 adalah tidak dengan bulat
memutuskan menerima atau menolak Perppu buatan
SBY tersebut. Dengan demikian, pada masa penerbitan
Perppu Nomor 4 Tahun 2008, dasar hukum yang berlaku
adalah Perppu tersebut. Oleh karena itu, meskipun kelak
diungkapkan bahwa Perppu ini bertentangan dengan
UU Nomor 31 Tahun 1999, tidak ada yang salah dengan
pelaksanaan Perppu tersebut. Gampangnya, saat itu,
ketika persetujuan masih mengambang, Pemerintah
tidak salah melakukan tindakan apapun berkaitan dengan
Perppu.
Lalu, sebenarnya ada apa dengan Perppu Nomor
4 Tahun 2008? Mengapa beberapa fraksi menolaknya?
Permasalahan mendasarnya adalah kewenangan KSSK
atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pada pasal 5
Perppu tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam
anggota KSSK hanyalah Menteri Keuangan (jabatannya
adalah Ketua merangkap anggota) dan Gubernur Bank
Indonesia (jabatannya hanya anggota). Keanggotaan KSSK
yang hanya terdiri dari dua orang ini jelas memungkinkan
adanya keputusan sepihak atau keputusan pesanan
presiden yang tinggal dirapatkan secara internal oleh
Menkeu dan Gubernur BI beserta orang-orang yang
ditunjuk untuk membantu mereka.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 135/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
127
Pasal 5Untuk mencapai tujuan Jaring
Pengaman Sistem Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk KomiteStabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya
disebut KSSK yang keanggotaannya terdiridari Menteri Keuangan sebagai Ketuamerangkap Anggota dan Gubernur BankIndonesia sebagai Anggota.
Kewenangan KSSK yang paling penting berkaitan
dengan bank-bank di Indonesia adalah kewenangan yang
tertuang dalam Pasal 11 Perppu yang sama. KSSK berhak
menentukan bank mana yang berkondisi berdampak
sistemik atau tidak. Tolak ukurnya adalah bank tersebut
mengalami kesulitan likuiditas.
Pasal 11(1) Dalam hal terdapat bank yang mengalami
kesulitan likuiditas yang ditengaraiBerdampak Sistemik oleh BankIndonesia, KSSK memutuskan kondisibank tersebut Berdampak Sistemik atau
tidak Berdampak Sistemik.
Selanjutnya, KSSK atau badan berkait yang
melaksanakan tugas berkaitan dengan jaring pengaman
sistem keuangan dijamin tidak akan tersentuh hukum.
Hal tersebut dijamin dalam Pasal 29 Perppu yang sama.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 136/148
Muhammad Awan
128
Pasal 29Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,dan/atau pihak yang melaksanakan tugas
sesuai Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang ini tidak dapat dihukum
karena telah mengambil keputusan ataukebijakan yang sejalan dengan tugas danwewenangnya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini.
Dengan aturan yang membebaskan KSSK di atas,
mudahnya, apapun tindakan KSSK, tindakan tersebut
selamanya akan benar. Entah tindakan tersebut melanggar
hukum lain atau tidak, selama Perppu JPSK tersebut
belum ditolak DPR atau belum kadaluwarsa, tindakan
mereka legal dan benar. Mengapa demikian?
Ingatlah bahwa Perppu Nomor 4 Tahun 2008
diusulkan pada 15 Oktober 2008. Batas waktu penolakan
dan penerimaan sebuah Perppu adalah tiga bulan. Jika
dalam kurun waktu tiga bulan Perppu Nomor 4 Tahun
2008 tidak disahkan menjadi UU, Perppu tersebut
otomatis akan gugur. Artinya, batas akhir pengesahan
atau penolakan Perppu adalah 15 Januari 2009.
Lalu, coba kita memperhatikan keputusan KSSK
tentang Bank Century yang berdampak sistemik. Putusan
tersebut dilangsungkan pada Oktober hingga Desember
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 137/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
129
2008. Jadi, Menkeu dan Gubernur BI saat itu berada
dalam status kebal hukum.
Mencurangi Undang-Undang
Ketentuan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 yang
membebaskan KSSK dari hukum ini sebenarnya
bertentangan dengan Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001
yang berbunyi, “setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah)”.
Dari titik ini, tentu saja kita perlu curiga pada satu
hal. Mengapa KSSK yang keputusannya bisa jadi merugikan
atau menguntungkan negara, bisa mendapat hak untuk
kebal hukum? Padahal, aturan sebenarnya berdasarkan
UU 31 Tahun 1999, jika KSSK terbukti bersalah, mereka
bisa dijebloskan ke penjara bahkan hingga 20 tahun.
Dari kacamata penuh kecurigaan, patutlah kita berkata
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 138/148
Muhammad Awan
130
bahwa “ada apa-apa yang sangat penting” yang sedang
diselamatkan KSSK saat itu. Dengan melihat kenyataan
di lapangan, kita patut curiga bahwa “apa-apa yang
sangat penting” itu berkaitan dengan Bank Century yang
dianggap gagal dan berdampak sistemik. Pertanyaannya,
apakah “apa-apa yang sangat penting” itu?
Meraba Cara Mengakali UU Nomor 2 Tahun 2008
Sejenak kita akan beralih pada larangan-larangan
terhadap Partai politik yang termaktub dalam Pasal 40
ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2008. Dalam ayat tersebut,
semua partai dilarang untuk menerima dana dari pihak
asing, sumbangan dari perseorangan atau perusahaan
yang jumlah uang sumbangannya melebihi batas, dan
dana dari BUMN atau BUMD.
Pasal 40
3) Partai Politik dilarang:a. menerima dari atau memberikan
kepada pihak asing sumbangan dalam
bentuk apa pun yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima sumbangan berupa uang,
barang, ataupun jasa dari pihakmanapun tanpa mencantumkanidentitas yang jelas;
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 139/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
131
c. menerima sumbangan dari
perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang
ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan;d. meminta atau menerima dana dari
badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, dan badan usahamilik desa atau dengan sebutan
lainnya; ataue. menggunakan fraksi di Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten/kota sebagai sumberpendanaan Partai Politik.
4) Partai Politik dilarang mendirikanbadan usaha dan/atau memilikisaham suatu badan usaha.
Lalu, bagaimana cara mengakali ketentuan-
ketentuan di atas? Mudah saja. Pertama, dana dari pihak
asing tidak perlu diberikan secara langsung kepada sebuah
partai politik. Pihak asing cukup menyetor dana kepada
seseorang yang memangku salah satu jabatan di partai
tersebut; sekecil apapun jabatan tersebut. Toh, transfer
uang ke rekening pribadi boleh-boleh saja. Selanjutnya,
agar tidak dicurigai, jika dana tersebut terlalu besar, pihak
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 140/148
Muhammad Awan
132
asing tinggal mengirim “potongan-potongan” uangnya ke
rekening pribadi si A, si B, dan si C yang terlibat dalam
partai politik yang dituju pihak asing tersebut. Kalau perlu
lebih aman, pihak asing itu tinggal membuat rekening
baru yang tidak mencantumkan nama perusahaan (jika
pihak asing tersebut adalah perusahaan), dan sebagainya.
Pola yang sama bisa berlaku pada seorang
pengusaha yang membutuhkan keamanan dalam lima
tahun ke depan. Ia bisa saja menyumbangkan uangnya
sekaligus kepada partai-partai yang kira-kira akan
menang di Pemilu 2009. Caranya mudah. Ia memiliki
banyak anak perusahaan dan tinggal memanfaatkan anak-
anak perusahaannya itu untuk mengirimkan uang yang
sumbernya hanya satu pengusaha kaya saja. Tentu trik
ini bisa ditambah dengan trik-trik lain dengan memilih
orang-orang tertentu yang menduduki jabatan di sebuah
partai politik akan lebih memuluskan keadaan.
Trik berikutnya adalah trik menghadapi larangan
bahwa partai politik dilarang untuk mendirikan badan
usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
Adakah larangan untuk para petinggi partai tersebut
untuk memiliki badan usaha yang diusahakan secara
pribadi? Jika tidak demikian adakah larangan untuk istri
para petinggi partai tersebut untuk memiliki sebuah
badan pengajian yang mempunyai perputaran kotak amal
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 141/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
133
dengan jumlah uang yang besar? Tentu semua berhak
memberikan sumbangan bagi sesuatu yang disukainya.
Untuk semua ini, pelaku trik membutuhkan
sebuah bank yang kira-kira mampu dan mau menjadi
bunker penyembunyian uang illegal sebuah partai politik.
Bank ini harus dijaga agar tidak sampai bangkrut apapun
yang terjadi. Caranya mudah. Jika bank tersebut memiliki
kemungkinan bangkrut, pendukung partai yang duduk
di Bank Indonesia tinggal menyetorkan data bahwa bank
tersebut bisa jadi gagal dan berdampak sistemik. Petinggi
BI bisa saja tahu atau tidak tahu tentang trik ini. Akan
tetapi, seandainya tidak tahu sekalipun, Gubernur BI
perlu segera melakukan rapat dengan Menteri Keuangan
demi menghadapi masalah ini. Intinya, sebuah bank perlu
diselamatkan.
Demikianlah. Kita pasti mengetahui bank yang
mana yang bisa dikategorikan sebagai bank tempat
penyimpanan semua “kegiatan kotor” sebuah partai
tersebut. Kita juga sudah tahu bahwa yang mungkin
memanfaatkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Perppu
Nomor 4 Tahun 2008 sepanjang 2008 hingga 2009
hanyalah partai yang berkuasa, partai yang memerintah.
Kita tahu siapa partai tersebut dan kita pasti juga tahu
seperti apakah aslinya Bank Century yang kini berganti
nama menjadi Bank Mutiara tersebut.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 142/148
Muhammad Awan
134
Raja Yang Menyodorkan Benteng untuk Tumbal?
Saat ini, kasus Bank Century yang awalnya hanya
berkaitan dengan tempat persembunyian uang bagi
Demokrat telah dipolitisasi oleh beberapa kalangan yang
berkepentingan dengan SBY. Kita bahkan dapat melihat
bagaimana Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk DPR
untuk menyelidiki hal ini begitu giat untuk menjatuhkan
lawan politik atau malah merayu Demokrat.
Akan tetapi, yang perlu dicatat, susah melihat
kemungkinan SBY akan bertanggungjawab dengan
penerbitan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 nya.
Entah mengapa, tidak ada fraksi di DPR yang mau
mempertanyakan hak SBY membuat keputusan agar
orang-orang KSSK menjadi kebal hukum. Yang terjadi
adalah sebaliknya. Menteri Keuangan dan Gubernur
BI seperti diincar untuk dijatuhkan. SBY tentu saja bisa
menyodorkan mereka sebagai tumbal. Akan tetapi,
apakah SBY akan sejahat itu untuk menutupi kecurangan
Demokrat?
Kecenderungannya, Fraksi Demokrat lebih suka
menimpakan kesalahan pada pihak yang mungkin bisa
sekalian dihitamkan. Achsanul Qosasi, anggota Panitia
Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Demokrat,
menyatakan Bank Century mengandung masalah sejak
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 143/148
Noda Hitam Hukum Indonesia
135
awal pembentukannya31. Izin merger tiga bank yakni CIC,
Danpac dan Pikko menjadi Bank Century seharusnya tidak
pernah keluar.
Secara keseluruhan, setelah menjatuhkan vonis
bersalah kepada Bank Century, Demokrat menambahkan
bahwa BI bertindak lalai karena mengizinkan bank
tersebut berdiri. Strategi ini tampaknya hanya upaya
mengalihkan perhatian agar aliran dana kampanye
mereka tidak tersentuh. Demikianlah. Untuk sebuah
kesalahan yang dibuat bersama, ada pihak yang tidak mau
menanggungnya. Mereka lebih suka untuk berdiri di atas
penderitaan pihak lain.
31 Diambil dari http://blogbarengus.blogspot.com/2010/02/de-
mokrat-century-bermasalah-sejak.html
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 144/148
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 145/148
HUKUM SEBAGAI PANGLIMA
PERANG?
“Dalam penegakan hukum. SBY tidak
pernah sekalipun mengintervensi. Marilah,
kita jadikan hukum sebagai panglima.” (Ruhut
Sitompul)
Ruhut Sitompul, anggota DPR periode 2009 hingga
2014 Fraksi Demokrat, berkata bahwa politik memang
kejam. Contohnya adalah si Poltak sendiri. Dengan segala
kontroversinya, entah bagaimana Ruhut sukses mengubah
investigasi Pansus Century menjadi pengadilan etika.
Rakyat gerah dengan aksi anggota Pansus yang gemar
mengadili orang-orang yang sudah dicurigai lebih dahulu
sebagai orang bersalah. Akibatnya, gerakan Pansus tidak
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 146/148
Muhammad Awan
138
akan lebih dari sekadar memberi rekomendasi kepada
pemerintah.
Contoh cara kerja Ruhut Sitompul di Pansus
tersebut berkorelasi penuh dengan hal-hal yang kita
bicarakan sepanjang buku ini. Hukum ternyata tidak
dapat ditegakkan sepenuhnya. Meskipun pemerintah
selalu menganjurkan lawan-lawan politiknya agar
menjadikan hukum sebagai panglima, kenyataannya
banyak ketimpangan yang terjadi. Dengan slogan yang
selalu digembar-gemborkan, yaitu tampil santun, SBY
justru memiliki pekerjaan rumah yang sedemikian berat
untuk menuntaskan permasalahan hukum di Negara yang
dipimpinnya. Rakyat masih dikerjai demi kepentingan
pebisnis, Pengawas Pemilu dibuat tidak berkutik, DPT bisa
diakali demi perolehan suara, dan ada saja cara mengakali
agar Perppu bisa mengatasi Undang-Undang dalam kurun
waktu tertentu.
Dapatlah dikatakan sebagai kesimpulan bahwa
Republik Indonesia yang sering dilabeli sebagai negara
hukum terus terjepit oleh para pencipta hukumnya.
Mereka adalah para pilihan rakyat yang menjadikan
hukum menjadi panglima perang untuk menghadapi lawan
politik mereka. Lalu, adakah yang mampu mengembalikan
hukum sebagai panglima perang melawan ketidakadilan
dan korupnya pengendali hukum? Hanya kitalah yang
mengetahui jawabannya.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 147/148
ANTASARIHero to Zero
Membongkar Konspirasi HitamMenghancurkan KPK
Penulis :E. Anang P.
Tebal : xii + 168 halaman
Cetakan :I - 2010
ISBN :978-979-3065-33-5
Penerbit :NAVILA IDEA
Gebrakan Antasari Asharbersama KPK membuat gerah
banyak kalangan. Mulai dari
pejabat, anggota DPR, penegakhukum sampai konglomerathitam kelimpungan. Para
koruptor seperti tikus yang sulitlagi melarikan diri. Jerat yang
dipasang KPK terbukti ampuh.Tikus-tikus pemakan uang
rakyat pun sudah banyak yang
masuk penjara.
Sampai akhirnya terbunulahNasrudin Zulkarnaen. Tanpa
bukti-bukti yang jelas Antasarilangsung dijadikan otak di balikpembunuhan. Aroma konspirasi
pun segera menyeruak. Parakoruptor bersatu menjegal
Antasari. Persidangan yangdigelar menunjukkan konspirasi
itu. Namun sampai Antasaridivonis, siapa di belakang semua
skenario itu tak terungkap.Siapa saja yang terlibat dalam
konspirasi? Apakah ada diantara mereka berasal dari
kejaksaan dan kepolisan? Siapasaja konglomerat hitam yangterlibat? Buku ini memberikan
jawabannya.
8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 148/148
Kematian Kartini mengejut-
kan. Dua hari setelah melahir-kan anak pertamanya, ia me-ninggal. Usianya masih muda.Secepat itu ia meninggalkancita-citanya untuk selaman-
ya. Kecurigaanpun menyeruak.Benarkah ia diracun sehinggaajal menjemput?
Buku ini membuka kotakPandora kematian Kartini.Fakta-fakta diungkap untukmengetahui penyebab kema-tian Kartini yang sebanarnya.Kebenaran baru pun diungkap
top related