NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA …kalipucangwetan-batang.desa.id/wp-content/uploads/... · (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa
Post on 31-May-2020
15 Views
Preview:
Transcript
NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2011 - 2015
DESA : ISER KECAMATAN : PETARUKAN KABUPATEN : PEMALANG
103
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA KALIPUCANG WETAN Alamat : Jl. Mataram No. 06 Batang
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
PERATURAN DESA
NOMOR : 05 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa
yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan
kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud
huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut
diperlukan keputusan kepala desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan
rekomendasi dan petunjuk teknis.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Neagara Republik
Indonesia Nomor 4438 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2007 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 5 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
5 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah
Kabupaten 7 Tahun 2007 Nomor Seri D Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sumber
Perndapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9
Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH ( RPJM-DESA)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
(1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Kalipucang wetan dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kalipucang wetan
(2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
(3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
(4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan
merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang
menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah
kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,
program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program
prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
(6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).
(7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang
selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.
(8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota
masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan
masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
partisipatif.
(9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data
dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi
desa.
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 2
(1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
(2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh
LPM/LKMD;
(3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala
desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
(4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan
Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan
pembangunan desa;
(5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa
mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
(6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
(7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5),
maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD
dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara
penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang
dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
(8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa
atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.
BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 3
(1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk
mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam
forum Musrenbang-Desa;
(2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan
pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh
keputusan kepala desa.
24
Pasal 5
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini
dengan menempatkannya dalam lembaran desa.
Ditetapkan di Desa Kalipucang wetan
pada tanggal 11 Desember 2013
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
TTD
M U N D A K I R
Diundangkan di Desa
Pada tanggal 11 Desember 2013
Sekretaris Desa
TTD
( ACHMAT FATHUR ARIFIN )
LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR : 01
TANGGAL : 15 Desember 2013
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang / Pendahuluan
1.2 Landasan Hukum
1.3 Pengertian
1.4 Tujuan dan Manfaat
BAB II PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Geografis
2.1.3 Demografi
2.1.4 Keadaan Sosial
2.1.5 Keadaan Ekonomi
2.1 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III POTENSI DAN MASALAH
3.1 Potensi
3.2 Masalah
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1 Visi dan Misi
4.1.1 Visi
4.1.2 Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah
4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
1. Peta Desa
2. Matrik Program/kegiatan 5 tahun
3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Foto Kegiatan/Foto Desa
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang
Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana
dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana
bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah
desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan
partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa,
maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan
Desa (RKP Desa).
RPJM Desa Kalipucang Wetan ini merupakan rencana strategis Desa
Sejahtera untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut
nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan
perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan
dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi
kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan
pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang
baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.
1.2 Landasan Hukum
20. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
21. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757 );
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
32. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009;
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
35. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D
Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomr 5 Tahun 2007 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri E
Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E );
41. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun .2010 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2008 Nomor Nomor 9 Seri E Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
Nomor 1);
44. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
Nomor Nomor 12 Seri D Nomor 1);
45. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E nomor 2);
46. Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 9);
47. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
15 Seri E Nomor 10);
48. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
1.3 Pengertian
Dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang dimaksud dengan :
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
(APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bias berbentuk dana
Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah
kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program program
prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-
Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan
kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
9. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan
kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah
jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi,Kabupaten/Kota),
APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
10. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat,
dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah
lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa
yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
(MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak
yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati
rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
13. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
(APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) Desa Kalipucang Wetan ini mempunyai tujuan dan
manfaat sebagai berikut:
1. Tujuan RPJM Desa
a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa
dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5
tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan
maupun Kabupaten.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Kalipucang
Wetan Kecamatan Batang
c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kalipucang Wetan
Kecamatan Batang
2. Manfaat RPJM Desa
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan
pembangunan desa.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan
program pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.
BAB II
PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
Desa Kalipucang Wetan merupakan salah satu Desa yang masuk
wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Nama Desa Kalipucang Wetan terbentuk sejak kerajaan Mataram
saat itu di bawah Sultan Agung dan juga Gubernur pesisir Jawa serta
Adipati Kendal. Sultan Agung pada saat itu sedang berupaya mengusir
kompeni di Batavia, memerlukan dukungan persediaan pangan dalam
jumlah besar, untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan mataram
yang bergerak ke Batavia melalui jalur pantura.Sultan Agung
memerintahkan seluruh adipati yang dilalui untuk mencetak sawah-sawah
dan menanam padi. Persoalan muncul karena untuk mengairi sawah yang
luas di desa Kalisalak,kalisari,Kasepuan dan Kalipucang wwetan,
diperlukan pasokan air sepanjang tahun. Selain persoalan air , mereka
juga harus menghadapi Raja Uling Drubikso yang menguasai kawasan
sungai Lojahan.
Di sepanjang sungai yang mengairi persawahan tersebut terdapat
banyak pohon jambe ( pucang ) dan di desa terdapat makam wali
Akhirnya dinamakan Walipucang atau yang sekarang disebut Kalipucang
.
Mulai tahun 2013 sampai sekarang desa Kalipucang Wetan di
pimpin oleh Bapak Mundakir .Mata pencaharian dari sebagian penduduk
Desa Kalipucang Wetan merupakan Petani dan Buruh tani, pertukangan
dan Konveksi mengingat Desa Kalipucang Wetan merupakan Desa
Agraris. Luas wilayah Sawah di Desa Kalipucang Wetan seluas 65,531
ha yang merupakan salah satu sentra penghasil beras di Kecamatan
Batang sebesar 25 % dari produksi beras di Kecamatan Batang
2.1.2 Geografi
• Letak dan Luas Wilayah
Desa Kalipucang Wetan merupakan salah satu dari 13 desa
di wilayah Kecamatan Batang ,yang terletak 2 Km ke arah
Barat dari kota kecamatan. Desa Kalipucang Wetan
mempunyai luas wilayah seluas 52 hektar.
• Iklim
Iklim Desa Kalipucang Wetan, sebagaimana desa-desa lain di
wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan,
hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola
tanam yang ada di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang
• Pola Penggunaan Tanah
Penggunaan tanah di Desa Kalipucang Wetan. sebagian besar
diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya
untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-
fasilitas lainnya.
2.1.3 Demografi
Desa Kalipucang Wetan mempunyai jumlah penduduk 3178
Jiwa, yang tersebar dalam 2 wilayah RW dengan perincian
sebagaimana tabel;
Tabel 1
Jumlah Penduduk menurut RW dan jumlah RT di Desa
Kalipucang Wetan Kecamatan Batang
NO RW JML RT JUMLAH
PENDUDUK
1 1 5 1374 jiwa
2 2 5 1361 jiwa
Jumlah 10 RT 2731 Jiwa
2.1.4 Keadaan sosial
• Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalipucang Wetan
adalah sebagai berikut :
Tabel 2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalipucang Wetan
Kecamatan Batang
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH
1 SD 375
2 SMTP 195
3 SMTA 102
4 DIPLOMA 10
5 SARJANA/PASCASARJANA 29
Jumlah 711
2.1.5 Keadaan Ekonomi
• Mata Pencaharian
Desa Kalipucang Wetan merupakan kawasan desa Agraris,
maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :
109 Tabel 3
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa
Kalipucang Wetan Kecamatan Batang
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH
1 Petani 27
2 Pedagang 47
3 Buruh 369
4 TNI/POLRI/PNS 21
5 Wiraswasta 39
Jumlah 503
• Pemilikan Ternak
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa
Kalipucang Wetan adalah sebagai berikut :
109 Tabel 4
Kepemilikan Ternak Desa Kalipucang Wetan
Kecamatan Batang
NO JENIS TERNAK JUMLAH
1 Ayam/itik 3681
2 Kambing 67
3 Kelinci 17
4 Angsa 13
5 Lain-lain
3778
Jumlah
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
Desa Kalipucang Wetan membawahi 4 dusun, yang terdiri dari: 2
RW dan 10 RT
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Desa Kalipucang Wetan menganut sistem kelembagaan
pemerintahan desa dengan pola minimal/maksimal, selengkapnya
dapat dilihat dengan struktur sebagai berikut :
___ -------------
NI
KEPALA DESA
MUNDAKIR
BPD
SEKDES
FATHUR.A
KASI
PEMERINTAHAN
NUR SULASIH
KASI
KESRA
TONTOWI
KASI
TRANTIB
KUSNOTO
KASI
PEMB.
ACHWAN
KASI
PENGAIRAN
SABAR. H
KAUR
KEUANGAN
EKO SUDIYANTO
KAUR
UMUM
BAMBANG. E
KADUS 1
RISWANDI
KADUS 2
SUWARTO
KADUS 3
E. SUHESTI KADUS 4
TEGUH. S
BAB III
POTENSI DAN MASALAH
3.1 Potensi
Desa Kalipucang Wetan yang berada di wilayah Kecamatan Batang
terletak 3 km ke arah Barat dari kota kecamatan. Desa Kalipucang Wetan
yang mempunyai luas wilayah seluas 134.995 hektar, merupakan desa
yang mempunyai potensi di bidang pertanian dan industri rumah tangga
dan Industri makanan kecil. Dari 145.899 hektar lahan yang ada, sebesar
65.531 Ha merupakan lahan sawah dan sebesar 80.368 Ha merupakan
lahan Bukan sawah. Dari lahan sawah tersebut, keseluruhannya adalah
lahan sawah yang sebagian masih beririgasi tradisional.
Hasil pertanian tahun 2013, untuk lahan sawah seluas 1 ha,
diproduksi padi sebanyak 65 kw, sehingga dapat dihitung bahwa tingkat
produktifitas padi sebesar 65 kw/ha, atau sebesar 65 % dari jumlah
produktifitas padi di tingkat (Kecamatan Batang/kabupaten Batang)
Pada sektor industri, industri yang berada di Desa Kalipucang Wetan
adalah industri Konveksi, yang memproduksi jenis-jenis celana jeans
Jumlah industri keseluruhan sebanyak 5 Home industri dengan omzet
perdagangan berkisar antara Rp12.500.000./ hari
3.2 Masalah yang Dihadapi Desa
Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati
masalah sebagai berikut:
NO URAIAN LOKASI
1 URUSAN WAJIB
1.01 Pendidikan
Kesejahteraan Guru Madrasah/TPQ/R.A
masih minim
TPQ / R.A Sunan
Kalijogo
TPQ Miftahul Huda
Masih ada anak putus sekolah tingkat SD
Dukuh Mataram I
Dukuh Mataram II
Kurang sadarnya orang tua tentang wajib
belajar 9 tahun Se Kalipucang Wetan
Bidang kesenian tradisional kurang
berkembang Se Kalipucang Wetan
1.02 Kesehatan
Belum adaanya gedung Polindes Desa Kalipucang
Wetan
RTM banyak yang tidak mendapatkan
Jamkesmas Se Kalipucang Wetan
Masih ada warga jompo RTM kurang gizi Se Kalipucang Wetan
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang
bahaya miras dan narkoba Se Kalipucang Wetan
Belum adanya Pos Kesehatan di Wilayah
Dukuh Mataram
Dukuh Mataram I
Dukuh Mataram II
Dukuh Mataram III
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
kegiatan posyandu Se Kalipucang Wetan
Belum adanya ambulan desa untuk
mengantar orang sakit ke Rumah sakit
Desa Kalipucang
Wetan
Mengektifkan FKD dalam rangka tanggap
darurat dan konsultasi kesehatan Se Kalipucang Wetan
1.03 Pekerjaan Umum
Pengaspalan Jalan Mataram Raya,aspal
jalan yang ada rusak parah Jalan utama desa
Talud sepanjang Jalan Mataram Raya Jalan Utama Desa
Penerangan Jalan Mataram Jalan utama
desa,Mataram I,V
Pengaspalan jalan penghubung ke desa
Kalipucang kulon Jalan Desa
Pengaspalan Jalan Mataram V Jalan Desa
Peninggian Jalan Mataram Raya Jalan utama desa
Pavingisasi Jalan Tembus Se Kalipucang Wetan
Saluran pembuangan limbah keluarga
banyak yang rusak Se Kalipucang Wetan
Masih banyak warga yang belum memiliki
MCK / jamban keluarga RW 1 RW 2
Saluran air tersier belum semuanya di
bangun, Petani sering mengalami
kekurangan air pada musim kemarau
Gapoktani Sri rejeki
dan Sri Murni
Renovasi Jembatan RT 01/01,
RT 01/02
Pengerukan sungai Desa Kalipucang
wetan
Pembangunan gapura di setiap gang masuk
desa
Gang Mataram 1,2 dan
3,4
Pembangunan Jalan Makam Makam Siwungu &
Makam Dhowo
Renovasi rumah geranda Makam Siwungu &
Makam Dhowo
Penambahan ruang balai desa Pem desa
Pembuatan Plengsengan Irigasi Siwungu
Jalan pertanian Siwungu Irigasi Siwungu
Pembuatan TPS /tempat Pembuangan
Sampah Dukuh Siwungu
1.04 Perumahan
Rehab rumah tak layak huni/bedah rumah Se Kalipucang Wetan
1.05 Perencanaan Pembangunan
Belum ada Dokumen Perencanaan
Pembangunan Desa lima tahunan dan
tahunan
Pem. Desa
1.06 Lingkungan Hidup
Banyak lahan pekarangan yang belum di
manfaatkan untuk tanaman Toga Se Kalipucang Wetan
Penanganan sampah yang kurang maksimal Se Kalipucang Wetan
Penerangan jalan belum menyeluruh Se Kalipucang Wetan
1.07 Pertanahan
Belum Tertibnya Bukti Kepemilikan Tanah,
Setifikat,SPPT Pem. Desa
1.08 Kependudukan dan Catatan sipil
Masih rendahnya minat warga memiliki
Dokumen Kependudukan,KTP,KK,Akte
Kelahiran Se Kalipucang Wetan
1.09 Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Belum ada Kesadaran 2 anak cukup Se Kalipucang Wetan
1.10 Sosial
Pelatihan penyandang masalah sosial, Se Kalipucang Wetan
Minimnya relawan PSM ( Pekerja Sosial
Masyarakat ) Se Kalipucang Wetan
2.11 Pemuda dan Olah raga
Pemuda masih belum bisa menyalurkan
minat dan bakat yang dimilikinya Se Kalipucang Wetan
Sarana dan prasarana penunjang penyaluran
bakat belum memadai Se Kalipucang Wetan
Potensi bakat minat pemuda ( olah raga
Voly,badminton,sepak bola belum terlatih
secara profesional) Se Kalipucang Wetan
1.12 Tenaga Kerja
Banyak usia produktif belum mempunyai
pekerjaan tetap Se Kalipucang Wetan
1.13
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Belum terbentuknya koperasi untuk wadah
Usaha Kecil Se Kalipucang Wetan
Masih adanya usaha kecil pinjam modal
dengan Bank harian/tungul Se Kalipucang Wetan
Pengetahuan/Partisipasi masyarakat tentang
koperasi masih minim Se Kalipucang Wetan
Kurangnya modal usaha Industri Makanan
Kecil. Se Kalipucang Wetan
1.14 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri dan hukum
Sistem keamanan lingkungan kurang aktif Se Kalipucang Wetan
Masyarakat banyak yang belum sadar
hukum Se Kalipucang Wetan
Pembangunan POS Kampling Se Kalipucang Wetan
Rasa Nasionalisme dan kebangsaan
menurun Se Kalipucang Wetan
1.15 Pemerintahan Umum
Sumber daya PKK , LPMD, RT/RW,
Karang Taruna dan masih minim Se Kalipucang Wetan
Kegiatan PKK, LPMD,RT/RW, Karang
Taruna dan Kurang aktif. Se Kalipucang Wetan
1.16 Kepegawaian
Masih rendahnya kesejahteraan pegawai
Desa Khususnya. Pem. Desa
1.17 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Gotong royong masyarakat kurang Se Kalipucang Wetan
Kelembagaan di Desa kurang berperan Se Kalipucang Wetan
Peternak dan petani kurang trampil Se Kalipucang Wetan
1.18 Kearsipan
Belum terdapat Ruang Kearsipan di Desa Pem. Desa
2 Urusan Pilihan
2.01 Pertanian
Kelangkaan pupuk dan harga mahal Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
Hama tanaman menyerang tanaman petani Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
Pemupukan di lahan sawah belum maksimal Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
Irigasi untuk mengairi lahan sawah belum
maksimal
Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
Pola Tanam Monoton Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
Minimnya Jalan usaha tani Gapoktan Sri Rejeki
dan Sri Murni
2.02 Perikanan
Warga Belum memaksimalkan budi daya
ikan lele Se Kalipucang Wetan
2.03 Perindustrian
Terdapat pengusaha Konveksi celana jeans
RT. 01,02,03 RW. 02
sepanjang Jl. Mataram
III
BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1 Visi dan Misi
4.1.1 Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan
desa. Penyusunan Visi Desa Kalipucang Wetan. ini dilakukan
dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa Kalipucang Wetan seperti pemerintah desa,
BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di
desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka
berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kalipucang Wetan
adalah:
“ MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
KALIPUCANG WETAN YANG HARMONIS DENGAN
LINGKUNGAN HUNIAN YANG
SEHAT,TERTIB,SELARAS,PRODUKTIF,BERJATI
DIRI,ASRI DAN LESTARI “
4.1.2 Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar
tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan
visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di
operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun
dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kalipucang Wetan ,
sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kalipucang
Wetan adalah:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan jalan.
2. Meningkatkan keamanan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan dalam membangun
6. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat
7. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama pemeluk agama
8. Meningkatkan ketaatan aturan dan supremasi hukum
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang
telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi
pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan
pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi
program sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan
pembangunan Desa Kalipucang Wetan adalah :
a. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta
penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan
berpemerintahan;
b. Pembangunan Kesehatan, untuk menwujudkan Desa Kalipucang
Wetan Sehat Tahun 2014 kebijakan pembangunan diarahkan
pada :
1. Mengembangkan upaya promosi kesehatan
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) seperti Posyandu, dan Desa Siaga.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,
peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan,
peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar
dikdas 9 tahun;
d. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan
kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan
masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan
desa.
e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya
mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan
pemanfaatan ruang dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah
aktivitas ekonomi;
f. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan untuk
memberikan pelayanan yang prima.
g. Peningkatan insfrastruktur pendukung pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah
Bahwa berdasarkan analisa permasalahan di Bab sebelumnya maka
di Desa Kalipucang Wetan terdapat permasalahan yang harus segera
dicarikan solusi pemecahan masalahnya dengan melihat potensi
yang ada antara lain :
A. Masalah
1. Urusan pendidikan masih kurang perhatian disegala bidang
khusunya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh
pendidikan yang memadai dengan masih tingginya anak yang tidak
melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan
kesejahteraan guru pendidikan non formal masih kurang layak.
2. Urusan kesehatan masih rendah dengan masih banyaknya
masyarakat yang belum mengerti arti hidup sehat dan belum adanya
alat transportasi pendukung untuk mengantar orang khususnya
rumah sakit luar daerah.
3. Urusan pekerjaan Umum masih banyak sarana dan prasarana
penunjang ekonomi masyarakat yang harus dibenahi antara lain jalan
yang sudah banyak yang rusak serta saluran – saluran air banyak
yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan prasarana
pendukung peribadatan belum maksimal serta irigasi untuk
pengairan lahan sawah yang masih kurang sehingga menghambat
produksi hasil pertanian.
4. Urusan Perumahan masih terdapat 127 KK yang masih tidak
layak huni.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan belum ada Dokumen
perencanaan Pembangunan Desa Lima tahunan dan Dokumen
rencana pembangunan Tahunan
6. Urusan lingkungan hidup, belum semua pekarangan rumah
dimanfaatkan untuk tanaman obat ( Toga ) maupun tanaman sayurar-
sayuran sebagai sumber obat tradisional /obat herbal untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan penangan sampah yang
belum maksimal
7. Urusan Pertanahan masih belum tertibnya bukti kepemiilikan
tanah sehingga sulit untuk menentukan besaran perolehan Pajak
Bumi Bangunan mengingat data yang ada telah berumur 15 tahunan
yang memerlukan evaluasi dan pendataan secara langsung sehingga
administrasi pertanahan bisa berjalan sesuai data dan fakta yang ada.
8. Urusan kependudukan , bahwa sampai saat ini masih rendah
kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen kependudukan
seperti KK,KTP dan Akte kelahiran sehingga sering menghambat
proses pelayanan admistrasi di instansi lain seperti persaratan proses
Jamkesmas Dll.
9. Urusan KB, bahwa Program KB di Desa Kalipucang Wetan
telah berjalan baik dan kesadaran masyarakat untuk ber KB sangat
tinggi, namun masih terdapat 78 Rumah Tangga Miskin usia subur
yang memerlukan bantuan penyuluhan untuk ber KB mengingat
kondisi pengetahuan yang kurang.
10. Urusan Sosial, bahwa di Desa Kalipucang Wetan masih
terdapat Rumah Tidak Layak Huni yang memerlukan bantuan
pemugaran mengingat Rumah Tangga miskin yang tidak
berpenghasilan tetap sehingga tidak akan mampu untuk mewujudkan
tempat tinggalnya menjadi Rumah yang Layak Huni.
11. Urusan Ketenaga kerjaan, bahwa sampai saat ini masih
terdapat angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan tetap
yang memerlukan perhatian dan pembukaan lapangan kerja baru
dengan harapan akan dapat menyerap tenaga potensial yang ada
sehingga pendapatan perkapita dapat meningkat.
12. Urusan UKM dan Industri Kecil, bahwa di Desa Kalipucang
Wetan belum adanya Koperasi yang mewadai UKM dan Industri
kecil yang ada sehingga peningkatan mutu dan produksi hasil
Industri belum berkembang yang juga diakibatkan masih rendahnya
modal usaha.
13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan
hukum masih rendah dan sisitem keamanan lingkungan kurang
aktifdan rasa nasionalisme dan kebangsaan menurun
14. Urusan Pemerintahan Umum, bahwa masih rendahnya
Sumber Daya Aparatur yang ada sehingga sering menghambat
kinerja Pemerintahan Desa, juga Fasilitas Gedung Pemerintahan
yang sudah harus diperbaiki mengingat sudah banyak rangaka
bangunan yang telah berusia diatas 15 tahun.
15. Urusan Kepegawaian , masih rendahnya kesejahteraan bagi
perangkat Desa yang mengakibatkan menurunya gairah kerja.
16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa , masih rendahnya
data profil desa, gotong royong masyarakat kurang, kelembagaan
desa kurang berperan dan peternak dan petani kurang trampil.
17. Urusan Kearsipan belum trerdapat ruangan guna
penyimpanan arsip – arsip desa, baik menyangkut administrasi
perkantoran atau administrasi pembanguan.
18. Urusan Pertanian, bahwa sampai saat ini harga pupuk mahal,
fasilitas pengairan/Irigasi yang ada berupa Irigasi masih kurang
tertata dan jalan usaha tani yang belum memadai sehingga biaya
produksi mahal serta kesulitan transportasi pasca panen yang
mengakibatkan tidak ada peningkatan produksi hasil panen dan
sering terjadi gagal panen.
B. Potensi yang ada
Bahwa dari keseluruhan basalah yang ada merupakan tantangan
bagi Pemetintah Desa untuk memecahkan masalah tersebut diatas
dengan potensi yang ada antara lain.
1. Potensi Sumber Daya Manusia
2. Potensi Sumber Daya Alam
3. Potensi Bahan Baku baik untuk Industri Rumah Tangga
maupun Bahan Baku pembangunan Insfrastruktur lainya.
4. Swadaya Masyarakat
5. Fasilitas dan Prasarana
4.2.3 Program Pembangunan Desa
Rencana Program yang dirancang untuk mencapai visi dan misi pembangunan
desa adalah :
Urusan Wajib
Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendataan anak putus sekolah
Program pendidikan BTA
Urusan Kesehatan Program Ambulans desa
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Mengefektifkan FKD tentang tanggap
darurat pasien dan konsultan kesehatan
desa
Program penyuluhan bahaya HIV/AID
Urusan Pekerjaan Umum Pengaspalan Jalan Mataram Raya,aspal
jalan yang ada rusak parah
Talud sepanjang Jalan Mataram Raya
Penerangan Jalan Mataram
Pengaspalan jalan penghubung ke desa
Kalipucang kulon
Pengaspalan Jalan Mataram V
Peninggian Jalan Mataram Raya
Pavingisasi Jalan Tembus
Saluran pembuangan limbah keluarga
banyak yang rusak
Masih banyak warga Desa yang belum
memiliki jamban keluarga yang sesuai
dengan standar kesehatan
Saluran air tersier belum semuanya di
bangun, Petani sering mengalami
kekurangan air pada musim kemarau
Renovasi Jembatan
Pengerukan sungai
Pembangunan gapura di setiap gang
masuk desa
Pembangunan Jalan Makam Siwungu
Renovasi rumah geranda
Penambahan ruang balai desa
Pembuatan Plengsengan
Jalan pertanian Siwungu
Pembuatan TPS /tempat Pembuangan
sampah
Urusan Perumahan Program bedah rumah
Urusan Perencanaan Pembangunan Pembuatan Pogram pembanguan lima
tahunan dan tahunan
Urusan Lingkungan Hidup Penyuluhan tentang pemanfaatan tanah
pekarangan
Urusan Pertanahan Program pengajuan sertikat massal
( Prona )
Urusan Kependudukan dan Catatan
sipil Penyuluhan tentang pentingnya data
kependukan
Program pengajuan Akte massal
Penertiban data kependudukan
Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Program penyuluhan tentang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pemasangan alat kontrasepsi
secara gratis
Urusan Sosial Pendataan rumah tidak layak huni
Pendataan anak putus sekolah
Pendataan anak penyandang masalah
Pemuda dan Olah raga Memberikan sport serta dukungan olah
raga unggulan desa, Bola
Voli,badminton
Urusan Tenaga Kerja Bekerjasama dengan Dinas Tenaga
kerja dan transmigrasi mengadakan
pelatihan/kursus
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Program pembentukan Koprasi d desa
Pemberdayaan UKM
Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri dan hukum Program peyuluhan tentang hukum
Membentuk forum Advokasi hukum
Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan Aparatur desa tentang
Tupoksi, untuk memaksimalkan
pelayanan masyarakat
Penyegaran/reorganisasi lembaga-
lembaga desa
Urusan Kepegawaian Meningkatkan kesejahteraan perangkat
desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Membuat Profil desa yang Falid dan
akurat
Meningkatkan partsipasi masyakat
dalam pembangunan desa
Penyuluhan kepada petani dan peternak
Urusan Kearsipan Membuat ruang untuk menyimpan
arsip
Urusan Pilihan
Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Urusan Perikanan Program penyuluhan/pelatihan budi
daya ikan lele
Urusan Perindustrian Pendataan usaha industri yang ada di
desa Kalipucang Wetan
Bekerja sama dengan pengusaha untuk
menciptakan lapangan kerja warga
desa Kalipucang Wetan
4.2.4 Strategi Pencapaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintahan desa yang
akan menjadi panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan desa,
yang ditempuh dengan mendorong pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh
karena itu, substansi RPJM Daerah mencakup seluruh urusan yang
telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa.
Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi
pembangunan desa, maka ditempuh 5 ( lima ) Strategi
Pembangunan Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang
Kabupaten Batang Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut :
1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar
Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana
Penunjang Aktivitas Ekonomi.
2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan
Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk
dan Damai.
3. Strategi Peningkatan kebersamaan dan kegotong-royongan
dalam segala bentuk pembangunan Desa.
4. Strategi Pemenuhan Pelayanan yang prima dengan Peningkatan
Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sejalan dengan
tuntutan proses percepatan pelayanan.
Strategi Pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia, serta penguatan
ekonomi daerah yang dipandang sangat penting dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan
kualitas manusia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan
eksistensi pribadi seorang manusia, meliputi: kondisi jasmani,
termasuk kesehatan, kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan
ketrampilan serta kondisi rokhani, termasuk keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa.
Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas manusia akan
meningkatkan kemampuan dan daya saing untuk berperan serta
dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan
kemampuan akses terhadap berbagai sumberdaya dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Meningkatnya kapasitas dan kualitas manusia dengan sendirinya
juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi,
bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya,
sehingga diharapkan juga akan mendorong terwujudnya harmoni
kehidupan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB VI
PENUTUP
Demikian RPJM Desa Kalipucang Wetan ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalipucang Wetan
Kecamatan Batang Kabupaten Batang tahun 2013-2018 yang selanjutnya setiap
tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.
Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembangunan Desa
Kalipucang Wetan ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun
manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial,ekonomi sehingga
diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju
kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Desa Kalipucang Wetan
KEPALA DESA
KALIPUCANG WETAN
TTD
M U N D A K I R
top related