Transcript
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di SD
| dikdik baehaqi arif | dik2baehaqi@yahoo.com
• Bagaimanakah perkembangan historis mata pelajaran PKn di Indonesia?
• Apa hakikat, landasan, dan tujuan mata pelajaran PKn?
• Apa saja ruang lingkup kajian mata pelajaran PKn?
Perkembangan Historis PKn di Indonesia
1957
Dalam kurikulum SMP/SMA ada istilah Kewarganegaraan, ditempelkan pada
pelajaran Tata NegaraIsinya hanya membahas
tentang Tatacara memperoleh dan
kehilangan kewarganegaraan
1961
CIVICS, membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik
kenegaraan, terutama diarahkan untuk”nation and character building” Indonesia
Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku CIVICS: Pedoman Kewarganegaraan
“Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” (Tahun 1962)
1968
CIVICS di sekolah-sekolah diberi nama Pendidikan
Kewargaan Negara
Sebagai implikasi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
diperkenalkan PPKn berisi materi dan pengalaman belajar yang
diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara
konseptual terkandung dalam Pancasila
Sebagai pengganti Pendidikan Kewargaan Negara diperkenalkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan dengan label Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4)
GBHN 1973, 1978, 1984
1994
Kewarganegaraan (Ujicoba KBK)
2004
2006
Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn)(KTSP)
Jenjang
Istilah yang digunakan
Keterangan
SD Pendidikan Kewargaan Negara
Program ini meliputi pengajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi
SMP Pendidikan Kewargaan Negara
Program ini mengidentikkan civics dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya Sejarah kebangsaan (30%), kejadian setelah Indonesia merdeka (30%) dan UUD 1945 (40%)
SMA Pendidikan Kewargaan Negara
Bahan pelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945
PKn 1968
Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
◦ (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)
Apa Hakikat Mata Pelajaran PKn?
Apa Landasan Yuridis PKn?
Pasal 2Pancasila dan UUD 1945 sbg
Dasar pendidikan
nasional
Pasal 3Fungsi dan
tujuan pendidikan
nasional
Pasal 4Prinsip
Penyelenggaraan pendidikan
Pasal 37Pkn sebagai
muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan
menengah, dan pendidikan
tinggi
PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9
PKn sebagai mata pelajaran Dikdasmen/mata kuliah Dikti
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Apa saja Tujuan Mata Pelajaran PKn?
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa2. Norma, hukum dan peraturan3. Hak Asasi Manusia4. Kebutuhan Warga Negara5. Konstitusi Negara6. Kekuasaan dan Politik7. Pancasila8. Globalisasi
Apa saja Ruang Lingkup Materi PKn?
◦ Hidup rukun dalam perbedaan, ◦ Cinta lingkungan, ◦ Kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia, ◦ Sumpah Pemuda, ◦ Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, ◦ Partisipasi dalam pembelaan
negara, ◦ Sikap positif terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
◦ Keterbukaan dan jaminan keadilan;
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa
S U M AT ER A K A L IM A N TAN
JAVA
IR IA N JAYA
Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di
masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan
nasional;
2. Norma, hukum dan peraturan
◦ Hak dan kewajiban anak,
◦ Hak dan kewajiban anggota masyarakat,
◦ Instrumen nasional dan internasional HAM, dan
◦ Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
3. Hak asasi manusia
Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;
4. Kebutuhan warga negara
◦ Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
◦ Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan
◦ Hubungan dasar negara dengan konstitusi;
5. Konstitusi Negara
Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;
6. Kekuasan dan Politik
◦ Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara,
◦ Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
◦ Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan
◦ Pancasila sebagai ideologi terbuka;
7. Pancasila
Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di
era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
8. Globalisasi
top related