Matakuliah ketenagakerjaan

MATERI MATERI MATA KULIAHMATA KULIAHHUKUM HUKUM KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN

UNIBA@2012UNIBA@2012 11

HUKUM KETENAGAKERJAAN

REFERENSI BUKU;1. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ABDUL KHAKIM, SH., MH).,

PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010).2. PANDUAN PRAKTIS HUKUM KETENAGAKERJAAN

(WHIMBO PITOYO SE., SH., MBA., VISI MEDIA, 2010).3. DINAMIKA & KAJIAN TEORI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (DR. AGUSMIDAH, SH., MH.,

GHALI INDONESIA, 2010).4. DILEMATIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN, TINJAUAN POLITIK HUKUM (DR AGUSMIDAH , SH.,

M.HUM, PT. SOFTMEDIA, 2011).5. SINKRONISASI HUKUM PERBURUHAN TERHADAP KONVENSI ILO (ASRI WIJAYANTI, CV. KARYA

PUTRA DARWATI, 2012).

PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN;

PASAL 1 AYAT (1) UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN;KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA HAL YANG YANGBERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA.

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN:PANCASILA

UUD 1945 PASAL 27 AYAT ( 2 )

UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TTH PPHI

UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2000 TTG SP/SB

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981

KONVENSI ILO

DAN PERATURAN LAINYA

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN SAAT INI

DALAM KONFERENSI INTERNASIONAL ASOSIASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KAPABILITAS (HUMAN DEVELOPMENT AND CAPABILITY ASSOCIATION) DI JKT, RABU, TGL 5/9/2012.

ERIC MASKIN, PERAIH NOBEL EKONOMI 2007, BERPENDAPAT;GLOBALISASI BELAKANGAN JUSTRU MENINGKATKAN KESENJANGANKESEJAHTERAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.

GURU BESAR EKONOMI UNIVERSITAS CORNEL, AS, KAUSIK BASUMENYATAKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIKUTI DENGANMELEBARNYA KESENJANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATADALAH FENOMENA UMUM DI NEGARA BERKEMBANG PADA ERA GLOBALISASI.

SOLUSI; KETERAMPILAN BURUH KUNCI TEKANAN KESENJANGAN

KOMPAS, KAMIS, 6 SEPTEMBER, 2012, HAL.1

PENGANGURAN DI KALTIM

TAHUN JULAH ORANG PERSENTASE2010 166,557 10,102011 173,693 9,842013, TARGET 151,569 7,42

TAHUN LOWONGAN2011 3,0002012 3,537

MENURUT KABID. TENAGA KERJA DISNAKERTRANS KALTIM;PENYEBAB PENGANGGURAN BISA DARI, PERTAMBAHAN PENDUDUK, LEMAHNYA SKILL DAN KEAHLIAN ATAU ANGKATRANSMIGRASI, KALTIM POST, SELASA, 15 MEI 2012, HAL. 37.

PENGAGURAN JUGA DISEBABKAN, PENDATANG NON TRANSMIGRASI.

Dalam era industrialisasi, Perselisihan Hub.Industrial menjadi semakinkompleks, utk penyelesaiannya diperlukan institusi yg mendukungmekanisme penyelesaian perselisihan yg cepat, tepat, adil danmurah;

UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, sudah tidak sesuai lagi dgperkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut;

UU yg baru ini diperlukan karena :

1. Sejak diberlakukannya UU. No.5 Thn 1986 ttg PTUN, makaPutusan P4P ygy semula bersifat Final dpt diajukan gugatan pdPTTUN yg selanjutnya dpt dimohonkan Kasasi pd MahkamahAgung;

2. Adanya kewenangan Menakertrans untukmenunda/membatalkan putusan P4P atau biasa disebut HakVeto Menteri dan ini dianggap campur tangan pemerintah ygtidak sesuai lagi dengan paradigma yg berkembang dalammasyarakat;

3. UU No.22 Thn 1957 mengatur hanya 1(satu) SP/SB yg dpt menjadipihak dlm Penyelesaian Perselisihan HI.

SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAANSEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHANBERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57

DAN UU NO. 12/1964

NO POKOK MATERI UU NO. 22/1957 UU NO. 12/1964 UU N0. 2/2004

1 Kelembagaan • Pemerantaraan• Arbitrase• P4 Daerah• P4 Pusat • P.T.U.N• Mahkamah Agung

Mengikuti kelembagaan menurut UU No. 22/1957

• Mediasi• Konsiliasi• Arbitrase• Pengadilan PHI

(masuk dalamkompetensi lingkupBadan PeradilanUmum)

• Mahkamah Agung

2 Jenis Perselisihan • Hak• Kepentingan

• PHK • Hak• Kepentingan• PHK• Antar SP/SB

3 Pihak-pihak yang berselisih

• Majikan atau perkumpulan majikan

• SP/SB atau Gabungan SP/SB

• Pekerja (perorangan)• SP/SB• Pengusaha• Gabungan

Pengusaha

4 Waktu Penyelesaian Relatif cukup lama• Tidak diatur batas waktu

di P4D atau P4P

Singkat• Paling lama 140 hari

Pengertian :

1. Hubungan Kerja

adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja danpemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktutertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanyaunsur pekerjaan, upah dan hubungan dibawah perintah.

2. Hubungan Industrial

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah

PEKERJA PENGUSAHA

PEMERINTAH

Tiga Unsur tersebut punya peran masing-masing :

Pemerintah : Pengusaha : Pekerja :-Regulator - Investor - Operator-Fasilisator-Mediator-Katasilator

BERLAKUBERLAKU UNTUKUNTUK SEMUASEMUA PERUSAHAANPERUSAHAAN BAIKBAIK

MILIKMILIK SWASTASWASTA MAUPUNMAUPUN BUMNBUMN

BERLAKUBERLAKU UNTUKUNTUK SEMUASEMUA PERUSAHAANPERUSAHAAN ATAUATAU

BENTUKBENTUK USAHAUSAHA MILIKMILIK ORANGORANG PERORANGAN,PERORANGAN,

PERSEKUTUANPERSEKUTUAN ATAUATAU BADANBADAN HUKUMHUKUM

BERLAKUBERLAKU UNTUKUNTUK USAHAUSAHA--USAHAUSAHA SOSIALSOSIAL DANDAN

USAHAUSAHA--USAHAUSAHA LAINLAIN YANGYANG TIDAKTIDAK BERBENTUKBERBENTUK

PERUSAHAANPERUSAHAAN TETAPITETAPI MEMPUNYAIMEMPUNYAI PENGURUSPENGURUS

DANDAN MEMPEKERJAKANMEMPEKERJAKAN ORANGORANG LAINLAIN DENGANDENGAN

MEMBAYARMEMBAYAR UPAHUPAH7

SYARAT KERJA

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DANPEKERJA/BURUH YANG BELUM DIATUR DALAMPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUHDENGAN PENGUSAHA ATAU PRMBERI KERJAYANG MEMUAT SYARAT SYARAT KERJA, HAKDAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

ADALAH PERIKATAN ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA YANG MEMPUNYAI :

1.ADA PEKERJAAN

2.ADA PERINTAH

3.ADA UPAH

DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA

a. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK

b. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

c. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIAKAN DAN

d. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGANKETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

CATATAN :

-ADAN B DAPAT DIBATALKAN

-CDAN D BATAL DEMI HUKUM

JENIS PERJANJIAN KERJA, PSL 56 AYAT (1):

1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK

TERTENTU

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu

PENGATURAN PKWTPEKERJAAN SEKALI SELESAI, SEMENTARA SIFATNYA

1. Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

2. Dibuat untuk paling lama 3 tahun

3. Apabila selesai dari yang diperjanjikan, putus demi hukum

4. Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai

5. Karena kondisi tertentu, pekerjaan belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan.

6. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhir perjanjian kerja

7. Selama tenggang waktu tidak ada hubungan kerja

8. Para pihak dapat mengatur lain ketentuan pembaharuan dan tenggang waktunya

PENGATURAN PKWT PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN

- Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca

- Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu

- Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target, sebagai pekerjaan musiman

- Diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan

- Untuk pekerjaan memenuhi pesanan atau target sebagai pekerjaan tambahan, pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh

- Tidak dapat dilakukan pembaharuan

PENGATURAN PKWT BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

- Dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan

- Dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun

- Hanya boleh diberlakukan untuk melakukan pekerjaan diluar kegiatan utama atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan

PEKERJA HARIAN LEPAS

- Wajib membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas secara tertulis

- Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja yang melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya memuat : nama/alamat perusahaan, nama/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

- Daftar pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak mempekerjakan pekerja

- Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran

- Dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan

- Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, berubah menjadi PKWTT

- Perjanjian Kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya

PENCATATAN PKWT

- Wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpenandatanganan

- Pekerja harian lepas, dicatatkan daftar pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

1. Tidak dibuat dalam bahas Indonesia dan huruf latin, sejak adanya hubungan kerja.

2. Pekerjaan bersifat musiman tidak dibuat untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu dan tidak dibuat terhadap pekerjaan tambahan, sejak adanya hubungan kerja.

3. Pekerjaan produk baru, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan perpanjangan serta dilakukan pembaharuan, sejak dilakukan penyimpangan

4. Pembaharuan untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya, tidak melalui tenggang waktu 30 hari

5. Hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT

I1 THII Jeddah

30 hariIII

1 x max 2 th

I II Jeddah

30 hari 1 x max 2 th

1 TH 1 TH

PKWT2 TH 1 TH 1 TH 1 TH

1 TH 1 TH 1 TH

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tidak tertentu atau parmanent, Psl 60 ayat (1)

PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan

DASAR HUKUMPERATURAN PERUSAHAAN

1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata CaraPembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan sertaPembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan

2. meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja

3. meningkatkan produktivitas kerja, akhirnya akanmeningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya

MATERI PERATURAN PERUSAHAAN

a. Hak dan kewajiban Pengusahab. Hak dan kewajiban pekerjac. Syarat kerjad. Tata tertib perusahaane. Jangka waktu berlakunya

PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaaan2. Memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja3. Dalam hal telah terbentuk Serikat Pekerja (SP), maka wakil

pekerja adalah pengurus SP4. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis

PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

1. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan (PP) kepada perwakilan Pekerja/Buruh

2. Saran dan pertimbangan harus sudah diterima Pengusahadalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya naskah Peraturan Perusahaan (PP)

3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidakmemberikan saran dan pertimbangan, Pengusaha dapatmengajukan permohonan pengesahan disertai bukti

PERWAKILAN PEKERJA/BURUH

1. Dipilih Pekerja/Buruh secara demokratis mewakili setiap unit kerja yang ada di perusahaan

2. SP/SB menjadi wakil pekerja/buruh dan wakil pekerja/buruhyang tidak menjadi anggota SP/SB

3. Dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadapPeraturan Perusahaan (PP)

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN

PERATURAN PERUSAHAAN

1. Mengajukan permohonan secara tertulis2. Melampirkan naskah Peraturan Perusahaan rangkap 3 (tiga)

yang telah ditandatangani oleh Pengusaha3. Melampirkan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan

dari perwakilan Pekerja/Buruh

PERMOHONAN PENGESAHANPERATURAN PERUSAHAAN

1. Nama dan alamat perusahaan2. Nama Pimpinan perusahaan3. Wilayah operasi perusahaan4. Status perusahaan5. Jenis atau bidang usaha6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin7. Status hubungan kerja8. Upah tertinggi dan terendah9. Nama dan alamat SP/SB (bila ada)10. Nomor pencatatan SP/SB (bila ada)11. Masa berlaku PP12. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ke berapa

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pengesahan sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari kerja sejak naskah diterima

2. Dalam hal pembuatan telah sesuai ketentuan dan apabilawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, PeraturanPerusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan

3. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, harusdiberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha

4. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak tanggal pemberitahuan, Pengusaha wajibmengembalikan kepada Menteri atau pejabat yangditunjuk

PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Meneliti kelengkapan dokumentasi dan materi Peraturan Perusahaan2. Mengembalikan permohonan Pengusaha dalam waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, untuk dilengkapi ataudiperbaiki

3. Perusahaan wajib menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanyapengembalian Peraturan Perusahaan

4. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja, dapat dianggap perusahaan belum memiliki Peraturan Perusahaan

5. Pengesahan Peraturan Perusahaan wajib menerbitkan Surat Keputusandalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

6. Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan PeraturanPerusahaan telah memenuhi syarat, Peraturan Perusahaan dianggap telahmendapatkan pengesahan

7. Catatan :Akibat No. 4 perusahaan dikenakan sanksi pidana pelanggaran

sebagaimana diatur pasal 188 UU Ketenagakerjaan

PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan SP/SB dan atau wakil pekerja/buruh

2. Perubahan harus mendapatkan pengesahan kembali

3. Perubahan dianggap tidak ada apabila belum mendapatkan pengesahan.

PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Perusahaan

2. Pembaharuan dilakukan sebagaimana pengaturan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan

3. Dalam pembaharuan, apabila terdapat perubahan materi dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, perubahan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan Pengusaha dengan wakil Pekerja/Buruh

4. Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya, tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB atau disahkan Peraturan Perusahaan baru

5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB telah dilakukan, belum mencapai kesepakatan, Pengusaha wajib mengajukan permohonan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan

KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan

2. Melalui berlaku sejak disahkan3. Masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui

setelah habis masa berlakunya4. Selama berlakunya PP, Pengusaha wajib melayani

kehendak SP/SB untuk pembuatan PKB5. Selama perundingan belum mencapai kesepakatan, PP

berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya6. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku7. Perubahan PP hanya dapat dilakukan atas dasar

kesepakatan Pengusaha dan wakil pekerja8. Perubahan PP harus mendapat pengesahan9. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi PP

serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepadapekerja

SANKSI

Tindak Pidana PelanggaranDenda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000 (pasal 188) :

a. Tidak membuat Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat ( 1)

b. Tidak melakukan pembaharuan Pasal 111 ayat ( 3 )

c. Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja.Pasal 114

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian yang merupakan hasilperundingan antara Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang tercatat pada instansi yangbertanggung jawab di bidangketenagakerjaan dengan Pengusaha, ataubeberapa Pengusaha atau perkumpulanPengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan kewajiban kedua belahpihak

DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bagian Ketujuh Pasal 116 – 133

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja

2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja diperusahaan

MATERI PERJANJIAN KERJA BERSAMA

a. Nama, tempat kedudukan serta alamat SP/SBb. Nama, tempat kedudukan serta alamat Pengusahac. Nama serta tanggal pencatatan SP/SBd. Hak dan kewajiban Pengusaha e. Hak dan kewajiban SP/SB beserta pekerjaf. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKBg. Tanda tangan para pihak pembuat PKBh. Penandatanganan oleh wakil harus ada surat kuasa

dilampirkan pada PKB

PEMBUATAN PKB

1. Hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB, berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan

2. Perusahaan yang memiliki cabang, dibuat PKB Induk berlaku di semua cabang dan dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang

3. PKB Induk menurut ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan, PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing

4. PKB turunan belum disepakati, PKB induk tetap berlaku

PERSYARATAN PEMBUATAN PKB

1. Dirundingkan SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha.

2. Harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak

3. Dilakukan secara menyeluruh untuk mufakat

4. Lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Tata Tertib Perundingan

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

1. Tempat perundingan dilakukan di kantor perusahaan atau kantor SP/SB atau tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Biaya perundingan menjadi beban Pengusaha, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tim perunding sesuai dengan kedudukan dengan ketentuan masing-masing pihak paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh.

4. SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim Perunding sebelum dimulai perundingan

SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PKB

1. SP/SB telah tercatat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000

2. Memenuhi pengesahan sebagaimana diatur pasal 119 dan pasal120 UU Nomor 13 Tahun 2003

3. Mengajukan permintaan secara tertulis

SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB

1. dalam hal 1 (satu) SP memiliki anggota lebih dari 50 % darijumlah pekerja

2. mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruhpekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara

3. bila tidak mendapat dukungan, SP dapat mengajukan kembaliperundingan PKB, setelah 6 (enam) bulan sejak dilakukanpemungutan suara

4. dalam hal lebih dari 1 (satu) SP maka SP yang memiliki jumlahkeanggotaan lebih dari 50 % dari jumlah pekerja

5. melakukan koalisi, sehingga tercapai lebih 50 % dari jumlahpekerja

6. membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukansecara proporsional

7. pemungutan suara diselenggarakan panitia (wakil pekerja danpengurus SP) disaksikan oleh Pengusaha dan pihak pejabat yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

8. keanggotaan SP dibuktikan dengan Kartu Anggota

PROSES PELAKSANAAN HAK LEBIH DARI 1 SP/SB

1. SP/SB yang berhak mewakili pekerja melakukan perundinganPKB adalah SP yang mewakili anggota lebih dari 50 % dariseluruh jumlah pekerja.

2. Penentuan SP/SB yang berhak dilakukan melalui verifikasiyang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari wakil pengurusSP/SB disaksikan wakil instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan Pengusaha.

3. Verifikasi dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA),apabila terdapat KTA lebih dari satu, KTA yang terakhir yangsah

4. Pelaksanaan dilakukan di tempat-tempat lainnya diatursedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu prosesproduksi dalam waktu 1 hari kerja yang disepakati SP/SB.

5. Pengusaha maupun SP/SB dilarang melakukan tindakan yangmempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

6. SP/SB diberikan kesempatan untuk menjelaskan programpembuatan PKB dalam waktu 14 hari dan dilakukan 3 harisetelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.

7. Pelaksanaan penjelasan tersebut dilakukan diluar jam kerjapada tempat-tempat yang disepakati SP dan Pengusaha.

8. Dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutansuara, SP dapat membuktikan keanggotannya padaPengusaha, maka pemungutan suara tidak perludilaksanakan

9. Panitia pemungutan suara menyelesaikan waktupelaksanaan pemungutan suara diluar jam kerja sehinggatidak mengganggu proses produksi.

10. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkankesepakatan antara panitia dengan Pengusaha.

11. Hasil pemungutan suara, setelah ditandatangani oleh panitiadan saksi-saksi

Lanjutan ……

TATA TERTIB PERUNDINGAN

a. Tujuan pembuatan tata tertibb. Susunan tim perundingc. Lamanya masa perundingand. Materi perundingane. Tempat perundinganf. Tata cara perundingang. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundinganh. Sahnya perundingani. Biaya perundingan

PENDAFTARAN PKB

1. Pengusaha mendaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

2. Pengajuan pendaftaran, melampirkan naskah PKB dalam rangkap 3 bermaterai cukup yang telah dibubuhkan tanda tangan Pengusaha dan SP/SB

3. Penelitian dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, meliputi kelengkapan pernyataan formal dan materi PKB.

4. Persyaratan dan materi telah terpenuhi, dalam waktu 7 hari kerja sejak selesainya penelitian, harus menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran.

5. Apabila persyaratan dan atau materi bertentangan dengan per-UU-an, memberi catatan pada surat keputusan pendaftran.

6. Catatan menurut pasal-pasal yang bertentangan dengan per-UU-an

PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB

1. Nama dan alamat perusahaan2. Nama Pimpinan perusahaan3. Wilayah operasi perusahaan4. Status permodalan perusahaan5. Jenis atau bidang usaha6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin7. Status hubungan kerja8. Upah tertinggi dan terendah9. Nama dan alamat SP/SB10. Nomor pencatatan SP/SB11. Jumlah anggota SP12. Masa berlaku PKB13. Pendaftaran yang ke ……

INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Kabupaten/Kota, lingkup berlakunya hanya mencakup satu Kabupaten/Kota

2. Propinsi, lingkup berlakunya lebih dari satu Kabupaten/Kota

3. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial, lingkup berlakunya meliputi lebih dari satu propinsi

MAKSUD PENDAFTARAN

1. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat kerja di perusahaan

2. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB

MASA BERLAKUNYA PKB

1. Berlakunya 2 (dua) tahun2. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan

kesepakatan secara tertulis3. Perundingan pembuatan dapat dimulai paling cepat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhir4. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, tetap berlaku untuk

paling lama 1 (satu) tahun5. Dapat mengadakan perubahan

PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB

1. Dalam hal terdapat 1 (satu) SP, tidak mempersyaratkan jumlahanggota SP

2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) SP, SP yang anggotanya lebihdari 50 %, bersama-sama SP yang membuat terdahulu

3. Dalam hal tidak ada SP yang anggotanya lebih dari 50 % dapatmembuat koalisi

4. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi SP membentuk TimPerunding, yang keanggotannya ditentukan secara proporsional

PERUBAHAN PKB

1. Perubahan PKB yang sedang berlaku, harus berdasarkankesepakatan

2. Perubahan menjadi bagian yang terpisahkan dari PKB yangsedang berlaku.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

2. Wajib memberitahukan atas perubahannya kepada pekerja

3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiappekerja atas biaya perusahaan

4. Pengusaha mendaftarkan

KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB

1. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

2. Wajib memberitahukan isi PKB dan perubahannyakepada seluruh pekerja

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKBTIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN

1. Menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 hari setelah perundingan gagal, apabila perundingan pembuatan PKB tidak selesai disepakati dalam Tata Tertib

2. Membuat pernyataan secara tertulis tidak dapat diselesaikan memuat :

a. Materi yang belum disepakatib. Pendirian para pihakc. Risalah perundingand. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.

3. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

4. Penyelesaian instansi, sesuai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004.

PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

1. Penyelesaian melalui mediasi, para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran, berdasarkan kesepakatan para pihak mediatormelaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian.

2. Laporan mediator memuata. Materi yang belum disepakatib. Pendirian para pihakc. Pendirian para pihakd. Kesimpulan perundingane. Pertimbangan dan saran penyelesaian

3. Menteri dapat menunjuk pejabat untuk menyelesaikan pembuatan PKB.

4. Penyelesaian pembuatan PKB juga tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah hukum tempat pekerja bekerja.

5. Daerah hukum tempat pekerja bekerja melebihi 1 daerah hukum gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan.

KETENTUAN KHUSUS

1. dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB2. mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain3. perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB4. dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan yang diatur

dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB5. dilarang mengganti PKB dengan PP6. apabila tidak ada lagi SP, maka ketentuan yang ada dalam PP

tidak boleh lebih rendah dari PKB7. SP bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku

sampai berakhir8. dalam hal merger, yang berlaku adalah PKB yang paling

menguntungkan pekerja9. merger antara perusahaan yang belum memiliki PKB dengan

yang telah memiliki PKB, maka yang berlaku adalah PKB tersebut

Pengaturan Pengupahan Kaitannya Dengan Struktur Dan Skala Upah Serta Perlindungan Upah

1. KONSTITUSIONAL UUD 1945 PSL 27 AYAT (2)

2. EKONOMI

- KEBUTUHAN HIDUP

- GLOBALISASI

PRODUKTIVITAS/COMPETITIVE ADVANTAGE.

- MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN

- INDUSTRIAL PEACE.

3. SOSIAL

- HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

- PRESTIGE/HARGA DIRI

PERTAMA :SETIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.

KEDUA :UPAH MINIMUM DIARAHKAN KEPADA PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

KETIGA :PENGUSAHA MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN MEMPERHATIKAN GOLONGAN, JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI

LANDASAN SISTEM PENGUPAHAN

UU NO.13 TH.2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEEMPAT :DALAM HAL KOMPONEN UPAH TERDIRI DARI UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP, MAKA BESARNYA UPAH POKOK SEDIKIT-DIKITNYA 75% DARI JUMLAH UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP.

KELIMA :REFORMASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN (NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA).

Upah Bulanan Terendah Yang Terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap

Upah Pokok (Base Salary)

Upah dasar yang dibayarkan, tidaktermasuk lembur, insentif, dan lain-lain.

Tunjangan (Allowance)

Pembayaran dalam bentuk “cash” diluar upah pokok, dan bisa bersifat melekat atau tidak :

• Uang transport

• Uang perumahan

• Uang makan

• Uang cuti

• dan lain-lain

Fasilitas (Perquisite)

Melekat kepada jabatan yang biasanya diberikan kepada eselon tertentu pada suatu perusahaan :

• Mobil dinas

• Cuti ke luar negeri

• Keanggotaan klas

• Perjalanan klas utama

• dan lain-lain9

Kesejahteraan (Benefits)

Pemberian dalam bentuk “noncash” diluar upah pokok :

• Pengobatan

• Cuti yang dibayar

• Pendidikan

• Bantuan Hukum

• dan lain-lain 10

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja/buruh atas dasar perbedaan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik untuk pekerjaan yang sama nilainya.

a. UPAH POKOKADALAH IMBALAN DASAR YANG DIBAYARKAN KEPADA PEKERJA/BURUH MENURUT JENIS PEKERJAAN YANG BESARNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN.

b. TUNJANGAN TETAPADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEKERJA/BURUH YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR DAN TIDAK DIKAITKAN DENGAN KEHADIRAN PEKERJA/BURUH ATAU PENCAPAIAN PRESTASI KERJA TERTENTU.

c. KOMPOSISI UPAH POKOK : TUNJANGAN TETAP(75 : 25)

Kesempatan yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat membayar upah pekerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku atas persetujuan Gubernur, untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Setelah berakhir jangka waktu yang diijinkan, pengusaha tidak wajib membayar kekurangan upah selama penangguhan.

1) Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;

2) Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;

3) Menaikkan upah minimum secara bertahap.

KEPMEN No : KEP.102/MEN/VI/2004

Tentang

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

KEPMEN No : KEP.102/MEN/VI/2004- Pengecualian untuk perusahaan sektor usaha tertentu atau

pekerjaan tertentu- Waktu lembur : maksimum 3 jam / hari dan 14 jam / minggu

(tidak termasuk waktu mingguan / libur resmi)- Dasar Perhitungan Upah Lembur terdiri : (Pasal 10)

a. Upah pokok + Tunjangan tetap,maka dasar perhitungan upah lembur = 100 %

b. Upah pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan tidak tetap. Jika upah pokok + tunjangan tetap < 75 % keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya 75 % dari keseluruhan upah

YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT UPAH LEMBUR

1. Golongan jabatan tertentu yang mendapat upah lebih tinggi

2. Yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan dan waktu kerjanya tidak dibatasi menurut waktu kerja

SYARAT KERJA LEMBUR1. Ada perintah tertulis dari pengusaha2. Persetujuan tertulis dari pekerja / buruh3. Persetujuan tertulis dibuat dalam daftar

pekerja / buruh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

4. Pengusaha membuat daftar pelaksana kerjalembur (memuat nama pekerja / buruh danlamanya waktu kerja lembur)

KEWAJIBAN PERUSAHAAN SELAMA WAKTU KERJA LEMBUR

a. Bayar upah kerja lembur

b. Memberi kesempatan untukistirahat yang cukup

c. Memberi makanan dan minumankurang lebih 1.400 Kalori (jikalembur selama 3 jam atau lebih)

PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

A. Berdasarkan pada upah bulanan- Upah Lembur per jam

= 1/173 x Upah/bulanB. Berdasarkan pada upah harian

- Perhitungan upah lembur per jam samadengan perhitungan upah sebulan

- 25 x Upah/hari ………….. (6 hari kerja)- 21 x Upah/hari ………….. (5 hari kerja)

PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

C. Untuk upah satuan hasil, upah sebulanadalah upah rata-rata 12 bulan

terakhirD. Pekerja yang bekerja kurang dari 12

bulan sama dengan upahsebulan berdasarkan upah rata- rata selama bekerja, tetapi tidak boleh

lebih rendah dari upah minimum

CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR

A. LEMBUR HARI KERJA BIASA

1). 1 (satu) jam pertama

= 1,5 x Upah / jam

2). Setiap jam lembur berikut

= 2 x Upah / jam

B. LEMBUR HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI

a. Untuk 7 jam pertama

= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 8

= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 9 dan seterusnya

= 4 x Upah/jam

C. LEMBUR HARI LIBUR RESMI JATUH PADA HARI KERJA TERPENDEK

a. Untuk 5 jam pertama= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 6= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 7 dan seterusnya= 4 x Upah/jam

D. LEMBUR PADA HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR RESMI ( 5 HARI KERJA 40 JAM SEMINGGU)

a. Untuk 8 jam pertama= 2 x Upah/jam

b. Jam ke 9= 3 x Upah/jam

c. Jam ke 10 dan seterusnya= 4 x Upah/jam

Dengan ditetapkannya Kepmen No. KEP-102/MEN/VI/2004, maka :

• KEPMENAKER No : KEP.72/MEN/1984• KEPMENAKER No : KEP. 608/MEN/1989• PERMENAKER No : PER.06/MEN/1993

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA(JAMSOSTEK)

&PENYELENGGARAANNYA

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :

PER-12/MEN/VI/2007

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Tentang Penetapan PT. Jamsostek (Persero)

selaku Badan Penyelenggara Jamsostek

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( UU RI NO.3 TAHUN 1992)

BAB II PASAL 3 Nomor 2Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

BAB II PASAL 4 Nomor1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagitenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungankerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah

PENGERTIAN JAMSOSTEK

• Adalah Bentuk Perlindungan bagi Tenaga Kerjaterhadap Resiko Sosial seperti kecelakaan,cacat, sakit,hari tua, meninggal dunia.

• Resiko Sosial adalah resiko yang terjadi padatenaga kerja yang mengakibatkanberkurangnya bahkan hilangnya penghasilan

JAMINAN SOSIAL T.K DILANDASI OLEH FILOSOFI

“KEMANDIRIAN” DAN “HARGA DIRIMANUSIA” DALAM MENGHADAPI

RESIKO SOSIAL EKONOMI

“KEMANDIRIAN”BERARTI TIDAK TERGANTUNG PADA ORANG LAIN, DALAM MENANGGULANGI RESIKO

SOSIAL YANG TIMBUL

HARGA DIRI

JAMINAN SOSIAL TERSEBUT DIPEROLEH SEBAGAI HAK DAN BUKAN

DARI BELAS KASIHAN ORANG LAIN

AGAR PEMBIAYAAN DAN KEMANFAATANNYA BISA OPTIMAL, MAKA PELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN

SYSTEM GOTONG ROYONG, YAKNI

YANG MUDAMEMBANTU YANG TUA

YANG SEHATMEMBANTU YANG SAKIT

YANG MEMPUNYAIPENGHASILAN TINGGI MEMBANTU YANG BERPENGHASILAN RENDAH

PROGRAM JAMSOSTEK

• JAMINAN KECELAKAAN KERJA

• JAMINAN HARI TUA

• JAMINAN KEMATIAN

• JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

KEPESERTAAN JAMSOSTEK

• UU No 3 / 1992 :

• Pasal 3 ayat (2) :

Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan SosialTenaga Kerja

• Pasal 17 :

Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut

serta dalam program Jaminan Sosial TenagaKerja

PESERTA JAMSOSTEK :

• SETIAP ORANG / BADAN USAHA YANGMEMPEKERJAKAN 10 ORANG ATAU MEMBAYARTOTAL UPAH Rp. 1 JUTA WAJIB MENJADIPESERTA JAMSOSTEK

• BADAN USAHA MELIPUTI :

PT, CV, FIRMA,BUMN, BUMD, KOPERASI

YAYASAN, UD, JOINT VENTURE, DLL

SANKSI PELANGGARAN

• Pasal 29 ayat (1)

• Bagi Pengusaha yang dalam katagori Wajibapabila tidak mematuhi dikenakan sanksikurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.juta

• Ayat (2) :

• Apabila masih melanggar dikenakan sanksipidana 8 (delapan) bulan kurungan

• Sanksi Administratif berupa Pencabutan IzinUsaha.

• Bagi Perusahaan yang tidak termasuk katagoriwajib Jamsostek apabila terjadi kecelakaankerja maka wajib membayar seluruh biayayang timbul akibat kecelakaan yang menimpatenaga kerja

MANFAAT JAMSOSTEK

• JAMINAN KECELAKAAN KERJA :1. Biaya Transportasi ke RS :

- Angkutan Drt/Sungai : Rp. 400.000,--- Angkutan Laut : Rp. 750.000,--- Angkutan Udara : Rp. 1.500.000,--

2. Sementara Tidak Mampu Bekerja :- 4 bulan Pertama = 100 % Upah- 4 bulan Kedua = 75 % Upah- 4 bulan Ketiga = 50 % Upah

• 3. Biaya Perawatan di RS Pemerintah

Kelas I dan RS Swasta Kelas II.

Maximal Biaya Rp. 12 juta.

4. Tunjangan Cacat :

- Cacat Total = 70% x 80 bln upah +

Rp. 200 Ribu selama 24 bulan

- Cacat sebagian = %tase tabel (2%s/d 70 %)

x 80 bulan Upah

- Cacat Fungsi = %(KF) x % tase tabel x 80

bulan upah

• 5.Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose)

atau alat pengganti (prothese) merujuk

kepada Tarif yang berlaku pada Rumah

Sakit Suharso Solo + 40%

• 6. Meninggal Dunia :

Penggantian = 60% x 80 bulan Upah

Rp. 200 ribu selama 24 bulan

Uang Kubur Rp. 2.000.000,--

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

• Santuan yang dibayarkan kepada ahli warisapabila tenaga kerja meninggal dunia akibatsakit :

1.Seluruh Tabungan selama menjadi peserta +Pengembangan (Bunga).

2.Santunan Kematian Rp. 10 juta

3.Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,--

4.Rp. 200 ribu selama 24 bulan

MANFAAT JPK

• JPK merupakan pelayanan kesehatan secaralangsung diberikan kepada tenaga kerjaberikut keluarganya (suami/isteri dan anakmaximal 3 orang)

• Bentuk layanan berupa :1. Rawat jalan Tingkat I terdiri dari :

a. Bimbingan dan Konsultasi Kesehatanb. Pemeriksaan Kehamilan, Nipas dan

ibu menyusui

• c. Keluarga berencanad. Imunisasi bayi, anak dan ibu hamile. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter

umumf. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter

gigig. Pemeriksaan laboratorium sederhanah. Tindakan medis sederhanai. Pemberian Obat-obatan (DOEN Plus)j. Rujukan ke rawat tingkat lanjutan ( Tk.II ).

• 2. Rawat Jalan Tingkat II meliputi :

a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh

dokter spesialis

b. Pemeriksaan penunjang diagnostik

lanjutan

c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus

atau generik

d. Tindakan khusus lainnya.

• 3.Rawat Inap meliputi :a. Pemeriksaan Dokterb. Tindakan Medisc. Penunjang Diagnostikd. Pemberian Obat-obatan e. Menginap / makanRawat Inap pada RS Pemerintah kelas IIatau RS Swasta Kelas III.

• 4. Pemeriksaan & Pertolongan Persalinan

Pemeriksaan Kehamilan meliputi :

a. Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter

b. Pertolongan Persalinan oleh Dokter/

Bidan atau Dukun beranak yg diakui

c. Perawatan Ibu & Bayi

d. Pemberian Obat-obatan

e. Rujukan ke RS atau RS Bersalin.

• Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atauisteri tenaga kerja dilakukan pada PPK I atauRumah Sakit Bersalin dgn ketentuan sbb :a. Persalinan kesatu, kedua, ketiga.b. TK / Isteri TK pada permulaan peserta telah

mempunyai lebih dari 3 anak tidak berhakmendapatkan pertolongan persalinan

c. Pelayanan Persalinan atau Partus diberikanbagi tk/isteri tk yg melahirkan, dgn masakehamilan sekurang-kurangnya 26 minggu.

• c. Untuk Persalinan dgn penyulit

yg memerlukan tindakan spesialistik,

maka berlaku ketentuan rawat inap di RS

d. Biaya Persalinan Normal diganti sebesar

Rp. 500.000,-- sampai dengan 3 anak

e. Persalinan Kembar 2 dst dianggap sbg

persalinan ke 2 dst.

• 5. Penunjang Diagnostik meliputi :a. Pemeriksaan Laboratoriumb. Pemeriksaan Radiologic. Pemeriksaan :

- Electro Encephalography (EEG)- Electro Cardiography (ECG)- Ultra Sonography (USG)- Computerized Tomography Scanning

d. Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya.

• 6. Pelayanan KhususPelayanan Khusus hanya diberikan kpdTK peserta Jamsostek.Pelayayan Khusus meliputi :a. Penggantian Kacamatab. Prosthese matac. Prosthese Gigid. Alat bantu dengare. Prosthese anggota gerak

• 7. Pelayanan Gawat Darurat meliputi :

a. Pemeriksaan & Pengobatan

b. Tindakan medik

c. Pemberian obat-obatan

d. Rawat inap.

Pelayanan Gawat Darurat/ Emergency

dilakukan seluruh Rumah Sakit terdekat.

• Yang termasuk dalam Katagori emergency

adalah sbb :

a. Kecelakaan & Ruda paksa bukan KK

b. Serangan Jantung

c. Serangan asma berat

d. Kejang

e. Pendarahan berat

f. Muntah berak disertai dehidrasi

g. Kehilangan kesadaran (koma), elepsi

h. Keadaan gelisah (penderita gangguan jiwa

i. Persalinan mendadak, ketuban pecah dini

HAL-HAL YG TIDAK DITANGGUNG

A. Pelayanan :

1. Pelayanan Kesehatan diluar Pelayanan

yg ditunjuk oleh PT. Jamsostek

2. Penyakit atau cidera yg diakibatkan

hubungan kerja dan karena sengaja

3. Penyakit yg diakibatkan oleh alkohol &

narkotik, Penyakit kelamin dan AIDS

4. Perawatan kosmetik untuk kecantikan117

5. Pemeriksaan kesehatan umum / berkala

6. Tranplantasi organ tubuh termasuk

sumsum tulang

7. Pemeriksaan & Tindakan utk kesuburan

8. Penyakit Kanker

9. Hemadialisa (cuci darah)

B. Obat-obatan :1. Obat-obatan kosmetik utk kecantikan2. Semua obat/vitamin yang tidak ada

kaitannya dengan penyakit3. Obat-obatan berupa makanan (susu

utk bayi), minyak gosok,m kayu putih4. Obat-obatan untuk kesuburan5. Obat-obat untuk kanker

C. Pembiayaan :

1. Biaya Pengangkutan ke PPK I

atau PPK II.

2. Biaya tindakan medik super

spesialistik

TATA CARA PENDAFTARANPESERTA JAMSOSTEK

1. Perusahaan Mendaftarkan ke Jamsostekdgn mengisi :- Formulir 1 (Pendaftaran Perusahaan)- Formulir 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja)- Formulir 1b (Pendaftaran JPK) + Foto 2 x 3- Fotocopy SIUP.

2. PT.Jamsostek (Persero) Bpn menetapkanTarif iuran berdasarkan ketentuan yg berlaku

3. Perusahaan menyetorkan iuran yg ditetapkanke Bank Mandiri Balikpapan.

• Tahap selanjutnya petugas perusahaan

1. Melaporkan setiap terjadi perubahan :

a.Tenaga Kerja yg masuk atau keluar

b. Perubahan Upah

c. Pindah alamat perusahaan

d. Ganti kepemilikan

e. Ganti Status badan hukum

2. Membayar iuran setiap bulan pd Bank

Mandiri.

Besar iuran Jamsostek :

• Iuran JKK : 0,24% - 1,74% Beban Prsh

• Iuran JHT : 5,7% dgn kontribusi :

- 2 % Beban TK

- 3,7% Beban Prsh

• Iuran JKM : 0,30% Beban Prsh

• Iuran JPK :

- TK Lajang : 3% Beban Prsh

- TK Kawin : 6% Beban Prsh123

Perkembangan kepes & JaminanJamsostek Cabang Balikpapan

1. Kepesertaan sd bulan Agustus 2009 : - Perusahaan = 2.176 Perusahaan

- Tenaga Kerja = 92.099 tk

2. Pembayaran Jaminan sd bln Agustus 2009 :- JKK 257 Ks = Rp. 2.424.369.575,97

- JHT 7.035 Ks = Rp. 62.062.374.178,50

- JKM 143 Ks = Rp. 1.641.000.000,00

- JPK 221.029 Ks =Rp. 21.044.513.027,00

Total yg dibayarkan Rp.87,7 milyar

ADALAHADALAH PERBEDAANPERBEDAAN PENDAPATPENDAPAT YANGYANG

MENGAKIBATKANMENGAKIBATKAN PERTENTANGANPERTENTANGAN ANTARAANTARA

PENGUSAHAPENGUSAHA ATAUATAU GABUNGANGABUNGAN PENGUSAHAPENGUSAHA

DENGANDENGAN PEKERJA/BURUHPEKERJA/BURUH ATAUATAU SERIKATSERIKAT

PEKERJA/SERIKATPEKERJA/SERIKAT BURUHBURUH KARENAKARENA ADANYAADANYA

PERSELISIHANPERSELISIHAN MENGENAIMENGENAI HAK,HAK, PERSELISIHANPERSELISIHAN

KEPENTINGAN,KEPENTINGAN, PERSELISIHANPERSELISIHAN PHKPHK DANDAN

PERSELISIHANPERSELISIHAN ANTARANTAR SERIKATSERIKAT

PEKERJA/SERIKATPEKERJA/SERIKAT BURUHBURUH DALAMDALAM SATUSATU

PERUSAHAAN,PERUSAHAAN, (Pasal 1 butir 1 UUPPHI)

1.1. PERSELISIHANPERSELISIHAN HUBUNGANHUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL ::

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NO: Kep.232/MEN/2003

TENTANG

AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH

SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 142 Ayat (2) UU NO: 13 Tahun 2003

• MOGOK KERJA MERUPAKAN HAK DASAR PEKERJA / BURUH DAN / ATAUSP / SB YANG DILAKUKAN SECARA SAH, TERTIB DAN DAMAI SEBAGAIAKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN.

• MOGOK KERJA TIDAK SAH APABILA DILAKUKAN :a. BUKAN AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN;

DAN / ATAU

b.TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PENGUSAHA DAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN; DAN / ATAU

c. DENGAN PEMBERITAHUAN KURANG DARI 7 (TUJUH) HARISEBELUM PELAKSANAAN MOGOK KERJA; DAN / ATAU

d. ISI PEMBERITAHUAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL140 AYAT (2) HURUF a, b, c DAN d UU NO: 13 TAHUN2003.

• MOGOK KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTIGANUMUM DAN / ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYAMEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA, YANG DILAKUKANOLEH PEKERJA / BURUH YANG SEDANG BERTUGAS DI KUALIFIKASIKANSEBAGAI MOGOK KERJA TIDAK SAH.

• GAGALNYA PERUNDINGAN ADALAH TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATANPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DAPATDISEBABKAN KARENA :

PENGUSAHA TIDAK MAU MELAKUKAN PERUNDINGAN WALAUPUN SP/ SB ATAU PEKERJA / BURUH TELAH MEMINTA SECARA TERTULISKEPADA PENGUSAHA 2 (DUA) KALI DALAM TENGGANG WAKTU 14(EMPAT BELAS) HARI KERJA; ATAU

PERUNDINGAN-PERUNDINGAN YANG DILAKUKAN MENGALAMI JALANBUNTU YANG DINYATAKAN OLEH PIHAK DALAM RISALAHPERUNDINGAN.

• PEMBERITAHUAN MOGOK KERJA SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT :a. WAKTU (HARI, TANGGAL, DAN JAM) DIMULAI DAN DIAKHIRI MOGOK

KERJA;b. TEMPAT MOGOK KERJA;

c. ALASAN DAN SEBAB MENGAPA HARUS MELAKUKAN MOGOK KERJA;DAN

d. TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS DAN / ATAU MASING-MASING KETUA DAN SEKRETARIS SP / SB SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB MOGOK KERJA.

PEKERJA / BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA SECARA TIDAKSAH DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI MANGKIR.

PENGUSAHA MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PEKERJA SECARAPATUT DAN TERTULIS UNTUK KEMBALI BEKERJA, SEBANYAK 2 (DUA)KALI BERTURUT-TURUT DALAM TENGGANG WAKTU 7 (TUJUH) HARI.

PEKERJA / BURUH YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DIANGGAPMENGUNDURKAN DIRI.

MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH YANGMENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA YANG BERHUBUNGANDENGAN PEKERJAANNYA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KESALAHANBERAT. 4

DALAM HAL MOGOK KERJA AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA / BURUHYANG TIDAK MENJADI ANGGOTA SP / SB MAKA PEMBERITAHUANDITANDATANGANI OLEH PERWAKILAN PEKERJA / BURUH YANG DITUNJUKSEBAGAI KOORDINATOR DAN / ATAU PENANGGUNG JAWAB MOGOKKERJA.

PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

MEDIASIMEDIASI

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :

pejabat yang sudah menangani (Pemerintah)

masih banyak anggapan bahwa aparat pemerintah sering “berpihak”

lamban dalam menangani kasus/perkara

HAL-HAL YANG KRUSIAL

KONSILIASIKONSILIASI

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI : Lebih

transparan, karena dipilih oleh para pihak;

Orang biasa (swasta)

HAL-HAL YANG KRUSIAL

ARBITRASE

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI :

Lebih transparan, karena dipilih oleh para pihak.

Cepat penyelesaiannya.

Belum banyak berlaku di Indonesia.

Pembiayaan dari para pihak sehingga dipertanyakan”apakah populer” penyelesaian melalui arbitrase.

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

PERSELISIHAN :

• HAK;• KEPENTINGAN;• PHK• ANTAR SP/SB

PENGADILAN HI MEMERIKSA DAN MEMUTUS :

- TINGKAT PERTAMA : HAK DAN PHK- TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR :

KEPENTINGAN DAN ANTAR SP/SB

BIPARTIT DISNAKER

KONSILIASI

•Kepentingan

• PHK

• Antar SP/SB

ARBITRASE

•Kepentingan

• Antar SP/SB

MEDIATORgagal

HAKPHK

PEMBATALAN

W A K T U

7 hari 10 hari10 hari 3 hari

Penelitian tentang

duduknya perkara

Persetujuan Bersama

Sidang Mediasi

Sikap Para Pihak

W A K T U

7 hari 10 hari10 hari 3 hari

Penelitian tentang

duduknya perkara

Persetujuan Bersama

Sidang konsiliasi

Sikap para pihak

W A K T U29 hari 7 hari7 hari7 hari7 hari7 hari

Penetapan Majelis Hakim

Sidang I Pemanggilan Sidang II

Pemanggilan Sidang III

PUTUSAN Pemberitahuan Putusan

Penerbitan Salinan Putusan

W A K T U14 hari 7 hari

Pengiriman

W A K T U

30 hari30 hari30 hari

BIPARTIT MEDIASI/

KONSILIASI

PENGADILAN HI MAHKAMAH AGUNG

50 hari

W A K T Umax. 14 harimax. 14 hari7 hari7 hari

Sikap dan penetapanmajelis

Penentuan majelis, hari dan tempat sidang

Jawaban Pembuktian

Matakuliah ketenagakerjaan

Documents

Matakuliah ketenagakerjaan

Deskripsi Matakuliah

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Pengawasan ketenagakerjaan

MATAKULIAH MIKROBIOLOGI

Hubungan ketenagakerjaan

Scanned Image - bpjsketenagakerjaan.go.id · BPJS...

Matakuliah Tahun

Makalah Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan - ekonomi

SMART - Ketenagakerjaan

Matakuliah Pemipaan

Ketenagakerjaan 1

Hukum Ketenagakerjaan

Sejarah Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan