Transcript
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
Masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi disemua negara.
Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ekonomi tiap negara, masing-
masing negara menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi
negara yang bersangkutan.
Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu, yang di
dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan
batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang
menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu
tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-
orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan
dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem
kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan
kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi
lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan
mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) tadi, serta kaidah atau norma
yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi. Kaidah atau norma
yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia.
Secara toritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari
aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk
mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso ( 1992:486 )
sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku
masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagaiannya)
dalam menjaankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi,
dan sebagaiannya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan
kekacauan dapat dihindari. Lalu menurut McEachren, sistem ekonomi dapat
diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab
pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.
I.2 MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI
Secara garis besar, kita mengenal empat sistem ekonomi yang tumbuh dan
berkembang yang sesuai dengan situasi kondisi serta ideologi negara yang
bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi
tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi pasar dan
sitem ekonomi campuran.
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan
oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai
sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat
berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya
memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi
tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab
permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional, sebagai berikut:
a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan;
b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana;
c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan;
d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana;
e) modal yang digunakan sedikit;
f) transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter;
g) kegiatan produksi sepenuhnya bergantung pada alam dan tenaga kerja;
h) hasil produksi terbatas hanya untuk keluarga atau kelompoknya saja.
2. Sistem Ekonomi Terpusat atau Komando
Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi
sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem
ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh
pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini
peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.
Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl
Marx. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya
yang terkenal berjudul Das Capital. Dalam sistem ekonomi komando,
semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah.
Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan
perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi
what, how, dan for whom semuanya dipecahkan melalui perencanaan
pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh
pemerintah. Sistem ekonomi komando banyak dianut oleh negara-
negara di Eropa Timur dan Cina.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri Sistem
Ekonomi Terpusat adalah sebagai berikut:
a. semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat;
b. kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur
oleh negara;
c. semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh
individu atau pihak swasta tidak diakui.
Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
yang dimiliki oleh sistem ekonomi ini, diantaranya :
a. Tingkat inflasi dan pengangguran dapat ditangani dengan baik ,
sebab perekonomian di kendalikan oleh pemerintah pusat
b. Kegiatan produksi dan distribusi dapat dilaksanakan dengan
mudah, sebab pemerintah memiliki seluruh sumber daya dan
faktor-faktor produksi;
c. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi
direncanakan oleh pemerintah.
Kelemahan Sistem Ekonomi Terpusat, diantaranya sebagai berikut :
a. menghambat kreativitas masyarakat dalam melakukan
kegiatan perekonomian sebab kegiatan perekonomian telah
diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat;
b. terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat;
c. terjadinya ketidaksesuaian barang yang dibutuhkan oleh
masyarakat, yang disebabkan oleh sulitnya pemerintah
daam menghitung semua kebutuhan masyarakat.
Contoh negara yang dapat dikatakan mendekati sistem
ekonomi komando adalah Kuba, Rusia, Korea Utara, dan
RRC, walaupun RRC saat ini mulai meninggalkan sistem
ekonomi komando dalam perekonomiannya.
3. Sistem Ekonomi Pasar
Dalam beberapa buku sumber, istilah sistem ekonomi pasar
disebut juga sebagai laissez-faire. Kata laissez-faire berasal
dari bahasa Perancis yang artinya “biarlah mereka
melakukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka”. Selain
di istilahkan laissez-faire, Sistem ekonomi pasar disebut
sebagai sistem ekonomi kapitalis. Istilah ini muncul
dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “Free
Fight Liberalisme” (sistem persaingan bebas), artinya siapa
yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal
secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan
pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan
kekuatan modal sebagai syarat dalam memenangkan
pertarungan ekonomi disebut Kapitalisme. Tokoh yang
memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith.
Bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith
menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan
baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme
pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal
dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi pasar
merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan
pereekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar
yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu
barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal
yang dimiliki oleh setiap individu.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar, di antaranya sebagai
berikut:
a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki
faktor-faktor produksi;
b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar;
c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan
bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber
ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi;
d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil;
e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi
merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi
sepenuhnya oleh negara;
f) setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian
keuntungan;
g) kegiatan perekonomian selalu berdasarkan keadaan
pasar.
Sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi ini,
diantaranya :
a) Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam
penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi
kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian;
b) Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik,
sebab terjadinya persaingan yang ketat;
c) Efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor-faktor
produksi dapat tercapau dengan baik, sebab tindakan
ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencrian
keuntungan yang sebesar-besarnya.
Kelemahan sistem ekonomi pasar, diantaranya sebagai
berikut:
a) Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan
prinsip yang belaku adalah free fight liberalism, dimana
kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal;
b) Tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang
merugikan masyarakat;
c) Terapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal
dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan
yang miskin bertambah miskin.
Contoh negara yang sistem ekonominya mendekati sistem
ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan beberapa negara
Eropa lainnya seperti Perancis, Kanada, Albania, Armenia,
Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik
Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis,
Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova,
Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania,
Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol,
Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Negara
penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia,
Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia
dan San Marino. Juga beberapa negara di kawasan Asia
seperti Hongkong , Myanmar, Kamboja, Hong Kong,
Malaysia dan Singapura , India, Iran, Israel, Jepang, Korea
Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Sistem
ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada
dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang
tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini,
kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara
Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte
D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya,
Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania,
Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan suatu tata cara
kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi
oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai
kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-
kegiana ekonomi yang ingin mereka jalankan.
Sistem ekonomi campuran sering kali disebut sebagai
perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi
komando, maksudnya pemeintah dan masyarakat atau
pihak swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah
ekonomi sehingga perekonomian tidak lepas kendali.
Kegiatan perekonomian pada sistem ini diserahkan kepada
kekuatan pasar.
Sistem ekonomi campuran terlahir sebagai konsekuensi
logis atas upaya untuk menghapus kekurangan-kekurangan
pada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat.
Pemikiran selanjutnya mengenai sistem ekonomi campuran
didasarkan pada fakta di lapangan yaitu tidak ada satu
negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar atau sistem
ekonomi komando secara murni. Atau sebaiknya, di suatu
negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pemerintah
masih turut mengendaikan beberapa sektor yang di anggap
menguasai hajat hidup orang banyak.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran, di antaranya sebagai
berikut:
a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui,
tetapi ada pembatasan dari pemerintah;
b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada
sehingga setiap individu memiliki hak untuk
mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan
yang dimilikinya;
c) kepentingan umum lebih diutamakan;
d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya
menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup
orang banyak.
e) pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah dan
swasta.
BAB II
ISI
II.1 SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA.
Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional,
Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun
Sistem ekonomi campuran. Sisten ekonomi yang diterapkan
di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di
dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal
juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi
Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari,
oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah
hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi
masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah
berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta
menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan
keejahteraan masyarakat.
Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi,
inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan
dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha
warga negaranya dalam membangun perekonomian.
Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem
perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dngan nilai-
nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai
berikut :
1) Sistem ”Free Fight Liberalism”, yang menumbuhkan
eksploitau manusia dan bangsa lain;
2) Sistem “Etatisme”, negara sagat dominan serta
mematikan potensi dan daya kresi unit-unit ekonomi di luar
sektor negara
3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu keompok
dalam bentuk monopoli yang mergikan masyarakat.
Landasan perekonomian Indonesia adalah pasal 33 Ayat 1,
2, 3, dan 4 UUD 1945 hasil Amendemen, yang berbunyi
sebagau berikut :
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan;
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara da
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
c) Bumi, air, dan kekayaan ala yang terkandung si
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besranya kemakmuran rakyat.
d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selain tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945,
demokrasi ekonomi tercantum dalam Tap MPRS No.
XXII/MPRS/1996 sebagai cta-cita sosial dengan ciri-
cirinya. Selanjutnya, setiap Tap MPR tentang GBHN
mencantumakn demokrasi ekonomi sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri posiif yang
selalu harus dipupuk dan dikembangkan. Ciri-ciri positif
diuraikan dalam poin-poin berikut :
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan;
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara da
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
c) Bumi, air, dan kekayaan ala yang terkandung si
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besranya kemakmuran rakyat.
d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
e) Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan
dan penghidupan yang layak;
f) Hak milik perseorangan diakui pemanfaatannya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
g) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan salam batas-batas yang tidak merugikan
kepentngan umum;
h) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara
dgunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat;
i) Fakir miskin dan anak-anka terlantar dipelihara oleh
negara.
Pemikiran tokoh- tokoh ekonomi yang ikut mewarnai
sistem ekonomi kita, diantaranya :
a. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa
Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD
1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada
pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-
abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem
ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di
Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan
kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem
ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus
berasakan kekeluargaan
b. Pemikiran Wipolo
Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan
Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik
dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut
Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem
liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang
merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-
kapitalistik
c. Pemikiran Wijoyo Nitisastro
Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan
terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro,
pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan
terhadap sector swasta.
d. Pemikiran Mubyarto
Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang
bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP
dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang
manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia
dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki
kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi
saja.
e. Pemikiran Emil Salim
Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu
sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil
Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan
antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya
suatu sistem
ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang
dianut suatu negara
Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan
School of Advanced
International Studies di Wasington, AS Tanggal 22
Februari 1949, menegaskan
bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu
macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha
tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh
pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak
dalam lingkungan usaha swasta.
II.2 SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis
pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat
sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang
dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan
secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja
yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya
disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama
meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan,
dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan
kepentingan masyarakat lainnya.
Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi
definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional
yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam
mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini
dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi
kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain
pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan,
mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan
alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.
Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan
pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya
ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan
hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan
untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya,
sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya
alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab
kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang
termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.
Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa
kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa
ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah
bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari
pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan
masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan
bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil
pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan
negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial
ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya
dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep
pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan
prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan
pembangunan nasional yang berintikan pada manusia
pelakunya.
Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai
kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari
pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi
kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih
mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep
ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi
untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM
( alm ) Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan
adalah system ekonomi yang berasas kekeluargaan,
berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan
sungguh – sungguh pada ekonomi rakyat Dalam
praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga
sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung –
hubungkan
sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha
masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi
informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik
diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.
Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan
untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara
mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen
yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “
lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan
sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi
kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi
konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism.
Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi
jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor
pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu
sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan
menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan
jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra
kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian
ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang
menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering
disebut dengan pembeli .
Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi
kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana,
sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera
diangkat kepermukaan. Secara garis besar ada lima agenda
pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera
diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari
poitik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk ( entry
point) bagi terselenggarakannya system ekonomi
kerakyatan dalam jangka panjang =
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan
utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) dalam segala bentuknya; Penghapusan monopoli
melalui penyelenggaraan mekanisme ; persaingan yang
berkeadilan ( fair competition) ; Peningkatan alokasi
sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah
daerah.; Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan
pertanian kepada petani penggarap ; Pembaharuan UU
Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai
bidang usaha dan kegiatan.
Yang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat
dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada
paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.
Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan
konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah,
persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera
peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan
sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi
pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat
merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah
pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang
kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat
ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program
pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang
paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah
pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan
jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan
tertinggal.
Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari
tingkat Kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang ada
saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi
terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan
di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di
tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik
di tingkat Distrik. Untuk itu mesti tercipta iklim politik
yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di
tingkat kampung dan Distrik bisadimulai dengan
pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar-benar
yang inklusif dan partisiporis di tingkat Distrik untuk
menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan
Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.
II.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom
Indonesia, secara umum adalah :
1.Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
5. Faktor keuangan negara
BAB III
PENUTUP
III.1 KESIMPULAN
Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah
sistem ekonomi yang berorientasi kepadaKetuhanan Yang
Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan
materialisme);Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak
mengenal eksploitasi);Pe rsatuan
Indonesia(berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan,
sosio-nasionalisme dan sosio
demokrasi dalam ekonomi);Kerakyatan (mengutamakan
kehidupan ekonomi rakyuat); serta Keadilan Sosial
(persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang
utama ± bukan kemakmuran pribadi). Dari butir-butir
tersebut, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem
ekonomi Indonesia.
Dalam sistem ekonomi pancasila, perekonomian liberal
maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya
menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan
kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus
selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak
merugikan pihak-pihak yang berkaitan.
Indonesia seharusnya sudah belajar pada krisis ekonomi
dan moneter yang mengguncang dunia pada tahun 1998,
dengan hanya sektor pertanian dan perkebunan yang
tumbuh positif dan turut menyelamatkan ekonomi
domestik.
Belajar dari kasus itu, Indonesia sudah saatnya memberi
perhatian utama pada bidang pertanian dan perkebunan,
agar bisa keluar dari krisis pangan yang kini mengancam
dunia. Maka dari itu setiap komoditas harus didekati secara
spesifik karena masing-masing memiliki spesifikasi yang
berbeda.
PertumbuhanEkonomi di setiap negara berbeda - beda
tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara
tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan /
penghasilan dari penduduknya.
Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan
ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan
suatu negara itu di bawah rata ± rata maka pertumbuhan
ekonominya juga rendah.
top related