LEMBARAN DAERAH KOTALUBUKLINGGAU · 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Penlerintah Pusat dan Penlerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

LEMBARAN DAERAHKOTALUBUKLINGGAU

[Ci'5IiiiiJiI.li!ii.!I.im5' 'iii' 68D]' I

"PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 15 TAllUN 2005

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN RETRIBUSI IZIN USAHAJASA KONSTRUKSI

\VALIKOTA LUBUKLINGGA U,

Menitl1bang a. bahwa dengan terbentuknya Penlerintah Kota Lubuklinggau

sebagai daerah otonom berdasarkan Undang - Undang

Nonlor 7 Tahun 2001 tentang Penlbentukan kota

Lubuklinggau, maka dipandang perlu lmtuk menggali SlID1ber

pendapatan ash daerah dalanl rangka nlelnbiayai

penyelenggaraan penlbangunan daerah;

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang - undangan ( LenlbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 NOITIOr53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonl0r4389 );

6. Un dang - Undang Nonlor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah ( Lenlbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tanlbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Penlerintah Pusat danPenlerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLenlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8. Peraturan Penlerintah Nonlor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukunl AcaraPidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nonlor 3258 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otononl (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 N0I110r 54, Tambahan LenlbaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Jasa Konstruksi ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nonlor 63, TanlbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

Dalanl Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Penlelintah Daerah adalah Penlerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Pemukinlan KotaLubuklinggau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota danPenlukinlan Kota Lubuklinggau.

6. Jasa Konstruksi adalah layananjasa konsultasi perencanaanpekerjaan konstnlksi, layananjasa pelaksanaan pekeIjaankonstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasanpekerjaan konstruksi.

7. Pekerjaan Konstnlksi adalah keselunlhan atau sebagianrangkaian kegiatan perencanaan dan / atau sebagianpelaksanaan beserta pengawasan yang nlencakuppekerjaan arsitektural, sipil, nlekanikal, elektrikal dan tatalingkungan nlasing -lnasing beserta kelengkapannya untukmewujudkan suatu bangunan atau bentuk tisik lain.

8. Pengguna Jasa adalah orang atau badan sebagai pemberitugas atau penlilik pekerjaan proyek yang memerlukanlayananjasa konstruksi.

14. Pclaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang

pcrorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan

professional dibidang pdaksanaan jasa konstrllksi yang

mampulllcnyelcnggarakan kcgiatannya wltuk nlewujudkansllatll hasi I pcrcncanaan Il1cnjadi bentuk bangunan ataubcntllk fisik lain.

Pcngawas konstruksi adalah penyedia jasa orangperorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofessional dibidang pengwasan jasa konstruksi yangIllampulllclaksanakan pekcljaan pcngawasan sejak awalpclaksanaan pckcljaan konstruksi salllpai sclesai dandiscrah tcrimakan.

Klasifikasi adalah baQian kCQiatan rCQistrasi UI1tuk'-- '-' '-Illenctapkan penggolongan usaha dibidangjasa kOllstruksiIllenurut biclang clan sub bidang jasa pckcIjaan atallpenggolongan profcsi kctcrampilan dan kcahlian kCljaorang perorangan dibidangjasa konstntksi IllCnllrut disiplinkcilmuan clan / atau kcterampilan tertentll clan / ataukeflmQsian dan,l atau keahlian nlasing -masing.

'- '--

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untllkIllenetapkan penggolongan usaha dibidangjasa konstruksimenurllt tingkat / keclalanlan kOIllpetensi clan kelllaIllpUanusaha atall penggolongan profesi ketcrampilan dan keahliankelja orang perseorangan dibidangjasa konstruksi menuruttingkat / kedalaman kompetensi, kemampuan profcsi dankeahlian.

18. Badan Usaha adalah baclan usaha yang bergcrak dibidangjasa konstntksi.

26. Pcmeriksaan aclalah serangkaian kegiatan untuk mcncari,mengumpulkan clan mengelola data dan / atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pcmenuhankcwaj iban Retribusi Daerah berdasarkan peraturanperundang -- undangan Retribusi Daerah.

27. Pcnyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dacrahadalah scrangkaian tindakan yang dilakukan olch PcnyidikPegawai Negeri Sipil ( PPNS ) yang sclanjutnya discbutPenyidik untuk mencari selia mcngumpulkan bukti yangdengan bukti itu nlenlbuat terang tindak pidana dibidangretri bus i daerah yang terj ad i se rta mc ncm ukantcrsangkanya.

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan scbagai arahan,peclonlan clanpenlbinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yangakan bergerak dibiclang llsahajasa konstruksi.

Usaha jasa konstruksi nlencakup jenis usaha, bentuk usaha clanbidang usahajasa konstnlksi.

(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaanpengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :

a. rancang bangun;b. percncanaan, pengadaan dan pclaksanaan tcrimajadi;

dan / atallc. penyelenggaraan pekerjaan terinlajadi.

(4) Pengclnbangan layanan jasa pcrencanan dan / ataupcngawasan lainnya mencakup antara lainjasa :

a. manajenlen proyek;b. nlanajenlen konstnlksi; dan / atauc. penilaian kllalitas, kuantitas dan biaya pekeljaan.

Bcntllk llsaha dalanl kegiatan jasa konstruksi sebagaimanadiInaksud Pasal2 nleliputi usaha orang perorangan dan badanusaha baik nasional maupun asing.

(1) Bidang usaha sebagaimana diInaksud pada Pasal2 terdiridari :

a. bidang pekeIjaan arsitektural yang nleliputi arsitektllrbangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunanbel1eknologi menengah dan arsitektur bangunanberteknologi tinggi, arsitektur ruang dalanl bangunan (interior) arsitektur lansekap temlasuk perawatannya;

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya IllenyelenggarakanpeIllbinaanjasa konstruksi, 111cliputi:

a. nlelaksanakan kebijakan pembinaanjasa konstnlksi;

b. menyebarluaskan peraturan perundang - undangan jasakonstruksi;

c. Illelaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;

d. Illenerbitkan perizinan usahajasa konstruksi;

e. nlelaksanakan pengawasan sesuai dcngan kewenangannyauntuk terpenuhinya tertib penyclenggaraan pekeljaanjasakonstruksi;

f lnclnberikan infomlasi ten tang ketentuan ketekhnikan,keanlanan, keselamatan dan kesehatankerja serta tataIingklUl 0aIrb ,

g. meningkatkan pemahanlan dan kesadaran terhadapkewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksidan tertib pemanfaatan hasil pekeljaan konstruksi; dan

h. melnberikan kemudahan peran serta nlasyarakat dalanlpelaksanaan pengawasan lmtuk serta nlencegah teIjadinyapekerj(k1J1konstruksi YaIlgnlenlbahayakan kepentingan dankeselanlatan unlunl.

(3) Izin usaha jasa konstruksi sebagainlana dinlaksud pada ayat(1) bagi badan usaha asing hanls Inemenuhi persyaratanscbagai berikut :

a. nlcnliliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkanoleh lembaga;

b. Mellliliki kantor perwakilan di Indonesia;

c. Menlberi laporan kegiatan tahunan bagi pelpanjangan;dan

d. .i\1cnlenuhi kctentuan yang dipersyaratkan olehPeraturan Penmdang - undangan.

(1) Jcnis perizinan usaha jasa konstruksi dalanl daerah,digolongkan sebagai berikut :

a. Izin usahajasa konstruksi golongan kecil ( K), terdiriatas:

1. Golongan kualifikasi K3 ( Kecil 3 ) yaitllperusahaan dengannl0dal setinggi - tingginyasebesar Rp. 100.000.000,-

2. Golongan kualifikasi K2 ( Kecil 2 ) yaitllperusahaan dengan nlodal di atasRp. 100.000.000,- sanlpal denganRp. 400.000.000,-

3. Golongan kualifikasi Kl ( Kecil 1 ) yaituperusahaan dengan nlodal di atasRp. 400.000.000,- salllpal denganRp. 1.000.000.000,-

SUBJEK DAN OBJEKIZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Subjek izin usaha jasa konstnlksi adalah setiap orang atau Badanyang akan nlelnanfaatkanjasa konstruksi.

Objek izin Llsahajasa konstruksi adalah :

a. setiap pembcrian izin perencanaan, pclaksanaan clanpengawasan konstruksi bangllnan dalanl daerah; atau

b. setiap pelaksanaan penelitian ulang atas izin usaha jasakonstrllksi di lakukan setiap 3 ( tigau ) tahul1.

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagaiperizinan ter1entu.

1. Golongan kualifikasi K ( KeciI ) ditetapkan sebesarRp. 250.000,-

2. Golongan Kualifikasi M ( Mcnengah ) ditetapkanscbesar Rp.450.000,-

3. Golongan Kual ifikasi B ( Bcsar) ditetapkan scbcsarRp. 750.000,-

Besarnya retribllsi teliti ulang izin lIsaha jasa konstruksisebagainlana dimaksud pada pasaI I 1ayat (I) untuk 111asing-nlasing golongan ditetapkan scbcsar IOO~) (scratusperscratus) dari tarifscbagaimana dinlaksud pada Pased 15.

Retribusi yang terhutang dipllngut daerah tcmpat pclayanandibelikan.

Masa retribusi izin usahajasa konstruksi adalahjangka \vaktllyang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan \Valikota.

(2) Bcntuk, isi dan tata cara pcncrbitan SKRD atau dokumenlain yang dipcrsan1akan scbagain1ana dimaksud pada ayat(1) ditctapkan Icbih lanjut dcngan Pcraturan Walikota.

BAll XIII

(I) Pemungutan rctribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Rctribusi dipungut dcngan mcnggunakan SKRD ataudokulllen lain yang dipersamakan.

(l) Dalanl hal Waj ib Retribusi tidak mem bayar tepat padawaktunya atau kurang melnbayar dikcnakan sanksiadn1inistrasi berupa bunga 2 (/~) ( dua perseratus )setiap bulan dari retribusi yang tcrhutang atau kurangdibayar dan ditagih dengan n1enggunakan STRD.

dibayar oleh WcDibRetribusi dapat ditagih nlelalui Lelnbagayang belwenang.

(2) Penagihan retribusi nlelalui lenlbaga yang berwenangdilaksanakan berdasarkan peraturan perundang -undangan.

( 1) Waj ib retribusi dapat 111engajukan keberatan hanya kepadaWalikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atalldokLlInen lain yang dipersarnakan SKRDKBT danSKRDLB.

(2) Keberatan diajllkan secara teliulis dala111bahasa Indonesiadengan diseriai alasan - alasan yangjelas.

(3) Dalanl hal Waj ib Retribusi nlengaj ukan keberatan atasketetapan retribusi, Wajib retribllsi hanls dapatmeillbuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan hams diajukan dalanl jangka waktu paling 1anla2 ( dua ) bulan sejak SKRD atau dokunlen lain yangdipersanlakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan,kecuali apabila Wajib Renibusi tertentu dapat l11enunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusidianggap dikabulkan clanSKRDLB harns diterbitkan dalamjangka waktu paling lanla 1 ( satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutal1gretribusi lainnyakelebihan pembayaran retribusi sebagainlana dimaksudpada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu hutang retribusinya.

(5) Pengenlbalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) dilakukan dalanl jangka waktu palinglama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengenlbalian penlbayaran retribusi dilakukansetelah lewatjangka waktu paling lanla 2 ( dua ) bulan,Walikota nlenlberikan inlbalan bunga sebesar 2% ( duapersen ) sebulan atas keterlambatan penlbayaran kelebihanretribusi tersebut.

( 1) Permohonan pengembalian kelebihan penlbayaran retribusidiajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang- kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa retribusi;c. besamya kelebihan pembayaran; dand. alasan yang singkat danjelas.

(1) Hak untuk Inelakukan penagihan retribusi kedaluwarsasetelah nlelanlpaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitungsejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila nlelakukantindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagainlana dimaksudpada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkaI1Jlya surat teguran ; atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusibaik langsung maupun tidak langsung .

(1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung ke rekeningPenlerintah nlelalui Bank Sunlatera Selatan CabangLubuklinggau.

(2) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.

e. nlelakukan penggeledahan untuk nlendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokllnlen -dokLlInen lain serta nlelakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut;

f menlinta bantuan tenaga ahli dalanl rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;

g. nlenYllruh berhenti dan atall melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tenlpat pad a saatpenleriksaan sedang berlangsung dan nlemeriksaidentitas orang dan / atau doklllllen yang dibawasebagaimana dilnakslld hllruf e;

h. 111enlotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;

1. menlanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka / saksi;

J. nlenghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerahmenurut hukllm yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagainlana dinlaksud pad a ayat (1)nlenlberitahukan dinl11lainyapenyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntllt Unlunl melaluiPenyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan yang diatur dalanl Undang - UndangHukum Acara Pidana yang berlaku.

(3) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang n1engenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebihlanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkandalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 31 Desen1ber 2005

\VALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Cap/ttd

Diundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 05 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTALUBUKLINGGAU,

Cap/ttd