Transcript
Loading...
Anggota Penyusun 1. Dede Siti Hajar (08)
2. Maftuh Bastul B. (18)
3. Nida Tsuroya (21)
4. Siti Romadhoni (29)
5. Windi Suryawati (32)
SKETSA LEMBAGA LEGISLATIF LEMBAGA LEGISLATIF
DPR DPD
DPRD IIDPRD I
MPR
MPR (MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT)
Pengertian MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat
(disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara.
Keanggotaan MPR MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan
umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum
reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan
golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas
560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD.
Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada
saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji
secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam
sidang paripurna MPR.
PIMPINAN MPRH. M. TAUFIQ KIEMAS
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah Pemilihan JABAR-II
Partai / Mewakili Provinsi PDIP
DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.
Fraksi Golongan Karya Daerah Pemilihan
JATENG-IV Partai / Mewakili
Provinsi P. GOLKAR
PIMPINAN MPRHJ. MEILANI
LEIMENA SUHARLI
Fraksi Partai Demokrat
Daerah Pemilihan DKI
JAKARTA-II
Partai / Mewakili
Provinsi P.DEMOKRAT
DR. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Daerah Pemilihan JATENG-VI
Partai / Mewakili Provinsi PPP
DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.
Fraksi Kelompok DPD
Daerah Pemilihan NAD
Struktur Organisasi MPR Ketua MPR
TAUFIK KIEMAS
Wakil Ketua MPRHAJRIYANTO THOHARI
Sekretaris JenderalDRS. EDDIE SIREGAR, M.SI
Wakil Sekretaris JenderalDRA. SELFI ZAINI
Kepala Biro Sekretariat PimpinanDrs. Aip Suherman
Kepala Biro Hubungan MasyarakatDrs. Yana Indrawan, M.Si
Kepala Biro Hubungan MasyarakatDrs. Yana Indrawan, M.Si
Kepala Biro AdministrasiTUGIYANA, S.IP
Kepala Biro KerumahtanggaanDrs. Suwarto, M.Si.
Kepala Biro PersidanganMUHAMMAD RIZAL, S.H., M.SI
Kepala Biro KeuanganSuryani, S.H.
Kepala Pusat PengkajiMA'RUF CAHYONO, S.H., M.H
Struktur Organisasi MPR
Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009
Pasal 21) MPR terdiri atas anggota DPR
dan anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan UU.
2) MPR bersidang sedikitnya sekali
dalam 5 tahun di ibu kota negara.
3) Segala putusan MPR ditetapkan
dengan suara yang terbanyak.
Ketentuan dalam UUD 1945(Bab II Pasal 2 dan 3)
Pasal 3
1) MPR berwenang dan menetapkan
UUD.
2) MPR melantik Presiden dan / atau
Wakil Presiden.
3) MPR hanya dapat memberhentikan
Presiden dan / atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut
UUD.
Ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009Pasal 4
Mengubah dan menetapkan UUD.
Melantik Presiden & Wakil Presiden
berdasarkan hasil pemilihan umum dalam
sidang Paripurna Majelis.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan
MK untuk memberhentikan Presiden dan Wakil
dalam Sidang Paripurna Majelis.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
apabila Presiden berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam
masa jabatannya.
Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009
Memilih dan melantik Wakil Presiden dari
calon yang diajukan Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden
dalam masa jabatanya selambat-
lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Memilih dan melantik Presiden dan Wakil
Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari
dua paket calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik.
FUNGSI MPR
1. Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden yang baik, jujur, dan adil.
2. Berfungsi untuk mengubah atau mengganti
Presiden yang tidak adil dalam menjalankan
tugasnya.
DPR(Dewan Perwakilan
Rakyat)
Pengertian DPR DPR adalah lembaga perwakilan
rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.
Struktur Organisasi DPR
KETUA DPR RIH.MARzUKI ALIE
PIMPINAN DPR
WAKIL KETUA
DPR RI
DRS.PRIYO BUDI
SANTOSO
WAKIL KETUA
DPR RI
ANIS MATTA
WAKIL KETUA DPR RIIr.PRAMONO ANUNG WIBOWO
PIMPINAN DPRWAKIL KETUA DPR RIDr.MARWOTO MITROHARDJONO
Tugas dan Wewenang DPRMembentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.
Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh
DPR maupun oleh pemerintah.
Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan
pendapat.
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD
terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD RI
1945 dan UU.
Tugas dan Wewenang DPR
FUNGSI DPR Fungsi Legislasi
adalah fungsi DPR untuk membentuk undang-undang bersama dengan
Presiden.
Fungsi Anggaran
adalah fungsi DPR bersama-sama dengan Presiden untuk menyusun
dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN).
Fungsi Pengawasan
adalah fungsi DPR untuk melaksanakan pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan agar sesuai dengan pelaksanaan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
HAK-HAK DPR Hak Interpelasi
=> Hak meminta keterangan
kepada presiden.
Hak Angket
=> Hak mengadakan
penyelidikan atas suatu kebijakan
presiden.
Hak Budget
=> Hak mengajukan RAPBN.
Hak Inisiatif
=> Hak mengajukan RUU kepada
presiden.
Hak petisi
=> Hak mengajukan pertanyaan
atas kebijakan presiden.
Hak amandemen
=>Hak menilai / mengadakan
perubahan atas RUU.
Hak Menyatakan Pendapat Mengajukan Pertanyaan Menyampaikan Usul dan Pendapat Memilih dan Dipilih Membela Diri Protokoler Keuangan dan Administratif Hak imunitas
HAK-HAK DPR
DPRD I (DPRD PROVINSI)
PENGERTIAN DPRD IDPRD tingkat I / DPRD Provinsi adalah
DPR yang berkedudukan di tingkat
provinsi. Yang melaksanakan fungsi-
fungsi pemerintah daerah sebagai mitra
sejajar Pemerintah Daerah.
Membentuk Perda bersama Gubernur.
Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD
yang diajukan Gubernur.
Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan
Wakil Gubernur.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tugas dan Wewenang DPRD I
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentiannya.
Tugas dan Wewenang DPRD I
Struktur Organisasi DPRD I
DPRD II(DPRD KABUPATEN / KOTA)
Pengertian DPRD II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II
adalah lembaga penyalur aspirasi
rakyat tingkat daerah yang
berkedudukan di daerah tingkat II.
Tugas DPRD II Memilih Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota
Mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian Gubernur
(Wakilnya), Bupati (Wakilnya)
dan Walikota (Wakilnya)
kepada Presiden.
Melaksanakan Pengawasan
Bersama dengan Gubernur,
Bupati dan Walikota
menetapkan APBD
Bersama Gubernur, Bupati
dan Walikota membentuk
peraturan daerah,
Memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada
Pemerintah.
Wewenang DPRD II Memilih pertanggung jawaban Gubernur, Bupati, Walikota.
Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
Mengadakan Penyelidikan.
Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.
Mengajukan pernyataan pendapat.
Mengajukan rancangan peraturan daerah.
Mengajukan anggaran DPRD.
Struktur Organisasi DPRD II
DPD(Dewan Perwakilan Daerah)
Pengertian DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Tugas dan Wewenang DPD Mengajukan kepada DPR mengenai RUU yang terkait dengan
otonomi daerah; hubungan antara pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain;
serta RUU yang terkait dengan pertimbangan keuangan pusat
dan daerah.
Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan
anggota BPK.
Tugas dan Wewenang DPD Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan
bahan untuk membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang
terkait dengan APBN.
Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Mengawasi pelaksanaan hukum tentang otonomi daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan antara pusat dan
daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain;
pelaksanaan anggaran daerah (APBD), pajak, pendidikan, dan agama.
HAK-HAK DPD Menyampaikan usul dan pendapat.
Memilih dan dipilih.
Membela diri.
Imunitas.
Protokoler.
Keuangan dan administratif.
Kewajiban DPD Mengamalkan Pancasila
Melaksanakan UUD Negara RI 1945 dan menaati segala
peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan keutuhan negara kesatuan RI.
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada pemilih dadan daerah pemilihannya.
Menaati kode etik dan peraturan Tata Tertib DPD
Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan
pribadi, kelompok dan golongan.
Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat dan daerah.
Kewajiban DPD
FUNGSI DPDFungsi Legislasi
Tugas dan wewenang
a. Dapat mengajukan
RUU kepada DPR.
b. Ikut membahas RUU.
Bidang Terkait
Otonomi daerah.
Hubungan pusat dan daerah.
Pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah.
Pengelolaan SDA dan sumberdaya
ekonomi lainnya.
Perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
FUNGSI DPDFungsi
Pertimbangan
Tugas dan wewenang
Memberikan pertimbangan kepada DPR.
Bidang Terkait
RUU Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara.
RUU yang berkaitan
dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
Pemilihan anggota BPK.
FUNGSI DPDFungsi Pengawasan
Tugas dan wewenang
a. Dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU dan
menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
b. Menerima hasil pemeriksaan
keuangan negara yang dilakukan
BPK.
Bidang Terkait
Otonomi daerah.
Hubungan pusat dan daerah.
Pembentukan, pemekaran, serta
penggabungan daerah.
Pengelolaan SDA serta sumber daya
ekonomi lainnya.
Perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
Pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara.
Pajak, pendidikan, dan agama
TERIMA KASIHATAS PERHATIAN ANDA !!!
bye-bye
top related