LEGAL OPINION - BSN · 2017. 11. 14. · perundang-undangan terbaru. > Telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan ... UU 20/2014. 3 3 Tahun 2011 Rencana Strategis Badan Standardisasi
Post on 09-Nov-2020
2 Views
Preview:
Transcript
LEGAL OPINION
, '>< I
ii^i
Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum
Biro Hukum, Organisasi dan Humas
Semester 1 Tahun 2016
>
.}
Identifikasi Penataan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
dengan Peraturan Perundang-undangan Lain
A. Latar Belakang
Peraturan perundang-undangan disusun sebagai wujud berlakunya stiatu norma atau
kebijakan dalam suatu instansi pemerintah. Sesuai dengan asas pembentukannya, suatu
peraturan harus tidak saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Karena potensi
ketidakharmonisan peraturan sangat tinggi sehingga diperlukan keselarasan dan keserasian
dalam pembentukannya.
Dalam penilalan mandlrl pelaksanaan ReformasI Birokrasi yang diprakarsai oleh
Kementerlan Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi, penataan peraturan
perundang-undangan dalam suatu Instansi menjadi salah satu kriteria penjialan. Peraturan
perundang-undangan harus dikelola secara berkala dalam rangka penlngkatan klnerja dan
penyempurnaan kebijakan.
B. DasarHukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilalan Kesesualan.
3. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilalan Mandlrl Pelaksanaan ReformasI Birokrasi.
C. Kajian Peraturan Perundang-undangan
hNOMOR JUDUL PERATURAN TANGGAL ANAQSIS
PERATURAN 2009
1 48/PER/BSN/6/2
009
Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)
308:2009 Penilaian Kesesuaian-Ketentuan
Umum Pengguna Tanda Kesesuaian
5 Juni 2009 Telah dicabut dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2012
dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2 73/PER/BSN/8/2
009
Logo Badan Standardisasi Nasional 6 Agustus 2009 Masih sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2014
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3 78/PER/BSN/8/2
009
Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penerlmaan Negara Bukan Pajak
21 Agustus 2009 > Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terbaru.
> Telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Penerlmaan Negara
Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional.
4 98/PER/BSN/lO/
2009 .
Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dl
fingkurigan'B'adah Standardisasi Nasional"
26 Oktober 2009 Masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
No,
NOMOR
PERATURAN
JUDUL PERABJRAN
TANGGAL
PENETAPAN
ANAUSIS
^
PERATURAN 2010
1135/PER/BSN/12
/2010
Sistem Standardi
sasi
Nas
iona
l20 Desember 2010
Sesu
ai
dengan
UU
20/2014,
acuan
kegiatan
stan
dard
isas
i dan
peni
laia
n ke
sesu
aian
be
rped
oman
pada Ke
bija
kan
Nasional SPK
yang ditetapkan ol
eh
Menteri
yang me
ngoo
rdin
asik
an,
sehingga Peraturan
Kepala BSN Nomor 135/PER/BSN/12/2010 ten
tang
SSN
Inl pe
rlu di
kaji
kem
ball
.
PERATURAN 2011
11 Tahun 2011
Pedoman Standardisasi
Nasional Nomor 301
Tahun 2011 te
ntan
g Pedoman Pemberiakuan
Standar Na
sion
al Ind
ones
ia Sec
ara Wa
jib
1 Februarl 2011
Isti
lah da
n de
flni
si yang di
guna
kan
dalam
Peraturan
Kepala inl
harus dip
erba
rui se
suai
dengan UU 20/2014.
22 Tahun 2011
Pedoman Standardisasi
Nasional Nomor 309
Tahun 2011 te
ntan
g Pa
ndua
n Ke
bert
erlm
aan
Regu
lasi
Tek
nis,
Sta
ndar
dan Pro
sedu
r Pe
nila
ian
Kese
suai
an Untuk Produk Peralatan
Keli
stri
kan
dan
Elektronika
Dalam Rangka Pe
rset
ujua
n
ASEAN
Mengenai
Harmonisasi
Tata
Cara
Pengaturan Peralatan Lis
trlk
dan Elektronika
1 Februarl 2011
Isti
lah da
n de
fini
si yang di
guna
kan
dala
m Peraturan
Kepala inl
harus dip
erba
rui sesuai dengan UU 20/
2014
.
33 Tahun 2011
Renc
ana
Stra
tegi
s Ba
dan
Standardisasi Nasional
Tahun 2010-2014
7 Februarl 2011
>
Diperbarui
dengan
Peraturan
Kepala
Badan
Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang
NOMOR
PERAUIRAN
JUPUL PERATUBAN - _ TANGGAL
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Standardlsasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Strategis Badan Standardlsasi Nasional
Tahun 2010-2014.
> Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan
Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Badan Standardlsasi Nasional
Tahun 2015-2019.
4 3ATahun 2011 Manajemen Teknis Pengembangan Standar 23 Februari 2011 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Manajemen
Teknis Pengembangan Standar.
5 4Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan
Standardlsasi Nasional Nomor: 965/BSN-
I/HK.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Standardlsasi Nasiona!
28 Februari 2011 Peraturan Kepala ini masih tetap berlaku, sepanjang
belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Badan
Standardlsasi Nasional (amanat dari UU 20/2014).
6 STahun 2011 Unit Layanan Pengadaan Badan Standardlsasi
Nasional
18 Maret 2011 > Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah telah 2 (dua) kali dilakukan perubahan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga
substansi perlu dikaji kembali.
NOMOR
PERATURAW
_ •;PUDULPERATURAN TANGGAL, ,
PENETAPAN
>■ Perlu dikaji kembaii mengenai pejabat yang
berwenang mengangkat kepala ULP.
> Pasal 4 Peraturan Kepala Ini menyatakan bahwa ULP
didukung o!eh sekretarlat yang ex officio dilakukan
oleh Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan.
6Tahun 2011 Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan
Standardisasi Naslonal
5 April 2011 > Fungs! koordlnasi Peraturan Kepala Ini harus dltlnjau
kembaii, terutama berkaitan dengan Komlte Naslonal
Standar untuk Satuan Ukuran (KSNSU).
> Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa
pengelolaan standar naslonal satuan ukuran
dilakukan oleh BSN.
7Tahun 2011 Standar Operaslonal Prosedur Penerlmaan
Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi
Naslonal
11 Jull 2011 perlu dilakukan updating terhadap dasar hukum
Peraturan Kepala Ini jika sudah ada yang mengalami
perubahan.
STahun 2011 Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di
LIngkungan Badan Standardisasi Naslonal
llJuli 2011 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.
10 9Tahun2011 Standar Operaslonal Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa Pemerlntah DI LIngkungan Badan
Standardisasi Naslonal
11 Jull 2011 Perlu dilakukan review sesuai dengan ketentuan terakhir
pengadaan barang dan jasa peerlntah.
11 llTahun 2011 Pedoman Layanan InformasI Publlk Badan
Standardisasi Naslonal
4 Agustus 2011 Peraturan Kepala Ini maslh selaras, kecuali jlka telah
dilakukan reorganisasi BSN, karena berkaitan dengan
unit keija pengelola Layanan InformasI Publlk dengan
^ .
r"^mo- NOMOR
PERATURAN
JUDUL PERATURAN TANG(3AL u\PENETAPAN
sekretariat yang ex officio oleh Bagian Humas.
12 12Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan
Standardisasi Nasional
19 September 2011 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Anggaran.
13 IBTahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
10 November 2011 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.
PERATURAN 2012
1 1 Tahun 2012 Pencabutan Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor:
71/KEP/BSN/2/2006 Tentang Penetapan
Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-
2006: Penllaian Kesesuaian-Ketentuan Umum
Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk
Terhadap SNI
22 Maret 2012 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014,
ketentuan penggunaan Tanda SNI seharusnya diatur
oleh Kepala BSN.
2 2 Tahun 2012 Pencabutan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor
48/PERS/BSN/6/2009 Tentang Pedoman
Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilalan
Kesesuaian-Ketentuan Umum Pengguna Tanda
Kesesuaian
22 Maret 2012 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014,
ketentuan penggunaan Tanda -Kesesuaian seharusnya
diatur oleh Menteri/Kepala LPNK.
pj :nomor JPERATURAN '
PERATUMM TANGGAL
PENFTAPAN
3 BTahun 2012 Pedoman StandardisasI Nasional Tentang
NotlfikasI dan Penyelisikan Dalam Kerangka
Pelaksanaan Agreement on Technical Barriers
to Trade-Worid Trade Organization (TBT-WTO)
5 April 2012 > Istiiah dan definisi yang digunakan dalam Peraturan
Kepaia ini harus diperbaharui sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
> Notifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2014, masuk dalam substansi Pasai 51 mengenal
kewajiban Internasionai yang akan dijabarkan iebih
lanjut dengan Peraturan Pemerlntah.
4 4Tahun 2012 Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaiuasi Serta
Peiaporan Kinerja Pada Badan StandardisasI
Nasional
26 Maret 2012 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan
5 5Tahun2012 Pedoman StandardisasI Nasional Nomor 07
Tahun 2012 tentang StandardisasI dan Keglatan
yang Terkait-Istllah Umum
1 Mei 2012 > Definisi dan tujuan StandardisasI yang digunakan
dalam Peraturan Kepaia ini harus diperbaharui sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
> Perlu dliakukan Perubahan Peraturan Kepaia untuk
menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2014.
6 6 Tahun 2012 Pedoman StandardisasI Nasional Nomor 10
Tahun 2012 tentang Adopsi Standar American
Society for Testing and Material \Aex\\a6\ Standar
Nasional Indonesia
1 Mei 2012 > Definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepaia ini
harus diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2014.
> Perlu dliakukan review, kesesuaian metode adopsi.
NOMOR
PERATURAN '
. JUDUL PERATURAN
^ f
TANGGAL
PENETAPAN
j- _ - mHH-Xs- -
1 ANALISIS
PERATURAN 2013
1 1 Tahun 2013 Pencabutan 24 (Dua Puluh Empat) Pedoman
Badan Standardisasi Nasional
30 Januari 2013 Dicabut karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2 2Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional
(PBSN) 1001-1999: Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya dan
Pengendalian Titik Kritis (HACCP)
30 Januari 2013 OK
3 3 Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional
(PBSN) 1002-1999: Kriteria Auditor AkreditasI
LSSHACCP
30 Januari 2013 OK
4 4 Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional
(PBSN) 1003-1999: Kriteria Auditor Sertifikasi
LSSHACCP
30 Januari 2013 OK
5 5 Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional
(PBSN) 701-2000: Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
30 Januari 2013 OK
6 6 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
"Standardisasi Nasional Nomor' 3^ Tafiun 2011*
Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi
Nasional Tahun 2010-2014
4 Februari 2013 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Kepala BSN Nbmor "4 Tahlin 2015 tentartg Rencana
Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-
2019.
7 07/KEP/B5N/2/2 Indlkator Kinerja Utama Badan Standardisasi 4 Februari 2013 IKU BSN harus dirubah sesuai dengan tugas BSN
Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2014.
8 Tahun 2013 Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi
Nasional
15 Februari 2013 Maslh selaras dengan peraturan perundang-undangan
9 Tahun 2013 Pedoman Penanganan Admlnlstrasi Perjalanan
DInas Luar Negerl Badan Standardisasi Nasional
24 Mei 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.
10 10 Tahun 2013 Harl Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional
28 Juni 2013 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.
11 11 Tahun 2013 Nama, Kelas dan Nilai Jabatan Di Badan
Standardisasi Nasional
28 Juni 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
12 12 Tahun 2013 Komite Nasional Indonesia Untuk International
Eiectrotechnicai Commision
28 Juni 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
13 14 Tahun 2013 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinetja
Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
17 Desember 2013 Peraturan Kepala ini sudah dirubah dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.
14 15 Tahun 2013 Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional 19 Desember 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
15 16 Tahun 2013 Designating Body Dalam Rangka Pelaksanaan
Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical
and Electronic Equipment Regulatory Regime
30 Desember 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan,
kecuali jika BSN sudah dilakukan reorganisasi maka
Peraturan Kepala ini perlu ditinjau kembali terutama
mengenai unit kerja yang bertugas sebagai sekretariat
Designating Body.
10
L. NOMOR
PERATURAN
JUDUL PERATURAN TANGGAL
PENFTAPAN
ANAUSIS
iPERATURAN 2014
1 1 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
2 Januari 2014 Diubah dengan Peraturan Kepaia Badan Standardisasi
Nasionai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepaia Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan
Kinerja Badan Standardisasi Nasional.
2 2Tahun 2014 Strategj Standardisasi Nasionai Tahun 2015-
2025
3 Juni 2014 > Strategi Standardisasi Nasional periu diiakukan
perubahan seteiah adanya Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2014.
> Strategi Standardisasi Nasional harus disusun
berdasarkan tugas dan tanggung Jawab BSN seperti
yang diamanatkan daiam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2014.
3 3 Tahun 2014 Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang
Makan BagI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Standardisasi Nasional
29 September 2014 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan
4 3A Tahun 2014 Pedoman Tugas Belajar dan Izin Beiajar BagI
Pegawai Negeri'" Sipii Di • Ljngkunga"h Badan-
Standardisasi Nasional
29 September 2014 Maslh seiaras dengan peraturan perundang-undangan
5 4 Tahun 2014 Sistem Pengendaiian Gratifikasi DI Lingkungan
Badan Standardisasi Nasional
2 Desember 2014 > Tidak seiaras dengan peraturan perundang-
undangan di bidang korupsl.
11
M
NOMOR
PERATURAN
3UPUL PERATURAN TANGGAL
PENETAPAN
> Teiah dilakuan perubahan dengan Peraturan Kepala
Badan StandardlsasI Nasional Nomor 3Tahun 2016.
STahun 2014 Pedoman Pelaksanaan SIstem Pelaporan
Pelanggaran Di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
2 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
6 Tahun 2014 Sistem Pengendailan Intern Pemerintah 2 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
7 Tahun 2014 Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Penilalan
Kesesuaian
29 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
8 Tahun 2014 Standar Pelayanan Issuer Identification Number 29 Desember 2014 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan
10 9 Tahun 2014 Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
Standardisasi
29 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
11 10 Tahun 2014 Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi 29 Desember 2014 > Tidak selaras dengan peraturan perundang-
undangan di bidang layanan publik.
> Dicabut dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4A Tahun 2015.
PERATURAN 2015
1 Tahun 2015 Pedoman Penangan Benturan Kepentlngan di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasiohal
27 Januari 2015 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
2 Tahun 2015 Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Badan Standardisasi Nasional
12 Februari 2015 > Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik.
12
NpMQR
PERATURAN
JUDUL PERATURAN TANGGAL
PENETAPAN
> Perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan
kondisi yang ada.
2A Tahun 2015 CODEX Indonesia 12 Februari 2015 > Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Codex
Indonesia.
> Maslh selaras dengan peraturan pemndang-
undangan.
3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
StandardlsasI Nasional Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemberlan Tunjangan KInerja
Badan StandardlsasI Nasional
31 Maret 2015 Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan
StandardlsasI Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pemberlan Tunjangan KInerja Badan
StandardlsasI Nasional.
Maslh selaras dengan peraturan perundang-
undangan
4 Tahun 2015 Rencana Strategis Badan StandardlsasI Nasional
2015-2019
30 April 2015 Dasar pelaksanaan perencanaan kegiatan Badan
StandardlsasI Nasional yang selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka (RPJM).
Masih selaras dengan peraturan perundang-
-undangan.
4A Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Kepala Badan
StandardlsasI Nasional Nomor 10 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Pelatihan
30 April 2015 > Peraturan Kepala Badan StandardlsasI Nasional
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Pelatihan tidak selaras dan membutuhkan
pengaturan yang leblh komprehenslf.
13
p■ NOMOR - U
PERATURAN
■ =4 dfciiiHIl
TANGGAL. B
PENFTAPAN ]
7 STahun 2015 Standar Peiayanan Pelatihan Standardisasi 1 Juni 2015 > Mengatur dan menyempurnakan Standar Peiayanan
Pelatihan.
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan.
8 6 Tahun 2015 Pedoman Penelitlan dan Pengembangan
Standardisasi
31 Juli 2015 > Memberikan pengaturan mengenai kebijakan
Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan.
9 7 Tahun 2015 Skema SertifikasI Pasar Rakyat 25 September 2015 > Memberikan pengaturan mengenai skema sertifikasi
pasar rakyat
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan
10 8 Tahun 2015 Pedoman Pengembangan Standar Naslonal
Indonesia
4 Desember 2015 > Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan.
11 9 Tahun 2015 Pedoman Standardisasi Nasional tentang Tata
Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
4 Desember 2015 > Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan.
12 10 Tahun 2015 Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia
BIdang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
30 Desember 2015 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
13 11 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan
Standardisasi Nasional
31 Desember 2015 > Penggantian atas Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2011
14
NOMOR
PERATURAN
3UDUL PgRAIlLJE^i^N . TANGGAL
PENETAPAN
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan
Standardisasi Nasional.
> Masih selaras dengan peraturan perundang-
undangan.
PERATURAN 2016
1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
4 Mei 2016 Guna menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, maka
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepaia Badan
Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015.
2 Tahun 2016 Pedoman Adopsi Standar Internasional dan
Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi
Publikasi Internasional Selain Standar
Internasional Menjadi Standar Nasional
Indonesia
31 Mei 2016 Memberlkan pengaturan dalam mengadopsi publikasi
internasional seiain standar internasional menjadi
Standar Internasional Indonesia.
ahui oleh
la Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
ahardjo, M.M.
15
. i
16
NOMOR
PERATURAN
JUDUL PERATURAN TANGGAL
PENETAPAN
ANAuSJS
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan
Standardisasi Nasional.
> Masih selaras dengan peraturan pemndang-
undangan.
PERATURAN 2016
1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
4 Mei 2016 Guna menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, maka
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015.
2 Tahun 2016 Pedoman Adopsi Standar Internasional dan
Publikasi Internasional Lainnya Baglan 2: Adopsi
Publikasi Internasional Selain Standar
Internasional Menjadi Standar Nasional
Indonesia
31 Mei 2016 Memberikan pengaturan dalam mengadopsi publikasi
internasional selain standar Internasional menjadi
Standar Internasional Indonesia.
Diketahui oleh
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
Ir. Budi Rahardjo, M.M.
15
No. NOMOR
PERATURAN
JUDUL PERATURAN TANGGAL
PENETAPAN
ANAUSIS
terhadap ubin keramik.
9 QTahun 2016 Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Ungkungan Badan Standardisasi
Nasional
24 November 2016 Peraturan ini menjadi pedoman di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional dalam menyusun peraturan
perundang-undangan sesuai dengan prosedur
berdasarkan kebutuhan.
Diketahui oleh
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
Ir. Budi Rahardjo,
-r
17
top related