LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT … GCG 2012.pdf · GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1 LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS)
Post on 04-Jul-2019
227 Views
Preview:
Transcript
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS)
Tahun 2012
Pendahuluan
Perkembangan industri perbankan dalam tahun-tahun terakhir semakin pesat dan
banyaknya ketentuan dan peraturan dibidang perbankan yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan perekomonian dan iklim investasi
Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
baik menjadi salah satu standar dalam industri perbankan secara umum dan khususnya
bagi Bank MAS pelaksanaan tata kelola ini merupakan salah satu faktor yang utama
dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan.
Untuk itu, Bank MAS dengan didukung dengan visi, misi dan moto serta dengan
berpedoman pada prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terus
menerus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha secara optimal sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan juga dapat meningkatkan
daya saing Bank MAS dalam industri perbakan Indonesia yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi kepada petumbuhan perekonomian Indonesia.
Setiap tahun, Bank MAS senantisa meningkatkan dan menyempurnakan
kinerjanya dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
secara konsisten dalam setiap kegiatan dengan menekankan pada etika dan standar
profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi yang ada dan menjadikan budaya yang
memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan usaha dimasa depan seiring dengan
meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan.
Laporan pelaksanaan GCG merupakan salah satu bentuk dari budaya kepatuhan
terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan penerapan :
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang
Pebahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggl 30 Mei 2007 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum;
Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/205/052006 tanggal 17 Mei 2006 tentang
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance.
Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/372/102007 tanggal 19 Oktober 2007 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance (Revisi).
Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/397/102008 tanggal 29 Oktober 2008
tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan (Revisi).
Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/410/102007 tanggal 11 Desember 2008 tentang
Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan.
Pelaksanaan tata kelola yang baik (good governace) dalam menjalankan kegiatan
usaha menjadi suatu keharusan, kewajiban dan impian bagi setiap institusi bisnis baik
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2
secara struktur (governance structure) maupun proses pengelolaannya (governance
process) harus lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan taat hukum dan dapat
dipertanggung jawabkan kepada stakeholder. Oleh karena itu PT Bank Multiarta Sentosa
(Bank Mas) dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha senantiasa berupaya untuk
melaksanakan tata kelola yang baik (good governace) untuk memberikan perlindungan
terhadap kepentingan stakeholder serta melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap
peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Bank MAS berupaya menanamkan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga
dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai
perusahaan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik
(good governace) serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan best practice.
Kebijakan dan prosedur yang ada dan diberlakukan di Bank MAS, pada dasarnya
diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders). Bank telah menyusun pedoman tata kelola
perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara lain mendorong dan
meningkatkan pengelolaan Bank MAS secara profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ/fungsi-fungsi dalam
organisasi. Organ/fungsi-fungsi organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses pengelolaannya
(governance process) dapat meningkatkan daya saing Bank MAS yang kuat secara
nasional.
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Multiarta
Sentosa berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas
(accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan
kewajaran (fairness) yang meningkatkan nilai (value), yang diharapkan oleh para
stakeholder, yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga Bank MAS
dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun kerangka dan struktur tata
kelola (Governance Structure) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Bank MAS menjabarkannya sebagai berikut :
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS sebagai organ organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan telah diselenggarakan dengan
baik sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain
untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi, menyetujui perubahan
Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah
imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
menetapkan penggunaan laba dan penunjukan akuntan publik. Dalam RUPS ini dapat
juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh
Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham.
RUPS Tahunan diadakan 1 (satu) tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan
Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan
pengawasan Bank MAS kepada pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, Bank MAS
juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
3
Bank MAS memberikan perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham.
Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS
mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul
yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga
memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara
secara bertanggung jawab.
Pada tahun 2012, Bank MAS melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 15 Juni
2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi atas kinerja
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi sebagaimana tercantum dalam
laporannya No. LAI/GA/12007 tanggal 16 Maret 2012;
3. Memberikan kewenangan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi atas
tindakan pengurusan perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah
dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2011;
4. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden kepada pemegang saham untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menyetujui laba
tahun 2011 dibukukan sebagai “laba ditahan” Perseroan;
5. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 berdasarkan rekomendasi Komite
Audit, serta menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya yang berkenaan
dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
6. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya termasuk tapi tidak
terbatas antara lain gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam
bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2013.
Dalam tahun 2012, Bank MAS telah melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1
(satu) kali, yakni pada tanggal 15 Juni 2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai
berikut :
1. Mengangkat Sdr. H.Haryono Waskito, SH sebagai anggota Dewan Komisaris
Independen perseroan, efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala jasa, tenaga serta pemikiran
yang telah diberikan kepada perseroan selama menjabat, efektif pada saat
penutupan RUPS ini;
3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu Sdri. Juwita Ekawati
Winoto sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Tommy Mukdani sebagai Komisaris
Independen, serta anggota Direksi yaitu Sdri. Nurjani Djunaedi sebagai Direktur
Utama, Sdr. Budi Afandi Winoto dan Sdr. Iwan Yuda Pramudhi masing-masing
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4
sebagai Direktur, efektif pada saat penutupan RUPS ini, sehingga susunan
pengurus perseroan setelah RUPS Luar Biasa ditutup adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto
Komisaris Independen : Tommy Mukdani
Komisaris Independen : H.Haryono Waskito, SH *)
Direksi :
Direktur Utama : Nurjani Djunaedi
Direktur : Budi Afandi Winoto
Direktur : Iwan Yuda Pramudhi
*) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Independen yaitu Sdr. H. Haryono
Waskito, SH berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank
Indonesia.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru akan
berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-dua
setelah tanggal pengangkatan mereka.
b. Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit
yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja
audit intern Bank MAS dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam
standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dewan Komisaris juga dibantu oleh dua komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan
Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.
Pada akhir tahun 2012, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank MAS tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) orang, dan Bank hanya memiliki 2
(dua) orang anggota Komisaris, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
menjadi kurang efektif.
Dalam upaya pemenuhan ketentuan, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris akan
segera dilengkapi pada tahun 2013.
Susunan Dewan Komisaris Bank MAS per 31 Desember 2012 terdiri dari:
Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto
Komisaris Independen : Tommy Mukdani
Pengaturan implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Memberi arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional Bankl, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana yang melebihi kewenangann Direksi.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
5
5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia/otoritas lainnya.
Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditemukan, setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan
dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
6. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan
Nominasi, dan memastikan Komite telah berfungsi efektif.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memiliki pedoman
dan tata tertib kerja dan telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Untuk menjalankan fungsinya Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara
berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan, dan selama tahun 2012 Dewan Komisaris
telah melakukan 19 (sembilan belas) kali pertemuan.
Beberapa Komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah:
1. Komite Audit
Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen
kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh
Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun
auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris
Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
Ketua : Tommy Mukdani
Anggota : Haryadi
Anggota : Ir. L. Arwoko, MM
Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman
dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite
bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta
melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil
evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang
laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal,
serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen
risiko.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu
Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan
fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa :
a. Sistem pengendalian internal Bank MAS telah dapat dilaksanakan dengan
baik;
b. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan
standar auditing yang berlaku, dan;
c. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens
dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
6
Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan 6 (enam) kali rapat dan telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari
Kantor Akuntan Publik.
Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi
dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang
dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko sudah
dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit
berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam
mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang
berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan
oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang
dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan
pendapat.
b. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit
serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat
disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan
perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya
telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit
berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen.
Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang
telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank MAS telah memiliki
kebijakan dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam melakukan
pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik
untuk tahun buku 2012.
d. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.
Frekuensi Pertemuan :
Komite Audit Jumlah
Rapat
Jumlah
Kehadiran
%
Kehadiran
Tommy Mukdani 6 6 100
Haryadi 5 5 100
L. Arwoko 5 5 100
Edi Soerjantoro 1 1 100
Handojo Judoprajitno 1 1 100
2. Komite Pemantau Risiko
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7
Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab
untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu
manajemen risiko, untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan
intern serta menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka
mengantisipasi risiko.
Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
Ketua : Vacant
Anggota : Ir. L. Arwoko, MM
Anggota : Haryadi
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara
lain :
a. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan
perbaikan kebijakan manajemen risiko.
b. Mendiskusikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya
dalam rapat Dewan Komisaris.
c. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal
tentang kebijakan manajemen risiko.
d. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank MAS dan menyampaikan
masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.
Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain telah melakukan rapat 5
(lima) kali dan membahas pengelolaan risiko di PT Bank Multiarta Sentosa
berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Frekuensi Pertemuan :
Komite Pemantau Risiko Jumlah
Rapat
Jumlah
Kehadiran
%
Kehadiran
L. Arwoko 5 5 100
Haryadi 5 5 100
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris
mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan
Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru;
calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan
sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembentukan Komite telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia
No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia
No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30
Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum,
sehingga Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang anggota
Komisaris Independen sebagai ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) orang
anggota Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang anggota perwakilan
karyawan.
Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2012 adalah sebagai
berikut :
Ketua : Tommy Mukdani
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
8
Anggota : Juwita Ekawati Winoto
Anggota : Rudijono Atmadja
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite
Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi kinerja Direksi secara
periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota
Dewan Komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam
pengusulan tersebut, Komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen
tersebut sejalan dengan kinerja Bank MAS dan kepentingan stakeholders.
Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi tidak hanya
terbatas pada kebijakan nominasi dan remunerasi yang meliputi :
a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris atas :
1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan dalam RUPS.
2. Kebijakan remunerasi bagi seluruh Pejabat Ekekutif dan karyawan bank
untuk disampaikan kepada Direksi.
Rekomendasi diberikan berdasarkan kinerja keuangan, prestasi kerja serta
pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
b. Menyusun dan merekomendasikan atas kebijakan dan sistem prosedur
penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada
RUPS.
c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan pihak independen sebagai anggota komite kepada Dewan Komisaris.
Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses
nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab
pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan anggota Komite
Remunerasi dan Nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi
Direksi/Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam
RUPS Tahunan serta kenaikan gaji/honorarium seluruh karyawan bank untuk
disampaikan kepada Direksi.
Dalam tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan terkait
dengan :
a. Rekomendasi usulan skema pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus
Bank MAS.
b. Rekomendasi usulan penggajian untuk karyawan dan pengurus Bank MAS.
c. Rekomendasi tunjangan jabatan non struktural.
d. Fasilitas kendaraan kepada karyawan tertentu.
e. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
Frekuensi Pertemuan :
Komite Remunerasi dan
Nominasi
Jumlah
Rapat
Jumlah
Kehadiran
%
Kehadiran
Tommy Mukdani 6 6 100
Juwita E. Winoto 6 6 100
Rudyono Atmadja 5 5 100
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
9
Sarimey S. 1 1 100
Ang Lydia 1 1 100
c. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (two board system)
yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan
tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin anggota Dewan
Komisaris sebagai lembaga pengawasan dan Direktur Utama memimpin anggota
Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank MAS. Namun demikian,
keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank
MAS dalam jangka panjang.
Dewan Komisaris/Direksi Rapat Direksi Rapat Dewan
Komisaris
Jadual Hadir Jadual Hadir
Dewan Komisaris
Juwita Ekawati Winoto - - 16 16
Sarimey Sembiring - - 7 7
Tommy Mukdani - - 19 19
Direksi
Nurjani Djunaedi 15 15 - -
Budi Afandi Winoto 15 13 - -
Iwan Yuda Pramudhi 15 15 - -
d. Direksi
Direksi bertanggung jawab mengelola Bank MAS, merumuskan dan melaksanakan
strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan
pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan
efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar Bank MAS, Direksi berhak mewakili
Bank MAS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Bank MAS dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank MAS
serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.
Susunan Direksi per 31 Desember 2012 terdiri dari :
Direktur Utama : Nurjani Djunaedi
Direktur : Budi Afandi Winoto
Direktur Kepatuhan : Iwan Yuda Pramudhi
Pada akhir tahun 2012, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua Direktur
dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
10
Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas
memastikan bahwa Bank MAS mematuhi seluruh ketentuan, peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk
Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan
tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas professionalisme dan four eyes
principle sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. Bank MAS
telah memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu :
1. Komite Kebijakan Perkreditan Bank
Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan Bank :
a. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara umum yang mencakup
prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kebijakan persetujuan kredit,
dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian
kredit bermasalah.
b. Memberikan masukan dalam penyusunan KPB terutama yang berkaitan
dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, antara lain :
1) Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2) Kebijakan Penyediaan Modal Minimum (CAR).
3) Kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN).
4) Kebijakan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
5) Kebijakan Akuntansi Perkreditan dan lain sebagainya.
c. Membuat petunjuk pelaksanaan atas KPB.
d. Mengawasi agar KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan
konsisten.
e. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan
KPB.
f. Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan secara
berkala memberikan saran/perubahan/perbaikan KPB sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
2. Komite Kredit
Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit dalam proses pemberian kredit adalah
mengevaluasi, menganalisa dan me-review seluruh aspek pemberian kredit dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian, sesuai kebijakan, sistem dan prosedur, serta
ketentuan yang berlaku dan memberi rekomendasi kepada pejabat pemutus kredit
dalam Credit Memorandum.
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Steering Committee TSI)
Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi :
a. Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana
Strategis kegiatan usaha Bank MAS.
b. Merumuskan Kebijakan dan Prosedur utama Teknologi Informasi.
c. Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang telah
disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
d. Mengevaluasi kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem
Informasi Manajemen Bank MAS.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
11
e. Mengevaluasi kinerja Teknologi Informasi.
f. Memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap pelaksanaan pengadaan
perangkat atau proyek Teknologi Informasi dalam jumlah tertentu.
g. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk penyelesaian berbagai
masalah terkait Teknologi Informasi.
h. Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direksi.
4. Komite Manajemen Risiko
Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko :
a. Menyusun kebijakan, strategi dan penerapan Manajemen Risiko dan contingency
plan.
b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari
prosedur normal.
5. ALCO (Asset Liability Committee)
Bank MAS, dalam mengelola asset dan liability yang dimilikinya telah memiliki
Kebijakan Asset Liability Management (ALMA) sebagai pedoman dalam penerapan
manajemen risiko, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku
bunga dan risiko likuiditas.
Guna melaksanakan kebijakan ALMA, Bank MAS membentuk ALCO yang
memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab :
a. Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas,
suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip
kehati-hatian.
b. Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya
melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, monitoring serta
penetapan strategi pengelolaan likuiditas.
Selama tahun 2012, ALCO mengadakan 11 ( sebelas) kali rapat dengan keputusan
penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk asset dan
liabilities, menjaga likuiditas pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga
keseimbangan komposisi neraca.
6. Komite SDM
Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia :
a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan
rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif
dan karyawan secara keseluruhan.
b. Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pengangkatan Pejabat
Eksekutif.
c. Melakukan evaluasi terhadap penilaian Kinerja Karyawan.
d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi untuk peningkatan sumber daya
manusia dalam jangka panjang.
e. Fungsi Kepatuhan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
12
Sepanjang tahun 2012 Bank MAS berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah
ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan
akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan
yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan
atau kebijakan manajemen.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko senantiasa melakukan pemantauan atas
implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan
koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara
berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit
terkait yang dikoordinasikan oleh Bagian Sistem dan Prosedur, dan Kepatuhan termasuk
melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum,
peraturan dan standar baru yang berlaku.
Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dan Manajemen
Risiko dibantu oleh Bagian Sisdur dan Kepatuhan dengan fungsi pokok memastikan
kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang
disesuaikan dengan Peratuan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember
2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum sebagai bagian dari upaya Bank dalam
gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga melakukan uji
kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur.
Berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pada akhir tahun 2012
pencapaian CAR Bank MAS adalah 28,16% diatas persyaratan minimum yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Giro Wajib Minimum (GWM) mencapai
8,03%. Tidak ada kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar
dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Rasio
Kredit Bermasalah Kotor (NPL Gross) sebesar 0,66% dan Rasio Kredit Bermasalah
Bersih (NPL Netto) sebesar 0,35%.
f. Fungsi Manajemen Risiko
Pengembangan manajemen risiko di Bank MAS senantiasa berpedoman pada
Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Sepanjang tahun 2012 Bank MAS terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko
dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan
proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tahun 2008 untuk memperkuat organisasi tata
kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris
mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan
manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada
Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko.
Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan dan untuk mencapai standar
internasional di bidang pengelolaan risiko, Bank MAS senantiasa mengembangkan
dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal
yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
13
dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. Kerangka
pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi
dan kewenangan, serta berbagai perangkat pengelolaan risiko lain yang berlaku bagi
segenap aktivitas bisnis. Untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai
dengan perkembangan yang ada, dilakukan evaluasi dan perubahan parameter secara
berkala sesuai dengan perubahan bisnis.
g. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berfungsi sebagai tim pemeriksa
dalam rangka menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam
pelaksanaan operasional Bank.Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern
telah menunjukkan hasil yang cukup baik.
Pada tahun 2012 ini Bank MAS berupaya agar sistem pengendalian intern dapat
berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain dengan melaksanakan sistem dan
prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan
kerja yang kondusif. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan risk
based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit kerja
yang memiliki risiko lebih besar.
SKAI bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap
segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang
sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Hasil temuan
SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite
Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris
beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan
memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah
yang memadai atas hasil temuan audit tersebut.
Pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh kantor dengan memberikan prioritas
aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, yang meliputi
pemeriksaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu.
h. Auditor Independen
Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah
menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk mengaudit
laporan keuangan Bank MAS untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012.
Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan
keuangan Bank MAS.
Laporan keuangan Bank MAS telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
i. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga
Mayoritas anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali,
atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen. 50 % anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau
anggota Direksi.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
14
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai
lebih dari 5% pada Bank adalah sebagai berikut :
PT Danabina
Sentana
PT Multi
Anekadana Sakti
Dewan Komisaris
Juwita Ekawati Winoto 7.93% 6.25%
Direksi
Budi Afandi Winoto 17.50% −
j. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2012 adalah sebagai
berikut:
orang jutaan Rp orang jutaan RpI. Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan
fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)2 827 3 2.320
II.
a. dapat dimiliki : 2 8 3 12
b. tidak dapat dimiliki : 2 84 3 108
2 919 3 2.440
Jenis Remunerasi dan Fasilitas LainJumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi
T O T A L
Fasilitas Lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi
kesehatan dan sebagainya) yang :
Direksi Komisaris
(satuan orang) (satuan orang)
diatas Rp. 2 miliar
diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar
diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar 2 1
Rp. 500 juta kebawah 1 1
JumlahJumlah Remunerasi per orang dalam 1
tahun yang diterima secara tunai
k. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji karyawan staff yang tertinggi dan terendah 17.73 Kali
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1.85 Kali
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 2.00 Kali
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan staff tertinggi 2.04 Kali
KETERANGAN RASIO
l. Internal Fraud
Selama tahun 2012 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang
mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak
penyimpangan lebih dari Rp 100 juta.
m. Permasalahan Hukum
Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang - -
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
15
tetap)
Dalam proses penyelesaian 3 -
Total 3 -
Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit
bermasalah.
n. Transaksi Benturan Kepentingan
Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan
baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat
Eksekutif.
o. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
Selama tahun 2012 Bank MAS ikut berpartisipasi pemberian dana untuk masyarakat
disekitar kantor dan lembaga keagamaan, antara lain tempat ibadah.
p. Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Besar
Penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2012 tidak terdapat
pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31
Desember 2012, penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti adalah
sebagai berikut:
Nominal
(Jutaan Rupiah)
1 Kepada Pihak Berelasi 13 10.770
2 Kepada Debitur Inti :
a. Individu 4 65.885
b. Group 6 94.215
No Penyediaan Dana
J u m l a h
Debitur
q. Rencana Strategis Bank
Sesuai dengan kebijakan jangka pendek dan menengah, maka langkah-langkah
strategis yang akan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan tersebut antara lain :
1. Rencana Jangka Pendek :
a. Melakukan perubahan struktur organisasi perseroan.
Guna memperkuat jajaran manajemen, direncanakan perubahan struktur
organisasi , antara lain pemenuhan anggota Dewan Komisaris, terutama
Komisaris Independen dan penambahan Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi
Kredit dan Marketing.
Diharapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi ini, operasional
perseroan dapat lebih efisien, efektif dan terkelola dengan baik.
b. Review dan mengkaji ulang Kebijakan Remunerasi dan Nominasi untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawan.
c. Optimalisasi jaringan kerja dan kantor.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
16
Direncanakan untuk membuka kantor cabang pembantu dan merelokasi cabang
pembantu yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara
keseluruhan.
d. Peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia.
Pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house pada berbagai lembaga
pelatihan terkemuka, diharapkan dalam jangka pendek dapat meningkatkan
kompetensi dan keahlian karyawan.
e. Peningkatan Risk Awareness dan Budaya Kepatuhan.
Peningkatan risk awareness dan budaya kepatuhan terus menerus akan
disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga tujuan sesuai visi dan misi
Bank akan tercapai dengan selalu mengedepankan tata kelola yang baik.
f. Menjaga tingkat kesehatan Bank.
Penilaian tingkat kesehatan secara periodik baik secara self assessment maupun
berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, diharapkan berada pada
Peringkat Komposit 2 (dua) atau lebih baik.
Untuk mencapai hal tersebut, dari sisi finansial, indikator-indikator keuangan
utama akan diupayakan terus membaik antara lain dengan pencapaian target-
target finansial. Sementara dari sisi manajerial akan terus dikembangkan
pengawasan internal yang semakin baik sehingga dapat meminimalkan
terjadinya kesalahan/pelanggaran.
g. Penyempurnaan penerapan program PSAK 50 dan 55.
Menyempurnakan penerapan program PSAK 50 dan 55 termasuk kebijakan,
prosedur dan perangkat penunjang.
h. Efisiensi biaya dan operasional disegala bidang.
Penerapan pola efisiensi pada seluruh unit kerja diharapkan dapat menurunkan
biaya overhead dan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba. Untuk
strategi disisi pendanaan yaitu meningkatkan low cost deposits ratio dengan
memberikan skema jasa giro yang menarik bagi nasabah dan mencari giro
korporasi.
i. Peningkatan kualitas dan jenis layanan.
Menerapkan standar pelayanan nasabah termasuk peningkatan kualitas dan
pengetahuan frontliners, peningkatan kecepatan penyelesaian pengaduan
nasabah, penataan ruangan yang lebih baik, sarana dan prasarana yang lebih
memadai.
j. Memperluas jaringan kerjasama antar Bank, baik Bank lokal maupun Bank
asing.
k. Rencana untuk mencari investor strategik untuk memperkuat struktur
permodalan sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung kegiatan usaha
Bank agar dapat lebih bersaing.
2. Rencana Jangka Menengah :
Terkait Kebijakan Sumber Daya Manusia, direncanakan antara lain;
a. Peningkatan kompetensi dan keahlian karyawan melalui pemberian pelatihan
baik in-house maupun out-house.
b. Peningkatan kesejahteraan karyawan.
r. Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan
dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
17
s. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
t. Shares Option
Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option dalam bentuk
Employee Share Option Program (ESOP) atau Management Share Option Program
(MSOP) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
Hasil Self Assessment:
Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,
menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
18
BOBOT PERINGKAT NILAI(a) (b) (a) x (b)
1
Pelaksanaan Tugas Dan
Tanggung Jawab Dewan
Komisaris 10.00% 2.7 0.27
Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab
Dew an Komisaris cukup memenuhi prinsip
GCG.
2Pelaksanaan Tugas Dan
Tanggung Jawab Direksi 20.00% 2.5 0.50
Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab
Direksi cukup memenuhi prinsip GCG dan
cukup efektif.
3Kelengkapan dan
Pelaksanaan Tugas Komite10.00% 2.6 0.26
Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan
Komite Remunerasi & Nominasi telah
berjalan cukup efektif.
4Penanganan Benturan
Kepentingan 10.00% 2.7 0.27
Penanganan Benturan Kepentingan cukup
memadai.
5Penerapan Fungsi Kepatuhan
Bank 5.00% 2.5 0.13
Penerapan fungsi Kepatuhan berjalan cukup
efektif.
6 Penerapan Fungsi Audit Intern5.00% 2.5 0.13
Penerapan fungsi Audit Intern berjalan
cukup efektif.
7Penerapan Fungsi Audit
Ekstern 5.00% 1.5 0.08
Penerapan fungsi Audit Ekstern telah
berjalan efektif.
8
Penerapan Fungsi Manajemen
Risiko dan Pengendalian
Intern 7.50% 2.7 0.20
Penerapan fungsi Manajemen Risiko
termasuk Sistim Pengendalian Intern berjalan
cukup efektif.
9
Penyediaan Dana Kepada
Pihak Terkait Dan Debitur
Besar 7.50% 2.8 0.21
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan
Penyediaan Dana Besar telah dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan
Non Keuangan Bank, Laporan
Pelaksanaan GCG dan Laporan
Internal 15.00% 2.6 0.39
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan
Pelaporan Internal telah berjalan cukup
efektif.
11 Rencana Strategis Bank5.00% 2.7 0.14
Penyusunan Rencana Strategis Bank cukup
realistis dengan realisasi cukup sesuai.
Nilai Komposit 100.00% 2.56 PK 3 (CUKUP BAIK)
NO
* ) berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ASPEK YANG DINILAI CATATAN *)
PT BANK MULTIARTA SENTOSA TAHUN 2012
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
19
Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa Tahun 2012 :
1. Nilai Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : 2,56 dan Predikat
Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : PK 3 (CUKUP BAIK).
2. Kelemahan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:
a. Jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 orang. Penyelesaian : Penambahan anggota Dewan Komisaris. Target waktu : Semester I 2013.
b. Efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris masih harus ditingkatkan. Penyelesaian :
Meningkatkan koordinasi kerja dengan Komite-Komite organ Dewan Komisaris dan SKAI, serta meningkatkan skedul dan efektivitas rapat baik rapat internal maupun gabungan.
Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan audit intern dan ekstern, rekomendasi perbaikan dari Dewan Komisaris kepada Direksi.
Target waktu : Semester I 20013.
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aspek kegiatan Bank perlu ditingkatkan efektivitasnya. Penyelesaian : Meningkatkan pemahaman mengenai GCG, Prinsip Kehati-hatian
dan Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi Bank. Meningkatkan penerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas pada
setiap proses kegiatan Bank, antara lain melaksanakan prinsip four eyes secara konsisten dan koordinasi kerja yang lebih baik dalam proses pemberian kredit sebagai bagian dari fungsi pengendalian intern.
Memantau efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut secara kontinyu dan konsisten.
Target waktu : Semester I 2013.
d. Efektivitas penerapan fungsi Audit Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian : Penambahan tenaga auditor. Memperluas cakupan audit intern. Target waktu : Triwulan II 2013.
e. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian :
Penambahan staff Manajemen Risiko. Melakukan sosialisasi kepada setiap unit kerja secara berkala dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan risk awareness. Memperluas cakupan risiko dengan peer group. Target waktu : Triwulan III 2013.
3. Kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
20
a. Prinsip transparansi telah mulai diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bidang kegiatan operasional Bank, antara lain melalui forum-forum pertemuan antar unit kerja maupun dengan pimpinan untuk penyelesaian setiap masalah kerja.
b. Prinsip akuntabilitas, independensi dan kewajaran secara bertahap
telah mulai diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional Bank dengan tingkat pemenuhan yang bervariasi berdasarkan kondisi dan kesiapan masing-masing unit kerja.
Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa tahun 2012.
PT BANK MULTIARTA SENTOSA
top related