LAPORAN MONITORING KONVENSI HASIL SIDANG …bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/318/LAPORAN MONITORING... · LAPORAN MONITORING KONVENSI ... MARPOL, Floating craft dan fixed atau
Post on 02-Sep-2018
241 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN MONITORING KONVENSI
HASIL SIDANG INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) PERIODE JUNI TAHUN 2013
International Maritime Organization (IMO) pada bulan Juni 2013 telah melakukan sidang
Maritime Safety comitee yang berlokasi di London, Inggris.
Adapun hasil sidang yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juni tahun
2013 adalah sebagai berikut:
1. Instrumen Wajib Baru
Code untuk Organisasi yang diakui (RO Code).
Dalam hal ini group telah mencatat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah
“Mobile offshore unit” dan “Offshore Installation” dan memutuskan untuk
menggunakan istilah “Mobile Offshore Drilling Units” dengan maksud untuk
memberikan teks yang jelas dan konsisten sebagaimana istilah ini dijelaskan
dalam SOLAS regulations IX/1.7 dan XI-2/1.1.5. Juga mencatat untuk maksud
MARPOL, Floating craft dan fixed atau floating platforms yang termasuk sebagai
bagian dari definisi istilah “kapal”
2. Amandemen untuk instrument wajib yang telah ada
Amandemen untuk konvensi SOLAS 1974
Dalam hal amandemen SOLAS regulasi III/19 sehubungan dengan memasuki
enclosed space / ruang tertutup dan latihan penyelamatan telah ditambahkan
persyaratan latihan untuk memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk
mengukur kadar atmosphere di dalam ruangan tertutup.
Untuk konsistensi penambahan persyaratan latihan ini, juga harus tercermin
dalam konsekuensial draft amandemen terhadap HSC Code 1994 dan 2000 dan
MODU Code 1979, 1989 dan 2009.
Dalam hal amandemen SOLAS regulasi V/19, membuat perubahan dalam SOLAS
aturan V/19.2.2.3 dan V/19.2.4.4 untuk mengizinkan:
a. fase dalam pelaksanaan untuk kapal yang di bangun sebelum 1 Juli 2002, dan
b. pengecualian untuk kapal-kapal yang akan secara permanen tidak
dioperasikan dalam waktu 2 tahun setelah tanggal pelaksanaan.
Dalam hal amandemen SOLAS regulasi XI-1, telah disetujui penambahan
perubahan untuk konsistensi dengan amandemen MARPOL 74/78 dan protocol
Load Lines 1998.
Amandemen HSC Code 1994 dan 2000.
Telah dipertimbangkan untuk perubahan HSC Code 1994 dan 2000 dan telah
disetujui untuk memasukkan dalam tanda kurung persyaratan latihan baru untuk
memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk mengukur kadar atmosphere dalam
ruangan tertutup sejalan dengan perubahan tambahan untuk amandemen SOLAS
regulasi III/19. Sehubungan dengan amandemen HSSC Code 1994, juga telah
disetujui untuk menggantikan kata “shall” dengan kata “ should” pada paragraph
18.5.4, 18.5.8 dan 18.5.12.2 sejalan dengan seluruh kode.
Amandemen ISM Code.
Telah dipertimbangkan rancangan amandemen untuk ISM Code dan telah
disetujui dan disepakati, khususnya, untuk menghapus kata-kata “as amended”
dan “as may be amended” dalam catatan kaki baru mengacu pada surat edaran
dan termasuk rancangan amandemen kata pengantar dari publikasi Code.
Amandemen protocol Load Lines 1988
Telah dipertimbangkan perubahan amandemen protocol Load Lines 1988 dan
telah dipersiapkan teks terakhir perubahan amandemen protocol load lines 1988
bersama-sama dengan rancangan resolusi MSC yang diperlukan sebagaimana
tercantum dalam lampiran 8.
3. Amandemen untuk instrument non-wajib.
Amandemen MODU Codes 1979, 1989 dan 2009 dan DSC Code.
Dalam hal perubahan amandemen MODU Codes 1979, 1989, 2009 telah disetujui
untuk memasukkan dalam tanda kurung persyaratan latihan baru untuk
memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk mengukur kadar atmosphere dalam
ruangan tertutup sejalan dengan perubahan tambahan untuk amandemen SOLAS
regulasi III/19 ( lihat perubahan sub-paragraph 10.6.4.3.3 (1979 MODU Code),
14.13.3.3 (1989 MODU Code) dan 14.14.3.3 (2009 MODU Code)
ANNEX 1
Draft Resolusi MSC
Penerapan Code untuk Recognized Organizations (RO CODE)
Part 1 General
Part 2 Persyaratan pengakuan & kewenangan untuk organisasi
2.1 Umum
Pendelegasian wewenang oleh Negara Bendera untuk sebuah Organisasi harus
tunduk pada konfirmasi kemampuan organisasi yang menunjukkan bahwa ia memiliki
kapasitas untuk memberikan standard tinggi layanan dan kepatuhan dengan
persyaratan Code ini dan perundang-undangan nasional yang berlaku.
2.2 Peraturan dan Ketentuan
RO harus menetapkan, mempublikasikan dan sistematis mempertahankan aturan dan
ketentuan, versi yang harus disediakan dalam bahasa inggris, untuk design, konstruksi
dan sertifikasi kapal dan system penting terkait dan menyediakan penelitian yang
memadai untuk memastikan perbaharuan yang sesuai dengan kriteria.
2.3 Independensi
RO dan staffnya tidak boleh terlibat di dalam setiap kegiatan yang mungkin
bertentangan dengan independensi keputusan dan integritas yang berkaitan dengan
sertifikat statutory dan layanan.
2.4 Sifat Tidak Memihak
Personal RO harus bebas dari setiap tekanan, dimana mungkin akan mempengaruhi
keputusan mereka dalam melakukan pelayanan dan sertifikasi statutory.
2.5 Integritas
RO akan di atur oleh prinsip-prinsip perilaku etis, yang harus dicantumkan di dalam
Code of Ethics yang harus mengakui tanggung jawab yang melekat terkait dengan
pelimpahan wewenang untuk memasukkan jaminan kinerja yang memadai dari
pelayanan.
2.6 Kompetensi
RO harus melakukan sertifikasi wajib dan layanan dengan menggunakan surveyor
berwenang dan auditor yang memenuhi syarat, terlatih dan berwenang untuk
melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dalam tingkat tanggung jawab
kerja.
2.7 Tanggung Jawab
RO harus menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab, wewenang,
qualifikasi dan keterkaitan personnel yang bekerja yang mempengaruhi kualitas
layanan.
2.8 Transparansi
Transparansi mencerminkan prinsip akses, atau pengungkapan, semua informasi yang
berhubungan dengan serifikat wajib dan pelayanan yang dilakukan oleh RO atas nama
Negara bendera.
RO harus menyampaikan informasi kepada Negara bendera sebagaimana
digambarkan dalam bagian pada komunikasi/kerjasama dengan Negara bendera.
Informasi mengenai status sertifikasi kapal oleh RO harus di buat tersedia untuk
umum.
3. Management dan Organisasi
3.1 General
RO harus, berdasarkan ketentuan Code ini, mengembangkan dan menerapkan sebuah
Quality management system dan harus meningkatkan efektifitas secara
berkesinambungan.
3.2 Quality, Safety dan pollution prevention policy.
RO harus menetapkan dan mendokumentasikan tujuan kebijakan untuk, dan
komitmen untuk, Quality, safety dan pencegahan polusi. Khususnya, Management RO
harus:
.1 memastikan kebijakan dan sasaran yang ditetapkan.
.2 memastikan bahwa kebijakan dan sasaran yang tepat untuk tujuan organisasi.
.3 mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran, termasuk ketentuan yang berlaku
untuk sertifikasi wajib dan pelayanan, untuk organisasi dan memastikan bahwa hal
itu dipahami dalam organisasi.
.4 menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai.
.5 mencakup komitmen untuk mematuhi dengan semua persyaratan yang berlaku
dan meningkatkan secara terus menerus effektifitas Quality Management System.
.6 melakukan review management; yang meliputi kerangka kerja untuk meninjau
sasaran mutu
.7 review kebijakan mutu, sasaran dan Quality management system untuk
melanjutkan kesesuaian.
3.3 Persyaratan Dokumen
3.3.1 Quality management system harus meliputi dokumen-dokumen berikut ini:
.1 kebijakan mutu dan sasaran mutu
.2 quality manual
.3 prosedure dan catatan yang diperlukan oleh Code dan perundang-undangan
nasional Negara bendera uyang diakui.
.4 prosedur untuk memastikan keefektifan rencana, operasi dan control proses
RO
.5 aturan dan peraturan yang berlaku untuk daerah wewenang RO
.6 daftar kapal-kapal yang sertifikasi dan layanan hukum yang disediakan
.7 proses prosedur dokumen lain yang dipertimbangkan dianggap perlu.
.8 spesifikasi dan diagram yang mendefinisikan atau memperkuat proses
layanan
.9 pro-forma laporan, checklists dan sertifikat yang sesuai dengan sertifikat yang
tercakup dalam sertifikasi ini.
3.3.2 Quality management system juga harus meliputi dokumen eksternal, seperti:
.1 standards nasional dan internasional yang diperlukan untuk kegiatan yang
diatur dalam instruments ini.
.2 konvensi dan resolusi IMO
.3 peraturan perusahaan pelayaran nasional dan standards sesuai dengan
wewenang RO
.4 dokumen dan data yang disampaikan kepada RO untuk verifikasi dan/atau
persetujuan
.5 koresponden tertentu yang didefinisikan oleh RO yang bersifat penting.
3.4 Quality Manual
RO harus menetapkan dan memelihara sebuah quality manual yang mencakup:
.1 lingkup quality management system, termasuk detail, dan alasan
pengecualian apapun.
.2 pernyataan manajemen tentang kebijakan dan tujuan untuk, dan komitmen
untuk, kualitas.
.3 deskripsi wilayah kegiatan dan kompetensi RO.
.4 informasi umum tentang organisasi dan kantor pusat (nama, alamat, nomor
telpon, dsb., dan status hukum)
.5 informasi tentang hubungan RO dengan induknya atau organisasi terkait.
.6 grafik yang menggambarkan struktur organisasi.
.7 pernyataan management yang ditunjuk sebagai seorang designated person
yang bertanggung jawab untuk quality management system organisasi.
.8 deskripsi pekerjaan yang relevan
.9 pernyataan kebijakan atas qualifikasi dan training personnel.
.10 prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk quality management
system, atau referensi untuk mereka.
.11 uraian dari interaksi antara proses quality manajemen system, dan
.12 uraian semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh quality
management system.
3.5 Control of documents
3.5.1 Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh quality management system
harus di control.
Penyediaan control dokumen harus diterapkan untuk setiap jenis dokumen, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk, penerapan media elektronik dan IT dimana dikatakan
bahwa media elektronik bisa mempengaruhi tingkat keandalan layanan atau data
yang disimpan.
3.5.2 Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menetapkan pengendalian
yang diperlukan untuk:
.1 menyetujui kecukupan dokumen sebelum mengeluarkan
.2 review dan update sebagaimana diperlukan dan re-approve dokumen
.3 memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir teridentifikasi
.4 memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di
tempat penggunaan
.5 menjamin bahwa dokumen tetap dapat di baca dan mudah diidentifikasi.
.6 memastikan bahwa dokumen asli eksternal yang ditentukan oleh RO yg akan
di pergunakan untuk rencana dan operasi quality management system
teridentifikasi dan distribusinya terkendali.
.7 mencegah penggunaan dokumen obsolete dan menerapkan identifikasi yang
sesuai jika dokumen obsolete tetap dipertahankan untuk tujuan apapun.
3.6 Kontrol rekaman
Rekaman harus mencakup setidaknya yang relevan dengan:
.1 aturan dan peraturan pengembangan dan penelitian terkait.
.2 penerapan aturan dan peraturan dan persyaratan hokum melalui:
.1 verifikasi dan/atau persetujuan dokumen dan/atau gambar yang sesuai
dengan rancangan.
.2 persetujuan dan survey material dan peralatan
.3 survey selama konstruksi dan instalasi
.4 survey selama layanan
.5 penerbitan sertifikat
.3 daftar kapal-kapal
.4 semua rekaman lain yang dipersyaratkan oleh management system dan setiap
penambahan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Negara bendera.
3.7 Perencanaan
RO harus dalam membuat perencanaan mempertimbangkan elemen-elemen
identifikasi dibawah ini:
.1 bahwa perencanaan quality management system dilakukan agar memenuhi
persyaratan instrument wajib IMO, termasuk tetepi tidak terbatas untuk code
ini, quality management system dan kewenangan perundang-undangan
nasional Negara bendera.
.2 bahwa integritas quality management system terpelihara apabila ada
perubahan untuk quality management system terencana dan
diimplementasikan.
.3 bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan
dipertimbangkan, sebagai contoh feedback dari IMO, Negara bendera dan
asosiasi industry.
.4 keefektifan pelayanan berdasarkan statistic dari port state control,
kecelakaan, loss trends dan feedback yang diperoleh dari pengguna internal
dan eksternal.
.5 proses penyelenggaraan quality management system berdasarkan atas
feedback dari internal audit, ketidaksesuaian dan komentar internal.
.6 pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan berasal dari laporan survey
pemeriksaan, investigasi kecelakaan atau sumber eksternal, dan
.7 sumber informasi lain yang mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.
Dalam perencanaan pengiriman sertifikat wajib dan layanan, RO harus menentukan
hal berikut yang sesuai:
.1 sasaran mutu dan persyaratan untuk sertifikasi wajib dan pelayanan.
.2 kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen, dan untuk menyediakan
sumber daya yang spesifik untuk kegiatan.
.3 verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan dan pengujian
kegiatan dan kriteria untuk penerimaan yang dikehendaki.
.4 catatan yang diperlukan untuk menyediakan bukti bahwa sertifikasi wajib dan
pelayanan yang memenuhi persyaratan quality management system;
persyaratan yang ditetapkan dalam Code dan perundang-undangan nasional
Negara bendera.
Output perencanaan ini harus dalam bentuk yang sesuai untuk struktur RO dan
metode operasi. Output perencanaan harus mempertimbangkan:
.1 tanggung jawab dan wewenang untuk rencana peningkatan pengembangan.
.2 keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
.3 pendekatan perbaikan metodologi dan alat-alat.
.4 persyaratan sumber daya.
.5 kebutuhan alternative perencanaan.
.6 indikator pencapaian kinerja.
.7 kebutuhan untuk dokumentasi dan rekaman.
3.8 Organisasi
RO harus menunjuk seorang anggota dalam management yang, tanpa memandang
tanggung jawab lain, harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang
mencakup:
.1 menjamin proses yang dibutuhkan untuk quality management system yang
ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara.
.2 menjamin proses yang dikehendaki untuk efektifitas pengiriman sertifikat
wajib dan pelayanan telah ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara.
.3 melaporkan kepada top management pada kinerja dari system managemen
mutu, pengiriman sertifikasi dan layanan serta setiap kebutuhan perbaikan.
.4 memastikan promosi kesadaran semua persyaratan seluruh RO
3.9 Komunikasi
3.9.1 komunikasi internal
RO harus menjamin bahwa proses komunikasi yang sesuai ditetapkan pada RO dan
bahwa komunikasi berlangsung mengenai efektifitas system management mutu dan
sertifikat wajib dan pelayanan tersedia.
3.9.2 komunikasi/kerjasama dengan Negara bendera
RO harus menetapkan proses komunikasi yang sesuai dengan kewenangan Negara
bendera bahwa, antara lain, menunjukkan sebagai berikut:
.1 spesifikasi informasi oleh Negara bendera dalam hal kewenangan.
.2 klasifikasi kapal.
.3 kasus dimana sebuah kapal tidak dalam keadaan fit untuk berlayar tanpa
membahayakan kapal atau anak buah kapal atau membuat ancaman yang
tidak masuk akal membahayakan lingkungan laut.
.4 informasi atas survey tertunda, recomendasi tertunda atau kondisi klass
tertunda, kondisi pengoperasian, atau pembatasan operasi dikeluarkan
terhadap kelas kapal yang harus dibuat tersedia atas permintaan oleh
wewenang Negara bendera.
.5 informasi lain seperti yang ditentukan oleh kewenangan Negara bendera.
3.9.3 kerjasama antar ROs
Dalam rangka ditetapkan oleh Negara bendera , RO harus bekerjasama dan berbagi
pengalaman terkait dengan ROs lain dengan pandangan untuk menseragamkan
proses sehubungan dengan sertifikat wajib dan pelayanan untuk Negara bendera,
sebagaimana mestinya.
3.10 Management Review
Masukan kepada tinjauan manajemen harus mencakup informasi berikut ini:
.1 hasil audit
.2 feedback dari pihak terkait
.3 status pencegahan dan tindakan perbaikan
.4 tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
.5 perubahan yang dapat mempengaruhi quality managemeny system
.6 rekomendasi untuk perbaikan
Output dari tinjauan manajemen harus mencakup setiap keputusan dan kegiatan
sehubungan dengan:
.1 peningkatan efektifitas quality management system dan prosesnya
.2 peningkatan pelayanan sehubungan dengan ketetapan persyaratan yang
ditetapkan dalam perjanjian kewenangan
.3 persyaratan sumber daya
4 Sumber Daya
RO harus mempunyai kapasitas untuk:
.1 menyediakan untuk penerbitan dan sistimatika pemeliharaan atuaran
dan/atau peraturan untuk design, konstruksi dan sertifikasi kapal dan
.2 memungkinkan partisipasi dalam pengembangan aturan dan / atau peraturan
oleh perwakilan dari Negara bendera dan pihak lain yang berkepentingan
RO harus harus ditunjang dengan personnel yang dilengkapi, setiap saat, dengan
managerial, technical, support dan staff penelitian sesuai dengan ukuran kapal
didalam Class, komposisi dan organisasi dalam konstruksi, perbaikan dan perubahan
kapal.
RO harus menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dikehendaki
untuk melekukan sertifikasi wajib dan pelayanan sesuai dengan persyaratan wajib
instrument IMO
5 Sertifikasi Wajib dan Proses Pelayanan
RO harus merencanakan dan mengawasi design dan perkembangan sertifikasi wajib
dan proses pelayanan.
Input sehubungan dengan persyaratan pelayanan harus ditentukan dan dipelihara
rekamannya.
Pada langkah yang sesuai, peninjauan systimatik design dan perkembangan aturan
dan standart harus dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk mengevaluasi hasil
sesuai dengan persyaratan; dan untuk mengidentifikasi setiap masalah dan usulan
kegiatan yang diperlukan.
Verifikasi harus dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk memastikan bahwa
design dan pengembangan output sesuai dengan persyaratan input design dan
pengembangan. Record hasil verifikasi dan setiap kegiatan yang diperlukan harus
dijaga.
Perubahan design dn pengembangan harus diidentifikasi dan dijaga recordnya.
Perubahan harus ditinjau, diferifikasi dan divalidasi, sebagaimana mestinya, dan
disapproved sebelum dilaksanakan. Tinjauan perubahan design dan pengembangan
harus termasuk evaluasi pengaruh perubahan atas constituent parts dan produk yang
telah dikirim.
RO harus menjamin bahwa sertifikasi wajib dan pelayanan dilakukan dibawah kondisi
terkontrol
RO harus mempunyai proses dokumentasi untuk menyampaikan komplai
sehubungan dengan sertifikasi wajib dan pelayanan.
6. Tindakan pengukuran, analisis dan perbaikan
RO harus merencanakan dan menerapkan monitoring, pengukuran, analisis dan
proses perbaikan yang diperlukan untuk menunjukkan conform persyaratan
sertifikasi wajib, untuk memastikan conformity quality management system.
RO harus melakukan rencana audit, termasuk pelaksanaan internal audit pada
interval yang telah direncanakan untuk menentukan apakah kegiatan otoritas
conform dengan perencanaan dan bahwa quality management system effective
diterapkan dan di jaga, dan bahwa system pengawasan ditempat, dimana mengawasi
sertifikasi wajib dan pelayanan.
RO harus melakukan vertical contract audits setiap tahun untuk setiap proses berikut
ini:
.1 rencana approval
.2 survey konstruksi baru
.3 pelayanan survey/audit berkala
.4 jenis approval ( bila ada) atau survey material dan peralatan lain.
RO harus menerapkan cara yang sesuai untuk monitoring, termasuk system
pengawasan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja, dan apabila terdapat,
proses pengukuran system management mutu.
RO harus mengawasi dan mengukur pelayanan pengiriman dengan persyaratan wajib
dan aturan RO untuk memverifikasi bahwa semua persyaratan telah sesuai.
RO harus membuat ketetapan untuk memastikan bahwa ketidak-sesuaian telah
teridentifikasi dan terkendali.
RO harus secara terus menerus meningkatkan efektivitas system management mutu
melalui kualitas kebijakan, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, perbaikan dan
tindakan pencegahan dan tinjauan management.
RO harus tanpa terlambat melakukan kegiatan untuk eliminasi penyebab ketidak
sesuaian agar tindakan perbaikan tidak terulang.
RO harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan eliminasi penyebab
potensial ketidak-sesuaian sehingga mencegah terulang kembali. Tindakan
pencegahan harus sesuai dengan nature dan pengaruh potensi masalah.
7. Sertifikasi System Management Mutu
RO harus mengembangkan, mengimplementasikan dan menjaga keefektivan internal
system management mutu yang sesuai dengan persyaratan Code ini dan berdasarkan
atas bagian internasioanal Quality Standard tidak kurang efektiv daripada ISO 9000
series.
RO system management mutu harus dikaji secara berkala dan bersertifikasi sesuai
dengan Internasional Quality Standard untuk memenuhi standard ISO/IEC
17021:2006
8. Kewenangan RO
Dibawah ketetapan peraturan SOLAS 1974, article 13 LL 66, peraturan 6 MARPOL
Annex I dan peraturan 8 MARPOL Annex II dan article 6 TONNAGE 69, Negara
bendera dapat mengizinkan RO untuk bertindak atas namanya dalam sertifikasi wajib
dan pelayanan dan penentuan tonase hanya untuk kapal yang berhak mengibarkan
benderanya sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi ini.
Negara bendera harus menetapkan dasar hokum dimana otorisasi sertifikasi dan jasa
hukum yang diberikan.
Spesifikasi kewenangan RO harus mempertimbangkan:
.1 jenis dan ukuran kapal
.2 konvensi dan instrument lain, termasuk perundan-undangan nasional yang
relevan.
.3 approval of drawing
.4 approval material dan peralatan.
.5 survey, audit, inpeksi
.6 penerbitan, pengesahan dan/atau perpanjangan sertifikat.
.7 tindakan perbaikan
.8 penarikan atau pembatalan sertifikat
.9 pelaporan
Part 3 Pengawasan RO
Menetapkan program pengawasan.
Negara bendera harus menetapkan atau berpartisipasi dalam program pengawasan
dengan sumber daya yang mencukupi untuk monitoring, dan komuniksai dengan, RO
agar dapat memastikan bahwa kewajiban internasional sepenuhnya terpenuhi.
Prinsip-prinsip audit
Negara bendera harus puas bahwa RO mempunyai system manajemen mutu yang
efektif ditempat. Negara bendera bias mengandalkan audit yang dilakukan oleh
lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau organisasi yang setara. Kerjasama antar
dalam membangun praktik audit umum sangat dianjurkan.
Mengelola program pengawasan
Negara bendera yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa RO melakukan
sertifikasi wajib dan pelayanan atas nama penuh persyaratan pada Code ini.
Maksud dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa RO melakukan sertifikasi
wajib dan pelayanan sesuai dengan Code ini dan persetujuan dengan Negara
bendera.
Negara bendera harus mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola
program pengawasan yang efektive dari RO yang bertindak atas namanya.
Tujuan program pengawasan dan luasnya
Negara bendera harus menetapkan tujuan program pengawasan, untuk
mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai oversight programme, persyaratan untuk
pelatihan dan kualifikasi staff teknis RO, spesifikasi survey dan fungsi sertifikasi
kegiatan RO atas nama Negara bendera, elemen yang akan dimasukkan dalam
agreement, dapat di akses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk konvensi internasional untuk SOLAS, 1974, sebagaimana
telah di ubah.
Chapter III - Life Saving Appliances & Arrangements
Part B Persyaratan untuk kapal dan life saving appliances
Aturan 19 - Emergency training and drills
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Chapter V - Safety of Navigation
Aturan 19 – carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Chapter XI-1 Special Measures to Enhance Maritime Safety.
Aturan 1- Wewenang RO
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk internasional Code of Safety for High-Speed Craft (1994
HSC Code)
Chapter 18 Persyaratan operasional
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk Internasional Management Code for The Safe Operation
of Ships and for Pollution Prevention (ISM CODE)
Part A Implementasi
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk Internasional Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses di pada lampiran di bawah ini. yang meliputi antara lain:
Section-1 Ketentuan Umum
Section-3 Safety of personnel and ship
Section-4 Assessment of acceptability of consignments for safe shipment
Section-7 Cargoes that may liquefy
Section-8 Test procedures for cargoes that may liquefy
Section-9 Materials possessing chemical hazards
Adopsi amandemen untuk Internasional Convention for Safe Container (CSC), 1972
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini yang meliputi antara lain:
Annex I Regulations for the testing, inspection, approval and maintenance of
containers
Chapter I Regulations common to all systems of approval
Aturan 1-Safety approval Plate
Chapter IV regulations for approval of existing containers and new containers not
approval at time of manufacture
Aturan 9-aprroval of existing containers
Aturan 10-approval of new containers not approved at time of manufacture
Annex II Structural Safety Requirements and Tests
Annex III Control and Verification
Adopsi amandemen untuk protocol 1988 sehubungan dengan International
Convention on Load Lines, 1966, sebagaimana telah di ubah
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini yang meliputi antara lain:
Annex I Regulations for determining load lines
Chapter 1 General
Aturan 2-1 Kewenangan RO
Adopsi amandemen untuk Code for Construction and Equipment of Mobile Offshore
Drilling Units, 1989, 2009 (1989, 2009 MODU Code)
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk Code for Code of Safety for Dynamically Supported Craft.
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi
lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Draft MSC Circular
Implementasi awal amandemen 02-13 untuk International Maritime Solid Bulk
Cargoes (IMSBC) Code
Pedoman untuk penyampaian informasi dan penyelesaian format untuk sifat cargo
yang tidak tercantum dalam IMSBC Code
Pedoman untuk prosedur pengembangan dan persetujuan sampling, testing dan
controlling kadar air muatan curah padat yang dapat mencair.
Daftar muatan curah padat yang system pemadam kebakaran jenis gas terpasang
permanen atau fixed dapat dikecualikan atau yang system fixed gas fire-extinguisher
tidak efektif.
Draft Amandemen untuk SOLAS Aturan II-2/4 dan II-2/16
Bagian B- Pencegahan kebakaran dan ledakan
Aturan 4-Probabilitas Pengapian
Bagian E- Persyaratan operasional
Aturan 16-Pengoperasian
Pengoperasian Inert Gaas System
Draft amandemen FSS Code
Chapter 15-Inert Gas System
1. Penerapan
top related