LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pn-tangerang.go.id/media/files/20171101012243129533431759f921e3738... · Struktur Organisasi 2. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 3. Lampiran
Post on 02-Mar-2019
226 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
Pengadilan Negeri Tangerang
Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7
www.pn-tangerang.go.id
LKjIP
2016
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang yang
merupakan LKJIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019. Dan menindaklanjuti surat
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal
17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2017.
Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan,
Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016, Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2017 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan
Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi
dan misi Mahkamah Agung R.I. yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
Agung”.
Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kriteria pelaporan akuntabilitas instansi pada
Pengadilan Negeri Tangerang.
Tangerang, Februari 2017
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Penjelasan …………………………………………………………………………... 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .………………………………………………………. 3
C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP ………………………………………..... 4
D . Sistematika Penyajian Laporan …………………………………………….. 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6
A. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………….. 12
B. Rencana Kinerja Tahunan ……….……………………………………………. 15
C. Penetapan Kinerja Tahun ……….…………………………………………….. 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
A. Akuntabilitas Kinerja …………...……………………………………………….. 23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……..…………………………………………. 29
C. Akuntabilitas Keuangan ………….………………………………………………. 56
D. Realisasi Anggaran ...................................…………………………….. 61
BAB IV PENUTUP 62
A. Keberhasilan .……….………………………………………………………………. 62
B. Hambatan/Masalah …….………………………………………………………. 62
C. Pemecahan Masalah …………………………………………………………… 62
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi
2. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
3. Lampiran Penetapan Kinerja Tahunan
4. Lampiran Pencapaian Kinerja Tahunan
5. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama
6. Surat Keputusan Penyusun LKjIP
7. Matriks Rencana dan Strategi
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
KjIP Tahun 2016 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang selama Tahun Anggaran 2016
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat
Pertama dan sesuai dengan Visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
TANGERANG YANG AGUNG”.
Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun
2015 – 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2017
dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang kesemuanya terangkum dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri
Tangerang.
Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2016 juga dapat dilihat
dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Pencapaian
Sasaran Kinerja Tahun 2016 disajikan dalam matriks berikut ini :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
79.79% 77.34%
96.72% 98.88%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
L
iv
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
2. Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Pidana 2. Perdata
90.37%
80%
96.84% 70.48%
107.16% 88.10%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding
1 : 150
1:176 117.3%
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
100% 100%
b. Persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
100% 100%
c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.
1. Pidana 2. Perdata
80% 84%
70% 73%
77.78% 86.90%
v
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
0% 0%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
0% 0%
6. Peningkatan Kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100% 100% 100%
b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100% 100%
Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun
2015 pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan persentase capaian serapan
anggaran sebesar 96.75 % untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan
96.37 % untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
LKJIP 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
ecara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat
administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI,
Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara /
kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber
dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Tangerang membuat Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2017.
Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai
tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
serta Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986, dalam Pasal 50 menyatakan
bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
S
LKJIP 2016
2
di tingkat pertama. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila
diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50
dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-Undang.
Kantor Pengadilan Negeri Tangerang berlantai 6 dengan luas tanah
keseluruhan + 4.000 M2 dan Luas Bangunan + 6.520 M2, + selebihnya
untuk halaman Parkir. Pengadilan Negeri Tangerang terletak di Jalan
Taman Makam Pahlawan No. 7 Kelurahan Sukasari, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang Kode Pos 15118. Namun, Gedung kantor
Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan saat ini masih dalam
proses pembangunan sejak tahun 2012.
Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2016, jumlah pegawai pada
Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 158 (Seratus Lima Puluh
Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :
No. Tenaga Teknis Jumlah (Orang)
Keterangan
1. Ketua 1 Aktif
2. Wakil Ketua 1 Aktif
3. Hakim 30 Aktif
4. Panitera 1 Aktif
5. Sekretaris 1 Aktif
6. Kepala Bagian Umum 0 Belum Ada
7. Panitera Muda 3 Aktif
8. Kepala Sub Bagian 3 Aktif
9. Panitera Pengganti 38 Aktif
10. Jurusita 7 Aktif
11. Staf Pelaksana 48 Aktif
12. Tenaga Honorer 25 Aktif
JUMLAH 158 Seratus Lima Puluh Delapan orang
Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas sudah sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya
LKJIP 2016
3
berjumlah + 120 (seratus dua puluh) orang untuk Pengadilan Negeri Klas IA Khusus. Akan tetapi sejauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Tingkat Pertama terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disajikan
dalam Lampiran 1.
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi Kota Tangerang,
Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI
engadilan Negeri Tangerang merupakan lingkungan peradilan
umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri
Tangerang sebagai kawal depan (Voorj prost) Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Pengadilan Negeri Lainnya
mempunyai Tugas Pokok yaitu :
Menerima,Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara yang masuk.
Sedangkan fungsinya adalah :
1. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan
kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum
di wilayah Tangerang.
2. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan
kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum) peradilan
umum di wilayah Tangerang.
3. Menyiapkan program dan evaluasi kinerja peradilan umum di
wilayah Tangerang.
4. Melakukan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hukum
di wilayah Tangerang.
P
LKJIP 2016
4
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKJIP
enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Tangerang ini
berdasarkan :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Mahkamah Agung RI.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor :
323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal
Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2017.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
ada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri
Tangerang dalam tahun anggaran 2016, dengan bentuk sajian seperti
berikut :
P
P
LKJIP 2016
5
Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Negeri Tangerang dan tentang LKJIP, yang dituangkan
dalam; a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, c. Dasar
Hukum Penyusunan LKjIP, dan d. Sistematika Penyajian Laporan.
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja,Menguraikan perencanaan
dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri
Tangerang pada tahun anggaran 2016 yang berisikan antara lain;
a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang, b. Rencana
Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016, dan c. Penetapan
Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja
Pengadilan Negeri Tangerang yang dipaparkan dalam; a. Akuntabilitas
Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran),
b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan.
Bab IV Penutup, menguraikan; a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah,
dan c. Pemecahan Masalah.
Lampiran, berisi : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang dan
Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri
Tangerang.
LKJIP 2016
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
encana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun
2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang
diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I
yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan
misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Tangerang.
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tangerang adalah:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG” Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang
menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,
yaitu :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di
Wilayah Tangerang;
R
LKJIP 2016
7
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah
Tangerang;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang;
5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam
rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang
efektif dan efisien.
9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.
Dengan di formulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri
Tangerang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun
waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk
mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat
tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
LKJIP 2016
8
Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Adapun pokok
yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah :
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Output dari kegiatan pokok ini adalah :
1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan
Tepat Waktu (Base Line)
Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :
a) Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum
b) Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5 Bulan
c) Penyelesaian Perkara dengan Zitting Plaatz dan Prodeo
LKJIP 2016
9
Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Penyelesaian Perkara Persentase penyelesaian sisa perkara 1) Pidana 2) Perdata
Persentase penyelesaian perkara 1) Pidana 2) Perdata
Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1) Pidana 2) Perdata
2. Akseptabilitas Putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1) Pidana 2) Perdata
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi
Output dari kegiatan pokok ini adalah :
1) Layanan Perkantoran (Base Line)
Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :
a) Layanan Perkantoran
LKJIP 2016
10
Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap 1) Pidana 2) Perdata
Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusi kan ke majelis 1) Pidana 2) Perdata
Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding
2. Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan Tingkat Pertama (Access to justice)
Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Persentase jumlah perkara yang putus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI
1. Pidana 2. Perdata
3. Kualitas Pengawasan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
4. Peningkatan Kualitas SDM Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
LKJIP 2016
11
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana
dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana
dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat
pertama.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama
Output dari kegiatan pokok ini adalah :
1) Alat Komunikasi Data
Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :
a) Pengadaan Alat Komunikasi Data
Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
Negeri Tangerang berupa Pengadaan Alat Komunikasi Data
untuk mendukung administrasi pelaksanaan pelayanan peradilan
agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan
Keterbukaan Informasi pada lembaga peradilan.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan
dengan perkara yang akan diselesaikan
(saldo awal dan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
a. Banding
b. Kasasi
Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LKJIP 2016
13
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat dilihat secara online melalui website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi
Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LKJIP 2016
14
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016
dapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata
82% 78.13%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
1. Pidana 2. Perdata
90.37% 80%
3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100 100
c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara
1 : 150
A
LKJIP 2016
16
1 2 3 4
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100
c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.
- Pidana
- Perdata
80% 84%
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial
100%
b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
LKJIP 2016
17
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
enetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Negeri Tangerang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang, disajikan
dalam matriks berikut ini:
P
Tabel. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang
NO. SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Input: - SDM - Dana
Output: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu Outcome: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Orang Rupiah
Berkas Perkara
%
-
349.475.000
1200
100
b. Persentase perkara
yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Pertama
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali : 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
LKJIP 2016
19
NO. SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Output: Layanan Perkantoran
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik
Orang Rupiah
Tahun
%
133
19.461.054.000
1
100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
LKJIP 2016
20
NO. SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100% Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik
Orang Rupiah
Tahun
%
133
19.461.054.000
1
100
c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.
- Pidana - Perdata
72% 65%
d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo
1 : 20
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Input: - SDM - Dana
Output : Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Outcome : Terlaksananya Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Orang Rupiah
Berkas Perkara
%
-
349.475.000
1200
100
LKJIP 2016
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Output: Layanan Perkantoran
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik
Orang Rupiah
Tahun
%
133
19.461.054.000
1
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Output: Layanan Perkantoran
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik
Orang Rupiah
Tahun
%
133
19.461.054.000
1
100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
100%
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
enetapan kinerja tahun 2016 merupakan kinerja pokok yang akan
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam
tahun 2016 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 dan
menyesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh
Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tertuang dalam Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2016 (Dokumen terpisah).
Penetapan kinerja tahun 2016 berpedoman pada Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019 (Dokumen terpisah), yang
pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 hasil
reviu sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor: W29.U4/52/SK/KP.10.10/I/2017 Tanggal 13 Januari 2016
Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Tangerang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor: W29.U4/52.a/SK/KP.10.10/I/2017 Tanggal
16 Januari 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Tangerang Tahun 2016 (Dokumen terpisah).
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
encana kinerja tahun 2017 merupakan kinerja pokok yang akan
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada
Tahun 2017 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran
kegiatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun anggaran 2017,
sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017
(Dokumen terpisah).
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2017 berpedoman pada Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019.
P
R
LKJIP 2016
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja
tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi
kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja
yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi
pengmabilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi
pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya
dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
Pengukuran kinerja mencakup :
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan
perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi
dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
A
LKJIP 2016
24
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
engukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target
(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator
kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016
disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana
dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks
kinerja anggaran.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang
tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2016 ini.
Berikut ini matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016.
P
Tabel. Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
NO. PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Input: - SDM - Dana
Output: Pelayanan Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line) dan Pembebasan Biaya Perkara.
Outcome: Pelayanan Konsultasi Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu dan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Orang Tidak Mampu.
-
Rupiah
Berkas Perkara
%
-
349.475.000
1200
100
-
320.504.100
1100
91,71
-
91,71%
91,71%
91,71%
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat terlaksana dengan baik.
Orang Rupiah
Tahun
%
133
19.694.556.000
1
100
133
19.533.813.190
1
100
100%
99,19%
100%
100%
LKJIP 2016
26
NO. PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Input: - SDM - Dana
Output: 1. Pengadaan Pengolah Data dan
Komunikasi
Outcome: 1. Terealisasinya Alat Pengolah Data
dan Komunikasi Pengadilan Negeri Tangerang
-
Rupiah
10 Unit
10 Unit
-
86.000.0000,-
10 Unit
10 Unit
-
85.195.000,-
10 Unit
10 Unit
-
99,06%
100%
100%
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
engukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian
target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja.
Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Tangerang Tahun
2016 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai
berikut :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
79.79% 77.34%
96.72% 98.88%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
2. Aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Banding 1. Pidana 2. Perdata
90.37% 80%
96.84% 70.48%
98.22% 88.10%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
P
LKJIP 2016
28
Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :
Persentase Capaian = Realisasi x 100% Target Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya. Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.097598/2016 tanggal 07 Desember 2015. Yang terdiri dari 2 program yaitu :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
1:176 117.33%
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
100% 100%
b. Persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
100% 100%
c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata
80% 84%
70% 73%
77.78% 86.90%
LKJIP 2016
29
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 19.694.556.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).
Totalnya adalah sebesar Rp. 19.780.556.000,- (Sembilan Belas Milyar
Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu
Rupiah).
Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 tersebut adalah
sebesar Rp. 19.533.813.190,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga
Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh
Rupiah).
Persentase serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 99,19%.
Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin
C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.
2. DIPA Badan Peradilan Umum No. 005.03.2.099077/2016 tanggal 07 Desember 2015 yaitu : 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar
Rp. 349.475.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 tersebut adalah
sebesar Rp. 320.504.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ratus Empat Ribu
Seratus Rupiah).
Persentase serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 91,71%.
Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin
C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
engukuran kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang
pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
P
LKJIP 2016
30
Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Tangerang telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan
sebagai berikut :
1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran penyelesaian perkara tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49 % 78.13 %
79.79% 77.34%
96.72% 98.88%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Analisis keempat indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :
a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
LKJIP 2016
31
Data sisa perkara tahun 2015, sebagai berikut :
No. Jenis Perkara Sisa 2015
Diputus 2016
Sisa belum diputus
Persentase penyelesaian
1. Pidana 507 507 0 100%
2. Perdata 440 440 0 100%
Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara (pidana dan
perdata) yang belum diputus pada tahun 2015, seluruhnya telah
diputus pada tahun 2016 (sisa nihil). Dengan persentase
penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara
sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016
untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.
Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan
1) PIDANA
No. Jenis Perkara 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pidana 408 581 657 575 507
Dari grafik di atas dapat diketahui penyelesaian sisa perkara Pidana
pada tahun 2012 sebanyak 657 perkara merupakan yang tertinggi
dibandingkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hal ini berarti
bahwa sisa perkara pada tahun 2011 yang belum diputus adalah
yang terbanyak. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling
sedikit adalah pada tahun 2010 yaitu sebanyak 408 perkara.
2) PERDATA
No. Jenis Perkara 2011 2012 2013 2014 2015
2. Perdata 275 494 401 425 440
Penyelesaian sisa perkara Perdata mengalami perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011 s/d 2015. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012 yang belum diputus adalah yang terbanyak yaitu 494 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 275 perkara.
LKJIP 2016
32
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target
sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan dengan baik
dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang
tidak selesai ditahun berikutnya.
b) Persentase perkara yang diselesaikan
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Penyelesaian perkara
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata
82.49 % 78.13 %
79.79% 77.34%
96.72% 98.88%
1) PIDANA
Pada tahun 2016 capaian persentase perkara Pidana yang
diselesaikan sebesar 96.72%. Capaian tersebut diperoleh dari
perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang
diselesaikan sebesar 79.79% dengan target yang ditetapkan
sebesar 82.49%.
Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar
79.79% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah
putus tahun 2016 sebesar 2377 perkara dengan seluruh jumlah
perkara pidana pada tahun 2016 sebesar 2979 perkara (perkara
masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016
ditargetkan 82.49%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan
diputus pada tahun 2016, realisasi penyelesaian
perkara 79.79%. Artinya realisasi penyelesaian mengalami
kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2015
sebesar 2.7%. Hal ini karena jumlah perkara masuk
tahun 2016 (2979 perkara) lebih banyak dari tahun 2015 (2896
perkara), sehingga realisasi penyelesaian perkara 79.79%.
LKJIP 2016
33
Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang
Tahun 2016
No. Sisa Tahun Sebelumnya (2015) 507
Bulan Masuk Putus Sisa Akhir
1. Januari 151 172 486
2. Februari 204 223 467
3. Maret 205 175 497
4. April 189 187 499
5. Mei 200 163 536
6. Juni 361 253 644
7. Juli 49 130 563
8. Agustus 286 223 626
9. September 177 242 561
10. Oktober 172 304 429
11. November 219 150 498
12. Desember 259 155 602
JUMLAH 2472 2377
Perbandingan Perkara yang diselesaikan
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang
diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai
berikut:
No. Tahun Masuk Putus %
1 2012 3107 2537 81.65
2 2013 3192 2617 81.99
3 2014 3183 2606 81.87
4 2015 2896 2389 82.49
5 2016 2979 2377 79.79
Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016, persentase penyelesaian perkara
mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Pada
tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan, namun terjadi sedikit
penurunan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan
mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015. Tetapi pada
tahun 2016 mengalami penurunan kembali persentase
penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2015 lebih sedikit
dibandingkan dengan perkara masuk tahun 2016.
LKJIP 2016
34
Pada tahun 2015 sebanyak 2896 perkara dan diselesaikan
sebanyak 2389 perkara (82.49%) dibandingkan dengan perkara
pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 2979 perkara dan
diselesaikan sebanyak 2377 perkara (79.79%) berarti adanya
penurunan penyelesaian perkara pidana sebesar 2.7% dari tahun
2015.
Namun persentase perkara pidana yang diselesaikan pada
tahun 2016 telah ditargetkan 82.49% dari total keseluruhan
perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 79.79%.
Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2016
untuk penyelesaian perkara Pidana belum tercapai dengan
maksimal.
2) PERDATA
Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan
tahun 2016 adalah sebesar 98.98%. Capaian tersebut diperoleh
dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang
diselesaikan sebesar 77.34% dengan target yang ditetapkan
sebesar 78.13%.
Realisasi persentase penyelesian perkara perdata sebesar
77.34% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai
di tahun 2016 sebesar 1792 perkara dengan jumlah perkara
tahun 2016 sebesar 2317 perkara (perkara masuk + sisa perkara
tahun sebelumnya).
Pada tahun 2016 capaian dan realisasi penyelesaian perkara
perdata mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun 2015. Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2015
sebesar 78.13% dan capaian terhadap target hingga 97.66%
sedangkan Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2016
sebesar 77.34% dan capaian terhadap target hingga 98.98% yang
berarti terjadi penurunan realisasi perkara yang diselesaikan
sebesar 0.79%.
LKJIP 2016
35
Namun capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan
pada tahun 2016 telah ditargetkan 78.13% dari total
keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai
77.34%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun
2016 untuk penyelesaian perkara Perdata belum tercapai
dengan maksimal.
Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2016.
Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang
Tahun 2016
No. Sisa Tahun Sebelumnya (2015) 440
Bulan Masuk Putus Sisa Akhir
1. Januari 134 126 448
2. Februari 136 119 465
3. Maret 177 175 467
4. April 156 144 `479
5. Mei 154 198 435
6. Juni 164 194 405
7. Juli 99 53 451
8. Agustus 184 164 463
9. September 174 199 469
10. Oktober 167 163 473
11. November 177 153 497
12. Desember 155 127 525
JUMLAH 1877 1792
Perbandingan Perkara yang diselesaikan
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut :
No. Tahun Masuk Putus %
1 2012 2041 1774 86.92
2 2013 2748 2247 81.77
3 2014 2039 1613 79.11
4 2015 2012 1572 78.13
5 2016 2317 1792 77.34
LKJIP 2016
36
Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016, persentase penyelesaian perkara selalu
mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara
yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.
Penurunan persentase terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar
5.15% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan jumlah
perkara masuk dan jumlah sisa perkara pada tahun 2013 lebih banyak
dibandingkan dengan pada tahun 2012.
Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan
Indikator Kinerja Realisasi
2016 Realisasi
2015
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
79.79% 77.34%
82.49% 78.13%
96.72% 98.98%
93.74% 97.66%
Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :
Pada perkara pidana, capaian terhadap tahun 2016 sebesar 96.72%, mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2015 yang hanya mencapai sebesar 93.74%. Hal ini dikarenakan target pencapaian tahun 2016 sebesar 82.49% lebih kecil dibandingkan dengan target pencapaian pada tahun 2015 sebesar 88%.
Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2016 sebesar 98.98% mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 97.66%. Hal ini karena adanya kenaikan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 2317 perkara dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2012 perkara.
LKJIP 2016
37
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
Pidana Perdata
96,72%
98,98%
93,74%
97,66%
2016
2015
Grafik 2. Capaian persentase perkara pidana dan perdata
Tahun 2016-2015
c) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
1. Penyelesaian perkara
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1) PIDANA Jumlah perkara Pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2377 perkara. Adapun putusan selama tahun 2016 adalah sebanyak 2377 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Pidana diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya.
LKJIP 2016
38
2) PERDATA
Jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 1792 perkara. Adapun putusan selama tahun 2016 adalah sebanyak 1792 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Perdata diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya.
Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
Indikator Kinerja Realisasi
2016 Realisasi
2015
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi watu 5 bulan. Capaian target Tahun 2016 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Tangerang.
LKJIP 2016
39
2016
2015
100%
1000%
Pidana Perdata
100% 100%
100% 100%
2016
2015
Grafik Capaian persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu
5 bulan
2. SASARAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran akseptabilitas putusan hakim tingkat tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
2. Aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1. Pidana
2. Perdata
90.37% 70.48%
96.84% 91.67%
107.16% 130.07%
Capaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan Hakim pada tahun 2016 dan perbandingan dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini :
Indikator Kinerja Realisasi
2016 Realisasi
2015
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1. Pidana 2. Perdata
94.57% 91.67%
94.22% 80.53%
100.37% 113.83%
98.14% 97.02%
LKJIP 2016
40
Indikator Kinerja Realisasi
2016 Realisasi
2015
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Pidana 2. Perdata
96.84% 95.73%
96.15% 89.95%
100.72% 106.43%
96.15% 97.77%
Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:
1) PIDANA
Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan
upaya hukum banding dan kasasi tahun 2016 adalah sebesar
100.72%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan
realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan
upaya hukum sebesar 96.84% dibandingkan target yang
akan dicapai sebesar 90.37%
Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 96.84%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 2377 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 204 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2016 adalah sebesar 96.84% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mendekati kepuasan atas putusan Hakim.
Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang tidak mengajukan
upaya hukum
Berikut data upaya hukum perkara Pidana yang putus tahun 2016 s.d. 2015:
No. Keterangan Perkara 2016 2015
1. Putusan yang diajukan banding 129 138
2. Putusan yang tidak diajukan banding 2248 2389
3. Putusan yang diajukan kasasi 75 92
4. Putusan yang tidak diajukan kasasi 2302 2389
LKJIP 2016
41
Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2016 adalah sebesar 96,84%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 90,37%, berarti terdapat kenaikan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 6,47%. Target kinerja tahun 2016 sebesar 90.37% terealisasi sebesar 96.84%, artinya bahwa kinerja sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang memuaskan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.
2) PERDATA Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan
upaya hukum banding dan kasasi tahun 2016 adalah sebesar
130,07%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan
realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan
upaya hukum sebesar 91.67% dibandingkan target yang
akan dicapai sebesar 70.48%
Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 91.67%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 1792 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 273 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2016 adalah sebesar 91.67% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum merasa puas atas putusan Hakim.
Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan
upaya hukum
Berikut data upaya hukum perkara Perdata yang putus tahun 2016 s.d. 2015 :
LKJIP 2016
42
No. Keterangan Perkara 2016 2015
1. Putusan yang diajukan banding 193 153
2. Putusan banding yang tidak diajukan banding
2124 786
3. Putusan yang diajukan kasasi 99 79
4. Putusan yang tidak diajukan kasasi 2218 786
Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2016 adalah sebesar 91.67%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 70.48%. Maka terdapat kenaikan terhadap penerimaan. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2016 sebesar 130.07%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.
3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut:
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
1:176 117,33%
LKJIP 2016
43
a) Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1) PIDANA
Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2979 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2979 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.
2) PERDATA Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2317 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2317 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.
LKJIP 2016
44
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.
Perbandingan Capaian berkas yang disampaikan secara lengkap
Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi 2016
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
a. Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan dan disampaian secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan. Capaian persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 mencapai target 100%. Capaian ini juga diperoleh pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah lengkap sehingga hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat pertama.
b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
LKJIP 2016
45
Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :
1) PIDANA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2979 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 2979 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat.
2) PERDATA
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2317 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Perdata sebanyak 2317 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat.
Perbandingan Capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis
Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi 2016
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
LKJIP 2016
46
Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016. Capaian target 100% pada persentase perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga berkas perkara secara langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.
c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
c. Terpenuhinya rasio majelis
hakim terhadap jumlah
perkara
1 : 150
1:176 117.33%
Berdasarkan data Bezetting Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember 2016 diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 30 orang. Apabila diambil rata-rata 1 Majelis terdiri dari 3 orang Hakim dan 1 Hakim boleh menjadi Anggota pada Majelis yang lain maka maksimal dapat dibentuk sebanyak 8 sampai dengan 10 Majelis. Adapun jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:
No.
Jenis Perkara Jumlah Perkara Masuk
2012 2013 2014 2015 2016
1. Pidana 3107 3192 3183 2896 2979
2. Perdata 2041 2748 2039 2012 2317
JUMLAH 5148 5940 5222 4908 5296
LKJIP 2016
47
Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2016 adalah sebesar kurang lebih 8 : 662. Dengan kata lain bahwa satu orang Hakim menangani lebih kurang 176 perkara selama tahun 2016. Dengan ratio Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2016, maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat dikategorikan kekurangan tenaga hakim untuk dapat menyelesaikan perkara
Perbandingan Capaian terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap
jumlah perkara
Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi 2016
Capaian 2016 (%)
Capaian 2015 (%)
c. Terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara
1:150 1:176 117.33% 136%
Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antar jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2016 realisasi ratio Majelis Hakim adalah 1:176
4. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN TINGKAT PERTAMA (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) tahun 2016 adalah sebagai berikut:
LKJIP 2016
48
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
- Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
100% 100%
- persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
100% 100%
- persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata
80% 84%
70% 73%
77,78% 86,90%
a) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
100% 100%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu perbandingan amar putusan perkara tindak pidana khusus yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah perkara tindak pidana khusus yang tidak ditayangkan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:
LKJIP 2016
49
No. Jenis Putusan Jumlah Putusan
Putusan yang
diunggah Media unggah
1. Tindak Pidana Khusus
977 977 Website Pengadilan Negeri Tangerang, Direktori Putusan MA RI, SIPP/CTS MA RI
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah putusan perkara tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 977 putusan dan sisa tahun 2015 sebanyak 859 putusan. Dan putusan yang diunggah sebanyak 859 putusan. Dengan persentase (amar) putusan yang diunggah sebesar 100%. Diunggahnya (upload) seluruh putusan perkara tindak pidana khusus ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang keterbukaan informasi di pengadilan.
b) Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
b. PPersentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
100% 100%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu
perbandingan putusan yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah putusan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:
No. Jenis Perkara Sisa
Tahun lalu
Masuk Putus Sisa
1. Pidana 507 2979 2377 602
2. Perdata 440 2317 1792 525
JUMLAH 947 5296 4169 1127
LKJIP 2016
50
Dari data di atas diketahui jumlah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 4169 putusan. Dari jumlah tersebut putusan yang dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebanyak 4169 putusan. sehingga persentase putusan yang ditayangkan di website adalah sebesar 100%.
Mekanisme penanyangan putusan pada website Pengadilan Negeri Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain ditayangkan pada website, putusan juga rutin diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. dan SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. Namun tidak semua putusan dipublikasikan. Perkara-perkara tertentu seperti asusila tidak dipublikasikan.
Perbandingan Capaian jumlah putusan yang dipublikasikan
Pada tahun 2016 jumlah putusan yang ditayangkan pada website Pengadilan Negeri Tangerang mengalami penurunan dibandingkan dengan putusan yang ditayangkan pada tahun 2015, yaitu sebanyak 684 putusan. Adapun data tersebut tersaji pada tabel berikut ini :
No. Jenis Perkara Putusan
2014 2015 2016
1. Pidana 2606 2389 2377
2. Perdata 2247 1572 1792
JUMLAH 4230 4853 4169
c. Persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I.
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat pertama (access to justice)
Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata
70.43% 63.39%
72.00% 68.97%
97.82% 97.52%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu Perbandingan perkara yang diregister pada CTS Pengadilan Negeri dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Negeri. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:
LKJIP 2016
51
No. Jenis Perkara Perkara
diregister Proses Putus
% Putus
1. Pidana 2979 2822 2145 72.00%
2. Perdata 2317 2220 1598 68.97%
JUMLAH 5396 5042 3743 69.37%
Dari data di atas diketahui jumlah putusan yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 3743 putusan dari 5396 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 69.37%. Capaian kinerja perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. untuk perkara pidana sebesar 72.00%, dan perkara perdata 68.97%.
5. SASARAN KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
5. Kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
0% 0%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
0% 0%
a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut :
LKJIP 2016
52
No. Keterangan Jumlah
1. Pengaduan masuk/diterima 0
2. Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MA RI 0
3. Yang sedang ditangani/didelegasikan ke PN 0
4. Selesai ditangani, LHP disampaikan ke Bawas MA RI
0
5. Yang tidak ditindaklanjuti 0
6. Sisa pengaduan pada waktu berjalan 0
7. Hakim dan Non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin
0
8. Pengaduan yang sedang ditangani /membentuk tim pemeriksa
0
9. Sisa pengaduan tahun 2015 -
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pengaduan yang masuk adalah sebanyak 0 pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan terkait kinerja aparatur peradilan dengan persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 0 %. Capaian kinerja penanganan pengaduan tahun 2016 sebesar 0%. Dengan demikian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti target yang telah ditetapkan.
b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan Bahwa tidak ada aparatur peradilan yang diadukan (Terlapor) selama tahun 2016. Namun, jika ada pengaduan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Tim Pemeriksa dengan penunjukan berupa surat keputusan. Capaian kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Dengan demikian pelaksanaan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tercapai sepenuhnya.
LKJIP 2016
53
Perbandingan pemeriksaan eksternal dengan tahun sebelumnya
Jumlah pemeriksaan eksternal terhadap aparatur pengadilan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebanyak 0 orang, sama seperti kondisi pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dikatakan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalitas aparatur pengadilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.
6. SASARAN KUALITAS APARATUR TEKNIS dan NON TEKNIS YUDISIAL PERADILAN UMUM Pencapaian sasaran kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN
6. Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum
Persentase Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial
100% 100% 100%
Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2016, diperoleh data sebagai berikut :
No.
Nama Diklat Jumlah Peserta (Orang)
Peserta Lulus Diklat
(Orang)
1. Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan V, 03 s.d 20 April 2016
1 1
2. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan VI, 17 Agustus 2016 s.d 01 September 2016
1 1
3. Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tanggal 13 s.d 27 September 2016
1 1
4. Pelatihan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, Tanggal 31 Oktober 2016 s.d 04 November 2016
1 1
5. Diklat Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tanggal 14 November s.d 29 November 2016
1 1
6. Pelatihan Perbandingan Kekayaan Intelektual Indonesia dan Jepang Tanggal 14 s.d 16 Desember 2016
2 2
LKJIP 2016
54
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 7 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 7 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan tersebut di atas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh para Mentor/Narasumber.Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan. Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN
6. Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum
a. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.
100% 100% 100%
b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100% 100% 100%
a) Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2016, diperoleh data sebagai berikut:
No. Nama Diklat Jumlah Peserta (Orang)
Peserta Lulus Diklat (Orang)
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 06 September 2016 s.d 16 Desember 2016
1 1
2. Pelatihan Sistem Aplikasi Tilang Online, Tanggal 25 Oktober 2016
2 2
3. Pelatihan Aplikasi Sistem Pengawasan Tanggal 11 November 2016
3 3
JUMLAH 6 6
LKJIP 2016
55
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 1 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 1 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%. Capaian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial sebesar 100%. Dengan demikian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial telah sesuai target.
b) Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan
indikator kinerja persentase pejabat/pegawai yang lulus
mengikuti fit & proper test dalam rangka promosi yaitu
Perbandingan pejabat/pegawai yang mendapat promosi dengan
pejabat/pegawai yang diusulkan promosi jabatan tahun 2016,
diperoleh data sebagai berikut :
No. Jenis Promosi / Mutasi
Pegawai/ Pejabat
yang diusulkan (Orang)
Pegawai/ Pejabat
yang disetujui
usulannya (Orang)
1. Alih Tugas 13 13
2. Promosi Jabatan 11 11
JUMLAH 24 24
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai/pejabat yang mengusulkan promosi/mutasi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan dari usulan tersebut yang direalisasi dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100% Disetujuinya suatu usulan jabatan (promosi) maupun alih tugas (mutasi) pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang merupakan rekomendasi dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pengadilan Negeri Tangerang. Baperjakat dalam memutuskan menyetujui atau menolak suatu usulan adalah melihat segala aspek pegawai yang bersangkutan, antara lain:
Pangkat/Golongan Ruang;
Masa Kerja;
Komposisi & formasi jabatan/tempat yang dituju;
LKJIP 2016
56
Prestasi;
DP3;
Pendidikan dan Pelatihan yang pernah didapat;
Keahlian dan ketrampilan;
Dan aspek lain yang berkaitan. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas tentunya tidak mudah suatu usulan dapat disetujui sehingga apabila suatu usulan disetujui maka telah terpenuhi semua aspek tersebut di atas dan pegawai/pejabat tersebut layak untuk mendapatkannya. Capaian kinerja pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi sebesar 100%. Dengan demikian pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi telah dapat memenuhi target.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
alam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Tangerang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
Pada Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang menerima dua sumber anggaran dari Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, dengan rincian sebagai berikut :
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.097598/2016 tanggal 07 Desember 2015. Yang terdiri dari 2 program yaitu : 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.19.780.556.000,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Yang terdiri dari 2 (dua) macam belanja Negara yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- Untuk Belanja Pegawai, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp 17.830.867.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.810.833.774 atau sebesar 99,89 % dari anggarannya.
- Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp. 1.863.689.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.723.730.471 atau sebesar 92,49% dari anggarannya
D
LKJIP 2016
57
Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Ru
pia
h
Belanja Pegawai Belanja Barang
Anggaran 17.830.867.000 1.863.689.000
Realisasi 17.810.833.774 1.723.730.471
Grafik Pendapatan Negara dan Hibah
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
Pendapatan Sewa Tanah,gedung dan Bangunan
Penerimaa Kembali Persekot /Uang Muka Gaji
Ru
pia
h
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan Penerimaa Kembali Persekot / Uang Muka Gaji
Estimasi 13.578.000,00 5.890.000,00
Realisasi 4.559.310,00 7.109.980,00
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).
Program ini hanya terdiri dari Belanja modal dengan alokasi anggaran
Rp. 86.000.000,-. Dengan realisasi Rp. 85.195.000,- atau sebesar 99,06% dari
anggarannya. Belanja modal ini merupakan pengadaan alat komunikasi data.
LKJIP 2016
58
Grafik Perbandingan Belanja Modal dengan Realisasi
84.500.000,00
85.000.000,00
85.500.000,00
86.000.000,00
Belanja Modal
Ru
pia
h
Belanja Modal
Anggaran 86.000.000,00
Realisasi 85.195.000,00
2. DIPA Badan Peradilan Umum (Badilum) No. 005.03.2.099077 Tahun 2015 Tanggal 07 Desember 2015. 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar
Rp. 349.475.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang seluruhnya
merupakan belanja Barang, dengan realisasi sebesar
Rp. 320.504.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat
Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 91.71% dari anggarannya.
Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi
DIPA Badan Peradilan Umum
300.000.000,00
350.000.000,00
Belanja Barang
Ru
pia
h
Belanja Barang
Anggaran 349.475.000,00
Realisasi 320.504.100,00
LKJIP 2016
59
Grafik Pendapatan Negara dan Hibah DIPA Badan Peradilan Umum
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
Uang Meja (leges)dan Upah
(Peradilan)
Ongkos PerkaraKejaksaan dan
Peradilan Lainnya
Ru
pia
h
Uang Meja (leges) dan Upah(Peradilan)
Ongkos PerkaraKejaksaan dan Peradilan
Lainnya
Estimasi 4.236.000,00 65.230.000,00 648.293.000,00
Realisasi 6.552.000,00 69.760.000,00 250.928.123,00
Analisis capaian kinerja anggaran tersebut di atas secara lengkap disajikan dalam Matrik Analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang berikut ini.
MATRIK ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Program
Kegiatan Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian
(Target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input : - SDM - Dana
Output : - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran - Pembinaan / Koordinasi / Konsultasi - Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan - Pertemuan / Jamuan / Tamu / Transport Lokal - Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan /
Dokumentasi - Rapat-rapat Koordinasi - Perawatan Gedung Kantor - Pengadaan Pakaian Honorer Outcome : Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik
Orang Rupiah
Bulan
%
130
19.694.556.000
12
100
130
19.533.813.190
12
100
100%
99,19%
100%
100%
LKJIP 2016
61
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama
Input : - SDM - Dana Output : - Pengadaan Alat Komunikasi Data
Outcome : - Terealisasinya Pengadaan Alat Komunikasi Data
Orang Rupiah
Tahun
%
-
86.000.000
1
100
-
85.195.000
1
100
-
99.06%
100%
100%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Input : - SDM - Dana Output : - Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum - Penyelesaian Berkas Perkara yang Diselesaikan
dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu
Outcome : - Terselesaikannya Pos Pelayanan Hukum - Terselesaikannya Berkas Perkara yang Diselesaikan
dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Terselesaikannya administrasi perkara di Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu
Orang Rupiah
Tahun Tahun
Tahun
Kegiatan
-
349.475.000
1 1
1
100
-
320.504.100
1 1
1
100
-
91,71%
100% 100%
100%
100%
BAB IV PENUTUP
A. KEBERHASILAN
Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur).
Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat pertam, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.
Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :
1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan.
2. Pemberian Keterangan Tidak Pailit bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
B. HAMBATAN / MASALAH
1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada Pengadilan Negeri Tangerang sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.
2. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Tangerang belum sepenuhnya dapat direalisasikan terutama belanja barang pemeliharaan kendaraan bermotor.
3. Kekurangan Jurusita Pengganti dan staf pelaksana golongan II karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam 5 tahun terakhir baik di tingkat banding terutama di tingkat pertama.
C. PEMECAHAN MASALAH
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.
LKJIP 2016
63
3. Kelayakan LKJIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan.
5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.
Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.
Serta bagi organisasi Pengadilan Negeri Tangerang, LKjIP Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.
LKJIP 2016
64
Lampiran 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang.
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan.
Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahunan.
Lampiran 4. Pencapaian Kinerja Tahunan.
Lampiran 5. Surat Keputusan IKU Pengadilan Negeri Tangerang
Tahun 2016.
Lampiran 6. Surat Keputusan Penyusun LKjIP 2016.
Lampiran 7. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu
Pengadilan Negeri Tangerang.
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
PANITERA SEKRETARIS
KEPALA BAGIAN UMUM
PANITERA
MUDA
HUKUM
PANITERA
MUDA
PIDANA
PANITERA
MUDA
PERDATA
PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
JURUSITA PENGGANTI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA
FUNGSIONAL ARSIPARIS FUNGSIONAL PUSTAKAWAN FUNGSIONAL PRANATA COMPUTER FUNGSIONAL BENDAHARA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
90.37% 70.48%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
80% 84%
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan Kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100%
b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3. Pidana 4. Perdata
90.37% 70.48%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
d. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
f. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
80% 84%
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan Kualitas SDM
c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100%
d. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 5. Pidana 6. Perdata
100% 100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 5. Pidana 6. Perdata
90.37% 70.48%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
g. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 5. Pidana 6. Perdata
100% 100%
h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 5. Pidana 6. Perdata
100% 100%
i. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
80% 84%
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan Kualitas SDM
e. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100%
f. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2016
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
90.37% 70.48%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
80% 84%
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan Kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100%
b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2017
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian perkara
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
82.49% 78.13%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
2. Akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3. Pidana 4. Perdata
90.37% 70.48%
3.
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
d. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Pidana 4. Perdata
100% 100%
f. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
80% 84%
5.
Peningkatan Kualitas pengawasan
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6. Peningkatan Kualitas SDM
c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.
100%
d. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 62 /SK/KP.10.10/I/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Menimbang : a. Bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang 2016 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP);
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Tangerang;
Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
............../MEMUTUSKAN
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS TANGERANG
Jalan T.M.P. Taruna
T A N G E R A N G - 15118 Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158
Web : www.pn-tangerang.go.id , Email : pn.tanggerang@gmail.com
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016
PERTAMA : Menunjuk Tim Kerja sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016;
KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriTangerang;
KETIGA : Setelah Selesai dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kembali ke bagian masing-masing;
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dari akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang
KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : T A N G E R A N G Pada tanggal : 18 Januari 2017
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang
3. Arsip.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 62 /SK/KP.10.10/I/2017 TANGGAL : 18 Januari 2017
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016
NO NAMA JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM TIM
1 DR.Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Pelindung / Penasehat
2 H. PUJI HARIAN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Pelindung / Penasehat
3 Drs. SOFYAN AMIN, SH Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang
Ketua
4 Drs. H. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Tangerang
Wakil Ketua
5 DITA ANDIKA, SH.,MH. Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Koordinator Administrasi Umum
6 SM DEVINA SANJAYANI S,SE,SH.,MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang
Koordinator Administrasi Teknis
7 ADHI FIRZIA MIHRAM Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Sekretaris
8 TANTRY YANTI M, SH,.M.Hum. Panitera Muda Perdata Anggota
9 MAHMUDAH, SH.,MH. Panitera Muda Pidana Anggota
10 DESSY HERLIANI, S.Sos. Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
11 H. RACHMAT BUDIYANTO Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Anggota
12 YUSUF SUSANTO, SE Staff Kepaniteraan Hukum Anggota
PENGADILAN NEGERI TANGERANG Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158
website : www.pn-tangerang.go.id Email : pn_tangerang@yahoo.co.id
TANGERANG – 15118
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 52.a /SK/KP.10.10/I/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka
Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan
Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali
atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
[2]
Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
W29.U4/52/KP.10.10/I/2017 Tentang Reviu Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;
KEDUA : Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 harus memperhatikan dan berpedoman
kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir.;
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
PENGADILAN NEGERI TANGERANG Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158
website : www.pn-tangerang.go.id Email : pn_tangerang@yahoo.co.id
TANGERANG – 15118
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 52/SK/KP.10.10/I/2017
TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka
Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan
Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali
atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
[2]
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2016 di sinkronisasikan dengan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019, tanggal 13 Januari 2016 yang bertempat di
Tangerang.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;
KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung
R.I. sesuai dengan waktu yang ditetapkan.;
KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini,
Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019
Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
: 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
: 3. Publik percaya bahwa Pengadilan NegeriTangerang dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2
di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan.
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Pidana - Perdata
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara. a. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
c. Persentase perkara yang telah
diproses pada SIPP/CTS MA RI. - Perdata - Pidana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
Meningkatnya kualitas pengawasan. Peningkatan Kualitas SDM
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial
b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
top related