LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI … · PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH Standard Operating Procedures Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah 2012 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Post on 25-Aug-2019
225 Views
Preview:
Transcript
LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR : B.84/BIG/DIGD/HK/08/2012
TANGGAL :13 AGUSTUS 2012
Standard Operating Procedures tentang Permohonan Bantuan Teknis Batas Wilayah
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
POENTODEWO S.S.O
DAFTAR ISI
05. SOP Permohonan Bantuan Teknis Batas Wllayah
05.01. SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah05.02. SOP Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah05.03. SOP Permohonan Data Batas05.04. SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah05.05. SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan
Batas Daerah05.06. SOP Permintaan Pengajar Pada Bimbingan Teknis Batas
Daerah05.07. SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIKPUS AT PEMETAAN BAT AS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Bimbingan Teknis Batas Daerah
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
RUANG LINGKUP 3
TUJUAN 3
RINGKASAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES : BIMBINGAN TEKNIS BATAS
DAERAH.. ..5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah mencakup 2 (dua)proses mulai dari :
1. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan
Teknis dari Daerah/instansi ke Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan
Teknis dari dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ke
Daerah/instansi
Setelah salah satu dari hal tersebut diatas terpenuhi kita dapatmelanjutkan kembali ketahap selanjutnya yaitu :
1. Melakukan Persiapan Administrasi dan Teknis
2. Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah,
terkait materi yang akan disampaikan
3. Melakukan Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan
Bimbingan Teknis, Judul Kegiatan Pelatihan ,Jadwal Pelatihan dan
peserta pelatihan untuk disesuaikan dengan materi yg akan
diberikan
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagipelaksanaan kegiatan dalam hal bimbingan teknis batas daerah. Denganditerbitkannya SOP ini, kegiatan bimbingan teknis batas daerah diharapkandapat dilaksanakan oleh pengguna secara jelas, efektif, efisien, danterukur. Pencapaian tujuan SOP adalah untuk meningkatkan pengetahuan,keahlian dan keterampilan tenaga surta sejalan dengan perkembanganpengetahuan dan teknologi yang ada
Ringkasan
Dalam SOP bimbingan teknis batas daerah, kegiatannya dimulai darimenerima atau merencanakan pelaksanaan bimtek batas daerah,diteruskan dengan melakukan persiapan administrasi dan teknis dimana
Kepala Bidang memberikan gambaran rencana pada bimbingan teknisbatas wilayah kepada koordinator bimtek. Penanggung Jawab Kegiatanmelakukan kegiatan berupa pembuatan atau menjawab surat permohonanuntuk mengadakan bimtek, melakukan koordinasi, pelaksanaan bimbinganteknis, sampai kepada pembuatan evaluasi dan laporan mengenaipermasalahan dan permintaan dari daerah terhadap hasil pelaksanaan.Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensifdengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupun instruksiteknis yang sebaiknya diambil.
Istilah dan Definisi
Peta Dasar(acuan)Peta Wilayah
Peta GarisBatas Wilayah
Bimtek
Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukanpenetapan dan penegasan batas wilayahMerupakan Salah satu cara/bentuk penyajianinformasi secara kartografis dan geografisPeta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakanpeta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayahBimbingan Teknis
Singkatan
BIGBimtekKemendagriPermendagriODBRBI
Badan Informasi GeospasialBimbingan TeknisKementrian Dalam NegeriPeraturan Mentri Dalam NegeriOtonom Daerah BaruRupabumi Indonesia
(9kBADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Dasar Hukum1
2
3
4
5
UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata CaraPembentukan, Penghapusan dan Penggabungan DaerahPermendagri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas DaerahPermendagri No. 27 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa
Keterkaitan1
2
34
5
67
SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan
SOP Penentuan Batas Wilayah IndikasiSOP Permintaan Pengajar pada Bimtek Batas Wilyah
SOP Konsultasi dan dan Sosialisasi Batas Wilayahdan SOP-SOP lain terkait penataan batas Wilayah
Peringatan1
2
3
4
Jika tidak dilaksanakan maka Informasi batas, cakupan wilayah dan tatalaksana Penataan dan Penegasan Batas daerah tidak ter-update
Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkaitmateri yang akan disampaikan
Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah dapatdilakukan selama 5-7 hari
Untuk pendalaman materi yang berkaitan dengan Teknis dan praktek di
lapangan untuk tiap daerah dapat dilakukan selama 7-14 hari
Nomor SOP
Tgl PembuatanTgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
05.0124-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabatyang berwenangDeputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah
Kualifikasi Pelaksana Bimtek1
2
3
Balai Diklat Kemendagri dan Badan Informasi GeospasialPusat Pemetaan Batas WilayahSetda Provinsi, Kabupaten dan Kota
Kualifikasi Tenaga Pengajar Bimtek1
2
34
5
6
Pejabat Ditjen Pemerintahan Umum KemendagriPejabat BIGWidyasiswara GeomatikaPeneliti Batas WilayahSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat Terampil
Peralatan / Perlengkapan/Bahan/Referensi
1
2
34
5
Modul Bimtek untuk peserta
Draft SNI Peta Wiayah Daerah Otonom Provinsi (1:250.000), Kabupaten(1:100.000) dan Kota (1:50.000) Kecamatan (1:10.000), Desa/Kel (1:5.000)Peta WilayahPeralatan Survei (GPS Geodetic, Navigasi, Total Station dll)Komputer/Laptop/Software processing data
Pencatatan dan Pendataan1
2
3
4
Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan Bimbingan Teknis
Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan Teknis dari
Daerah/instansi
Judul Kegiatan Pelatihan Jadwal Pelatihan dan peserta pelatihan untukdisesuaikan dengan materi yg akan diberikan
Permasalahan dan permintaan terhadap hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis
kelak dituangkan dalam bentuk konsultasi dan sosialisasi
No
1
2
3
4
Vlenerima atau merencanakan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis3atas Daerah.
Vlelakukan Persiapan Administrasi
dan Teknis
Vlemberikan gambaran rencana
Bimbingan Teknis Batas Daerah
kepada Koordinator Bimtek
Membuat atau menjawab SuratPermohonan Permintaan untuk
mengadakan Bimbingan Teknis
dari Daerah/instansi atau Pusat(Kemendagri/ BIG)
Melakukan Koordinasi danInventarisasi daerah terkait
kebutuhan Bimbingan Teknis, JudulKegiatan Pelatihan , Jadwal
Pelatihan dan peserta pelatihanuntuk disesuaikan dengan materi
ygakan diberikan
Pelaksana
Staf
!
Penanggung Jawab Kegiatan
Daerah dan Pusat (Kemendagri
atau BIG)
±
i
1
Kepala Bidang
Mulai
V
1
Mutu BakuKelengkapan
Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas
- Waktu Pelaksanaan-Tempat Pelaksanaan
-Jadwal pembelajaran
-Tenaga Pengajar
- Bahan dan Peralatan
- Perlengkapan dan referensi
- Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas
- Kerja sama
- Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas
- Kerja sama- Akomodasi Peserta
- Akomodasi Pengajar
Waktu15 hari
10 hari
5 hari
3 hari
OutputArahan, perintah,
"engajuan Pagu
Anggaran
Buku Pedoman'elaksanaan Kegiatan
5imtek
Arahan, perintah,
Nota Dinas, RAB
Arahan, informasilokasi kegiatan,
kontak person
Keterangan
No
5
6
Uraian Prosedur
Pelaksanaan BimbinganTeknis baikTeori atau Praktek
Melakukan evaluasi dan membuatLaporan mengenai Permasalahandan permintaan dari daerah
terhadap hasil Pelaksanaan
Bimbingan Teknis kelak dituangkan
dalam bentuk konsultasi dan
sosialisasi.
Pelaksana
Staf Penanggung Jawab Kegiatan
1
j
^
\
.•••••••""
/
Selesai
Kepala BidangMutu Baku
Kelengkapan
- Nota Dinas dan SuratTugas
- Kerja sama
- Akomodasi Peserta
- Akomodasi Pengajar- Akomodasi Praktek dilapangan
- Hasil Evaluasi Bimtek- Permasalahan di Daerah
- Komputer/Laptop
- Printer
Waktu5 hari
5 hari
OutputPenginapan, Tiket,
Honor, Akomodasi didaerah, Dokumentasi
laporan tentang hasildan pelaksanaan
Bimtek serta
penjadwalan untukmelakukan sosialisasi
dan konsultasi
permasalahan didaerah
Keterangan
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 2
RUANG LINGKUP 3
TUJUAN 3
RINGKASAN 4
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES:
KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS DAERAH.. .. 5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang LingkupRuang lingkup SOP KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS DAERAH
Mencakup 2 (dua) proses mulai dari :
1. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Konsultasi dan
Sosialisasi Batas Daerah dari Daerah/instansi ke Badan Informasi
Geospasial (BIG)
2. Surat Jawaban Permintaan untuk mengadakan Konsultasi dan
Sosialisasi Batas Daerah dari dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
ke Daerah/instansi
Setelah salah hal tersebut diatas terpenuhi kita dapat melanjutkan kembali
ketahap selanjutnya yaitu
1. Dokumen untuk konsultasi dan Sosialisasi batas daerah, data peta
daerah, GPS navigasiMelakukan Persiapan Administrasi dan Teknis
2. Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah,
terkait konsultasi dan Sosialisasi batas daerah
3. Melakukan Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan
Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah
TujuanTujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan dalam hal KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS
DAERAH. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan KONSULTASI DAN
SOSIALISASI BATAS DAERAH diharapkan dapat dilaksanakan oleh
pengguna secara jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP
sangat ditentukan oleh kualitas tim teknis dalam menguasai batas-batas
wilayah antar provinsi, Kab/Kota, Kecamatan/Kelurahan, permen tata cara
pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
RingkasanBagian ini diisi dengan penjelasan singkat dari SOP yang dibuat, yang akan
memberikan gambaran kepada pengguna SOP tentang apa yang akan
mereka lakukan dan prosedur apa yang akan dilaksanakan. Dengan kata
lain, bagian ini menjelaskan dengan singkat flowchart kegiatan yang sudah
dibuat.
Istilah dan DefinisiPeta Dasar
(acuan)
Peta Wilayah
Peta Garis
Batas Wilayah
Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan
penetapan dan penegasan batas wilayah
Merupakan Salah satu cara/bentuk penyajian
informasi secara kartografis dan geografis
Peta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakan
peta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100
meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayah
Singkatan
BIG
Bimtek
Kemendagri
Permendagri
ODB
RBI
Badan Informasi Geospasial
Bimbingan Teknis
Kementrian Dalam Negeri
Peraturan Mentri Dalam Negeri
Otonom Daerah Baru
Rupabumi Indonesia
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
05.0224-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat
yang berwenang
Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Konsultasi dan Sosialisasi Batas
Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
12345
Kepala Bidang Pemetaan Batas Daerah
Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli
Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil
Memahami tata laksana konsultasi dan sosialisasi
Memahami tata laksana Penataan Batas daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Provinsi
SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/Kota
SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatan
SOP Penentuan Batas Wilayah Indikasi
dan SOP-SOP lain terkait penataan batas daerah
12345
Dokumen untuk konsultasi dan sosialisasi batas daerah
Presentasi toolkit
Peta Daerah
Komputer/Laptop
GPS receiver tipe Navigasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan maka Informasi geospasial tentang layer batas,
cakupan wilayah dan data kewilayahan administrasi daerah lainnya tidak ter
update
Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkait
konsultasi dan sosialisasi batas daerah
Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah
dapat dilakukan selama 2-3 hari
Inventarisasi daerah terkait kebutuhan konsultasi dan sosialisasi
Pengurusan perijinan dan komunikasi
Dokumen untuk konsultasi dan sosialisasi batas daerah, data peta daerah, GPS
navigasi
Perubahan terhadap hasil konsultasi dan sosialisasi dituangkan dalam peta kerja
dan arsip digital
No
1
2
3
4
5
Menerima Rencana Pelaksanaan
Konsultasi dan Sosialisasi BatasDaerah.
Melakukan Persiapan Administrasidan Teknis. Kabid memberikan
gambaran rencanakonsultasi dan
sosialisasi batas kepada
PenanggungJawab Kegiatan,dilanjutkan dengan penyiapan
administrasi dan data teknisdipersiapkan oleh Staf.
Mengkomunikasikan maksud dan
tujuan melakukan konsultasi dansosialisasi batas daerah
Melakukan konsultasi dansosialisasi batas daerah dengan
daerah yang dituju, Penanggung
jawab kegiatan langsung
berinteraksi dengan aparat daerah.
Melakukan pencatatan terhadaphasil konsultasi dan sosialisasi
dituangkan dalam peta kerja dan
arsip digital.
Pelaksana
Staf Penanggung Jawab Kegiatan
J
^**
V
1
— x
J
X^
^̂
J
Kepala Bidang
Mulai
Mutu BakuKelengkapan
Kertas
Nota Dinas
Kerja sama
- Kertas- Nota Dinas
-Surat Tugas
- Administrasi
- Peta Dasar
- Peta Kerja batas Daerah
- Kertas
- Nota Dinas- Surat Tugas
- Kertas- Bahan konsultasi dan sosialisasi batas
daerah
- Peta Kerja Batas Daerah
- Presentasi toolkit- Komputer/Laptop
- Dokumentasi
- Kertas
- Update dokumen paper
- Update dokumen digital
- Komputer/Laptop
- Printer
Waktu1 hari
3 hari
1 hari
5 hari
1 hari
Output
Arahan, perintah,
Pagu Anggaran, Surat
'ermintaan K/L
jemda
Surat Tugas, Nota5inas, dokumen,
Peta kerja batas
daerah
Analog/Digital,
rencana lokasi
Arahan, perintah,
Nota Dinas,Dokumen bahan
untuk konsultasi dan
sosialisasi
Dokumen hasil
konsultasi teknis dan
sosialisasi
- Kertas
- dokumen paper
yang sudah ter-
Update
- dokumen digitalyang sudah ter-
Update
- Komputer/Laptop
- Printer
Keterangan
No
6
7
Uraian Prosedur
Vlelakukan pembuatan pelaporan
dan dokumentasi hasil konsultasidan sosialisasi batas daerah.Dilakukan oleh Penanggungjawabkegiatan
Melakukan evaluasi danpenyerahan Laporan &
Dokumentasi hasil konsultasi dansosialisasi batas daerah kepadaKabid.
Pelaksana
Staf Penanggung Jawab Kegiatan
r̂ i
t
Selesai
Kepala BidangMutu Baku
Kelengkapan- Kertas- Dokumen paper dan digital- Komputer/Laptop- Printer
- Kertas- Dokumen paper dan digital
- Komputer/Laptop- Printer
Waktu2 hari
2hari
OutputDraft laporan tentang
hasil danpelaksanaanPemotretan UdaraPulau-Pulau Terluar.
Laporan final tentanghasil danpelaksanaanSosiallisasi danKonsultasi
Keterangan
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Permohonan Data Batas
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES:
PERMOHO NAN DATA BATAS.. ..5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP Permohonan Data Batas mencakup proses mulai
menerirna surat Permohonan data batas, penugasan kabid kepada
penanggung jawab data, pengumpulan data, penyajian data dan pengiriman
surat jawataan. Dalarn beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang
intensif antara penanggung jawab data dengan Kepala Bidang, untuk
mendapatkan arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya diambil
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP Permohonan Data Batas adalah untuk
memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam hal Permohonan
Data Batas. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan Permohonan Data
Batas diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif,
efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh
koordinasi antara Kepala Bidang dan penanggung jawab data. Selain itu,
juga harus memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah
ditetapkan.
Ringkasan
SOP ini dimulai dengan adanya surat permohonan dari Kepala Pusat Jasa
dan Informasi kepada Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) terkait
permohonan data batas. Kepala Pusat menginstruksikan Kepala Bidang
untuk menindaklanjuti hal ini yang dilanjutkan dengan penugasan kepada
penanggung jawab data batas untuk mencari data yang dimaksud untuk
disajikan. Setelah data yang dimaksud disajikan maka dibuatkan surat
jawaban dari Kapus PBW kepada Kapus Jasinfo.
Istilah dan Definisi
Penanggung Jawab
Data
Staf yang memiliki tanggung jawab untuk
penginventarisasian data
Singkatan
PBW
SOP
Kapus
Kabid
Jasinfo
Pemetaan Batas Wilayah
Standard Operating Procedures
Kepala Pusat
Kepala Bidang
Jasa dan Informasi
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
05.03
24-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat
yang berwenang
Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Permohonan Data Batas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 123456
Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara
Kepala Bidang Batas Adminitrasi
Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli
Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil
Memahami tata laksana Sistem Informasi Geografi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara
SOP Prosedur Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas
Administrasi
12345
KertasKomputer
Printer/Plotter
Telepon/Faksimili
Media Penyimpan Data
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan, maka tidak bisa memberikan data batas.
Diperlukan koordinasi dengan Pusat Pemetaan Rupabumi BIG terkait
dengan data dasar.
Rentang waktu pelaksaan adalah rerata.
Data geospasial dasar.
Data batas
No Uraian Prosedur
Pelaksana
Staf Kepala Pusat
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Vlenerima surat
Permohonan Data Batas dari
Kapus. Jasinfo. Dilanjutkan
dengan instruksi Kapus PBW
kepada Kabid.
- Kertas
- Nota Dinas
Telepon/Faksimili
1 hari Arahan, Perintah
Kabid memberikan
penugasan kepada
Penanggung Jawab Data
untuk menyiapkan data.
Kertas
Nota Dinas
1 hari Arahan, Perintah,
dan Surat Tugas/
Disposisi.
Penanggung Jawab Data
mengumpulkan data batas
sesuai dengan permintaan.
Kertas
Komputer
5 hari Arahan, Perintah,
Data Datas
Penanggung Jawab Data
menyajikan data
disampaikan kepada Kabid.
- Kertas
- Komputer
- Media penyimpan
Printer/Plotter
1 hari Data batas
No Uraian ProsedurPelaksana
StafPenanggung Jawab
DataKepala Bidang Kepala Pusat
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Menyiapkan surat jawabansesuai dengan data yangdiminta.
- Kertas- Komputer- Media penyimpan
Printer/Plotter
Ijam Draft Surat Jawaban
Mengirimkan surat jawabandari Kapus PBW kepadaKapus Jasinfo.
- Kertas- Komputer- Media penyimpanTelepon/Faksimili -Printer/Plotter
1 hari Final Surat Jawaban
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES:
PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH NKRI.. .. 5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI
mencakup proses mulai penugasan Kepala Bidang kepada pelaksana tugas,
persiapan delta, pengolahan data dan penyajian data. Dalam beberapa
tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensif dengan Kepala Bidang,
untuk mendapatkan arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya
diambil
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI
adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam hal
plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI. Dengan diterbitkannya SOP ini,
kegiatan plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI diharapkan dapat
dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif, eiisien, dan terukur.
Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh kualitas tim teknis dalam
menguasai sistem SIG baik software maupun konsep-konsep dalam SIG.
Selain itu, juga harus memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan
yang telah ditetapkan.
Ringkasan
Kegiatan plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI dilakukan dimulai
dengan adanya surat permohonan plotting, kemudian Kepala Bidang
menugaskan staf yang kompeten untuk melaksanakan tugas ini. Staf yang
ditunjuk mempersiapkan ata geospasial dasar dan data batas wilayah NKRI,
serta data posisi wahana yang diduga melakukan pelanggaran wilayah
NKRI. Kemudian dilakukan proses potting posisi wahana yang diduga
melakukan pelanggaran wilayah pada data geospasial dasar yang dilengkapi
dengan data batas wilayah NKRI. Setelah dilakukan plotting dilakukan
analisa terhadap hasil plotting tersebut. Hasil plotting dilaporkan kepada
Kabid untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian dilakukan
3
penyimpanan data hasil plotting
balasan/tanggapan kepada K/L pemohon.
dan mengirimkan surat
Istilah dan Dcfinisi
Plotting penggambaran awal dari data lapangan
ataupun hasil pengolahan data. Dengan
demikian plotting ini bertujuan adalah
menggambarkan seluruh daerah yang di
petakan.
Singkatan
NKRI
K/L
SIG
SOP
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kementerian/Lembaga
Sistem Informasi Geografis
Standard Operating Procedures
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
05.04
24-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat
yang berwenangDeputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah
NKRI
Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 1
2
34
5
Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara
Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli
Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil
Memahami tata laksana Sistem Informasi Geografi
Memahami tata laksana Pembuatan Peta
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara Kertas
Komputer
Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui secara pasti status atas
dugaan adanya pelanggaran wilayah NKRI.
Diperlukan basis data batas wilayah (darat dan Laut) NKRI yang mutakhir
(sesuai dengan kesepakatan inter K/L.
Posisi (koordinat) dari wahana (kapal/pesawat) yang diduga melakukan
pelanggaran wilayah NKRI.
Data geospasial dasar.
Data batas wilayah NKRI.
No
1
2
3
5
Uraian Prosedur
Vlenerima surat Permohonan
Plotting Dugaan Pelanggaran
Wilayah.
Kabid memberikan penugasan
kepada staf untuk melakukan
plotting atas surat PermohonanPlotting Dugaan Pelanggaran
Wilayah.
Mempersiapkan data geospasial
dasar dan data batas wilayahNKRI, serta data posisi wahana
yang diduga melakukan
pelanggaran wilayah NKRI.
Melakukan proses potting posisiwahana yang diduga melakukan
pelanggaran wilayah pada data
geospasial dasar yang dilengkapi
dengan data batas wilayah NKRI.
Melakukan analisa terhadap hasil
plotting tersebut.
Pelaksana
Staff
= =3I_J~
Penanggung Jawab Kegiatan
, — • — '
/
'
— —__-— -
V
1
^
Kepala Bidang
( Mulai )
Mutu Baku
Kelengkapan- Kertas
- Nota Dinas
- Kertas
- Nota Dinas
- Kertas- Komputer
- Data posisi wahana
yang didugamelanggar wilayah
NKRI
Data geospasial dasar
- Data batas wilayah
NKRI
- Kertas- Komputer
-Analitical StereoPlotter
- Printer
- Plotter- Peta JalurTerbang
- Foto udara
- Hasil Triangulasi
Udara
Waktu1 hari
1 jam
1 jam
1 hari
OutputArahan, Perintah
Arahan, Perintah,
dan Surat Tugas/
Disposisi.
Arahan, Perintah,
Data geospasialdasar dan batas
wilayah NKRI.
Arahan, Perintah,
Data geospasialdasar dan batas
wilayah NKRI diertai
dengan posisi
wahana yang didugamelakukan
pelanggaran wilayah
NKRI.
Keterangan
No
6
7
Uraian Prosedur
Melaporkan hasil plotting beserta
hasil analisanya kepada Kabid. Bila
disetujui dilanjutkan pembuatan
surat balasan/tanggapan kepada
K/L pemohon.
Melakukan penyimpanan data
hasil plotting dan mengirimkan
surat balasan/tanggapan kepada
K/L pemohon.
Pelaksana
Staff
F- -^C
PenanggungJawab Kegiatan
1
perbaikan
1
1
-.
/
( SelesaiN
)
Kepala
<>X
Bidang
f
disetujui
Mutu Baku
Kelengkapan
- Kertas
- Komputer
- Indeks Peta
- Data hasil plotting
- Printer
Plotter
Waktu
1 jam
1 hari
OutputArahan, Perintah,
Draft data dan
analisis hasil plotting.
Data hasil plotting
final dan Surat
Jawaban/
Tanggapan.
Keterangan
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUS AT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Standard Operating Procedures
PERMOHONAN TIM TEKNIS PENYELESAIANPERMASALAHAN BATAS DAERAH
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES:
PERMOHONAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS
DAERAH.. ..5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian
Permasalahan Batas Daerah mencakup proses mulai surat Permohonan
Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah, Penugasan dari
Kepala Bidang, penyiapan surat jawaban, dan pengiriman surat jawaban.
Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensif
dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupun instruksi
teknis yang sebaiknya diambil
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian
Permasalahan Batas Daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan dalam hal Permohonan Tim Teknis Penyelesaian
Permasalahan Batas Daerah. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan
Permohonan Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah
diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif, efisien,
dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh koordinasi
antara Kepala Bidang dan staf pelaksana tim teknis. Selain itu, juga harus
memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.
Ringkasan
Pelaksanaan kegiatan permohonan tim teknis penyelesaian permasalahan
batas daerah dimulai dengan adanya surat permohonan untuk tim teknis,
kemudian dilanjutkan dengan penunjukan tim teknis oleh Kepala Bidang
kepada staf yang kompeten dalam hal ini yaitu yang memiliki kemampuan
dalam bidang teknis batas daerah. Dilanjutkan dengan pembuatan surat
jawaban tim teknis yang dimaksud.
Istilah dan Definisi
Tim Teknis
Penyelesaian
Permasalahan Batas
Daerah
Sekumpulan orang yang memiliki keahlian dan
pengetahuan di bidang teknis batas daerah
Singkatan
PBW
SOP
Kapus
Kabid
Pemetaan Batas Wilayah
Standard Operating Procedures
Kepala Pusat
Kepala Bidang
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOPTgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
05.0524-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat
yang berwenang
Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian
Permasalahan Batas Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman PenegasanBatas DaerahUU Tengang Pembentukan DaerahPermendagri Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
123456
Kepala Pusat Pemetaan Batas WilayahKepala Bidang Batas AdminitrasiSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat TerampilMemahami tata laksana Sistem Informasi GeografiMemahami tata laksana Penegasan batas Daerah
Keterkaitan Peralatan / PerlengkapanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pelacakan Batas Administrasi ProvinsiSOP Pelacakan Batas Administrasi Kabupaten/KotaSOP Pemasangan Pilar Batas Wilayah Administrasi PropinsiSOP Pemasangan Pilar Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/KotaSOP Pengukuran Pilar Batas Wilayah Administrasi PropinsiSOP Pengukuran Pilar Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
1234
KertasKomputer
PrinterTelepon/Faksimili
Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan, maka tidak dapat mengirimkan tim teknis
Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Rentang waktu pelaksaan adalah rerata.
Data geospasial dasar
Data batas
Permasalahan batas
No
1
2
3
5
Uraian Prosedur
Menerima surat
Permohonan Tim Teknis
Penyelesaian PermasalahanBatas Daerah. Kapus PBW
memberikan instruksi
kepada Kabid.
Kabid menunjuk staf sebagaitim teknis.
Menyiapkan surat jawabanatas permohonan tim teknis.
Mengirimkan surat jawabanatas permohonan tim teknis.
Pelaksana
Staf
|
I4'
__
Kepala Bidang
\
V̂
/
Kepala
(
Pusat
Mulai }
(/
^ >.Selesai 1
V J
Mutu Baku
Kelengkapan
- Kertas
- Nota Dinas
Telepon/ Faksimili
- KertasNota Dinas
- Kertas- Komputer
- Kertas
- Komputer
-Telepon/ Faksimili
Waktu1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
OutputArahan, Perintah
Arahan, Perintah,
dan Surat Tugas/
Disposisi.
Arahan, Perintah,Data Datas
Data batas
Keterangan
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUS AT PEMETAAN BAT AS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Permintaan Pengajar pada Bimbingan TeknisBatas Wilayah
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
y
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
RUANGLINGKUP 3
TUJUAN 3
RINGKASAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES : PERMINTAAN PENGAJAR PADA
BIMTEK BATAS WILAYAH.. .. 5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP ini mencakup beberapa rangkaian kerja, yaitumenerima permohonan sebagai pengajar pada Bimtek Batas Wilayah,persiapan administrasi dan teknis, koordinasi dengan daerah terkait,pelaksanaan bimtek sampai kepada evaluasi dan pembuatan laporan hasilpelaksanaan bimtek. SOP ini hanya berlaku di lingkungan Pusat PemetaanBatas Wilayah.
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagipelaksanaan kegiatan dalam hal Permintaan Pengajar pada Bimtek BatasWilayah. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan Permintaan Pengajarpada Bimtek Batas Wilayah diharapkan dapat dilaksanakan oleh penggunasecara jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangatditentukan oleh kualitas tim teknis dalam menguasai sistem GIS baiksoftware maupun konsep-konsep dalam SIG. Selain itu, juga harusmemperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.
Ringkasan
Ruang lingkup SOP Permintaan Pengajar pada Bimtek Batas Wilayahmencakup proses mulai menerima atau melaksanakan permohonan sebagaipengajar pada bimbingan teknis batas wilayah , diteruskan denganmelakukan persiapan administrasi dan teknis dimana Kepala Bidangmemberikan gambaran rencana sebagai pengajar pada bimbingan teknisbatas wilayah kepada koordinator pengajar. Penanggung Jawab Kegiatanmelakukan kegiatan berupa pembuatan atau menjawab surat permohonanpermintaan untuk menjadi pengajar, melakukan koordinasi, pelaksanaanbimbingan teknis, sampai kepada pembuatan evaluasi dan laporanmengenai permasalahan dan permintaan dari daerah terhadap hasilpelaksanaan. Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yangintensif dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupuninstruksi teknis yang sebaiknya diambil
Istilah dan Definisi
Peta Dasar(acuan)
Peta Wilayah
Peta GarisBatas Wilayah
Modul Bimtek
Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukanpenetapan dan penegasan batas wilayah
Merupakan Salah satu cara/bentukinformasi secara kartografis dan geografis
penyajian
Peta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakanpeta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayah
Buku Acuan yang digunakan sebagai dasarpembelajaran materi bimtek
Singkatan
BIGBimtekKemendagriPermendagriGPS
Badan Informasi GeospasialBimbingan TeknisKementrian Dalam NegeriPeraturan Mentri Dalam NegeriGlobal Positioning System
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOPTgl PembuatanTgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
NamaSOP
05.06
24-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabatyang berwenang
Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
Permintaan Pengajar pada Bimbingan
Teknis Batas Wilayah
Dasar Hukum Kualifikasi Tenaga Pengajar BimtekUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
Permendagri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
Permendagri No. 27 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa
Pejabat Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri
Pejabat BIGWidyasiswara Geomatika
Peneliti Batas Wilayah
Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli
Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan/Bahan/ReferensiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa/KelurahanSOP Penentuan Batas Wilayah Indikasi
SOP Permintaan Bimbingan Teknis Batas WilayahSOP Konsultasi dan dan Sosialisasi Batas WilayahSOP-SOP lain terkait penataan batas Wilayah
Modul Bimtek untuk pesertaDraft SNI Peta Wiayah Daerah Otonom Provinsi (1:250.000), Kabupaten
(1:100.000) dan Kota (1:50.000) Kecamatan (1:10.000), Desa/Kel (1:5.000)Peta WilayahPeralatan Survei (GPS Geodetic, Navigasi, Total Station dll)Komputer/Laptop/Software processing data
Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan maka Informasi batas, cakupan wilayah dan tatalaksana Penataan dan Penegasan Batas daerah tidak ter-update
Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkaitmateri yang akan disampaikan
Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah dapatdilakukan selama 5-7 hari
Untuk pendalaman materi yang berkaitan dengan Teknis dan praktekdilapangan untuk tiap daerah dapat dilakukan selama 7-14 hari
Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan Pengajaran
Surat Permohonan Permintaan Pengajar dari Daerah/instansi
Judul Kegiatan Pelatihan, Jadwal Pelatihan dan peserta pelatihan untuk penyiapan
personil pengajar yang akan ditugaskan
No
1
2
3
4
Menerima atau melaksanakanDermohonan sebagai pengajar
pada Bimbingan Teknis Batas
Melakukan Persiapan Administrasidan Teknis. Ka.Bidang memberikan
gambaran rencana sebagaioengajar pada Bimbingan Teknis
3atas Wilayah kepada Koordinator
pengajar, dilanjutkan dengan
penyiapan administrasi dan data
teknis dipersiapkan oleh Staf.
Membuat atau menjawab SuratPermohonan Permintaan untuk
menjadi Pengajar pada Bimbingan
Teknis Wilayah dari Pusat
(Kemendagri/BIG)
Melakukan Koordinasi danInventarisasi daerah terkait
kebutuhan Pengajar Bimbingan
Teknis, Judul Kegiatan Pelatihan ,
Jadwal Pelatihan dan peserta
pelatihan untuk disesuaikandengan materi yg akan diberikan
Pelaksana
Staf Penanggung Jawab Kegiatan3usat (Kemendagri atau BIG)
D
1
Kepala Bidang
Mulai
j
Mutu Baku
Kelengkapan
Menjawab atau membuat surat
Nota Dinas dan Surat Tugas
Kerja sama
- Waktu Pelaksanaan
-Tempat Pelaksanaan- Jadwalpembelajaran
-Tenaga Pengajar
- Bahan dan Peralatan
- Perlengkapan dan referensi
- Menjawab atau membuat surat
- Nota Dinas dan Surat Tugas
- Kerja sama
- Menjawab atau membuat surat
- Nota Dinas dan Surat Tugas
- Kerja sama- Akomodasi Peserta
-Akomodasi Pengajar
Waktu15 hari
10 hari
5 hari
3 hari
Output
Arahan, perintah,
Pengajuan Pagu
Anggaran
Buku Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan
Bimtek
Arahan, perintah,
Nota Dinas,RAB
Arahan, informasi
lokasikegiatan,kontak
person
Keterangan
No
5
6
Uraian Prosedur
Pelaksanaan Bimbingan Teknis baik
Teori atau Praktek
Melakukan evaluasi dan membuatLaporan mengenai Permasalahandan permintaan dari daerah
terhadap hasil Pelaksanaan
Bimbingan Teknis kelak dituangkan
dalam bentuk konsultasi dan
sosialisasi.
Pelaksana
Staf Penanggung Jawab Kegiatan
^x
c
\
1
v^
b
Selesai
Kepala Bidang
Mutu Baku
Kelengkapan
- Nota Dinas dan SuratTugas
- Kerja sama
- Akomodasi Peserta
- Akomodasi Pengajar
- Akomodasi Praktek dilapangan
- Hasil Evaluasi BimtekPermasalahan di Daerah
- Komputer/Laptop - Printer
Waktu5 hari
5 hari
OutputDenginapan, Tiket,
Honor, Akomodasi di
daerah, Dokumentasi
laporan tentang hasildan pelaksanaan
Bimtek sertapenjadwalan untuk
melakukan sosialisasi
dan konsultasi
permasalahan didaerah
Keterangan
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
Standard Operating Procedures
Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah
2012
BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064
DAFTAR ISI
DAFTARISI 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3
ISTILAH DAN DEFINISI 4
SINGKATAN 4
STANDARD OPERATING PROCEDURES:
PERMOHONAN PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH .. .. 5
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah
mencakup pengamanatan tugas dari Kepala Pusat kepada Kepala Bidang,
Penugasan Kepala Bidang kepada Penanggung Jawab Data, Plotting,
pembuatan surat jawaban. Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya
komunikasi yang intensif dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan
arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya diambil
Tujuan
Tujuan penyusunan SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran
Wilayah adalah untuk rnemberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan
dalam hal permohonan plotting dugaan pelanggaran wilayah. Dengan
diterbitkannya SOP ini, kegiatan permohonan plotting dugaan pelanggaran
wilayah diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas,
efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh
kualitas tim teknis dalam menguasai sistem GISbaik software maupun
konsep-konsep dalam SIG. Selain itu, juga harus memperhatikan urutan
rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.
Ringkasan
Pelaksanaan permohonan plotting dugaan pelanggaran wilayah dimulai
dengan adanya instruksi dari Kepala Pusat kepada Kepala Bidang untuk
menugaskan staf yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan ini. Staf
yang ditunjuk melakukan plotting yang dimaksud untuk kemudian
membuat surat jawaban yang telah dilampiri hasil plotting.
Istilah dan De finisi
Plotting penggambaran awal dari data lapangan
ataupun hasil pengolahan data. Dengan
demikian plotting ini bertujuan adalah
menggambarkan seluruh daerah yang di
petakan.
Singkatan
BIG
PBW
SIG
SOP
Badan Informasi Geospasial
Pemetaan Batas Wilayah
Sistem Informasi Geografis
Standard Operating Procedures
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
NomorSOPTgl PembuatanTgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
NamaSOP
05.07
24-07-12
Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat
yang berwenang
Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG
SOP Permohonan Plotting Dugaan
Pelanggaran Wilayah
Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 1
2345
Kepala Pusat Pemetaan Batas WilayahKepala Bidang Pemetaan Batas NegaraSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat TerampilMemahami tata laksana Sistem Informasi Geografi
Keterkaitan Peralatan / PerlengkapanSOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara Kertas
Komputer
Printer/PlotterTelepon/Faksimili
Media Penyimpan Data
Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilakukan plotting dugaanpelanggaran wilayah.
Diperlukan koordinasi dengan Pusat Pemetaan Rupabumi BIG terkaitdengan data dasar.
Rentang waktu pelaksaan adalah rerata.
Surat permohonan plotting
Data geospasial dasar.
Informasi dugaan pelanggaran wilayah.
No Uraian ProsedurPelaksana
Staf Kepala Pusat
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Vlenerima Nota Dinas dariKepala BIG terkaitaermohonan plotting. KapusPBW menginstruksikankepada Kabid untukmenindaklanjuti suratpermohonan plotting
C Mulai J- Kertas- Nota DinasTelepon/Faksimili
1 hari Arahan, Perintah
Kabid memberikanpenugasan kepadaPenanggung Jawab Data.
KertasNota Dinas
1 hari Arahan, Perintah,dan Surat Tugas/Disposisi.
Penanggung Jawab Datamelakukan plotting sesuaidengan permohonan
KertasKomputer
5 hari Arahan, Perintah,Data Datas
Penanggung Jawab Datamenyajikan hasil plottingdisampaikan kepada Kabid.
- Kertas- Komputer- Media penyimpanPrinter/Plotter
1 hari Data batas
No Uraian ProsedurPelaksana
StafPenanggung Jawab
DataKepala Bidang Kepala Pusat
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Menyiapkan surat jawabanhasil plotting dugaan
pelanggaran wilayah.
- Kertas- Komputer
- Media penyimpan
Printer/Plotter
1 jam Draft Surat Jawaban
Mengirimkan surat jawaban
dari Kapus PBW kepadaPemohon.
- Kertas- Komputer
- Media penyimpan
Telepon/Faksimili -
Printer/Plotter
1 hari Final Surat Jawaban
top related