Transcript
1
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam rangka itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya. Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.
Ambon, Maret 2014
WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY, SH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii IKHTISAR EKSEKUTIF iii BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Kondisi Umum Kota Ambon
a. Kondisi Geografis b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon
1 4 4 7 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2.2 Visi Misi Kota Ambon 2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon 2.4 Strategi Pembangunan 2.5 Agenda Pembangunan Daerah 2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
13 13 20 21 25 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja 3.2 Akuntabilitas Keuangan 3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan
32 84 90
BAB IV PENUTUP 94 LAMPIRAN Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2013 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2016, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 dan keputusan Walikota Ambon Nomor 204 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2013 ditetapkan 45 sasaran dengan 92 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut : Misi pertama terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi kedua terdiri dari, 10 sasaran dan 32 indikator Misi ketiga terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi keempat terdiri dari, 3 sasaran dan 5 indikator Misi kelima terdiri dari, 4 sasaran dan 7 indikator Misi keenam terdiri dari, 7 sasaran dan 11 indikator Misi ketujuh terdiri dari, 4 sasaran dan 6 indikator Misi kedelapan terdiri dari, 5 sasaran dan 9 indikator Capaian sasaran padamisi Pertama terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Capaian misiKedua, terdiri atas 32 indikator kinerja dengan realisasi sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62% dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. MisiKetiga, berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau 72,73% dan 3 indikator atau 27,27% masih belum atau tidak mencapai sasaran. MisiKeempat, terdiri atas 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 80% dan 1 indikator atau 20% belum mencapai sasaran. MisiKelima, berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
4
MisiKeenam, berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Misi Ketujuh, terdiri atas 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. MisiKedelapan, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Dan secara keseluruhan dari 8 misi yang ada,di tahun 2013 mencapai hasil 71,73% atau kategori berhasil. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan
pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih,Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 32 dan
33,Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja
sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan
dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Good Governance
dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan
pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan
untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No.
XII/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah berlangsung beberapa tahun,
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal
tersebut, maka pemerintah menerbitkanIntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap
penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam
bentuk Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada hakikatnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
6
merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi
penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP
diimplementasikan secara “ self assessment” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya ,
instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi
Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota diminta untuk menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi
periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksaan kebijakan yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat
dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Inpres Nomor 7 Tahun1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
7
RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah
oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang
berlaku.Tahun 2013 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2011-2016.
Tahun 2013 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon
dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016
dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Pelaksanaan
penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 dengan memperhatikan kepada peraturan
perundang – undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:
1. TAP MPR No.XI/MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat
dan Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
8
tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kota Ambon;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kota Ambon
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja
Kelurahan Kota Ambon ;
14. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2013;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016
1.2. Kondisi Umum Kota Ambon
a. Kondisi Geografis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
9
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5 dari
luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota
Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai
Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah administratif Kota Ambon
dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30
desa/negeri.
Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota
Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas.
Tabel 1.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran
No
Kecamatan
Ibukota
Jumlah Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km2)
Desa/ Negeri
Kelurahan
1 Nusaniwe Amahusu 5 8 88,35 2 Sirimau Karang Panjang 4 10 86,82 3 T.A.Baguala Passo 6 1 40,11 4 Leitimur Selatan Leahari 8 - 50,50 5 Teluk Ambon Wayame 7 1 93,67
J u m l a h 30 20 359,45 Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2013
Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o
– 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut
Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
Sebelah Selatan : Laut Banda
Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
Sebelah Barat : Maluku Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
10
PETA AMBON AMBON MAP
SKALA 1 : 500.000
Keterangan/Legend :
Kota Ambon Gunung/Mountain Benteng/Fort Bandara/Air Field
Jalan Propinsi/Provincial Road Batas Kecamatan
Jalan Raya/Secondary Road Sungai/River Rekreasi Pantai/Beach
Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat
aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa
pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah
sekitar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
11
Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahantahun 2012 berjumlah 354.464 jiwa jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 meningkat sebanyak 1,74 % dengan jumlah
penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1,727 jiwa / Km², sedangkan
jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 199 jiwa / Km².
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2011 dan laju pertumbuhan
penduduk dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009 – 2012
Tahun
Laki-laki % Perempuan % Jumlah
2009
142.791 50,14 142.018 49,86 284.809
2010
165.926 50,09 165.328 49,91 331.254
2011
167.448 49,19 172.979 50,91 340.427
2012
178.878 50,46 175.586 49,54 354.464
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah)
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon
Tahun 2009 – 2012
Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)
2009 284.809 1,25
2010 331.254 16,31
2011 340.427 2,77
2012 354.464 1,74
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah)
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
12
Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan
secara bertahap mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 PDRB
atas dasar harga berlaku Kota Ambon meningkat sebesar 21,43 persen dan sebesar 6,77 persen untuk
PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk kota Ambon tahun 2011
sebesar Rp. 4,2 trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 1,9 trilyun dengan
laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2011 adalah sebesar 6,77 persen, jika dilihat berdasarkan
harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sector jasa – jasa sebesar 27,81 persen, diikuti
sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,38 persen dan sector angkutan dan komunikasi
sebesar 18,05 persen. Keadaan yang sama jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sector jasa –
jasa merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 27,24 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan
restoran sebesar 24,13 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 20,16 persen. Dari Sembilan
sector ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon tahun
2011. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector jasa – jasa yaitu
sebesar 37,26 persen, sementara yang terkecil yaitu sector pertanian yaitu sebesar 7,63 persen. Namun
untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector konstruksi sebesar
15,91 persen dan yang terendah adalah sector pertanian sebesar 2,18 persen.
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan
regional per – kapita. Pada tahun 2011, besarnya pendapatan per – kapita atas dasar harga berlaku
tercatat sebesar Rp. 11.157.659,- sedangkan pendapatan per – kapita atas dasar harga konstan di tahun
2011 tercatat sebesar Rp. 5.053.118,- . Pendapatan per – kapita Kota Ambon berdasarkan harga berlaku
tumbuh cukup cepat, yaitu 18,07 persen.
1.3. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon
Kewenangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
13
disebut dengan istilah urusan. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan keluarga
sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,
Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika.
Urusan Pilihan terdiri atas : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan
dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangan
Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8
tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat
DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kota Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima)
Badan, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat
DPRD, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan.
Sekertariat Kota
Sekertariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Kota adalah
membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
14
kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat kota.
Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Kota
2. Asisten Tata Pemerintahan
1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Humas dan Protokoler.
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Asisten Administrasi
1. Bagian Organisasi dan Manajemen.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajibannya.
Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut :
1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler
2. Bagian Risalah dan Persidangan.
3. Bagian Keuangan.
Dinas-Dinas Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
15
Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas
Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.
Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Tata Kota
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Kebersihan dan Pertanaman
Lembaga Teknis Kota
Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang
kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 12 buah dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
16
1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Badan Kepegawaian
4. Badan Pengelola Keuangan
5. Badan Penanggulangan Bencana
6. Inspektorat
7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
8. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
9. Kantor Pelayanan Publik
10. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran
11. Kantor Pengolahan Data Elektronik
12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan
Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri
atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi
Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2013 ada 5 Kecamatan, yaitu :
Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala,
Kecamatan Leitimur Selatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
17
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal
yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local,
nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 ini,
mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang
disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka Menengah ) yang menggambarkan visi,
misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu
local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah,
efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala
prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan
2.2Visi – Misi Kota Ambon
Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi
adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
18
instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun
dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Recana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3)
sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya
untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari
Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan
yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016.
Berdasarkan permasalahan, tantangan dan berbagai sumber daya potensial pembangunan yang dimiliki
Kota Ambon, dan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode tahun 2011 – 2016, maka visi
Kota Ambon 2011 – 2016 adalah :
“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”
Untuk lebih memahami filosofi dari Visi diatas maka beberapa penjelasan pengantar dikemukakan sebagai
berikut:
Yang dimaksud dengan birokrasi yang maju dalam visi ini adalah kapasitas dan kehandalan birokrat Kota
dalam pelayanan publik secara professional, berkomitmen, integritas, jujur dengan etos kerja yang tinggi
dalam tugas-tugas birokrasi di pemerintahan Kota, terutama dalam pelayanan publik.
Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait
mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah
berskala internasional ataupun World Class School di Kota Ambon.
Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga
kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin.
Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota ambon dengan meningkatkan kompetensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
19
tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan
pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon dengan target capaian
selama periode pemerintahan kota.
Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah
kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan
lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat,
membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah
Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah
tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang
bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise.
Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh
warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyelenggaraan dan penegakan hukum di
masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta
menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat.
Ekonomi yang maju dalam visi ini mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi
rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industri menengah berbasis
sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta
berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja
baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon.
Yang dimaksudkan dengan mandiri dalam Visi ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai
pusat perdagangan demi kesejahteraan masyarakat. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan provinsi
dengan tingkat pertumbuhan bisnis dan pusat perdagangan yang relative cukup baik hal ini ditunjukkan
dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Maluku.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
20
Namun disisi lain kota Ambon masih ditemui tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi, sarana
transportasi tidak merata, investasi yang masih rendah, dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas
dengan tidak memanfaatkan kearifan lokal sebagai sektor pariwisata untuk memacu pertumbuhan ekonomi
agar :
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal. Meliputi peningkatan
pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau
keluarga.
2. Peningkatan ekonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan secara
optimal potensi sumber daya local atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif
3. Peningkatan peran sektor swasta dan mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan
potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan
4. Membuka aksesibilitas wilayah serta mendorong pengembangan transportasi sehingga membuka
peluang bagi pengembangan pasar baik secara lokal, nasional, maupun internasional
5. Membuka lapangan kerja terutama dalam pengembangan potensi sumber daya lokal/kearifan lokal
yang meliputi kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan
pengembangan sektor pariwisata
Harominisasi kehidupan warga dimaksudkan agar terciptanya kondisi saling menghargai antara sesama
orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai pela gandong yang dipertahankan untuk
melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran.
Toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun
kesadaran hidup masyarakat bahwa di Ambon terdapat berbagai multi agama dan etnik. Oleh Karena itu,
peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan
yang toleran di kota Ambon.
Kerukunan adalah sikap warga kota yang hidup rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan
maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
21
Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman
dan tentram.
Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari
Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman
bagi pembangunan Kota Ambon :
1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata
pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan
meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain:
keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka
partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan
kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia
aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan
sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan
yang efektif.
2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka
partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek
aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam
menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota
Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
22
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi
untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang
(mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat.
3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan
Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai
dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran masyarakat dalam
memanfaat ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain
pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan
transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana
prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di
wilayah pengembangan. Usahamenata dan membenahi ruang kota yang konsisten akanmenghasilkan
struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur
yang efektif dan efisien.
4. Menata penduduk dan kependudukan
Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat
kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada
pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan
penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi
kota kumuh
5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif
Berbepa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran
sungai (DAS) dan pengelolaan konservasiarea tangkapan (catchment area). Maraknya
penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak pada fungsi dan daya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
23
dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit
limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan
sampah.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah
Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan
masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan
pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan
pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain
itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.
7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal
Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan harmonis.
Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan
penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi
berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang basudara
dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan
konflik-konflik masa lalu tersebut.
8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat
Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul degradasi
budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring
dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada
struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di
masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran
perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
24
bagi perilaku salah. Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam
masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.
2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon
Arah kebijakan utama pembangunan kota Ambon di atas fondasi “Benahi Ambon Membangun Negeri
Menata Kota” ditujukan untuk:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan kawasan-kawasan
strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro;
3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan
pendukungnya;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan PUSKEMAS,
dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan
APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat;
6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya
untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas;
7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah
lingkungan menuju Kota Ambon Manise;
8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai
standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis
Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
25
10. Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM;
11. Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata;
12. Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga;
13. Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi
peruntukannya.
14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan
pencegahan korupsi
2.4 Strategi Pembangunan
Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung
terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan
Harmonis Berbasis Masyarakat, maka strategi dasar pembangunan kota Ambon untuk lima tahun ke depan
(2011-2016), adalah sebagai berikut :
Misi ke – 1
Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat dengan tujuan
akhir adalah a) terwujudnya standar pelayanan minimal, b) terwujudnya ketertiban dan kepatuhan
masyarakat , dan c) terwujudnya birokrat yang professional, maka strategi pembangunan yang ditetapkan
adalah:
• Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan publik;
• Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;
• Tertib administrasi Pemerintahan ;
• Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif ;
• Percepatan proses pelayanan perijinan ;
• Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
26
Misi ke – 2
Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
dengan tujuan akhir adalah a) meningkatnya kualitas pendidikan warga kota sesuai dengan perkembangan
iptek, b) meningkatnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat kota Ambon, c) meningkatnya akses pelayanan kesehatan, d) tersedia infrastruktur dasar yang
memadai bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota;
• Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon;
• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota;
• Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
• Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota;
• Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan
masyarakat;
• Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
• Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai;
• Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
• Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)
Misi ke – 3
Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya
penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan Ambon yang terintegrasi, maka strategi
pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif ;
• Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota;
• Pembenahan sistem transportasi publik;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
27
• Pembenahan sistem persampahan dan drainase;
• Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih;
• Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan.
Misi ke – 4
Menata penduduk dan kependudukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan penduduk dan
kependudukan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon;
• Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon;
• Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi
penduduk;
Misi ke – 5
Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif dengan tujuan
akhir adalah terwujudnya lingkungan kota yang tertib, indah, bersih, hijau, aman, nyaman dan lestari,
maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air;
• Pembangunan kota berwawasan lingkungan;
• Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir;
• Peningkatan sistem pengelolaan sampah.
Misi ke – 6
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah
dengan tujuan akhir adalah mewujudkan berkembangnya ekonomi rakyat berbasis industri menengah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
28
• Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan
penguatan institusi pasar;
• Peningkatan akses pasar dan permodalan;
• Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi;
• Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;
• Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;
• Percepatan dan kemudahan proses perizinan.
Misi ke – 7
Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal dengan tujuan akhir adalah
mewujudkan : a) proses konsolidasi demokrasi, b) rekonsiliasi antar orang basudara , dan c)
mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan dalam menata kehidupan yang harmonis,
maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:
• Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
• Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan;
• Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual;
• Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal
untuk terciptanya hidup orang basudara.
Misi ke – 8
Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat dengan
tujuan akhir adalah terwujudnya a) kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, b) penuntasan
kasus kriminal untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang
ditetapkan adalah:
• Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
29
• Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya
penyelesaian kasus-kasus hukum;
• Penguatan institusi sosial budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota
Ambon;
• Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan
dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
• Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi
2.5 Agenda Pembangunan Daerah
Dari penjelasan visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan maka agenda pembangunan Kota
Ambon periode pembangunan tahun 2011 -2016 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) agenda utama yaitu:
1. Penguatan kapasitas pemerintahan dan profesionalisme aparatur penyelenggara
2. Menwujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur
3. Penataan ruang dan pengembangan wilayah
4. Penguatan institusi budaya lokal yang mampu membangun hidup orang basudara, penegakan
hukum, HAM, politik, keagamaan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat
5. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu. Di dalam
Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
30
Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 adalah serangkaian kesepakatan/
pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013.
Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan public
- Jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan
- Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya
SPM
SKPD
13
47
Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
- Presentase peran masyarakat dalam pembangunan
- Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik
%
%
55
90
Tertib administrasi Pemerintahan
-Presentase SKPD yang menyampaikan
LAKIP dan DPK tepat waktu - Presentase SKPD yang memiliki
tata kearsipan dengan baik
%
%
90
90
Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif
- Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Juklak dan juknis pengawasan
%
% %
100
100 100
Percepatan proses pelayanan perijinan
Sistem informasi manajemen Pemkot
Bh 4
Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah
Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda
% 15
Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota
-Pendidikan anak usia dini -Penduduk yang berusia >15 tahun, melek huruf
-Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A
-Angka partisipasi murni (APM)
% %
%
%
17,06 99,90
82,98
81,81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
31
SMP/MTs /Paket B -Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
-Angka putus sekolah (APS) SD/MI
-Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
-Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA
-Angka kelulusan (AL) SD/MI -Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
-Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
-Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
-Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
-Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
% % %
% % % % %
%
%
65,31
0,06 0,12 0,35
98,53 96,40 98,34
100,94
112,76
53,90
Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon
-Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
% 10
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota
-Puskesmas rawat inap -Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
-Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
-Cakupan dan penemuan penanganan penderita penyakit DBD
Bh
%
%
%
1 100
55
100
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan
-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD
-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP
-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK
%
%
%
50,66
49,90
61,00
Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota
-Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 67,2
Meningkatkan peran posyandu -Posyandu aktif % 77,03
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
32
dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat;
-Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih
Orang 44
Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
-Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
-Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
%
87
63
Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
-Lapangan olahraga -Tersedianya gedung olahraga
/1000 penduduk
Unit
0,45
2
Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi
-Jumlah Webssite bh 3
Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)
-Jalan aspal dalam kondisi baik -Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih
% %
70 90
Misi ke – 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif
-Ruang terbuka Hijau (RTH) -Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik
% dokumen
12,23 1
Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota
-Angkatan darat -Rambu jalan -Marka jalan
% % %
0,016 25 20
Pembenahan sistem transportasi public
-Tersedianya halte -terbangunnya terminal
% %
97 99
Pembenahan sistem persampahan dan drainase
-Penanganan sampah -Terpeliharanya saluran drainase
% %
82,85 90
Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih
-Rumah tangga pengguna air besih
% 36
Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan
-Terbangunnya fasilitas penerangan
%
100
Misi ke – 4 : Menata penduduk dan kependudukan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Mengendalikan tingkat -Prevalensi peserta KB aktif % 80,94
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
33
pertumbuhan penduduk kota Ambon
-Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
% 24,62
Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon
-Kepemilikan KTP -Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% Per 1000 penduduk
15,75 1,10
Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk
-Implementasi sistem SIAK % 100
Misi ke – 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air
-Terserapnya air hujan dalam perut bumi
% 15
Pembangunan kota berwawasan lingkungan
-Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
-Penegakan hukum lingkungan -Kawasan kumuh
%
% %
100
100 19,81
Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir
-Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan
-Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
%
Per 1000 penduduk
60
15
Peningkatan sistem pengelolaan sampah
-Terpeliharanya IPST % 100
Misi ke – 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah
-Usaha mikro dan kecil -Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat
usaha %
3 95,21
Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar
-Penurunan angka kemiskinan % 7,5
Peningkatan akses pasar dan permodalan
-Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
% 71,2
Peningkatan penyediaan -Koperasi aktif % 82,11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
34
jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi
-UMKM formal % 100
Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan
-Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
% 90
Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
-Tingkat partisipasi angkatan kerja -Pencari kerja yang ditempatkan
% %
48,18 16,48
Percepatan dan kemudahan proses perizinan
-Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan
-Presentase perijinan yang terselesaikan
% %
50 80
Misi ke – 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
-Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Orang 100
Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan
-Peningkatan event seni dan budaya local
% 50
Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual
-Kunjungan wisata -Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012
0rang %
190 15,22
Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal untuk terciptanya hidup orang basudara.
-Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
-Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya
bh
%
10
15
Misi ke – 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum
-Presentase rumah ber IMB -Tertatanya PKL
% Lokasi
30 3
Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum
-Rasio satpol-pp terlatih terhadap jumlah penduduk
% 50
Penguatan institusi sosial -Terlaksananya operasi penertiban Kali 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
35
budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon
-Pelaksana operasional yang berkualitas
orang 103
Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
-Jumlah ranperda/perda yang berprespektif HAM
Perda 1
Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi
-Tersedianya unit pelayanan pengaduan
-Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik
-Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN
unit
kebijakan orang
1
2 50
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
36
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan
mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media
pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta
akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3.1 Analisis Capaian Kinerja
Dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Ambon, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator,
dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2013 sebagian besar indikatornya meliputi indikator kinerja
outputs dan outcomes. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem
informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang
dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid terhadapa beberapa kegiatan pada Tahun 2013.
Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2013 merupakan kemampuan perencanaan dan
hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100 % Target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
37
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan
secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran
berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100: Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85: Berhasil
55 ≤ X < 70: Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui
pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik
yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil
(outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah
dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana
capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon, uraian berikut memaparkan capaian masing-masing sasaran
dimaksud.
Sasaran 1 : Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
38
Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan
Publik
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Jumlah rencana
pencapaian SPM yang ditetapkan
SPM 13 12 92,30 13 15 115,38
2. Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya.
SKPD 47 47 100 47 - 0
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua)
buah indikator sasaran yang ditetapkan 1 (satu) buah indikator menghasilkan capaian kinerja di atas 85%
atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan, telah
ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 744 Tahun 2012 tentang rencana pencapaian
standar pelayanan minimal (SPM) Kota Ambon. Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2012, karena di
tahun 2013 SPM Bidang Perhubungan dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan, sehingga rencana
pencapaian SPM Kota Ambon yang ada sudah 15 SPM.
Untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya di tahun 2013 tidak
mencapai target karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2013, dan pelaksanaan
kegiatannya akan di lakukan pada tahun 2014.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013
Rencana akhir IKU
Tahun 2016
Persentase Capaian
Kinerja (%) 1. Jumlah rencana pencapaian SPM yang
ditetapkan SPM 15 15 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
39
2. Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya
SKPD 47 62 75,80
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan
rencana akhir IKU tahun 2016 pada indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan sudah
mencapai target, sedangkan untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya
belum mencapai target atau masih 75,80%, dan pencapaiannya di harapkan akan terjadi di Tahun 2014,
karena pada tahun 2014 akan di lakukan kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik kepada semua SKPD
yang ada di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Sasaran 2 : Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Presentase peran
masyarakat dalam pembangunan
% 55 50 90 60 50 83,3
2. Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik
% 90 90 100 90 90 100
Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa target pencapaian indikator presentase organisasi pemberdayaan yang
menjalankan fungsinya dengan baik terealisasi 100%, sedangkan indikator presentase peran masyarakat
dalam pembangunan hanya terealisasi 83,3% mengalami penurunan capaian dari tahun lalu sebesar 6,7%,
karena target yang di tetapkan di tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2012 namun realisasinya tetap sama
dengan tahun 2012 yaitu 50%. Hal ini disebabkan karena belum ada peningkatan peran masyarakat dalam
pembangunan. Namun dari capaian yang ada keduanya bermakna berhasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
40
Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :
1. Multipersepsi dari masyarakat akan adanya perubahan karena pembangunan
2. Rendahnya partisipasi masyarakat
3. Keterbatasan pagu anggaran yang disediakan
Langkah pemecahan masalah yakni :
1. Mengupayakan peran aktif masyarakat melalui organisasi pemberdayaan yang
mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan
2. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat pentingnya pembangunan bagi kemajuan
bangsa.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013
Rencana akhir IKU
Tahun 2016
Persentase Capaian
Kinerja (%) 1. Presentase peran masyarakat dalam
pembangunan % 50 75 66
2. Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik
% 90 100 90
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator presentase organisasi pemberdayaan yang
menjalankan fungsinya dengan baik sudah hampir mencapai target rencana akhir yaitu sudah mencapai
90%, sedangkan indikator peran masyarakat dalam pembangunan sudah mencapai 66% dan di perkirakan
kedua indikator akan mencapai target akhir pada tahun 2016,
Sasaran 3 : Tertib Administrasi Pemerintahan
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Tertib administrasi pemerintahan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
41
1. Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu
% 90 80 88,88 90 80 88,88
2. Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik
% 90 85 94,44 90 85 94,44
Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran
tertib administrasi pemerintahan adalah di atas 85% atau dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dari
realisasi kuantitas SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu tidak mengalami perubahan
dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk menyusun
LAKIP di masing-masing SKPD dan kurangnya pengawasan dari pimpinan SKPD itu sendiri. Untuk
indikator presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik juga tidak mengalami perubahan dari
tahun 2012. Sebenarnya, semua SKPD telah menangani kearsipan sesuai dengan aturan yang baku, tapi
dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena belum adanya tenaga SDM yang mengelola arsip
secara khusus di setiap SKPD.
Sasaran 4 : Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Legislatif Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor
% 100 100 100 100 100 100
2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
% 100 100 100 100 100 100
3. Juklak dan juknis pengawasan
% 100 100 100 100 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
42
Dari capaian kinerja di atas keseluruhan indikator menunjukkan hasil capaian di atas 85% atau bermakna
sangat berhasil. Untuk indikator aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor, terdapat 11 (sebelas)
orang yang terdiri dari auditor ahli muda, auditor penyelia, auditor ahli lanjutan, auditor pelaksana. Ketiga
indikator mencapai capaian 100% sama dengan tahun 2012.
Sasaran 5 : Percepatan Proses Pelayanan Perijinan Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Percepatan proses pelayanan perijinan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Sistem informasi manajemen Pemkot
Bh 4 3 75 4 3 75
Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui sistem informasi manajemen pemkot Ambon tidak mengalami
perubahan dari tahun 2012 dan belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja di tahun
2013 hanya terealisasi 75%. Sistem informasi manajemen pemkot direalisasikan melalui tiga cara yaitu
website Pemkot Ambon, Kantor Pelayanan Publik dan melalui surat kabar warta kota manggurebe, dengan
begitu masyarakat di manapun berada dapat mengetahui semua informasi tentang program atau kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon. Pada Pemerintah Kota Ambon juga telah ditetapkan Pejabat
Pembuat Informasi Daerah di tingkat SKPD sehingga untuk segala informasi yang terkait dengan
Pemerintah Kota Ambon pada level SKPD dapat diketahui dari PPID SKPD.
Realisasi akumulasi capaian sasaran 3 sampai dengan 5, sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana akhir yang tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu
% 80 100 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
43
2. Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik
% 85 100 85
3. Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor
% 100 100 100
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
% 100 100 100
5. Juklak dan juknis pengawasan % 100 100 100
6. Sistem informasi manajemen Pemkot
Bh 3 5 60
Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja di tahun ke-2 untuk enam indikator di atas
hampir semuanya bermakna berhasil karena sudah sesuai target akhir yang di harapkan, dan tersisa tiga
indikator yang belum mencapai targetnya dan masih mencapai 80%, 85% dan 60%.
Sasaran 6 : Menegakkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Daerah Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda
% 15 15 100 15 15 100
Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui indikator kinerja menurunnya presentase jumlah
pelanggaran perda tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan capaian kinerja di tahun 2013
mencapai target 100%. Beberapa temuan pelanggaran Perda oleh masyarakat maupun badan hukum
antara lain Pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang K3, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi IMB dan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 218 Tahun 2002 tentang ketentuan Umum
IMB dan pelanggaran lainnya. Penanggulangan terhadap pelanggaran Perda juga ditindaklanjuti dengan
melakukan penertiban khusus dengan melakukan koordinasi bersama dengan instansi/ SKPD terkait dan
juga dengan TNI/ POLRI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
44
Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Bagi Warga Kota Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pendidikan anak usia dini Penduduk yang berusia > 15 tahun, melek huruf Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs /Paket B
Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
Angka putus sekolah (APS) SD/MI
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Angka kelulusan (AL) SD/MI
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
17,06 99,90
82,98
81,81
65,31
0,06
0,12
0,35
98,53
96,40
98,34
100,9
112,7
53,90
16,56 99,92
86,87
65,08
67,02
0,07
0,12
0,34
100
99,40
97,63
100,62
115,91
54,69
97,06 100,02
104.68
79,55
102,61
116,66
100
97,14
101,49
103,11
99,27
99,68
102,79
101,46
17,30 99,90
83
81,90
65,40
0,05
0,11
0,34
98,55
97,60
98,50
100
100
58,90
16,60 99,97
95,38
79,81
71,96
0,03
0,03
0,35
100
96,88
98,94
115,92
115,66
68,19
95,95 100,07
114,94
97,44
110,03
60
27
102
101,47
99,26
100,44
115,92
115,66
115,77
Tingkat Capaian angka melek huruf penduduk yang berusia > 15 tahun di Kota Ambon mencapai 100,07%,
yang berarti sangat berhasil atau semua penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf. Selanjutnya,
berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Capaian PAUD pada Tahun 2013 adalah 95,95%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun 1,11%. Pencapaian APM SD/MI pada tahun 2013 adalah
sebesar 114,94%, APM SMP/MTs 97,44% dan APM SMA/MA/SMK 110,03%. APM yang tertinggi terdapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
45
di tingkat SD/ MI dan yang Terendah di tingkat SMP/MTS. Hampir sama dengan capaian tahun pelajaran
sebelumnya, capaian APM SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya pada jenjang SMA/SMK yang
mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukkan
putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Sedangkan untuk angka kelulusan SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA mengalami kenaikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS dan mengalami
penurunan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,71%. Jumlah peserta UASBN tingkat SD/MI adalah 6225
peserta dengan lulusan 6225 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMP/MTS adalah 5873 peserta
dengan lulusan 5838 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMA/MA adalah 4655 peserta dengan
lulusan 4622 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMK adalah 1620 peserta dengan lulusan 1504
peserta. Pada tabel berikut dapat dilihat Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid
Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut
Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon.
Tabel 3.8.1 Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota
Ambon, 2013
Kecamatan Jumlah Rasio Murid terhadap Murid Putus Sekolah Sekolah Guru
SD Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan
11153 16828 5214 6402 1236
6 12 4 3 4
199,16 221,42 148,97 213,40 103,00
11,32 12,86 10,75 1,88 8,77
SLTP Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan
4628 7940 1970 3108 501
6 5 3 4 4
420,73 345,22 246,25 345,33 125,25
11,07 10,72 10,42 10,46 6,42
SMU Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon
2535 7039 1557
7 6 6
281,67 483,75 311,40
8,18
12,90 8,95
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
46
T.A.Baguala Leitimur Selatan
2753 329
7 6
403,71 164,50
9,65 5,98
SMK Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan
1531 1206 754 1825
-
2 15 5 5 -
765,50 241,20 377,00 456,25
-
7,81 7,27 7,39 7,80
- Sumber : Dinas Pendidikan kota Ambon, 2013
Sasaran 8 : Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Kota Ambon Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan kota Ambon
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
% 10 10 100 12 10 83,3
Sasaran indikator presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dari tahun 2012 tidak
mengalami perubahan di tahun 2013, dari target yang ditetapkan sebesar 12% di capai hasil 10% sama
dengan tahun lalu sehingga capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun lalu. Terdapat sejumlah
hambatan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini yaitu :
- Keengganan kaum muda untuk berkarya
- masih sedikit sekali lembaga masyarakat yang berperan menggerakan kaum muda untuk berpartisipasi
dalam pembangunan
Solusi pemecahan masalah :
- Bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mensosialisasikan pentingnya
partisipasi pemuda dalam pembangunan
- Mendorong peran lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan bantuan
kerjasama
Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
47
Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2. 3. 4.
Puskesmas rawat inap Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Buah %
%
%
1 100
55
100
1 100
100
100
100 100
181,81
100
1 100
60
100
1 100
100
100
100 100
166,6
100
Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat diketahui tingkat capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan warga kota mencapai target di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk
indikator puskesmas rawat inap di tahun 2013 ini telah terealisir di tahun 2012 dengan diresmikannya
puskesmas rawat inap di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan oleh Walikota Ambon.Untuk
penyerapan gizi balita di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel.3.9.1 Penyerapan Gizi Balita di Kota Ambon Menurut Kecamatan
Kecamatan Penyerapan Gizi Balita
Baik Kurang Buruk Lebih Jumlah
Nusaniwe 9543 105 - 19 9667
Sirimau 12335 191 - 114 12640
Teluk Ambon 2163 206 - 17 2386
T.A.Baguala 4788 70 - 48 4906
Leitimur Selatan 872 59 2 2 935
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon,2013
Data dari dinas Kesehatan kota Ambon terdapat 10 penyakit terbanyak yang terjangkit di Kota Ambon, infeksi saluran pernapasan atas menempati posisi puncak dengan jumlah penderita sebanyak 70.406
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
48
orang. Sementara itu kasus HIV/ AIDS yang muncul di Kota Ambon hingga tahun 2013 sebanyak 144 kasus.Berikut 10 penyakit terbanyak terjangkit di Kota Ambon
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. Puskesmas rawat inap Buah 1 2 50
2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100 100 100
3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
100 75 133,3
4. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100 100 100
Infeksi Akut lain pada saluran Pernafasan Atas
Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan atas
Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat
Gastritis
Infeksi Kulit/Dermatitis
Tekanan darah tinggi
Ginggivitis dan penyakit periodental
Penyakit pulva dan jaringan periapikal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
49
Dari empat indikator di atas, dapat dilihat tiga indikator telah mencapai target 100% di tahun 2013, dan ini
bermakna sangat baik. Dan masih terdapat satu indikator yang capaiannya masih 50%, dan di harapkan
tahun 2016 sudah bisa mencapai target 100%.
Sasaran 10 :Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2. 3.
Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK
%
%
%
50,66
49,90
61,00
89,04
92,31
87,76
175,75
184,98
143,86
55,60
50,60
65,20
94,89
77,55
88,28
170,6
153,2
135,3
Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terdiri dari tiga indikator,
dimana ketiga indikator tersebut mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil.
Keberhasilan pendidikan tentunya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menunjang
baik dari pemerintah maupun swasta. Presentase gedung sekolah dengan kondisi baik terus mengalami
peningkatan, hal ini didukung dengan adanya bantuan yang terus bergulir lewat Dana Alokasi Khusus
(DAK), Blockgrant, APBD I, APBD II. Pada tahun 2013, di Kota Ambon terdapat 79 TK dengan 3.631 murid
dan 312 guru; SD/MI sebanyak 209 sekolah dengan 40.833 murid dan 3.417 guru; SLTP/MTs sebanyak 55
sekolah dengan jumlah murid 18.147 orang dan guru 1.723 orang; SMU/MA berjumlah 39 sekolah dengan
14.987 siswa dan 1.432 guru sedangkan SMK berjumlah 13 sekolah dengan 5.316 siswa dan 698 guru.
Kecamatan Sirimau adalah kecamatan dengan persebaran fasilitas pendidikan yang paling banyak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
50
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD
% 94,89 80,00 118,6
2. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP
% 77,55 85,00 91,23
3. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK
% 88,28 85,00 103,85
Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dua indikator telah melampaui target, hal ini disebabkan
karena penetapan target di awal perencanaan yang tidak terlalu tinggi, sedangkan sisa satu indikator yang
hampir mencapai target di tahun kedua ini.Hal ini menunjukkan pencapaian target yang sangat signifikan.
Sasaran 11 : Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Yang Menjangkau Seluruh Warga Kota Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 67,2 62,5 93 68 62,5 91,91
Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan jaringan pelayanan
kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin mencapai 91,91% atausangat berhasil. Capaian ini mengalami peningkatan
yang tidak terlalu signifikan di bandingkan tahun lalu, namun peningkatan ini dapat terjadi juga
disebabkan oleh Pembangunan sektor kesehatan di kota Ambon diarahkan pada perbaikan sarana dan
prasarana kesehatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan
bagi masyarakat secara murah dan merata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
51
Keberhasilan ini dicapai setelah dilakukan langkah-langkah:
- Perubahan mind set masyarakat melalui seminar kesehatan, sosialisasi, workshop,dan
semacamnya.
- Bantuan biaya kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
Ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini
1. Faktor ekonomi keluarga
2. Faktor sosial budaya
3. Faktor geografis
4. Faktor transportasi
Sasaran 12 : Meningkatkan Peran Posyandu Dan Puskesmas Sebagai Ujung Tombak
Pembangunan Masyarakat
Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2.
Posyandu aktif Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih
%
0rang
77,03
44
77,03
44
100
100
80
46
100
50
125
108,6
Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator posyandu aktif dan cakupan tenaga penyuluh
kesehatan terlatih mencapai capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Pada tabel
berikut dapat dilihat jumlah posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan dan banyaknya tenaga
kesehatan menurut unit kerja dan saran pelayanan kesehatan di Kota Ambon
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
52
Tabel 3.12.1
Banyaknya posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan
Kecamatan
Jumlah Posyandu
Nusaniwe 80 Sirimau 106 Teluk Ambon 41 T.A.Baguala 47 Leitimur Selatan 12
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013
Tabel.3.12.2
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kota Ambon
Unit Kerja Tenaga Medis Tenaga Non Medis
Dokter Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi Teknisi Medis
Sanitasi Kesehatan Masyarakat
Puskesmas 35 206 108 21 31 7 29 5
Instalasi farmasi
- - - - - - -
Labkesda - - - - - - - -
Dinkes 3 15 4 5 2 7 11 8
Rumah Sakit
- - - - - - - -
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013
Sasaran 13 : Optimalisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Medis
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
53
1.
2.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
%
87
63
87
75
100
119,04
88
65
88
63
100
96,9
Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui untuk sasaran optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai target 100% atau bermakna sangat berhasil.Namun
indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,
tetapi tetap bermakna sangat berhasil karena di atas 85%. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat banyaknya
kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013.
Tabel.3.13.1
Banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013
Kecamatan Penolong Kelahiran
Tenaga Kesehatan Dukun Terlatih Dukun Belum Terlatih
Jumlah
Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan
1872 3079 744 1096 144
6 5 16 26 -
- 10 - 2 -
1878 3094 760 1124 144
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013
Sasaran 14 : Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
54
1. 2.
Lapangan olahraga Tersedianya gedung olahraga
/1000 penduduk Unit
0,45
2
0,45 -
100 0
0,45 2
0,45 -
100
0
Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui sasaran peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan
sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan indikator tersedianya gedung olahraga belum dapat
mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya 0%. Dari gedung olahraga yang ada di Kota Ambon
semuanya adalah milik pemerintah Provinsi Maluku.
Sasaran 15 : Penyediaan Sistem Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Jumlah website Pemkot bh 3 2 66,66 3 2 66,66
Dari tingkat capaian di atas untuk tahun 2013 dan 2012 tidak mengalami perubahan, dan target yang
ditetapkan masih belum dapat di peroleh karena website yang ada masih berjumlah 2 (dua) yaitu
www.ambon.go.id danwww.ambon.kpp.go.id namun capaian yang ada mencapai 66,66% atau cukup
berhasil.
Sasaran 16 : Peningkatan Infrastuktur Dasar Masyarakat (Listrik, Air, Telepon, dan Jalan Desa
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa) No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2.
Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih
%
%
70
90
82,57
90
117,95
100
75
91
100
90
133,3
98,9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
55
Berdasarkan tabel 3.16 di atas sasaran Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air,
telepon, dan jalan desa) memiliki dua indikator, dan kedua indikator mencapai capaian di atas 100% atau
bermakna sangat berhasil. untuk indikator sasaran Panjang Jalan Kota yang berkondisi baik dicapai
melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Mempertahankan Kondisi Prasarana
Infrastruktur Jalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan
Sistem Informasi/Database Jalan dan Perogram Peningkatan Sarana dan Prasaran Kebinamargaan yang
operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; dan
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat.
Pada tabel di bawah ini dapat diketahui panjang jalan di Kota Ambon menurut
Pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m)
Tabel 3.16.1 Panjang jalan di Kota Ambon Menurut Pemerintahan Yang Berwenang, Jenis Permukaan
Dan Kondisi Jalan (m)
Uraian Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kota
I.Jenis Permukaan - Hotmix - Lapen - Rabat Beton - Kerikil - Tanah
42829
- - - -
38687
- - - -
201820 59150 2270 4290 4050
II. Kondisi Jalan -Baik
40678
28356
229750
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
56
-Sedang -Rusak Ringan -Rusak Berat
- 1681 470
- 10331
-
13800 14300 13730
Sumber : Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon, 2013
Tabel 3.16.2 Perkembangan Kebutuhan Air Bersih Penduduk
yang Diproduksi oleh Perusahaan Air Minum DSA di Kota Ambon, 2013
Tahun Penduduk Produksi (M³)
2008
2009
2010
2011
2012
5650
6056
6517
7159
7610
1265121
1314129
1534335
1855097
1646321
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
62,5 90 69,4
1. 2.
Posyandu aktif Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih
% 100 50
100 100
100 50
1.
2.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
%
88
63
95
70
92,6
90
1. 2.
Lapangan olahraga Tersedianya gedung olahraga
/1000 pddk unit
0,45 -
0,53
3
84,9
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
57
1. Jumlah Website bh 2 4 50
1. 2.
Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih
% %
100 90
90 92
111 97,8
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian indikator di atas sudah mencapai target
rencana akhir, bahkan ada yang telah melewati target dan sebagian lagi belum mencapai target, namun di
perkirakan pada tahun 2016 semua indikator sudah bisa mencapai target seperti yang diharapkan.
Sasaran 17 : Peningkatan Penataan ruang Dan Pengendalian Pembangunan Secara Intensif
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2.
Ruang terbuka hijau (RTH) Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik
% Dok
12,23 1
12,23 1
100 100
12,50 1
12,30 3
98,4 300
Berdasarkan tabel 3.17 di atas dapat dilihat sasaran penataan ruang dan pengendalian pembangunan
secara intensif dengan indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dokumen perencanaan dan pengawasan
pekerjaan fisik mencapai capaian kinerja hampir 100% dan bermakna sangat berhasil
Sasaran 18 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Dan Efisiensi Transportasi Kota
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Angkutan darat % 0,016 0,016 100 0,20 0,016 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
58
2.
3.
Rambu jalan
Marka jalan
%
%
25
20
25
20
100
100
28
25
50
50
178,5
200
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan
sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota pada tahun 2013 sudah menunjukkan hasil yang
sangat baik. Pemerintah Kota Ambon sudah merencanakan beberapa program dan kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, agar terwujud kondisi jalan yang representatif
mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Ambon. Tingkat pencapaian kinerja dalam
penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan dengan indikator kinerja yaitu angkutan darat, rambu jalan
dan marka jalan pada tahun 2013 mencapai 100%. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah bus angkutan
penumpang menurut trayek yang beroperasi dalam Kota Ambon.
Sasaran 19: Pembenahan Sistem Transportasi Publik
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Pembenahan sistem transportasi publik
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Jumlah Bus
Jumlah Bus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
59
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
2.
Tersedianya halte
Terbangunnya
terminal
%
%
97
99
96
92
98,96
92,92
97
99
97,1
99,6
100,10
100,60
Sasaran pembenahan sistem transportasi publik memiliki dua indikator yakni tersedianya halte dan
terbangunnya terminal. Pada kedua indikator ini di tahun 2013 mencapai target 100%, melalui kegiatan
dibangunnya terminal dan halte mobil dan ojek. Berikut dapat dilihat data operasional bidang perhubungan
darat di tahun 2013 dan jumlah fasilitas lalu lintas di tahun 2013.
Tabel 3.19.1
Data operasional Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013
No Uraian Jumlah Keterangan
A. B. C. D.
Taman Kendaraan Sepeda Motor (R-2) Kendaraan Pribadi Angkutan Kota AKDP Angkutan Barang -Roda 4 (empat) -Roda 6 (enam) Becak Taksi (yang terdata) Terminal Angkutan Kota AKDP Jumlah trayek angkot Kota
10.506 bh 2003 bh 1382 bh 480 bh
596 bh 644 bh 3750 bh
31 bh 2 bh
1 bh
61 trayek
Terminal mardika A1, A2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
60
E.
Jumlah AKDP Pelaksanaan Uji Kend.Bermotor Uji pertama Uji Kedua ulang Kend.yang diuji
32 trayek
269 bh 3705 bh 3974 bh
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013
Tabel 3.19.2 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Darat di Tahun 2013
No Fasilitas Lalu Lintas Jumlah Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rambu lalu lintas Traffick light Warning light Pagar pengaman jalan Shelter (halte) Zebra cross Marka Jalan - Jalan nasional - Jalan Propinsi - Jalan Kab/Kota
1114 58 unit
20 unit 6030 M2 21 bh 200 bh 612 km 38 km 4385 km 19071 km
Rusak/hilang 65 bh Rusak 18 unit Rusak 1 unit
Rusak/hilang 500m Rusak 3 bh
Rusak 28 unit
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013
Tabel 3.19.3 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Laut di Tahun 2013
No Fasilitas Lalu Lintas Jumlah Keterangan
1. 2. 3. 4.
Perusahaan Pelayaran Speed boat/ motor tempel (GT<7) Perahu (perahu semang) Pelabuhan
- Pelabuhan Nasional - Pelabuhan Regional - Pelabuhan Lokal
56 bh 60 bh 121 bh 1 bh 9 bh 4 bh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
61
- Buruh tetap - Buruh tidak tetap - Buruh bagasi
385 0rang 185 orang 300 orang
Sasaran 20 : Pembenahan Sistem Persampahan Dan Drainase Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Pembenahan sistem persampahan dan drainase
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
Penanganan sampah
Terpeliharanya saluran drainase
%
%
82,85
90
75
90
90,52
100
83
90
77
90
92,77
100
Sasaran pembenahan sistem persampahan dan drainase terdiri dari dua indikator yaitu
penanganan sampah dan terpeliharanya saluran drainase mencapai target di atas 85% atau sangat
berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam
menangani sampah untuk mewujudkan Ambon yang bersih di siang hari. Selain kegiatan rutin
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan pembersihan jalan-
jalan dalam Kota Ambon oleh tenaga buruh harian lepas juga dilakukan kegiatan pengadaan insinerator
untuk daur ulang limbah sampah, pencanangan bersih lingkungan RT/RW, dan kegiatan Jumat Pagi Bersih
Lingkungan (JUMPA BERLIAN). Kegiatan JUMPA BERLIAN yang dicanangkan oleh Walikota Ambon pada
tahun 2012 dan masih berlangsung sampai sekarang serta melibatkan seluruh pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Ambon, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk secara bersama-sama pada setiap
hari jumat pagi melakukan kegiatan bersih lingkungan, sehingga di harapkan melalui kegiatan ini semua
pihak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di Kota Ambon Manise ini.Sedangkan untuk kegiatan
terpeliharanya saluran drainase telah dilakukan pemeliharaan saluran drainase Waialat, Wainitu, Waiputri
dan Tantui.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
62
Sasaran 21 : Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pelayanan Air Bersih Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Rumah tangga pengguna
air bersih
% 36 36 100 40 40 100
Dari tabel 3.21 di atas dapat dilihat indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2013
mencapai target 1000%, hal ini terjadi karena semua masyarakat telah sadar untuk menggunakan air
bersih dalam seluruh aktifitas mereka, baik itu air bersih yang bersumber dari PDAM maupun yang
bersumber dari air tanah. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sama dengan tahun lalu. Berikut dapat
dilihat jumlah pelanggan air bersih dan uang masuk pada perusahaan air minum DSA menurut
jenis/golongan pelanggan di kota Ambon.
Tabel 3.21.1 Jumlah Pelanggan Air Bersih dan Uang Masuk Pada Perusahaan Air Minum DSA Menurut Jenis/Golongan
Pelanggan di Kota Ambon
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
63
Jenis/ Golongan Pelanggan
Jumlah Pelanggan Uang Masuk (Rp)
Rumah Tangga Perusahaan (Usaha Lainnya) Instansi Pemerintah Usaha Industri Badan Sosial Lain-lain
7610 -
81
21
81 -
5 518 808 489 -
196 864 750
190 521 000
160 106 550
Sumber : Perusahaan daerah air minum Kota Ambon, 2013 Sasaran 22 : Peningkatan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan
Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Terbangunnya fasilitas
penerangan % 100 100 100 100 100 100
Sasaran peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan memiliki satu indikator yaitu terbangunnya
fasilitas penerangan. Capaian indikator ini pada tahun 2013 mencapai target 100% sama seperti tahun
sebelumnya.Pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum merupakan salah satu program
prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon yaitu Ambon terang di malam hari, sehingga program ini
terealisir sesuai target yang ditetapkan.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
64
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian
Kinerja (%)
1. 2.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik
% Dokumen
12,30 3
14 2
87,85 150
1. 2. 3.
Angkutan Darat Rambu Jalan Marka Jalan
% % %
0,16 50 50
0,30 100 100
53,3 50 50
1. 2.
Tersedianya halte Terbangunnya terminal
% %
97,1 99,6
100 100
97,1 99,6
1. 2.
Penanganan sampah Terpeliharanya saluran drainase
% %
77 90
90 100
85,5 90
1.
Rumah tangga pengguna air bersih
%
36
50
72
1. Terbangunnya fasilitas penerangan
% 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir semua indikator sudah mendekati pencapaian
target akhir tahun 2016, dan hanya tersisa dua indikator yang baru mencapai 50%. Hal ini menunjukkan
pencapaian yang sangat memuaskan di tahun kedua ini, serta di pastikan pada tahun 2016 semuanya
sudah dapat mencapai target yang diharapkan.
Sasaran 23 : Mengendalikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon
Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
2.
Prevalensi peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
%
%
80,94
24,62
79,86
24,62
98,66
100
82
25
85,42
24,80
104,7
99,2
Pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 98,66% menjadi 104,7%
di Tahun 2013, dari Target Kinerja Sebesar 82% dapat direalisasikan sebesar 85,42 %. Realisasi ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
65
didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 33431 PUS dengan Pencapaian Peserta
KB Aktif 35011 Akseptor pada Tahun 2013 sehingga Capaian Kinerja Pada Tahun 2013 adalah 104,7%,
adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut adalah:
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu
Berikut dapat dilihat pada tabel 3.23.1 target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis
kontrasepsi
Tabel.3.23.1
Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi
Jenis Kontrasepsi Target Realisasi Persentase
IUD PIL Kondom Operasi Suntikan Susuk (Implan) Obat Vaginal
1056 2859 1325 1477 7012 2500
-
2420 10167 1672 1644
16378 2730
-
229,17 355,61 126,19 111,31 233,57 109,20
-
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013
Tabel 3.24.2 Perkembangan Pentahan Keluarga Sejahtera di Kota Ambon
Tahun Tahapan Pra Sejahtera
Sejahtera Tahap I
Sejahtera Tahap II
Sejahtera Tahap III
Sejahtera Tahap III
Plus
Jumlah
2008
2009
5586
6132
13884
13994
21517
22542
36610
14323
6835
7155
84432
64146
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
66
2010
2011
2012
5892
4862
5198
14249
11918
12951
24025
26662
27438
15089
16376
16475
7627
8328
7938
66882
68146
70000
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013
Sasaran 24 : Menata Kebijakan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk Kota Ambon
Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24
Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk Kota Ambon
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realis
asi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2.
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% /1000 penduduk
15,75 1,10
38,86 1,10
246,73 100
30 1,10
108,47 1,10
361,5 100
Berdasarkan data dari tabel 3.24 dengan indikator kepemilikan KTP dan kepemilikan akta
kelahiran per 1000 penduduk dapat terlihat capaian kinerja untuk sasaran menata kebijakan persebaran
dan mobilitas penduduk kota Ambon mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil.
Kegiatan penerapan dan pelayanan e-KTP yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2012, dimana
realisasi kepemilikan E’KTP sampai tahun 2013 dengan jumlah wajib KTP sesuai hasil pemutakhiran data
tahun 2010 sebanyak 221.054 jiwa, yang sudah melakukan perekaman E’KTP sampai bulan Desember
2013 sebanyak 239.783 jiwa atau sebesar 108,47%, dengan demikian realisasi pencapaian E’KTP sudah
melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2013 dengan
jumlah jiwa 397.602 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 285.287 jiwa dengan pencapaian
71,75%
Sasaran 25 : Menata Kebijakan Administrasi Kependudukan Dan Meningkatkan Data, Dokumen, dan Informasi Penduduk
Tabel 3.25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
67
Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data,
dokumen, dan informasi penduduk
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Implementasi sistem
SIAK % 100 100 100 100 100 100
Untuk indikator implementasi sistem SIAK dari sasaran menata kebijakan administrasi kependudukan dan
meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk dapat terlihat capaian indikator di tahun 2012 dan
2013 mengalami capaian yang sama yaitu 100%. Implementasi SIAK (membangun, updating dan
pemeliharaan) diperoleh dari kegiatan terpeliharanya perangkat SIAK seperti dua unit server SIAK yang
mengalami kerusakan telah dapat diperbaiki lagi.Namun yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya
manusia terkait dengan operator SIAK perlu di tambah lagi baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil maupun pada kecamatan-kecamatan yang ada.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. 2.
Prevalensi peserta KB aktif Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera
% %
85,42 24,80
95 30
89,91 82,66
1. 2.
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% /1000 pnddk
30 1,10
95 1,10
31,57 100
1. Implementasi SIAK % 100 100 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari lima indikator sasaran 23 sampai sasaran 25 hanya tersisa
satu indikator yang belum mencapai 50% dan masih mencapai 31,57%, sedangkan indikator lainnya
sudah lebih dari 50%, atau bermakna sangat baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
68
Sasaran 26 : Penataan Daerah Aliran Sungai Dan Daerah Tangkapan Air
Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26
Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Terserapnya air hujan
dalam perut bumi % 15 15 100 15 15 100
Pencapaian sasaran penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air dengan indikator
terserapnya air hujan dalam perut bumi mencapai capaian kinerja 100% di tahun 2013, sama seperti
capaian kinerja di tahun sebelumnya.
Sasaran 27 : Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan
Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27
Pembangunan kota berwawasan lingkungan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
2. 3.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Kawasan kumuh
%
%
%
100 100 19,81
100 100 19,81
100 100 100
100 100 18
100 100 18
100 100 100
Sasaran kota berwawasan lingkungan dengan indikator Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL dilaksanakan pada tahun 2013 dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100%,
sama seperti capaian indikator di tahun 2012 mencapai 100%, Indikator ini tidak hanya proses Analisis
mengenai dampak lingkungan saja, akan tetapi tidak lanjut, evaluasi dan monitoring dan pengelolaan
lingkungan menjadi target kinerja. Untuk indikator penegakan hukum lingkungan juga mencapai 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
69
capaian kinerja, dan implementasi kegiatan ini adalah pelantikan 120 orang kewang lingkungan (penjaga
lingkungan) di tiap desa/kelurahan di Kota Ambon sehingga dengan adanya kewang lingkungan ini
diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman,nyaman,indah, sehat dan bersih.
Sasaran 28 : Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Di Darat Dan Pesisir
Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28
Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di darat dan pesisir
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Penanganan kasus pengaduan
masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan
% 60 60 100 60 60 100
Capaian kinerja penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/perusakan
lingkungan mencapai 100%. Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan masyarakat yaitu :1)
Pengaduan masyarakat terkait limbah berbahaya dan beracun di pelabuhan benteng, 2) Pengaduan
masyarakat terkait pertambangan tanpa ijin (PETI) di seri, 3) Pengaduan masyarakat terkait penambangan
bahan galian C di Seilale. Dan untuk penanganannya telah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas
dan pelarangan aktifitas perusakan lingkungan di tiga tempat tersebut, serta sosialisasi dan pengambilan
modul tanah. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
Sasaran 29 : Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah
Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29
Peningkatan sistem pengelolaan sampah
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
/1000 penduduk
15
15
100
15
15
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
70
2. Terpeliharanya IPST % 100 100 100 100 100 100
Pencapaian sasaran peningkatan sistem pengelolaan sampah memiliki dua indikator dan semuanya
mencapai target 100%. Penanganan sampah di Kota Ambon yang pada tahun 2013 adalah sebesar
56,34%, jika dibandingkan dengan tahun 2012 bahwa penanganan sampah sebesar 97,49%, yaitu volume
sampah yang ditangani (M3) per hari sebanyak 545,00 M3 dibandingkan dengan volume produksi sampah
(M3) per hari sebanyak 559,00 M3,mengalami penurunan realisasi. Penurunan ini disebabkan oleh
penurunan penanganan sampah dari 545,00 m3/hari menjadi 595,00 m3/haridibandingkan dengan volume
produksi sampah (M3) per hari sebanyak 1056,00 M3. Untuk mendukung pencapaian indikator ini
dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.Dalam hal penanganan
sampah diterapkan pula sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan di tambah TPS permanen yang telah
dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem TPS satu jam, yaitu digunakan
TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh warga untuk menampung
sampahnya, untuk kemudian diangkut oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan.Upaya yang
dilakukan untuk penanganan persampahan di Kota Ambon juga melalui sosialisasi dan penerapan jam
buang sampah. Penerapan jam buang sampah ini telah dimulai di beberapa wilayah dengan tingkat
pelaksanaan cukup baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah pada jam yang telah
ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah
yang dibuang ke TPS; Selain itu, penanganan sampah dilakukan melalui penyusunan kajian pola
pewadahan dan penampungan sampah sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga
diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk menciptakan sistem pewadahan,
penampungan dan pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di wilayah-wilayah sekitar ruas jalan
utama yang kebanyakan warganya tinggal di gang-gang. Berikut dapat dilihat perkiraan produksi sampah
per hari,volume sampah yang terkumpul dan terangkut per hari di Kota Ambon dan jumlah sarana
kebersihan di Kota Ambon
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
71
Tabel.3.29.1 Perkiraan Produksi Sampah per Hari, Volume Sampah
yang Terkumpul dan Terangkut per Hari
Tahun Perkiraan Produksi sampah per Hari
Volume Sampah yang Terkumpul di TPS per
Hari
Volume Sampah yang Terangkut ke TPA per
Hari 2009 2010 2011 2012 2013
477,00 551,00 589,00 559,00
1056,00
477,00 541,21 578,53 572,00 745,89
465,00 441,04 471,45 545,00 595,00
Sumber : Ambon Dalam Angka, 2013
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. Terserapnya air hujan dalam perut bumi
% 15 20 75
1. 2. 3.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Kawasan kumuh
% % %
100 100 18
100 100 15
100 100 83
1. 2.
Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
%
Per 1000 pnddk
60
15
100
25
60
60
1.
Terpeliharanya IPST % 100 100 100
Berdasarkan tabel realisasi akumulasi sampai dengan tahun ini, untuk sasaran 26 hingga sasaran 29 dapat
dilihat bahwa semua indikator sudah menunjukkan capaian kinerja di atas 50% dan terdapat tiga indikator
yang telah mencapai 100% sesuai dengan rencana akhir IKU tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
72
Sasaran 30 : Pengembangan Industri Terutama Industri Kecil (Home Industry) Dan Industri Menengah
Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30
Pengembangan industry terutama industry kecil (home industry) dan industry menengah
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2.
Usaha mikro dan kecil Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat
Usaha %
3 95,21
0 96
0 100,82
3 95,21
4 100
133,33 105,03
Dari data pada tabel 3.30 di atas, yang dimaksud dengan indikator usaha mikro dan kecil adalah penilaian
kepada usaha mikro dan kecil berprestasi, dari target 3 koperasi realisasinya adalah 4 koperasi. Dan 1
koperasi (Koperasi kredit mario) yang menerima Award dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
Sedangkan untuk indikator pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat, pada tahun 2013 mengalami
peningkatan dari tahun 2012 yaitu 105,03%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan bagi 30 pelaku
usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.
Sasaran 31 : Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Mekanisme Pasar
Dan Penguatan Institusi Pasar
Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31
Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Penurunan angka kemiskinan
% 7,5 7,67 102,26 7,5 7,67 102,26
Di tahun 2013 terdapat 280 orang penerima dana hibah bagi KK miskin. Kemiskinan dapat didefenisikan
sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, yang diterjemahkan sebagai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
73
ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan
istilah garis kemiskinan, dengan metode yang digunakan untuk menghitungnya adalah metode head count
index. Dari data dari tabel 3.31 di atas dapat dilihat capaian kinerja di tahun 2012 mencapai 102,26% atau
sangat berhasil. Pada gambar berikut dapat dilihat presentase penduduk miskin Kota Ambon, 2009-2012
(data 2013 sementara di olah)
Tabel 3.31.1 Jumlah Keluarga dan Total Jiwa Serta Jumlah Keluarga Miskin
dan Jiwa Miskin di Kota Ambon di rinci per Kecamatan
Kecamatan Penduduk Total Penduduk Miskin
Jumlah Keluarga Jumlah Jiwa Jumlah Keluarga Jumlah Jiwa
Nusaniwe Sirimau
Teluk Ambon T.A.Baguala
Leitimur Selatan
20923 27426 8139 11215 2297
88566 116466 33617 47802 9417
3025 2857 1618 2143 501
13193 10671 6473 9919 1952
Sumber : BPMPKB Kota Ambon, 2013
Sasaran 32 : Peningkatan akses pasar dan permodalan
6.517.92 7.61 7.67
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
Presentase
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
74
Tabel 3.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32
Peningkatan akses pasar dan permodalan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaia
n (%) 1. Kenaikan/penurunan nilai
realisasi PMDN % 71,2 70 98,31 71,2 70 98,31
Sasaran selanjutnya peningkatan akses pasar dan permodalan dengan Indikator yaitu kenaikan/
penurunan nilai realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 2013 bahwa nilai PMDN
ditargetkan sebesar 71,2%. Realisasi dari nilai investasi PMDN di tahun 2013mencapai 70% atau sama
dengan tahun sebelumnya.
Sasaran 33 : Peningkatan Penyediaan Jaringan Pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi
Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33
Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan investasi
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
2.
Koperasi aktif
UMKM formal
%
%
82,11
100
82,65
100
100,65
100
83
100
83,15
100
100,60
100
Berdasarkan data dari tabel 3.33 di atas diketahui dapat diketahui bahwa capaian sasaran peningkatan
penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi menunjukkan hasil yang sangat
baik. Realisasi indikator dari tahun 2012 82,65% meningkat menjadi 83,15% di tahun 2013. Untuk
perkembangan koperasi di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.33.1 Perkembangan koperasi di Kota Ambon Tahun 2012-2013
No Variabel Tahun
2013 2012
1 Jumlah Koperasi 742 732
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
75
Aktif 617 605
Tidak Aktif 125 127
2 Jumlah Anggota 52.815 52.526
3 Pengurus 2.633 2.591
4 Manajer 414 414
5 Karyawan 1.960 1.960
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon 2013
Dari sisi dinamika kelembagaan, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis agar dapat tercapai kinerja
yang lebih baik, karena faktanya masih ada 127 koperasi yang tidak aktif atau 17,35% dari 732 jumlah
koperasi berbadan hukum pada tahun 2012. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi.
Sasaran 34 : Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan
Tabel 3.34 Evaluasi Pencapaian Sasaran 34
Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir % 90 90 100 90 90 100
Dari realisasi kinerja tahun 2013 mencapai target 90% atau capaian 100% dari target yang ditetapkan, ini
bermakna sangat berhasil. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dicapai melalui berbagai
kegiatan yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi masyarakat pesisir,
meningkatkan penyuluhan dan pendampingan serta menyediakan dan mengembangkan sarana dan
prasarana perikanan. Disamping itu Pemerintah Kota Ambon juga memperhatikan kesejahteraan
masyarakat nelayan melaui program memberikan bantuan bagi masyarakat pesisir atau nelayan di PPI Eri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
76
sehingga di harapkan masyarakat pesisir dapat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan hidup
mereka.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
77
Sasaran 35: Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Tabel 3.35
Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2.
Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan
% %
48,18 16,48
51,10 22,12
106,06 134,22
50 16
65,39 4,20
130 25,48
Sasaran peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja terdiri atas indikator
tingkat partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2013 realisasi indikator
kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 65,39% lebih tinggi dari target 50% dan lebih tinggi dari
capaian realisasi tahun 2012 sebesar 24,72%.Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 130%. Capaian
kinerja ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah
pencari kerja semakin besar yang dikarenakan terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat
masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi
ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat partisipasi
angkatan kerja. Untuk indikator pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan dari target 16%
yang terealisasi hanya 4,20% pencari kerja yang ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di Kota
Ambon pada sektor Pemerintah dan Swasta sebanyak 1.092 orang dari angkatan kerja yang terdaftar
sebanyak 26.000 orang.
Sasaran 36 : Percepatan Dan Kemudahan Proses Perizinan
Tabel 3.36 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36
Percepatan dan kemudahan proses perizinan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
78
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. 2.
Presentase SKPD yang memiliki standart pelayanan Presentase perijinan yang terselesaikan
%
%
50
80
50
88,37
100
110,46
60
80
64
90,62
106,6
113,27
Dari capaian kinerja pada tabel 3.36 di atas dapat dilihat bahwa dua indikatornya bermakna sangat berhasil
atau di atas 100%, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Presentase SKPD yang memiliki standar
pelayanan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, sampai tahun 2013 sudah ada 40 standar pelayanan
yang ditetapkan oleh pimpinan SKPD dan telah disahkan oleh Walikota Ambon. Untuk urusan perijinan di
Kota Ambon semuanya melalui pelayanan terpadu satu pintu yaitu pada Kantor Pelayanan Publik Kota
Ambon sehingga masyarakat yang ingin mengurus perijinan cukup berurusan di Kantor Pelayanan Publik
dari awal hingga akhir proses selesai dan ijin di terbitkan. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini
jumlah ijin yang dilayani Kantor Pelayanan Publik pada Tahun 2013
Tabel 3.36.1 Jumlah Ijin Yang Dilayani Pada Kantor Pelayanan Publik
Tahun 2013
NO Jenis Ijin/ SKPD Dalam Proses
Ditolak Selesai Total
* 1. 2. 3. 4. * 1. 2. 3. 4. 5. 6. * 1.
Bagian Kerjasama dan PPE Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perpanjangan Ijin Minuman Beralkohol Retribusi Kekayaan Daerah Surat Ijin Gangguan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ijin Usaha Industri Surat Ijin Tempat Usaha Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Industri Tanda Daftar Perusahaan Dinas Kesehatan Ijin Rumah Sakit/ Klinik
19 3 1 99
3 167 119 16 13
105
0
1 0 0 1
0 11 4 0 0 18
0
112
0 28
304
16 3544 1354 87 78
995 1
132
3 29
404
19 3722 1477 103 91
1118 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
79
* 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. * 1. * 1. 2. 3. 4. * 1. 2. * 1. * 1. * !
Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ijin Usaha Salon Kecantikan Ijin Prinsip Pariwisata Ijin Usaha Bilyard Ijin Usaha Biro Perjalanan/Travel Ijin Usaha Hotel Melati/Penginapan, pondok wisata, wisma Ijin Usaha Karaoke/Pub, cafe Ijin usaha Play Station/ video Game Ijin Usaha Restoran, R Makan, R Kopi, Cafe Dinas Pekerjaan Umum Surat Ijin Jasa Konstruksi Dinas Perhubungan Ijin Trayek Perpanjangan Ijin Trayek Pertama Ijin Usaha Jasa Titipan Pengurusan SIUPER Dinas Perikanan dan Kelautan SIU Perikanan Surat Ijin Penangkapan Ikan Dinas Tata Kota IMB Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Retribusi Galian C Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
0 4 0 1 3
0 0 2
6
148 4 1 1
25 18
197
2
230
0 0 0 0 0
0 0 0
0
2 0 0 0
0 0
0
0
11
6
64 1
34 24 4 1
25
198
909 26 0 2
34 22
473 8
3594
6
68 1
35 27 4 1
27
204
1059 30 1 3
59 40
670
10
3835
Jumlah 1187 48 11944 13179 Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1. 2.
Usaha mikro dan kecil Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat
Usaha %
4 100
5 100
80 100
1. 2.
Penurunan angka kemiskinan Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN
% %
7,67 70
4 75
52 93,3
1. 2.
Koperasi aktif UMKM Formal
% %
83,5 100
100 100
83,5 100
1.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
% 90 100 90
1. 2.
Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan
% %
65,39 4,20
70 50
93,4 8,4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
80
1. 2.
Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan Presentase perijinan yang terselesaikan
%
%
64
90,62
90
100
71
90,6
Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
rencana akhir tahun 2016, bahwa sebagian besar indikator sasaran yang ada telah hampir mencapai apa
yang ditargetkan karena capaiannya sudah melebihi 50% di tahun 2013.
Sasaran 37 : Mendorong Terciptanya Kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Tabel 3.37
Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Orang 100 100 100 100 100 100
Capaian kinerja jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tahun 2013 tidak
mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan bermakna sangat berhasil. Kegiatan yang dilakukan
berupa penyuluhan sapta pesona sebanyak lima kali pada lima kecamatan yang ada di Kota Ambon.
Sasaran 38 : Pengembangan Kebudayaan Lokal Yang Mampu Mempererat Kehidupan Kebersamaan
Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38
Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Peningkatan event seni
dan budaya local % 50 100 200 75 100 133,3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
81
Peningkatan event seni dan budaya lokal merupakan indikator dari sasaran Pengembangan kebudayaan
lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan
Dari capaian hasil di atas mencapai angka di atas 100%. Indikator tersebut dicapai melalui tiga program
yaitu Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah pagelaran seni dan budaya yang di adakan setiap
bulan di tahun 2013, Darwin Ambon Yacht Race 2013 dengan mendatangkan 24 perahudan 104 peserta
yang ikut berlomba dari Australia menuju Kota Ambon, dan festival makanan khas dan kue tradisional
Sasaran 39 : Pengembangan Kepariwisataan, Seni, Dan Budaya Lokal Yang Konstruktif Dan Kontekstual
Tabel 3.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39
Pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2.
Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2013
Orang %
190 15,22
200 27,38
105 179,89
250 15,22
422 27,38
168,8 179,89
Berdasarkan tabel 3.39 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran
pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual mencapai angka
di atas 100%. Kunjungan wisatawan di tahun 2013 meningkat menjadi 422 orang di bandingkan tahun
2012 yang hanya 200 orang. Dengan julukan Ambon Manise, Kota Ambon yang memiliki panorama indah
dengan objek wisata yang tersebar pada lima kecamatan baik di darat/ pegunungan/pantai maupun lautan
menjadi perhatian wisatawan baik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Ambon terdapat 69 objek wisata yang berlokasi di Kota Ambon. Dari 69 objek tersebut
46,38% nya masih belum dikembangkan, 1,45% belum dipugar bahkan 10,14% objek wisatanya dalam
kondisi rusak. Pada tahun 2012 terlihat antusias wisatawan asing untuk mengujungi Kota Ambon relatif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
82
sama dengan jumlah wisatawan tahun sebelumnya. Wisatawan terbanyak masih berasal dari Belanda,
sejumlah 150 orang atau sekitar 35% dari keseluruhan orang asing yang datang ke Kota Ambon.
Sasaran 40 : Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara
Tabel 3.40
Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal
Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
Sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
Presentase dan peningkatan
kesadaran masyarakat dalam
mengelola kekayaan budaya
Buah
%
10
15
15
15
150
100
20
15
35
15
175
100
Sarana penyelenggaraan seni budaya dan presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam
mengelola kekayaan budaya merupakan faktor pendukung dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan
Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara.
Untuk sasaran ini mengalami peningkatan pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari
tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota Ambon di tahun
2012 yang hanya mencapai 15 buah sanggar seni, meningkat menjadi 35 buah sangar seni di tahun 2013.
Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya juga sama
dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Program yang dilakukan adalah sosialisasi kepada 150
orang masyarakat sekitar objek bersejarah untuk pemahaman tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun
2010.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
83
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1.
Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
orang 100 100 100
1. Peningkatan even seni dan budaya lokal
% 75 100 75
1. 2.
Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2013
Orang %
422 27,38
500 30
118,4 109,5
1. 2.
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya
Bh
%
35
15
50
50
70
30
Capaian kinerja sampai tahun ini dibandingkan rencana akhir dalam IKU pada tabel di atas menunjukkan
bahwa sebagian indikator sudah mencapai dan bahkan melewati target yang ditetapkan yaitu sebesar
118,4% dan 109,5%. Sedangkan sebagian indikator masih mencapai 75%,70% dan 30% dari rencana
akhir yang diharapkan.
Sasaran 41 : Peningkatan Kepatuhan Dan Disiplin Masyarakat Terhadap Hukum Tabel 3.41
Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1.
2.
Presentase rumah ber IMB
Tertatanya PKL
%
Lokasi
30
3
30
3
100
100
30
3
10,57
6
35,23
200
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
84
Dari data capaian di atas terjadi peningkatan di tahun 2013 untuk indikator kinerja tertatanya PKL dari
tahun sebelumya 100% menjadi 200%. Lokasi-lokasi penataan dan penertiban PKL tersebut adalah : PKL
Pasar Mardika, PKL dalam area Terminal Mardika A1 dan A2, PKL Passo Lampu Merah, PKL Pasar
Nania, PKL Makanan Khas Maluku (samping jembatan waitomu), PKL bensin eceran di Jln.Tulukabessy.
Sedangkan untuk indikator presentase rumah ber IMB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
sebanyak 64,77%.
Sasaran 42 : Penurunan Angka Kriminalitas, Angka Kekerasan, Pelanggaran Hukum, Dan Meningkatnya Penyelesaian Kasus-kasus Hukum
Tabel 3.42
Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Penurunan angka kriminalitas, angka kekerasan, pelanggaran hukum,
dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1. Rasio satpol – pp terlatih
terhadap jumlah penduduk
% 50 50 100 50 50 100
Berdasarkan capaian kinerja di atas rasio satpol pp terhadap jumlah penduduk menunjukkan capaian
sangat berhasil. Namun masih perlu di lakukan penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga
dapat mendukung tugas pokok dan fungsi ke depan. Diharapkan dengan adanya peningkatan eselonering
dari III ke II (status kantor berubah ke dinas/ badan) dalam tahun ini mampu menyesuaikan diri dengat
tingkat perkembangan kota.
Sasaran 43 : Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon
Tabel 3.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43
Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
85
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi
Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
Terlaksananya operasi penertiban
Pelaksana operasional yang
berkualitas
Kali
Orang
40
103
67
103
167
100
45
110
40
145
88,8
131,8
Dari tabel 3.43 di atas diketahui capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan pada indikator
terlaksananya operasi penertiban dari 67 kali menjadi 40 kali, walaupun demikian indikator tersebut sudah
mencapai target 100% dan operasi yang paling banyak dilakukan adalah kepada para PKL yang berjualan
tidak pada tempatnya dan juga baliho atau spanduk yang di pasang pada tempat yang bukan
peruntukannya. Penataan PKL merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga dalam
penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat khususnya para pedagang
agar mau berlaku tertib dan mentaati aturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap. Dari dua
indikator di atas bermakna sangat berhasil.
Sasaran 44 : Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Tabel 3.44
Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah ranperda/perda yang
berprespektif HAM
Perda 1 - 0 1 - 0
Pada sasaran ini belum mencapai target yang diharapkan karena belum adanya ranperda/perda berprespektif ham yang ditetapkan.Berikut Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2013, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
86
1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan 5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
kebersihan 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah
Pesisir dan Perairan Laut 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Tahun 2012 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Tahun 2013 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD
Sasaran 45 : Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi
Tabel 3.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45
Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi Capaian (%)
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2. 3.
Tersedianya unit pelayanan pengaduan Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik Jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN
Unit Kebijakan obrik
1 2
50
- 1
239
0
50
478
1 2
55
- -
57
0
0
103,6
Berdasarkan tabel 3.45 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran peningkatan
kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, terdapat dua indikator yang belum berhasil, yaitu
tersedianya unit pelayanan pengaduan. Indikator ini belum tercapai karena beberapa hal teknis dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
87
proses pembentukannya. Indikator kebijakan daerah terhadap standar pelayanan publik belum tercapai
karena aturan tentang standar pelayanan publik yang baru, ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja
perangkat daerah dan bukan merupakan kebijakan daerah. Sedangkan standar pelayanan yang telah
ditetapkan oleh SKPD dan di sahkan oleh Walikota Ambon adalah sebanyak 40 standar
pelayanan.Sedangkan untuk indikator jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN bermakna sangat
berhasil karena capaiannya 103,6%, walau realisasi indikatornya mengalami penurunan di banding tahun
2012.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun
2013
Rencana akhir IKU Tahun 2016
Persentase Capaian
Kinerja (%)
1. 2.
Presentase rumah ber IMB Tertatanya PKL
% Lokasi
10,57 6
50 10
21,14 60
1. Rasio Sat Pol PP terlatih terhadap jumlah penduduk
% 50 90 55,5
1. 2.
Terlaksananya operasi penertiban Pelaksana operasional yang berkualitas
Kali
Orang
40
145
60
150
66,6
96,6
1. 2. 3. 4.
Jumlah Ranperda/Perda yang berperspektif HAM Tersedianya Unit pelayanan pengaduan Kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN
Perda
Unit
Kebijakan
Orang
0
0
0
57
2 2 2
80
0
0
0
71,25
Berdasarkan tabel realisasi akumulasi capaian sasaran di atas dapat dilihat semua indikator belum
mencapai target sesuai rencana akhir yang di tetapkan di tahun 2016, namun di tahun ke dua ini terdapat
beberapa indikator yang telah mencapai lebih dari 50%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
88
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Mencermati kecenderungan perkembangan belanja daerah, serta makin mendesaknya kebutuhan
pelayanan publik seiring dengan makin kondusifnya kondisi Kota Ambon paska konflik yang
memungkinkan percepatan pembangunan, maka pengelolaan keuangan daerah harus dapat diarahkan
untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah
Kota Ambon tahun 2013, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan
perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi
anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :
APBD Kota Ambon tahun 2013 sebesar Rp.8.733.608.848,24 dengan rincian realisasi anggaran
pendapatan sebesar Rp.847.935.916.421,14 dan realisasi belanja sebesar Rp.839.202.307.572,90
Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Ambon di arahkan kepada:
a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi sesuai Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
b. Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan milik daerah) serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
c. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan PAD melalui penggalian sumber-sumber alternatif dan kerjasama.
d. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai konteks kebutuhan setiap tahapan atau periodisasi pembangunan.
e. Mengintensifkan investasi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
f. Mengoptimalkan pengawasan melekat secara intensif terhadap kebijakan keuangan, perbaikan sistem pelayanan, dan penegakan aturan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.
g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan terkait dengan aspek pembiayaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
89
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam 5 tahun belakangan, program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah
tetap diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah. Tiga pilar utama pendapatan daerah yang
potensial yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah akan digunakan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan publik.
Intensifikasi dan ekstensifikasi lebih diarahkan kepada adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
melalui berbagai strategi dan kebijakan yang tidak membawa pengaruh negatif berupa distorsi ekonomi
kepada anggota masyarakat.
Intensifikasi Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah secara intensifikasi berorientasi pada penggarapan potensi penerimaan
yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah seperti
pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota
diberikankewenangan untuk mengelola:
Tujuh (7) jenis Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.
Lima puluh delapan (58) jenis retribusi yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Peizinan tertentu.
1.Target dan realisasi Pendapatan
Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel
3.46 berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
90
Tabel 3.46
Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2011-2013
Uraian Tahun
2011 2012 2013
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
PENDAPATAN -Pendapatan Asli
Daerah -Dana Perimbangan -Lain-lain pendapatan
yang sah
711.492.463.342,00 52.886.980.187,00 647.805.983.155,00 10.799.500.000,00
696.633.127.225,43 53.292.765.868,43 634.661.990.357,00 8.678.371.000,00
726.183.481.186,00 63.517.156.031,00 564.762.910.595,00 97.903.414.560,00
757.511.271.527,74 57.942.444.406,74 562.682.100.416,00 136.886.726.705,00
864.995.153.964,71 74.938.514.893,71 637.113.199.416,00 152.943.439.655,00
847.935.916.421,14 65.497.285.977,14 636.119.699.442,00 146.318.931.002,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 – 2013,
pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 dan 2012. Target
Pendapatan Daerah Tahun 2013, dianggarkan sebesar Rp.864,995 milyard menurun menjadi Rp.847,935
milyard. Sampai dengan tahun 2013, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana
Perimbangan. Pada tahun 2013, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan
sebesar Rp.637,113 milyard atau sebesar 73,65% dari pendapatan daerah, menurun menjadi Rp.636,119
milyard atau sebesar 75% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang
diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara
proporsional terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan
sebesar Rp.74,938 milyard atau 8,66% dari penerimaan daerah. Target pendapatan daerah dari
Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.65,497 milyard atau 7,72% dari penerimaan
daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 ditargetkan Rp.152,943 milyard
(17,68%), menurun menjadi Rp.146,318 milyard atau 17,25% dari penerimaan daerah.
a. P
P
P
d
b. DD
A
Laporan
Kota Am
Pendapatan
Pendapatan
Pengelolaan
digambarka
Dana PerimDana perim
Adapun pro
P
n Akuntabilitas
mbon Tahun 2
n Asli daer
n Asli Daera
n Kekayaan
an sebagai b
mbangan mbangan m
porsi sumb
Proporsi
ProporsA
s Kinerja Insta
2013
rah
ah diperoleh
n Daerah Y
berikut :
enjadi sala
er-sumber
PAD DaTa
si SumbAPBD Ko
ansi Pemerinta
h dari Pene
Yang Dipisa
ah satu kom
Dana Perim
alam APahun 20
ber Danaota Amb
ah
rimaan Has
ahkan dan L
mponen ya
mbangan da
PBD Kota13
La
Hada
Re10
Pa
a Perimbon Tah
sil Pajak Da
Lain-lain Pe
ang cukup
apat dilihat p
a Ambo
in‐lain PAD =
asil pengelolaerah = 90,95
etribusi daera01,48%
jak Daerah =
bangan un 2013
Dana A67%
Dana A4%
Dana BBukan
Dana Bsumbe
aerah, Hasil
endapatan A
penting ba
pada gamba
on
= 72,31 %
a kekayaan 5%
ah =
= 104,23%
Dalam 3
Alokasi Umu
Alokasi Khus
Bagi Hasil PaPajak = 4%
Bagi Hasil Paer Daya Alam
Retribusi D
Asli Daerah
agi APBD K
ar berikut :
m (DAU)=
us (DAK)=
jak/Hasil
jak Bukan m = 15%
91
Daerah, Has
h yang dap
Kota Ambo
sil
at
n.
C. LaSum
pene
propo
B.
Dalam
belanj
Belanj
menin
1. Keb
Kebija
pende
memp
dan fu
1
Laporan
Kota Am
ain-lain Penber peneri
erimaan da
orsinya dap
Pengelo
m penyelen
ja diupayak
ja Langsu
ngkatkan pe
bijakan Um
akan Umum
ekatan angg
perhatikan p
ungsinya. T
2
1.2
1 %Da
n Akuntabilitas
mbon Tahun 2
ndapatan Ymaan lainn
ari Pemerin
pat dilihat pa
olaan Belan
nggaraan p
kan untuk
ng dan B
elayanan ba
mum Belanj
m Belanja be
garan kiner
prestasi kin
Tujuan pen
2.7 %
24 %
Proporsaerah Ya
s Kinerja Insta
2013
Yang Sah nya berasa
ntah Provi
ada gambar
nja Daerah
emerintaha
efisien, efe
Belanja Tid
aik untuk ap
ja Daerah
erpedoman
rja yang be
nerja setiap
ggunaan a
si Sumbang Sah
ansi Pemerinta
al dari lain
nsi Maluku
r berikut ;
an daerah
ektif dan p
dak Langs
paratur mau
pada prinsi
rorientasi p
Satuan Ke
nggaran be
19 %
ber DanaDalam A
20
ah
n-lain penda
u dan Pe
dan pening
proporsiona
sung yang
pun pelaya
ip-prinsip pe
pada penca
erja Perang
erbasis kine
a Lain‐laAPBD K013
apatan dae
nerimaan
gkatan pela
al. Belanja
masing-m
nan kepada
enganggara
paian hasil
gkat Daerah
erja adalah
ain Pendota Am
DanaKhus
Dana
Hiba
Dana
erah yang
dari Peme
ayanan pub
daerah dik
masing me
a masyarak
an. Belanja
dari input
h dalam pe
untuk men
dapatanbon Tah
a Penyesuaiasus
a Bagi Hasil P
h
a Darurat
sah yang
erintah Pus
blik pengat
kelompokka
mpunyai f
at.
daerah dis
yang direnc
elaksanaan
ningkatkan
n hun
an dan Otono
Pajak dari Pr
92
terdiri ata
sat. Adapu
turan aloka
an ke dala
fungsi untu
usun denga
canakan da
tugas poko
akuntabilita
omi
ov
as
un
asi
m
uk
an
an
ok
as
peren
kegiat
2. Tar
Peme
belanj
Ambo
menin
Uraian
Belanja Daera -Belanja tid
Langsung -Belanja
Langsung
Sumb
BTL (%BL (%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Laporan
Kota Am
canaan ang
tan.
rget dan Re
enuhan kebu
ja daerah P
on tahun 20
ngkat dari ta
T
ah
dak
711.892.3 516.237.5 195.654.8
ber : Badan
%) %)
Tahun
n Akuntabilitas
mbon Tahun 2
ggaran sert
ealisasi Be
utuhan pub
Pemerintah
011 – 2013
ahun ke tah
Perke
2011
Target
382.066,00
575.228,00
806.838,00
Pengelola K
Pro
n 2011
s Kinerja Insta
2013
ta menjamin
elanja
lik yang teru
Kota Ambo
, menunjuk
un. Untuk le
embangan B
1
Realisasi
659.484.851.081 489.235.951.170 170.248.899.911
Keuangan K
oporsi BelaDalam A
Tahu72
Tahun 2
ansi Pemerinta
n afektivitas
us meningk
n. Berdasar
kkan bahwa
ebih jelasny
TaBelanja Dae
1,90
0,90
1,00
713.88 524.05 189.82
Kota Ambon
nja Tidak LAPBD Kota
n 2011 4,8 5,2
2012
ah
s dan efisie
kat dari tahu
rkan Lapora
a perkemba
ya dapat dili
abel 3.47 erah Kota A
Ta
2
Target
83.481.186,00
57.317.503,00
26.163.683,00
n, 2013
angsung da Ambon Tah
Tahun 201
ensi penggu
un ke tahun
an Realisas
angan bela
ihat pada ta
mbon Tahu
ahun
012
Realisa
757.731.346.7 539.017.215.6 218.714.131.0
an Belanja Lhun 2011-2
Tahun 201271,13 28,87
13
unaan angg
telah berim
si Anggaran
nja Pemeri
abel berikut
un 2011-201
asi
703,11
663,00
040,11
870 597 273
Langsung 013
2
aran ke da
mplikasi terh
(LRA) Pem
ntah Kota A
:
13
Target
.747.059.102,15
.682.902.722,00
.064.156.380,15
Tahun 20168,26 31,74
B
B
93
lam progra
hadap aloka
merintah Ko
Ambon teru
2013
Rea
839.202.30 572.846.59 266.355.71
13
BTL
BL
m
asi
ta
us
lisasi
07.572,90
95.019,00
12.553,90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
94
Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.713,883 milyard meningkat
menjadi sebesar Rp.870,747 milyard di tahun 2013. Realisasi Belanja Daerah menunjukkan terjadi
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.757,731
milyard, meningkat menjadi Rp.839,202milyard,Pada tahun 2013 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak
Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji PNS sebesar 10% pada tahun
2012 dan 2013 yang tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja
Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.
C.Kondisi Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :
Tahun Penerimaan Pengeluaran
2011 2012 2013
8.639.558.697,57 34.164.732.077,14 10.751.905.137,00
22.855.852.763,96 12.965.390.631,81 5.000.000.000,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang
disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin
meningkat.
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan
Sepanjang tahun 2013 Pemerintah Kota Ambon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan
prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di bidang
pelayanan publik Pemerintah Kota Ambon telah di nilai oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Maluku dan berada pada zona kuning atau kepatuhan Pemerintah kota Ambon sedang. Dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
95
menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Ambon selalu mengedepankan transparansi keuangan
dan itu dibuktikan dengan adanya open budget dimana masyarakat dapat mengakses seluruh anggaran
pendapatan dan belanja daerah di website www.Ambon.go.id dan di tahun 2013 juga Walikota Ambon
telah menandatangani pakta integritas dengan beberapa kepala daerah di provinsi Maluku. Adapun
penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:
1. Trophy Adipura 2013 Dari : Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Tempat/Tanggal : Jakarta/10 Juni 2013
2. Penghargaan Penghargaan Manggala Karya Kencana 2013 Dari : Kepala BKKBN Pusat Tempat/Tanggal : Kendari-Sulawesi Tenggara, 29 Juni 2013
3. Penghargaan Bhakti Koperasi 2013 Dari : Menteri Koperasi Dan UKM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
96
Tempat/Tanggal : Mataram NTB, 12 Juli 2013
4. Certificate of Acknowledgment 2013 Dari : Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tempat/Tanggal : Jakarta/29 April 2013
5. Piagam Rekor MURI 2013, “ Pemrakarsa Kegiatan Bersih Teluk Dengan Peserta Terbanyak” Dari : Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Tempat/Tanggal : Ambon, 3 September 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
97
6. Penghargaan Langit Biru Dari : Kementrian Lingkungan Hidup Tempat/Tanggal : Jakarta/ 5 Desember 2013
7. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk koperasi berprestasi yaitu koperasi kredit Mario.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
98
BAB IV PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dapat disimpulkan
bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan
atas sasaran-sasaran strategisnya. 45 sasaran sebagian besar (79,34%) telah dapat direalisasikan
dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2013 pada hakekatnya karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh
lapisan masyarakat Kota Ambon.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya
adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis
yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja terhadap 92 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:
Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja
atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator
kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Meskipun demikian, tingkat
ketidaktercapaian target indikator ini bervariatif tingkat capaiannya, Kedua, indikator sasaran pada misi II
berjumlah 32 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62%
dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. Ketiga,indikator sasaran pada misi III
yang berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
99
72,73% dan 27,27% belum atau tidak tercapai atau sebanyak 3 indikator. Keempat, indikator sasaran pada
misi IV yang berjumlah 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator
atau 80% dan 1 indikator belum atau tidak tercapai atau sebesar 20%. Kelima, indikator sasaran pada Misi
V yang berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau
100%. Keenam, indikator sasaran pada Misi VI berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi
ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2
indikator kinerja. Ketujuh, indikator sasaran pada misi VII yang berjumlah 6 indikator kinerja dengan
presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. Kedelapan, indikator sasaran pada misi
VIII, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36%, sementara sebanyak 5
indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan
analisis terhadap 45 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di
Tahun 2013 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dan masih terdapat beberapa indikator
sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu
1. Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik.
Indikator yang masih kurang pencapaiannya adalah jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan
publiknya dengan capaian 0%. Hal ini karena penilaian di lakukan 2 (dua) tahun sekali.
2. Percepatan proses pelayanan perijinan dengan capaian kinerja 75%
3. Tertib administrasi pemerintahan, dengan indikator presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP
dan DPK tepat waktu, dan presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik hanya
mencapai 80% dan 85%.
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota, pada indikator APM
SMP/MTS/Paket B 97,44%, APS SD/MI 60%, SMP/MTS 27%.
5. Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 91,912%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
100
6. Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai,
pada indikator tersedianya gedung olahraga 0%
7. Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator jumlah website
mencapai 66,66%.
8. Peningkatan akses pasar dan permodalan dengan indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi
PMDN 98,31%
9. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, pada indikator pencari
kerja yang ditempatkan 25,48%
10. Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dengan indikator Presentase
rumah ber IMB 35,23%
11. Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan
perlindungan hukum bagi masyarakat. Jumlah Ranperda/Perda yang berprespektif HAM
merupakan indikator yang belum tercapai 0%.
12. Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan indikator tersedianya
unit layanan pengaduan dan kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik belum mencapai
target yang ditetapkan sebesar 0%
Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan aspek pelayanan publik.
Hal-hal yang telah diregulasi misalnya tindak lanjut berbagai peraturan tentang standar pelayanan
publik dan sistem informasi manajemen pemda.
2. Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap
penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi
terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
101
3. Mengupayakan seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
berusaha menerapkan sistem informasi pemda berbasis teknologi.
Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang
dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013, dapat
dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan baik. Namun perlu penyempurnaan strategi di
masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada
perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-
program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon
tahun 2013 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan
program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun
mendatang sangat kami harapkan.
top related