KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)bapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/... · Web viewBAB II KONDISI PENCAPAIAN TARGET MDGs DI KOTA SURAKARTA TUJUAN 1 MENANGGULANGI KEMISKINAN
Post on 17-Jul-2019
223 Views
Preview:
Transcript
BAB IIKONDISI PENCAPAIAN TARGET MDGs
DI KOTA SURAKARTA
A. TUJUAN 1 MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARANTabel II.1
Status Capaian Tujuan ke-1 MDGs Kota SurakartaIndikator Acuan
DasarKondisi Saat Ini (2014)
Target MDGs2015
Status Sumber Data
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan KelaparanTarget 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-20151.1 Tingkat kemiskinan
berdasarkan garis kemiskinan nasional (%)
15,00(2003)
11,74 10,6 BPS
1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
3,73(2003)
1,63 2,63 BPS
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
1.4Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)
1,25 (2003)
1,1(2013)
meningkat BPS
1.5
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)
54,63 (2003)
67,36(2013)
meningkat BPS
1.7
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)
30,28(2003)
27,16(2012)
menurun
BPS
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-20151.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi (%)1.8a Prevalensi balita gizi
buruk (%)0,04%(2008) 0 0 BPS
1.8b Prevalensi balita gizi kurang (%)
7,09% (2008) 3,83 4,05 BPS
1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: < 1.400 Kkal/kapita/ hari
1,63 (2003)
3,15(2012) 1,15 BPS
< 2.000 Kkal/kapita/ hari
17.51 (2003)
11,47(2012) 12,38 BPS
Hal II - 1
Keterangan : Sudah tercapai : Akan tercapai : Perlu perhatian khusus :
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015
1. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasionalUntuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan
Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan
2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang
digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), di mana GK merupakan
penjumlahan dari GKM dan GKNM. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai
pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per
kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum
untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Garis kemiskinan di Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan. Jika pada
tahun 2009 garis kemiskinan di Kota Surakarta sebesar Rp. 286.157,67,- maka pada tahun
2013 angkanya meningkat menjadi Rp. 403.121,-. Artinya tingkat kesejahteraan
masyarakat semakin naik karena batasan penduduk dianggap miskin semakin tinggi
nominalnya.
Grafik II.1.Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2009 - 2013Sumber data : BPS, 2014
Hal II - 2
Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah penduduk miskin Kota Surakarta berhasil
diturunkan dari sebanyak 77.971 jiwa pada tahun 2009 menjadi 59.700 jiwa pada tahun
2013. Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari
tahun ke tahun, pada tahun 2009 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai
16,13%, menurun pada tahun 2013 menjadi 11,74%. Hal tersebut berarti berbagai program
pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.
Grafik II.2.Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2008 - 2013Sumber data : BPS, 2014
Dilihat posisi relatifnya, presentase penduduk miskin Kota Surakarta pada
tahun 2013 sebesar 11,74% merupakan yang paling tinggi di antara capaian kota-kota
lain yakni Kota Magelang (9,8%), Kota Tegal (8,84), Kota Salatiga (6,4%), Kota
Semarang (5,25%) serta Kota Pekalongan (8,26%). Persentase penduduk miskin Kota
Surakarta posisinya juga lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional (11,47).
Grafik II.3.Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta Dibandingkan Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013Sumber data : BPS, 2014
Hal II - 3
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin tinggi
kesenjangan kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata –
rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalam kemiskinan di Kota Surakarta dalam
kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) terlihat mengalami tren yang positif karena
angkanya selalu menurun, meskipun tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2012.
Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan adalah distribusi penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi intensitas
kemiskinan. Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk diantar penduduk miskin itu
sendiri digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2), yaitu
ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin. Indeks Keparahan kemiskinan di Kota Surakarta juga mengalami
penurunan mulai dari tahun 2009 sampai 2012, kemudian sama dengan kondisi P1 pada
tahun 2013 capaian P2 juga mengalami kenaikan..
Grafik II.4.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Surakarta Tahun 2009-2013Sumber data : BPS, 2014
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang Hal II - 4
layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
1. Laju PDB per Tenaga KerjaProduk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja merupakan salah satu cara untuk
melihat tingkat produktivitas tenaga kerja dalam satu wilayah. Dengan melihat laju PDB
per tenaga kerja maka akan mendapatkan gambaran mengenai kecepatan pertumbuhan
produktivitas tenaga kerja di Kota Surakarta. PDB per Tenaga Kerja Kota Surakarta pada
tahun 2013 sebesar 1,1%, menurun jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun sebelumnya
yakni 1,14% pada tahun 2009. Meskipun mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2013
persentasenya kembali meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Adapun target
MDGs Kota Surakarta untuk indikator tersebut adalah meningkat. Jika melihat capaiannya
yang fluktuatif dan cenderung turun maka untuk mencapai target yang ditetapkan maka
memerlukan upaya keras dari seluruh stakeholder untuk mencapainya.
Perkembangan laju PDB per tenaga kerja di Kota Surakarta pada tahun 2009 –
2013 dapat dilihat pada grafik II.5 berikut:
Grafik II.5.Perkembangan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Kota Surakarta Tahun 2009– 2013Sumber data : BPS
2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atasBesarnya rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2013 adalah
67,36% angka tersebut sudah sesuai dengan target MDGs untuk Kota Surakarta yang harus
selalu meningkatkan angka rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas. Jika
dilihat dari tren capaian per tahun angkanya juga posisif karena selalu meningkat sejak tahun
2009. Tingkat rasio kesempatan kerja penduduk memberikan gambaran tingkat sumberdaya
manusia dalam pembangunan. Rasio kesempatan kerja penduduk besar kecilnya akan
Hal II - 5
dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, tingkat
keamanan dalam berusaha, pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinyan inflasi dan
pertumbuhan investor dalam berbagai sektor.
Grafik II.6.Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Surakarta Tahun 2009-2013Sumber data : BPS
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap
total kesempatan kerja menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara
mandiri atau berwirausaha. Pada tahun 2012 angka yang dicapai dari indikator ini mencapai
26,16%. Angka capaian ini sudah sesuai dengan target MDGs yaitu menurunnya proporsi
tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan
kerja.
Grafik II.7.Perkembangan Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Kota Surakarta Tahun 2008-2012
Hal II - 6
Sumber data : BPS
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1. Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan giziPrevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi merupakan kondisi
dimana jumlah balita berada di bawah rata-rata dilihat dari status kecukupan gizi. Kondisi
asupan gizi pada seorang anak dapat dilihat dari kondisi keluarga atau orang tua anak itu
sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Angka balita dengan berat badan rendah
atau kekurangan gizi salah satu penyebab paling menonojol adalah dilatar belakangi
dengan kondisi kemiskinan yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa keluarga yang termasuk
pada kategori keluarga miskin memiliki hubungan yang dekat dengan terjadinya balita gizi
rendah.
a) Prevalensi Balita gizi burukKejadian balita gizi buruk di Kota Surakarta terlihat mengalami penurunan. Pada tahun
2008 angka gizi buruk adalah 0,04% menurun menjadi 0% pada tahun 2009 sampai
sekarang. Persentase tersebut sudah berada di bawah kondisi Jawa Tengah dan
target MDGs untuk indikator ini juga sudah dapat tercapai.
b) Prevalensi Balita gizi kurangAngka prevalensi balita gizi kurang di Kota Surakarta setiap tahunnya mengalami
penurunan. Pada tahun 2008 prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 7,09% dan
pada tahun 2013 sudah mencapai angka 3,72%. Sedangkan target MDGs untuk
indikator ini adalah 4,05%, hal ini berarti Kota Surakarta telah mencapai target yang
telah ditetapkan.
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
merupakan upaya untuk menilai status ketahanan pangan rumah tangga dan status gizi
individu kelompok masyarakat. Ada dua untuk melihat dasar status ketahanan pangan
masyarakat. Pertama dilihat dari ketahanan makanan keluarga, asuhan bagi ibu dan anak
dan pemanfaatan sanitasi lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah dengan melihat
kecukupan makanan dan keadaan kesehatan.
a) Kategori <1.400 Kkal/kapita/hariPada dasarnya penduduk di Kota Surakarta jika dihitung dengan kategori penduduk
dengan tingkat konsumsi kurang dari 1400 KKal/kapita/hari masih ada 2,7% pada
tahun 2008 dan naik menjadi 3,15% pada tahun 2012. Angka tersebut tentunya harus
Hal II - 7
menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Surakarta karena target untuk indikator
ini adalah 1,15% saja. Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan
adalah kualitas dari makanan yang menjadi asupan bagi penduduk terutama penduduk
yang masuk pada kategori miskin.
b) Kategori < 2.000 Kkal/kapita/hari Jumlah penduduk Kota Surakarta yang masuk pada kategori penduduk dengan status
kekurangan gizi tahun 2012 mencapai 11,47%. Angka tersebut masih berada di bawah
target MDGs yang sebesar 12,38%. Meskipun sudah berada dibawahbtarget namun
yang perlu mendapatkan perhatian adalah angka tersebut justru angkanya naik jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yakni 9,4%
Grafik II.8.Perkembangan Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum di Kota Surakarta Tahun 2008-2012Sumber data : BPS
B. TUJUAN 2 MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUATujuan MDG’s kedua (Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua) diukur melalui
Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, proporsi murid kelas 1 yang
berhasil menamatkan SD/MI/Paket A dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun
perempuan dan laki-laki.
Gambaran pencapaian target MDGs Pendidikan Dasar Kota Surakarta adalah sebagai
berikut:
Tabel II.2 Status Capaian Tujuan ke-2 MDGs Kota Surakarta
Hal II - 8
Indikator Acuan Dasar
Saat ini2014
Target MDGs 2015 Status Sumber
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk semuaTarget 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuandimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/ MI78,34 (2005)
96,84(2013)
100% Disdikpora
2.3 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI
100 % (2005)
94,56(2013)
100% Disdikpora
2.3 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
98,5% (2008)
100,00(2013)
100% Disdikpora
Keterangan : Sudah tercapai Akan tercapai Perlu perhatian khusus
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Salah satu indikator makro bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu
yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak
pada kelompok usia tersebut.
APM Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah persentase dari jumlah
siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Capaian APM untuk tingkat SD/MI di wilayah Kota Surakarta pada tahun 2013 adalah 96,84%,
capain tersebut masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.
Jika dilihat dari trennya, perkembangan APM tingkat SD/MI di Kota Surakarta cukup
baik karena mengalami kenaikan meskipun jika dilihat dari angka kondisinya fluktuatif. Untuk
mencapai target 100% pada tahun 2015 Pemerintah Kota Surakarta harus memberikan
perhatian khusus terhadap indikator ini melalui program dan kegiatan pembangunan yang bisa
mendukung pencapaiannya.
Hal II - 9
Grafik II.9.Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI di Kota Surakarta Tahun 2008-2012Sumber data: Disdikpora Kota Surakarta
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI, masih memerlukan
perhatian khusus karena capaiannya justru mengalami tren yang menurun. Capaian indikator
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI tahun 2013 sebesar 94,56%
menurun secara signifikan jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya 98,82%. Dengan
demikian maka pemerintah masih perlu memperhatikan indikator ini. Selengkapnya kondisi
indikator ini dapat dilihat dalam grafik II.10 berikut ini.
Grafik II.10.Perkembangan Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan SD/MI di Kota Surakarta Tahun 2008-2012Sumber data: Disdikpora Kota Surakarta
Adapun indikator berikutnya dalam tujuan ketiga MDGs adalah angka melek huruf
penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki. Capaian tahun 2013 sudah sesuai
dengan target MDGs sebesar 100%.
C. TUJUAN 3 MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Tujuan ketiga MDG`s yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, dilihat dari tiga indikator, yaitu 1) rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat
pendidikan dasar menengah dan tinggi; 2) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada
kelompok usia 15-24 tahun; 3) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non
pertanian, dan 4) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaran gender adalah Indek
Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan
Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang
Hal II - 10
sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk
mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan
gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Pada kurun waktu 2008-2012 capaian IPG
Kota Surakarta cenderung mengalami kenaikan dari 74,9 pada tahun 2008 menjadi 76,76 pada
tahun 2012.
Grafik II.11.Capaian IPG Kota Surakarta Tahun 2008-2012 Sumber : Kementerian PP PA, 2014
Indeks Pemberdayaan Gender mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan
dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun
waktu 2008-2012 Kota Surakarta mengalami peningkatan capaian IDG. Tahun 2008
IDG Kota Surakarta sebesar sebesar 59,6 meningkat menjadi 77,56 pada tahun 2012.
Grafik II.12.Capaian IDG Kota Surakarta Tahun 2008-2012Sumber : Kementerian PP PA, 2014
Dalam bidang pendidikan, kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan diukur
melalui rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi dan
rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Rasio
perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka
hasil bagi APM laki-laki jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM perempuan pada Hal II - 11
jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi 95% - 105% dapat disimpulkan masih dalam
kategori setara. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105% atau lebih
kecil dari 95%.
Pada bidang ketenagakerjaan kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan
diukur menggunakan indikator kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non
pertanian dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Gambaran status capaian
masing-masing indikator pada Tujuan MDGs ke 3 adalah sebagai berikut:
Tabel II.3 Status Capaian Tujuan ke-3 MDGs Kota Surakarta
Indikator Acuan Dasar
Saat ini2014
Target MDGs 2015
Status Sumber
Tujuan 3 : Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanTarget 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi
- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD/ MI
97,35% (2008)
98,34(2013)
1100% Disdikpora
- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP
102,06% (2008)
100,14(2013)
100% Disdikpora
- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA
110,30% (2008)
64,35(2013)
100% Disdikpora
- Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi
90,35% (2008)
na 100% -
3.1a
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
100% 109,26(2013)
100% Disdikpora
3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
99,58% (2008)
na Meningkat -
3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
0%
(1999)
17,8 Meningkat Sekretariat DPRD
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI sebesar
98,34%. Kondisi ini dapat diartikan bahwa dalam bidang pendidikan SD/MI sudah tidak ada
Hal II - 12
Keterangan : Sudah tercapai : Akan tercapai : Perlu perhatian khusus :
ketimpangan gender antara dibandingkan dengan laki-laki. Namun jika dibandingkan dengan
target MDGs maka angka tersebut masih belum sesuai target yang seharusnya 100%.
Untuk Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP, angkanya sudah melampaui target
MDGs karena pada tahun 2012 sudah pada angka 100,14%. Dari sisi kesetaraan gender juga
tidak ada ketimpangan yang terjadi.
Sedangkan untuk indikator rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA masih menunjukan
adanya ketimpangan gender dimana partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan
laki-laki. Untuk Rasio APM perempuan/ laki-laki di di SMA sebesar 64,35%, Rasio APM
perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi belum bisa diketahui karena ketidak sedainya data
tahun terakhir. Kondisi ini memerlukan pselain itu juga kondisi ini memerlukan perhatian
khusus karena capaian indikator masih jauh dari taget MDGs tahun 2015 sebesar 100%.
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.
Pada tahun 2012 sebesar 109,26%, sudah berada di atas target MDGs namun justru ada
ketimpangan gender yang terjadi. Ketidak adilan gender terjadi pada kaum laki-laki karena
rasio laki-laki yang melek huruf pada usia 15-24 tahun jauh lebih rendah dibandingkan dengan
perempuan.
Pembangunan di bidang politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2
tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan
tentang keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif sesuai kouta perempuan
sebesar 30%. Dari hasil pemilu legislatif tahun 2014, proporsi kursi yang diduduki oleh
perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 8 orang dari 45 orang (17,8%), apabila
dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2009, jumlah anggota legislatif perempuan jauh lebih
banyak pada pemilu legislatif 2009 karena mampu mencapai 25% dari 40 anggota legoislatif
yang terpilih. Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa upaya meningkatkan
keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Kota Surakarta justru semakin
menurun dan harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang
politik di Kota Surakarta pada tahun 2015 harus diberikan perhatian khusus.
D. TUJUAN 4 MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAKTarget yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: menurunkan angka kematian balita
(AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator (1) Angka
Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; (2) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
hidup; dan (3) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.
Tabel II.4Status Capaian Tujuan ke-4 MDGs Kota Surakarta
Hal II - 13
Indikator Acuan Dasar
Saat ini(2014)
Target MDGs 2015 Status Sumber
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015
4.1Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
18,24 (1998)
5,25 7,82 DKK
4.2Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup
3,16 (1998)
0,55 1,35 DKK
4.3Proporsi anak anak berusia 1 tahun diimunisasi campak
95,54 (1998)
80,99 100 DKK
Keterangan : Sudah tercapai Akan tercapai Perlu perhatian khusus
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian
bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan
juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan
dengan per 1.000 kelahiran hidup).
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi
belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi tersebut dibagi atas dua kategori yaitu; (1)
kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian
bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-
faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau
didapat selama kehamilan, (2) kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah
kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang
disebabkan oleh faktor- faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Surakarta dari tahun 2010 – 2014 fluktuatif dengan
kecenderungan menurun. Pada tahun 2010 AKB Kota Surakarta sebesar 6,61 per 1.000
kelahiran hidup turun pada tahun 2014 menjadi 5,25 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian tahun
2014 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 kondisinya justru mengalami peningkatan,
dari 3,22 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 5,25 per 1,000 kelahiran hidup. Hal tersebut tetap
harus mendapatkan perjhatian meskipun secara target, angka tgersebut sudah mampu
mencapainya.
Penyebab Kematian Bayi pada umumnya adalah kasus asfiksia dan BBLR (Berat
Badan Lahir Rendah), begitu pula di Kota Surakarta. Ibu Hamil dengan KEK (Kekurangan
Energi Kronis) dapat menyebabkan bayi lahir dengan asfiksia dan BBLR. Kasus asfiksia adalah
gangguan perfusi uteroplasenta akibat dari vasospasme dan kerusakan arteria spiralis.
(Prasetya, 2010).
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun
selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
Hal II - 14
AKABA menggambarkan tingkat permasalahan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu,
tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. AKABA Kota
Surakarta dari tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 AKABA
Kota Surakarta sebesar 2,11 per 1.000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2013 menjadi 0,55
per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kondisi seperti ini maka target untuk angka kematian balita
pada tahun 2015 hanya sebesar 7,82 per 1.000 kelahiran hidup sudah terlampaui.
Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita adalah melalui
program pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit
menular dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita. Peningkatan imunisasi
sebesar 3 persen dapat menurunkan kematian anak balita sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup
(UNSD 2009, ADB). Jenis imunisasi dasar yang diberikan kepada bayi adalah Hepatitis, BCG,
Polio, DPT dan yang terakhir adalah campak. Proporsi bayi kurang dari 1 tahun yang telah
mendapat imunisasi Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 82,83%. Angka tersebut
menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,66%. Kondisi tersebut juga
lebih rendah jika dibandingkan dengan target SPM yakni 95% dan target MDGs yang sebesar
100%. Namun jika dilihat dari cakupan UCI, semua desa/kelurahan di Kota Surakarta sudah
tercakup semua karena angkanya sudah mencapai 100%.
E. TUJUAN 5 MENINGKATKAN KESEHATAN IBUTarget yang akan dicapai pada tujuan ini adalah sebagai berikut:
a. Target 5a: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu
1990 – 2015 dengan indikator sebagai berikut:
1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
2) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
b. Target 5b: mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
dengan indikator sebagai berikut:
1) Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) bagi
perempuan menikah usia 15 – 49 tahun saat ini, cara modern.
2) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19 tahun) per 1,000 perempuan usia
15-19.
3) Cakupan pelayanan antenatal (K4 atau empat kali kunjungan).
4) Unmetneed (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Hal II - 15
Kondisi capaian masing-masing target dan indikator tujuan 5 MDGs Kota Surakarta
tersaji dalam tabel berikut ini.
Tabel II.5Status Capaian Tujuan 5 MDGs Kota Surakarta
Indikator Acuan Dasar Saat ini(2014)
Target MDGs 2015
Status Sumber
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan IbuTarget 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015
5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
109,5 (1998)
82,83 82,12 DKK
5.2Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)
82,92 (1998)
70,91 100 DKK
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
5.3
Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara
77,28 (1998) 79,1 Meningkat Bapermas PP, PA
& KB
5.5
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
na na na - -
Cakupan pelayanan Ante Natal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)1 kunjungan 94%
(1998)78,61 100% DKK
4 kunjungan 84% (1998)
73,73 100% DKK
5.6
Unmet Need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)
21.26% (2009)
10,81 0% Bapermas PP, PA
& KB
Keterangan : Sudah tercapai Akan tercapai Perlu perhatian khusus
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015
Angka kematian ibu di Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami kondisi yang
fluktuatif, paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai angka 90,15 per 100.000
kelahiran hidup. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mampu
berada di bawah target MDGs (82,12), namun pada tahun 2014 AKI di Kota Surakarta kembali
naik dengan signifikan menjadi 82,83 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut sedikit
berada di atas target yang harus dicapai pada tahun 2015 dan tentunya harus mendapat
perhatian khusus karena kenaikannya sangat drastis.
Hal II - 16
Grafik II.13.Perkembangan AKI di Kota Surakarta Tahun 2010-2014Sumber data: DKK Kota Surakarta, 2014
Salah satu hal yang mempengaruhi kenaikan kasus kematian pada ibu melahirkan
adalah menurunnya pelayanan kelahiran melalui tenaga kesehatan. Proporsi kelahiran yang
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sudah mencapai
100%, namun capaian tersebut turun lagi menjadi 82,83% pada tahun 2014. Angka tersebut
tentunya masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam MDGs.
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan
menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern). Tingkat partispasi masyarakat dalam pemakaian KB
di Kota Surakarta cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 CPR Kota Surakarta
sebesar 79,22% menurun pada tahun 2014 menjadi 79,1%. Secara lengkap dapat dilihat pada
grafik II.14 berikut:
Hal II - 17
Grafik II.14.Perkembangan Angka Pemakaian Pemakaian Kontrasepsi pada Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Surakarta Tahun 2010-2014Sumber data: Bapermas PP, PA & KB Kota Surakarta, 2014
Cakupan kunjungan antenatal pertama dan keempat (K4). Ibu hamil K-4 adalah ibu
hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan
distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan
pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
Sedangkan yang dimaksud dengan cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu
hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan ibu hamil dengan K4 pada tahun 2010 sebesar 99,91%, mengalami
peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 100%. Cakupan K4 Kota Surakarta apabila
dibandingkan dengan target MDGs Jawa Tengah dan Nasional, sudah melampaui target.
Sedangkan capaian K1 di Kota Surakarta pada tahun 2013 sudah mampu mencapai 97,73%,
masih dibawah target MDGs sebesar 100%.
Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi). Unmet
need KB Kota Surakarta pada tahun 2010 sebesar 20,78% dan menurun menjadi 10,81% pada
tahun 2014. Meskipun turun, Unmet need KB Kota Surakarta masih sangat perlu mendapat
perhatian, hal ini dikarenakan antara capaian dengan target MDGs 2015 memiliki selisih yang
cukup besar. Target MDGs untuk unmet need KB pada tahun 2015 adalah sebesar 0%.
Hal II - 18
Grafik II.15.Perkembangan Unmetneed di Kota Surakarta Tahun 2010-2014 Sumber data: Bapermas PP, PA & KB Kota Surakarta, 2014
F. TUJUAN 6 MEMERANGI HIV/AIDs, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYATarget yang akan dicapai pada tujuan ini adalah:
1. Target 6a: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
dengan indikator :
a. Prevalensi HIV dari total populasi.
b. Persentase Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir.
c. Persentase penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang
HIV/AIDS.
2. Target 6b: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang
membutuhkan sampai dengan tahun 2015 dengan indikator proporsi penduduk
terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obat antiretroviral.
3. Target 6c: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 dengan indikator:
a. Angka kejadian Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
c. Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS.
d. Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate).
e. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk.
f. Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk).
g. Kematian DBD.
Tabel II.6Status Capaian Tujuan 6 MDGs Kota Surakarta
Hal II - 19
Indikator Acuan Dasar Saat ini(2014)
Target MDGs 2015 Status Sumber
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015
6.1Prevalensi HIV 0,009 %
(2006)8,82 Menurun
DKK
6.2Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
2.172 (2006)
179.987(2013)
Meningkat DKK
6.3
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
14,11 (2011)
20,43 Meningkat DKK
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
6.4
Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral
10,86 (2006) 88,94 100%
DKK
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 20156.5. Angka penemuan kasus
tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)
26,13 (1998)
61,05 Meningkat DKK
6.6. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
108,3 (2006)
46,88 Menurun DKK
6.7. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
0,97 (1998)
0 Menurun DKK
6.8. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis dalam program DOTS (Cure rate)
0,35 (2006)
87,81 Meningkat DKK
6.9. Proporsi kasus Tuberkuloasis yang berhasil diobati dalam program DOTS
0,35 (DKK, 2006)
93,55 meningkat DKK
6.10. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
0 (2009) 0 menurun DKK
6.11. Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)
32,52 (1998)
44,31 menurun DKK
6.12. Angka Kematian DBD 0,95 (2006)
1,33 menurun DKK
Keterangan : Sudah tercapai Akan tercapai Perlu perhatian khusus
Hal II - 20
Prevalensi kasus HIV di Kota Surakarta pada tahun 2014meningkat sangat signifikan
dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2011 sampai 2013
capaiannya selalu dibawah angka 1, pada tahun 2014 angkanya meningkat menjadi 8,82. Hal
tersebut tentunya harus medapat perhatian khusus dari semua pihak karena seharusnya
prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun targetnya selalu menurun.
Proporsi penggunaan kondom pada resiko tinggi. Berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, penggunaan kondom pada resiko tinggi pada tahun 2013 sebesar
179.987 orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang
mencapai 112.310 orang.
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS. Penduduk yang memiliki pengetahuan tentang HIV AIDs pada tahun
2014 sebesar 20,43%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu hanya
22,57%.
Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral. Penduduk Kota Surakarta yang terkena HIV AIDs yang mendapat pengobatan
antiretroviral meningkat cukup signifikan menjadi 88,94%% pada tahun 2014. Kondisi ini
meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 (36,48%). Meskipun
meningkat angka tersebut masih jauh berada dibawah target karena seharusnya semua orang
yang terkena HIV/AIDS (100%) harus mendapatkan atau bisa mengakses obat-obatan
antiretroviral.
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015
Angka kejadian TB di Kota Surakarta per 100.000 penduduk pada tahun 2013
angkanya mencapai 118 insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun. Angka tersebut
kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi hanya 61,05 saja. Kondisi tersebut tentunya
memerlukan perhatian khusu, karena dengan capaian yang menurun maka target MDGs untuk
indikator ini belum bisa dicapai.
Tingkat prevalensi TB di Kota Surakarta dari tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan
yang signifikan. Pada tahun 2013 prevalensi TB sebesar 121,4 per 100.000 penduduk menurun
menjadi 46,88 per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Target MDGs pada tahun 2015 adalah
menurun, sehingga Kota Surakarta pada indikator ini sudah bisa mencapainya.
Angka kesembuhan (CR= Cure Rate) Kota Surakarta dari tahun 2009 sampai tahun
2014 juga cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun terakjhir (2014)
mengalami penurunan. Pada tahun 2009 CR sebesar 75,4% meningkat pada tahun 2013
menjadi 91,13% dan turun lagi pada tahu 2014 menjadi 87,81%. Meskipun kondisinya
Hal II - 21
penurunannya tidak signifikan namun perhatian harus diberikan karena target untuk indikator
ini adalah selalu meningkat.
Capaian sangat baik ditunjukan oleh indikatro Angka Kematian karena TB (CFR
=Case Fatality Rate) karena pada tahun 2014 tidak ditemukan kasus. Hal tersebut harus selalu
dijaga meskipun target MDGs sudah mampu dicapai dengan baik.
Demam Berdarah Dengue (DBD). Capaian indikator IR DBD dalam dua tahu
terakhir menunjukan kondisi yang membaik karena capaiannya menurun. Hal tersebut berbeda
dengan kondisi tahun 2013 yang naiknya signifikan sekali. Tahun 2014 angka kesakitan DB
sebanyak 44,31 per 100.000 penduduk. Menurun jika dibandingkan capaian tahun 2013 52,6
per 100.000 penduduk. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target MDGs.
Seiring dengan menurunnya angka kesakitan DB, angka kematian karena DBD (CFR
DBD) juga mengalami penurunan. Pada tahun 2013 CFR DBD sebesar 2,6% maka pada tahun
2014 turun menjadi 1,33%. Kondisi ini sudah sesuai dengan target MDGs tahun 2015, karena
yang diharapkan adalah angka ini menurun.
G. TUJUAN 7 MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPTujuan nomor 7 (tujuh) yang ingin dicapai dalam MDGs adalah memastikan
kelestarian lingkungan hidup. Ada empat target yang harus dicapai dalam tujuan ini, yaitu:
a. Target 7A yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan
dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan
yang hilang, dengan indikator:
1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit
dan survei foto udara terhadap luas daratan;
2) Jumlah emisi karbon dioksida (CO2);
3) Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dan;
b. Target 7B adalah menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai
penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010, dengan indikator:
1) Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati
terhadap total luas kawasan hutan;
c. Target 7C adalah menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, dengan
indikator:
1) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan;
2) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar,
perkotaan dan perdesaan.
Hal II - 22
d. Target 7D adalah Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk
miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020, dengan indikator:
1) Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan.
Sedangkan capaian tujuan dari target ketujuh MDGs di Kota Surakarta sampai saat
ini adalah sebagai berikut.
Tabel II.7Status Capaian Tujuan ke-7 MDGs Kota Surakarta
Indikator Acuan Dasar
Saat ini(2014)
Target MDGs 2015 Status Sumber
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan
dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang7.1 Rasio luas kawasan
tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
18,23(2011)
18,23 meningkat BLH
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
594.086 ton CO2e
(2007)
1.383.284 ton CO2e
(2012)
menurun BLH
7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton
na na menurun BLH
Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010
7.5 Rasio luas kawasan konservasi hutan kota
17,8 (2009)
17,8 tetap BLH
Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.
7.7 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
57,23 (2009)
82,37 68,32 DPU/ PDAM
7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan
13,45 (2011)
20,31 Meningkat DPU/ PDAM
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
7.9 Proporsi 6.612 unit 4.700 unit Menurun Bappeda
Hal II - 23
Indikator Acuan Dasar
Saat ini(2014)
Target MDGs 2015 Status Sumber
rumahtangga kumuh perkotaan
(2011) (2012)
Keterangan : Sudah tercapai Akan tercapai Perlu perhatian khusus
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan
Kondisi daratan yang tertutupi oleh pepohonan di wilayah Kota Surakarta diambil dari
citra satelit pada tahun 2012 mencapai luas 18,23% dari total luas daratan yang dimilikinya.
Target untuk indikator ini adalah meningkat pada tahun 2015. Dengan demikian diprediksikan
Pemerintah Kota Surakarta akan mampu mencapai target tersebut.
Salah satu penyebab pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim
adalah emisi karbondioksida, oleh karena itu produksi emisi karbondioksida harus ditekan
serendah-rendahnya. Diantara penyumbang produksi karbondioksida adalah sektor
transportasi dan aktivitas industri. Kota Surakarta adalah salah satu kota yang memiliki jalur
transportasi yang ramai, hal ini tentunya berdampak pada tingginya produksi karbondioksida
dari sektor transportasi. Banyaknya industri di Kota Surakarta juga mempengaruhi produksi
karbondioksida. Data terakhir yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta,
tercatat sekitar 1.383.284 ton CO2e dihasilkan pada tahun 2012. Hal tersebut tentu perlu
mendapatkan perhatian khusus karena target MDGs Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah
mengurangi produksi emisi karbondioksida menjadi sebesar 31,5 juta ton.
Penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan dalam hal ini adalah bahan perusak
ozon (BPO) di wilayah Kota Semarang juga merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Hal
tersebut dikarenakan sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat Kota Surakarta
memakai bahan perusak ozon yang terkandung dalam CFCs dan HCFCs. Zat tersebut antara
lain terkandung dalam gas freon yang biasa digunakan untuk AC ruangan, AC mobil, lemari
pendingin (kulkas) dan sebagainya. Sampai tahun 2014 belum ada data terkait dengan
penggunaan BPO di wilayah Kota Surakarta, namun diindikasikan jumlah pemakaian BPO
cukup tinggi dikarenakan cukup banyak badan usaha maupun perorangan yang memakai
bahan reffigerant.
Target 7B: menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010
Kawasan lindung sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan pencegahan
kerusakan lingkungan seyogyanya selalu menjadi perhatian semua pihak. Salah satu upaya
Hal II - 24
yang dilakukan adalah menjaga kawasan lindung agar tidak beralih fungsi menjadi lahan
pertanian, perumahan, industri dan sebagainya. Kota Surakarta mempunyai kawasan lindung
berupa kawasan konservasi hutan kota seluas 17,8% dari total wilayah. Target MDGs pada
tahun 2015 adalah menjaga agar luasan kawasan lindung tersebut tidak berkurang.
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
Kondisi rumah tangga di Kota Surakarta yang memiliki akses terhadap air minum layak
pada tahun 2014 telah mencapai 82,37%. Angka tersebut sudah berada diatas target yang
ditetapkan dalam RAD MDGs sebesar 68,32%..
Sedangkan untuk indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak,
tahun 2014 baru mencapai angka 20,31%. Angka tersebut juga sudah mencapai target MDGs
yang mengamanatkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak harus
meningkat sampai tahun 2015.
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
Kawasan kumuh adalah sebuah fenomena yang biasa dalam setiap perkembangan
sebuah wilayah/kota karena biasanya permukiman kumuh merupakan dampak ikutan dari
suatu perkembangan perekonomian yang pesat dari suatu wilayah. Permukiman kumuh lebih
banyak dijumpai di wilayah perkotaan dimana ketersediaan lahan untuk permukiman terbatas
sedangkan jumlah penduduknya besar.
Keberadaan permukiman kumuh tersebut tentunya berdampak pada keterbatasan
sarana sanitasi yang layak sehingga menjadi lingkungan yang tidak sehat. Jumlah rumah
dengan kategori kumuh pada tahun 201 sebanyak 6.612 unit kemudianmenurun sesuai dengan
target MDGs menjadi 4.700 unit pada tahun 2015.
Hal II - 25
top related