KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT … · diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
Post on 06-Sep-2020
15 Views
Preview:
Transcript
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 222 /PER-DJPB/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
OPERASIONAL KERAMBA JARING APUNG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan
pelaksanaan peningkatan produksi perikanan
budidaya, perlu dilaksanakan kegiatan Bantuan
Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional
Keramba Jaring Apung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1521);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam
Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL KERAMBA JARING APUNG TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk teknis bantuan operasional keramba jaring apung Tahun 2018
dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pemberi bantuan lingkup Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, Pembudidaya Ikan, dan Pemangku
Kepentingan.
Pasal 2
Petunjuk teknis bantuan operasional keramba jaring apung Tahun 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Daftar formulir kegiatan penyaluran dan laporan pemanfaatan bantuan
operasional keramba jaring apung Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan perikanan budidaya didorong untuk selaras dengan
tiga pilar pembangunan yang merupakan turunan dari Nawa Cita atau
Visi Misi Presiden Republik Indonesia. Tiga pilar tersebut
adalah Prosperity (Kesejahteraan), Sustainability (Keberlanjutan) dan
Sovereignity (Kedaulatan).
Salah satu kebijakan Presiden Indonesia yang tertuang dalam Nawa
Cita, yaitu yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros maritim dunia.
Dimana terjadi perubahan orientasi pembangunan nasional dari
Berbasis Daratan, menjadi Berbasis Kelautan, maka pembangunan
perikanan budidaya-pun lebih menitik beratkan orientasi ke marikultur
atau perikanan budidaya laut. Pengembangan budidaya laut atau
dikenal dengan Marikultur, didukung dengan potensi yang cukup besar,
dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia
menjadi Poros Maritim Dunia.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sejak tahun 2017 telah
menetapkan beberapa kegiatan prioritas, salah satu diantaranya
mengembangkan budidaya laut dengan kegiatan Bantuan Sarana
Budidaya Laut yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
Dalam rangka memperkuat kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) melalui APBN TA 2018 mengalokasikan
kembali kegiatan serupa untuk menggenjot produksi dengan
mengoptimalkan/menggiatkan kembali usaha budidaya ikan laut
khususnya memanfaatkan KJA yang terbengkalai. Oleh karena itu, DJPB
perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan operasional
keramba sarana budidaya laut APBN TA 2018 bagi semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan.
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 222 /PER-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN
OPERASIONAL KERAMBA JARING
APUNG TAHUN 2018
B. Tujuan
Tujuan kegiatan bantuan sarana budidaya laut adalah untuk
mengoperasionalkan KJA mangkrak, dan menggiatkan usaha budidaya
laut di KJA sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya
laut.
Sasaran kegiatan adalah tersalurkannya bantuan operasional KJA
sebanyak 1.200 paket (1.200 lubang KJA).
Indikator keberhasilan adalah beroperasinya minimal 70% KJA yang
mendapatkan bantuan.
C. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah
dengan Jenis Bantuan Sarana/Prasarana dalam kegiatan Bantuan
Sarana Budidaya Laut Tahun 2018.
2. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat/kelompok
masyarakat hukum adat/lembaga swadaya masyarakat/lembaga
keagamaan yang memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah.
3. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disebut KJA adalah wadah
budidaya laut
4. KJA mangkrak adalah KJA yang tidak difungsikan untuk
pembudidayaan ikan dan/atau KJA yang ≥50% lubangnya tidak
beroperasional untuk KJA yang dikelola oleh kelompok dengan
minimal kepemilikan 3 lobang KJA.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP
adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan.
6. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
DJPB adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di
bidang perikanan budidaya.
7. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang selanjutnya disebut UPT DJPB
adalah unit pelaksana teknis DJPB yang ditunjuk untuk melakukan
pendampingan teknis bantuan usaha KJA dari tahap persiapan
sampai dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi kelautan dan
perikanan ditingkat provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi kelautan dan
perikanan ditingkat kabupaten/Kota.
BAB II
BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN
A. Pemberi Bantuan
Pemberi bantuan pada kegiatan ini adalah UPT DJPB yaitu satker Balai
Besar Perikanan Budidala Laut Lampung, Satker Balai Perikanan
Budidala Laut Batam, Satker Balai Perikanan Budidala Laut Lombok,
Satker Balai Perikanan Budidala Laut Ambon, dan Satker Balai
Perikanan Budidala Air Payau Situbondo.
B. Bentuk Bantuan
Bantuan yang diberikan merupakan bantuan sarana/prasarana dalam
bentuk barang. Paket bantuan kegiatan ini yang diberikan meliputi:
pakan ikan, obat ikan, peralatan kerja dan jaring sesuai Tabel 1.
Komponen paket bantuan diberikan berdasarkan hasil identifikasi,
seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh UPT DJPB/DJPB/KKP.
Tabel 1. Jenis dan Bentuk Bantuan
No. Jenis Bantuan Bentuk
Bantuan Keterangan
1 Bantuan
sarana/prasarana Barang
Pakan ikan
Obat ikan
Peralatan kerja
Jaring
C. Rincian Jumlah Bantuan
Jumlah bantuan yang disalurkan pada kegiatan ini adalah sebanyak
1.200 paket (@ 1 paket bantuan setara untuk 1 lubang KJA).
D. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan calon Penerima Bantuan
Persyaratan calon Penerima Bantuan, dengan kriteria sebagai
berikut:
a. diutamakan berbadan hukum (didahulukan yang berbentuk
koperasi) dan/atau sedang dalam proses berbadan hukum
koperasi;
b. diutamakan memiliki pengalaman usaha dibidang pembesaran
ikan laut di KJA atau minimal telah mengikuti pelatihan
pembudidayaan ikan laut di KJA;
c. memiliki KJA baik yang berasal dari bantuan pemerintah maupun
perorangan;
d. tidak sedang menerima bantuan yang sama dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan atau instansi lain minimal 2 tahun
terakhir;
e. bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup
tentang kesediaan menerima bantuan dan mampu menjual hasil
produksinya secara mandiri (Formulir 1);
2. Persyaratan Lokasi
Lokasi usaha Pokdakan yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha
calon penerima bantuan adalah:
a. Lokasi usaha KJA sesuai peruntukannya/yang direkomendasikan
oleh Pemerintah Daerah setempat;
b. kondisi lingkungan dan lahan sesuai dengan persyaratan teknis
kegiatan budidaya ikan laut di KJA; dan
c. memiliki kemudahan aksesibilitas (jalan, komunikasi, sumber
benih, pasar dll).
E. Tata Kelola Bantuan
1. Organisasi Pelaksana
Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari
Direktora Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Kawasan dan
Kesehatan Ikan, Tim Teknis, Penerima Bantuan, serta Mitra. Struktur
organisasi dapat dilihat pada Gambar.1 dibawah ini:
Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya Laut
DJPB
Cq. Direktorat Kawasan
dan Kesehatan Ikan
(Pembina Pusat)
UPT DJPB
(Penanggung Jawab
Pelaksana)
Tim Teknis:
Penerima Bantuan
MITRA DKP Prov/Kab/Kota
Adapun tugas dari masing-masing, sebagai berikut:
a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Sebagai Pembina Pusat kegiatan, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya cq. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan memiliki
tugas:
1) merencanakan, menetapkan sasaran dan tujuan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
2) menetapkan UPT DJPB sebagai pelaksana kegiatan;
3) menyusun petunjuk teknis bersama UPT DJPB;
4) menerima permohonan bantuan dari calon penerima
bantuan/masyarakat; dan
5) menerima usulan penerima bantuan hasil seleksi, identifikasi
dan verifikasi dari UPT DJPB.
b. UPT DJPB
Selaku Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan pada masing-
masing lokasi, UPT DJPB memiliki tugas:
1) menerima permohonan bantuan dari calon penerima
bantuan/masyarakat;
2) menyusun petunjuk teknis kegiatan bersama DJPB;
3) menyusun rencana kerja kegiatan;
4) menetapkan Tim Teknis pelaksana kegiatan;
5) menetapkan dan mensahkan penerima bantuan yang akan
dijadikan target kegiatan dan dilaporkan kepada Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktorat Kawasan dan
Kesehatan Ikan;
6) melaksanakan kegiatan meliputi pengadaan barang, distribusi
bantuan, pendampingan teknologi;
7) menandatangani Berita Acara Serah Terima barang bantuan
Pemerintah; dan
8) melakukan pemantauan dan evaluasi, pengendalian serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan.
c. Tim Pokja Pusat
Tim ini merupakan tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya dan memiliki tugas:
1) melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan petunjuk
teknis kegiatan;
2) melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi kegiatan kepada
calon penerima bantuan;
3) melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka
monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan;
d. Tim Teknis
Tim Teknis ini merupakan tim yang ditetapkan oleh Kepala UPT
DJPB dan memiliki tugas:
1) melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi kegiatan kepada
calon penerima bantuan;
2) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima
bantuan dan dilengkapi dengan Berita Acara hasil identifikasi,
seleksi dan verifikasi (Formulir 2);
3) mengusulkan calon penerima bantuan kepada PPK UPT DJPB
berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi;
4) melakukan pendampingan usaha budidaya kepada penerima
bantuan yang dijadikan target kegiatan;
5) melakukan koordinasi dengan mitra usaha;
6) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
7) pelaporan.
e. Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota
Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas:
1) melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat ataupun Tim Teknis
Pelaksana Kegiatan;
2) melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
f. Penerima Bantuan
1) mengajukan permohonan bantuan kepada KKP/DJPB/UPT
DJPB yang ditembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya cq. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan;
2) menyusun dan menandatangani seluruh dokumen administrasi
yang dipersyaratkan;
3) menandatangani Berita Acara Serah Terima barang bantuan
Pemerintah;
4) melakukan koordinasi dengan Tim Teknis kegiatan;
5) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diterima
untuk kegiatan usaha perikanan budidaya;
6) membuat laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala
kepada UPT DJPB yang ditembuskan ke Dinas Kabupaten/Kota;
7) mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha untuk
kelangsungan usaha budidaya ikan secara berkelompok dan
menuju kelompok budidaya yang mandiri;
8) mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran; dan
9) mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan yang
dilaksanakan oleh instansi terkait.
g. Mitra
Mitra adalah pihak swasta/stakeholder lainnya yang mendukung
kegiatan dan keberlanjutan usaha budidaya. Mitra diharapkan
dapat bekerjasama dengan kelompok pembudidaya dalam bidang
pemasaran, penyedia sarana dan prasarana usaha budidaya laut.
2. Mekanisme Pencairan Bantuan
Penyaluran bantuan dilakukan melalui proses pengadaan barang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan
barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan dilakukan
secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia
Barang melalui mekanisme LS.
F. Penyaluran Dana Bantuan
Bantuan akan disalurkan sesuai dengan hasil penetapan penerima
bantuan. Adapun tahapan untuk penetapan penerima bantuan dapat
dilihat pada Gambar 2, di bawah ini:
Gambar 2. Tahapan Penetapan Penerima Bantuan
Keterangan Gambar: 1. UPT DJPB/DJPB melakukan sosialisasi kegiatan
2. Calon Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada
KKP/DJPB/UPT DJPB;
3. UPT DJPB membentuk Tim Teknis dan melakukan identifikasi, seleksi dan
verifikasi terhadap calon lokasi dan penerima bantuan dengan berkoordinasi
dengan DKP Prov/Kab/Kota;
4. Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi, Tim Teknis mengusulkan
calon penerima bantuan kepada PPK; dan
2
Calon Penerima
Bantuan/Masyarakat
Permohonan
Bantuan
KKP/DJPB/UPT
DJPB/POKJA PUSAT
3
5
Identifikasi, Seleksi
dan Verifikasi
Penetapan
Penerima Bantuan
TIM TEKNIS &
Dinas KP
4 Mengusulkan
Calon Penerima
1 Sosialisasi
Kegiatan
5. PPK UPT DJPB menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh KPA UPT
DJPB;
Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan setelah UPT DJPB menetapkan
penerima bantuan melalui tahapan, dapat dilihat pada Gambar 3:
Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Barang
Keterangan Gambar: 1. UPT DJPB melakukan proses pengadaan barang/jasa;
2. Penyedia barang yang ditunjuk oleh PPK selanjutnya melakukan proses
penyaluran barang kepada penerima bantuan yang ditetapkan berdasarkan SK
PPK UPT DJPB;
3. Tim pemeriksa dan Penerima barang yang ditunjuk oleh PPK melakukan
pemeriksaan atas barang yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun
jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaaan oleh Tim Pemeriksa
dan Penerima Barang, kemudian Pihak Penyedia Barang menyerahkan barang
dilengkapi dengan BAST kepada PPK; PPK menyerahkan barang kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) UPT DJPB; KPA menyerahkan barang kepada Kuasa
Pengguna Barang (KPB) UPT DJPB; KPB UPT DJPB menyerahkan bantuan
barang kepada penerima bantuan.
Penerima Bantuan
Penyedia Barang
UPT DJPB
- Pengadaan barang/jasa
- Pemeriksaan barang oleh
tim pemeriksa
- Pendistribusian
- BAST
1
2 3
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI
A. Pertanggungjawaban Bantuan
1. Penyedia barang yang ditunjuk oleh PPK UPT DJPB melalui proses
pengadaan barang wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK UPT DJPB setelah pekerjaan
selesai dengan melampiri:
a. bukti surat jalan/cargo (serah terima antara penyedia dengan
penerima bantuan);
b. foto/dokumentasi barang-barang bantuan;
c. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan
pihak Penyedia barang (Formulir 5).
d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani
oleh pihak Penyedia barang dengan PPK UPT DJPB (Formulir 6)
2. PPK UPT DJPB menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) UPT DJPB melalui Berita Acara Serah
Terima Barang (Formulir 7)
3. KPAUPT DJPB menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa
Pengguna Barang (KPB) UPT DJPB melalui Berita Acara Serah
Terima Barang (Formulir 8)
4. KPB UPT DJPB menyerahkan bantuan pemerintah kepada masing-
masing Penerima bantuan melalui Berita Acara Serah Terima
Barang Bantuan Pemerintah (Formulir 9)
5. Penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala hasil
pelaksanaan kegiatan kepada UPT DJPB yang ditembuskan ke
Dinas Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (Formulir 11);
6. Penerima bantuan bertanggungjawab terhadap pemanfaatan
bantuan pada tahun mendatang dibawah pembinaan Dinas terkait
dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala;
7. Tim Teknis bertanggung jawab dalam hal pendampingan teknologi
selama masa pemeliharaan, melakukan monitoring dan evaluasi
serta menjaga output kegiatan dapat tercapai secara optimal.
8. Tim Teknis melalui UPT DJPB bertanggung jawab untuk
melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (Formulir 10).
B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan pada kegiatan revitalisasi terkait dengan
pengadaan barang/jasa pada bantuan Pemerintah ini mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
C. Sanksi
Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh
pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran
bantuan ini, ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti sah
melakukan kekeliruan atau kesalahan:
1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal sesuai
usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang
bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat
membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan
pemberi bantuan.
maka penerima bantuan dikenakan sanksi antara lain:
1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan
bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Pembinaan
Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan secara berkala dan
berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi:
1. pemberian pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis;
2. penyuluhan/pendampingan teknologi; dan
3. bimbingan teknis.
E. Monitoring dan Evaluasi
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap:
1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan
bantuan pemerintah dengan pedoman umum serta petunjuk teknis
yang telah ditetapkan; dan
2. kesesuaian antara target dan realisasi.
Selanjutnya Direktur Jenderal Perikanan Budidaya mengambil langkah-
langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk
perbaikan bantuan pemerintah.
F. Pelaporan
Penerima Bantuan dibantu oleh Tim Teknis melaporkan pelaksanaan
kegiatan dalam setiap bulan kepada UPT DJPB yang ditembuskan ke
Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi dan kemudian disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktorat Kawasan
dan Kesehatan Ikan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya melaporkan perkembangan dan
realisasi pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah kepada Menteri
Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan secara berkala.
BAB IV
PENUTUP
Kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan/menggiatkan usaha
budidaya ikan laut di KJA sehingga selanjutnya penerima bantuan dapat
berusaha secara mandiri dan berkelanjutan, serta memberikan dampak yang
lebih baik terhadap pembangunan budidaya perikanan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
DAFTAR FORMULIR KEGIATAN
PENYALURAN DAN LAPORAN PEMANFAATAN
BANTUAN OPERASIONAL KERAMBA JARING APUNG TAHUN 2018
NO. ISI LAMPIRAN
1. Formulir 1 surat pernyataan calon penerima bantuan
2. Formulir 2 berita acara hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi
calon lokasi dan calon penerima bantuan
3. Formulir 3 lokasi penyaluran bantuan
4. Formulir 4 usulan calon penerima bantuan dari Tim Teknis ke PPK
UPT DJPB
5. Formulir 5 Penyampaian usulan calon penerima bantuan dari
UPT ke DJPB
6. Formulir 6 berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang
7. Formulir 7 berita acara serah terima barang dari penyedia barang
ke PPK satker UPT DJPB
8. Formulir 8 berita acara serah terima barang dari PPK ke KPA
satker UPT DJPB
9. Formulir 9 berita acara serah terima barang dari KPA ke KPB
satker UPT DJPB
10. Formulir 10 berita acara serah terima barang dari KPB satker UPT
DJPB ke penerima bantuan
11. Formulir 11 Outline pelaporan berkala tim teknis
12. Formulir 12 Form pelaporan berkala penerima bantuan
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 222 /PER-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN
OPERASIONAL KERAMBA JARING
APUNG TAHUN 2018
FORMULIR 1
SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ...(nama ketua calon penerima bantuan).....
Jabatan : Ketua ...(calon penerima bantuan)....
Alamat : ...(alamat calon penerima bantuan)...
Bertindak untuk dan atas nama ...........(calon penerima
bantuan)..................., dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas
intern maupun ekstern pemerintah;
3. bersedia mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya dalam kegiatan bantuan operasional keramba jaring apung
Tahun 2018 secara berkelompok;
4. bersedia untuk bermitra dalam membudidayakan ikan laut;
5. mampu menjual hasil produksinya secara mandiri; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional KJA
agar sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan.
...................., ................ 2018 (Nama penerima bantuan)
.............................................
Ketua (penerima bantuan)
Materai
Rp. 6.000,-
FORMULIR 2
BERITA ACARA HASIL IDENTIFIKASI, SELEKSI DAN VERIFIKASI
CALON LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN
Berita Acara Hasil Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi
Calon Lokasi dan Penerima Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
KABUPATEN/KOTA ............... PROVINSI ................ TAHUN 2018
Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……… bulan ….... tahun dua ribu tujuh belas, kami selaku Tim Teknis pelaksana kegiatan bantuan operasional keramba jaring apung di Kabupaten/Kota ..............., menyatakan bahwa:
Penerima Bantuan : …………………....................
Ketua Penerima Bantuan/HP : .......................................... Alamat Penerima Bantuan : .......................................... ..........................................
Alamat Usaha : .......................................... .......................................... ..(termasuk koordinat lokasi)..
Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Penerima bantuan
operasional keramba jaring apung Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal........bulan.......tahun 2018, telah memenuhi persyaratan lokasi dan penerima bantuan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya Laut Tahun 2018
(data penerima bantuan dan hasil identifikasi terlampir).
Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan Penerima
Bantuan tersebut di atas untuk dapat ditetapkan sebagai Penerima bantuan operasional keramba jaring apung Tahun 2018.
Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
......................., tanggal/bulan/tahun
TIM TEKNIS No Nama/ Jabatan Tanda tangan
1 ..............................................
( Ketua) 1 ...................................
2 .............................................. ( Anggota)
2..................................
3 .............................................. ( Anggota)
3 ...................................
4 .............................................. ( Anggota)
4 .................................
KOP UPT
FORM CHECKLIST IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN
CALON PENERIMA BANTUAN
CHECKLIST IDENTIFIKASI, SELEKSI DAN VERIFIKASI CALON LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL KERAMBA JARING APUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................
KABUPATEN/KOTA ............... PROVINSI ................ TAHUN 2018
Penerima Bantuan : ..............(nama penerima bantuan).....
Nama Ketua/HP : .........................
Alamat Penerima Bantuan :
(alamat penerima bantuan, Desa, Kecamatan, Kab/Kota,
Prov)
Alamat Usaha
:
(lokasi KJA)
Koordinat X: (bujur) Koordinat Y: (lintang) (Teluk/Tanjung/Perairan/Pulau)
(Desa, Kecamatan, Kab/Kota, Prov)
Tanggal Identifikasi :
Rencana Komoditas Batuan
:
No. Persyaratan Kesesuaian Kondisi
existing/Keterangan Ya Tidak
I Lokasi
1 Lokasi usaha KJA sesuai peruntukannya/yang direkomendasikan oleh
Pemerintah Daerah setempat
2 Kondisi lingkungan dan lahan sesuai dengan persyaratan teknis
kegiatan budidaya ikan laut di KJA
3 Memiliki kemudahan aksesibilitas (jalan, komunikasi, sumber benih,
pasar dll)
II Penerima Bantuan
1 Status hukum (diutamakan berbadan hukum)
2 Terdaftar/mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah
Daerah setempat
2 Diutamakan memiliki pengalaman
usaha dibidang pembesaran ikan laut di KJA atau minimal telah mengikuti pelatihan
Pembudidayaan ikan laut di KJA
3 Memiliki KJA baik yang berasal
dari bantuan pemerintah maupun perorangan;
(jumlah anggota)
4 Tidak sedang menerima bantuan
yang sama dari instansi lain;
5 Bersedia menandatangani surat pernyataan Penerima bantuan
(berapa lubang)
6 Dokumen permohonan bantuan dari calon Penerima bantuan
7 Status hukum (diutamakan
berbadan hukum)
1 Kesimpulan :
2 Usulan/Rekomendasi :
......................., tanggal/bulan/tahun
Mengetahui: Yang mengusulkan: Ketua (penerima bantuan) Tim teknis
ttd
(..........................................)
ttd
(..........................................)
FORMULIR 3
LOKASI PENYALURAN BANTUAN
No. Provinsi/
Kabupaten/Kota Jumlah Paket
1. BPBL Batam
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Riau
Provinsi Sumatera Selatan
2. BBPBL Lampung
Provinsi Lampung
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Banten
3. BPBAP Situbondo
Provinsi Jawa Timur
4. BPBL Lombok
Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. BPBL Ambon
Provinsi Maluku
T O T A L 1.200
FORMULIR 4
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
DARI TIM TEKNIS KE PPK UPT DJPB
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
..... (UPT DJPB) ......
MEMORANDUM Nomor : ......./......./......./2017
Yth : PPK ...(UPT DJPB)
Dari : Ketua Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Bantuan Operasional
Keramba Jaring Apung Tahun 2018
Hal : Usulan calon penerima bantuan operasional keramba jaring
apung Tahun 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : .......... 2018
Sesuai dengan SK Kepala ...(UPT DJPB).. Nomor ..... tanggal ... tentang
Penetapan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Bantuan Operasional Keramba
Jaring Apung Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan usulan calon
penerima bantuan berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi yang
dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan untuk dapat diproses lebih
lanjut.
...........(Nama)........................
LAMPIRAN PENYAMPAIAN USULAN CALON PENERIMA BANTUAN DARI TIM TEKNIS KE PPK UPT DJPB
Daftar Usulan Calon Penerima Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
No Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota
Rencana
Paket Bantuan
Rencana Komoditas
...........(Nama)........................
FORMULIR 5
PENYAMPAIAN USULAN CALON PENERIMA BANTUAN DARI UPT KE DJPB
...................., ..................... 2018
Nomor : ....................
Perihal : Penyampaian Usulan Calon Penerima Bantuan
Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Cq. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan
di Tempat
Bersama ini kami sampaikan usulan calon penerima bantuan
operasional keramba jaring apung Tahun 2018 (terlampir) sesuai dengan
Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018 Nomor .................,
Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung tersebut.
..............., ....................2018 Kepala……(UPT DJPB)...........
...........(Nama)........................ NIP. .......................................
KOP UPT
LAMPIRAN PENYAMPAIAN USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
DARI UPT KE DJPB
Usulan Calon Penerima Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
No. Kabupaten/Kota No. Penerima Bantuan
Hasil Verifikasi
Kelengkapan Dokumen
(Lengkap/Tidak
Lengkap)
Keterangan
...................., .................2018 Kepala......(UPT DJPB)...........
...........(Nama)........................
NIP. ....................................... (Note : dilampirkan formulir 1, 2 dan 3 serta proposal semua calon penerima bantuan)
CONTOH JADWAL KERJA KEGIATAN DARI UPT DJPB
No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Survey lokasi revitalisasi
Pemantapan kerjasama dengan mitra
2 Persiapan benih
Proses pengadaan
Pemeliharaan larva
Pendederan
3 Pengiriman benih
Kabupaten/Kota A tahap 1
Kabupaten/Kota A tahap 2
Kabupaten/Kota B tahap 1
Kabupaten/Kota B tahap 2
4 Monitoring dan pendampingan teknis
5 Panen
6 Pelaporan
FORMULIR 6
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG
Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................
KABUPATEN/KOTA ............... PROV................. TAHUN 2018
Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini …… tanggal ….. bulan ….. Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tim
Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan SK KPA ….(UPT DJPB)… tentang
Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Bantuan Operasional
Keramba Jaring Apung Tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan
terhadap hasil pengadaan barang pada kegiatan Bantuan Operasional Keramba
Jaring Apung Tahun 2018 dengan hasil sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dan ditandatangani
pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.
Penyedia Barang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang
(Nama Perusahaan Penyedia
Barang)
1. Ketua (…………….)
….(Nama)…..
….(Jabatan)….. 2. Sekretaris (…………….)
3. Anggota (…………….)
4. Anggota (…………….)
KOP UPT DJPB
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG
Lampiran BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : ………………………
Tanggal :………………………
No. Penerima Bantuan Volume Realisasi Keterangan
1 Penerima Bantuan A
Komoditas ………
a. Pakan ikan ….. Kg ….. Kg
b. Obat ikan ….. pkt ….. pkt
c. Peralatan Kerja ….. pkt ….. pkt
d. Jaring … Buah
… Buah
2 Penerima Bantuan B
Komoditas ………
a. Pakan ikan ….. Kg ….. Kg
b. Obat ikan ….. unit
….. unit
c. Peralatan Kerja ….. pkt ….. pkt
d. Jaring … Buah
… Buah
Dst.
Penyedia Barang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang
(Nama Perusahaan Penyedia
Barang)
1. Ketua (…………….)
….(Nama)…..
….(Jabatan)….. 2. Sekretaris (…………….)
3. Anggota (…………….)
4. Anggota (…………….)
FORMULIR 7
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI PENYEDIA BARANG
KE PPK SATKER UPT DJPB
Berita Acara Serah Terima Barang
Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................
KAB/KOTA ............... PROV. ................ TAHUN 2018
Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini …… tanggal …….. bulan ………….. tahun dua ribu delapan belas bertempat di …………..telah diadakan Berita Acara Serah Terima Barang : 1. Nama : ………….
Jabatan : Direktur (Penyedia Barang) Alamat : …(alamat penyedia barang)………….. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ….(Nama PPK UPT DJPB)…. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen Satker
…(UPT DJPB)… Alamat : …..(alamat UPT DJPB)………. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan Surat Penjanjian Kerja (Kontrak) Nomor…………….. Tanggal ……………tentang Pekerjaan ……………………………, Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan …………………… pada Satuan Kerja ....(UPT DJPB)....., dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak dan
menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik
penyerahan Hasil Pekerjaan hasil pengadaan TA 2018 pada Satuan Kerja ... (UPT
DJPB).....
2. Guna tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka
selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pekerjaan dari PIHAK KESATU
kepada KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan PIHAK KESATU
….(nama PPK UPT DJPB)….. NIP. ……………………………
……………………
Direktur ..(Penyedia Barang)….
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP di Jakarta;
2. Arsip.
KOP PENYEDIA BARANG
Yang Menerima, PIHAK KEDUA
…(Nama PPK UPT DJPB) NIP. ………………………..
Dibuat di : ……………… Pada tanggal : ………………….2017
Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU
……..(Nama)……. Direktur …(Penyedia Barang)…
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
Satker : ………………………….. Kab/Kota : ………………………….. Nomor : ………………………….
NO NAMA
PEKERJA
AN
DASAR PEROLEHAN
TAHUN PEROLE
HAN
SUMBER
DANA/ PEROLEHAN
(KKP/PROYEK/ DIPA/
DEKON/TP
JUMLAH BARANG DAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(Rp.)
KONDISI
Penerima
Bantuan Item Bantuan
KONTRAK / SPK / SPB
/
Sesuai Tidak Sesuai
Volume Bantuan
B A S T
TANGGA
L NOMOR :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
FORMULIR 8
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI PPK KE KPA SATKER UPT DJPB
Berita Acara Serah Terima Barang
Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................
KAB/KOTA ............... PROV. ................ TAHUN 2018
Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini ………. tanggal …………… bulan …………..tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ...(Nama PPK UPT DJPB).......
NIP : ……………………………………... Jabatan : .................................... selaku Pejabat Pembuat Komitmen
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU Nama : ...(Nama KPA UPT DJPB)....... NIP : ......................................... Jabatan : Kepala ..(UPT DJPB)... selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penerima Barang) Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) …………………….., Satuan Kerja …..(UPT DJPB)………. Tahun Anggaran 2017 Nomor : ……………………tanggal ……………….. Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang hasil pengadaan TA 2018 pada Satuan Kerja ….(UPT DJPB)……., dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pekerjaan ............................ 100% sesuai dengan
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik barang hasil
pengadaan TA 2017 pada Satuan Kerja ....(UPT DJPB)...., seperti tercantum pada Format
Berita Acara Serah Terima ini.
2. Guna pemanfaatan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka
selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB).
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan PIHAK KESATU
....(Nama KPA UPT DJPB).... NIP. ................................
....(Nama PPK UPT DJPB).... NIP. ………………………………
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP di Jakarta; 2. Arsip
KOP UPT DJPB
Yang Menerima, PIHAK KEDUA
…(Nama KPA UPT DJPB) NIP. ………………………..
Dibuat di : ……………… Pada tanggal : ………………….2017
Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU
…(Nama PPK UPT DJPB)…
NIP. ………………………
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018 Satker : …………………………..
Kab/Kota : ………………………….. Nomor : ………………………….
NO
NAMA
PEKERJAA
N
DASAR PEROLEHAN
TAHUN
PEROLEH
AN
SUMBER
DANA/
PEROLEHAN
(KKP/PROYE
K/ DIPA/
DEKON/TP
JUMLAH
BARANG DAN
SATUAN
HARGA
SATUAN (Rp.)
KONDISI
Penerima Bantuan Item Bantuan
KONTRAK / SPK / SPB /
Sesuai Tidak Sesuai Volume Bantuan
B A S T
TANGGA
L NOMOR :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
FORMULIR 9
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI KPA KE KPB SATKER UPT DJPB
Berita Acara Serah Terima Barang
Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................ KAB/KOTA ............... PROV. ................
TAHUN 2018 Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini ………. tanggal …………… bulan …………..tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ...(Nama KPA UPT DJPB)....... NIP : ......................................... Jabatan : Kepala ...(UPT DJPB).... selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU Nama : ...(Nama KPB UPT DJPB)....... NIP : ......................................... Jabatan : .......................selaku Kuasa Pengguna Barang pada …(UPT DJPB)…
selanjutnya untuk bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) …………………….., Satuan Kerja …..(UPT DJPB)………. Tahun Anggaran 2017 Nomor : ……………………tanggal ……………….. Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang hasil pengadaan TA 2018 pada Satuan Kerja ….(UPT DJPB)……., dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pekerjaan ............................ 100% sesuai dengan
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik barang hasil pengadaan
TA 2018 pada Satuan Kerja ....(UPT DJPB)...., seperti tercantum pada Format Berita Acara
Serah Terima ini.
2. Guna pemanfaatan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka
selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada Penerima Bantuan
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan PIHAK KESATU
....(Nama KPB UPT DJPB).... NIP. ................................
....(Nama KPA UPT DJPB).... NIP. ………………………………
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP di Jakarta; 2. Arsip
KOP UPT DJPB
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
Satker : ………………………….. Kab/Kota : …………………………..
Nomor : ………………………….
NO
NAMA
PEKERJAA
N
DASAR PEROLEHAN
TAHUN
PEROLEH
AN
SUMBER
DANA/
PEROLEHAN
(KKP/PROYE
K/ DIPA/
DEKON/TP
JUMLAH
BARANG DAN
SATUAN
HARGA
SATUAN (Rp.)
KONDISI
Penerima Bantuan Item Bantuan
KONTRAK / SPK / SPB /
Sesuai Tidak Sesuai Volume Bantuan
B A S T
TANGGA
L NOMOR :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
Yang Menerima, PIHAK KEDUA
…(Nama KPB UPT DJPB) NIP. ………………………..
Dibuat di : ……………… Pada tanggal : ………………….2017
Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU
…(Nama KPA UPT DJPB)… NIP. ………………………
FORMULIR 10
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI KPB SATKER
UPT DJPB KE PENERIMA BANTUAN
Berita Acara Serah Terima Barang
Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ........................................
KAB/KOTA ............... PROV. ................ TAHUN 2018
Nomor : .........……….…………………………….
Pada hari ini ………. tanggal …………… bulan …………..tahun dua ribu tujuh belasbertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ...(Nama KPB UPT DJPB)....... NIP : ......................................... Jabatan : ........................................ selaku Kuasa Pengguna Barang pada ...(UPT
DJPB)... selanjutnya untuk bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATUatau yang menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah
Nama : ...(Nama Ketua Penerima Barang)....... Jabatan : Ketua ..(Penerima Bantuan)............... Alamat : .......................
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang menerima paket bantuan pemerintah.
Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) …………………….., Satuan Kerja …..(UPT DJPB)………. Tahun Anggaran 2018 Nomor : ……………………tanggal ……………….. Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang hasil pengadaan TA 2018 pada Satuan Kerja ….(UPT DJPB)……., dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dengan baik barang hasil pengadaan TA 2018 pada Satuan Kerja ....(UPT DJPB)....,
seperti tercantum pada Format Berita Acara Serah Terima ini.
2. Guna pemanfaatan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka
terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka pemanfaatan
dan pemeliharaan selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan PIHAK KESATU
....(Nama Ketua Penerima Bantuan)....
Ketua .... (Penerima Bantuan)....
....(Nama KPB UPT DJPB).... NIP. ………………………………
Mengetahui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota ...............
........................................
NIP. ………………………………
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP di Jakarta; 2. Arsip
KOP UPT DJPB
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Operasional Keramba Jaring Apung Tahun 2018
Satker : ………………………….. Kab/Kota : ………………………….. Nomor : ………………………….
NO
NAMA
PEKERJAA
N
DASAR PEROLEHAN
TAHUN
PEROLEH
AN
SUMBER
DANA/
PEROLEHAN
(KKP/PROYE
K/ DIPA/
DEKON/TP
JUMLAH
BARANG DAN
SATUAN
HARGA
SATUAN (Rp.)
KONDISI
Penerima Bantuan Item Bantuan
KONTRAK / SPK / SPB /
Sesuai Tidak Sesuai Volume Bantuan
B A S T
TANGGA
L NOMOR :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
Yang Menerima, PIHAK KEDUA
…(Nama KPB UPT DJPB)
NIP. ………………………..
Dibuat di : ……………… Pada tanggal : ………………….2017
Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU
…(Nama KPB UPT DJPB)….
NIP. ………………………
Mengetahui, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab/Kota ...............
........................................ NIP. ………………………………
FORMULIR 11
OUTLINE PELAPORAN BERKALA TIM TEKNIS
I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Sasaran
c. RencanaKerja/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN
a. Indikator keberhasilan dan target
b. Kondisi dan Perkembangan pencapaian target
c. Permasalahan
III. RENCANA TINDAK LANJUT
a. Alternatif solusi/Pemecahan masalah
b. Tindak lanjut pelaksanaan pencapaian target
IV. PENUTUP
Lampiran-Lampiran
1. Lampiran Form Kemajuan Pekerjaan
2. Lampiran Form Monitoring Kualitas Air
3. Lampiran Form Peforma Ikan dan
4. Lampiran Form Mortalitas Ikan
LAMPIRAN FORM KEMAJUAN
LAPORAN KEMAJUAN
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KERAMBA JARING APUNG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ……......…………..
KABUPATEN/KOTA .......................... TAHUN 2018
1) Penerima Bantuan :
2) Nama Ketua/HP :
3)
Nama Perwakilan Penerima
Bantuan
:
4) Alamat Penerima Bantuan :
5) Alamat Usaha :
6) Jumlah Paket Bantuan : ….. Paket
7) Komoditas :
8) Jumlah Tebar Benih :
No. Uraian
Kegiatan Penanggung
Jawab
Progres/ Kemajuan Kegiatan Permasalahan
dan Kendala
Tindakan/ Rencana Tindak Lanjut
Ket. Rencana Fisik (% )
I Persiapan
1.
2.
II Pelaksana
1.
2.
III Panen
1.
2.
……….., tanggal/ bulan/tahun Penanggung Jawab/ Ketua Tim (……………………………………..)
LAMPIRAN FORM MONITORING KUALITAS AIR,
PERFORMA IKAN, MORTALITAS IKAN, MASALAH DAN REKOMENDASI
Form Performa Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode Kolam Juml. Ikan
(ekor) Berat
(g) Panjang
(cm)
Keterangan
Tgl. Sebelumnya
Tgl. Berikutnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst..
Form Mortalitas Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode
Kolam ∑ Tebar
awal (ekor)
Ikan Mati ∑ Ikan hidup
(ekor) Ukuran (g) Jumlah
(ekor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst....
Form Pakan(Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode
Lubang Jenis Pakan
(Buatan/Rucah) Volume Pakan (kg)
(1) (2) (3) (6)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst....
Form Masalah dan Usulan/Rekomendasi (Lap. Kemajuan)
1 Masalah :
2 Usulan/Rekomendasi :
FORMULIR 12
FORM PELAPORAN BERKALA PENERIMA BANTUAN
Form Performa Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode
Lubang
Juml.
Ikan (ekor)
Berat (g)
Panjang (cm)
Keterangan
Tgl. Sebelumnya
Tgl. Berikutnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst..
Form Mortalitas Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode
Lubang
∑ Tebar
awal (ekor)
Ikan Mati ∑ Ikan hidup
(ekor) Ukuran (g) Jumlah
(ekor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst....
Form Pakan(Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode
Lubang
Jenis Pakan
(Buatan/Rucah)
Volume Pakan
(kg)
(1) (2) (3) (6)
hari..../tgl....
hari..../tgl....
dst....
Form Masalah dan Usulan/Rekomendasi (Lap. Kemajuan)
1 Masalah :
2 Usulan/Rekomendasi :
.......................,
tanggal/bulan/tahun
Ketua Kelompok
ttd
(..........................................)
top related