KEBIJAKAN PPNI
Post on 10-Apr-2016
114 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
MEMBANGUN SISTEM DAN MUTU KEPERAWATAN – KEWENANGAN KLINIS
MELALUI UU NO 38 KEPERAWATAN TAHUN 2014
Edy WuryantoKETUA PPNI JAWA TENGAH 2010-2015
SISTEM REGULASI
SISTEM PELAYANANSISTEM
PENDIDIKAN
UU Kes (2009)UU RS (2009)UU BPJS (2011)UU PT (2012)Permenkes 17 (2013)Permenkes 46 (2013)UU Nakes (2014)UU Keperawatan (2014
Kualitas : KARS, JCIAASEAN Economic CommunityJKNPerkesmasHome visiteHome carePraktek mandiri
Akreditasi - LAMKESPendidikan Ners - SpesialisSistem Sertifikasi dan Registrasi Sistem
Kredensial
DASAR PROFESI & BERBAGAI ISSUE STRATEGIS
PARADIGMA KUALITAS
Organisasi
profesi
Patient
safety
Quality of
practice
Evidance
based
① Lingkup praktek profesional, standar praktek, kode etik, sertifikasi spesialisasi② Undang undang, peraturan dan regulasi praktek
④ Prosedur dan kebijakan institusi
⑤ Self determination
HIPKABI
UU SISDIKNAS
(2003)
UU KESEHATAN (2009)
UU DIKTI (2012) UU RS (2009)
UU NAKES (2014)UU BPJS (2011)
UU KEDOKTERAN
(2004)
UU KEPERAWATAN
(2014)
TANTANGAN REGULASI (1)
TANTANGAN SISTEM PENDIDIKAN (2)
TANTANGAN MUTU KESEHATAN (3)
Reduce Child
Mortality
Improve Maternal
health
Combat HIV/AIDS, Malaria,
and other diseases
TANTANGAN PROFESIONALISME (3)
Profesional Masyarakat
• Tanggung jawab moral (moral responsibility)
• Standar kompetensi tinggi (high standard competence)
PrivilegeSelf credentialing
Profesional Masyarakat
Standar praktek
Praktek sesuai ilmu keperawatan Tanggung jawab
moral, etik, disiplin
Regulasi & Sistem kredensialKode etik profesi
MORAL• Standar benar dan salah yang
membantu seseorang memutuskan perilakunya benar atau salah.
• Studi : perilaku, karakter dan motivasi yang baik (juga menurut kelompok)
• Dalam keperawatan : pribadi yang disukai dan standar profesi keperawatan.
ETIKA• Keputusan (judgment) tentang tindakan
dan perilaku yang mempertimbangkan kebenaran, dan berdasar pada moral
• Pemikiran filosofi : perilaku benar (right) dan salah (wrong).
• Etik tidak sama dengan agama (religion) atau hukum (law). Tetapi menjadi dasar keputusan etik
• Perawat : duty to practice ethically and morally
ETIKA• Mengatur diriAUTONOMY
• Terbaik, bermanfaat bagi klienBENEFICENCE
• Tidak membahayakanNONMALEFICENCE
• Menghormati privasiCONFIDENTIALITY
• JujurFIDELITY
• AdilJUSTICE
TANTANGAN SISTEM KREDENSIAL DAN PRIVILAGE (4)
Proses verifikasi pendidikan, lisensi,
sertifikasi untuk praktek
Pemberian kewenangan
melakukan fungsi-fungsi klinik khusus
saat merawat pasien
SISTEM KREDENSI
AL
SISTEM PRIVILAGE
Sertification
RegistrationLicensure
Privileging (kewenangan
klinis)
TANTANGAN GLOBALISASI DAN AEC 2015 (5)
• RS Asing : berdiri dengan investasi hingga 67%
• Perusahaan obat asing, investasinya hingga 85%.
• Masuknya :• Perawat & Bidan
(Cebu, 2006)• Dokter (Chan-
am, 2009)• Dokter gigi
(Chan-am, 2009)
LIBERALISASI KESEHATAN AEC 2015
PELUANG PRAKTEK MANDIRI (6)
Klinik keperawatan
Home visit Home care
Improvedhealthoutcomes
Collaborativepractice
Interprofessionaleducation
Strengthenedhealth system
Fragmentedhealth system
Localhealthneeds
Collaborativepractice-ready
healthworkforce
Optimalhealthservices
Present &futurehealthworkforce
Health & education systems
TANTANGAN KOLABORASI (7)
Keperawatan Kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
Perawat Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Pelayanan Keperawatan Bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
Praktik Keperawatan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
• Kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
Keperawatan
• Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Perawat
• Bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
Pelayanan Keperawatan
• Pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
Praktik Keperawatan
MENGAPA UU KEPERAWATAN ?
meningkatkan mutu Perawat
meningkatkan mutu Pelayanan
Keperawatan
memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Perawat dan Klien
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
SISTEM PENDIDIKAN – UU KEPERAWATAN
•VokasiPerawat Vokasi
•Ners•Spesialis
Perawat Profesi
Jenis Perawat
•Pendidikan Diploma•Minimal DIII
Pendidikan
Vokasi
•Pendidikan Sarjana•Pendidikan Magister•Pendidikan Doktoral
Pendidikan
Akademik
•Pendidikan Profesi•Pendidikan Spesialis
Pendidikan
Profesi
Pendidikan Tinggi
Ps. 4,5,6,7,8
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
Memiliki ijin
Universitas
Institute
Sekolah Tinggi
Politeknik
Akademi
Fasilitas Yankes
Wahana pendidikan,
kerja sama OP
RS, Yankes Tingkat I, Jejaring
& Komunitas
Peraturan Menteri
Standar Nasional Pendidikan
Keperawatan
Mengacu SNPT
Penyusun : Kemdikbud, Kemkes,
OP, Asosiasi pendidikan
Menerima mahasiswa :
kuota nasional
Dosen & Tenaga Kependidikan
Dosen : PT
Wahana Pendidikan
Dosen Wahana pendidikan :Tridarma + Pelayanan.
Memiliki kesetaraan, Pengakuan dan
angka kredit
Sertifikas
i
Registrasi
Lisensi
SISTEM KREDENSIAL
Uji Kompetensi
• Wajib bagi lulusan vokasi & profesi• Penyelenggara PT, kerja sama dg
OP, Lembaga Pelatihan/Sertifikasi terakreditasi
• Untuk mencapai standar kompetensi – lulusan & kerja
• Standar kompetensi – disusun OP & Konsil.
• Mhs Vokasi – Serkom• Mhs Profesi - Serprof
Registrasi
• Perawat praktik – STR• Diberikan oleh Konsil• Syarat : Ijazah,
Serkom/Serprof, sehat fisik & Mental, Naskah sumpah, mematuhi etika profesi.
Registrasi Ulang
• Registrasi ulang : 5 tahun• Syarat : STR lama, memiliki
Serkom/Serprof, sehat fisik & mental, mematuhi etika profesi, mengabdikan diri, kegiatan pendidikan, pelatihan/kegiatan ilmiah yang ditetapkan konsil
Lisensi
• Wajib SIPP• Pemda Kab/Kota.• Rekomendasi : pejabat yang berwenang Pemda/Kab kota
tempat praktek.• Lampiran : STR, Rekomendasi OP, Surat Pernyatan memiliki
tempat praktek atau dari Pimpinan Yankes.• SIPP belaku apabila : STR berlaku, berparaktek di tempat
SIPP• SIPP – satu tempat.• SIPP – paling banyak 2 tempat.• Praktek mandiri – papan praktek• SIPP tidak belaku : dicabut, habis masa berlaku, atas
permintaan peraat, meninggal dunia
PERAWAT WNA
Evaluasi Kompetensi
Penilaian kelengkapan administratif
Penilaian kemampuan melakukan
praktek
Penilaian administratif
Penilaian keabsahan ijazah
- mendikbud
Surat keterangan sehat fisik dan
mental
Pernyataan Mematuhi etika
profesi
Penilaian kemampuan melakukan
praktek
Program evaluasi
Kompetensi
Sertifikat kompetensi
Memenuhi persyaratan lain
– sesuai UU
STR Sementara dan SIPP
STR Sementara berlaku 1 thn,
diperpanjang hanya 1 tahun berikutnya
Didasarkan atas pengguna perawat
asing dan untuk meningkatkan kapasitas
perawat Indonesia
SIPP belaku 1 tahun dan diperpanjang
hanya 1 tahun berikutnya
PERAWAT INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI
Evaluasi Kompetensi
Penilaian kelengkapan administratif
Penilaian kemampuan melakukan
praktek
Penilaian administratif
Penilaian keabsahan ijazah
- mendikbud
Surat keterangan sehat fisik dan
mental
Pernyataan Mematuhi etika
profesi
Penilaian kemampuan melakukan
praktek
Uji kompetensi, sesuai
peraturan
Sertifikat kompetensi
STR dan SIPP
STR diberikan oleh Konsil
Praktek – memiliki SIPP
PRAKTEK PERAWAT
Tempat
Sarana pelayanan kesehatan
Tempat lain sesuai klien
sasaran
Praktek
Sarana pelayanan kesehatan
Praktek mandiri
Didasarkan pada
Kode etik
Standar profesi
Standar pelayanan
SOP
Prinsip
Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau
keperawatan
Kebutuhan pelayanan -
permen
TUGAS PERAWAT
• Pemberi Asuhan Keperawatan;• Penyuluh dan konselor bagi Klien;• Pengelola Pelayanan Keperawatan; • Peneliti Keperawatan;• Pelaksana tugas berdasarkan
pelimpahan wewenang; dan/atau• Pelaksana tugas dalam keadaan
keterbatasan tertentu.Dilaksanakan : • secara bersama ataupun sendiri-sendiri. • bertanggung jawab dan akuntabel.
Upaya Kesehatan Perorangan :• melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;• menetapkan diagnosis Keperawatan;• merencanakan tindakan Keperawatan;• melaksanakan tindakan Keperawatan;• mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;• melakukan rujukan;• memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan
kompetensi;• memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dG dokter;• melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan• melakukan penatalaksanaan pemberian obat sesuai dengan resep
tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
WEWENANG PERAWAT
Upaya Kesehatan Masyarakat (1)• melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat
di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;• menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan
masyarakat;• membantu penemuan kasus penyakit;• merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;• melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;• melakukan rujukan kasus;• mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;
WEWENANG PERAWAT
Upaya Kesehatan Masyarakat (2)• melakukan pemberdayaan masyarakat;• melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan
masyarakat;• menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat;• melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;• mengelola kasus; dan• melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer
dan alternatif.
WEWENANG PERAWAT
Penyuluh Dan Konselor• melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di
tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
• melakukan pemberdayaan masyarakat;• melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan
masyarakat;• menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat; dan• melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
WEWENANG PERAWAT
Pengelola Pelayanan Keperawatan• melakukan pengkajian dan menetapkan
permasalahan;• merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
Pelayanan Keperawatan; dan• mengelola kasus.
WEWENANG PERAWAT
Peneliti Keperawatan• melakukan penelitian sesuai dengan standar dan
etika;• menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atas izin pimpinan; dan• menggunakan pasien sebagai subjek penelitian
sesuai dengan etika profesi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
WEWENANG PERAWAT
PELAKSANAAN TUGAS BERDASAR PELIMPAHAN WEWENANG
Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan SECARA TERTULIS oleh tenaga medis kpd Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis & evaluasi pelaksanaannya.
DELEGATIF•Disertai pelimpahan tanggung jawab.•hanya diberikan pd Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.•Menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah.
MANDAT•Tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.•Tanggung jawab : pemberi pelimpahan wewenang.•pemberian terapi parenteral dan penjahitan luka.
PELIMPAHAN WEWENANG
PELAKSANAAN TUGAS DALAM KEADAAN KETERBATASAN TERTENTU
• Penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat.
Ditetapkan
• Dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
• Perawat berwenang:– melakukan pengobatan untuk penyakit umum
dalam hal tidak terdapat tenaga medis;;– merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada
sistem rujukan; dan– melakukan pelayanan kefarmasian
secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.
PELAKSANAAN TUGAS DALAM KEADAAN KETERBATASAN TERTENTU
KEADAAN DARURATKeadaan darurat untuk pertolongan pertama
• Menyelamatkan nyawa & mencegah kecacatan lebih lanjut.
• Keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan.
• Ditetapkan Perawat sesuai hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
• Diatur Permen
Melakukan tindakan medis dan pemberian obat
• Sesuai kompetensinya
HAK PERAWAT• Memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
• memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.
• menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan
• menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
• memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.
• melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
• memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;;
• mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
KEWAJIBAN PERAWAT
• memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
• melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat;
• melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KEWAJIBAN PERAWAT
• mendapatkan informasi secara, benar, jelas,dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan
dilakukan;• Meminta pendapat Perawat lain dan/atautenaga
kesehatan lainnya;• mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan
kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• memberipersetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya
• memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.
HAK KLIEN
• kepentingan kesehatan Klien;• pemenuhan permintaan aparatur
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
• persetujuan Klien sendiri;• kepentingan pendidikan dan
penelitian;• ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
PENGUNGKAPAN RAHASIA KLIEN
• memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
• mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
• mematuhi ketentuan yangberlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
• memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
KEWAJIBAN KLIEN
ORGANISASI PROFESISatu wadah yang
menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.
Tujuan :Meningkatkan dan/atau
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika
profesi PerawaMempersatukan dan memberdayakan
Perawat dalam rangka kesehatan.
Fungsi : Pemersatu, pembina,
pengembang, dan pengawas Keperawatan di
Indonesia.
ibukota negara dapat membentuk perwakilan di
daerah.
KOLEGIUM KEPERAWATAN
Badan otonom di dalam Organisasi Profesi Perawat.
Bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat.
FUNGSI : mengembangkan cabang disiplin ilmu
Keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi
Perawat profesi
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)
KONSIL KEDOKTER
AN INDONESIA
KONSIL KEPERAWA
TAN INDONESIA
KONSIL KEBIDANA
N INDONESIA
KONSIL FISIOTERA
PI INDONESA
Memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat.
TUGAS :Melakukan RegistrasiMelakukan pembinaan dalam menjalankan praktikMenyusun Standar Nasional PendidikanMenyusun standar praktik dan standar kompetensiMenegakkan disiplin praktik
UU Nakes : Ps.34-43
WEWENANG :Menyetujui/menolak permohonan Registrasi Menerbitkan/mencabut STR;Menyelidiki dan menangani masalah pelanggaran disiplin profesiMenetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesiMemberikan pertimbangan pendirian/penutupan institusi pendidikan
KONSIL KEPERAWATAN
Untuk meningkatkan mutu Praktik Keperawatan dan untuk memberikan pelindungan serta
kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat
Bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia.
FUNGSI : pengaturan, penetapan, dan
pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik
Keperawatan.
• melakukan Registrasi Perawat;• melakukan pembinaan Perawat
menjalankan Praktik Keperawatan;• menyusun standar pendidikan
Keperawatan;• menyusun standar praktik dan
standar kompetensi Perawat; • menegakkan disiplin Praktik
Keperawatan.
TUGAS KONSIL KEPERAWATAN
• menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing;
• menerbitkan atau mencabut STR;• menyelidiki dan menangani masalah yang
berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat;
• menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat;
• Memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan Keperawatan.
WEWENANG KONSIL KEPERAWATAN
• Keanggotaan :– Pemerintah– OP– Kolegium– Asosiasi institusi pendidikan – Asosiasi fasilitas kesehatan– Tokoh masyarakat
• Jumlah anggota maksimal 9 orang• Susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian dan
keanggotaan diatur dengan perpres
KEANGGOTAAN KONSIL KEPERAWATAN
PENGEMBANGAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Pendidikan
Formal
Pendidikan Berkelanjutan
Pendidikan berkelanjutan
Setelah pendidikan
formal
Pemilik/pengelola
yankes memfasilitasi
Peraturan Menteri
Penyelenggara pendidikan
berkelanjutan
Pemerintah/Pemda
OP
Lembaga terakreditasi
Pendidikan berkelanjutan
Sesuai
Kebutuhan praktek
Standar pelayanan
Standar profesiSOP
Untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan Perawat
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK
PemerintahPemdaKonsil
OP
meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak
sesuai dengan standar;Memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.
• STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir.
• Selama Konsil Keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
• Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan Praktik Keperawatan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih diberikan kewenangan melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
• Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
PERAN PPNI SETELAH UU KEPERAWATAN DISAHKAN
• Penguatan sistem pendidikan keperawatan
• Penguatan sistem kredensial• Peningkatan kualitas praktek• Peningkatan sistem pengembangan
berkelanjutan• Peningkatan sistem karier dan sistem
reward
Misi 5
Misi 4
SETIAP PERAWAT HARUS PRAKTEK Profesional, Mandiri, Aman
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Mendorong peningkatan kualitas SDM keperawatan, pendidikan dan penelitian keperawatan yang menopang kualitas praktek keperawatan.
Menciptakan mutu pelayanan keperawatan dan lingkungan praktek perawat yang berorientasi pada hubungan interdisiplin yang sehat dan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong kejelasan sistem regulasi praktek keperawatan yang melindungi perawat dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan pemerintah dan legislatif, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat baik secara regional, nasional maupun internasional.
Mengembangkan organisasi PPNI yang efektif sesuai tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen organisasi PPNI yang transparan, egaliter, kolegial dan bermartabat.
top related