KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN …bimaskatolik.kemenag.go.id/files/bimaskatolik/file/file/dokumen/... · Misi Kemenag 3. ARAHAN PRESIDEN ... Perhatikan dan fokus pada kegiatan
Post on 05-Feb-2018
219 Views
Preview:
Transcript
KEBIJAKAN PENYUSUNANKEBIJAKAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA DANPROGRAM KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIANANGGARAN KEMENTERIANAGAMA TAHUN 2018AGAMA TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENYUSUNANKEBIJAKAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA DANPROGRAM KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIANANGGARAN KEMENTERIANAGAMA TAHUN 2018AGAMA TAHUN 2018
KEPALA BIRO PERENCANAAN
Tanggal 23 Juli 2017
www.kemenag.go.id@kemenag_riKementerian Agama RI
KERANGKA UMUM VISI, MISI, DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JK
APA PERMASALAHANNYA?
Ancaman terhadapWibawa Negara
Ancaman terhadapWibawa Negara
Kelemahan SendiPerekonomian Bangsa
Kelemahan SendiPerekonomian Bangsa
Intoleransi & KrisisKepribadian BangsaIntoleransi & KrisisKepribadian Bangsa
TRISAKTI Kepribadian dalamkebudayaanBerdikari dalam ekonomiKedaulatan dalampolitikKedaulatan dalampolitik
AMANAT UU D 45, TENTANG TUJUAN BERNEGARA !
NAWACITA / 9 AGENDA PRIORITASNAWACITA / 9 AGENDA PRIORITAS
TAHAPAN PEMBANGUNAN 2015-2019 DI RPJP2005-2025:
“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagaibidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskankeunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusiaberkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.”
TAHAPAN PEMBANGUNAN 2015-2019 DI RPJP2005-2025:
“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagaibidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskankeunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusiaberkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.”
Visi :“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat
Mandiri dan berkepribadian berlandaskangotong royong”
Misi : M1-M7
2
VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dansejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
VisiKemenag
VisiKemenag
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”
VISI RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2/2015)VISI RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2/2015)
RENSTRA KEMNTERIAN AGAMA 2015-2019 (PMA No. 39/2015)RENSTRA KEMNTERIAN AGAMA 2015-2019 (PMA No. 39/2015)
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dansejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomikeagamaan.5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas
dan akuntabel.6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikanagama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
MisiKemenag
MisiKemenag
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP
1. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanyadiserahkan kepada Biro Perencanaan.
2. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.
3. Kebijakan anggaran belanja dilakukan tidak berdasarkan money followfunction, tetapi money follow program prioritas, sehingga Tidak perlusemua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
4. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak adamanfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas,misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
4
1. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanyadiserahkan kepada Biro Perencanaan.
2. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.
3. Kebijakan anggaran belanja dilakukan tidak berdasarkan money followfunction, tetapi money follow program prioritas, sehingga Tidak perlusemua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
4. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak adamanfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas,misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
PERUBAHAN PENDEKATAN:MONEY FOLLOW FUNCTION MENJADI MONEY FOLLOW PROGRAM
1. Fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbuktimanfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya.
2. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat denganpengujian pada setiap program/kegiatan:1) Apakah proyek ini perlu?2) Apakah proyek ini perlu sekarang?3) Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan
sebesar-besarnya dalam proyek ini?4) Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
5
1. Fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbuktimanfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya.
2. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat denganpengujian pada setiap program/kegiatan:1) Apakah proyek ini perlu?2) Apakah proyek ini perlu sekarang?3) Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan
sebesar-besarnya dalam proyek ini?4) Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2018
1. Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi Presidendan tugas fungsi Kementerian Agama melalui optimalisasi pemanfaatan anggaranterutama yang memiliki nilai tambah yang besar dan dampak langsung padamasyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, bantuan penyediaan sarana ibadah,pelayanan keagamaan serta pemeliharaan kerukunan umat beragama;
2. Laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran antara lain dengan efisiensi padabelanja perjalanan dinas, pembiayaan kegiatan sosialisasi, orientasi, workshop,konsinyering, rapat-rapat di luar kantor dan rapat kerja di luar wilayah kerja tanpamengurangi target kinerja, termasuk didalamnya efisiensi belanja perjalanan dinasluar negeri seperti kegiatan studi banding dan undangan yang tidak berdampaklangsung bagi peningkatan kinerja Kemenag;
3. Jangan memunculkan lagi jenis kegiatan dan anggaran yang tidak jelas, tidakkonkrit, atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd;
4. Membatasi pembentukan tim-tim kegiatan yang outputnya tidak jelas dan hanyamenghamburkan anggaran, karena sudah ada tunjangan kinerja;
5. Tingkatkan koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun eksternal dalamrangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6
1. Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi Presidendan tugas fungsi Kementerian Agama melalui optimalisasi pemanfaatan anggaranterutama yang memiliki nilai tambah yang besar dan dampak langsung padamasyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, bantuan penyediaan sarana ibadah,pelayanan keagamaan serta pemeliharaan kerukunan umat beragama;
2. Laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran antara lain dengan efisiensi padabelanja perjalanan dinas, pembiayaan kegiatan sosialisasi, orientasi, workshop,konsinyering, rapat-rapat di luar kantor dan rapat kerja di luar wilayah kerja tanpamengurangi target kinerja, termasuk didalamnya efisiensi belanja perjalanan dinasluar negeri seperti kegiatan studi banding dan undangan yang tidak berdampaklangsung bagi peningkatan kinerja Kemenag;
3. Jangan memunculkan lagi jenis kegiatan dan anggaran yang tidak jelas, tidakkonkrit, atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd;
4. Membatasi pembentukan tim-tim kegiatan yang outputnya tidak jelas dan hanyamenghamburkan anggaran, karena sudah ada tunjangan kinerja;
5. Tingkatkan koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun eksternal dalamrangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
DARI 10 PRIORITAS NASIONAL, KEMENTERIAN AGAMADITETAPKAN UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM 4 PRIORITAS, YAITU;
PENDIDIKAN (PN1), KESEHATAN (PN2),PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PN7),POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DANKEAMANAN (PN10)
10 PRIORITAS NASIONAL | KEMENTERIAN AGAMA
PENYELENGGARAAN RUMAH
IBADAH YANGBERSIH DANSEHAT YANG
DILAKSANAKANMELALUI
PEMBERIANBANTUAN BAGIRUMAH RUMAH
IBADAH
PENYELENGGARAAN BIMBINGANPRA NIKAH ATAUBIASA DISEBUTKURSUS CALON
PENGANTIN
BANTUAN BAGIMASYARAKAT
TIDAK MAMPUMELALUI
PEMBERIANMANFAAT KIPPADA TINGKAT
DIKDASMEN DANBIDIK MISI PADA
PENDIDIKANTINGGI
MENINGKATKANPEMBINAAN
KERUKUNAN UMATBERAGAMA MELALUI
PENINGKATAN DIALOGLINTAS AGAMA
TINGKAT KAB/KOTA,BANTUAN
OPERASIONALSEKRETARIAT BERSAMA
FORUM FKUB, DANPENGEMBANGAN DESA
SADAR KERUKUNAN
PRIORITASKESEHATAN
PRIORITASPENANGGULANGA
NKEMISKINAN
PRIORITASPOLITIK, HUKUM,
PERTAHANANDAN KEAMANAN
PENYELENGGARAAN RUMAH
IBADAH YANGBERSIH DANSEHAT YANG
DILAKSANAKANMELALUI
PEMBERIANBANTUAN BAGIRUMAH RUMAH
IBADAH
PENYELENGGARAAN BIMBINGANPRA NIKAH ATAUBIASA DISEBUTKURSUS CALON
PENGANTIN
BANTUAN BAGIMASYARAKAT
TIDAK MAMPUMELALUI
PEMBERIANMANFAAT KIPPADA TINGKAT
DIKDASMEN DANBIDIK MISI PADA
PENDIDIKANTINGGI
1
MENINGKATKANPEMBINAAN
KERUKUNAN UMATBERAGAMA MELALUI
PENINGKATAN DIALOGLINTAS AGAMA
TINGKAT KAB/KOTA,BANTUAN
OPERASIONALSEKRETARIAT BERSAMA
FORUM FKUB, DANPENGEMBANGAN DESA
SADAR KERUKUNAN
1. BOP RA/BA, BOS MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPSUlya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah MenengahKeagamaan Kristen dan Katolik.
2. Akreditasi madrasah.3. Peningkatan sarana dan prasarana MI/MTs/MA.4. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama.5. Penyediaan sarana media dan sumber belajar pendidikan agama.6. Peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren/sekolah
keagamaan.7. Beasiswa S2/S3 bagi dosen PTA.8. Akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan9. Akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.10. Peningkatan sarana dan prasarana Ma’had Aly.11. Beasiswa Santri Berprestasi.12. Peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan.13. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN).14. Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik, serta beasiswa
mahasiswa miskin pada PTA.
KEG. PRIORITAS KEMENAG TA2018
BIDANG PENDIDIKAN
1. BOP RA/BA, BOS MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPSUlya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah MenengahKeagamaan Kristen dan Katolik.
2. Akreditasi madrasah.3. Peningkatan sarana dan prasarana MI/MTs/MA.4. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama.5. Penyediaan sarana media dan sumber belajar pendidikan agama.6. Peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren/sekolah
keagamaan.7. Beasiswa S2/S3 bagi dosen PTA.8. Akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan9. Akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.10. Peningkatan sarana dan prasarana Ma’had Aly.11. Beasiswa Santri Berprestasi.12. Peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan.13. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN).14. Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik, serta beasiswa
mahasiswa miskin pada PTA.
Almira, siswi MAN 4 Jakarta
NO.
SUMBER
DANA
APBN (Rp000) PERUBAHAN+/(-) (%)
APBN2017
INDIKATIF2018
Rp000 %
1. RM 56.216.523.346
58.618.107.027
2.401.583.681
4,27%
2. PNBP 1.030.092.293
1.136.191.520
106.098.597
10,30%
SUMBER DANA PAGU INDIKATIFKEMENTERIAN AGAMA
2. PNBP 1.030.092.293
1.136.191.520
106.098.597
10,30%
3. BLU 979.599.009 1.278.742.096
299.143.087
30,54%
4. PLN 148.148.036 500.000.000 351.851.964
237,50%
5. SBSN 1.791.930.000
2.210.553.582
418.623.582
23,36%
JUMLAH
60.166.293.314
63.743.594.225
3.577.300.911
5,95%
ANGGARAN FUNGSI AGAMA DIMANFAATKAN DALAM 6 MISI KEMENTERIAN AGAMA
PAGU INDIKATIF 2018 FUNGSIAGAMA
Rp9.466.234.225.000(14,85%) dari total pagu indikatif
APBN 2017 Rp9.726.577.433
MENINGKATKANPEMAHAMAN
DANPENGAMALAN
AJARAN AGAMA
MEMANTAPKANKERUKUNANINTRA DAN
ANTAR UMATBERAGAMA
MENYEDIAKANPELAYANANKEHIDUPAN
BERAGAMA YANGMERATA DANBERKUALITAS
MENINGKATKANPEMANFAATANDAN KUALITASPENGELOLAAN
POTENSIEKONOMI
KEAGAMAAN
MEWUJUDKANPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DAN UMRAHYANG
BERKUALITASDAN
AKUNTABEL
MEWUJUDKANTATAKELOLA
PEMERINTAHANYANG BERSIH,
AKUNTABEL DANTERPERCAYA
Pagu Indikatif FUNGSIAGAMA mengalamiPENURUNAN sebesarRp260.343.208.000,- atau2,68% dari APBN 2017
MENINGKATKANPEMAHAMAN
DANPENGAMALAN
AJARAN AGAMA
MEMANTAPKANKERUKUNANINTRA DAN
ANTAR UMATBERAGAMA
MENYEDIAKANPELAYANANKEHIDUPAN
BERAGAMA YANGMERATA DANBERKUALITAS
MENINGKATKANPEMANFAATANDAN KUALITASPENGELOLAAN
POTENSIEKONOMI
KEAGAMAAN
MEWUJUDKANPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DAN UMRAHYANG
BERKUALITASDAN
AKUNTABEL
MEWUJUDKANTATAKELOLA
PEMERINTAHANYANG BERSIH,
AKUNTABEL DANTERPERCAYA
1 2 43 5 6
ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKANDIMANFAATKAN DALAM URUSAN PENDIDIKAN
PAGU INDIKATIF FUNGIPENDIDIKAN
Rp54.277.360.000.000(85,15%) dari total pagu indikatif
Apbn 2017 50.439.715.871
Pagu Indikatif FUNGSIPENDIDIKAN mengalamiKENAIKAN sebesar 7,61%dari APBN 2017
MENINGKATKANAKSES DANKUALITAS
PENDIDIKANUMUM BERCIRI
AGAMA
PENDIDIKANAGAMA PADA
SATUANPENDIDIKAN
UMUM
PENDIDIKANKEAGAMAAN
1 2 3
PAGU INDIKATIF BERDASARKAN PROGRAM
NO PROGRAMAPBN (Rp000) PERUBAHAN +/(-)
APBN 2017 INDIKATIF 2018 Rp000 %
1Dukungan Manajemen 2.573.534.880 2.135.616.240 -437.918.640 -17,02%2Kerukunan Umat Beragama 86.765.864 84.873.290 -1.892.574 -2,18%3Pengawasan Akuntabilitas 126.126.912 127.597.478 1.470.566 1,17%4Bimas Islam 4.899.762.808 5.123.642.238 223.879.430 4,57%5Pendidikan Islam 46.968.727.682 50.712.371.811 3.743.644.129 7,97%5Pendidikan Islam 46.968.727.682 50.712.371.811 3.743.644.129 7,97%6Bimas Kristen 1.882.271.258 1.893.729.019 11.457.761 0,61%7Bimas Katolik 948.722.422 910.041.890 -38.680.532 -4,08%8Bimas Hindu 791.845.005 772.638.166 -19.206.839 -2,43%9Bimas Buddha 262.184.101 279.466.091 17.281.990 6,59%
10Penyelenggaraan Haji & Umrah 1.043.272.401 1.085.824.226 42.551.825 4,08%11Litbang dan Diklat 583.079.981 600.793.776 17.713.795 3,04%12Jaminan Produk Halal - 17.000.000 17.000.000 N/A
JUMLAH 60.166.293.314 63.743.594.225 3.577.300.911 5,95%
Secara garis besar anggaran Kementerian Agamadipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) jenispengeluaran
Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gaji dan tunjanganyang melekat pada hak PNS Kementerian Agama, termasuk di dalamnya adalahtunjangan profesi guru dan dosen PNS. Pagu Indikatif untuk pengeluaranbelanja pegawai operasional adalah Rp32.157.228.140.000,- atau 50,45% daritotal Pagu Indikatif TA 2018 Kementerian Agama.
Belanja barang operasional. Pagu Indikatif untuk pengeluaran belanja barangoperasional adalah Rp2.531.774.408.000,- atau hanya 3,97% dari total PaguIndikatif TA 2018 Kementerian Agama.
Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaran pembiayaankegiatan di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional. Termasuk didalam pengeluaran non operasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaankegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional yang dilaksanakan olehKementerian Agama. Total anggaran untuk pengeluaran belaja non operasionalKementerian Agama adalah Rp29.054.591.677.000,- atau 45,58% dari totalPagu Indikatif Kementerian Agama
1
2
Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gaji dan tunjanganyang melekat pada hak PNS Kementerian Agama, termasuk di dalamnya adalahtunjangan profesi guru dan dosen PNS. Pagu Indikatif untuk pengeluaranbelanja pegawai operasional adalah Rp32.157.228.140.000,- atau 50,45% daritotal Pagu Indikatif TA 2018 Kementerian Agama.
Belanja barang operasional. Pagu Indikatif untuk pengeluaran belanja barangoperasional adalah Rp2.531.774.408.000,- atau hanya 3,97% dari total PaguIndikatif TA 2018 Kementerian Agama.
Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaran pembiayaankegiatan di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional. Termasuk didalam pengeluaran non operasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaankegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional yang dilaksanakan olehKementerian Agama. Total anggaran untuk pengeluaran belaja non operasionalKementerian Agama adalah Rp29.054.591.677.000,- atau 45,58% dari totalPagu Indikatif Kementerian Agama
2
3
PAGU INDIKATIF BERDASARKAN | JENISPENGELUARAN
JUMLAHJUMLAH
APBN 2017 60.166.293.314
INDIKATIF2018
63.743.594.225
PERUBAHAN 3.577.300.911
% 5,95
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
1. Kebutuhan anggaran mendasar, yaitu gaji dan tunjangan,biayaoperasional dan pemeliharaan kantor.
2. Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsisatuan kerja (pembinaan, pelayanan, perlindungan).Pengembangan Satker: Contoh Bina Umrah dan haji khusus, perlukegiatan sosialisasi di daerah.
3. Kebutuhan dana pendamping untuk pinjaman dan hibah luarnegeri (apabila ada);
4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifattahun jamak (apabila ada);
5. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritaspembangunan nasional dalam RKP (apabila ada);
6. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaanprogram/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan(apabila ada).
20
1. Kebutuhan anggaran mendasar, yaitu gaji dan tunjangan,biayaoperasional dan pemeliharaan kantor.
2. Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsisatuan kerja (pembinaan, pelayanan, perlindungan).Pengembangan Satker: Contoh Bina Umrah dan haji khusus, perlukegiatan sosialisasi di daerah.
3. Kebutuhan dana pendamping untuk pinjaman dan hibah luarnegeri (apabila ada);
4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifattahun jamak (apabila ada);
5. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritaspembangunan nasional dalam RKP (apabila ada);
6. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaanprogram/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan(apabila ada).
HAL-HAL YANG DIBATASI
1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas seminar, pertemuan, lokakarya,peresmian kantor/proyek dan sejenisnya.
2. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjangpelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumahdinas/rumah jabatan, gedung pertemuan.
Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidangpendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ bangunankhusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangannarkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.
Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru agarditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang sudah ada agardimanfaatkan secara optimal.
21
1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas seminar, pertemuan, lokakarya,peresmian kantor/proyek dan sejenisnya.
2. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjangpelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumahdinas/rumah jabatan, gedung pertemuan.
Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidangpendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ bangunankhusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangannarkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.
Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru agarditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang sudah ada agardimanfaatkan secara optimal.
3. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:.
Kendaraan fungsional seperti: Ambulans untuk rumah sakit; Cell wagon untuk rumah tahanan; dan Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
Pengadaan kendaraan bermotor untuk: Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia. Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat sehingga secara
teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan/atau tidak ekonomis (biaya pemeliharaan
yang tinggi). Pengganti kendaraannya harus sama jenis dan fungsinya.
HAL-HAL YANG DIBATASI
22
3. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:.
Kendaraan fungsional seperti: Ambulans untuk rumah sakit; Cell wagon untuk rumah tahanan; dan Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
Pengadaan kendaraan bermotor untuk: Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia. Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat sehingga secara
teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan/atau tidak ekonomis (biaya pemeliharaan
yang tinggi). Pengganti kendaraannya harus sama jenis dan fungsinya.
top related