KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA … · penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN dilakukan oleh presiden pemenang pemilu berdasarkan visi dan misinya yang
Post on 03-Mar-2019
227 Views
Preview:
Transcript
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA
KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap
Pembangunan Nasional)
PENULISAN HUKUM
Oleh:
SUNARTO EFENDI
201210110311088
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2016
ii
PENULISAN HUKUM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA
KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional)
disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh:
SUNARTO EFENDI
201210110311088
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2016
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”. (QS. 18:
109)
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak
akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. 31:27)
Kupersembahkan Kepada:
- Kedua Orang Tua tercinta, “Belailah daku dengan doamu”;- Saudara-saudara seperjuangan di “Rumah Ide 47” Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum UniversitasMuhammadiyah Malang;
- “Yang Berjilbab” tempat penulis kelak menambat hati;- Si-Kecil kelak.
vii
ABSTRAKSI
Nama : Sunarto Efendi
Nim : 201210110311088
Judul : Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Dinamika
Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif GBHN
dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional)
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Dr. Sulardi, S.H., M.Si
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) adalah dua dokumen rencana pembangunan nasional.
GBHN dilaksanakan pada masa orde baru, sementara RPJPN adalah pengganti
GBHN yang dilaksanakan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
sebagai konsekuensi dari dihapuskannya kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dalam menetapkan GBHN. GBHN dan RPJPN memiliki semangat
yang sama, yaitu mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar
dari kedua dokumen ini, yaitu legal standing dan nilai konstitusionalnya. Tujuan
penulisan ini adalah pertama untuk mengetahui perbandingan GBHN dan RPJPN
terhadap pembangunan nasional. Kedua, untuk mengetahui prospek GBHN
dimunculkan lagi sebagai rencana pembangunan nasional. Adapun metode
penulisan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal
research), dengan menggunakan metode pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konsep (conseptual approach).
GBHN dirumuskan oleh MPR berdasarkan amanat langsung dari konstitusi, yaitu
pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), selain itu
pembentukan GBHN oleh MPR ini merupakan semangat kolektivitas “usaha
bersama” pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dasar hukum
GBHN adalah Ketetapan MPR. Berbeda dengan RPJPN yang disusun berdasarkan
amanat undang-undang dan ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu
penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN dilakukan oleh
presiden pemenang pemilu berdasarkan visi dan misinya yang pada akhirnya
bersifat perspective executive. Kesimpulan dan rekomendasi penulis adalah
GBHN lebih aplikatif dan efektif sebagai platform pembangunan nasional,
sehingga reformulasi GBHN untuk masa yang akan datang sangat diperlukan.
Kata Kunci : Pembangunan Nasional, Garis-garis Besar Haluan Negara,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
viii
ABSTRACT
Name : Sunarto Efendi
Student Number : 201210110311088
Title : National Development Policies in the Dynamics of
Indonesian Contitution (A Comparative Study of
GBHN and RPJPN towards National Development)
Advisors : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Dr. Sulardi, S.H., M.Si
Broad Outlines of Satate Policy (GBHN) and National Long-Term
Development Plan (RPJPN) are two documents of national development plans.
GBHN was implemented during the New Order regime while RPJPN was the
substitute of GBHN which was caried out after the amendment of 1945
Constitution as the consequence of abolishing the authority of people‟s
Consultative Assembly (MPR) in stipulating GBHN. GBHN and RPJPN have the
same eagerness, namely achieving the objectives of the country mentioned in the
Preamble of the 1945 Constitution. However, there are fundamental
diffirentiations from both of these documents, comprissing its legal standing and
constitutional values. This study aims to investigate the comparison between
GBHN and RPJPN towards national developments and to find out the prospect of
GBHN reemerged as the national development plan. Normative legal research is
the method employed in this study by using historical approach, comparative
approach, and conceptual approach.
GBHN is formuated by MPR grounded on the direct mandate of the
constitution, namely the article 3 of the 1945 Constitution (before amandement).
In addition, GBHN formed by MPR is the spirit of collectivity of “join venture”
attached in the article 33 of verse (1) of 1945 Constitution. The legal basis of
GBHN is the stipulation of MPR differing from RPJPN which is composed based
upon the mandate of constitution and is stipulated by the constitution as well. In
the hierarchy of legislation, the position of laws is under MPR stipulation (Tap
MPR). Moreover, the compilation of national development policies in RPJPN is
undergone by the president as the election winner based on his vision an mission
which is ultimately as the prespective axecutive. The writer concludes and suggets
that GBHN is more aplicative and affective as the platform of the national
developments. As a result, the reformulation of GBHN is indispensable for the
future.
Key Words : National Development, Board Outlines of State Policy, National
Long-Term Development Plan
ix
KATA PENGANTAR
Puji Tuhan penguasa semesta, atas sepercik ilmu, cinta dan kasih-Nya pada
penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesusungguhnya hidup,
mati, dan ibadahku hanya untuk-Nya. Shalawat dan salam atas sang Kekasih
Tuhan, sosok yang selalu penulis rindukan dalam setiap hembusan nafas;
Muhammad SAW. Atas perjuangannya penulis dapat mencicipi manisnya Islam.
Proses penulisan tugas akhir ini mengajarkan penulis banyak hal. Tentang
perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Pengetahuan
penulis adalah setetes air di ujung jarum, sementara ilmu Tuhan seluas laut tak
bertepi. Semakin banyak penulis membaca kalimat Tuhan, kebodohan semakin
nampak di mata.
Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak
yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara
materiil maupun suntikan emosional. Secara khusus ucapan terimakasih penulis
haturkan kepada:
1. Kedua orang tua serta adik penulis tercinta. Tidak pernah putus doa dan
kasih sayangnya untuk penulis.
2. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang selama penulis menimba ilmu, Penulis masih
ingat tembang yang Bapak ajarkan: “UMM lah darahku, UMM lah
jantungku, UMM lah hidupku, lengkapi diriku, UMM kau begitu….
Sempurna”.
3. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku rektor baru yang terpilih pada akhir masa
penulis duduk di bangku kuliah, pun yang mengukuhkan penulis
menyandang gelar sarjana. Semoga amanah dan membawa UMM lebih
baik.
4. Dr. Sulardi, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen
Pembimbing II, dan juga Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum selaku Dosen
Pembimbing I, yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan saran-saran
konstruktif, penulis banyak menimba ilmu.
5. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum dan Mokhammad Najih, Phd., dosen
penulis sekaligus penulis anggap sebagai orang tua sendiri.
6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. (Pembantu Dekan I), Sofyan Arief, S.H.,
M.Kn. (Pembantu Dekan III), dan Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H.,
M.Hum (Kepala Laboratorium Fakultas Hukum), terimakasih telah
menjadi „master‟ dan motivator penulis.
7. Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.LM., selaku dosen wali penulis selama
menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang, terimakasih atas segala bimbingan dan berkenannya
mendengarkan “keluh-kesah” penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
terimakasih atas ilmu dan didikannya.
x
9. Instruktur dan teman-teman asisten Laboratorium, serta pejabat Tata
Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis belajar berorganisasi
dan menempa diri. Kepada Kakanda-kakanda senior yang selalu
memberikan suntikan emosional pada penulis untuk terus belajar dan
berproses. Tidak lupa pula kepada seluruh adinda-adinda penulis yang
selalu memberikan semangat, senyum dan tawa, teruslah belajar dan
berproses di HMI.
11. Kawan-kawan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang Periode 2014/2015. Kawan-kawan
angkatan 2012 khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara, penulis
bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.
12. Rasa hormat penulis kepada para tokoh yang telah banyak mengajari
penulis melalui pemikiran dan karyanya: Soekarno, Mohammad Hatta,
Tan Malaka, Nur Cholis Madjid, Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD,
Refly Harun, Yusril Ihza Mahendra, Satjipto Rahardjo, Dawam
Rahardjo, Ulil Absar Abdalla, Fritjof Capra, G.W.F. Hegel, Hans
Kelsen, dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan secara
eksplesit disini.
Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena
keketerbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis
harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini di masa mendatang. Tugas Akhir ini
hanyalah sebutir debu di tengah gurun ilmu hukum, dan ilmu hukum pun hanyalah
bagian terkecil dari galaksi ilmu pengetahuan. Semoga Tugas Akhir ini mampu
memberi manfaat untuk kita semua.
Penulis
xi
DAFTAR ISI
COVER DALAM ......................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................. v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................... vi
ABSTRAKSI ................................................................................................. vii
ABSTRACT .................................................................................................. viii
KATA PENGANTAR .................................................................................. ix
DAFTAR ISI ................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 6
C. Tujuan ............................................................................................... 6
D. Manfaat dan Kegunaan ..................................................................... 6
1. Secara Teoritis ............................................................................ 6
2. Secara Praktis .............................................................................. 7
E. Metode Penulisan .............................................................................. 7
1. Metode Pendekatan ..................................................................... 7
2. Jenis Bahan Hukum .................................................................... 8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................................... 9
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .................................................... 10
F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13 A. Pembangunan Nasional ...................................................................... 13
1. Pembangunan Nasional dalam GBHN ......................................... 13
2. Pembangunan Nasional dalam RPJPN......................................... 17
B. Teori Kedaulatan Rakyat.................................................................... 21
C. Konstitusi dan Konvensi Ketatanegaraan .......................................... 25
D. Teori Kebijakan Publik ...................................................................... 31
1. Pengertian Kebijakan Publik ........................................................ 31 2. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik ...................................... 34 3. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik .................................... 36
BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 38
A. Perbandingan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
terhadap Pembangunan Nasional ....................................................... 38
1. Proses Formulasi dan Pelaksanaan Kebijakan ............................. 38
2. Perbandingan GBHN dan RPJPN dalam Mengawal
Pembangunan Nasional ................................................................ 54
xii
B. Prospek GBHN Dimunculkan Lagi sebagai Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional ...................................................................... 69
1. Melalui Amandemen Konstitusi .................................................. 69
2. Melalui Konvensi Ketatanegaraan ............................................... 69
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 78
A. Simpulan ............................................................................................ 78
B. Saran ................................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 82
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Perbandingan GBHN dan RPJPN .................................................... 67
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Tahap pelaksanaan kebijakan publik ........................................... 34
Gambar 2: Siklus perencanaan pembangunan nasional 1969-1998 ............... 42
Gambar 3: Siklus penyerapan aspirasi rakyat dalam penyusunan GBHN ..... 44
Gambar 4: Tahapan penyusunan RPJPN ....................................................... 50
top related