Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN dan Relaksasi Program ... Edlik SJSN Kota Bandung.pdf1) Pemerintah melakukan penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja,Peserta
Post on 28-Nov-2020
0 Views
Preview:
Transcript
Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN dan Relaksasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19
Muttaqien, MPH., AAK.(Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Periode 2019-2024)
Edukasi Publik Sistem Jaminan Sosial Nasional
Bandung, 13 November 2020
email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
2
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Landasan Filosofis SJSN
3
• Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3))
Pemenuhan Kebutuhan DasarHidup Layak
• Berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia
• (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (2))
Asas Kemanusiaan danMartabat Manusia
• Memungkinkan setiap orang mampumengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3))
Setiap Orang BerkembangSecara Utuh
• Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanussiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2))
Wujud Tanggung JawabNegara
• Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
(UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3))Hak Konstitusional
Pengertian SJSN
4
SJSNAdalah suatu cara penyelenggaraan program jaminan
sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
Asuransi Sosial Mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas
resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya.
Tujuan SJSN
5
Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau
anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang
dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan kerja, memasuki
usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.
Asas, Prinsip, dan ProgramSistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3 Asas
1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
5 Program
1. Jaminan KesehatanNasional (JKN)
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kematian (JKm)
9 Prinsip
1. Kegotongroyongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan Wajib
8. Dana Amanat
9. Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya untuk Pengembangan Program dan Sebesar-besarnya untuk Kepentingan Peserta
6
Jaminan Sosial : Perubahan Paradigma
7
Dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga
kerja yang mempunyai keahlian dan produktivitas tinggi ke pemenuhan hak Warga
Negara
Dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk tiap-tiap
kelompok masyarakat ke pengaturan oleh
satu dasar hukum jaminan sosial yang memberikan perlindungan
dasar dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi
seluruh Warga Negara
Dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro-laba ke penyelenggaraan oleh
badan hukum publik nirlaba
1
2
3
UU SJSN : Reformasi Jaminan Sosial
8
Sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial
yang ada, dengan 3 asas, 9 prinsip, dan 5 program
SJSN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sebagai Badan Hukum Publik
Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk
Dewan Jaminan Sosial Nasional
1
2
3
Transformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
Catatan: Tahun 2029, peralihan program sejenis dengan program SJSN dari PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan
• Dikelola oleh
BPJS
Ketenagakerjaan
• Program:
Jaminan
Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun, dan
Jaminan Kematian
• Dikelola
oleh
Kemenkes +
Askes
• Program:
Jaminan
Kesehatan
• Dikelola
oleh
Askes
• Dikelola oleh
Jamsostek
• Program:
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
• Dikelola oleh
Jamsostek
• Program:
Jaminan
Kecelakaan
Kerja, Jaminan
Kematian,
Jaminan
Hari Tua
• Dikelola
oleh
Taspen
• Program:
Tabungan
Hari Tua
dan
Pensiun
• Dikelola oleh
Asabri
• Program:
Jaminan
Hari Tua,
Jaminan
Kecelakaan
Kerja, Jaminan
Kematian
Pensiun
• Dikelola oleh
BPJS
Kesehatan
• Program:
Jaminan
Kesehatan
Pra SJSN
Tenaga
kerja
formal
PNSTNI +
Polri
Rakyat
miskin
PNS + TNI
+ Polri +
PJKMU
Kesehatan
Sistem asuransi berdasarkan
kelompok kerja
Ketenagakerjaan
Berdasarkan
pada peraturan
perundangan
yang berbeda
untuk setiapkelompok kerja
SJSNBerdasarkanpada UU SJSN
Jaminan Sosial
Bidang
Kesehatan
Seluruh
penduduk
Seluruh
pekerja
Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Tenaga
kerja
formal
Jaminan
Sosial
Bidang
Ketenaga-
kerjaanBerdasarkan
pada UU SJSNdan UU BPJS
9
email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
10
Dewan Jaminan Sosial Nasional
PembentukanDewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
❑ Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentukDewan Jaminan Sosial Nasional (Pasal 6 UU SJSN)
❑ DJSN beranggotakan 15 orang anggota, yang terdiri dari:
5 orang anggotadari unsur pemerintah
(Kemenko PMK, Kemnaker,
Kemkes, Kemkeu, Kemsos)
6 orang anggotadari unsur tokoh
dan/atau ahliyang memahamibidang jaminan
sosial
2 orang anggotadari unsurorganisasi
pemberi kerja/ pengusaha
2 orang anggotadari unsurorganisasi
pekerja/buruh
11
Anggota DJSN Periode 2019-2024(Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2019)
12
Tb.A. Choesni (Ketua)
Suminto (Kemenkeu) Mickael B. Hoelman (Tokoh/Ahli)
Mohamad Subuh (Kemenkes) Asih Eka Putri (Tokoh/Ahli)
Haiyani Rumondang (Kemenaker) Tono Rustiano (Tokoh/Ahli)
Sonny W. Manalu (Kemensos) P. Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
Iene Muliati (Tokoh/Ahli) Soeprayitno (Pemberi Kerja)
Indra Budi Sumantoro (Tokoh/Ahli) Untung Riyadi (Pekerja/Buruh).
Muttaqien (Tokoh/Ahli) Subiyanto (Pekerja/Buruh)
UU
40/2004 t
en
tan
g S
JS
N FUNGSIMerumuskan kebijakan umum dansinkronisasi penyelenggaraan SJSN
TUGAS
Melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial
Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial
Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
dan anggaran operasional
WEWENANGMelakukan monitoring dan evaluasi(Monev) penyelenggaraan jaminan
sosial
UU
24/2011 t
en
tan
gB
PJS
Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan
Mengusulkan Pergantian AntarWaktu (PAW) dan Pejabat
Sementara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Menerima Laporan PengelolaanProgram dan Keuangan BPJS
Memberikan konsultasi kepadaBPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program
Sebagai pengawas eksternal (dalamrangka Monev)
Tugas, Fungsi, dan Wewenang DJSN berdasarkanUU SJSN dan UU BPJS
13
Tugas DJSN Sesuai Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS
14
No Tugas Dasar Hukum Aspek
1 Mengusulkan Pansel Dewas dan DireksiBPJS
Perpres 81/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Kelembagaan
2 Menjadi anggota pansel dalam PemilihanCalon Anggota Dewas dan Direksi BPJS
3 Menerima laporan dari Dewan Pengawasatau Direksi BPJS adanya kekosonganjabatan anggota Dewan Pengawas atauanggota Direksi BPJS.
Tugas DJSN Sesuai Sesuai Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS (2)
15
No Tugas Dasar Hukum Aspek
4 Membentuk dan menjadi anggota Tim Panel untuk menindaklanjuti laporandugaan pelanggaran terhadap ketentuanlarangan bagi anggota Dewas dan/atauDireksi BPJS.
PP 88/2013 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministrasi BagiAnggota Dewas dan Direksi BPJS
Tata Kelola
Tugas DJSN Sesuai Sesuai Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS (3)
16
No Tugas Dasar Hukum Aspek
5 Melakukan monitoring dan evaluasikondisi kesehatan keuangan aset BPJS danaset Dana Jaminan Sosial
• PP 87/2013 tentang PengelolaanAset Dana Jamsos Kesehatan
Keuangan
6 Menyampaikan hasil MonevPenyelenggaraan SJSN kepada Presiden
7 Mengawasi Kinerja BPJS
8 Berkoordinasi dengan Menkeu dan Menkes dalam penetapan persentaseDana Operasional BPJS Kesehatan
PP 87/2013 dan PP 84/2015 tentang perubahan PP 87/2013
email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
17
Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN
Dasar Hukum Kelas Rawat Inap JKN
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN Dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya: • Pasal 19 ayat (1) tentang Prinsip Asuransi Sosial dan
Prinsip Ekuitas• Pasal 19 ayat (2) tentang Kebutuhan Dasar Kesehatan;
dan• Pasal 23 ayat (4) tentang Rawat Inap Kelas Standar
Perpres No 64 Tahun 2020: • Pasal 54A: Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2O2O
• Pasal 54B: manfaat jaminan kesehatan tersebut diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan
Implementasi
1 Januari 2014
Kelas Rawat Inap JKN tidak langsung diterapkan karena mempertimbangkan bahwa di Rumah Sakit kelas perawatan sebelum era SJSN terbagi atas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 (perlu penyesuaian secaragradual)
Tahun 2019
Dalam Peta Jalan JKN Tahun 2012-2019,semestinya implementasi KRI JKN dapatdicapai pada 2019, namun hingga kinibelum juga dilaksanakan
Arah Kebijakan Umum JKN yang Sehat dan Berkesinambungan
• Kepesertaan Wajib Semesta
• Penegakan Kepatuhan Peserta
• PBI Didanai Dari APBN Dan APBD
• Kriteria KDK dan KRI JKN
• Kemampuan Membayar Iuran
dan Kapasitas Fiskal Pemerintah
• Revisi Peraturan Presiden No. 82
Tahun 2018
• Metode Aktuaria yang Konsisten
dan Akuntabel
• Mempertimbangkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Kesehatan,
Kemampuan Membayar, Inflasi
Kesehatan, dan Perbaikan Tata
Kelola
Penguatan Implementasiprinsip asuransi sosial
JKN
Manfaat KebutuhanDasar
Kesehatan dan KRI JKN
Evaluasi Iuran, Manfaat, dan Tarif oleh DJSN
Konsepsi Kelas Rawat Inap JKN
PERTIMBANGAN PERUMUSAN
KRI-JKN
RANCANGAN DEFINISI KRI JKN
KONSEP PENERAPAN KRI JKN
SEHARUSNYA
Ketersediaan jumlah tempat tidur pada setiap kelas perawatan di Rumah Sakit saat ini
Pertumbuhan jumlah Peserta JKN
Kemampuan fiskal negara dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran
Angka rasio utilisasi di tingkat Kabupaten/ Kota
Penentuan Definisi dan Kriteria Kelas Rawat Inap JKN
1
2
3
4
5
Kelas layanan rawat inap rumahsakit pada program JKN yang ditanggung oleh BPJS kesehatan;
Mengedepankan keselamatanpasien, mutu, dan keterjangkauan;
Dimungkinkan naik kelas bagipeserta selain PBI ataspembiayaan sendiri atauasuransi tambahan;
1
2
3
1
2
3
4
Mengutamakan keselamatan pasien (Standar SKP, PPI, AP, ARK, dan HPK (SNARS 1.1.)
Letak ruang inap berada di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman
Ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang pelayanan lainnya
Ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit
Potensi Dampak Penerapan Kelas Rawat Inap JKN (Penguatan Prinsip Ekuitas dan Asuransi Sosial)
ASPEK KEBIJAKAN
KONSEPKonsep Kelas rawat Inap memerlukan penyesuaian kondisi yang ada saat ini
PELAKSANAAN• Pelaksanaan secara bertahap; • Pendalaman opsi pentahapan:
❑ RS Vertikal / RS Pendidikan❑ RS Pemerintah ❑ RS Swasta
• Memperhatikan;❑ Koordinasi Antar Penyelenggara
Jaminan Kesehatan❑ Kondisi Pandemi Covid-19❑ Kesiapan Pemerintah dan Rumah
Sakit ❑ Kecukupan TT dan BOR di Kab/
Kota
ATURANPerlu harmonisasi dengan
beberapa peraturan terkaitpelaksanaan jaminan kesehatan
Kebutuhan Harmonisasi Perundangan
NO PERUNDANGAN/ RANCANGAN PER-UU PERIHAL
1 Perpres 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan• Manfaat• Iuran
2Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• Manfaat• Iuran
3 Permenkes 3/ 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit• Penyelenggaraan Rawat Inap RS• Penyediaan jumlah TT
4Permenkes No.51 Tahun 2018 Mengenai Pengenaan Urun BiayaDan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Kesehatan
5
PMK No 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi AntarPenyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat PelayananKesehatan
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Kesehatan
6Permenkes 52/ 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatandalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Tarif pelayanan rawat inap JKN
7 Permenkes 85/ 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Pola Tarif RS
Implikasi Penerapan Kelas Rawat Inap JKN
FASILITAS
FISIK DAN NON FISIK
SUMBER DAYA MANUSIA
1 23 4
Ketersediaan tenaga medis dan non medis
Penentuan jumlah pendanaan dan lini masa penyiapan supply-side
Penyesuaian fasilitas KELAS RAWAT INAP JKN oleh RS
Penyiapan supply side termasuk jumlah tempat tidur dan fasilitas
RS.
PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU
ASPEK TATA KELOLA
FASILITAS
Cont’d
ASPEK PEMBIAYAAN
PENYESUAIAN TARIF INA-CBG’s
• Berpeluang mengurangi potensi kecurangan (fraud) INA CBGS akibat perbedaan kelas perawatan RS;
• Tarif INA CBGs tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas perawatan.
EFISIENSI
Proses penghitungan iuran, penghitungan tarif, dan proses klaim manfaat menjadi lebih sederhana
IURAN
Penghitungan untuk kebijakan, desain,dan penyesuaian iuran
24
Praktik Penerapan Kelas Rawat Inap JKN di Berbagai Negara
25
FILIPINA NIGERIA SINGAPURA
PAKET ASURANSI MANFAAT KESEHATAN
TERMASUK RAWAT INAP, SEMUA PESERTA BERHAK
MENDAPATKAN PELAYANAN YANG SAMA
Regulasi : Republic.Act No. 11223 Philipina, Chapter III,
Session9
RAWAT INAP TERMASUK DALAM MANFAAT YANG
DISEDIAKAN. RS PEMERINTAH MAUPUN SWASTA
MENGGUNAKAN KELAS PERAWATAN STANDAR
Regulasi: National Health Insurance Scheme Degree No. 35
of 1999
PENDUDUK BERHAK MENDAPATKAN SUBSIDI SEJUMLAH PRESENTASE YANG
TELAH DITENTUKAN DI RS PEMERINTAH
TIAP KELAS PERAWATAN MENDAPATKAN EFFECTIVETREATMENT YANG SERUPA
KELAS A: 1 BED, AC TV (Subsidi. 0%)KELAS B1: 4 BED, AC, TV (Subsidi 20%)KELAS B2: 6 BED, AC & TV TIDAK ADA (Subsidi 20-65%)KELAS C : 8-10 BED, AC & TV TIDAK ADA (Subsidi 80%)
Cont’d
26
KANADA AUSTRALIA JERMAN
MELALUI PROGRAM MEDICARE CANADA,
ASURANSI KESEHATAN MENCAKUP AKOMODASI
KELAS STANDAR
4 TEMPAT TIDUR PER RUANGAN DENGAN 2
KAMAR MANDI
SELURUH PENDUDUK MENDAPATKAN PERAWATAN
GRATIS PADA RUANG PERAWATAN STANDAR RS
PUBLIK
JIKA INGIN MENDAPATKANAKOMODASI PRIVAT DENGAN TENAGA MEDIS PRIVAT ATAU RS PRIVAT AKAN DIKENAKAN
BIAYA TAMBAHAN
ASURANSI SOSIAL MENCOVER PELAYANAN RAWAT INAP DENGAN
SISTEM SHI YANG BERSTANDAR SAMA
BEBERAPA KONDISI TIDAK DITANGGUNG DAN MENGGUNAKAN ASURANSI SWASTA:1. PESERTA DENGAN
PENGHASILAN LEBIH DARI €50.850
2. MENGINGINKAN PELAYANAN YANG LEBIH DARI STANDAR
Proses Konsultasi Publik
KEBIJAKAN KRI JKN
KRITERIAKRI JKN
TARIF PELAYANAN
SARANA, PRASARANA, DAN
SDM FASKES
MANFAAT DAN IURAN JKN
HARMONI-SASI
REGULASI
PEMBELAJARAN DARI NEGARA
LAIN
Minggu 1 Sept 2020
Minggu 2 Sept 2020
Minggu 2 Sept 2020
Minggu 3 Sept 2020
Minggu 3 Sept 2020
Minggu 4 Sept 2020
Minggu 4Sept 2020
TOPIK 1 TOPIK 2 TOPIK 3 TOPIK 4 TOPIK 5 TOPIK 6 TOPIK 7
METODE
1. Survei2. Webinar 3. Curah gagasan (FGD)4. Wawancara Mendalam
INPUT DAN PARTISIPASI STAKEHOLDER (naskah
penelitian, policy brief, nota kebijakan, ataupun usulan
lainnya)
Finalisasi Naskah Akademik kebijakan
Kelas Rawat Inap JKN
“
krijkn@gmail.com
“
Catatan Konsultasi Publik
• Secara ide dan prinsip para stakeholder mendukung penerapan KRI JKN karena menjalankan amanah UU danprinsip keadilan
• Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan :1. Aspirasi untuk menerapkan satu kelas tanpa pembedaan PBI dan Non PBI2. Rencana pentahapan implementasi kebijakan (Pemda membutuhkan tahapan pelaksanaan untuk
penyesuaian APBD)3. Waktu mulai pelaksanaan terkait Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung4. Tarif yang berkeadilan untuk RS5. Penyesuaian Besaran Iuran6. Mekanisme Koordinasi antar penyelenggara jaminan7. Waktu renovasi ruang rawat inap diperlukan sekitar 3-6 bulan (ringan – sedang – berat)8. Memperhatikan disparitas geografis di Indonesia, termasuk ketersediaan SDM9. Perlu Harmonisasi Regulasi dan kebutuhan daerah menyesuaikan regulasi yang ada di daerah
• Peserta memberikan apresiasi terhadap proses konsultasi publik dengan melibatkan stakeholder terkait
email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
29
Relaksasi Program Jaminan SosialKetenagakerjaan di Masa PandemiCovid-19
Tren Kepesertaan 2016-Juli 2020
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
22,6
26,2
30,5
34,4
28,6
13,825,7
14,625,7
15,520,1
16,220,8
15,621,2
9,12,9
10,62,9
11,84,3
12,95,5
12,54,0
0 20 40 60 80
AktifTidak Aktif
AktifTidak Aktif
AktifTidak Aktif
AktifTidak Aktif
AktifTidak Aktif
20
16
20
17
20
18
20
19
Juli
20
20
Juta Jiwa
JKK/JKM JHT JP
• Terjadi penurunan kepesertaan dari Tahun 2019 ke Juli 2020 sebesar 16,9%• Jumlah peserta per Juli 2020 sebesar 49.728.033 peserta (57,5% aktif, 42,5% non-aktif):
✓ Capaian 70,6% dibandingkan dengan RKAT 2020✓ Capaian 37,9% (131.023.808) dibandingkan dengan Penduduk Bekerja (Sakernas 2020)✓ Capaian 36,1% (137.906.008) dibandingkan dengan Angkatan Kerja (Sakernas 2020)
14,0 14,616,1
19,4 20,219,0
0,31,4 1,7 2,4 2,7 2,0
4,96,7
8,5 8,6
11,5
7,6
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017 2018 2019 Juli 2020
Juta
Jiw
a
Tren Peserta Aktif
PU BPU Jakon
Sebaran Kepesertaan Jaminan SosialKetenagakerjaan 31 Juli 2020
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2020
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Juta
Ju
wa
JKK/JKM JHT JP
Kepesertaan paling banyak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten
Profil Kepesertaan Badan Usaha
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2016 2017 2018 2019 Juli 2020
Ju
mla
h B
U
PERDAGANGAN & JASA
KEUANGAN & INVESTASI
ENERGI, TELEKOMUNIKASI & TRANSPORTASI
PROPERTI & REAL ESTATE
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ANEKA INDUSTRI
INDUSTRI DASAR & KIMIA
PERTAMBANGAN
PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN
7%
21%
25%
47%
Besar Menengah Kecil Mikro
Pendapatan Iuran dan Pembayaran KlaimJaminan Sosial Ketenagakerjaan 2016-Juli 2020
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
• Pendapatan Iuran s.d Juli 2020 dibandingkan dengan RKAT 2020 baru mencapai 54,4%
• Jumlah pendapatan iuran terbesar pada program JHT dan terkecil pada JKM
• Pembayaran Klaim s.d Juli 2020 dibandingkan dengan RKAT 2020 sudah mencapai 61,7%
• Jumlah pembayaran klaim JHT sebesar Rp 18,5 triliun di bulan Juli 2020 dapat berdampak kepada penggerusan aset dana jaminan sosial
• Pendapatan Iuran s.d Juli 2020 dibandingkan dengan RKAT 2020 baru mencapai 54,4%
• Jumlah pendapatan iuran terbesar pada program JHT dan terkecil pada JKM
• Pembayaran Klaim s.d Juli 2020 dibandingkan dengan RKAT 2020 sudah mencapai 61,7%
• Jumlah pembayaran klaim JHT sebesar Rp 18,5 triliun di bulan Juli 2020 dapat berdampak kepada penggerusan aset dana jaminan sosial
4,1 3,5
1,8 1,7
33,0
28,9
9,7 10,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2016 2017 2018 2019 Juli 2020
Trili
un
Ru
pia
h
Pendapatan Iuran Jaminan Sosial BidangKetenagakerjaan, 2016 – Juli 2020
JKK JKM JHT JP
0,8 0,90,6 0,7
18,018,5
0,20,20
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018 2019 Juli 2020Tr
iliu
n R
up
iah
Pembayaran Klaim Program Jaminan Sosial BidangKetenagakerjaan, 2016 – Jul 2020
JKK JKM JHT JP
Pendapatan Iuran dan Pembayaran Klaim JaminanSosial Ketenagakerjaan Januari-Juli 2020
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2020
0,4
3,5
0,2
1,7
3,3
28,9
1,2
10,8
0
5
10
15
20
25
30
35
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
Trili
un
Ru
pia
h
Pendapatan Iuran Jaminan Sosial BidangKetenagakerjaan, Jan-Jul 2020
JKK JKM JHT JP
0,20,9
0,10,7
0,9
18,5
0,10,20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
Trili
un
Ru
pia
h
Pembayaran Klaim Program Jaminan Sosial BidangKetenagakerjaan, Jan – Jul 2020
JKK JKM JHT JP
Capaian Kepesertaan terhadap Peta Jalan
TAHUN TARGET PENERIMA UPAH
JASA KONSTRUKSI BUKAN PENERIMA UPAH
TOTAL KETERANGAN
2016 Peta Jalan 14,571,791 6,682,219 1,379,072 22,633,082
Realisasi 14,571,791 6,682,219 1,379,072 22,633,082 Pencapaian sesuai peta jalan
2017 Peta Jalan 16,924,055 7,481,859 1,750,000 26,155,914
Realisasi 16,068,453 8,459,410 1,714,169 26,242,032 Pencapaian diatas peta jalan
2018 Peta Jalan 19,476,319 7,755,584 2,420,928 29,652,831 -
Realisasi 19.427.150 8.639.900 2.393.022 30.460.072 Pencapaian di atas peta jalan
2019 Peta Jalan 22,778,583 8,033,829 3,541,856 34,354,268 Penyesuaian target RPJMN
Realisasi 20.174.472 11.481.078 2.712.031 34.367.581 Pencapaian di atas peta jalan
Sumber: Peta Jalan dan BPJS Ketenagakerjaan
2016 2017 2018 2019
Aset Kelolaan
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2020
POSISI JULI 2020
Rp456,9triliun
(▲2,88% YtD)
Total Aset
269327
374
444 457
2016 2017 2018 2019 Juli2020
Rp440,7Triliun
(▲2,0% YtD)
96,5% dari
total Aset
Aset Investasi
261317
365
432 441
2016 2017 2018 2019 Juli2020
Total Aset per Program (Rp triliun)
BPJS Badan Mei 20
2019
Jaminan Hari TuaMei 20
2019
Jaminan PensiunMei 20
2019
Jaminan Kecelakaan Kerja
Mei 20
2019
Jaminan KematianMei 20
2019
▼ 4,6%
▲ 0,3%
▲14,0%
▲ 7,8%
▲ 8,7%
3,3%
69,9%
15,0%
8,6%
3,2%13,4
36,4
60,1
318,3
15,8
14,6
39,3
68,6
319,4
15,1
Tren Pertumbuhan Aset
13 14 15 16 15
218254
279318 319
12 26 4060 69
1924 30 36 39
6 8 11 13 15
269
327374
444 457
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2016 2017 2018 2019 Juli 2020
Trili
un
Ru
pia
h BPJS
JHT
JP
JKK
JKM
Total
2016 2017 2018 2019 Juli 2020 ∆ YtD (%)
BPJS 13,4 14,5 14,9 15,8 15,1 -4,6%
JHT 217,7 254,2 278,8 318,3 319,4 0,3%
JP 12,2 25,7 40,4 60,1 68,6 14,0%
JKK 19,0 24,1 29,6 36,4 39,2 7,8%
JKM 6,4 8,3 10,6 13,4 14,6 8,7%
Total 268,6 326,8 374,3 444,1 456,9 2,9%
Total Aset Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaanpada bulan Juli 2020 dibandingkan posisi Desember 2019 meningkat sebesar 2,9%.
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2020
Komposisi dan Kinerja Investasi
*Lain-lain berupa investasi KIK-EBA, penyertaan langsung dan tanahbangunan
11,0T 311,4T 65,9T 38,2 T 14,1 T
TOTAL INVESTASI per Juli 2020 Rp440,72 triliun
2,5% 70,7% 15,0% 8,7% 3,2%
BPJS JHT JP JKK JKM
April2020
Deposito 13,1% 57,9Saham 14,8% 65,2Sukuk 13,7% 60,3
Obligasi 50,2% 221,3Reksadan 7,5% 33,2Lain-lain 0,6% 2,8
Triliun Rp
KOM
PO
SISI
PORSI TOTAL PORSI TOTALPORSI TOTAL PORSI TOTAL PORSI TOTAL
20%
17%
15%
42%
5%
1%
Deposito
Saham
Sukuk
Obligasi
Reksanada
Lain-Lain
12%
16%
14%49%
8%
1%
12%
12%
13%
51%
12%20%
10%
10%57%
3%
18%
8%
10%60%
4%
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
Upaya BPJS Ketenagakerjaan untukMeningkatkan Kepesertaan
04
0301 SINERGITAS ANTAR LEMBAGA TERKAIT
Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Kesehatan dan BPJS KetenagakerjaanSinergi dalam Perluasan Kepesertaan dankepatuan juga mengoptimalkanimplementasi program Jaminan Sosialsesuai amanat UU
KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN LSM
Untuk meningkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasamadengan PT dan LSM.
SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPADA PERUSAHAAN
Sosialisasi terkait manfaat KepesertaanBPJS Ketenagakerjaan kepadaPerusahaan-perusahaan, termasuk untukmeningkatkan kepatuhan pemberi kerjadalam penyelenggaraan Program BPJS TK
MENANDATANGANI MOU DENGAN BPS DENGAN KESEPAKATAN UNTUK PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEDUA BELAH PIHAK.
Bagi BPJS Ketenagakerjaan, data inipenting untuk memetakan data potensipeserta BPJS Ketenagakerjaan yang saatini tersebar di seluruh wilayah Indonesia
02
05MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
Teknologi untuk mempermudah proses sosialisasi, edukasi juga mempermudah Pesertauntuk mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan(LAPAK ASIK)
06SUBSIDI BLT BAGI PEKERJA/BURUH
Adanya subsidi BLT denganbeberapa syarat tertentuberpeluang untuk meningkatkankepesertaan serta kesadaranuntuk menjadi peserta Aktif. Beberapa syarat yang dimaksudadalah:
• Terdaftar sebagai pesertaBPJS Ketenagakerjaan aktifsampai Juni 2020
• Membayar iuran yang dihitung berdasarkangaji/upah dibawah 5 Juta
PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian IuranProgram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selamaPandemi Covid-19
1) Pemerintah melakukan penyesuaian Iuran Program Jaminan SosialKetenagakerjaan bagi Pemberi Kerja,Peserta Penerima Upah, dan PesertaBukan Penerima Upah tertentu, selama bencana nonalam penyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
2) Penyesuaian Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a) Kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran JKK,
Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan;b) Keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM; danc) Penundaan pembayaran sebagian Iuran JP.
PASAL 3:
PASAL 24
Selama masa penyesuaian Iuran, Manfaat Program JaminanSosial Ketenagakerjaan yang diterima Peserta tetap sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerima Bantuan Pemerintah Berupa SubsidiGaji/Upah
Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang PedomanPemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam PenangananDampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Adanya bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruhyang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkankemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak COVID-19dengan memperoleh benefit berupa uang sebesar Rp 600.000 selama 4 bulandengan syarat:
• Peserta aktif program BP JAMSOSTEK
• Gaji di bawah 5 juta
• Memiliki rekening aktif
Perlindungan Sosial untuk Mitigasi Covid-19
Sumber : Kemenkeu dalam Webinar Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesiadi Tengah Merebaknya Pandemi Covid-19
Pelayanan Klaim BPJS Ketenagakerjaan
• Layanan Tanpa Kontak Fisik” (LAPAK ASIK) melaluiplatform daring (online), luring (offline), dan kolektifsejak Maret 2020
LAPAK ASIK
Reguler/Offline Klaim
LAPAK ASIK
Online Klaim
LAPAK ASIK
Kolektif Perusahaan
Reformasi Perlindungan Sosial Dilakukan secaraBertahap
Sumber : Kemenkeu dalam Webinar Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesiadi Tengah Merebaknya Pandemi Covid-19
email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
45
Terima Kasih
top related