Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Post on 21-Jun-2015
437 Views
Preview:
Transcript
Oleh :Oleh :KEPALA KEPALA DINAS KEHUTANANDINAS KEHUTANAN
Disampaikan dalam Disampaikan dalam Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas KayuKayu (SVLK) (SVLK) Kerjasama Kerjasama aantara Dinas Kehutanan Provinsi ntara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Barat dengan Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian Kehutanan RI dan Kemiteraan Pembaruan Tata Pemerintahan di IndonesiaKemiteraan Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Padang, 23 Padang, 23 JanuariJanuari 20201414
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI SAAT GAMBARAN UMUM DAN KONDISI SAAT INIINI
Luas kawasan hutan Sumatera Barat ± 2.343.300,79 Ha atau 55,40 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas ± 4.229.730 Ha. Sebagian besar terdiri dari Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dengan luas ± 1.561.520, 54 Ha (66,64 %) dari luas kawasan hutan Sumatera Barat.
Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dengan topografi yang berat sehingga sering terjadi banjir dan longsor.
Provinsi Sumatera Barat merupakan hulu sungai besar untuk wilayah Riau dan Jambi.
Luas lahan kritis ± 333.439 Ha dan sangat kritis ± 38.947 Ha dari total luas hutan dan lahan di Sumatera Barat ± 4.229.730 Ha dengan laju deforestrasasi sebesar ± 15.000 ha per tahun.
Tekanan tidak saja pada Hutan Produksi tapi sudah merambah pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.
Rehabilitasi dan pembangunan Hutan Tanaman memerlukan waktu yang lama dan biaya besar.
Peningkatan kebutuhan Hasil Hutan Kayu.
NO FUNGSI HUTAN LUAS BERDASARKAN
PADUSERASI (HA)SK Menhut No.
304/Menhut-II/2011
1 HUTAN PPA/HSAW 846.175 769,471.74 5
2 HUTAN LINDUNG 910.533 792,048.80
3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS 246.383 233,155.62
4 HUTAN PRODUKSI 407.849 360,367.71
5 HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI 19.346 188,256.92
JUMLAH 2.600.286 2.343.300,79(55,40 % dari
Luas Sumatera
Barat)
HPT233,156
10%
HP360,368
15%
HPK188,257
8% PPA769,472
33%
HL792,049
34%
VISI DAN MISIVISI DAN MISI
PEMANTAPAN FUNGSI PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTANKAWASAN HUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT
VISI
MISI :MISI :
Menjamin keMenjamin kepastian penggunaan kawasan hutan pastian penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannyasesuai peruntukannya..
MenMeningkatkan Perlindungan dan Konservasi ingkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan IklimIklim..
Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan ekonomi dan sosial MasyarakatPemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat
Mengoptimalkan Kinerja Pemanfaatan Hasil Mengoptimalkan Kinerja Pemanfaatan Hasil HutanHutan..
Memantabkan Sinergi Perencanaan dan Memantabkan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Yang Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Yang DinamisDinamis..
KEBIJAKAN PEMBANGUNANKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN KEHUTANAN
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Pemantapan Pengelolaan dan Fungsi Kawasan
Hutan Untuk Kesejahteraan
Rakyat
Menjamin Kepastian Penggunaan Kawasan Hutan
Sesuai Peruntunannya
Meningkatkan PerlindunganDan Konservasi Sumber Daya
Hutan serta MitigasiPerubahan Iklim
Memelihara dan Meningkatkan Fungsi danDaya Dukung Hutan dan
Lahan untuk Meningkatkan Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat
Mengoptimalkan KinerjaProduksi dan Diversifikasi
Hasil Hutan serta Daya SaingIndustri Primer Kehutanan
Memantapkan SinergiPerencanaan dan Pelaksa-
naan PembangunanKehutanan yang Dinamis
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan b. Program Pemantapan Kawasan Hutan
3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHANa. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindung- an Hutan b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim
5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan
6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAK- SANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan
VISIVISI MISIMISI KEBIJAKAN /PROGRAM PRIORITAS
KEBIJAKAN /PROGRAM PRIORITAS
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTANa. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutananb. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBN) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Pengukuhan Kawasan Hutan Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain-nya Dirjen Planologi Kehutananb. Program Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Pemanfaat an Hasil Hutan Non Kayu Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
2. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (APBN) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Essensial Pengendalian Kebakaran Hutan Penyidikan dan Perlindungan Hutanb. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim (APBD) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Patroli Simpatik Pengamanan Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan Sosialisasi dan Fasilitasi Carbon Trade Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan Pelatihan Tenaga Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN)
3. 3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS Pengembangan Perhutanan Sosial Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Pengembangan Sarana Konservasi Tanah Monitoring Produksi dan peredaran benih dan bibit tanaman Hutan Konservasi Sumber Daya Genetik 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Pengembangan dan Pendam-pingan Kelompok Usaha Pro-duktif (KUP) Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman
5. 5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Peningkatan Usaha Hutan Alam Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan
b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan Pembinaan & Pengendalian Pengusahaan Hutan Pembinaan & Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Pembinaan & Pengendalian Industri Kehutanan
6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Penguatan Sistem Informasi Bidang Kehutanan
HL HP TOTAL
1. KAB. AGAM 21.457,18 10.744,48 32.201,66 25.000
2. KAB. DHARMASRAYA 8.463,60 23.208,01 31.671,62 25.000
3. KAB. KEP. MENTAWAI 7.310,90 116.831,39 124.142,29 20.000
4. KAB. LIMA PULUH KOTA 117.324,71 24.722,35 142.047,05 70.000
5. KAB. PADANG PARIAMAN 15.624,54 - 15.624,54 10.000
6. KAB. PASAMAN 106.931,43 26.297,04 133.228,47 71.000
7. KAB. PASAMAN BARAT 49.555,36 17.816,22 67.371,58 46.500
8. KAB. PESISIR SELATAN 22.743,75 48.103,34 70.847,09 37.500
9. KAB. SIJUNJUNG 73.669,65 23.796,05 97.465,70 50.000
10. KAB. SOLOK 92.616,41 18.097,78 110.714,19 60.062
11. KAB. SOLOK SELATAN 66.506,89 26.127,21 92.634,10 50.000
12. KAB. TANAH DATAR 17.632,72 9.317,98 26.950,70 20.000
13. KOTA BUKITTINGGI - - - -
14. KOTA PADANG 7.225,72 35,54 7.261,26 5.000
15. KOTA PADANG PANJANG 398,44 - 398,44 398
16. KOTA PARIAMAN - - - -
17. KOTA PAYAKUMBUH 347,28 - 347,28 347
18. KOTA SAWAHLUNTO 120,60 8.793,43 8.914,04 8.914
19. KOTA SOLOK 279,74 - 279,74 279
T O T A L 608.208,92 353.890,82 962.099,74 500.000
No. KAB/KOTALUAS AREAL POTENSIAL (HA)
TARGET (HA)
NO. KAB/KOTANAGARI/
KECAMATANFungsi
KawasanLUAS (ha)
1 Kab. Solok Selatan
Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo/Pauh Duo
Hutan Lindung 650
2 Kab. Solok Simanau/Tigo Lurah Hutan Lindung 1.088
J U M L A H 1.738
No Kabupaten Nagari Tanggal Surat Usulan Skema
Pengelolaan Luas (Ha) Kondisi terkini
1 Solok Indudur 9 September 2011 HKm 500
Sudah keluar SK
Sirukam 15 Maret 2013 Hutan Nagari 4.317
Sudah Verifikasi
Sariak Alahan Tigo
15 Maret 2013 Hutan Nagari 4.317
Sudah verifikasi
Sungai Abu 15 Maret 2013 Hutan Nagari 6.812
Sudah Verifikasi
2 Pasaman Barat
Kinali 28 September 2011 HKm 2.232
Sudah verifikasi
Koto Baru 28 September 2011 HKm 1.200
Sudah verifikasi
Desa Baru 28 September 2011 HKm 1.200
Sudah verifikasi
Kajai 28 September 2011 HKm 150
Sudah Keluar SK
Sinuruik 28 September 2011 HKm 100
Sudah verifikasi
3 Pasaman Padang Gelugur 28 Juni 2012 HKm 500
Sudah keluar SK
Cubadak 28 Juni 2012 HKm 100
Sudah keluar SK
28 Juni 2012 HKm 125
Sudah keluar SK
Simpang Tonang 28 Juni 2012 HKm 100
Sudah keluar SK
28 Juni 2012 HKm 150
Sudah keluar SK
28 Juni 2012 HKm 140
Sudah keluar SK
Sontang 28 Juni 2012 HKm 680
Sudah keluar SK
Lansek Kadok 28 Juni 2012 HKm 300
Sudah keluar SK
Langung 28 Juni 2012 HKm 500
Sudah keluar SK
Muaro Sei. Lolo HKm 1.000
Sudah keluar SK
4 Padang Pariaman
Sungai Buluah 7 Desember 2012
Hutan Nagari
2.211
Sudah keluar SK
5 Solok Selatan
Pulakek Koto Baru
26 Desember 2012
Hutan Nagari 4.411
Sudah keluar SK
Pasir Talang Timur
26 Desember 2012
Hutan Nagari 2.490
Sudah keluar SK
Koto Baru 26 Desember 2012
Hutan Nagari 2.434
Sudah keluar SK
Pakan Rabaa 26 Desember 2012
Hutan Nagari 5.343
Sudah keluar SK
6 Sijunjung Paru 16 Juli 2013 Hutan Nagari 4.500
Sudah verifikasi
Silokek 16 Juli 2013 HKm 500
Sudah verifikasi
Tanjung Labuah 16 Juli 2013 HKm 1.000
Sudah verifikasi
1. Kabupaten Tanah Datar 4 Nagari 2. Kabuapten Padang Pariaman 2 Nagari 3. Kabupaten Dharmasraya 8 Nagari 4. Kabupaten Solok 9 Nagari 5. Kota Padang 5 Kelurahan 6. Kabupaten 50 Kota 4 Nagari 7. Kabupaten Pasaman 3 Nagari
No Kabupaten/Kota Jumlah IUIPHHK(Unit)
Kondisi Kapasitas Produksi (M3)Aktif Tidak Aktif
1. Kabupaten Pesisir Selatan 10 5 5 26.500
2. Kabupaten Solok 5 3 2 15.850
3. Kota Solok 1 1 0 1.080
4. Kabupaten Solok Selatan 9 8 1 31.900
5. Kabupaten 50 Kota 2 2 0 12.000
6. Kabupaten Kep. Mentawai 1 0 1 6.000
7. Kota Padang 8 3 5 26.000
8. Kabupaten Pasaman 2 1 1 9.000
9. Kabupaten Pasaman Barat 3 2 1 15.000
10. Kabupaten Dharmasraya 9 8 1 26.020
11. Kabupaten Agam 8 6 2 17.100
12. Kota Bukittinggi 1 1 0 1.500
13. Kota Padang Panjang 1 1 0 600
14. Kota Payakumbuh 3 3 0 15.500
15. Kabupaten Sijunjung 5 5 0 10.000
16. Kabupaten Padang Pariaman 2 2 0 5.000
Jumlah 70 51 19 209.750
IUIPHHK70 UNIT
209.750 M3 KG/TH
TIDAKMEMILIKI
RPBBI 6 UNIT6.000 M3 KG/TH
IUIPHHK(Kap. < 2.000 M3)
31 UNIT49.150 M3 KG/TH
IUIPHHK(Kap. > 2.000 M3)
39 UNIT160.600 M3 KG/TH
TIDAKMEMILIKI
RPBBI 15 UNIT62.400 M3 KG/TH
TIDAKMEMILIKI
RPBBI 15 UNIT62.400 M3 KG/TH
MEMILIKIRPBBI 24 UNIT
98.200 M3 KG/TH
MEMILIKIRPBBI25 UNIT
43.150 M3 KG/TH
GAMBARAN IUIPHHK DI SUMBAR
IUIPHHK70 UNIT
419.500 M3 KB/TH
TIDAKMEMILIKI
RPBBI 6 UNIT12.000 M3 KB/TH
IUIPHHK(Kap. < 2.000 M3)
31 UNIT98.300 M3 KB/TH
IUIPHHK(Kap. > 2.000 M3)
38 UNIT298.400 M3 KB/TH
TIDAK AKTIF & RPBBI TIDAK
DISAMPAIKAN
TIDAK AKTIF & RPBBI TIDAK
DISAMPAIKAN
MEMILIKIRPBBI25 UNIT
86.300 M3 KB/TH
KEBUTUHAN BAHAN BAKU IUIPHHK DI SUMBAR
IUIPHHK(Kap. > 6.000 M3)
1 UNIT22.800 M3 KB/TH
MEMILIKIRPBBI23 UNIT
196.400 M3 KB/TH
MEMILIKIRPBBI15 UNIT
102.000 M3 KB/TH
IUPHHK-HA/HTI, 5 IUPHHK-HA/HTI, 5 UNIT = 120.000 KBUNIT = 120.000 KB
IPK, 3 UNIT ≠ 500RB IPK, 3 UNIT ≠ 500RB M3M3
PENGELOLA HTR, 2 KABPENGELOLA HTR, 2 KAB
IUIPHHK/SAWMILL, AKTIF IUIPHHK/SAWMILL, AKTIF RPBBI, 49 UNITRPBBI, 49 UNIT
PEMILIK KAYU PEMILIK KAYU RAKYAT...?????RAKYAT...?????
PERKEMBANGAN PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK BERDASARKAN RPBBI BERDASARKAN RPBBI TH 2013
SO KB
HA HTI HRILS/IPK
994 2.700
4.500
10.000
129.915
21
SO KG
1122
TERIMA KASIH
top related