INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr . Ir. DJOKO SASONO, M.Sc

Post on 02-Jan-2016

143 Views

Category:

Documents

7 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN. INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr . Ir. DJOKO SASONO, M.Sc DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN Pada : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

1

INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK

Disampaikan oleh :

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.ScDIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pada :Seminar “Pengembangan Monorel Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Publik Jakarta”

Fakultas Tehnik Universitas TARUMANEGARA, 2 April 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

2

OUTLINE

1. LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI;2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM; 3. POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK;4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL

JABODETABEK;5. CONTOH TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPINDAHAN MODA.

3

1. LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI

4

LANDASAN HUKUM

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang JALAN; UU No. 23 Tahun 2008 Tentang PERKERETAAPIAN; UU No. 1 Tahun 2009 Tentang PENERBANGAN; UU No. 17 Tahun 2009 Tentang PELAYARAN; UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

5

UU NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN

Pasal 3 ayat (2) :

Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

Pasal 4 ayat (4) : Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 6 ayat (2) : Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu padarencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikanketerhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasanperkotaan, dan kawasan perdesaan.

6

UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Pasal 2 :

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan :a. Asas manfaat;b. Asas keadilan;c. Asas keseimbangan; d. Asas kepentingan umum;e. Asas keterpaduan;f. Asas kemandirian;g. Asas transparansi;h. Asas akuntabilitas; dani. Asas berkelanjutan.

7

UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Pasal 2 :Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:a. asas manfaat;b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;c. asas persaingan sehat;d. asas adil dan merata tanpa

diskriminasi;e. asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan;f. asas kepentingan umum;g. asas keterpaduan;h. asas tegaknya hukum;i. asas kemandirian;j. asas berwawasan lingkungan hidup;k. asas kedaulatan negara; danl. asas kebangsaan.

Pasal 5 ayat (6) huruf b :

Pembinaan pelayaran dilakukan denganmemperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk : meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaibagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

8

UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Pasal 2 :Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas:a. manfaat;b. usaha bersama dan kekeluargaan;c. adil dan merata;d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;e. kepentingan umum;f. keterpaduan;g. tegaknya hukum;h. kemandirian;i. keterbukaan dan anti monopoli;j. berwawasan lingkungan hidup;k. kedaulatan negara;l. kebangsaan; danm. kenusantaraan.

Pasal 10 ayat (6) huruf b :

Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk: meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

9

UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:a. asas transparan;b. asas akuntabel;c. asas berkelanjutan;d. asas partisipatif;e. asas bermanfaat;f. asas efisien dan efektif;g. asas seimbang;h. asas terpadu; dani. asas mandiri.

Pasal 3Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

10

UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 14(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.

(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 144Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:a. tata ruang wilayah;b. tingkat permintaan jasa angkutan;c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;e. kesesuaian dengan kelas jalan;f. keterpaduan intramoda angkutan; dang. keterpaduan antarmoda angkutan.

11

KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI

• UU NO.33/2004 TENTANG JALAN• UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN• UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN• UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN• UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN

1. TATARAN TRANSPORTASI NASIONAL (TATRANAS)

2. TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL)

3. TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

BLUE PRINT TRANSPORTASI:

1. JALAN;

2. PERKERETAAPIAN;

3. PELAYARAN;

4. PENERBANGAN.

UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI

TATARAN TRANSPORTASIMODA TRANSPORTASI

KELEMBAGAAN

TERPADU

12

2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM

13

SEMUA YANG MENGUDARA PASTI MENDARAT

SEMUA YANG MELAUT PASTI BERLABUH

14

PELAYANAN ANGKUTAN

15

INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

INTEGRASI FISIK

INTEGRASI PEMBAYARAN

INTEGRASI JADWAL

TRANS JOGJA

BATIK SOLO TRANS

KA. PRAMEKS

• Aktivasi• Integrasi Sistem• Penjualan• Isi Ulang

PERBANKAN

KEBIJAKAN INTEGRASI

16

INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

• Integrasi fisik, yang memungkinkan penumpang berpindah intra dan /atau antar moda transportasi lainnya secara mudah;

• Integrasi jadwal, berupa kesuaian jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum yang terinformasi dengan baik, serta memungkinkan berkurangnya waktu tunggu penumpang pada saat berpindah intra dan/ atau antar moda transportasi;

• Integrasi pembayaran, yaitu pembayaran dengan menggunakan smartcard, yang memungkinkan satu kartu untuk beberapa jenis layanan.

17

3. POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK

18

TOTAL KEBUTUHAN PERJALANAN PERHARI DI WILAYAH JABODETABEK

TAHUN 2010

Jenis Moda Total Perjalanan Antar Zona (Kab./Kota)

Internal Zona (Kab. /Kota)

Perjalanan OrangDengan Sepeda Motor

28,123,863 9,411,513 18,712,350

Perjalanan Orang Dengan Kendaraan Pribadi 10,501,094 3,063,945 7,437,150

Perjalanan Orang Dengan Angkutan Umum 14,426,818 5,177,538 9,249,280

Total Perjalanan Seluruh Moda 53,051,776 17,652,996 35,398,780

(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)

POLA PERJALANAN HARIAN DI WILAYAH JABODETABEK (DENGAN SEMUA MODA TRANSPORTASI)

(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)

2,5212,195

2,246

113

634

Total PerjalananLintas Provinsi:7,709 Juta Trip

19

18,775

8,8627,139

9,964

KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK

• Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek:• 53 juta perjalanan pada tahun 2010;• 64 juta perjalanan pada tahun 2020.

• Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan hingga pada tahun 2020:• modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan

kondisi lalu lintas akan semakin parah.

20

4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK

21

ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK

RENCANA PENGEMBANGAN

SAUM DKI JAKARTA

RENCANA PENGEMBANGAN SAUM PROVINSI

BANTEN

RENCANA PENGEMBANGAN SAUM PROVINSI

JAWA BARAT

22

RENCANA PENGEMBANGAN

SAUM JATA

RENCANA PENGEMBANGAN

SAUM JABODETABEK

RENCANA PENGEMBANGAN

SAUM JABODEBEK

RENCANA PENGEMBANGAN

SAUM BODETABEK

RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

1011121314151617

B.01B.02B.03B.04B.05B.06B.07B.08B.09B.10B.11B.12B.13B.14B.15B.16B.17

KOTA TENGERANG – ANCOLBSD – BANK INDONESIACILEDUK – DUKUH ATASCILEDUK RAYA – CELILITANBSD – BANK INDONESIABSD – LEBAK BULUSCIPUTAT – DUKUH ATASDEPOK – MANGGARAIDEPOK – DUKUH ATASDEPOK – CAWANGBOGOR – CELILITANCIBUBUR – DUKUH ATASBEKASI – SETUBEKASI – KAMPUNG MELAYUPULOGADUNG – BEKASI PULOGADUNG – TELUK PUCUNGPULOGADUNG – HARAPAN INDAH

4127.316.818.327.317.119.926.927.923.240.527.313.619.217.916.58.5

RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

10

P.01P.02P.03P.04P.05P.06P.07P.08P.09P.10

TELUK NAGA – PLUITBSD – CIPUTATPARUNG – CIPUTATBLOK M – CINEREBLOK M – DEPOK BARUJATI ASIH – CIBUBURJATI ASIH – CILEUNGSIPINANGRANTI – BEKASIBEKASI – MUSTIKASARIBEKASI – TELUKPUCUNG

15.9129

12.322.41516

18.2165.5

JARINGAN ANGKUTAN MASSAL 2020

23Sumber : Kemenhub , 2013

RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

1011121314151617

B.01B.02B.03B.04B.05B.06B.07B.08B.09B.10B.11B.12B.13B.14B.15B.16B.17

KOTA TENGERANG – ANCOLBSD – BANK INDONESIACILEDUK – DUKUH ATASCILEDUK RAYA – CELILITANBSD – BANK INDONESIABSD – LEBAK BULUSCIPUTAT – DUKUH ATASDEPOK – MANGGARAIDEPOK – DUKUH ATASDEPOK – CAWANGBOGOR – CELILITANCIBUBUR – DUKUH ATASBEKASI – SETUBEKASI – KAMPUNG MELAYUPULOGADUNG – BEKASI PULOGADUNG – TELUK PUCUNGPULOGADUNG – HARAPAN INDAH

4127.316.818.327.317.119.926.927.923.240.527.313.619.217.916.58.5

RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

10

P.01P.02P.03P.04P.05P.06P.07P.08P.09P.10

TELUK NAGA – PLUITBSD – CIPUTATPARUNG – CIPUTATBLOK M – CINEREBLOK M – DEPOK BARUJATI ASIH – CIBUBURJATI ASIH – CILEUNGSIPINANGRANTI – BEKASIBEKASI – MUSTIKASARIBEKASI – TELUKPUCUNG

15.9129

12.322.41516

18.2165.5

FASILITAS INTEGRASI MODA 2020

24Sumber : Kemenhub , 2013

RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

1011121314151617

B.01B.02B.03B.04B.05B.06B.07B.08B.09B.10B.11B.12B.13B.14B.15B.16B.17

KOTA TENGERANG – ANCOLBSD – BANK INDONESIACILEDUK – DUKUH ATASCILEDUK RAYA – CELILITANBSD – BANK INDONESIABSD – LEBAK BULUSCIPUTAT – DUKUH ATASDEPOK – MANGGARAIDEPOK – DUKUH ATASDEPOK – CAWANGBOGOR – CELILITANCIBUBUR – DUKUH ATASBEKASI – SETUBEKASI – KAMPUNG MELAYUPULOGADUNG – BEKASI PULOGADUNG – TELUK PUCUNGPULOGADUNG – HARAPAN INDAH

4127.316.818.327.317.119.926.927.923.240.527.313.619.217.916.58.5

RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN

NO. NO. TRAYEK RUTE TRAYEK KM

123456789

10

P.01P.02P.03P.04P.05P.06P.07P.08P.09P.10

TELUK NAGA – PLUITBSD – CIPUTATPARUNG – CIPUTATBLOK M – CINEREBLOK M – DEPOK BARUJATI ASIH – CIBUBURJATI ASIH – CILEUNGSIPINANGRANTI – BEKASIBEKASI – MUSTIKASARIBEKASI – TELUKPUCUNG

15.9129

12.322.41516

18.2165.5

INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL DAN FASILITAS PERPINDAHAN MODA TAHUN 2020

(Sumber : Kemenhub, 2013)

25

26

MASTERPLAN PERKERETAAPIAN JABODETABEK 2020

26Sumber : Kemenhub , 2013

USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN

KOMPONENPERIODE

PELAKSANAAN2014-2020

INSTANSI PELAKSANA

1. Pelayanan dan Jaringan Angkutan Umum a. Trayek Busway b. Trayek Bus Pengumpan c. Bus Gandeng untuk Busway d. Bus untuk Bus Pengumpan

17 Trayek 10 Trayek 738 Bus 169 Bus

PusatPusatPusatPusat

2. Infrastruktur a. Koridor Busway b. Fasilitas ‘Park & Ride’ c. Fasilitas Integrasi d. Fasilitas Pesepeda dan Pejalan Kaki

17 Koridor 9 lokasi 17 lokasi -------------

Pusat/ PemdaPusat/ PemdaPusat/ PemdaPusat/ Pemda

27

28

Moda Angkutan Umum

Jumlah Penumpang yang Diangkut (Juta)

2020 2014

Busway *) 2.3 (30 Trayek) 1.2 (15 Trayek)

Bus Pengumpan *) 0.4 (15 Trayek) 0.2 (8 Trayek)

KA Jabodetabek 1.2 1.0

MRT 0.9 -

(sumber : JAPTRAPIS, 2012)

USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN

*) : termasuk trayek busway dan pengumpan DKI Jakarta.

5. CONTOH TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPIDAHAN MODA

29

30

TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPINDAHAN INTRAMODA

31

TIPIKAL DISAINFASILITAS PERPINDAHAN ANTAR MODA (KA-BRT)

32

FASILITAS-FASILITAS MINIMAL AREA PERPINDAHAN MODA

33

Ramp dan Hand Rail Penggunaan Ubin Bertekstur

Petunjuk Arah Rambu Khusus

Ruang Tunggu Terpadu

34

Parkir Sepeda

Akses Bagi Pesepeda

Akses Dalam Area Perpindahan

Parkir Taksi

Fasilitas Troli dan Bagasi

Parkir Mobil dan Akses Pejalan Kaki

35

FASILITAS INFORMASI

36

TERIMA KASIH

top related