Transcript
One Map Policy (Kebijakan Satu Peta)
www.raflis.wordpress.com
RTRWN
RTRW Pulau
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Gap
Kenapa ada Gap?Padahal Kriterianya sama
Apakah data yang digunakan berbeda?
Bagaimana dengan Akuntabilitas data ?
Apakah ada manipulasi data ?
Apakah terjadi manipulasi Analisis?
Bahan Masukan Pada FGD Penyediaan Data Dasar dan Pemetaan Kadastral di Provinsi Riau. Rabu, 28 November 2012, di Hotel Grand Jatra, Jl.Tengku Zainal Abidin No.1, Pekanbaru.
Peta Kawasan Hutan
Rainfall data
Interpolation
Vectorconversion
Rainfall Map
Soil Map Topographic Map
Slope Map
Overlay
Penunjukan Kawasan Hutan Penataan Batas Pemetaan Penetapan Kawasan Hutan
Berita acara tata batas
Fungsi Kawasan Hutan
Skor > 175
Skor 125-175
Skor < 124
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Konversi
Hutan Produksi Tetap
Peruntukan lain
Baru ditetapkan 21 dari 207 kelompok hutan yang sudah
ditetapkan
Bagaimana legalitas kawasan hutan pasca keluarnya PUU 45
Peta Kawasan Hutan dan perkiraan erosi (USLE)Berkaitan dengan bencana banjir yang sering berulang
Rainfall data
Interpolation
Vectorconversion
Rainfall Map
Soil Map Topographic Map
Slope Map
Overlay
Kawasan Hutan
R-factor K-factor S-faktor
Geospasial
Informasi Geospasial
(IG)
Dasar (IGD)IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. (Pasal 1 poin 5 )
Tematik (IGT)IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. (Pasal 1 poin 6 )
jaring kontrol geodesi
peta dasar
a. Peta Rupabumi Indonesia; b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan c. Peta Lingkungan Laut Nasional. (Pasal 7 )
a.; b.; c.;d.;e.; f.; g; h. (Pasal 12 )
garis pantai
hipsografi
perairan
nama rupabumi
batas wilayah
transportasi dan utilitas
bangunan dan fasilitas umum
penutup lahan.
adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah ntarkelurahan/desa, antarkecamatan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarnegara. (12:e (P)
digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (16:1)
Jika belum ditetapkan secara pasti di lapangan digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus (16:2)
Aturan Pengelolaan Hutan Produksi
Budidaya Hutan Alam (IUPHHK-HA / HPH)
Budidaya Hutan alam dan Tanaman (IUPHHK-HT /
PHTI/ HTI)
Budidaya Non Kehutanan (Perkebunan, Pertanian,
Pertambangan)
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
SKOR < 124
Hutan Produksi Terbatas
SKOR 124-175
Hutan Produksi
Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda
Fungsi dapat saling dipertukarkan karena skornya sama
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
SKOR < 124
Hutan Produksi Terbatas
SKOR 124-175
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Sesuai dengan Ketentuan
Tidak Sesuai dengan
Ketentuan dan Tidak
Berdampak secara
Hidrologi
Tidak Sesuai dengan
Ketentuan dan
Berdampak Hidrologi
Hierarki tata ruang
RTRWN
RTRW Pulau
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Gap
Kenapa ada Gap?Padahal Kriterianya sama
Apakah data yang digunakan berbeda?
Bagaimana dengan Akuntabilitas data ?
Apakah ada manipulasi data ?
Apakah terjadi manipulasi Analisis?
Pemutihan pelanggaran dalamPP 60 tahun 2012
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986
TGHK TGHK Update
Inkonsisten terhadap TGHK•Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) dengan TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK•Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK
Gap Kawasan Lindung dan Budidaya di Provinsi Riau
Draft RTRWP RTRWN RTRWP 1994 TGHK0%
25%
50%
75%
100%
77.48%
58.91%
74.90%
89.50%
21.32%
40.59%
21.10%
10.02%
Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Gap Data
Saran
• Dibutuhkan verifikasi terhadap data yang dikeluarkan
• Dibutuhkan mekanisme untuk perbaikan data yang salah, termasuk mekanisme komplain dari masyarakat/ahli
• Perlu didorong peran serta masyarakat dalam melakukan verifikasi data dan informasi.
top related