Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011
Post on 28-Nov-2015
99 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
Publikasi ini menyajikan informasi beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar. Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi yang menggambarkan pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif di Kabupaten Banjar. Melalui publikasi ini, pembaca akan diantarkan pada analisa singkat dari beberapa indikator yang menjadi ukuran , seperti : Kependudukan Keluarga Berencana Pendidikan Ketenagakerjaan Kesehatan Perumahan Indeks Pembangunan Manusia
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun
2010 ini disusun oleh Seksi Statistik Sosial pada
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, yang
merupakan organisasi resmi yang
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan
statistik di daerah dengan tugas utama menyediakan
kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.
Katalog : 3101013.63.03
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2011
KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANJAR
Katalog BPS : 3101013.63.03.
Nomor Publikasi : 63032.12.01
Naskah : Seksi Statistik Sosial
Gambar Kulit : Seksi Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
VISI dan MISI BADAN PUSAT STATISTIK
V I S I :
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent
of trustworthy statistical data for all).
M I S I :
a. memperkuat landasan konstitusional dan operasional
lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik
yang efektif dan efisein;
b. menciptakan insane statistik yang kompeten dan
professional, didukung pemanfaatan teknologi
informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan
Indonesia;
c. meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep
dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang
bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan
statistik;
d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik
bagi semua pihak; dan
e. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah
dan swasta, dlam kerangka Sistem Statistik Nasional
(SSN) yang efektif dan efisein.
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 i
KATA SAMBUTAN
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi
perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang,
papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja merupakan salah satu visi
dan misi pembangunan Kabupaten Banjar. Untuk mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan tersebut dan untuk menentukan arah kebijakan yang akan
datang, maka ketersediaan indikator kesejahteraan rakyat yang akurat dan
terkini sangat diperlukan sebagai penunjang terwujudnya perencanaan
pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, kami menyambut gembira atas terbitnya publikasi
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 sehingga
dapat menambah ragam data yang sangat berguna untuk perencanaan dan
evaluasi pembangunan khususnya pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Kepada segenap jajaran BPS Kabupaten Banjar atas kerjasama
penyusunan publikasi ini beserta semua pihak yang terlibat dan ikut
berpartisipasi dalam penyediaan data hingga selesainya publikasi ini kami
ucapkan terimakasih .
Akhirnya kami berharap semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang memerlukannya dan semoga Allah SWT selalu memberi
rahmat-Nya kepada kita semua. Amien.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Martapura, September 2012
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANJAR,
MUHAMMAD RUSDI, ST. MT
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya jualah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Banjar Tahun 2011 yang merupakan hasil kerjasama Bappeda
Kabupaten Banjar dan BPS Kabupaten Banjar dapat diselesaikan.
Dalam publikasi ini disajikan berbagai informasi umum terkait situasi
kesejahteraan rakyat yaitu menyangkut masalah ekonomi, kependudukan
dan keluarga berencana, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi,
perumahan, serta perkembangan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di
tingkat wilayah Kabupaten Banjar. Data-data pokok yang digunakan sebagian
besar bersumber dari hasil Susenas dan Sakernas yang diolah BPS Kabupaten
Banjar ditambah dengan Indeks Pembangunan Manusia dari hasil pengolahan
BPS RI serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan
penunjang analisis.
Kami menyadari walaupun telah diupayakan secara maksimal namun
publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari
semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan
publikasi yang akan datang.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita
semua. Amiin.
Martapura, September 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANJAR,
EDY RAHMADI, SP, MP
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA SAMBUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
DAFTAR GRAFIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Sumber Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BAB II PEREKONOMIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Struktur Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Pertumbuhan Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Distribusi Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Korva Lorenz dan Koefisein Gini . . . . . . . . . . . . 15
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA . . . . . 19
3.1 Kependudukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Keluarga Berencana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BAB IV PENDIDIKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
BAB V KETENAGAKERJAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 iv
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja . . . . . . . . . . 49
5.2 Daya Serap Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3 Tingkat Pengangguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
BAB VI KESEHATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
BAB VII PERUMAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA . . . . . . . . . . . . . . . 71
8.1 Konsep Pembangunan Manusia . . . . . . . . . . . . . . 72
8.2 Manfaat Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.3 Konsep Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8.4 Perkembangan IPM Kabupaten Banjar . . . . . . . . . . 85
8.5 Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kab.Banjar . . 89
8.6 Laju Pencapaian IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
BAB IX PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 v
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja
Kabupaten Banjar Tahun 2011 ............................. 7
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga
Konstan) Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 ..... 11
Tabel 3. Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan
Menurut Golongan Pendapatan di Kabupaten
Banjar Tahun 2011 ………..................................... 14
Tabel 4. Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok
Umur Tahun 2011 ................................................ 23
Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia
Tahun 2011 ……................................................... 26
Tabel 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15 -
49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program
Keluarga Berencana Di Kabupaten Banjar Tahun
2011 ……………………………………….................... 29
Tabel 7. Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB
Menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun
2011..................................................................... 32
Tabel 8. Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk
Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Banjar Tahun 2011 ............................ 38
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 vi
Tabel 9. Persentase Ijazah Terakhir yang Dimiliki
Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten
Banjar Tahun 2011 …………………………............... 42
Tabel 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar
Tahun 2011 ......................................................... 43
Tabel 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun
Keatas Kabupaten Banjar Tahun 2011 ………….... 50
Tabel 12. Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten
Banjar Tahun 2009-2011 …………………………..... 51
Tabel 13. Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK), dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT),
Tahun 2011 ……………......................................... 54
Tabel 14. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja
di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …………............ 55
Tabel 15. Persentase Cara Pengobatan penduduk yang
Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten
Banjar Tahun 2011 ………….................................. 59
Tabel 16. Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita di
Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011 ............. 61
Tabel 17. PersentaseTempat Tinggal menurut Status
Penguasaan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …… 64
Tabel 18. Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun
2011 …………….................................................... 66
Tabel 19. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Tempat
Pembuangan Akhir TinjaTahun 2011 …………….... 69
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 vii
Tabel 20. Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten
Banjar Tahun 2008 – 2011 …………………………... 86
Tabel 21. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan
Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun
2005 – 2011 ………………….................................. 90
Tabel 22. Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan
Manusia Menurut UNDP …………………………...… 92
Tabel 23. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Tahun 2008 – 2011 ……………………...........……… 94
Tabel 24 Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2008 – 2011 …………… 95
Tabel 25. Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2011 ……………… 97
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 viii
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 1. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tahun 2011 8
Grafik 2. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten
Banjar Tahun 2011 ………………………………...... 16
Grafik 3. Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten
Banjar Tahun 2005-2011 ………………………….. 17
Grafik 4. Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun
2011 25
Grafik 5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten
Banjar Tahun 2011…………………………………… 27
Grafik 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-
49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program
Keluarga Berencana di Kab. Banjar Tahun 2011 .. 30
Grafik 7. Persentase Partisipasi KB Aktif menurut
Kelompok Umur Tahun 2011 ………………………. 31
Grafik 8. Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat/Cara
KB Tahun 2011 ………………………………………... 33
Grafik 9. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5
Tahun Keatas Tahun 2011 …………………………. 39
Grafik 10. Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …. 41
Grafik 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar
Tahun 2010 – 2011 ………………………………….. 44
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 ix
Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut
KegiatanTahun 2011 ………………………………… 48
Grafik 13. Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang
Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011 … 60
Grafik 14. Persentase Penolong Kelahiran Bayi Usia 0-59
Bulan Tahun 2011 …………………………..……….. 62
Grafik 15. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal Tahun
2011 …………………………………………………….. 65
Grafik 16. Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011 ……. 67
Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis
Sumber Air Minum Utama Tahun 2011 …………. 68
Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011 …. 70
Grafik 19. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan
Pembangunan Manusia Kab. Banjar Tahun
2008-2011 …………………………………………….. 91
Grafik 20. Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011
Kalimantan Selatan …………………………………… 93
BAB I PENDAHULUAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 2
1.1. Latar Belakang
Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata
merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai
program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna
mencapai tujuan tersebut. Namun dimensi kesejahteraan rakyat
disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf
kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator
yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.
Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,
negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 2000 mendeklarasikan kesepakatan Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s)
yang tertuang dalam delapan butir tujuan guna tercapainya
kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun
2015.
Adapun delapan butir MDG’s tersebut adalah menanggulangi
kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua,
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,
memerangi HIV/AIDS malaria dan penyakit menular lainnya,
memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan
kemitraan global untuk pembangunan.
Untuk mengukur sampai sejauh mana pembangunan yang
telah dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten
BAB I PENDAHULUAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 3
Banjar pada khususnya dalam pencapaian target pembangunan
nasional dan MDG’s dibutuhkan indikator-indikator yang terkait
dengan aspek-aspek kesejahteraan rakyat yang bisa menggambarkan
kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat ini.
Guna memenuhi kebutuhan indikator-indikator
kesejahteraan rakyat tersebut disusunlah publikasi Indikator
Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Banjar Tahun 2011.
Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran
perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2011
yang merupakan hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di
Kabupaten Banjar selama ini.
Sudut pandang analisis yang dilakukan dalam publikasi
INKESRA Kabupaten Banjar Tahun 2011 lebih diutamakan dari aspek
kesejahteraan sosial seperti tingkat kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan, perumahan, dan konsumsi. Publikasi ini merupakan
kumpulan dari berbagai data yang mencerminkan hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banjar.
Di dalam publikasi ini juga ditampilkan indeks komposit yang
berkaitan dengan pembangunan manusia yakni Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai ukuran, yang secara tepat
dapat menunjukan potret umum tentang status pembangunan
manusia di Kabupaten Banjar. Ukuran komposit ini sangat penting
untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan
di daerah Kabupaten Banjar tentang pembangunan manusia yang
telah dicapai selama ini.
BAB I PENDAHULUAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 4
1.2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari publikasi ini mencakup kelompok
indikator : (a) Perekonomian; (b) Kependudukan dan KB; (c)
Pendidikan; (d) Ketenagakerjaan; (e) Kesehatan; (f) Perumahan serta
perkembangan IPM Kabupaten Banjar.
1.3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan ditunjang oleh
data-data lain seperti Survei angkatan Kerja (SAKERNAS), Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PRDB) dan lain-lain.
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 6
2.1. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan
masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan
usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder
dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi dapat dilihat melalui
kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB). Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila
kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang mulanya dominan
digantikan oleh sektor ekonomi lain.
Struktur ekonomi Kabupaten Banjar didominasi oleh sektor
pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor
perdagangan, hotel dan restoran. Dari sembilan sektor, sektor
perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling dominan yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur
ekonomi Kabupaten Banjar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap
perekonomian di Kabupaten Banjar mencapai 23,70 persen, dimana
kontribusi ini tidak jauh berbeda dengan keadaan 2010 dimana
sektor perdagangan juga menjadi paling utama mencapai 23,47
persen. Sektor ini memberikan peluang kesempatan kerja yang cukup
luas bagi penduduknya, dengan daya serap tenaga kerja mencapai
21,07 persen.
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 7
Tabel 1.
Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja
Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Lapangan Usaha Struktur
Ekonomi (%)
Struktur
Pekerja
(%)
(1) (2) (3) (4)
1 Pertanian 21,71 56,16
2 Pertambangan & Penggalian 21,51 2,92
3 Industri 5,72 2,44
4 Listrik & Air bersih 0,78 0,00
5 Bangunan 5,99 3,92
6 Perdag, Rest,Hotel 23,70 21,07
7 Angkutan & kom 5,46 1,99
8 Keuangan, Persewaan & Jasa
perushaan 4,09 1,19
9 Jasa-jasa 11,05 10,32
Total 100,00 100,00
Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 8
Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011
Sektor kedua yang kontribusinya terbesar pada perekonomian
Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian, yakni sebesar 21,71
persen, dengan daya serap terhadap tenaga kerja di sektor ini juga
sangat besar yaitu 56,16 persen.
Cukup banyaknya kegiatan penambangan dan penggalian di
Kabupaten Banjar, baik yang dikelola secara modern maupun
tradisional memberikan kontribusi yang berarti terhadap
perekonomian. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan
sumbangan sebesar 21,51 persen. Hanya saja penyerapan tenaga
kerja di sektor ini tidak memberikan kesempatan yang besar, karena
hanya mampu menyerap 2,92 persen tenaga kerja.
PERTANIAN PERTAMB/PENGGL
INDUSTRI
LISTR, AIR BERS
BANGUNAN
PERD, HOTEL, REST
ANGKUTAN
KEUANGAN
JASA-JASA
0
5
10
15
20
25
0 20 40 60
PERS
ENTA
SE K
ONT
RIBU
SI E
KONM
I
PERSENTASE KONTRIBUSI PEKERJA
Grafik 1.
Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja
Tahun 2011
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 9
Kalau dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Banjar
tersebut, perekonomian daerah ini lebih berorientasi ke kehidupan
penduduk yang agraris, akan tetapi tren kontribusi sektor sekunder
dan tersier nampak semakin membesar terhadap sektor primer.
2.2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses
perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode
tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses
kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan
dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah
balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada
tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Adanya
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah
pernah mengalami hambatan serius oleh krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan
tahun 90-an menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang
memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
semata belum mampu menghasilkan manusia Indonesia yang
tangguh dan mampu menghadapi krisis. Oleh karena itu, perlu
dibangun suatu strategi pembangunan nasional yang memberi
prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, agar manusia
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 10
Indonesia dapat hidup layak, bermartabat, dan tangguh dalam
menghadapi berbagai krisis sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945.
Dalam suatu perekonomian modern atau perekonomian di
negara-negara maju, terjadi perubahan-perubahan drastis mengenai
persepsi pemerintah dan masyarakat umum tentang kegiatan
perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi bagi mereka bukan lagi menjadi satu-
satunya tujuan pembangunan utama yang harus dikejar. Negara-
negara maju nampaknya mulai lebih menekankan pada ‘kualitas
hidup’, seperti kelestarian lingkungan hidup, karena di negara maju
peran sektor industri sudah sangat dominan. Pertumbuhan sektor
industri ini banyak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap
lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran udara,
terkurasnya sumber daya alam, serta hilangnya keindahan alam. Hal
ini bisa diterapkan karena pada umumnya di negara maju level
perekonomian yang diukur dari Produk Domestik Bruto dan
Pendapatan Perkapita, sudah relatif tinggi jika dibandingkan dengan
negara berkembang, sehingga tidak perlu mengejar atau berorientasi
pada pertumbuhan. Sedangkan pada negara-negara berkembang
yang level perekonomiannya masih sangat rendah, mau tidak mau
harus memacu pertumbuhan agar perekonomian meningkat sehingga
dapat membiayai pelaksanaan pembangunan.
Pada umumnya di negara-negara miskin dan berkembang
yang menjadi dilema adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 11
distribusi pendapatan (pemerataan). Kedua hal ini sangat sulit untuk
diwujudkan secara bersama pada waktu yang bersamaan pula. Jika
pertumbuhan ekonomi di dahulukan dikarenakan syarat
pembangunan ekonomi adalah PDRB yang lebih tinggi dari tahun-
tahun sebelumnya, maka tidak ada cara lain, distribusi pendapatan
agak sedikit dikorbankan. Akan tetapi yang menjadi masalah,
seluruh masyarakat mempunyai hak untuk dapat menikmati hasil
pembangunan dan turut berpartisipasi melaksanakan pembangunan.
Tabel 2.
Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)
Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011
No. Lapangan Usaha 2009 2010 20111)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pertanian 2,76 4,73 4,81
2 Pertambangan & Penggalian 2,96 1,75 5,83
3 Industri Pengolahan 8,89 6,43 5,34
4 Listrik & Air bersih 6,46 6,53 6,26
5 Bangunan/Konstruksi 11,76 6,50 5,39
6 Perdag, Restoran, Hotel 8,61 4,88 7,09
7 Angkutan & komunikasi 9,13 7,87 6,33
8 Keu,Persewaan, Jasa perush 8,12 -2,23 8,11
9 Jasa-jasa 8,67 8,69 8,64
Kabupaten Banjar 6,18 4,72 6,20
Sumber : PDRB Kab. Banjar, 2011
1) Angka Sementara
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 12
Kabupaten Banjar yang sedang berbenah diri dan sedang
giat-giatnya melaksanakan pembangunan seyogyanya
memperhatikan masalah ini sejak dini, sehingga dalam
merencanakan pembangunan untuk masa yang akan datang hal
seperti ini tidak perlu lagi menjadi suatu dilema.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara umum selama
periode 2009 - 2010 menunjukkan trend perlambatan. Pada tahun
2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar sekitar 6,18 persen,
melambat menjadi 4,72 persen di tahun 2010 dan mengalami
kenaikan menjadi sekitar 6,20 persen di tahun 2011.
Percepatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh
percepatan yang cukup signifikan di sektor pertambangan dan
penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
sektor perdagangan, hotel & restoran. Sehingga, walaupun sektor
lainnya mengalami perlambatan, tetapi karena tidak terlalu
signifikan, pengaruhnya terhadap total pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Banjar tidak terlalu besar.
2.3. Distribusi Pendapatan.
Salah seorang pakar ekonomi dari Badan Riset Bank Dunia dan
Institute of Development Studies bernama MS Ahluwalia
mengemukakan analisis mengenai distribusi pendapatan negara-
negara berkembang (didalam Sadono Sukirno, 1985). Beliau
memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan yaitu :
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 13
Distribusi Pendapatan Relatif
Merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh
berbagai golongan penerimaan pendapatan. Penggolongan ini
didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima.
Penerima-penerima pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) golongan
yaitu 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling
rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20
persen penduduk berpendapatan paling tinggi.
Distribusi Pendapatan Mutlak
Merupakan persentase jumlah penduduk yang pendapatannya
mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang.
Menurut hasil penelitian Ahluwalia tersebut ditemukan bahwa
di negara-negara komunis 40 persen dari penduduk yang
berpendapatan paling rendah menerima 25 persen dari seluruh
pendapatan masyarakat. Di negara-negara maju golongan penduduk
ini menerima lebih kurang 16 persen, dan di negara-negara
berkembang golongan 40 persen dari penduduk yang berpendapatan
paling rendah ini hanya menerima 12,5 persen dari keseluruhan
pendapatan masyarakat. Dari gambaran ini terlihat bahwa dinegara
berkembang distribusi pendapatannya paling tidak merata.
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 14
Tabel 3.
Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan
menurut Golongan Pendapatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011
Gol. Pendapatan
Persen
tase
Pendu
duk
Kumulat
if Persen
pendu
duk
Jumlah
Pendapatan
(Rp.)
Persen
tase
Jumlah
Penda
patan
Kumul
atif
Persen
Penda
patan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
< 100.000 0,00 0,00 0 0,00 0,00
100.000 – 149.999 0,34 0,34 257.349.578 0,07 0,07
150.000 – 199.999 0,88 1,22 852.506.335 0,22 0,28
200.000 – 299.999 7,64 8,87 9.993.519.859 2,53 2,81
300.000 – 499.999 28,80 37,66 59.183.185.189 14,98 17,79
500.000 – 749.999 28,97 66,64 91.368.188.112 23,12 40,91
750.000 – 999.999 14,30 80,93 63.394.326.573 16,04 56,95
≥ 1.000.000 19,07 100,00 170.088.863.672 43,05 100,00
Kab. Banjar 100,00 395.137.939.316 100,00
Sumber : Diolah dari Susenas BPS
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, untuk wilayah Kabupaten
Banjar dapat dihitung bahwa golongan 40 persen penduduk yang
berpendapatan paling rendah menerima 19,33 persen dari seluruh
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 15
pendapatan masyarakat. Keadaan ini bisa dibilang cukup merata
distribusi pendapatannya, bahkan jika dibandingkan dengan negara
maju sekalipun, pada golongan yang sama hanya menerima sekitar
16 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat.
2.4. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini
Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari
suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi
uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar
antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga
satu (ketimpangan yang sempurna, dima satu orang menguasai
semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal
dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva
Lorenz itu berada. Dalam ilmu Ekonomi Industri, Koefisien Gini juga
dapat dipergunakan untuk melihat konsentrasi pasar.
Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Ukuran ini
pertama kali dikembangkan oleh statistisi dan ahli sosiologi Italia
bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam
makalahnya berjudul “Variability and Mutability” (dalam bahasa Italia:
Variabilità e mutabilità). Menurut definisinya, koefisien gini adalah
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 16
perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45
derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut.
Mekanisme kerja kurva lorenz adalah jumlah penerimaan
pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada
sumbu horisontal. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total
pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah
(kelompok) penduduk tersebut.
Jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka
kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis lurus 45
derajat pada gambar, dan koefisien gini bernilai 0. Sebaliknya jika
seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan terjadi
,0
,10
,20
,30
,40
,50
,60
,70
,80
,90
,100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% K
UM
ULA
TIF
PEN
DA
PA
TAN
% KUMULATIF PENDUDUK
Grafik 2. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Banjar
Tahun 2011
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 17
ketimpangan sempurna (maksimum) sehingga kurva distribusi
pendapatan akan jatuh pada titik (0,0), (0,100) dan (100,100), dan
angka koefisien gini bernilai 1.
Kurva lorenz untuk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 dapat
dilihat dari gambar 2. Garis diagonal (warna Biru) adalah merupakan
garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis
diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi
ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan
garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.
Agar lebih jelasnya dapat dihitung koefisien Gini Kabupaten
Banjar dengan pengukuran ketimpangan atau ketidak merataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung
rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,3
2
0,3
1
0,2
8
0,2
5 0,2
8
0,2
7 0,3
5
0,2
6
0,2
9
0,2
6
0,2
4
0,2
7
0,2
7
0,3
5
Gin
i Ras
io
Grafik 3 Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar
Tahun 2005-2011
KALSEL BANJAR
BAB II PEREKONOMIAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 18
terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan
horisontal sebelah kanan. Rasio ini pertama kali di rumuskan oleh
ahli statistik Italia pada tahun 1912.
Jika rasio berkisar antara 0,5–0,7 maka terjadi ketimpangan
yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2–0,35 maka distribusi
pendapatan relatif merata.
Dari hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien Gini
Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah sebesar 0,35 berarti di
Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk relatif merata,
baik dilihat dari kriteria Bank Dunia maupun dari kurva Lorenz dan
koefisien Gini. Hal ini bisa terjadi kemungkinan disebabkan oleh
karena sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar (sekitar 56,16
persen) bekerja di sektor pertanian.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 20
3.1. Kependudukan
Istilah kependudukan dihubungkan dengan hal-hal yang
menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan,
yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi,
dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat
terjadi karena kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan
penduduk dan mobilitas sosial. Untuk mencapai keseimbangan
pertumbuhan penduduk, komponen-komponen demografi tersebut
perlu mendapat perhatian.
Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting
sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk
mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya
menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya
baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak
diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan
menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk
yang kurang seimbang merupakan faktor yang amat mempengaruhi
manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diperlukannya usaha yang
semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan
rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti
makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan. Usaha
yang lebih besar lagi dibutuhkan bilamana tingkat kesejahteraan ini
ingin ditingkatkan.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 21
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor
strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai
program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai
perencana dan pelaksana program-program pembangunan itu
sendiri. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan manusia harus
dititikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang tentu sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi.
SDM yang besar hanya akan bermanfaat sebagai aset
pembangunan apabila memiliki kualitas yang cukup baik. Kualitas ini
dapat dilihat dari berbagai indikator seperti derajat kesehatan dan
tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut. Jumlah penduduk
yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan jika memiliki
kualitas rendah.
Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan tetap
tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan tingkat kema-
tian yang semakin menurun di lain pihak. Beberapa sarjana yang
telah melakukan penelitian telah berpendapat bahwa rata-rata
wanita Indonesia semasa umur produktif telah mengalami enam
atau tujuh kali kelahiran. Perkiraan tentang tingkat kelahiran
kasar yang dibuat untuk penduduk di Indonesia tidak pernah
kurang dari 40 per seribu, bahkan ada yang mengira bahwa
pada dewasa ini setinggi 49 per seribu. Tetapi kebanyakan ahli
dan sarjana di bidang demografi cenderung pada perkiraan di
sekitar 44 per seribu. Faktor kesuburan ini merupakan masalah
yang sangat kritis dalam usaha untuk menangani masalah
kependudukan di Indonesia.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 22
Sekalipun tingkat kematian kasar yang diperkirakan disekitar
20 per seribu dewasa ini masih cukup tinggi jika dibandingkan
dengan negara-negara lain, namun dapat dikatakan bahwa sejak
awal abad ini tingkat kematian secara berangsur-angsur telah
menunjukkan gejala menurun. Jika ditinjau secara bersamaan
dengan tingkat kelahiran yang hampir tidak berobah polanya
dan tingkatnya hingga dewasa ini, maka turunnya tingkat kematian
membuat makin menaiknya tingkat pertumbuhan penduduk.
Turunnya tingkat kematian berarti pula bertambah banyak-
nya jumlah orang dewasa dan dengan fertilitas yang belum
turun banyak, hasilnya adalah makin meningkatnya jumlah
penduduk. Adapun tingkat kematian akan terus turun sebagai
akibat dari usaha perbaikan kesehatan rakyat.
Berkaitan dengan kependudukan, ada beberapa aspek yang
menjadi perhatian, antara lain struktur umur, distribusi
penduduk, rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan.
Berdasarkan hasil proyeksi SP 2010 dengan laju
pertumbuhan penduduk 2,11 persen, jumlah penduduk
Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah 516.663 jiwa, dengan
jumlah penduduk laki-laki 50,76 persen (262.271 jiwa) dan
penduduk perempuan 49,24 persen (254.392 jiwa).
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 23
Tabel 4.
Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok Umur Tahun 2011
Kelompok
Umur
Jenis Kelamin
Jumlah
Rasio
Jenis
Kelamin Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5)
0 - 4 25.031 23.893 48.924 104,76
5 - 9 26.570 25.195 51.765 105,46
10 - 14 24.923 22.998 47.921 108,37
15 - 19 25.928 24.015 49.943 107,97
20 - 24 24.727 22.594 47.321 109,44
25 - 29 24.235 24.233 48.468 100,01
30 - 34 23.011 23.071 46.082 99,74
35 - 39 21.911 21.227 43.138 103,22
40 - 44 18.452 17.905 36.357 103,06
45 - 49 14.740 14.484 29.224 101,77
50 - 54 12.048 11.058 23.106 108,95
55 - 59 7.814 6.853 14.667 114,02
60 - 64 5.281 5.938 11.219 88,94
65 - 69 3.505 4.202 7.707 83,41
70 - 74 2.218 3.292 5.510 67,38
≥ 75 1.877 3.434 5.311 54,66
Kab. Banjar 262.271 254.392 516.663 103,10
Sumber : Proyeksi SP2010
Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting
adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk
dalam arti demografi adalah kompisisi penduduk menurut umur
dan jenis kelamin. Komposisi atau struktur penduduk dapat
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 24
dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur
serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis
dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan
lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah
ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk
memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu
wilayah tertentu.
Dari Tabel 4, terlihat jumlah penduduk kabupaten banjar
menurut kelompok umur, dimana jumlah penduduk kabupaten
Banjar hampir seimbang antara penduduk laki-laki dan
perempuan.
Rasio jenis kelamin merupakan parameter yang mengukur
perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam
suatu wilayah. Semakin besar penduduk perempuan, potensi
fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas
dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik
demografi. Pembekalan pengetahuan yang cukup tentang fertilitas
bagi kaum perempuan akan sangat berguna, terutama untuk negara-
negara berkembang seperti Indonesia.
Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin Kabupaten Banjar sudah
cukup baik, yaitu 103,10 persen, yang berari dari 100 penduduk
perempuan, terdapat 103 penduduk laki-laki. Namun, jika dilihat
pada kelompok umur lima tahunan, terdapat rasio jenis kelamin yang
dibawah 100, yaitu pada 30 – 34 tahun, 60 – 64 tahun, 65 – 69
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 25
tahun, 70 – 74 tahun dan diatas 75 tahun. Ini berarti, pada usia tua,
penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.
Dari hasil proyeksi SP 2010, dapat dilihat bahwa struktur umur
penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 sudah cukup baik,
dengan bentuk piramida penduduk yang mengecil keatas seperti
yang terlihat pada Grafik 4.
Sumber : Proyeksi SP 2010
Pengelompokan umur pada Tabel 4. di atas dapat
disederhanakan lagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0 – 14
tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia tua (65+ lebih). Dari
Tabel 5. dapat diketahui bahwa populasi Kabupaten Banjar pada
≥ 75
70 - 74
65 - 69
60 – 64
55 -59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19
10 – 14
05 – 09
00 - 04
PEREMPUAN LAKI-LAKI
Grafik 4. Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 26
tahun 2011 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak
349.525 jiwa atau 67,65 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin,
persentase penduduk usia produktif laki-laki (67,92 persen) lebih
tinggi dibandingkan perempuan (67,37 persen).
Sedangkan yang tergolong usia muda di Kabupaten Banjar
tahun 2011 mencapai 28,76 persen dan usia tua sekitar 3,59 persen,
dimana usia muda lebih didominasi laki-laki dan usia tua lebih
didominasi perempuan.
Tabel 5.
Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia Tahun 2011
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total
Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Usia Muda (0 – 14) 76.524 29,18 72.086 28,34 148.610 28,76
Usia Produktif (15 – 64) 178.147 67,92 171.378 67,37 349.525 67,65
Usia Tua (65 +) 7.600 2,90 10.928 4,30 18.528 3,59
Jumlah 262.271 100,00 254.392 100,00 516.663 100,00
Sumber : Proyeksi SP 2010
Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Banjar ini
sangat menjanjikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan,
karena sebagian besar penduduk masih berusia muda, sehingga
masih sangat produktif.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 27
Sumber : Proyeksi SP 2010
Dengan menggolongkan penduduk dalam tiga kelompok usia
di atas, dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Kabupaten
Banjar. Rasio ketergantungan merupakan angka yang mengukur
jumlah penduduk yang non produktif (di bawah 15 tahun dan 65
tahun ke atas) dibandingkan jumlah penduduk produktif (penduduk
usia 15 – 65 tahun), rasio ini menyatakan jumlah penduduk non
produktif yang menjadi “beban” atau menjadi tanggungan penduduk
usia produktif, atau dengan kata lain proporsi penduduk usia non
produktif dibandingkan dengan usia produktif.
Angka ketergantungan Kapupaten Banjar tahun 2011 adalah
sebesar 47,82 persen. Angka ini berarti dari 100 penduduk usia
produktif di Kabupaten Banjar harus menanggung 48 penduduk usia
non produktif (usia tua dan usia muda). Angka ini masih cukup baik
karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Banjar masih
lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Angka
Laki-lakiPerempuan
Total
47,22
48,44
47,82
Grafik 5
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 28
ketergantungan ini dapat lebih ditekan lagi dengan penyediaan
fasilitas pendidikan dan kesehatan agar tercipta generasi pintar dan
sehat. Menekan jumlah usia muda dapat dilakukan dengan cara
penggalakan program Keluarga Berencana (KB).
3.2. Keluarga Berencana
Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu
atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objektif-objektif
tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan
kelahirkan yang memang diinginkan, mengatur interval diantara
kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan
usia suami isteri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan
nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan
kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta
menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan
kelahiran. Upaya tersebut secara mikro dilakukan sebagai
perlindungan kepada wanita atau ibu dari resiko gangguan kesehatan
fisik dan non fisik karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak
dikehendaki serta resiko akibat sosial ekonomi sebagai konsekwensi
dari kehamilan, persalinan, dan perawatan anak yang dilahirkan.
Secara makro KB dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan
penduduk yang memiliki ciriciri tidak menguntungkan pembangunan
seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi, struktur penduduk yang
muda, beban ketergantungan yang besar, angka kematian bayi yang
tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 29
Tabel 6.
Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus
Kawin dan Cerai terhadap Program Keluarga Berencana Di Kabupaten
Banjar Tahun 2011
No. Uraian Persentase (%)
(1) (2) (3)
1 KB Aktif 66,59
2 KB Tidak Aktif 22,57
3 Tidak Pernah KB 10,84
Jumlah 100,00
Sumber : Susenas 2011
Usia antara 15 – 49 tahun merupakan usia pasangan subur
bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk melahirkan
anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini
disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi
yang berstatus kawin.
Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula
jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka
semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi
kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan
demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi
tercapainya keluarga sejahtera.
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 30
Sumber : Susenas 2011
Pada tahun 2011, di Kabupaten Banjar wanita usia 15 – 49
tahun yang berstatus kawin dan cerai yang pernah mengikuti
Program KB sebesar 89,16 persen. Dari jumlah tersebut, 66,59
persen tergolong KB aktif dan 22,57 persen tergolong KB non aktif,
hal ini harus diperhatikan karena masih cukup besar mereka yang
sudah terdaftar sebagai peserta KB namun sedang tidak aktif lagi.
Sedangkan 10,84 persen wanita kawin dengan usia 15 – 49 tahun
tidak pernah mengikuti KB. Perlu di cari alasan kenapa masih cukup
banyak peserta KB non aktif dan WUS yang tidak pernah KB, apakah
karena mahalnya mendapatkan alat KB bagi mereka atau karena
kurangnya sosialisasi tentang manfaat KB bagi mereka.
Data BPPKB Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 82.206
akseptor KB di tahun 2011, 27.826 diantaranya merupakan akseptor
KB Aktif 66.59
KB Tidak Aktif 22.57
Tidak Pernah KB 10.84
Grafik 6.
Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun
Berstatus Kawin terhadap Program Keluarga Berencana
di Kab. Banjar Tahun 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 31
baru. Alat/cara kontrasepsi yang digunakan terbanyak adalah Pil
sebanyak 44.683 akseptor.
Dari pengguna KB aktif ini, dapat dilihat persentasenya
menurut kelompok umur. Persentase peserta KB aktif terbesar berada
pada kelompok wanita kawin yang berusia 25 - 29 tahun,
dimungkinkan pada usia ini pasangan ini sudah merasa cukup
dengan jumlah anak yang dilahirkan dan dan tidak ingin atau
menunda untuk mempunyai anak, kedua berada pada usia 30-34
tahun, hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena pada usia ini wanita
sudah memasuki usia rawan terhadap kehamilan yang bisa
membahayakan jiwa. Secara umum kelompok partisipasi aktif yang
terbanyak adalah berada pada antara usia 25 tahun sampai dengan
39 tahun.
Sumber : Susenas 2011
05
1015202530
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1,7
9
13
,45
26
,31
20
,04
18
,35
10
,08
9,9
7
PER
SEN
TASE
KELOMPOK UMUR
Grafik 7. Persentase Partisipasi KB Aktif menurut Kelompok
Umur Tahun 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 32
Peran serta wanita kawin dari kelompok umur muda usia 15-
19 tahun untuk menjadi peserta KB persentasenya tidak terlalu besar
(1,79 persen), hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase wanita
yang berstatus kawin pada kelompok umur tersebut, sedangkan bagi
kelompok umur tua, penyebab kecilnya persentase yang menjadi
peserta KB utamanya adalah anggapan bahwa diusia tersebut mereka
sudah tidak produktif lagi, sedangkan alasan lainnya adalah takut
terhadap efek samping dan tidak tahu cara ber-KB serta alasan-
alasan lainnya.
Tabel 7.
Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB
menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Jenis Alat Persentase (%)
(1) (2) (3)
1 Pil KB 50,23
2 Suntikan KB 45,34
3 Susuk
KB/Norplan/Implanon 3,66
4 Lainnya 0,77
Jumlah 100,00
Sumber : Susenas 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 33
Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk
menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi
dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencagah
kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat
kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi
memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda
kehamilan atau menjarangkan kehamilan.
Sumber : Susenas 2011
Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat
Kabupaten Banjar adalah Pil (50,23 persen) dan Suntikan (45,34
persen). Mayoritas wanita menggunakan alat kontrasepsi tersebut
dimungkinkan karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh
dan praktis. Tingkat kehidupan yang berbeda akan memunculkan
kebutuhan yang bebeda pula dalam hal kontrasepsi. Karena itu,
Pil KB 50,23%
Suntikan 45,34%
Susuk KB/Norplan 3,66%
Lainnya 0,77%
Other 4,43%
Grafik 8 Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian
Alat/Cara KB Tahun 2011
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 34
kontrasepsi merupakan pilihan individu. Diperlukan sosialisasi
kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi untuk memberdayakan
masyarakat tentang informasi yang benar, sehingga dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat pilihan
kontrasepsi dengan penuh kesadaran.
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 36
4. Pendidikan
Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan
alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu
tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang
sangat cepat.
Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/
pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek
dari pembangunan/pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas
merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah.
Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan
karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu,
pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh
sektor pembangunan.
Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia, sedangkan
pembangunan merupakan usaha dari diri manusia. Pendidikan
menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menunjang pembangunan
sedangkan pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan,
penyediaan sarana dan seterusnya).
Seringnya terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan
menimbulkan kesadaran para ahli-ahli dan pakar dari berbagai
kalangan bahwa kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan
melaksanakan pembangunan setidaknya tergantung pada taraf
pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya
mengembangkan tingkat pendidikan dalam upaya melaksanakan
pembangunan yaitu :
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 37
1. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan
masyarakat dan meningkatkan rasionalitas pemikiran mereka.
2. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari
pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin,
menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan
modern lainnya.
3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan
dapat menjadi perangsang untuk melaksanakan pembaharuan
di berbagai bidang.
Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar
tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan
meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan
meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang
terlahir akan semakin baik mutunya.
Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa dari seluruh penduduk
Kabupaten Banjar berusia 5 tahun keatas, 8,08 persen termasuk pada
kelompok yang tidak pernah/belum pernah sekolah. Jika dilihat lebih
rinci menurut jenis kelamin, ternyata persentase penduduk
perempuan usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah
(9,94 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki
(6,26 persen). Hal ini menunjukkan, penduduk laki-laki di Kabupaten
Banjar lebih dominan dalam mengenyam pendidikan dibandingkan
penduduk perempuan.
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 38
Tabel 8.
Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun ke
Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Uraian Laki-Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tdk/blm Pernah Sekolah 6,26 9,94 8,08
2 Masih Sekolah 25,02 21,32 23,19
3 Tidak Bersekolah Lagi 68,72 68,74 68,73
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Susenas 2011
Untuk persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih
bersekolah di Kabupaten Banjar mencapai 23,19 persen, dimana
pesentase penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas yang masih
bersekolah lebih tinggi yaitu 25,02 persen dibandingkan penduduk
perempuan yaitu 21,32 persen.
Selanjutnya persentase penduduk perempuan usia 5 tahun
keatas yang masuk dalam kelompok tidak bersekolah lagi mencapai
68,73 persen. Jika dilihat berdasarkan gender, antara penduduk laki-
laki dan perempuan yang tidak bersekolah lagi, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan, yaitu 68,72 persen (laki-laki) dan 68,74
persen (perempuan).
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 39
Melihat kondisi diatas dapat kita asumsikan bahwa penduduk
laki-laki di Kabupaten Banjar lebih cepat bersekolah dibandingkan
dengan penduduk perempuan. Secara kasar dapat dilihat bahwa
partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.
Hal ini menunjukkan pendidikan di Kabupaten Banjar sudah tidak
membedakan gender lagi.
Salah satu hal yang menunjang majunya tingkat pendidikan
suatu daerah adalah fasilitas pendidikan, baik itu sarana maupun
prasarana. Pada tahun 2011, di bawah naungan Kementrian
Pendidikan Nasional dan Kementrian agama Kabupaten Banjar,
tercatat di Kabupaten Banjar tercatat 654 sekolah negeri dan swasta
dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, yang terdiri
0
20
40
60
80
LAKI-LAKIPEREMPUAN
LK2 + PR
6,26 9,94 8,08
25,02 21,32 23,19
68,72 68,74 68,73 P
ERSE
NTA
SE
Grafik 9. Persentase Partisipasi Sekolah
Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Tahun 2011
Tdk/blm Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 40
dari 476 buah SD/MI, 130 buah SMP/MTs, 41 buah SMA/MA dan 7
buah SMK.
Disamping itu Kabupaten Banjar juga memiliki 2 buah
akademi yaitu Akademi Keperawatan Intan dan Akademi Kebidanan
Martapura dan 1 perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura, dan masih berdekatan
dengan beberapa perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi
swasta yang berada di Kota Banjarbaru, seperti Universitas Lambung
Mangkurat, AKL dan PAM Keperawatan Depkes, Akademi Teknik
Pembangunan Nasional (ATPN), Universitas Ach.Yani (UVAYA),
Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).
Selain itu, sarana penunjang pendidikan lain yang dimiliki oleh
pemerintah Kabupaten Banjar adalah 1 buah perpustakaan umum
yang berada di kecamatan Martapura, serta terdapat 169 buah
perpustakaan yang di kelola oleh sekolah.
Jika melihat kondisi diatas secara umum ketersediaan sekolah
dan rasio guru murid di Kabupaten Banjar sudah cukup baik, namun
jika dilihat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni perkecamatan
nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu
merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar
di daerah terpencil.
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 41
Grafik 10
Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Banjar Tahun 2011
Selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang
menunjang keberhasilan pendidikan di Kabupaten Banjar,
keberhasilan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk. Semakin tinggi tingkat
pendidikan penduduk, maka akan semakin tinggi pula kualitas SDM
yang dimiliknya untuk menunjang kehidupannya.
Pada Tabel 9. terlihat bahwa penduduk usia 5 tahun keatas
yang tidak punya ijazah pada tahun 2011 di Kabupaten Banjar karena
tidak bersekolah mencapai 8,08 persen. Sedangkan persentase
penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak memiliki Ijazah
1
11
SD 1
9
SMP
1
7
SMA 1
9
SMK
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 42
SD/sederajat karena tidak/belum tamat SD masih cukup besar, yaitu
32,09 persen. Nilai ini hampir sama dengan tahun 2010.
Tabel 9.
Persentase Ijazah Terakhir yang Dimiliki
Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Uraian Laki-Laki Perempuan Total 2011
(1) (2) (4) (5) (6)
1 Tidak Sekolah 6,26 9,94 8,08
2 Tidak/Belum Tamat SD 32,58 31,58 32,09
3 SD/MI 28,56 30,08 29,32
4 SMP/MTs 16,05 15,08 15,57
5 SMA/MA 13,46 10,57 12,03
6 D1, D2, D3 1,04 1,05 1,05
7 D4 / S1, S2,S3 2,04 1,69 1,86
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Susenas 2011
Lebih jauh lagi, persentase penduduk Kabupaten Banjar yang
menamatkan SD/sederajat pada tahun 2011 sekitar 29,32 persen dan
sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,30.
Namun jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan
(30,08 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (28,56 persen).
Sedangkan untuk tingkat menengah, persentase penduduk
lima tahun keatas yang memiliki ijazah SMP/sederajat dan
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 43
SMA/sederajat menurun dibandingkan tahun lalu, dimana pada tahun
2011 yang memiliki ijazah SMP/sederajat mencapai 15,57 persen dan
ijazah SMA/sederajat sekitar 12,03 persen.
Tabel 10.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (3) (4)
1 Sekolah Dasar / MI 95,33 81,96 89,04
2 Sekolah Menengah Pertama /MTs 50,92 56,36 53,42
3 Sekolah Menengah Atas / SMK / MA 38,26 30,11 34,16
Sumber : Susenas 2011
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara
jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk
usia sekolah jenjang tertentu. APM merupakan salah satu tolok ukur
yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan
gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang
bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang
pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7 - 12 tahun, SMP untuk
penduduk usia 13 - 15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16 - 18
tahun.
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 44
Pada tahun 2011 APM tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten
Banjar 89,04 persen. Ini berarti 89,04 persen penduduk Kabupaten
Banjar usia 7 – 12 tahun telah memperoleh pendidikan di jenjang
Sekolah Dasar, dan sisanya 10,96 persen belum memperoleh
pendidikan di jenjang Sekolah Dasar. Jika dilihat menurut jenis
kelamin, APM tingkat SD laki-laki (95,33 persen) lebih tinggi di
bandingkan perempuan (81,96 persen).
Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/Sederajat,
nilai APM Kabupaten Banjar sebesar 53,42 persen, dimana APM laki-
laki (50,92 persen) lebih rendah dibandingkan APM perempuan yaitu
56,36 persen. Ini menunjukkan, hampir 50 persen, yaitu 43,64
persen penduduk Kabupaten Banjar usia 13 – 15 tahun belum
memperoleh pendidikan menengah pertama.
SD/sdrjt
SMP/sdrjt
SMA/sdrjt
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2010 2011
Grafik 11.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar
Tahun 2010 - 2011
BAB IV PENDIDIKAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 45
Selanjutnya nilai APM Kabupaten Banjar untuk jenjang
pendidikan tingkat SMA/sederajat relatif masih sangat kecil, yaitu
34,16 persen, dimana nilai APM jenjang pendidikan SMA/sederajat
untuk penduduk laki-laki lebih tinggi, yaitu 38,26 persen
dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 30,11 persen.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 47
5. Ketenagakerjaan
Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan
dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan
tenaga kerja (manpower planning) yang tepat. Suatu daerah harus
bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas
tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima
tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini
berhubungan dengan apa yang disebut sebagai “human capital”. Ciri
Khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering
dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin
sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang
tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi
pula.
Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti
underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (decent
work) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi
Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam
perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja, Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun
tingkat pengangguran. Untuk lebih jelasnya beberapa indikator
tenaga kerja ini akan dibahas satu persatu.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 48
5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara
manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan
pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi
dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan
ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal
tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK
memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat
aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari
pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan
tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan
jasa.
Grafik 12.
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Tahun 2011
Sekolah MengurusRuta
Lainnya
34,40
19,93
45,67
9,61
78,21
12,18
Persentase Bukan Angkatan Kerja
Laki-Laki Perempuan
Bekerja Sementara TidakBekerja
96,77
3,23
93,22
6,78
Persentase Angkatan Kerja
Laki-Laki Perempuan
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 49
TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu.
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya
pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur.
Sedangkan penduduk usia kerja dengan kegiatan selain kegiatan
tersebut dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.
Pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif di
pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan
(angkatan kerja) ada sekitar 74,26 persen. Dari total angkatan kerja
tersebut 95,33 persen kegiatannya adalah bekerja dan 4,67 persen
kegiatannya mencari pekerjaan.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan
yang aktif di pasar tenaga kerja lebih rendah dibandingkan penduduk
laki-laki yang ditunjukkan oleh besaran nilai TPAK penduduk
perempuan yang hanya sebesar 60,46 persen sedangkan TPAK
penduduk laki-laki sebesar 88,07 persen.
Dari total angkatan kerja penduduk perempuan sekitar 93,22
persen kegiatannya adalah bekerja dan sekitar 6,78 persen
kegiatannya adalah mencari pekerjaan. Sedangkan untuk penduduk
laki-laki dari total angkatan kerjanya sekitar 96,77 persen
kegiatannya adalah bekerja dan sekitar 3,23 persen kegiatannya
adalah mencari pekerjaan.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 50
Tabel 11.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas
Kabupaten Banjar Tahun 2011
Uraian Laki-Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4)
Angkatan Kerja (%) 88,07 60,46 74,26
- Bekerja 96,77 93,22 95,33
- Pengangguran 3,23 6,78 4,67
Bukan Angkatan Kerja (%) 11,93 39,54 25,74
- Sekolah 34,40 9,61 15,35
- Mengurus Ruta 19,93 78,21 64,71
- Lainnya 45,67 12,18 19,94
Sumber : Diolah dari Sakernas BPS
5.2. Daya Serap Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011 tercatat jumlah
kesempatan kerja dari seluruh sektor ekonomi dapat menyerap
sebesar 95,33 persen dari angkatan kerja yang ada. Persentase
penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai
sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor
perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 51
Tabel 12.
Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten Banjar
Tahun 2009-2011
No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pertanian 58,80 62,32 56,16
2 Pertambangan 2,44 1,89 2,92
3 Industri 8,26 7,7 2,44
4 Listri dan Air 0,10 0,00 0,00
5 Konstruksi 3,49 3,41 3,92
6 Perdagangan 15,19 12,22 21,07
7 Angkutan 3,59 3,03 1,99
8 Keuangan 0,01 0,31 1,19
9 Jasa-Jasa 8,11 9,12 10,32
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Diolah dari Sakernas BPS
Dari hasil Sakernas juga diketahui bahwa sektor yang mampu
menyerap tenaga kerja yang terbanyak di Kabupaten Banjar adalah
sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung
padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi.
Namun ada kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah
tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut,
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 52
ternyata nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga
tingkat produktivitasnya rendah.
Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar
adalah sektor perdagangan yakni sekitar 21,07 persen dan diikuti
oleh sektor jasa-jasa sekitar 10,32 persen. Sektor pertambangan
yang mampu menciptakan nilai tambah terbesar pada perekonomian
Kabupaten Banjar ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja
sekitar 2,92 persen.
Dari Tabel 12. terlihat bahwa sektor pertanian selama kurun
waktu tahun 2009-2011 mampu menyerap tenaga kerja terbesar jika
dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2011 terjadi pergeseran
penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lain.
Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun bila dibandingkan
dengan tahun 2010 yakni dari 62,32 persen menjadi 56,16 persen
tahun 2011, sedangkan sektor yang lain mengalami peningkatan
yaitu sektor Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Keuangan dan
jasa-jasa( masing-masing 2,92 persen, 3,92 persen, 21,07 persen,
1,19 persen dan 10,32 persen)
5.3. Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan
antara jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang
pertama kali maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya,
dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran
terbuka selalu berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 53
Tingkat kesempatan kerja menggambarkan besarnya penyerapan
pasar tenaga kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya
besaran tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin
rendahnya besaran tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya
semakin rendah tingkat pengangguran terbuka mencerminkan
semakin tingginya besaran tingkat kesempatan kerja.
Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Banjar secara umum sekitar 4,67 persen. Jika dilihat menurut jenis
kelamin, tingkat penggangguran laki-laki lebih rendah jika
dibandingkan dengan tingkat pengangguran perempuan. Dimana
pada tahun 2011 tingkat pengangguran laki-laki sekitar 3,23 persen
sedangkan tingkat pengangguran perempuan yakni 6,78 persen.
Namun rendahnya angka tingkat pengangguran terbuka ini
belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang
memadai karena angka tingkat pengangguran terbuka hanya
memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk
yang setengah menganggur (under employement), pengangguran tak
kentara (disguised unemployement), dan pengangguran tersembunyi
(hiddenunemployement) tidak kelihatan dari angka pengangguran
terbuka.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 54
Tabel 13.
Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat
Pengangguran terbuka (TPT), Tahun 2011
U r a i a n Persentase
(1) (2)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- Total 74,26
- Laki-laki 88,07
- Perempuan 60,46
Tingkat Kesempatan Kerja
- Total 95,33
- Laki-laki 96,77
- Perempuan 93,22
Tingkat Pengangguran terbuka
- Total 4,67
- Laki-Laki 3,23
- Perempuan 6,78
Sumber : Diolah dari Sakernas BPS
Apabila dikaji lebih jauh dari Tabel 14. yang diolah dari hasil
Sakernas ternyata jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam normal
(35 jam keatas dalam seminggu) secara umum mencapai sekitar
34,85 persen dan jika dilihat menurut jenis kelamin persentase
penduduk perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal (48,44
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 55
persen) cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk laki-laki
(25,86 persen).
Tabel 14.
Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja
di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No Uraian/Jam Kerja Laki-Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sementara tidak bekerja 3,88 6,13 4,78
2 1 – 34 25,86 48,44 34,85
3 35 – 54 56,61 34,89 47,96
4 55 + 13,65 10,53 12,41
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Diolah dari Sakernas BPS
Pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal ini biasa
tergolong dalam kategori setengah pengangguran. Hal ini
mempertegas lagi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia di
Kabupaten Banjar ini sebagian besar adalah lapangan pekerjaan yang
bersifat informal seperti lapangan pekerjaan di sektor pertanian,
perdagangan dan industri serta jasa-jasa. Dimana sektor-sektor
inilah yang bisa menampung pekerja dengan keahlian dan tingkat
pendidikan rendah, tapi dengan konsekuensi penghasilan yang
diterima oleh pekerja tidak optimal.
BAB V KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 56
Jika melihat struktur penduduk menurut kelompok umur,
maka dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Banjar akan
dihadapkan pada penawaran tenaga kerja muda yang cukup besar
sehingga pemerintah daerah harus mulai memikirkan ketersediaan
lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja muda ini.
BAB VI KESEHATAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 58
6. Kesehatan
Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat
kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu
modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan
menghasilkan kualitas manusia yang baik, dan akhirnya akan
meningkatkan produktivitas.
Dalam upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat maka
ketersediaan sarana kesehatan sangat diperlukan. Fasilitas kesehatan
yang berupa 2 buah RS dengan status kepemilikan 1 buah milik
pemerintah dan 1 buah milik BUMN, fasilitas puskesmas berjumlah
94 buah (24 buah puskesmas dan 70 buah puskesmas pembantu)
dengan 93 buah puskesmas keliling (90 buah kendaraan bermotor
roda empat dan 3 buah perahu bermotor). Sedang jumlah paramedis
secara keseluruhan adalah 1.292 orang termasuk 370 orang tenaga
yang non medis. Sementara jumlah dokter sebanyak 87 orang
dengan rincian, 57 dokter umum, 1 orang dokter ahli, 14 orang
dokter gigi dan 15 orang dokter spesialis (data Dinas Kesehatan dan
Rumah Sakit tahun 2011).
Menurut hasil Susenas tahun 2011 diketahui bahwa dari seluruh
penduduk Kabupaten Banjar, sekitar 46,91 persennya pernah
mengalami keluhan kesehatan menurun dari tahun sebelumnya yang
sebesar 49,55 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin
penduduk perempuan (47,53 persen) yang mengalami gangguan
BAB VI KESEHATAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 59
kesehatan sedikit lebih banyak jika dibandingkan penduduk laki-laki
(46,30 persen).
Dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sebanyak
26,64 persen mengobati sendiri dan berobat jalan, 8,01 persen
berobat jalan saja, 58,86 persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen
tidak berobat.
Tabel 15.
Persentase Cara Pengobatan penduduk yang Mengalami
Keluhan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Cara pengobatan Laki-Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sendiri & Jalan 25,73 27,54 26,64
2 Jalan 8,16 7,87 8,01
3 Sendiri 59,38 58,34 58,86
4 Tidak Berobat 6,73 6,25 6,49
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber: diolah dari susenas BPS
Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat Kabupaten Banjar terhadap kesehatan sudah cukup baik,
BAB VI KESEHATAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 60
dalam artian mereka tidak menyepelekan masalah kesehatan yang
mereka alami.
Sumber : Diolah dari Sakernas 2011
Pada tahun 2011 tingkat kesadaran ibu yang mempunyai balita
untuk memberikan ASI di Kabupaten Banjar semakin meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2010, hal ini terlihat dari persentase
balita yang tidak diberi ASI turun dari 5,29 persen 2010 menjadi 0,49
persen tahun 2011, sebaliknya Balita yang mendapatkan ASI dari
Ibunya semakin meningkat dari 94,71 persen tahun 2010 menjadi
99,51 persen tahun 2011.
0
10
20
30
40
50
60
Sendiri danjalan
Jalan Sendiri Tidak berobat
25,73
8,16
59,38
6,73
27,54
7,87
58,34
6,25
Grafik 13. Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011
Laki-Laki
Perempuan
BAB VI KESEHATAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 61
Secara rinci persentase balita yang diberikan ASI 1 sampai
dengan 11 bulan adalah sekitar 28,89 persen , sekitar 17,83 persen
diberikan ASI selama kurun waktu 12 sampai dengan 17 bulan,
11,44 persen diberikan ASI selama kurun waktu 18 sampai dengan
23 bulan dan sekitar 41,36 persen diberikan ASI selama kurun waktu
24 bulan lebih.
Tabel 16.
Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita
di Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011
No. Uraian 2010 2011
(1) (2) (3) (4)
1 Tidak diberi ASI 5,29 0,49
2 1 - 11 (bulan) 29,19 28,89
3 12 - 17 (bulan) 13,67 17,83
4 18 - 23 (bulan) 17,43 11,44
5 24 + (bulan) 34,41 41,36
Total 100,00 100,00
Sumber : diolah dari susenas BPS
Untuk penolong persalinan balita dari data yang diperoleh,
sebanyak 75,80 persen orang melahirkan memanfaatkan
bidan/tenaga paramedis terjadi peningkatan dari tahun 2010 yang
hanya 64,64 persen, sedangkan pemanfaatan tenaga dukun beranak
terjadi penurunan dari 23,00 persen tahun 2010 menjadi 16,52
BAB VI KESEHATAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 62
persen tahun 2011, pemanfaatan tenaga dokter juga terjadi
penurunan dari 10,31 persen tahun 2010 menjadi 5,31 persen tahun
2011 dan sisanya 2,31 persen penolong kelahiran famili dan lainnya.
Sumber : Diolah dari data Susenas 2011
Dokter, 5,31
Bidan, 75,8
Dukun, 16,52 Famili dan
lainnya, 2,31
Grafik 14. Persentase Penolong Kelahiran Bayi
Usia 0 - 59 Bulan Tahun 2011
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 64
7. PERUMAHAN
Perumahan adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting
bagi manusia, setelah pangan dan sandang. Maka dari itu dalam
upaya pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat yang
madani, pemenuhan kebutuhan akan perumahan ini sangat perlu
untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
Tabel 17.
Persentase Tempat Tinggal menurut Status Penguasaan
di Kabupaten Banjar Tahun 2011
No. Status Persentase (%)
(1) (2) (3)
1 Milik Sendiri 78,16
2 Kontrak 0,51
3 Sewa 6,58
4 Dinas/Bebas Sewa/Lainnya 14,75
Jumlah 100,00
Sumber :diolah dari Susenas BPS
Kondisi perumahan suatu daerah biasanya sesuai dengan
keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Tabel 17.
menunjukkan jumlah rumah menurut status penguasaan rumah di
Kabupaten Banjar. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 65
memiliki rumah sendiri , hal ini terjadi peningkatan dari 74,83 persen
tahun 2010 menjadi 78,16 persen tahun 2011 . Kondisi yang
demikian mungkin dikarenakan oleh semakin berkembang pesatnya
kredit kepemilikan rumah baik Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah
Sangat Sederhana (RSS), yang memberikan kesempatan pada rumah
tangga yang berpenghasilan menengah kebawah untuk dapat
memiliki rumah dengan cicilan yang relatif murah.
Sumber :diolah dari Susenas BPS
Tempat tinggal rumah tangga berstatus kontrak sekitar 0,51
persen, yang berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang
berstatus dinas atau bebas biaya sewa yakni sekitar 14,75 persen.
Milik Sendiri, 78,16
Dinas/Bebas Sewa/Lainnya,
14,75 Sewa, 6,58
Kontrak, 0,51
Other, 7,09
Grafik 15. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal
Tahun 2011
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 66
Tabel 18.
Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2011
No. Luas Lantai (m2) Persentase (%)
(1) (2) (3)
1 < 28 14,71
2 28-40 23,52
3 41-60 29,65
4 61-80 12,53
5 81-100 10,76
6 > 100 8,83
Jumlah 100,00
1 Memenuhi standar kesehatan 68,66
2 Tdk memenuhi standar kesehatan 31,34
Jumlah 100,00
Sumber :diolah dari Susenas BPS
Rumah dengan luas lantai antara 41–60 m2 dan 28–40 m2
adalah yang paling mendominasi perumahan di Kabupaten Banjar.
Tempat tinggal dengan luas lantai 41-60 m2 ada sekitar 29,65
persen sedangkan tempat tinggal dengan luas 28-40 m2 ada sekitar
23,52 persen. Hal ini sudah sangat wajar dan bisa dimaklumi, karena
sebagian besar kredit kepemilikan rumah menyediakan rumah
dengan luas lantai seperti yang disebutkan diatas.
Pada tahun 2011 jumlah rumah yang sudah memenuhi standar
kesehatan (rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2)
sebesar 68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar
kesehatan sekitar 31,34 persen.
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 67
Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses
kesumber air minum bersih yakni air ledeng, pompa, sumur
terlindung, mata air terlindung dan air hujan sekitar 45,14 persen
serta yang mampu mengakses ke sumber air minum kemasan dan air
isi ulang sekitar 7,08 persen. Kondisi ini sebenarnya sudah cukup
baik. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian lebih dari
pemerintah Kabupaten Banjar mengingat 47,78 persen rumah tangga
masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur tak
terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan lainnya, utamanya
di daerah pedesaan karena kualitas air dari sumber tersebut yang
kurang baik untuk dikonsumsi disebabkan kandungan bakteri ekoli
yang cenderung tinggi.
0
10
20
30
41-6028-40
< 2861-80
81-100> 100
29,65
23,52
14,71 12,53
10,76 8,83
Grafik 16.
Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011
Luas Lantai
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 68
Sumber :diolah dari Susenas BPS
Hal lain yang patut dicermati dalam pengembangan
perumahan dan pemukiman agar tidak berkembang menjadi kawasan
kumuh adalah masalah lingkungan, salah satunya yaitu tempat
pembuangan akhir tinja. Dari data susenas tahun 2011 sebenarnya
rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif banyak
yaitu mencapai 47,49 persen dari seluruh rumah tangga yang ada.
Akan tetapi masih ada sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan
sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja, padahal kondisi ini
bisa mengakibatkan tercemarnya air sungai.
Air Kemasan Bermerek 1,39 %
Air Isi Ulang 5,70 %
Leding Meteran 11,41 %
Leding Eceran 14,52 %
Sumur Bor/Pompa
4,34 %
Sumur Terlindung
10,69 %
Sumur Tak Terlindung
24,04 %
Mata Air Terlindung
0,41 %
Mata Air Tak Terlindung
1,47 %
Air Sungai 21,18 %
Air Hujan 3,77 %
Lainnya 1,09 %
Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama Tahun 2011
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 69
Tabel 19.
Persentase Rumah Tangga menurut
Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011
No. Uraian Persentase %
(1) (2) (3)
1 Tangki Septik 47,49
2 Kolam/ Sawah 0,53
3 Sungai/ Danau/Laut 38,45
4 Lubang/Tanah 12,83
5 Pantai/Tanah Lapang/Kebun 0,32
6 Lainnya 0,38
JUMLAH 100,00
Sumber :diolah dari Susenas BPS
Selain itu masih banyak rumah tangga yang menggunakan
lobang tanah, kebun, dan lainnya sebagai tempat pembuangan akhir
tinja.Sebaiknya kondisi ini menjadi perhatian untuk segera dilakukan
penyuluhan pada masyarakat agar tidak terjadi pencemaran
lingkungan, dan menghindari berkembangnya berbagai macam
penyakit, termasuk penyakit muntaber yang cukup berbahaya.
BAB VII PERUMAHAN
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 70
Sumber : Diolah dari Data Susenas BPS
47,49 % Tangki Spal
38,45 % Sungai/Danau/La
ut
12,83 % Lubang/Tanah
1,23 % Lainnya
14,06
Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut
Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 72
8.1. Konsep Pembangunan Manusia
Dewasa ini, pemikiran tentang pembangunan (paradigma)
telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang
berorientasi pada produksi (production centered development) pada
dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan
pada distribusi hasil-hasil pembangunan (distribution growth
development) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an,
muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya
menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia
(human centered development) yang muncul pada tahun 1990-an.
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan
yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran
akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya
penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup
layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat)
dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan
keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan
kegiatan ekonomi).
Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses
untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of
enlarging people’s choices”). Dari definisi ini dapat dtarik kesimpulan
bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena
penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 73
pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi
pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi
pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya
dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari
pertumbuhan ekonominya.
Sebagaimana dikutip dari UNDP, sejumlah premis penting
dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan
harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka;
oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada
penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi
saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada
upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga
pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusis tersebut
secara optimal. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok,
yaitu :
a. Produktivitas. Manusia harus berkemampuan untuk
meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh
dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh
karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari
pembangunan manusia.
b. Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang
sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 74
politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat
berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang
sama.
c. Keberlanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus
tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga
untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya
harus dapat diperbaharui.
d. Pemberdayaan. Semua orang diharapkan berpartisipasi
penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses
aktifitasnya.
Konsep pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada
konsep pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan
ekonomi akan menguntungkan manusia. Namun dalam kenyataannya
tidaklah selalu demikian, dalam jangka panjang pertumbuhan
ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi
yang bagaimana dan untuk siapa. Olehkarena itu dalam pelaksanaan
pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu
adanya paradigm baru yang lebih mengedepankan aspek
pembangunan manusia.
Pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut
manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata.
Sehingga pembangunan bukan hanya upaya meningkatkan
kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya
memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 75
Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (United Nations
Development Programme) mengadopsi suatu paradigma baru
mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan
Manusia (PPM), paradigm ini melihat manusia dari sisi yang lebih
komplek dan komprehensif karena disamping memperhitungkan
keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga
memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek
non-ekonomi.
Berdasarkan konsep di atas, pembangunan manusia berarti
meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas
meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala
individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi
sumber daya pembangunan secara komprehensif.
Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan
manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan
dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi
sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan
kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat
ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
8.2. Manfaat Penghitungan IPM
Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar
kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya
diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data
yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 76
telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan
puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Apakah pembangunan
gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi
sekolah di wilayah ini, Apakah program Paket Kejar telah mampu
meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam
konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat
untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya
diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa
digunakan sebagai indikator pembangunan.
Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga
dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk.
Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono
(1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan
keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit
ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas
hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak
termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk
menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif
lebih abstrak dan bersifat komposit.
Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang
banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini
sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat,
1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung
beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 77
keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari
kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator
ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan
program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini
adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data
yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah
banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap
wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat
dilakukan perbandingan antar wilayah.
Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam
permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya
kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan
pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator
lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam
kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human
Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa
diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin
dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik
(intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan
angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi
masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power
parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif
dibandingkan dengan IMH.
Sejak diterbitkannya HDR-HDI oleh UNDP memudahkan para
pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini
disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 78
penghitungannya, bersifat global tidak terlalu rinci, dan merupakan
kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi
daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada
kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk
mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut
sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien
mungkin. Oleh karena itu kehadiran Laporan Pembangunan Manusia
(HDR) menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah.
Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek
produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan
pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat
secara bersamaan semua isu dalam masyarakat –pertumbuhan
ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun
nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan
manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan
demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor
sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua
sektor. Pembangunan manusia mempunyai empat elemen–
produktivitas, pemerataan/ ekuitas, keberlanjutan/kesinambungan,
dan pemberdayaan.
Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan
produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan
menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi
harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya.
Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang
maupun generasi penerus. Semua orang, perempuan ataupun laki-
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 79
laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi
kehidupan mereka.
8.3. Konsep Perhitungan IPM
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-
rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan
(angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar
hidup layak.
Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar
kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya
diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data
yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang
telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan
puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, apakah pembangunan
gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi
sekolah di wilayah ini, apakah program Paket Kejar telah mampu
meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam
konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat
untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya
diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa
digunakan sebagai indikator pembangunan.
Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga
dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk.
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 80
Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono
(1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan
keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit
ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas
hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak
termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk
menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif
lebih abstrak dan bersifat komposit.
Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang
banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini
sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat,
1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung
beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari
keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari
kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator
ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan
program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini
adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data
yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah
banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap
wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat
dilakukan perbandingan antar wilayah.
Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam
permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya
kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan
pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 81
lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam
kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human
Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa
diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin
dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik
(intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan
angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi
masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power
parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif
dibandingkan dengan IMH.
Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan
status pembangunan manusia adalah Human Development Index
(HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang
mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat
mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge),
dan standar hidup layak (decent living).
a. Usia Hidup
Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar
penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat.
Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan
ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka
harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa
dinotasikan dengan eo. Angka kematian bayi (IMR) tidak
digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 82
peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti
halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat
pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia
eo dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini
menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang
dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur
penghitungan eo yang diperoleh dengan metode tidak langsung
merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.
b. Pengetahuan
Selain usia hidup, pengetahun juga diakui secara luas
sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan
pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan
dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR
sejak tahun 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan
partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sekalipun diakui
bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator
dampak. Penggantian dilakukan semata-mata karena sulitnya
memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu
kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi
dengan tersedianya data Susenas Kor atau data Instansional.
Indikator angka melek huruf dapat diolah dari variabel
kemampuan membaca dan menulis. Pengolahannya dapat
dilakukan dengan menjumlahkan kasus berkode 1 (dapat
membaca dan menulis) dan berkode 2 (tidak dapat membaca dan
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 83
menulis). Kemudian membandingkannya dengan jumlah seluruh
kasus. Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah
dihitung dengan pengolahan tabulasi data. Penghitungan
dilakukan dengan menggunakan dua variabel secara simultan,
yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang
pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari penghitungan
dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel
tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing
individu yang kemudian digunakan sub program MEANS dalam
paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah agregat.
c. Standar Hidup Layak
Selain usia hidup, dan pengetahuan unsur dasar
pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar
hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan
untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan
ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per
kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita)
sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk
kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui
sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga
sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian
UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang
sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya
indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 84
hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas
diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan
banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator
komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP
riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili
indikator input IPM lainnya. Untuk keperluan perhitungan IPM
data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk
mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka
untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus
IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil
yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Untuk
menghitung konsumsi per kapita riil yang disesuaikan pertama
dihitung terlebih dahulu daya beli untuk tiap unit barang atau
Purchasing Power Parity (PPP/unit).
Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:
Dimana
E(i,j) : Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke-i
P(9,j) : Harga komoditi j
Q(i,j) : Total komoditi j (unit) yang dikonsumsi di
kota/kabupaten ke-i
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 85
Kemudian nilai PPP/unit disesuaikan dengan Rumus Atkinson
yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, secara
matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:
Dimana:
D = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan
PPP/unit
Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang
digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya
menggunakan garis kemiskinan)
8.4. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar
Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan
Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung
dari 3 komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur
panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2)
pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka
melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian
tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan (3) standar
kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per
kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 86
Tabel 20.
Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten Banjar
Tahun 2008 - 2011
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
Angka Harapan Hidup 64,62 64,93 65,25 65,68
Angka Melek Huruf 95,99 96,02 96,03 96,06
Rata-rata Lama Sekolah 7,10 7,16 7,25 7,26
Pengeluaran Riil/kapita/thn (000) 639,84 641,64 643,94 645,99
8.4.1 Angka Harapan Hidup
Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat
dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya
saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat
kesehatan penduduk. Salah satu komponen dalam penyusunan angka
IPM adalah Angka Harapan Hidup. Semakin tinggi Angka Harapan
Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk
suatu daerah. Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah
perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada
perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini
memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 87
dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu
bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara
makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk
hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan
hidup penduduk.
Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan
Hidup Kabupaten Banjar dari tahun ketahun terus mengalami
kenaikan. Tahun 2008 yang semula 64,62 naik menjadi 64,93 pada
tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 naik lagi menjadi 65,25. Dan
pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 65,68
tahun. Bila dibandingkan dengan angka provinsi Kalimantan Selatan
yang hanya mencapai 63,17 tahun, maka Angka Harapan Hidup
Kabupaten Banjar ini masih relatif lebih tinggi.
8.4.2 Angka Melek Huruf
Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan,
secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk,
yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf
lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa adalah proporsi
penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf di
Kabupaten Banjar dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terus
mengalami kenaikan. Tahun 2008, AMH kabupaten Banjar 95,99
persen, dan tahun 2009 meningkat menjadi 96,02 persen. Tahun
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 88
2010 AMH Kabupaten Banjar sama, yaitu 96,03 persen dan sedikit
meningkat di tahun 2011 yaitu 96,06 persen. Jika dibandingkan
dengan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk tahun 2011 Angka Melek
Huruf 96,14 persen, sedikit lebih tinggi dari AMH Kabupaten Banjar.
8.4.3 Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah tahun
yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk
menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar dari tahun
2008 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008,
rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar sebesar 7,10
tahun dan meningkat menjadi 7,16 pada tahun 2009. Sedangkan
pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 7,25 tahun dan
tahun 2011 meningkat menjadi 7,26 tahun. Artinya pada tahun 2011
rata-rata penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 15 tahun ke atas
mengeyam bangku sekolah selama 7,26 tahun. Yang artinya rata-rata
penduduk Kabupaten Banjar berpendidikan sampai dengan kelas 1
SMP. Kondisi ini menggambarkan program wajib belajar sembilan
tahun belum membuahkan hasil yang maksimal.
8.4.4 Pengeluaran Riil yang Disesuaikan
Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup
layak. Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki serta
peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai
barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 89
ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai
kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan
pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan
tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan
untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah.
Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum
tentu menunjukan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama
karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah
pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat
mengukur tingkat daya beli yang nyata.
Dari hasil pengolahan data Susenas 2011, diperoleh
gambaran bahwa pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Banjar dari
tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun nilainya tidak terlalu
besar. Pada Tabel 20 di atas dapat dilihat pada tahun 2008
pengeluaran riil perkapitanya adalah 639,84 ribu rupiah pertahun,
kemudian pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan yaitu
menjadi 641,64 ribu rupiah, pada tahun 2010 sebesar 643,94 ribu
rupiah per tahun. Sedangkan hasil penghitungan tahun 2011
pengeluaran riil perkapita mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi
645,99 ribu rupiah pertahunnya, jika dibandingkan dengan angka
Provinsi Kalimantan Selatan (640,73 ribu rupiah) maka pengeluaran
riil penduduk Kabupaten Banjar sedikit lebih tinggi.
8.5. Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kabupaten Banjar
IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai
jarak yang harus ditempuh – shortfall - suatu wilayah untuk
mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 90
manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu
wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan
pembangunan manusia di daerah tersebut. Jika angka IPM tersebut
masih rendah atau masih jauh dari angka 100 berarti jarak yang
ditempuh untuk mencapai tujuan masih jauh. Kecenderungan
perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah tujuan (angka 100)
maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya untuk angka IPM
yang masih rendah maka perkembangan untuk mencapai tujuan
semakin cepat.
Tabel 21.
Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan Pembangunan Manusia
Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2011
Tahun
Indeks
Kesehatan
(IK)
Indeks
Pendidikan
(IP)
Indeks
Daya Beli
(IDB)
Indeks
Pembangu
nan
Manusia
(IPM)
(1) (2) (3) (4) (5)
2007 65,70 80,30 64,16 69,43
2008 66,03 79,77 64,67 70,16
2009 66,55 79,92 65,09 70,52
2010 67,08 80,13 65,62 70,94
2011 67,80 80,17 66,08 71,35
Sumber: BPS Jakarta
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 91
Dari Tabel 21 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 IPM
Kabupaten Banjar tercatat sebesar 69,43 persen. Angka ini
mengalami sedikit kenaikan menjadi 70,16 persen pada tahun 2008,
kemudian 70,52 persen pada tahun 2009, tahun 2010 mencapai
70,94 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 71,28
persen di tahun 2011.
Berdasarkan kriteria dengan capaian IPM selama kurun waktu
2008 - 2011 yaitu 70,16 pada tahun 2008 dan terus naik hingga
tahun 2011 mencapai 71,28 maka Kabupaten Banjar menurut Konsep
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2008 2009 2010 2011
Kesehatan 66,03 66,55 67,08 67,80
Pendidikan 79,77 79,92 80,13 80,17
Daya Beli 64,67 65,09 65,62 66,08
Pemb.Manusia 70,16 70,52 70,94 71,35
PER
SEN
TASE
Grafik 19. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan
Pembangunan Manusia Kab. Banjar Tahun 2008-2011
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 92
Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP masuk dalam tingkatan status
atau kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Atas yaitu
dengan capaian IPM di antara 66,00 – 79,99.
Tabel 22.
Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan Manusia
Menurut UNDP
Tingkatan Status Kriteria
(1) (2)
1. Rendah IPM < 50
2. Menengah bawah 50 < IPM < 65,99
3. Menengah atas 66 < IPM < 79,99
4. Tinggi IPM > 80
Pada tahun 2005 IPM Kabupaten Banjar menempati urutan ke
8 se Provinsi Kalimatan Selatan, kemudian meningkat pada tahun-
tahun berikutnya yaitu mulai tahun 2006 hingga tahun 2011
menempati urutan ke 5.
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 93
Selama kurun waktu tahun 2007 - 2010 tidak terjadi
perubahan peringkat angka IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan
Selatan. Dimana peringkat pertama sampai dengan kelima tetap
diduduki oleh Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, kabupaten Kota
Baru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Begitu pula
dengan lima kabupaten Kota yang termasuk dalam urutan ke lima
terbawah adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Batola dan Kabupaten
Balangan. Tetapi tahun 2011 terjadi perubahan peringkat 3 dan 4
dimana pada tahun-tahun sebelumnya peringkat 3 adalah Kabupaten
Kotabaru dan peringkat 4 Kabupaten Tanah Laut bertukar posisi pada
tahun 2011 ini.
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,007
2,0
0
71
,69
71
,35
68
,36
71
,00
71
,20
71
,19
69
,45
70
,45
70
,41
67
,35
74
,24
75
,43
Grafik 20.
Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kalimantan Selatan
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 94
Tabel 23. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Tahun 2008 - 2011
Sumber : BPS Jakarta
Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
Kal.Selatan 68,72 69,30 69,92 70,44
01. Tanah Laut 70,40 70,62 71,16 72,00
02. Kotabaru 70,52 70,86 71,20 71,69
03. Banjar 70,16 70,52 70,94 71,35
04. Barito Kuala 66,09 66,80 67,54 68,36
05. Tapin 69,79 70,13 70,58 71,00
06. H.S.Selatan 70,11 70,50 70,83 71,20
07. H.S.Tengah 70,00 70,46 70,77 71,19
08. H.S.Utara 67,86 68,45 68,89 69,45
09. Tabalong 68,98 69,45 70,00 70,45
10. Tanah Bumbu 68,80 69,24 69,74 70,41
11. Balangan 65,69 66,06 66,74 67,35
71. Banjarmasin 72,85 73,49 73,84 74,24
72. Banjarbaru 74,09 74,43 74,74 75,43
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 95
Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2008-
2011 tersebut tidak ada percepatan dampak hasil pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan
Selatan yang bisa mengeser peringkat yang ada di wilayah
Kalimantan Selatan.
Tabel 24. Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan
Tahun 2008 – 2011
Sumber : BPS Jakarta
Kabupaten/Kota Peringkat Propinsi
2008 2009 2010 2011
(1) (8) (9) (10) (11)
01. Tanah Laut 4 4 4 3
02. Kotabaru 3 3 3 4
03. Banjar 5 5 5 5
04. Barito Kuala 12 12 12 12
05. Tapin 8 8 8 8
06. H.S.Selatan 6 6 6 6
07. H.S.Tengah 7 7 7 7
08. H.S.Utara 11 11 11 11
09. Tabalong 9 9 9 9
10. Tanah Bumbu 10 10 10 10
11. Balangan 13 13 13 13
71. Banjarmasin 2 2 2 2
72. Banjarbaru 1 1 1 1
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 96
8.6. Laju Pencapaian IPM (Reduksi SHORTFALL)
Laju Pencapaian IPM (reduksi shortfall) digunakan untuk
mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu.
Laju Pencapaian IPM menunjukkan kecepatan pengurangan jarak
suatu IPM terhadap IPM ideal. Reduksi shortfall per tahun (annual
reduction in shortfall) menunjukkan perbandingan antara pencapaian
yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh
untuk mencapai titik ideal (IPM=100).
Reduksi shortfall di Kabupaten Banjar selama periode 2008 -
2011, menunjukkan angka yang berfluktuatif. Selama periode 2008 -
2009 reduksi shortfall IPM Kabupaten Banjar sekitar 1,22 persen,
selama periode 2009 - 2010 sekitar 1,43 persen dan selama periode
2010 - 2011 sebesar 1,41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pada tahun 2010 terjadi peningkatan perkembangan IPM
dibandingkan perkembangan pada tahun 2009 sedangkan pada
tahun 2011 terjadi perlambatan perkembangan IPM jika dibanding
perkembangan IPM tahun 2010.
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 97
Tabel 25. Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun
2008 - 2011
Sumber : BPS Jakarta
Kabupaten/Kota 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
(1) (2) (3) (4)
Kal.Selatan 1,86 2,02 1,71
01. Tanah Laut 0,74 1,82 2,91
02. Kotabaru 1,15 1,18 1,70
03. Banjar 1,22 1,43 1,41
04. Barito Kuala 2,10 2,23 2,52
05. Tapin 1,12 1,50 1,45
06. H.S.Selatan 1,33 1,12 1,27
07. H.S.Tengah 1,54 1,04 1,46
08. H.S.Utara 1,85 1,39 1,81
09. Tabalong 1,53 1,81 1,48
10. Tanah Bumbu 1,43 1,62 2,21
11. Balangan 1,34 2,01 1,84
71. Banjarmasin 2,37 1,32 1,53
72. Banjarbaru 1,33 1,21 2,71
BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 98
Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada
tahun 2011 ada 6 Kabupaten yang mengalami percepatan
perkembangan IPM, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten
Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota
Banjarbaru. Sedangkan untuk 7 Kabupaten/Kota lainnya pada tahun
2011 mengalami perlambatan perkembangan IPM jika dibandingkan
perkembangan IPM tahun 2010.
BAB IX PENUTUP
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 100
9. PENUTUP
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil analisis
deskriptif kesejahteraan rakyat Kabupaten banjar tahun 2011 yang
telah disajikan, yakni sebagai berikut:
1. Sektor-sektor andalan yang memberikan sumbangan terbesar
pada perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor
perdagangan (23,70 persen), sektor pertanian (21,71 persen)
dan sektor pertambangan dan penggalian (21,51 persen).
2. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup
besar adalah sektor pertanian (56,16 persen), sektor
perdagangan, restoran, hotel (21,07 persen), sektor jasa-jasa
(10,32 persen).
3. Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar relatif
merata, yang ditunjukkan olejh nilai koefisien Gini Kabupaten
Banjar tahun 2011 yang sebesar 0,35 dan penerimaan
pendapatan 40 persen penduduk yang berpendapatan paling
rendah yakni sekitar 19,33 persen dari seluruh pendapatan
masyarakat
4. Struktur penduduk Kabupaten Banjar sudah cukup ideal
dengan bentuk piramida yang mengecil keatas
5. Dependency Ratio Kabupaten Banjar adalah sebesar 47,82
persen, angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia
produktif harus menanggung sekitar 48 orang non produktif.
BAB IX PENUTUP
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 101
6. Sekitar 66,59 persen wanita berstatus kawin dan cerai usia
15-49 tahun di Kabupaten Banjar merupakan peserta aktif
Keluarga Berencana, sekitar 22,57 persen merupakan peserta
KB namun sedang tidak aktif, dan sekitar 10,84 persen wanita
belum menjadi peserta KB.
7. Jenis alat KB yang paling diminati oleh pasangan yang
menikah adalah pil KB (50,23 persen) dan suntikan KB (45,34
persen).
8. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah
sekolah sekitar 8,08 persen, yang masih sekolah sekitar 23,19
persen dan yang tidak bersekolah lagi 68,73 persen.
9. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak punya ijazah (tidak
sekolah dan tidak/belum tamat SD sederajat) sekitar 40,17
persen, yang menamatkan SD sederajat sekitar 29,32 persen,
yang menamatkan SMP sederajat sekitar 15,57 persen, untuk
tingkat SMA sederajat sekitar 12,03 persen dan untuk
menamatkan pendidikan diatas SMA sekitar 2,94 persen.
10. APM tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 89,04 persen, untuk
APM tingkat SMP sebesar 53,42 persen, dan APM jenjang
pendidikan SMA sebesar 34,16 persen.
11. TPAK Kabupaten Banjar Tahun 2011 sekitar 74,26 persen,
sekitar 95,33 persen angkatan kerja mampu terserap oleh
pasar tenaga kerja dan 4,67 persen masih berusaha mencari
pekerjaan (pengangguran).
BAB IX PENUTUP
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 102
12. Persentase pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal
(setengah pengangguran) sekitar 34,85 persen.
13. Dari total penduduk Kabupaten Banjar sekitar 46,81
persennya pernah mengalami keluhan kesehatan, dari yang
mengalami keluhan sebanyak 26,64 persen mengobati sendiri
dan berobat jalan, 8,01 persen berobat jalan saja, 58,86
persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen tidak berobat.
14. Persentase balita yang diberi ASI sekitar 99,51 persen dan
sekitar 0,49 persen tidak diberikan ASI.
15. Sekitar 75,80 persen orang melahirkan memanfaatkan
bidan/tenaga paramedis, sekitar 16,52 persen yang
memanfaatkan jasa dukun beranak, 5,31 persen menfaatkan
dokter dan sisanya 2,31 persen lainnya.
16. Tempat tinggal di Kabupaten Banjar yang berstatus milik
sendiri sekitar 78,16 persen, berstatus kontrak sekitar 0,51
persen, berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang
berstatus dinas atau bebas biaya sewa sekitar 14,75 persen.
17. Persentase rumah yang sudah memenuhi standar kesehatan
(rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2) sekitar
68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar
kesehatan sekitar 31,34 persen
18. Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses
kesumber air minum bersih sekitar 45,14 persen, yang
mampu mengakses air minum kemasan dan isi ulang sekitar
BAB IX PENUTUP
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 103
7,08 persen sedangkan sekitar 47,78 persen rumah tangga
masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur
tak terlindung, mata air, air sungai dan lainnya.
19. Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif
banyak yaitu mencapai 47,49 persen, akan tetapi masih ada
sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan sungai sebagai
tempat pembuangan akhir tinja.
20. Pada Tahun 2011 nilai empat komponen dasar pembentuk
IPM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut Angka Harapan
Hidup sekitar 65,68 tahun, Angka Melek Huruf sekitar 96,06
persen, Rata-rata Lama Sekolah sekitar 7,26 tahun dan
Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun sekitar 645,99 ribu
rupiah.
21. Nilai IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2011 adalah 71,35
persen dengan nilai reduksi shortfall sekitar 1,41 persen, IPM
Kabupaten Banjar termasuk dalam kelompok menengah atas
dan menempati urutan ke-5 jika dibandingkan
Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.
top related