IKHTISAR EKSEKUTIF€¦ · Selanjutnya disebut bahwa tugas dan wewenang Sekretariat melayani KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Post on 01-Nov-2020
5 Views
Preview:
Transcript
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Undang-undang Repubilik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga
kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah. Selanjutnya disebut bahwa tugas dan
wewenang Sekretariat melayani KPU Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
sebagai tertuang dalam RKA-KL KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 terdiri dari 2 (dua)
program, 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) output. Keberhasilan satu
program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk
meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo untuk memberi
dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu yang transparan, akuntabel, dan hasilnya
dapat dipercaya masyarakat.
Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2016 yang dananya berasal dari APBN dengan pagu DIPA Rp.
4.066.938.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.545.067.617 atau sebesar 87,17%
Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi misi yang tertuang
dalam 2 program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (KPU) sebesar Rp.2.891.992.000 atau sebesar 71,11% dan Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp.1.174.986.000 atau sebesar
28,89% dengan pencapaian target kinerja sebesar 87,17%.
Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala
baik yang sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan stakeholders, seperti
berkaitan dengan dukungan pendanaan yang belum optimal, SDM serta sarana dan
prasarana yang masih kurang. Hal ini ke depan perlu diupayakan adanya peningkatan
alokasi anggaran dalam bidang perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
yang berkesinambungan serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai guna
menunjang kinerja pegawai segingga dicapai hasil yang lebih maksimal.
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................... i
Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................. ii
Daftar isi ............................................................................................................. iii
Daftar Tabel ........................................................................................................
BAB I PENDHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .............................................................. 2
C. Profil SDM KPU Kabupaten Wonosobo ................................................... 14
D. Permasalahan Utama ........................................................................... 15
E. Sistematika Penulisan .......................................................................... 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan ........................................................................................ 17
B. Sasaran Strategis ................................................................................. 17
C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 ....................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja ................................................................. 28
B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................................... 29
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya ...... 34
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Target Jangka Menengah Renstra KPU
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2019 ...................................... 34
3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif
Solusi yang Dilakukan ................................................................... 36
C. Realisasi Anggaran .............................................................................. 37
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 43
iv
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL
Gambar 1.1 Atruktur Organisasi KPU Kab. Wonosobo ............................................. i
Tabel 1.1 Profil SDM KPU Kabupaten Wonosobo .................................................. ii
Grafik 1.1 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai KPU Kab. Wonosobo ....................... iii
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten wonosobo Tahun 2016 .................... 18
Tabel 2.2 Prosentase Alokasi Anggaran Per Program BA DIPA 076 KPU Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 ...................................................................... 22
Tabel 2.3 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 23
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manejemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ............................. 23
Tabel 2.5 Program Penguatan Kelambagaan Demokrasi dan Proses Politik ........... 26
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja .................................................................... 29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 .............................................................. 29
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran ............................................................................ 37
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu
dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati
dan Walikota.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1)
dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonosobo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi
KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang
telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang
tercantum dalam Renstra 2015-2019.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban
KPU Kabupaten Wonosobo sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat
Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk
melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016.
Penyusunan LKj KPU Kabupaten Wonosobo mengacu kepada peraturan
perundangan, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian
kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/ Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.
Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk
mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1
(satu) tahun.
LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) serta memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.
Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai,dan sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya. LKj memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran,
pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Wonosobo selama Tahun
Anggaran 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut
diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2016
sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama
1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan
sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dalam rangka melaksanakan peran strategis dalam pemerintahan baik dalam
tataran Nasional maupun tingkat daerah KPU Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah
diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tenteng Penyelenggara Pemilu
bahwa penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan
bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum
mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap
menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan
meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa Penyelenggara
Pemilu, meliputi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum
3
Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Tugas dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo dalam
penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal
di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS
dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan
data pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Anggota DPRD Kab./Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di
PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwas Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kab./Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Anggota DPRD Kab./Kota dan mengumumkannya;
k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab./Kota terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan
dan membuat berita acaranya;
l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat
KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4
o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan
/ atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal
di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS
dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan
data pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara
dan sertifikat penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwas Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat
KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
5
n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan
/ atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah kabupaten/kota;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan
KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota
dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap
tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam wilayah kerjanya;
e. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan
data pemilih sebagai daftar pemilih;
g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan menyampaikannya ke
KPU Provinsi;
i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan
mengumumkannya;
m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
6
n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada KPU dan KPU Provinsi;
o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat
KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan
/ atau undang-undang.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berkewajiban :
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon dengan adil dan merata;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Menyampaiakn laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraa
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU provinsi dan menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu;
7
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga
pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan
pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan
kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi,
dan Bawaslu.
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan
DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang
menjadi 7 orang. Sedangkan Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/ Kota
5 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak
mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU
dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu
DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,
komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung
sejak pengucapan sumpah/janji.
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian
hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan;
proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota bersifat herarkis dan tetap.
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut belum mengatur
berkenaan dengan uraian tugan pegawai Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-
8
subbagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
Pasal 66 dan Paal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut
menyatakan bahwa tugas dan wewenang Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota adalah melayani Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabuupaten/ Kota
Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum telah menertbitkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi
dan Tata Kerja wewenang Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 3176);
9
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
11. 2000 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) dan bagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
10
Gambar 1.1
masing-masing subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :
1. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Data; mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c. mengelola, menyusun data pemilih;
d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintahan lain yang terkait;
e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga
non pemerintahan;
f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program
dan Data;
k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/ Kota;
l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen
Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu
Anggota
KPU;
p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
11
2. Subbagian Hukum mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan
perundang- undangan tentang Pemilu;
b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum
penyelenggara Pemilu;
c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa
hukum penyelenggar Pemilu;
e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan
faktual partai politik peserta Pemilu;
f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik
peserta pemilu dan pelaporannya;
g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan
faktual perseorangan peserta Pemilu;
j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi
pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan
bahan- bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum
Kabupaten/Kota;
r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian
daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD Kabupaten/ Kota;
12
b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang
pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian
Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan
persyaratan;
g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan
informasi Pemilu
h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan
kampanye;
j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina
partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat;
m. mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi
hasil Pemilu;
q. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan
Hubmas;
r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
b. memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang
menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi
anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);
13
e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan
keuangan yang terbaru;
f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan
oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti
dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum
diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan
Pemilu;
m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan
pengelolaan keuangan;
n. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
o. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
p. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah
dinas;
q. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
r. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
s. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
t. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
z. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
aa. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
bb. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
cc. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan
subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana
Pemilu;
dd. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta
membuat laporannya;
ee. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
14
ff. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia
Pemilu;
gg. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
hh. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugaskepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
ii. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;
jj. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
kk. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
C. Profil SDM KPU Kabupaten Wonosobo
Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 didukung oleh
28 pegawai, terdapat pegawai Daerah sebanyak 9 orang, pegawai organik KPU 12
orang dan tenaga kontrak 7 orang dengan jabatan sebagai berikut:
Tabel 1.1
Profil SDM KPU Kabupaten Wonosobo
Jabatan Jumlah Status Pegawai
Sekretaris : 1 Orang DPK
Kasubbag : 4 Orang DPK
Staf Pelaksana : 23 Orang
1. Penyusun bahan informasi peraturan
perundang - undangan
Pegawai Organik KPU
2. Penganalisis bahan pemutakhiran data dan
informasi
Pegawai Organik KPU
3. Penyusun Laporan Keuangan Pegawai Organik KPU
4. Penganalisis sistem dan aplikasi
kepegawaian
Pegawai Organik KPU
5. Penganalisis program dan aplikasi Pegawai Organik KPU
6. Analis hukum Pegawai Organik KPU
7. Penyusun program dan anggaran Pegawai Organik KPU
8. Penyusun laporan keuangan DPK
9. Penyusun data data dan domentasi
kebutuhan pemilu
DPK
10. Penyusun Laporan Keuangan DPK
11. Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi Pegawai Organik KPU
12. Pengadministrasi Perlengkapan DPK
13. Verifikator Keuangan Pegawai Organik KPU
14. Pengadministrasi Umum Pegawai Organik KPU
15. Koordinator Pengamanan Pegawai Organik KPU
16. Pengemudi Pegawai Organik KPU
15
17. Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Tenaga Kontrak
18. Tenaga Pengamanan Tenaga Kontrak
19. Tenaga Pengamanan Tenaga Kontrak
20. Tenaga Pengamanan Tenaga Kontrak
21. Tenaga Pengamanan Tenaga Kontrak
22. Pramubakti Tenaga Kontrak
23. Pramubakti Tenaga Kontrak
Grafik 1.1
D. Permasalahan Utama
Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program
pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-
2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan
sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi
KPU Kabupaten Wonosobo lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019 :
1. Kelembagaan
a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang
kuran bersinergi, antara lain denga Panwaslu dan Pemerintah Daerah
menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih
pemilu
b. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar
unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang
mengarah pada interfensi kerja organisasi
c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
d. Praturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu
yang berdekatan
S1 S2 D3 SMA/SMK SD
15
2 2
8
1
Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten
Wonosobo
16
2. SDM (Sumber Daya Manusia)
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya.
3. Perencanaan dan Anggaran
a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi, khususnya anggaran untuk program kelembagaan demokrasi dan
perbaikan proses politik
b. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana
penyajian atas laopran keuangan organisasi masih mendapatkan status wajar
Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK
4. Dukungan infrastuktur dan IT
Sarana dan prasaran kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi
E. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 disusun mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU
Kabupaten Wonosobo selama tahun 2016, yang membandingkan capaian Kinerja 2016
dengan Perjanjian Kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:
1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo;
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok
dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Wonosobo, permasalahan utama dan sistematika
penulisan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi p e r e n c a n a a n , sasaran
strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian
kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2016;
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja.
6. Lampiran.
17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan
Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Wonosobo yang dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 berbasis kepada program dan kegiatan yang
tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019 yang dijabarkan lebih
lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Wonosobo selaku pengguna anggaran kepada
Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.
Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Misi : a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progesif, dan partisipatif;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai
kode etik penyelenggara Pemilu;
g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesable.
B. Sasaran Strategis
Dalam rangka menjaga kesinambungan tugas dan fungsi KPU Kabupaten
Wonosobo yang pernah dilakukan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2010-2014,
KPU Kabupaten Wonosobo telah membuat prioritas-prioritas program untuk
menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu. Tahun
2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019.
18
Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain
melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi, KPU Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan
penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai
langkah strategis, diantaranya:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan
hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan
suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten wonosobo Tahun 2016
No. Kegiatan Sasaran Program/ Keg Indikator Kinerja Target
1. Terlaksananya fasilitasi
pembetukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalnya
Prosentase fasilitasi
pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya -
Terlaksananya pemutakhiran
data pemilih melalui sinergitas
Prosentase pemutakhiran
data pemilih melalui
19
dan sinkronisasi dengan
Dukcapil Provinsi, Kabupaten
dan Kota
sinergitas dan sinkronisasi
dengan Dukcapil Provinsi,
Kabupaten dan Kota
Terselenggarakannya
pembinaan SDM, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di
lingkungan Setjen KPU
Prosentase pembinaan SDM,
pelayanan dan administrasi
kepegawaian dilingkungan
Setjen KPU
2. Pelaksanaan
akuntabilitas
pengelolaan
administrasi
keuangan di
Setjen KPU
Terselesaikannya permasalahan
pengelolaan keuangan
Prosentase penyelesaian
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan pada
satker KPU, KPU Provinsi,
KPU Kab/Kota
1 laporan
Tersusunya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan
Kab/Kota yang
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran (e-
LPPA) yang tepat waktu
1 laporan
Terlaksananya Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Jumlah laporan sistem
Akuntansi dan pelaporan
keuangan
12 bulan
layanan
3. Pengelolaan
data,
dokumentasi
, pengadaan,
pendistribusi
an, dan
inventarisasi
sarana dan
prasarana
Pemilu
Terlaksanya pembinaan
koordinasi tingkat satker dalam
mengelola logistik Pemilu
Persentase pola pengelolaan
logistik Pemilu di tingkat
satker
1 dokumen
Terlaksananya pelembagaan
SOP pengelolaan Pemilu
Presentase pelembagaan
SOP pengelolaan logistik
Pemilu
1 layanan
pengadaan
Tersediannya data kebutuhan
logitik Pemilu yang akurat
Presentase jumlah, jenis,
alokasi dan peruntukan
logistik Pemilu yang tepat
1 unit
4. Pelaksanaan
menejemen
perencanaan
dan data
Tersediannya dokumen
perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi
serta hasil monitoring dan
evaluasi
Presentase kesesuaian
antara renstra, dan renja K/L
dan RKA KL
1 dokumen
Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan Pemilu yang
tertib, efektif, dan efisien
Presentase laporan
monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat
waktu
1 dokumen
Presentase KPU, KPU/KIP
Provinsi dan KPU/KIP
kabupaten/Kota yang target
kinerjanya tercapai sesuai
dengan penetapan kerja
Tersedianya data dan informasi
kempemiluan
Pengembangan teknologi
informasi dan kepemiluan:
2 dokumen
20
(a) kajian e-voting, e-couting
dan erecapitulation; (b)
penguat sarana dan
prasarana teknologi
informasi
Presentase pemutakhiran
data pemilih di tingkat
kelurahan di seluruh
Indonesia
1 dokumen
Tersusunya rencana penerapan
e-government yang kongkrit dan
teratur
Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan dalam
penuelenggaraan Pemilu
1 aplikasi
5. Pembinaan
Sumberdaya
manusia,
pelayanan
dan
administrasi
kepegawaian
Tingkat ketepatan tertib
administrasi dan pengelolaan
sumber daya manusia
Penataan organisasi,
pembinaan dan pengelolaan
administrasi SDM
2 dokumen
Terselenggaranya seleksi PNS
secara transparan dan akuntabel
Pelayanan pengadaan
pegawai baru
2 orang
6. Penyelengga
raan
operasional
dan
pemeliharaa
n
perkantoran
(KPU)
Meningkatnya kapasitas personil
dalam penerapan elektronik
sistem kearsipan di KPU Provinsi
presentase sosialisasi dan
penerapan sistem kearsipan
elektronik di KPU Provinsi
3 satker
Meningkatnya akuntabilitas
penetausahaan barang milik
negara KPU nasional
Terwujudnya pengelolaan
persediaaan (stock opname)
1 laporan
Presentase sosialisasi dan
penerapan sistem kearsipan
elektronik di KPU Provinsi
Meningkatnya akuntabilitas
penataan, pendataan dan
penilaian arsip
1 laporan
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
Presentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana adminstrasi
penunjang kinerja pegawai
1 bulan
layanan
7. Pemeriksaan
di
lingkungan
Setjen KPU,
Sekretariat
KPU Provinsi
dan
Sekretariat
KPU
Kabupaten/
Kota
Tersusunya laporan hasil
evaluasi LAKIP
Presentase KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/ Kota yang
mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja minimal
CC
1 laporan
Tersusunnya laporan hasil reive
laporan keuangan
Peningkatan kualitas
penyusunan laporan
keuangan sesuai SAP
1 laporan
8. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Peraturan
KPU,
Tersusunya rancangan
peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi
hukum dan penyelesaian
sengketa hukum
Presentase (%) penyiapan
dan penyelenggaraan Pemilu
yang tepat waktu dan
akuntabel (sesuai dengan
peraturan perundang-
-
21
advokasi,
penyelesaian
sengketa
dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berkaitan
dengan
penyelengga
raan Pemilu
undangan)
9. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Peraturan
KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa
dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berkaitan
dengan
penyelengga
raan Pemilu
Meningkatnya kualitas
pertimbangan/ opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum
Presentase penyelesaian
sengketa hukum yang
dimenangkan
1 kasus
Meningkatnya pelayanan dan
kapasitas Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presentase pemangku
kepentingan yang menerima
bimbingan/ pelayanan
penyusunan laporan dana
kampanye, pendaftaran
partai politik dan Anggota
DPD
1 laporan
Prosentase dukungan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi unit
1 kegiatan
Meningkatnya kualitas
rancangan Peraturan KPU dan
Keputusan KPU yang sesuai
dengan ketentuan pembentukan
peraturan perundang-undangan
Presentase Provinsi yang
mendapatkan penyuluhan
KPU
1 provinsi
10. Pedoman,
Petunjuk
Teknis dan
Bimbingan
Teknis/
Supervisi/
Publikasi/
Sosialisasi
Pemilu dan
Pendidikan
Pemilih
Meningkatnya kualitas dukungan
teknis dalam Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Prosentase proses PAW
anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/ Kota dapat
diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja
5 orang
Jumlah data serta dokumen
Pemilu, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta
Pemilukada
1 dokumen
Jumlah kegiatan pendidikan
pemilih
1 laporan
Presentase penyampaian
informasi dan publikasi serta
sosialisasi pada Pemilu dan
Pemilukada
1 laporan
Tahapan Pilkada 3 laporan
22
Pada Renstra KPU Tahun 2015 – 2019, KPU Kabupaten Wonosobo telah
menyusun Rencana Kinerja Tahun 2016 yang di dalamnya memuat 2 (dua) program,
8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) output untuk dilaksanakan pada tahun
2016.
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 KPU Kabupaten
Wonosobo selama Tahun 2016 melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan
dan 29 (dua puluh sembilan) output, dengan prosentase alokasi anggaran per
program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Prosentase Alokasi Anggaran Per Program
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
No. Kode
Akun Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) %
1. 076.01.01 Program dukungan menejemen dan
pelaksnaan tugas teknis KPU
2.891.992.000 71,11%
2. 076.01.06 Program penguatan kelembagaan
demokrasi dan perbaikan proses
politik
1.174.946.000 28,89%
Total 4.066.938.000 100%
Dari program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan beserta
indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(076.01.01)
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan
operasionalnya, terlaksananya pemutahiran data pemilih melalui sinergiritas dan
sinkronisasi dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten.
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran
Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi,
Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik
kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
administrasi kepegawaian.
Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :
1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasaranan serta
terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
23
3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilita pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten/kota;
6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Wonosobo TA. 2016
yang telah direvisi, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.891.992.000.
Anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian
anggaran sebagai berikut :
Tabel 2.3
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kode
Akun Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
1. 3355 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
2.403.057.000
2. 3356 Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian dan inventarisasi sarana dan
prasarana pemilu
12.742.000
3. 3357 Pelaksanaan menejemen perencanaan dan data 60.794.000
4. 3358 Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan
dan administrasi kepegawaian
2.960.000
5. 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran (KPU)
404.567.000
6 3361 Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/ Kota
7.872.000
Total 2.891.992.000
Dari program dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, telah
dijabarkan menjadi 6 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja kegiatan
(output), seperti dijelaskan dalam rincian tabel berikut:
Tabel 2.4
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manejemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kegiatan Sasaran Program/ Keg Indikator Kinerja
1. Terlaksananya fasilitasi Prosentase fasilitasi
24
pembetukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalnya
pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya
Terlaksananya pemutakhiran data
pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Dukcapil
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Prosentase pemutakhiran data
pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Dukcapil
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Terselenggarakannya pembinaan
SDM, pelayanan dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen
KPU
Prosentase pembinaan SDM,
pelayanan dan administrasi
kepegawaian dilingkungan
Setjen KPU
2. Pelaksanaan
akuntabilitas
pengelolaan
administrasi
keuangan di
Setjen KPU
Terselesaikannya permasalahan
pengelolaan keuangan
Prosentase penyelesaian
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan pada
satker KPU, KPU Provinsi, KPU
Kab/Kota
Tersusunya laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan
Kab/Kota yang menyampaikan
laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran (e-
LPPA) yang tepat waktu
Terlaksananya Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Jumlah laporan sistem
Akuntansi dan pelaporan
keuangan
3. Pengelolaan data,
dokumentasi,
pengadaan,
pendistribusian,
dan inventarisasi
sarana dan
prasarana Pemilu
Terlaksanya pembinaan koordinasi
tingkat satker dalam mengelola
logistik Pemilu
Persentase pola pengelolaan
logistik Pemilu di tingkat satker
Terlaksananya pelembagaan SOP
pengelolaan Pemilu
Presentase pelembagaan SOP
pengelolaan logistik Pemilu
Tersediannya data kebutuhan
logitik Pemilu yang akurat
Presentase jumlah, jenis,
alokasi dan peruntukan logistik
Pemilu yang tepat
4. Pelaksanaan
menejemen
perencanaan dan
data
Tersediannya dokumen
perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data
dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi
Presentase kesesuaian antara
renstra, dan renja K/L dan
RKA KL
Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan Pemilu yang
tertib, efektif, dan efisien
Presentase laporan monitoring
dan evaluasi yang akuntabel
dan tepat waktu
Presentase KPU, KPU/KIP
Provinsi dan KPU/KIP
kabupaten/Kota yang target
kinerjanya tercapai sesuai
dengan penetapan kerja
Tersedianya data dan informasi
kempemiluan
Pengembangan teknologi
informasi dan kepemiluan: (a)
kajian e-voting, e-couting dan
25
erecapitulation; (b) penguat
sarana dan prasarana
teknologi informasi
Presentase pemutakhiran data
pemilih di tingkat kelurahan di
seluruh Indonesia
Tersusunya rencana penerapan e-
government yang kongkrit dan
teratur
Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan dalam
penuelenggaraan Pemilu
5. Pembinaan
Sumberdaya
manusia,
pelayanan dan
administrasi
kepegawaian
Tingkat ketepatan tertib
administrasi dan pengelolaan
sumber daya manusia
Penataan organisasi,
pembinaan dan pengelolaan
administrasi SDM
Terselenggaranya seleksi PNS
secara transparan dan akuntabel
Penerapan elektronik sistem
kearsipan di KPU Provinsi
6. Penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan
perkantoran (KPU)
Meningkatnya kapasitas personil
dalam penerapan elektronik
sistem kearsipan di KPU Provinsi
presentase sosialisasi dan
penerapan sistem kearsipan
elektronik di KPU Provinsi
Meningkatnya akuntabilitas
penetausahaan barang milik
negara KPU nasional
Terwujudnya pengelolaan
persediaaan (stock opname)
Presentase sosialisasi dan
penerapan sistem kearsipan
elektronik di KPU Provinsi
Meningkatnya akuntabilitas
penataan, pendataan dan
penilaian arsip
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
Presentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana adminstrasi
penunjang kinerja pegawai
7. Pemeriksaan di
lingkungan Setjen
KPU, Sekretariat
KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU
Kabupaten/ Kota
Tersusunya laporan hasil evaluasi
LAKIP
Presentase KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/ Kota yang
mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja minimal
CC
Tersusunnya laporan hasil reive
laporan keuangan
Peningkatan kualitas
penyusunan laporan keuangan
sesuai SAP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya
dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Wonosobo.
Adapun indikator programnya yaitu: presentase dukungan sarana dan
prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik. Arah
kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
3. Program Penguatan Kelambagaan Demokrasi dan Proses Politik
26
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunya rancangan
peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan
penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun
indikator kinerja programnya adalah: prsentase ketepatan waktu harmonisasi
dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan SOP, serta presentase
penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan
program ini:
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya
b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Wonosobo TA. 2016
yang telah direvisi, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.174.986. Anggaran
pada Program Penguatan Kelambagaan Demokrasi dan Proses Politik,
dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai
berikut :
Tabel 2.5
Program Penguatan Kelambagaan Demokrasi dan Proses Politik
No. Kode
Akun Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
1. 3363 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan
KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
20.980.000
2. 3364 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis
/supervisi /publikasi /sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih
1.154.006.000
Total 1.174.986.000
Dari program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik Tahun Anggaran 2016 tersebut dijabarkan, menjadi 2 sasaran
kegiatan dan 9 indikator kinerja kegiatan (output), seperti dijelaskan dalam
rincian tabel berikut
Tabel 2.6
Kegiatan, Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik
No. Kegiatan Sasaran Program/ Keg Indikator Kinerja
1. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Tersusunya rancangan
peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi
Presentase (%) penyiapan dan
penyelenggaraan Pemilu yang
tepat waktu dan akuntabel
27
Peraturan KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan
Pemilu
hukum dan penyelesaian
sengketa hukum
(sesuai dengan peraturan
perundang-undangan)
2. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Peraturan KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan
Pemilu
Meningkatnya kualitas
pertimbangan/ opini hukum
dan penyelesaian sengketa
hukum
Presentase penyelesaian
sengketa hukum yang
dimenangkan
Meningkatnya pelayanan dan
kapasitas Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presentase pemangku
kepentingan yang menerima
bimbingan/ pelayanan
penyusunan laporan dana
kampanye, pendaftaran partai
politik dan Anggota DPD
Prosentase dukungan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi unit
Meningkatnya kualitas
rancangan Peraturan KPU dan
Keputusan KPU yang sesuai
dengan ketentuan
pembentukan peraturan
perundang-undangan
Presentase Provinsi yang
mendapatkan penyuluhan KPU
3. Pedoman, Petunjuk
Teknis dan
Bimbingan Teknis/
Supervisi/ Publikasi/
Sosialisasi Pemilu
dan Pendidikan
Pemilih
Meningkatnya kualitas
dukungan teknis dalam Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Prosentase proses PAW anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/ Kota dapat
diselesaikan dalam waktu 5 hari
kerja
Jumlah data serta dokumen
Pemilu, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilukada
Jumlah kegiatan pendidikan
pemilih
Presentase penyampaian
informasi dan publikasi serta
sosialisasi pada Pemilu dan
Pemilukada
Tahapan Pilkada
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja
sasaran dengan realisasi kegiatan.
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016
Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja
Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak
langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan
(input), Keluaran (output), Hasil (outcome) dan Manfaat (benefit) masing-masing
sebagai berikut :
a. Indikator input
b. Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam
melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin,
sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.Indikator output
c. Indikator Output menunjukkan segala sesuatu,baik barang/ jasa (fisik/ non fisik)
sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti :
peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan
lain-lain.
d. Indikator outcome
e. Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran
/ Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/
jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.
f. Indikator benefit
g. Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang
dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung
mampu diakses publik.
h. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,
dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :
29
Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1. < 55% Gagal
2. 55% - 75% Cukup Baik
3. 76% - 100% Baik
4. >100% Sangat Baik
Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :
Realisasi
% Pencapaian = x 100%
Rencana
Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja
yang semakin baik.
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran
dengan realisasinya.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2016
No. Kegiatan Sasaran
Program/ Keg Indikator Kinerja
Target Realisasi
Prosenta
se
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya
fasilitasi
pembetukan
lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya
Prosentase
fasilitasi
pembentukan
lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya
- - -
Terlaksananya
pemutakhiran data
pemilih melalui
sinergitas dan
sinkronisasi dengan
Dukcapil Provinsi,
Kabupaten dan Kota
Prosentase
pemutakhiran
data pemilih
melalui
sinergitas dan
sinkronisasi
dengan Dukcapil
Provinsi,
Kabupaten dan
Kota
Terselenggarakanny Prosentase
30
a pembinaan SDM,
pelayanan dan
administrasi
kepegawaian di
lingkungan Setjen
KPU
pembinaan
SDM, pelayanan
dan administrasi
kepegawaian
dilingkungan
Setjen KPU
2. Pelaksanaan
akuntabilitas
pengelolaan
administrasi
keuangan di
Setjen KPU
Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan
keuangan
Prosentase
penyelesaian
permasalahan
dalam
pengelolaan
keuangan pada
satker KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kab/Kota
1 laporan 1 laporan 100%
Tersusunya laporan
pertanggungjawaba
n penggunaan
anggaran
Jumlah KPU
Provinsi dan
Kab/Kota yang
menyampaikan
laporan
pertanggungjaw
aban
penggunaan
anggaran (e-
LPPA) yang
tepat waktu
1 laporan 1 laporan 100%
Terlaksananya
Sistem Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Jumlah laporan
sistem Akuntansi
dan pelaporan
keuangan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
3. Pengelolaan
data,
dokumentasi
, pengadaan,
pendistribusi
an, dan
inventarisasi
sarana dan
prasarana
Pemilu
Terlaksanya
pembinaan
koordinasi tingkat
satker dalam
mengelola logistik
Pemilu
Persentase pola
pengelolaan
logistik Pemilu di
tingkat satker
- - -
Terlaksananya
pelembagaan SOP
pengelolaan Pemilu
Presentase
pelembagaan
SOP pengelolaan
logistik Pemilu
1 layanan
pengadaan
1 layanan
pengadaan
100%
Tersediannya data
kebutuhan logitik
Pemilu yang akurat
Presentase
jumlah, jenis,
alokasi dan
peruntukan
logistik Pemilu
yang tepat
1 unit 1 unit 100%
4. Pelaksanaan
menejemen
Tersediannya
dokumen
Presentase
kesesuaian
1 paket 1 paket 100%
31
perencanaan
dan data
perencanaan dan
penganggaran,
koordinasi antar
lembaga, data dan
informasi serta hasil
monitoring dan
evaluasi
antara renstra,
dan renja K/L
dan RKA KL
Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif, dan efisien
Presentase
laporan
monitoring dan
evaluasi yang
akuntabel dan
tepat waktu
1 dokumen 1 dokumen 100%
Presentase KPU,
KPU/KIP Provinsi
dan KPU/KIP
kabupaten/Kota
yang target
kinerjanya
tercapai sesuai
dengan
penetapan kerja
Tersedianya data
dan informasi
kempemiluan
Pengembangan
teknologi
informasi dan
kepemiluan: (a)
kajian e-voting,
e-couting dan
erecapitulation;
(b) penguat
sarana dan
prasarana
teknologi
informasi
2 dokumen 2 dokumen 100%
Presentase
pemutakhiran
data pemilih di
tingkat
kelurahan di
seluruh
Indonesia
1 dokumen 1 dokumen 100%
Tersusunya rencana
penerapan e-
government yang
kongkrit dan teratur
Jumlah sistem
aplikasi yang
digunakan
dalam
penuelenggaraa
n Pemilu
1 aplikasi 1 aplikasi 100%
5. Pembinaan Tingkat ketepatan Penataan 1 dokumen 1 dokumen 100%
32
Sumberdaya
manusia,
pelayanan
dan
administrasi
kepegawaian
tertib administrasi
dan pengelolaan
sumber daya
manusia
organisasi,
pembinaan dan
pengelolaan
administrasi
SDM
Terselenggaranya
seleksi PNS secara
transparan dan
akuntabel
Pelayanan
pengadaan
pegawai baru
2 orang 1 orang 50%
6. Penyelengga
raan
operasional
dan
pemeliharaa
n
perkantoran
(KPU)
Meningkatnya
kapasitas personil
dalam penerapan
elektronik sistem
kearsipan di KPU
Provinsi
presentase
sosialisasi dan
penerapan
sistem kearsipan
elektronik di
KPU Provinsi
3 satker 3 satker 100%
Meningkatnya
akuntabilitas
penetausahaan
barang milik negara
KPU nasional
Terwujudnya
pengelolaan
persediaaan
(stock opname)
1 laporan 1 laporan 100%
Presentase
sosialisasi dan
penerapan sistem
kearsipan elektronik
di KPU Provinsi
Meningkatnya
akuntabilitas
penataan,
pendataan dan
penilaian arsip
1 laporan 1 laporan 100%
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
Presentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
adminstrasi
penunjang
kinerja pegawai
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
7. Pemeriksaan
di
lingkungan
Setjen KPU,
Sekretariat
KPU Provinsi
dan
Sekretariat
KPU
Kabupaten/
Kota
Tersusunya laporan
hasil evaluasi LAKIP
Presentase KPU
Provinsi dan
KPU Kabupaten/
Kota yang
mendapatkan
nilai
akuntabilitas
kinerja minimal
CC
1 laporan 1 laporan 100%
Tersusunnya
laporan hasil reive
laporan keuangan
Peningkatan
kualitas
penyusunan
laporan
keuangan sesuai
SAP
1 laporan 1 laporan 100%
33
8. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Peraturan
KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa
dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berkaitan
dengan
penyelengga
raan Pemilu
Tersusunya
rancangan
peraturan dan
keputusan KPU,
pendokumentasian
informasi hukum
dan penyelesaian
sengketa hukum
Presentase (%)
penyiapan dan
penyelenggaraa
n Pemilu yang
tepat waktu dan
akuntabel
(sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan)
- - -
9. Penyiapan
penyusunan
rancangan
Peraturan
KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa
dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berkaitan
dengan
penyelengga
raan Pemilu
Meningkatnya
kualitas
pertimbangan/ opini
hukum dan
penyelesaian
sengketa hukum
Presentase
penyelesaian
sengketa hukum
yang
dimenangkan
1 kasus 1 kasus 100%
Meningkatnya
pelayanan dan
kapasitas
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presentase
pemangku
kepentingan
yang menerima
bimbingan/
pelayanan
penyusunan
laporan dana
kampanye,
pendaftaran
partai politik dan
Anggota DPD
1 laporan 1 laporan 100%
Prosentase
dukungan
penyelenggaraa
n tugas dan
fungsi unit
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Meningkatnya
kualitas rancangan
Peraturan KPU dan
Keputusan KPU
yang sesuai dengan
ketentuan
pembentukan
peraturan
Presentase
Provinsi yang
mendapatkan
penyuluhan KPU
1 provinsi 1 provinsi 100%
34
perundang-
undangan
10. Pedoman,
Petunjuk
Teknis dan
Bimbingan
Teknis/
Supervisi/
Publikasi/
Sosialisasi
Pemilu dan
Pendidikan
Pemilih
Meningkatnya
kualitas dukungan
teknis dalam Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden serta
Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Prosentase
proses PAW
anggota DPR,
DPD, DPRD
Provinsi dan
DPRD
Kabupaten/ Kota
dapat
diselesaikan
dalam waktu 5
hari kerja
5 orang 3 orang 60%
Jumlah data
serta dokumen
Pemilu, Pemilu
Presiden dan
Wakil Presiden
serta
Pemilukada
1 dokumen 1 dokumen 100%
Jumlah kegiatan
pendidikan
pemilih
1 laporan 1 laporan 100%
Presentase
penyampaian
informasi dan
publikasi serta
sosialisasi pada
Pemilu dan
Pemilukada
1 laporan 1 laporan 100%
Tahapan Pilkada 3 laporan 3 laporan 100%
Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan pada
Tahun 2016 adalah 93,48%
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya
Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2015, rata-rata
capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2015 sebesar 90%. Sedangkan rata-rata
capaian kinerja tahun 2016 secara keseluruhan sebesar 93,48%, sehingga terjadi
peningkatan capaian kinerja sebesar 3,48% bila dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun lalu.
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menegah Renstra KPU
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2019
Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 ini secara umum
dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 dari sekretariat
35
KPU Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%)
penyerapan anggaran sebagai berikut :
a. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU (3355).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3355 dengan rata-rata target
kinerja 1 laporan dengan presentase 100%, sedangkan capaian kinerja
untuk kegiatan di Tahun 2016 adalah sebesar 1 laporan dengan presentase
100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi target
kinerja.
b. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik (3356).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3356 dengan rata-rata target
kinerja 1 dokumen dan 1 laporan sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan
ini di Tahun 2016 rata-rata target k iner ja adalah 1 dokumen dan 1
laporan, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi target
kinerja.
c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3357 rata-rata target kinerja 1
dokumen dan 1 laporan, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di
Tahun 2016 adalah rata-rata target kinerja adalah 1 dokumen dan 1
laporan, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini memenuhi target kinerja.
d. Kegiatan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3358 rata-rata 1 laporan dan 2
orang, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah
1 laporan dan 1 orang atau sebesar 75%, maka untuk capaian kinerja
tahun 2016 ini belum memenuhi target kinerja.
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3360 dengan rata-rata sebesar
86%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah
sebesar 100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini memenuhi target
kinerja.
f. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat
Kabupaten/kota (3361).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3361 dengan rata-rata sebesar
36
80% dan berkategori WTP , sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di
Tahun 2016 adalah sebesar 100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016
memenuhi target kinerja.
g. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu (3363).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3363 dengan rata-rata sebesar
80%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah
sebesar 100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini memenuhi target
kinerja.
h. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/
Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364).
Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten
Wonosobo tahun 2015-2019 untuk Kegiatan 3364 dengan rata-rata sebesar
80%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2016 adalah
sebesar 95%, maka untuk capaian kinerja tahun 2016 ini memenuhi
target kinerja.
3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang
dilakukan
dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis
KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2019 kenaikan rata-rata capaian kinerja
tahun 2016 dikarenakan
sehingga KPU Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2016 hal ini disebabkan oleh:
a. Kenaikan capaian kinerja untuk kegiatan 3360 naik 14% dikarenakan sasaran
program dan indikator kerjanya mencapai target rata-rata 100%;
b. Kenaikan capaian kinerja untuk kegiatan 3361 naik 20% dikarenakan sasaran
program dan indikator kerjanya mencapai target rata-rata 100%;
c. Kenaikan capaian kinerja untuk kegiatan 3363 naik 20% dikarenakan sasaran
program dan indikator kerjanya mencapai target rata-rata 100%;
d. Kenaikan capaian kinerja untuk kegiatan 3364 naik 5% dikarenakan sasaran
program dan indikator kerjanya mencapai target rata-rata 95%. Penurunan
terjadi pada kegiatan peningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala dengan indikator prosentase proses PAW anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari sebanyak 5 orang sedangkan realisasinya proses PAW di
Kabupaten Wonosobo sebanyak 3 orang atau turun sebanyak 40%;
e. Penurunan capaian kinerja untuk kegiatan 3358 Pada kegiatan
terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel target kinerja
37
yang ditetapkan sebanyak 2 orang sedangkan ralisasinya sebanyak 1 orang
maka terjadi penurunan presentase sebanyak 50%.
C. Realisasi Anggaran
Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara
Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan
anggaran selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran
No. Sasaran
Program/ Keg Indikator Kinerja
Pagu Realisasi %
Capaian
1. Terlaksananya
fasilitasi
pembetukan
lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya
Prosentase
fasilitasi
pembentukan
lembaga riset
kepemiluan dan
operasionalnya
- - -
Terlaksananya
pemutakhiran data
pemilih melalui
sinergitas dan
sinkronisasi dengan
Dukcapil Provinsi,
Kabupaten dan Kota
Prosentase
pemutakhiran
data pemilih
melalui
sinergitas dan
sinkronisasi
dengan Dukcapil
Provinsi,
Kabupaten dan
Kota
Terselenggarakanny
a pembinaan SDM,
pelayanan dan
administrasi
kepegawaian di
lingkungan Setjen
KPU
Prosentase
pembinaan
SDM, pelayanan
dan administrasi
kepegawaian
dilingkungan
Setjen KPU
2. Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan
keuangan
Prosentase
penyelesaian
permasalahan
dalam
pengelolaan
keuangan pada
satker KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kab/Kota
23.332.000 20.285.375 86,94%
Tersusunya laporan
pertanggungjawaba
Jumlah KPU
Provinsi dan
18.305.000 13.371.400 73,05%
38
n penggunaan
anggaran
Kab/Kota yang
menyampaikan
laporan
pertanggungjaw
aban
penggunaan
anggaran (e-
LPPA) yang
tepat waktu
Terlaksananya
Sistem Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Jumlah laporan
sistem Akuntansi
dan pelaporan
keuangan
2.361.420.000 2.316.455.201 98,10%
3. Terlaksananya
pembinaan
koordinasi tingkat
satker dalam
mengelola logistik
Pemilu
Persentase pola
pengelolaan
logistik Pemilu di
tingkat satker
800.000 - 0,00%
Terlaksananya
pelembagaan SOP
pengelolaan Pemilu
Presentase
pelembagaan
SOP pengelolaan
logistik Pemilu
300.000 300.000 100,00%
Tersediannya data
kebutuhan logitik
Pemilu yang akurat
Presentase
jumlah, jenis,
alokasi dan
peruntukan
logistik Pemilu
yang tepat
11.642.000 8.992.000 77,24%
4. Tersediannya
dokumen
perencanaan dan
penganggaran,
koordinasi antar
lembaga, data dan
informasi serta hasil
monitoring dan
evaluasi
Presentase
kesesuaian
antara renstra,
dan renja K/L
dan RKA KL
29.669.000 26.696.150 89,98%
Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif, dan efisien
Presentase
laporan
monitoring dan
evaluasi yang
akuntabel dan
tepat waktu
2.200.000 2.200.000 100.00%
Presentase KPU,
KPU/KIP Provinsi
dan KPU/KIP
kabupaten/Kota
39
yang target
kinerjanya
tercapai sesuai
dengan
penetapan kerja
Tersedianya data
dan informasi
kempemiluan
Pengembangan
teknologi
informasi dan
kepemiluan: (a)
kajian e-voting,
e-couting dan
erecapitulation;
(b) penguat
sarana dan
prasarana
teknologi
informasi
6.370.000 2.348.000 36,86%
Presentase
pemutakhiran
data pemilih di
tingkat
kelurahan di
seluruh
Indonesia
20.245.000 18.736.000 92,55%
Tersusunya rencana
penerapan e-
government yang
kongkrit dan teratur
Jumlah sistem
aplikasi yang
digunakan
dalam
penyelenggaran
Pemilu
2.310.000 2.308.300 99,93%
5. Tingkat ketepatan
tertib administrasi
dan pengelolaan
sumber daya
manusia
Penataan
organisasi,
pembinaan dan
pengelolaan
administrasi
SDM
2.220.000 910.000 40,99%
Terselenggaranya
seleksi PNS secara
transparan dan
akuntabel
Pelayanan
pengadaan
pegawai baru
740.000 700.000 94,59%
6. Meningkatnya
kapasitas personil
dalam penerapan
elektronik sistem
kearsipan di KPU
Provinsi
presentase
sosialisasi dan
penerapan
sistem kearsipan
elektronik di
KPU Provinsi
14.421.000 12.619.500 87,51%
Meningkatnya
akuntabilitas
Terwujudnya
pengelolaan
1.535.000 1.535.000 100,00%
40
penetausahaan
barang milik negara
KPU nasional
persediaaan
(stock opname)
Presentase
sosialisasi dan
penerapan sistem
kearsipan elektronik
di KPU Provinsi
Meningkatnya
akuntabilitas
penataan,
pendataan dan
penilaian arsip
10.136.000 9.221.630 90,98%
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
Presentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
adminstrasi
penunjang
kinerja pegawai
378.475.000 324.151.016 85,65%
7. Tersusunya laporan
hasil evaluasi LAKIP
Presentase KPU
Provinsi dan
KPU Kabupaten/
Kota yang
mendapatkan
nilai
akuntabilitas
kinerja minimal
CC
3.117.000 3.117.000 100,00%
Tersusunnya
laporan hasil reive
laporan keuangan
Peningkatan
kualitas
penyusunan
laporan
keuangan sesuai
SAP
4.755.000 3.681.000 77,41%
8. Tersusunya
rancangan
peraturan dan
keputusan KPU,
pendokumentasian
informasi hukum
dan penyuluhannya
Presentase (%)
penyiapan dan
penyelenggaraa
n Pemilu yang
tepat waktu dan
akuntabel
(sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan)
- - -
9. Meningkatnya
kualitas
pertimbangan/ opini
hukum dan
penyelesaian
sengketa hukum
Presentase
penyelesaian
sengketa hukum
yang
dimenangkan
4.980.000 2.200.000 44,18%
Meningkatnya Presentase 2.980.000 2.650.000 88,93%
41
pelayanan dan
kapasitas
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
pemangku
kepentingan
yang menerima
bimbingan/
pelayanan
penyusunan
laporan dana
kampanye,
pendaftaran
partai politik dan
Anggota DPD
Prosentase
dukungan
penyelenggaraa
n tugas dan
fungsi unit
10.000.000 10.000.000 100%
Meningkatnya
kualitas rancangan
Peraturan KPU dan
Keputusan KPU
yang sesuai dengan
ketentuan
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan
Presentase
Provinsi yang
mendapatkan
penyuluhan KPU
2.980.000 2.780.000 93,29%
10. Meningkatnya
kualitas dukungan
teknis dalam Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden serta
Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Prosentase
proses PAW
anggota DPR,
DPD, DPRD
Provinsi dan
DPRD
Kabupaten/ Kota
dapat
diselesaikan
dalam waktu 5
hari kerja
2.750.000 1.250.000 45,45%
Jumlah data
serta dokumen
Pemilu, Pemilu
Presiden dan
Wakil Presiden
serta
Pemilukada
6.952.000 2.941.625 42,31%
Jumlah kegiatan
pendidikan
pemilih
- -
Presentase 19.072.000 18.972.000 99,47%
42
penyampaian
informasi dan
publikasi serta
sosialisasi pada
Pemilu dan
Pemilukada
Tahapan pilkada 1.125.232.000 736.645.000 65,47%
Total 4.066.938.000 3.545.067.617 87,17%
Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel, dari Pagu sebesar Rp.
4.066.938.000,-, terealisasi sebesar Rp. 3.545.067.617,- atau sebesar 87,17%.
Prosentase capaian sebesar 87,17% disebabkan oleh adanya penambahan pagu
anggaran Pilkada sebesar 1.125.232.000
top related